TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memaparkan bahwa rencana peningkatan pajak pertambahan nilai (PPN) sekitar 12 persen berpotensi mengakibatkan kontraksi ekonomi. Esther menjelaskan bahwa ruang fiskal Indonesia kini kecil karena beberapa faktor, dan peningkatan PPN hanya akan berujung pada penurunan ekonomi.

Beberapa faktor berkontribusi pada kecilnya ruang fiskal Indonesia. Menurut pemaparan Esther, faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi rendah, rasio pajak yang cenderung menurun, pajak penerimaan negara yang juga menurun, belanja modal yang lebih kecil daripada pengeluaran rutin, serta utang yang relatif tinggi.

“Kalau ke depannya diberikan kebijakan kenaikan tarif PPN, maka yang terjadi adalah ternyata kenaikan tarif ini membuat perekonomian terkontraksi,” kata ekonom itu dalam diskusi publik daring bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat” pada Kamis, 12 September 2024.

Hal itu berdasarkan analisis Indef pada 2021, ketika lembaga itu mencoba menghitung skenario kenaikan tarif PPN 12,5 persen. Dengan adanya kontraksi ekonomi imbas dari kenaikan PPN, artinya upah nominal, pendapatan riil, Indeks Harga Konsumen (IHK), pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat, serta ekspor-impor semuanya akan menurun.

Kenaikan tarif PPN yang merupakan program perpajakan Presiden Joko Widodo akan dilanjutkan di masa pemerintahan presiden terpilih periode 2024 – 2029 Prabowo Subianto. Ia akan mengerek tarif PPN dari 11 menjadi 12 persen per Januari 2025, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10 persen diubah menjadi 11 persen per 1 April 2022, dan akan naik lagi menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025, seperti tertuang dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP.

“Jika skenario tarif PPN ini tetap dilaksanakan, maka pendapatan riil masyarakat akan turun dan konsumsi masyarakat pun jelas akan turun, karena pendapatannya juga akan turun. Ini tidak hanya terjadi pada masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat pedesaan,” tutur Esther.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang stagnan berkisar pada angka 5 persen, berdasarkan data Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Rasio pajak negara dari 1972 – 2023 cenderung menurun dan rendah, terakhir pada angka 10 persen pada 2023, menurut data Kementerian Keuangan. Pajak penerimaan negara pun hanya 10 persen dari produk domestik bruto (PDB), dengan target hanya tercapai pada 2021, 2022 dan 2023. Jika melihat pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belanja modal lebih kecil daripada pengeluaran rutin, padahal menurut Indef seharusnya terjadi sebaliknya.

Rasio utang terhadap PDB sekitar 38 persen tahun ini, menurut data Kementerian Keuangan, dengan kenaikan tiga kali lipat di masa pemerintahan Jokowi. “Investasi pun tidak ramah pada penciptaan lapangan pekerjaan,” ujar Esther.

Sementara, presiden terpilih Prabowo Subianto sempat menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Menurut Indef, hal itu memerlukan upaya keras, dan kapasitas fiskal harus diperluas dengan meningkatkan penerimaan negara dan bersikap bijak dalam alokasi anggaran.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung. Langkah itu diambil atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.05/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pembubaran Dana Pensiun Universitas Islam Bandung,

“Membubarkan Dana Pensiun Universitas Islam Bandung, yang beralamat di Jl. Tamansari No. 30 Bandung Jawa Barat 40116 terhitung efektif sejak tanggal 1 Maret 2024,” tulis OJK dalam keterangan resminya pada Kamis, 12 September 2024.

OJK mengatakan pembubaran ini merupakan permohonan dari para pendiri Dana Pensiun Universitas Islam Bandung. Usai membubarkan, OJK juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun yang terdiri dari dari daftar nama berikut ini.

1. M.Faiz Mufidi. M (Ketua);
2. Affandi Iss (Anggota);
3. Efik Yusdiansyah (Anggota);
4. DR. Nurdin, SE. MSi (Anggota);
5. Rini Lestari (Anggota);
6. Auf Amarullah (Anggota);
7. Hikmat Taufik (Anggota);
8. Eko Priyanto (Anggota).

