TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani mengklaim mampu memberikan solusi hingga menyediakan program khusus bagi permasalahan yang dihadapi komunitas pengemudi ojek online atau ojol. Menurutnya, hal itu mungkin dilakukan karena fungsi utama GSN sebagai wadah aspirasi sekaligus penyambung kepentingan rakyat dan pemangku kebijakan.

“Ya kami bisa bicarakan langsung dengan seluruh pengambil keputusan yang ada di Indonesia ini,” kata Rosan dalam konferensi pers GSN yang diadakan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Rosan menjelaskan, secara singkat skema GSN berfungsi sebagai pendamping pemerintah lima tahun ke depan. “Jadi mekanisme kami, masukkan ide, nanti kami akan bikin suatu program penyelesaian atau kami menjadi jembatan untuk bisa mengkoordinasikan antara beberapa pihak,” ujarnya.

Keanggotaan dari organisasi yang dikepalainya itu melibatkan sejumlah pejabat negara dengan beragam bidang dan latar belakang keahlian. Hal ini, menurutnya, memungkinkan GSN untuk mewujudkan beragam program yang memang diperlukan kawan-kawan pengemudi ojek online.

Ia mengatakan bahwa GSN mampu menjembatani komunikasi para pengemudi ojek online, mencarikan solusi untuk penyediaan dana, hingga membantu mewujudkan regulasi jika diperlukan. “Bapak perlu peraturan? Nah, kami sinkronkan dengan peraturan yang ada. Kalau perlu sampai DPR. Karena anggota-anggota perwakilan dari legislatif juga ada di sini. Ini lengkap, Pak,” ujar Rosan.

Aspirasi yang disampaikan setelahnya akan diolah dan direalisasikan usai melalui proses pengkajian. “Sehingga, ini menjadi satu hasil yang benar-benar konkret,” katanya.

Ia memberikan contoh berupa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini telah berada di tahap uji coba. “Bagaimana identifikasi masalah, aspirasi gagasan, itu bisa ditransformasi langsung jadi solusi-solusi kompleks seperti yang mungkin terjadi di program makan bergizi gratis,” ujarnya.

Adapun, Sekretaris Jenderal GSN, Bobby Gafur Umar mengungkapkan, peresmian GSN akan dilangsungkan pada 2 November mendatang. Pengukuhan organisasi tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto yang menduduki posisi Ketua Dewan Pembina GSN. Ia mengatakan untuk perencanaan langkah-langkah konkret program-program yang akan dilaksanakan GSN akan dibahas pasca peresmian tersebut.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mencatatkan kinerja positif di tengah dinamika ekonomi global dan kondisi ekonomi domestik yang masih penuh dengan tantangan. Dengan fokus memperkuat fundamental kinerja, hingga akhir Triwulan III 2024 BRI secara konsolidasian berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp45,36 triliun.

“Capaian tersebut tidak terlepas dari fokus BRI yang secara konsisten memperkuat fundamental kinerja, serta melakukan strategic response yang tepat dalam menghadapi berbagai dinamika pasar”, kata Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Sunarso mengatakan, ketangguhan dalam menghadapi berbagai tantangan adalah hasil dari fundamental bisnis yang kuat. Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2024 BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21 persen secara year on year (yoy).

Dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen diantaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM. “BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," kata Sunarso.

Penyaluran kredit yang tumbuh positif tersebut juga membuat aset BRI tercatat meningkat 5,94 persen yoy menjadi sebesar Rp 1.961,92 trilliun. Dengan penyaluran kredit yang terus tumbuh, BRI juga mampu mengelola kualitas asetnya dengan baik.

Hal ini ditunjukkan dari rasio Non Performing Loan (NPL) BRI yang membaik, dimana NPL pada Triwulan III 2024 tercatat sebesar 2,90 persen atau membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar 3,07 persen. Disamping NPL, perseroan juga berhasil mencatat rasio Loan at Risk (LAR) yang lebih baik, dari semula 13,80 persen pada akhir Triwulan III 2023 menjadi 11,66 persen pada akhir Triwulan III 2024.

Penurunan rasio NPL dan LAR ini didukung oleh penerapan strategi pengelolaan manajemen risiko yang disiplin di seluruh lini bisnis. BRI secara aktif memantau kualitas kredit dan mengadopsi EarlyWarning System untuk mendeteksi potensi masalah kredit sedini mungkin. Selain itu, BRI juga memperkuat tim recovery untuk mengelola kredit bermasalah dengan lebih cepat dan efisien.

