TEMPO.CO, Jakarta - Seteru internal Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia antara Ketua Umum Arsjad Rasjid dengan Anindya Novyan Bakrie disebut telah menemui titik terang. Sinyal itu terekam usai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mempertemukan Arsjad dan Anindya di rumah dinasnya pada Jumat siang, 27 September 2024.

Dalam video yang diterimaTempo, Bahlil yang berada di tengah tampak merangkul keduanya. “Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil.

Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat sebenarnya, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

Di akhir video itu, Bahlil juga mengajak Arsjad dan Anindya untuk menyatakan kalau Kadin tak boleh ada dualisme.

Dua orang sumberTempodi internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Kemarin, Anindya menanggapi kubu Arsjad yang meminta pengadilan membatalkan kepengurusannya. Dia mengatakan, permintaan itu sah-sah saja.

“Sekarang kalau misalnya tentu ada pihak-pihak yang tidak puas dan itu saya rasa sah-sah saja, wajar-wajar saja dan sudah ada ranahnya,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Anindya mengatakan, Munaslub merupakan forum dan lembaga tertinggi Kadin Indonesia yang diusung oleh asosiasi dan Kadin-Kadin Provinsi. Menurut dia, mereka telah membentuk Steering Committee dan Organizing Committee dan membuahkan hasil yang sudah terlihat.

“Yang pasti dari kami di Kadin, kami fokus berpikir ke depan. Dan tentu ada tim sendiri untuk mengurus segala macam hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan persepsi,” katanya.

Han Revandaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mendapatkan penghargaan Merdeka Award 2024 untuk Kategori CSR Untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Merdeka.com di Jakarta, Kamis, 18 September 2024. Merdeka Award 2024 adalah ajang penghargaan dan apresiasi kepada individu, institusi dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri dan kemanusiaan.

Penghargaan CSR Untuk Negeri diberikan kepada perusahaan yang tak hanya berbisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan publik dan lingkungan sosial melalui berbagai program seperti green community, pengolahan sampah dan limbah dan lain-lain.

Sementara itu, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Program BRInita (BRI Bertani di Kota). Melalui Program BRINita, kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto,

BRI mengambil bagian penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum wanita dengan membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Sasaran dari program ini adalah lokasi padat penduduk dan pemukiman kumuh yang memiliki penggiat lingkungan setempat (local heroes) yang merupakan anggota kelompok (Kelompok Wanita Tani atau PKK atau Ibu-ibu),” kata Catur Budi Harto.

Program BRINita tidak hanya membangun sarana fisik saja, melainkan juga terdapat pelatihan berkelanjutan yang diharapkan untuk menjaga kelestarian tanaman dan kelangsungan hidup ekosistem sekitar. (*)

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mendapatkan penghargaan Merdeka Award 2024 untuk Kategori CSR Untuk Negeri yang diselenggarakan oleh Merdeka.com di Jakarta, Kamis, 18 September 2024. Merdeka Award 2024 adalah ajang penghargaan dan apresiasi kepada individu, institusi dan perusahaan yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan negeri dan kemanusiaan.

Penghargaan CSR Untuk Negeri diberikan kepada perusahaan yang tak hanya berbisnis, tetapi juga berperan aktif dalam pemberdayaan publik dan lingkungan sosial melalui berbagai program seperti green community, pengolahan sampah dan limbah dan lain-lain.

Sementara itu, BRI melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil bagian penting dalam mendukung peran wanita melalui berbagai macam program pemberdayaan yang secara nyata mampu mendorong kesejahteraan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Program BRInita (BRI Bertani di Kota). Melalui Program BRINita, kata Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto,

BRI mengambil bagian penting dengan melakukan pemberdayaan masyarakat, terutama kaum wanita dengan membuat ekosistem urban farming yang berkelanjutan, di daerah kota padat penduduk, agar dapat mengambil nilai, di sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.

“Sasaran dari program ini adalah lokasi padat penduduk dan pemukiman kumuh yang memiliki penggiat lingkungan setempat (local heroes) yang merupakan anggota kelompok (Kelompok Wanita Tani atau PKK atau Ibu-ibu),” kata Catur Budi Harto.

Program BRINita tidak hanya membangun sarana fisik saja, melainkan juga terdapat pelatihan berkelanjutan yang diharapkan untuk menjaga kelestarian tanaman dan kelangsungan hidup ekosistem sekitar. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan membeberkan strategi pemerintah untuk membayar utang jatuh tempo di awal kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utang pemerintah yang jatuh tempo tahun depan mencapai Rp 800,33 triliun, tidak termasuk beban bunga utang yang harus dibayar.

Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan dalam Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan pemerintah masih mempunyai kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo.

“Setiap utang jatuh tempo itu harus dibayar. Jadi, sampai saat ini kita tidak membuat semacam negosiasi bahwa kita akan mencicil lagi,” kata Riko di acara taklimat media Kementerian Keuangan 2024 yang diadakan di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Cara membayar utang itu, menurut Riko, adalah dengan prinsip refinancing, yang berarti pendanaan kembali. Refinancing adalah metode pelunasan utang dengan mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman yang sudah ada. Pinjaman baru tersebut memiliki ketentuan berbeda seperti bunga lebih rendah, jangka waktu lebih lama atau struktur pembayaran yang berbeda.

“Kita masih punya kemampuan untuk membayar defisit plus utang jatuh tempo tadi, dengan tetap prinsip refinancing,” ujar Riko.

Strategi refinancing dilakukan dengan mengeluarkan penerbitan obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN). Sebab, agar para investor mau berinvestasi kembali, mereka harus melihat peringkat kredit Indonesia.

Berdasarkan penjelasannya, yang dilihat oleh para investor adalah kemampuan negara. “Refleksinya adalah kredit-kredit yang investment grade, yang menyatakan fondasi ekonomi kita cukup baik untuk membuat kita masih melakukan refinancing terhadai utang jatuh tempo tersebut,” kata dia.

Adapun, pemerintah berencana menerbitkan utang baru melalui SBN sebesar Rp 642,56 triliun tahun depan, seperti tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Jumlah tersebut naik 42,2 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2024 sebesar Rp 451,85 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang keluar dari Indonesia atau capital outflow sebanyak Rp 9,73 triliun pada periode 23 - 26 September 2024. Berdasarkan perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah terbaru, bank sentral itu juga mencatat premi Credit Default Swap (CDS) naik.

“Berdasarkan data transaksi 23 - 26 September 2024, nonresiden tercatat jual neto sebesar Rp 9,73 triliun,” kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis pada Jumat, 27 September 2024.

Menurut rincian, jumlah tersebut terdiri dari jual neto sebesar Rp 2,88 triliun di pasar saham, Rp 1,30 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan Rp 5,55 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Sementara itu, selama 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 57,13 triliun di pasar saham, Rp 31,07 triliun di pasar SBN dan Rp 193,60 triliun di SRBI. Angka tersebut berdasarkan data setelmen sampai dengan 26 September 2024.

Berdasarkan data setelmen sampai dengan 26 September 2024 pada semester II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp 56,79 triliun di pasar saham, Rp 65,03 triliun di pasar SBN dan dan Rp 63,25 triliun di SRBI.

Di sisi lain, premi CDS I ndonesia lima tahun per 26 September 2024 tercatat sebesar 67,36 basis poin (bps), naik dibandingkan 20 September 2024, yaitu sebesar 67,28 bps.

Pada akhir Kamis, 26 September 2024, rupiah ditutup pada level (bid) Rp15.160 per dolar AS. Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun naik di 6,44 persen. Indeks Dolar AS (DXY) tercatat melemah, turun ke level 100,56.

Sedangkan, yield US Treasury (UST) Note (surat utang negara yang dikeluarkan pemerintah AS dengan tenor 1 – 10 tahun) 10 tahun naik ke level 3,796 persen.

Pada pagi hari Jumat, 27 September 2024, rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.070 per dolar AS. Yield SBN 10 tahun terpantau naik di 6,47 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah video menunjukkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, tampak berangkulan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Novyan Bakrie, beredar di media sosial pada Jumat sore, 27 September 2024. Dalam video berdurasi 36 detik itu tampak Bahlil berdiri di tengah dan merangkul dua pentolan Kadin yang sedang berseteru itu.

“Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil dalam video yang diterimaTempopada Jumat, 27 September 2024.

Dalam video yang sama, Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie lantas tertawa mendengarnya.

Dua orang sumberTempodi internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Video itu dibuat pada Jumat siang, 27 September 2024 di rumah dinas Bahlil.

Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Kemarin, Anindya menanggapi kubu Arsjad yang meminta pengadilan membatalkan kepengurusannya. Dia mengatakan, permintaan itu sah-sah saja.

“Sekarang kalau misalnya tentu ada pihak-pihak yang tidak puas dan itu saya rasa sah-sah saja, wajar-wajar saja dan sudah ada ranahnya,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Anindya mengatakan, Munaslub merupakan forum dan lembaga tertinggi Kadin Indonesia yang diusung oleh asosiasi dan Kadin-Kadin Provinsi. Menurut dia, mereka telah membentuk Steering Committee dan Organizing Committee dan membuahkan hasil yang sudah terlihat.