OJK juga telah membubarkan enam dana pensiun sepanjang semester I 2024. OJK menyebut langkah ini diambil karena keenam dana pensiun tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya. Enam dana pensiun yang dibubarkan OJK itu adalah Dana Pensiun LEN Industri, Dana Pensiun Jasa Tirta II, Dana Pensiun Natour, Dana Pensiun Hotel Indonesia Internasional, Dana Pensiun LKBN Antara, dan Dana Pensiun Rajawali Nusantara Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum atau Perum Bulog Wahyu Suparyono akan mewarisi denda akibat keterlambatan pengembalian peti kemas atau demurrage. Mantan Direktur Utama PT Asabri ini menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi agar kasus demurrage tak lagi terulang.

“Saya orang lama di pelabuhan, 20 tahun yang lalu saya orang pelabuhan. Jadi saya kira kalaupun kemarin terjadi demurrage betul, ya ke depan jangan sampai terjadi,” kata Wahyu saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

Wahyu menjelaskan, cara-cara yang akan dia tempuh adalah memastikan komunikasi yang baik antara Bulog dan Badan Karantina Indonesia dan pengelola pelabuhan sebagai operator. Tak hanya merencanakan koordinasi dengan baik, dia menyebut data impor harus lengkap.

Wahyu mengatakan, Bulog juga akan memperhatikan pila kecepatan pengurusan dokumen. Pengurusan ini juga melihatkan Badan Karantina Indonesia untuk mengeluarkan izin exit permit. Ada ataupun tidak ada demurrage, dia mengatakan Bulog dan instansi terkait harus siap.

Di sisa periode yang tersisa, Wahyu telah menugaskan Suyamto untuk mempersiapkan impor beras. Impor itu harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Dia juga akan memastikan komunikasi dengan negara eksportir asal berlangsung lancar. “Mudah-mudahan tidak terjadi demurrage lagi. Kami minta doanya dan dukungan,” kata dia.

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada KPK pada Rabu, 3 Juli 2024 atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan. Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp 294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 di antaranya diduga merupakan beras impor.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum atau Perum Bulog Wahyu Suparyono akan mewarisi denda akibat keterlambatan pengembalian peti kemas atau demurrage. Mantan Direktur Utama PT Asabri ini menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi agar kasus demurrage tak lagi terulang.

“Saya orang lama di pelabuhan, 20 tahun yang lalu saya orang pelabuhan. Jadi saya kira kalaupun kemarin terjadi demurrage betul, ya ke depan jangan sampai terjadi,” kata Wahyu saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

Wahyu menjelaskan, cara-cara yang akan dia tempuh adalah memastikan komunikasi yang baik antara Bulog dan Badan Karantina Indonesia dan pengelola pelabuhan sebagai operator. Tak hanya merencanakan koordinasi dengan baik, dia menyebut data impor harus lengkap.

Wahyu mengatakan, Bulog juga akan memperhatikan pila kecepatan pengurusan dokumen. Pengurusan ini juga melihatkan Badan Karantina Indonesia untuk mengeluarkan izin exit permit. Ada ataupun tidak ada demurrage, dia mengatakan Bulog dan instansi terkait harus siap.

Di sisa periode yang tersisa, Wahyu telah menugaskan Suyamto untuk mempersiapkan impor beras. Impor itu harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Dia juga akan memastikan komunikasi dengan negara eksportir asal berlangsung lancar. “Mudah-mudahan tidak terjadi demurrage lagi. Kami minta doanya dan dukungan,” kata dia.

Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada KPK pada Rabu, 3 Juli 2024 atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan. Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp 294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 di antaranya diduga merupakan beras impor.

TEMPO.CO, Jakarta - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia bekerja sama dengan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai official airline untuk penyelenggaraan ajang balap motor internasional, MotoGP Indonesian Grand Prix 2024 “Ignite Your Thrills” yang diselenggarakan pada 27-29 September 2024 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam mendukung sektor pariwisata, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Dirut ITDC Ari Respati pada Rabu, 11 September 2024 di Hanggar 2, GMF AeroAsia.