BRI juga tetap mempersiapkan pencadangan yang memadai dengan NPL Coverage sebesar 215,44 persen. "BRI telah mengimplementasikan berbagai langkah mitigasi risiko, mulai dari selective growth, pemantauan kredit secara proaktif, penguatan pencadangan, hingga penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan dengan pendekatan kolaboratif bersama nasabah," kata Sunarso.

Dari sisi liabilities BRI berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp 1.362,42 triliun atau tumbuh 5,59 persen yoy. Komposisi dana murah (CASA) masih mendominasi DPK BRI dengan porsi mencapai 64,17 persen atau meningkat dibandingkan dengan CASA pada periode yang sama tahun lalu yakni sebesar 63,64 persen.

Salah satu faktor utama dalam peningkatan penghimpunan dana murah adalah transformasi digital yang dilakukan BRI. Melalui super apps BRImo, BRI telah menciptakan solusi perbankan yang terintegrasi dan mudah diakses oleh nasabah kapan saja dan di mana saja.

Inovasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan jumlah nasabah tabungan, khususnya di kalangan milenial dan generasi muda yang semakin digital-savvy. Hingga akhir September 2024 tercatat pengguna BRImo telah mencapai 37,14 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp 4.034 triliun atau tumbuh 35,20 persen yoy.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

Sunarso juga menjelaskan bahwa capaian kinerja positif BRI hingga Triwulan III 2024 tersebut juga didukung kondisi likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, Dimana Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank berada di level 89,18 persen serta Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai sebesar 26,76 persen.

“Kedepan, BRI akan terus mengelola likuiditas yang prudent untuk memastikan BRI siap menghadapi tantangan ekonomi global maupun domestik. Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik,” kata Sunarso.

Dia pun optimistis dapat menutup tahun 2024 dengan capaian positif. “BRI optimis dapat menutup tahun 2024 ini dengan kinerja positif, utamanya dengan fokus memperkuat fundamental kinerja dan membentuk ketangguhan sehingga BRI selalu siap menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari global maupun domestik,” ujar dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan Kementrian Pertanian ingin mengambil alih tata kelola pupuk yang saat ini masih diatur oleh berbagai lembaga kementerian. Alasannya, banyaknya keluhan tentang distribusi pupuk yang tidak tepat sasaran.

"Ketua kelasnya adalah Kementerian Pertanian. Tata kelola pendistrubusian pupuk. Sekarang misalnya tahun ini, kuota pupuknya cukup, tapi distribusinya itu banyak keluhan," ujar Sudaryono ketika ditemui di Kementan, Jakarta, pada Selasa, 29 Oktober 2024.

Dia mengatakan, saat ini bahan baku pupuk masih diatur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Sementara itu, lanjut Sudaryono, produksi pupuk berada di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Gini, jadi ketua kelasnya, Menteri Pertanian, saya kasih tahu aja. Urusan pupuk, sebetulnya kan begini, pupuk itu bahan bakunya sama-sama gas yang atur itu Menteri ESDM. Produksi pupuk Indonesia itu Menteri BUMN," tutur dia.

Berikutnya, soal distribusi pupuk dari pabrik hingga pengecer berada di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Setelah itu, Kementan hanya mendapatkan bagian untuk para petani. "Distribusinya, dari pabrik sampai ke pengecer itu yang ngatur Menteri Perdagangan. Baru petaninya itu, domainnya Menteri Pertanian," ucap Sudaryono.

Menurut dia, selama ini berbagai lembaga kementerian yang mengatur tentang pupuk telah bekerja dengan baik. Namun, kata Sudaryono, tata kelola pupuk saat ini masih menjadi permasalahan.

"Jadi, saya kira, ini maksudnya mungkin baik, tapi kita ingin bagaimana tata kelola pupuk ini, sebetulnya bukan di bawah siapa atau di bawah siapa, tapi tata kelola pupuknya," ujar Sudaryono.

Menurutnya, selama ini, pupuk produk berasal dari perusahaan. Sehingga memang wajar kalau industri harus mendapatkan keuntungan. Namun, kata dia, menciptakan produk harus selaras dengan tujuan bernegara yakni, menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sudaryono menegaskan, kesejahteraan para petani juga harus jadi perhatian. "Bernegara ini tujuannya, bagaimana petaninya itu cukup, mendapatkan pupuk tepat waktu. Karena tujuan bernegara ini dalam hal urusan pertanian ini, produktivitasnya harus naik," kata dia.