“Yang pasti dari kami di Kadin, kami fokus berpikir ke depan. Dan tentu ada tim sendiri untuk mengurus segala macam hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan persepsi,” katanya.

Han Revandaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah video menunjukkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, tampak berangkulan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub, Anindya Novyan Bakrie, beredar di media sosial pada Jumat sore, 27 September 2024. Dalam video berdurasi 36 detik itu tampak Bahlil berdiri di tengah dan merangkul dua pentolan Kadin yang sedang berseteru itu.

“Saya menjadi juru makan bareng. Kadin satu, tidak boleh dua,” kata Bahlil dalam video yang diterimaTempopada Jumat, 27 September 2024.

Dalam video yang sama, Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil. Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie lantas tertawa mendengarnya.

Dua orang sumberTempodi internal Kadin membenarkan video dan upaya rekonsiliasi antara Arsjad dengan Anindya. Video itu dibuat pada Jumat siang, 27 September 2024 di rumah dinas Bahlil.

Mereka menyebut saat ini Kadin sedang menyiapkan skema untuk menggelar Musyawarah Nasional (Munas) sesuai AD/ART dalam waktu dekat untuk tetap menunjuk Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum dan Anindya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Kemarin, Anindya menanggapi kubu Arsjad yang meminta pengadilan membatalkan kepengurusannya. Dia mengatakan, permintaan itu sah-sah saja.

“Sekarang kalau misalnya tentu ada pihak-pihak yang tidak puas dan itu saya rasa sah-sah saja, wajar-wajar saja dan sudah ada ranahnya,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Anindya mengatakan, Munaslub merupakan forum dan lembaga tertinggi Kadin Indonesia yang diusung oleh asosiasi dan Kadin-Kadin Provinsi. Menurut dia, mereka telah membentuk Steering Committee dan Organizing Committee dan membuahkan hasil yang sudah terlihat.

“Yang pasti dari kami di Kadin, kami fokus berpikir ke depan. Dan tentu ada tim sendiri untuk mengurus segala macam hal-hal yang berkaitan dengan perbedaan persepsi,” katanya.

Han Revandaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Chief Technology Officer atau CTO OpenAI, Mira Murati, ikut meninggalkan perusahaan rintisan (startup) pengembang chatbot AI populer, ChatGPT, itu. Murati beralasan ingin menciptakan waktu dan ruang untuk ber-eksplorasi sendiri.

"Untuk saat ini, fokus utama saya adalah mengerjakan segala sesuatu yang ada di dalam kekuasaan saya untuk memastikan transisi berjalan dengan mulus, memelihara momentum yang sudah kami bangun," tulisnya dalam unggahan di X pada Kamis dinihari WIB, 26 September 2024.

Sebelum Murati, dua pimpinan di OpenAI telah lebih dulu pergi. Keduanya adalah Bob McGrew, Chief Research Officer OpenAI, dan Barret Zoph, VP dari Post Training.

Menurut CEO Sam Altman, ketiganya pergi dengan alasan sendiri-sendiri dan secara baik-baik. "Mereka membuat keputusan yang tidak berhubungan satu sama lain," bunyi pengumuman yang diberikannya kepada para karyawan dan juga diunggah di media sosial X.

Mundurnya Murati terjadi hampir setahun setelah kudeta di dewan direksi mengguncang startup AI itu dan sempat membuat Altman tersingkir, dan Murati sempat menjadi nakhoda pengganti meski hanya singkat. Selama 6,5 tahun bergabung di perusahaan itu, Murati harus bertanggung jawab untuk peluncuran ChatGPT dan pembangkit teks-ke-gambar OpenAI, DALL-E.

"Perubahan kepemimpinan adalah bagian dari perusahaan yang alami, terutama perusahaan-perusahaan yang tumbuh begitu cepat dan sangat dibutuhkan," bunyi bagian lain dari pengumuman Altman ke karyawan.

Namun begitu, Altman menambahkan kalau dirinya jelas sekali tak akan bisa berpura-pura kalau perubahan yang terjadi tiba-tiba itu termasuk yang alami. "Tapi kita memang bukan perusahaan yang biasa, dan saya kira alasan yang diberikan Mira kepada saya masuk akal."

Keputusan Mira Murati meninggalkan OpenAI juga terjadi menjelang konferensi tahunan DevDay yang akan digelar perusahaan itu di San Fransisco minggu depan. Tahun lalu, kudeta di dewan direksi yang gagal terjadi setelah DevDay pertama baru saja selesai digelar.