“Kami mengedepankan keramahtamahan khas Indonesia bukan hanya memperkuat nilai kami sebagai national flag carrier, melainkan juga mampu memberikan pengalaman mengudara yang berkesan. Khususnya bagi para pecinta otomotif dan balap motor di tanah air,” kata Irfan dalam keterangan tertulisn, Kamis, 12 September 2024.

Irfan mengatakan, kehadiran para penunggang kuda besi dari pelbagai dunia pada ajang balap motor MotoGP 2024 ke Indonesia itu, mampu menambah antusiasme tingkat jumlah kunjungan wisatawan ke Mandalika sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Indonesia. “Termasuk wilayah Lombok dan sekitarnya sehingga menjadi dukungan berkelanjutan terhadap pengembangan kinerja sektor pariwisata nasional,” katanya.

Garuda Indonesia mengklaim, menawarkan sejumlah benefit di antaranya berupa potongan harga tiket rute internasional hingga 20 persen, pemasangan logo IndonesianGP dan The Mandalika pada livery pesawat Boeing 737-800NG (PK-GFW), ekstra bagasi, dedicated PIC dan check-in counter di bandara.

“Kami sediakan kursi sedikitnya 8.000, termasuk pengoperasian 10 extra flight dan 14 bigger flight,” ujarnya.

Irfan menuturkan, bigger flight akan menggunakan armada Airbus A330-300, Airbus A330-900neo, dan Boeing B777-300ER, yang akan berlangsung selama periode 26 September hingga 1 Oktober 2024 mendatang untuk rute dari dan menuju Lombok.

“Kami harap dapat turut menciptakan seamless journey khususnya bagi pengguna jasa yang akan menyaksikan langsung MotoGP 2024 tersebut di Mandalika, Lombok,” kata Irfan.

TEMPO.CO, Jakarta - Monika tidak menyangka mimpinya menonton grup musik asal Korea Selatan favoritnya, BTOB, di Jakarta batal terwujud. Padahal, ia sudah merogoh kocek sekitar Rp 3 juta rupiah untuk membeli tiket. Alih-alih menyaksikan BTOB manggung, Monika justru merugi karena konser dibatalkan sedangkan pengembalian dana belum ia dapatkan.

Monika lantas melapor ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pada Rabu, 4 September 2024. Musababnya, proses pengembalian dana oleh pihak promotor belum beres. Setelah mengisi form, ia sempat menerima email konfirmasi pengembalian dana, tapi dengan potongan 30 persen tanpa penjelasan. Monika pun menolak. "Kami tidak mau tanda tangan persetujuan dengan e-materai. Kami tidak mau hanya menerima 70 persen," kata Monika kepada Tempo, belum lama ini.

Perempuan 33 tahun itu merasa potongan pengembalian dana itu dilakukan semena-mena. Ia juga heran karena pengembalian dana hanya bisa dilakukan dengan menggunakan salah satu rekening bank. “Segala usaha sudah kami lakukan untuk memaksa PT Seraph (promotor) agar bisa full refund,” ujarnya. Namun, hasilnya masih nihil.

Karena itu, Monika merasa tidak hanya dirugikan secara materi, tapi mental. Musababnya, proses pengembalian dana dirasa terlalu berbelit-belit. Selain itu, Monika mengatakan, tidak ada proses komunikasi yang baik dari promotor kepada konsumen. "Pertanyaan melalui media sosial, tidak pernah dibalas," kata dia. Ihwal permasalahan pengembalian dana ini, Tempo berupaya menghubunggi nomor yang diketahui milik Sandra, perwakilan Seraph Entertainment. Namun, hingga laporan ini ditulis, belum mendapat respons.

Adapun sebelumnya, Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Bukhari, mempersilakan konsumen mengirim aduan melalui laman resmi BPKN di Aplikasi BPKN153 atau call center 08153 153 153. "Kami welcome terhadap konsumen yang merasa dirugikan akibat pembatalan konser tersebut," kata Fitrah melalui keterangan tertulis, Rabu, 4 September 2024.