Sudaryono mengkritik kinerja Kementerian BUMN yang menurutnyanhanya mencari keuntungan bagi perusahaan yang berada di bawah naungannya. Padahal, menurutnya, Kementerian BUMN juga harus memiliki fungsi melayani masyarakat dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. "Karena, BUMN itu kan bukan hanya mencari keuntungan corporate-obligation, tapi dia juga ada public-obligation, ada tugas dia untuk membantu negara menyejahterakan rakyat," tutur Sudaryono.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa anggota kabinet akan menggunakan mobil dinasMaung produksi PT Pindad (Persero). Menurutnya, Presiden Prabowo ingin menumbuhkan semangat kemandirian melalui penggunaan kendaraan buatan dalam negeri.

"Ya, tentu saja, semangatnya adalah kita harus punya kendaraan buatan sendiri," kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Prasetyo menjelaskan bahwa belum ada keputusan terkait siapa saja di jajaran pemerintahan yang akan menggunakan mobil dinas Maung. Hal ini akan disesuaikan dengan kapasitas produksi PT Pindad.

"Doakan saja agar Pindad segera mampu memproduksi kendaraan dengan kualitas baik," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kendaraan dinas Maung akan dibeli, bukan disewa, sehingga menjadi investasi negara. Sedangkan untuk kendaraan dinas lama yang saat ini digunakan, akan dipertimbangkan penggunaannya seiring berjalannya waktu.

"Ya, nanti akan kita pikirkan bagaimana peruntukan mobil yang lama," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose mengatakan pihaknya siap memproduksi Maung untuk kendaraan operasional menteri sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.

"Kita harus mampu, karena infrastruktur dan dukungan pasti akan disiapkan. Secara prinsip, Pindad sudah memulai dan hasilnya sudah ada," ujar Mose di Jakarta, Senin.

Mose belum menyebutkan berapa unit Maung yang akan disiapkan untuk menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan bahwa Presiden Prabowo akan memfasilitasi menteri dan pejabat eselon 1 dengan mobil Maung sebagai kendaraan dinas. Hal ini ia sampaikan dalam acara puncak Dies Natalis ke-15 Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

"Minggu depan saya akan menggunakan mobil Maung, kendaraan produksi Pindad itu," kata Anggito.

INFO BISNIS – AgenBRILink yang merupakan perluasan layanan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp 1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial sepanjang Januari hingga September 2024. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso pada press conference Kinerja Keuangan BRI Triwulan III 2024 di Jakarta, 30 Oktober 2024.

“Tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia,” kata dia.

Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. “Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy,” kata dia.

Sebelumnya, pada Kuartal 1 – 2024, AgenBRILink berhasil membukukan 285 juta transaksi finansial, meningkat 12,8 persen year-on-year (yoy) dari 252,5 juta transaksi per Kuartal I-2023. Peningkatan tersebut diiringi dengan volume transaksi mencapai Rp 370 triliun pada periode ini.

Sementara per 25 Juli 2024 jumlah transaksi finansial mencapai lebih dari 645 juta kali dengan total agen laku pandai BRI atau AgenBRILink mencapai 1 juta agen. Adapun volume transaksi AgenBRILink mencapai lebih dari Rp 800 triliun dan menghasilkan fee based income (FBI) Rp895,4 miliar.

AgenBRILink menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia, dan tersebar hingga di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Hal ini turut membantu peningkatan signifikan baik dari jumlah agen maupun volume transaksi.

Keberhasilan AgenBRILink diyakini tak terlepas dari strategi hybrid bank, yakni perpaduan layanan fisik dan digital untuk melayani segmen nasabah BRI yang beragam. Pada periode hari libur pun, agen ini selalu siap melayani kebutuhan finansial.

Hadirnya AgenBRILink telah memudahkan aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia melalui fitur-fitur-nya, seperti, pembayaran tagihan listrik, air, iuran BPJS, telepon, pembelian pulsa, pembayaran cicilan, top-up BRIZZI, setoran pinjaman, memberikan layanan referral pembukaan rekening Tabungan, pinjaman, serta transaksi lainnya. Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pembelian asuransi mikro, tarik tunai dari luar negeri, pembelian voucher permainan, serta melayani kebutuhan perjalanan dengan layanan pembelian tiket bus, shuttle dan kapal ferry. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang tahun 2024, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah melanda berbagai sektor industri di Indonesia, memberikan dampak besar pada para pekerja dan perekonomian nasional. Melemahnya ekonomi global, persaingan bisnis yang semakin ketat, serta perkembangan digitalisasi yang pesat telah memicu perubahan signifikan di dunia kerja.