OpenAI pada tahun ini telah menghimpun pendanaan miliaran dolar dan Altman disebut-sebut menerima 7 persen bagian saham seiring restrukturisasi perusahaan dari nonprofit menjadi bisnis orientasi keuntungan.

THE VERGE

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan besaran kontribusi pajak orang pribadi terhadap kas negara, termasuk di dalamnya para wajib pajak dari kalangan kelas menengah.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin, sumbangannya secara keseluruhan tidak terlalu besar.

“Jadi, kelas menengah kalau masuk ke dalam orang pribadi, maka sumbangsihnya tidak terlalu besar, sekitar 1 persen,” kata Arifin di acara taklimat media Kementerian Keuangan 2024 yang diadakan di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kontribusi penerimaan pajak sebenarnya tidak dikategorikan berdasarkan kelas, melainkan kelompok subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Selain itu, kontribusi juga dikelompokkan berdasarkan jenis pajak. Contohnya pajak penghasilan (PPh) 21, 22, 23, dan seterusnya.

Dalam kerangka itu, kelas menengah termasuk ke dalam kelompok subjek pajak orang pribadi, seperti dijelaskan Arifin dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 27 September 2024. Untuk orang pribadi, kontribusi pajaknya bisa dilihat secara langsung dibayar melalui dua cara, yaitu melalui pembayaran sendiri (Kelompok Pajak PPh Orang Pribadi) dan dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).

Total kontribusi orang pribadi terhadap penerimaan negara adalah sebesar 15,7 persen. Jumlah itu terdiri dari kontribusi PPh Pasal 21 sebesar 14,7 persen dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) sebanyak 1 persen.

“Pajak kelompok kelas menengah masuk ke dalam kontribusi Pajak Orang Pribadi, di mana kontribusi Orang Pribadi kepada total penerimaan Nasional adalah 15,7 persen,” tulis Arifin.

Selain berkontribusi melalui PPh, kelas menengah juga membantu setoran negara melalui pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri, PPh Final, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya melalui kepemilikan aset atau pembelian barang dan jasa.

Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran antara Rp 2.040.262 hingga Rp 9.909.844 per bulan.

Arifin menjelaskan, dari total 15,7 persen kontribusi orang pribadi wajib pajak, di dalamnya terdapat kalangan kelas menengah. “Di dalamnya ada orang yang masuk kategori kelas menengah, yang pengeluarannya range Rp 2 juta sampai dengan Rp 9,9 juta per bulan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan besaran kontribusi pajak orang pribadi terhadap kas negara, termasuk di dalamnya para wajib pajak dari kalangan kelas menengah.

Menurut Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Muchamad Arifin, sumbangannya secara keseluruhan tidak terlalu besar.

“Jadi, kelas menengah kalau masuk ke dalam orang pribadi, maka sumbangsihnya tidak terlalu besar, sekitar 1 persen,” kata Arifin di acara taklimat media Kementerian Keuangan 2024 yang diadakan di Serang, Banten pada Kamis, 26 September 2024.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, kontribusi penerimaan pajak sebenarnya tidak dikategorikan berdasarkan kelas, melainkan kelompok subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan. Selain itu, kontribusi juga dikelompokkan berdasarkan jenis pajak. Contohnya pajak penghasilan (PPh) 21, 22, 23, dan seterusnya.

Dalam kerangka itu, kelas menengah termasuk ke dalam kelompok subjek pajak orang pribadi, seperti dijelaskan Arifin dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 27 September 2024. Untuk orang pribadi, kontribusi pajaknya bisa dilihat secara langsung dibayar melalui dua cara, yaitu melalui pembayaran sendiri (Kelompok Pajak PPh Orang Pribadi) dan dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).

Total kontribusi orang pribadi terhadap penerimaan negara adalah sebesar 15,7 persen. Jumlah itu terdiri dari kontribusi PPh Pasal 21 sebesar 14,7 persen dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) sebanyak 1 persen.

“Pajak kelompok kelas menengah masuk ke dalam kontribusi Pajak Orang Pribadi, di mana kontribusi Orang Pribadi kepada total penerimaan Nasional adalah 15,7 persen,” tulis Arifin.

Selain berkontribusi melalui PPh, kelas menengah juga membantu setoran negara melalui pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri, PPh Final, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya melalui kepemilikan aset atau pembelian barang dan jasa.

Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), kelas menengah mencakup masyarakat dengan pengeluaran antara Rp 2.040.262 hingga Rp 9.909.844 per bulan.