Fitrag menyatakan BPKN akan meminta klarifikasi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam proses perencanaan konser, penyedia jasa tiket. "Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," ujarnya.

Melalui penanganan aduan di BPKN, Fitrah berharap para fans BTOB tidak terlalu kecewa atas batalnya konser tersebut. Ia berjanji BPKN akan berupaya semaksimal mungkin untuk memulihkan hak konsumen yang terlanggar. "Karena posisi konsumen ini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah gagal bertemu idola, ditambah tercederai haknya sebagai konsumen," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku belum mendapat laporan dari BPKN ihwal dugaan pelanggaran hak konsumen konser BTOB oleh promotor konser. Ia juga tidak berkomentar banyak atas persoalan ini.

Sandiaga hanya mengatakan kementeriannya akan memfasilitasi promotor konser. Sandiaga juga mengatakan setiap pelanggaran harus ditertibkan. "Jangan sampai ada hak kekayaan intelektual yang dilanggar. Jangan sampai ada konsumen yang pelayanannya tidak diperhatikan," kata Sandiaga di Kemenparekraf, Rabu, 11 September 2024.

Vedro Immanuel berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie, menegaskan kasus pencurian data pribadi milik pelanggan Indosat yang belum lama ini terjadi disebabkan kesalahan mitra pekerja. Hasil diskusi pihaknya dengan pihak Indosat Ooredoo Hutchison menunjukkan, dalang dari kasus hukum yang ditangani Kepolisian Resor Kota Bogor pada Rabu, 28 Agustus 2024 itu merujuk pada kenakalan oknum dealer.

“Minggu lalu sudah berdiskusi dengan Indosat, bahwa ini adalah kesalahan dealer-nya Indosat,” tutur Budi Arie ketika menghadiri acara Peluncuran Program Penguatan Kapabilitas Keamanan Siber bagi 1 Juta Talenta Digital di Kantor Kemenkominfo, Kamis, 12 September 2024. “Dan tentu Indosat punya justifikasi bisnis terhadap dealer-nya, ini yang nakal dealer-nya,” ujarnya lebih lanjut.

Meski demikian, Kementerian Kominfo menyatakan terbuka untuk membantu segala proses hukum atas kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah merugikan masyarakat apabila diperlukan. “Nanti soal DPR atau panggilan, kita siap. Yang pasti, pemerintah, ini oknum-oknum dari dealer-nya Indosat, ya,” ucap Budi Arie.

Sebelumnya, tercatat dua pelaku kejahatan dengan inisial MR (23) dan L (51) yang terbukti mengumpulkan data pribadi masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Keduanya diidentifikasikan sebagai pegawai dari mitra Indosat Ooredoo Hutchison yang melancarkan aksi kriminal mereka dengan melakukan registrasi nomor kartu prabayar menggunakan data pribadi berupa NIK curian yang tersedia di aplikasi HANDSOME.

Keduanya mengaku sudah melakukan aktivasi belasan ribu Kartu SIM secara ilegal dengan menggunakan lebih dari 3000 NIK dan data warga Bogor dan lebih dari 14 ribu NIK warga Jabodetabek lainnya.

Meski demikian, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto, memastikan nomor telepon dari operator seluler Indosat yang registrasinya menggunakan data hasil curian telah dinonaktifkan atau dimatikan. "Ini di-take down ya, enggak diaktifkan nomornya. Sesuai dengan mekanisme saja. Harusnya kalau nomor itu sudah diaktifkan atas nama orang lain nanti penyelenggara pasti akan menghentikan, menghapus nama atau nomor yang sudah aktif dan yang disalahgunakan," kata Wayan di Jakarta, Selasa, 10 September 2024, sebagaimana dikutip dari laman Antara.