Dikutip dari laman satudata.kemnaker.go.id, selama periode Januari hingga Juli 2024, tercatat sebanyak 42.863 orang tenaga kerja mengalami PHK. Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah dengan angka PHK tertinggi, mencakup sekitar 32,01 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang terkena PHK. Beberapa provinsi lain juga mencatat jumlah PHK yang tinggi, menyoroti kerentanan mereka terhadap kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan bahwa hingga 1 Oktober 2024, sebanyak 52.993 tenaga kerja telah terdampak PHK. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa sektor manufaktur menyumbang angka PHK terbesar tahun ini, dengan total 24.013 tenaga kerja.

“Ada 3 sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Berikut ini adalah lima provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di tahun 2024.

1. Jawa Tengah (13.722)

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa Jawa Tengah mencatat jumlah kasus PHK tertinggi. "Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten," ujar Indah saat ditemui usai rapat di DPR RI, Senin, 2 September 2024.

Dalam laporannya, jumlah PHK di Jawa Tengah mencapai lebih dari 20 ribu kasus, dengan sektor industri tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi penyumbang terbesar. Di DKI Jakarta, lanjut Indah, sektor jasa menjadi penyebab utama tingginya angka PHK, sementara di Banten, sektor industri baja dan petrokimia mendominasi jumlah kasus PHK.

2. DKI Jakarta (7.469)

Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 32.064 pekerja di Indonesia terdampak PHK sepanjang Januari hingga Juni 2024. Dari angka tersebut, sebagian besar terjadi di Jakarta, mencakup 23,29 persen atau sekitar 7.469 pekerja.

3. Banten (6.359)

Provinsi Banten berada di posisi ketiga dalam jumlah kasus PHK tertinggi pada tahun 2024, dengan total 6.359 pekerja yang terdampak. Sebagai wilayah yang kuat di sektor industri, terutama baja dan petrokimia, Banten mengalami tekanan besar akibat ketidakstabilan ekonomi global dan perubahan cepat dalam dunia bisnis.

4. Jawa Barat (5.567)

Provinsi Jawa Barat menempati posisi keempat dalam daftar provinsi dengan jumlah kasus PHK tertinggi di Indonesia sepanjang 2024, dengan total 5.567 pekerja yang terdampak. Angka ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi sektor-sektor industri di Jawa Barat akibat tantangan ekonomi dan perubahan kebutuhan pasar yang dinamis.

5. Sulawesi Tengah (1.812)

Provinsi Sulawesi Tengah menempati posisi kelima dengan jumlah PHK sebanyak 1.812 pekerja sepanjang tahun 2024. Meskipun tidak sebesar provinsi lain, angka ini tetap menjadi perhatian karena dampaknya pada tenaga kerja lokal yang bergantung pada sektor-sektor tertentu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2024 sebesar 4,82 persen, turun 0,63 persen dari periode yang sama pada tahun 2023. Ini berarti dari setiap 100 orang dalam angkatan kerja, sekitar 5 di antaranya masih menganggur. Kelompok usia muda (15-24 tahun) menyumbang TPT tertinggi, mencapai 16,42 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki tercatat lebih tinggi dibandingkan perempuan, yaitu 4,96 persen.

Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) memiliki tingkat pengangguran tertinggi, yaitu 8,62 persen. Selain itu, lulusan diploma empat (D4), sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3) mengalami kenaikan TPT sebesar 0,11 persen menjadi 5,63 persen pada Februari 2024.

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | ANDIKA DWI | OYUK IVANI S | RIRI RAHAYU | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, banyak orang lebih suka bertransaksi menggunakan metode non-tunai atau cashless karena dianggap lebih praktis dan cepat. Salah satunya yakni menggunakan e-wallet.

Penting untuk mengetahui bagaimana caratop up e walletdi BRImo atau bank-bank lainnya agar transaksi semakin mudah dan efisien. Berikut informasinya untuk Anda.

Cara Top Up E Wallet di BRImo

Beberapae-walletyang sudah populer di antaranya DANA, OVO, GoPay, hingga ShopeePay. Mengutip dari website BRI, berikut ini caratop upe-walletmelalui aplikasimobile bankingBRImo.