Arifin menjelaskan, dari total 15,7 persen kontribusi orang pribadi wajib pajak, di dalamnya terdapat kalangan kelas menengah. “Di dalamnya ada orang yang masuk kategori kelas menengah, yang pengeluarannya range Rp 2 juta sampai dengan Rp 9,9 juta per bulan,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengungkapkan adanya peningkatan nilai aset yang dimiliki perusahaan usai bertransformasi dalam proses bisnisnya. Data yang ada menunjukkan nilai asetnya tembus Rp 1.691 triliun di Semester I tahun 2024. Eskalasi nilai tersebut terhitung sejak 2020.

Darmawan memaparkan, “kami mengubah cara pandang pengembangan bisnis yang dulunya stagnan dan backward-looking, sekarang menjadi lebih ekspansif, dinamis, dan forward-looking,” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Jumat, 27 September 2024. Aset PLN yang awalnya bernilai Rp 1.588 triliun mengalami lonjakan positif sebesar Rp 102 triliun dalam kurang lebih empat tahun hingga mencapai angka tersebut.

Perolehan tersebut, Darmawan menilai, adalah buah manis dari transformasi yang telah dilakukan selama empat tahun terakhir. “Kami sukses meningkatkan pendapatan, melakukan efisiensi, sekaligus mengoptimalisasi aset yang yang kami miliki,” kata dia. Puncaknya, capaian pertumbuhan aset itu menjadikan PLN sebagai BUMN utilitas terbesar di Indonesia.

Lebih lanjut, Darmawan menerangkan, manajemen aset yang secara konsisten dilakukan PLN memberikan dampak positif, salah satunya penambahan jumlah pelanggan dengan capaian eskalasi sebesar 15,3 persen dalam waktu kurang lebih empat tahun. Jumlah pelanggan di tahun 2020 tercatat sebesar 79 juta pelanggan dan bertambah menjadi 91,1 juta pelanggan di pertengahan tahun 2024.

Berdasarkan pemaparan data yang ada, upaya penambahan aset dan pelanggan tersebut ditopang oleh konsolidasi seluruh proses bisnis perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif, dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global.

Selain itu, Darmawan mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan pemanfaatan aset yang sudah ada. Termasuk melalui inovasi bisnis di luar kelistrikan atau Beyond kWh yang menjadi sumber pendapatan baru bagi PLN. Upaya ini searah dengan perubahan iklim industri dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan hanya untuk layanan kelistrikan, dikembangkan untuk layanan Beyond kWh. “Ada layanan internet, ada PLN marketplace, ada EV Charging, battery swap, sistem Charge-in, rooftop panel, hingga ListriQu. Super App kami New PLN Mobile, menjadi ujung tombaknya,” ucap Darmawan.

Dampaknya, terjadi pula peningkatan pesat dari sisi keuangan dan layanan ke masyarakat. Hal yang kemudian merambah ke peningkatan aset dan mengokohkan PLN dalam menghadapi tantangan bisnis sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap masa depan energi Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) memperbarui perjanjian pertukaran bilateral dalam mata uang lokal tahun ini, yang bakal memungkinkan kedua bank sentral untuk melakukan pertukaran rupiah dan ringgit hingga Rp 82 triliun.

Perjanjian tersebut diteken oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BNM Dato’ Seri Abdul Rasheed Ghaffour dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi di Jakarta, Jumat, 27 September 2024.

Pembaruan Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara BI dan BNM hingga senilai RM24 miliar atau Rp 82 triliun untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Dalam pertemuan tersebut, pemimpin kedua bank sentral juga membahas arah kebijakan yang mencakup makroekonomi, moneter dan keuangan, sistem pembayaran dan digitalisasi, serta strategi untuk memajukan keuangan Islam.

“Bank Indonesia memandang peningkatan kerja sama perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (LCBSA) dengan BNM merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia,” kata Perry, dikutip dari keterangan tertulis BI pada Jumat.

Turut berbicara di acara penandatanganan, Gubernur BNM Dato Seri’ Abdul Rasheed Ghaffour menyambut baik kesepakatan LCBSA ini, seiring meningkatnya perdagangan dan interkoneksi keuangan antara Malaysia dan Indonesia.

“Kerja sama LCBSA melengkapi kerja sama transaksi berbasis mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) yang sudah berjalan dan saat ini menjadi skema utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dalam mata uang masing-masing negara,” ujarnya.

Malaysia dan Indonesia pertama kali menerapkan kerja sama LCBSA pada 2019, yang kemudian diperpanjang pada 2022. Di tahun itu, kedua bank sentral memperbarui perjanjian LCBSA hingga pertukaran mata uang lokal senilai RM8 juta atau Rp28 triliun. Jumlah itu dinyatakan berlaku sampai tiga tahun ke depan.