Berkenaan dengan kebocoran data pribadi, Budi Arie kembali menekankan pemerintah serius mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi data pribadi warga negara, salah satunya dengan mewujudkan Undang-Undang Penjagaan Data Pribadi yang akan segera diterapkan mulai bulan Oktober. “Jadi begini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan berlaku di bulan Oktober. Pemerintah sangat serius untuk melindungi warga negara, terutama dalam hal data pribadi warga negara,” katanya.

Ia berharap adanya partisipasi aktif masyarakat terkait penjagaan data pribadi. “Tetapi yang paling penting adalah saya juga menginfo pada masyarakat untuk sama-sama menjaga data pribadinya. Jangan memberikan data pribadi untuk hal-hal yang nggak perlu,” ungkap Budi Arie lebih lanjut menyebutkan bahwa kasus judi online dan pinjaman online ilegal juga diakibatkan oleh kelalaian penjagaan data pribadi.

Selain itu, Menkominfo juga berkomitmen melakukan edukasi literasi ke masyarakat luas. Menurutnya, kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat yang menjaga data pribadinya adalah kunci utama kesuksesan dibuatnya regulasi tersebut. Salah satunya dengan tidak memberikannya ke sembarang pihak.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar membeberkan sepuluh lubang fiskal yang ditinggalkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Selama Presiden Jokowi memerintah, Media menyebutkan, terjadi kekacauan dalam tata kelola fiskal di Indonesia.

“Jokowi tidak hanya mewariskan anaknya, tetapi juga kekacauan yang luar biasa dalam tata Kelola fiskal di Indonesia,” tutur Media dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Media menjelaskan kesepuluh lubang fiskal tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 5 persen. Kemudian, defisit anggaran yang semakin lebar hingga sekitar 170 persen, rasio utang terhadap PDB yang meroket dari 24,7 persen menjadi 39,13 persen, hingga jebloknya rasio pajak.

Di masa Jokowi, kata Media, pembiayaan utang juga selalu lebih tinggi dibanding pembiayaan investasi. Hal ini menunjukkan negara terlalu bergantung pada utang serta minim investasi produktif yang dapat meningkatkan risiko fiskal dalam jangka panjang.

Selain itu, belanja modal untuk perlindungan sosial ke masyarakat juga minim. Sementara, BUMN tetap menjadi sapi perah untuk memenuhi ambisi Jokowi. Padahal, beberapa BUMN mengalami pertumbuhan aset yang minim dengan angka di bawah 15 persen.

“BUMN tertatih-tatih untuk memenuhi ambisi itu, dan ini berbahaya ke depan karena dominasi utang BUMN itu cukup dominan,” ujar ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Tiga lubang fiskal lainnya yang dicatat oleh Celios adalah belanja modal untuk perlindungan lingkungan hidup yang rendah dan penyempitan ruang fiskal untuk inisiatif misi berkelanjutan. Serta proyek ambisius Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dianggap delusi.

TEMPO.CO, Jakarta -Central of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi warisan produk gagal dari era pemerintahan Jokowi. Skenario yang dibuat Celios menunjukkan IKN berpotensi gagal.

“Semua skenario yang kita coba, pada dasarnya IKN ini akan beresiko gagal,” jelas peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut Hanif, sudah banyak permasalahan muncul sejak proses pembangunan IKN dimulai. Mulai dari pengesahan UU IKN di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19 dan stagnansi pertumbuhan ekonomi. Hingga pendanaan yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena belum adanya investor utama yang membantu pembiayaan. “Sampai saat ini kita belum menemukan satu investor swasta yang mumpuni untuk membiayai atau mendukung pembangunan ini,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Hanif, penting untuk memikirkan bagaimana mekanisme pembiayaan terhadap pembangunan IKN ke depannya. Hal ini penting agar pembangunan IKN tidak malah menjadi jurang yang justru melemahkan perekonomian negara.

“Kita tidak bisa lagi berbicara apakah IKN ini bisa dipindahkan atau tidak, sudah tidak lagi berbicara ya atau tidak, tetapi perlu membicarakan bagaimana mekanisme pembiayaan IKN ini agar tidak melemahkan sistem ekonomi,” terang Hanif dengan tegas.