1. Top Up OVO di BRImo

Cara melakukan isi saldo ke aplikasi OVO dari BRImo, di antaranya:

• Melakukan login di aplikasi BRImo menggunakanusernamedanpassword
• Di halamandashboard, pilih menu “Lainnya”
• Kemudian pilih menu “Dompet Digital” lalu klik “Top Up”
• Memilih menu “Top Up Baru” lalu pilih “OVO” pada kolom Dompet Digital
• Menuliskan nomorhandphoneyang terdaftar di akun OVO, klikbutton“Lanjutkan”
• Memilih nominal saldo yang ingin di-top up
• Mengklikbutton“Top Up”
• Melakukan konfirmasi dan verifikasi data nomorhandphoneyang terdaftar di OVO dan nominal saldonya
• Bila sudah yakin, klikbutton“Top Up” lagi
• Memasukkan PIN BRImo
• Menunggu hingga konfirmasi pengisian saldo e-wallet berhasil

2. Top Up DANA via BRImo

Untuk melakukantop upDANA melalui BRImo, antara lain:

• Melakukan login di aplikasi BRImo menggunakanusernamedanpassword
• Di halamandashboard, pilih menu “Lainnya”
• Kemudian pilih menu “Dompet Digital” lalu klik “Top Up”
• Memilih menu “Top Up Baru” lalu pilih “DANA” pada kolom Dompet Digital
• Menuliskan nomor handphone yang terdaftar di akun DANA, klik button “Lanjutkan”
• Memilih nominal saldo yang ingin di-top up
• Mengklik button “Top Up”
• Melakukan konfirmasi dan verifikasi data nomor handphone yang terdaftar di DANA dan nominal saldonya
• Bila sudah yakin, klik button “Top Up” lagi
• Memasukkan PIN BRImo
• Menunggu hingga konfirmasi pengisian saldo e-wallet berhasil

3. Top Up GoPay melalui BRImo

Berikut ini cara melakukantop up e-walletGoPaymelalui aplikasimobile bankingBRImo, di antaranya:

• Melakukan login di aplikasi BRImo menggunakan username dan password
• Di halaman dashboard, pilih menu “Lainnya”
• Kemudian pilih menu “Dompet Digital” lalu klik “Top Up”
• Memilih menu “Top Up Baru” lalu pilih “GoPay” pada kolom Dompet Digital
• Memilih jenis akun GoPay yang akan diisi saldonya, apakah pengguna “Driver” atau “Customer
• Menuliskan nomor handphone yang terdaftar di akun GoPay, klik button “Lanjutkan”
• Memilih nominal saldo yang ingin di-top up
• Mengklik button “Top Up”
• Melakukan konfirmasi dan verifikasi data nomor handphone yang terdaftar di GoPay dan nominal saldonya
• Bila sudah yakin, klik button “Top Up” lagi
• Memasukkan PIN BRImo
• Menunggu hingga konfirmasi pengisian saldoe-walletberhasil

4. Top Up ShopeePay via BRImo

Sementara itu, bila Anda ingin melakukantop updi akune-walletShopeePay. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

• Melakukan login di aplikasi BRImo menggunakanusernamedanpassword
• Di halamandashboard, pilih menu “Lainnya”
• Kemudian pilih menu “Dompet Digital” lalu klik “Top Up”
• Memilih menu “Top Up Baru” lalu pilih “ShopeePay” pada kolom Dompet Digital
• Menuliskan nomor handphone yang terdaftar di akun ShopeePay, klik button “Lanjutkan”
• Memilih nominal saldo yang ingin di-top up
• Mengklik button “Top Up”
• Melakukan konfirmasi dan verifikasi data nomor handphone yang terdaftar di ShopeePay dan nominal saldonya
• Bila sudah yakin, klik button “Top Up” lagi
• Memasukkan PIN BRImo
• Menunggu hingga konfirmasi pengisian saldo e-wallet berhasil

Agar transaksi aman, sebaiknya hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik selama mengakses aplikasimobile banking.

HERZANINDYA MAULIANTI

INFO BISNIS - Pameran retail nasional Pertamina Small and Medium Enterprises Exhibition (SMEXPO) 2024 mencatatkan transaksi hingga Rp17,45 miliar. Transaksi perdagangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan Pertamina ini tumbuh sebesar 17,09 persen dibandingkan dengan omzet tahun 2023 sebesar Rp14,9 miliar. Kenaikan jumlah transaksi ini turut memperkuat pemberdayaan UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan, jumlah transaksi berasal dari pameran UMKM untuk masyarakat (retail) yang digelar selama enam hari, pada 22-27 Oktober 2024 di Mal Kota Kasablanka Jakarta, sebesar Rp1,53 miliar. Sedangkan, sisanya Rp15,91 miliar berasal dari perdagangan bisnis(business to business/B2B), yakni kesepakatan kerja sama bisnis yang biasanya untuk pembelian jumlah besar.