Sebelumnya diketahui Komisi IV DPR telah menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekitar Rp 40,59 triliun untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025 menjadi total Rp 116,23 triliun. Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, dana tersebut salah satunya digunakan untuk pembangunan IKN.

M. Rizky Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog Wahyu Suparyono menjelaskan alasan penambahan jabatan baru Wakil Direktur Utama di instansinya. Jabatan itu kini diisi orang dekat presiden terpilih Prabowo Subianto, Mayor Jenderal (Purn.) Marga Taufiq.

Wahyu menjelaskan, jabatan wakil direktur utama akan bertugas dalam penyerapan produksi beras di lapangan. Wahyu menyebut bekas Ketua Pembina Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Provinsi Sulawesi Selatan itu merupakan sahabat lamanya.

Saat Wahyu bertugas sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum di Bulog pada 2015–2017, ia pernah mengadakan program Serapan Gabah atau Gergab. Bulog menjalankan program itu bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat. Saat itu, Marga Taufiq ikut terlibat. “Beliau sangat berpengalaman,” kata Wahyu saat ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

Wahyu mengklaim, Marga merupakan jenderal yang mengerti aspek teknis dalam produksi beras, seperti kadar air dan butir patah. Ketika dia tanyakan lagi perihal aspek teknis itu, Wahyu mengklaim Marga masih ingat. Karena itu, Wahyu mengatakan tugas Marga Taufiq akan banyak di tataran operasional. “Bukan berarti yang lain tidak, tetap beliau sudah paham betul,” kata dia.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, mengkritik penunjukan Marga Taufiq mengisi jabatan baru itu. Menurut dia, penunjukan ini merupakan upaya menguasai posisi-posisi strategis. “Ini menunjukkan bahwa Tim Prabowo sudah mulai menyisir tempat-tempat strategis yang dapat diisi oleh orang-orangnya,” ujar dia saat dihubungi Tempo, Selasa, 10 September 2024.

Herry mengatakan, pengangkatan ini tak dapat dipisahkan dari langkah pemerintah menunjuk orang-orang dekat Prabowo menjadi komisaris di perusahaan pelat merah. Di antaranya, Ketua Dewan Pakar Partai Gerindra, Burhanuddin Abdullah, yang ditunjuk menjadi Komisaris Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sebelum menjabat Wakil Direktur Utama, Marga Taufiq merupakan Staf Khusus Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YPPSDP) Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dia juga pernah menjabat Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat dan Pangdam XVI/Pattimura.

Menurut Herry, saat ini sedang terjadi proses orang-orang yang berada di lingkaran Prabowo akan mengganti para pemain lama di posisi-posisi strategis di luar kementerian, seperti BUMN maupun entitas milik negara lainnya. Menurut dia, persoalannya hanya menunggu waktu. “Ini sebenarnya kekonyolan yang terus berulang,” kata dia.

Mendatang, Herry menyebut tugas jajaran direksi baru Bulog adalah pengelolaan persediaan, distribusi, dan pengendalian harga beras serta logistik. Menurut dia, Bulog saat ini mempunyai reputasi kinerja yang tidak baik. Hal ini terlihat dari harga beras yang kerap tak terkendali. Dari sisi persediaan pun lemah, Bulog selalu menjadikan impor darurat sebagai solusi. “Dengan hadirnya manajemen baru sekarang pun saya lihat tidak ikut memberikan harapan,” kata Herry.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebut sudah menyiapkan produksi bahan baku pembuatan susu Ikan program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Staf khusus KKP, Doni Ismanto menyebut bahan baku yang dipakai untuk susu ikan adalah hidrolisat protein ikan atau HPI.

Menurut Doni, produksi HPI telah berjalan dari tahun 2017. "Produk Hidrolisat Protein Ikan (HPI) ini sudah dikembangkan oleh Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KKP sejak 2017. Kemudian KKP menggandeng pelaku usaha hingga bisa diakselerasi skala industri sebagai solusi kemandirian protein," jelas Doni dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada, Kamis, 12 September 2024.

Doni menyebut sudah ada pabrik HPI yang diluncurkan sejak 2017. Ia menyebut pabrik produksi HPI yang sudah berjalan berada di daerah Indramayu, Jawa Barat. "Saat ini pabrik HPI sudah ada di Indramayu dengan kapasitas 30 ton/bulan. Pabrik sudah berjalan dari tahun 2021. HPI ini yang kemudian bisa dikembangkan ke berbagai produk, termasuk susu ikan dan ditambahkan ke makanan sehari-hari," ungkapnya.

Rencananya, KKP akan membangun pabrik baru untuk mengolah bahan baku pembuatan susu ikan. Doni mengatakan pabrik itu akan dibangun pada tahun ini dan berada di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah. "Tahun ini KKP akan membangun industri pengolahan HPI baru di Pekalongan," kata Doni.

Sementara itu, adanya pembangunan pabrik pembuatan bahan baku susu ikan juga menjadi keseriusan KKP terhadap program makan bergizi gratis ini. Doni mengungkapkan bahwa pembangunan pabrik tersebut menjadi bagian dalam menekan angka stunting di Indonesia. "Sementara proses teknologi menggunakan manufaktur dan fabrikasi dari dalam negeri juga tengah diupayakan bersama Bappenas agar pabrik tersebut dapat direplikasi di berbagai daerah pesisir di Indonesia sebagai program hilirisasi perikanan dan upaya penurunan angka stunting," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Doni Ismanto memberikan penjelasan ihwali susu ikan yang masuk ke dalam program makan bergizi gratis yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia menjelaskan susu ikan merupakan minuman protein yang menyerupai susu melalui proses Hidrolisa Enzimatis Protein Ikan.

Menurut dia, susu ikan yang akan dijadikan makan bergizi gratis mengandung asam amino esensial dan non-esensial, dengan Omega-3 yaitu asam lemak omega-3 docosahexaenoic (DHA) dan asam lemak omega-3 eicosapentaenoic (EPA).

"Susu ikan adalah minuman protein yang menyerupai susu yang dihasilkan melalui proses hidrolisa enzimatis protein ikan sehingga mengandung asam amino essensial dan non essensial dengan omega 3 (EPA dan DHA)," kata Doni dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada, Kamis, 12 September 2024.

Sementara itu, Doni meminta masyarakat agar program makan bergizi gratis tidak terpaku pada produksi susu ikan. Namun, kata dia, program tersebut bermaksud untuk mengoptimalkan sumber daya ikan untuk meningkatkan konsumsi protein terhadap masyarakat.

"Kita bukan bicara beralih ke susu ikan, tapi lebih ke mengoptimalkan sumber daya ikan yang kita miliki untuk mendukung program peningkatan konsumsi protein untuk masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan produk susu ikan merupakan salah satu hasil hilirasi perikanan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Doni, bahan baku ikan yang didapatkan berasal dari hasil kerja sama antara nelayan dan pembudi daya ikan.

"Produk ini merupakan salah satu hasil hilirisasi perikanan yang saat ini terus digalakkan KKP. Bahan bakunya adalah ikan low economic value yang diserap dari nelayan-nelayan sekitar seperti petek, selar, juga ikan-ikan laut dan budidaya lainnya sangat mungkin juga untuk diolah dengan teknologi tersebut," ungkap Doni.

Susu ikan diluncurkan pertama kali oleh KKP bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Produk yang menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan hilirisasi produk perikanan itu berbahan dasar ikan yang diproses dengan teknologi modern hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan (HPI).

“Ini akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan hilirisasi produk perikanan, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam keterangan resminya di Indramayu, Jawa Barat, Kamis, 24 Agustus 2023.

Trenggono menjelaskan, susu ikan merupakan produk inovasi yang menggabungkan antara keunggulan protein ikan untuk kesehatan dengan diversifikasi produk olahan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk. Dia menyebut susu ikan menjadi langkah penting untuk memastikan kekayaan sumber daya perikanan Indonesia dapat dinikmati masyarakat.