“Naiknya nilai transaksi UMKM ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk UMKM binaan Pertamina," kata Fadjar.

Pertamina SMEXPO 2024 yang mengangkat tema "Lokal Jadi Vokal" menghadirkan 45 UMKM binaan Pertamina dengan beragam kategori produk. Mulai dari fashion, makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga produk inovatif berbasis teknologi. Selain aktivitas jual beli, pameran ini juga diperkaya dengan rangkaian workshop kreatif dan talkshow inspiratif yang memberikan nilai tambah bagi pengembangan kapasitas pelaku UMKM.

"Keberhasilan SMEXPO 2024 tidak hanya diukur dari nilai transaksi, tetapi juga dari terbentuknya ekosistem bisnis yang mendukung pertumbuhan UMKM. Selama acara SMEXPO, kami juga menggelar workshop dan talkshow untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan pelaku UMKM binaan Pertamina agar mampu meningkatkan kualitas produk serta kompetensinya, untuk bersaing di pasar yang lebih luas," jelas Fadjar.

Tercatat lebih dari 9000 pengunjung hadir selama enam hari penyelenggaraan SMEXPO. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap produk UMKM lokal. Pengunjung pun tak hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga pelaku bisnis dan potential buyer dari dalam dan luar negeri sengaja hadir untuk membuka peluang kerjasama dengan UMKM binaan Pertamina.

Event yang telah memasuki tahun keempat ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina yang telah berjalan sejak 2020. SMEXPO tidak hanya berfungsi sebagai platform pemasaran, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan bisnis UMKM melalui berbagai program pendampingan dan pengembangan kapasitas.

Keberhasilan SMEXPO 2024 menjadi wujud nyata peran Pertamina dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM. Event ini tidak hanya memberikan dampak langsung bagi peningkatan pendapatan UMKM, tetapi juga membuka peluang ekspansi bisnis melalui jaringan kemitraan yang lebih luas.

"Pertamina berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan UMKM nasional. Kesuksesan SMEXPO 2024 menjadi motivasi bagi kami untuk menghadirkan program-program pemberdayaan yang lebih inovatif di masa mendatang," kata Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebesar 8 persen bukan hal yang mustahil. Pasalnya, hal itu pernah terjadi di era Orde Baru.

“Ini bukan hal yang mustahil mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen di periode 1986-1997. Bahkan 8,2 persen di tahun 1995,” kata Airlangga saat membuka agenda Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Jakarta Convention Center, Rabu, 30 Oktober 2024.

Politikus Partai Golkar ini menekankan bahwa capaian di masa lalu bisa menjadi pembelajaran penting. Selain itu, ia mengatakan saat ini kondisi perekonomian dunia belum punih sepenuhnya sehingga beberapa tahun ke depan ia yakin pertumbuhannya akan lebih pesat.

Selanjutnya, untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi seperti sebelum masa pandemi Covid-19, Airlangga menilai perlu dicari sumber-sumber pertumbuhan baru. “Saat ini pertumbuhan ekonomi dunia masih 3 persen, perlu adaptasi teknologi dan inovasi agar bisa mencapai pendapatan di atas menengah,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu aspek yang perlu diperkuat adalah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saat ini, berdasarkan data State Global Islamic Index, Indonesia berada di posisi ketiga di bawah Malaysia dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Airlangga menyebut kontribusi ekonomi syarah dalam PDB telah mencapai 38,71 persen.

“Untuk itu visi pengembangan sektor produktif seperti syariah dan produk halan menjadi sangat penting,” katanya.

Sebelumnya, pada berbagai kesempatan Prabowo optimistis bahwa RI mampu mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. "Saya sangat yakin, saya sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari angkanya. Saya yakin kita dapat dengan mudah mencapai 8 persen. Saya bertekad melampauinya," katanya ketika menghadiri Qatar Economic Forum 2024 di Doha pada 15 Mei 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula. Tom Lembong diduga terlibat dalam aktivitas pemberian izin impor gula kristal mentah seberat 105 ribu ton.

“Saudara TTL diduga memberi izin impor gula kristal mentah 105 ribu ton kepada PT AP, yang selanjutnya gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Oktober 2024. Lantas, berapa harta kekayaan Tom Lembong?

Harta Kekayaan Tom Lembong

Berdasarkan arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) yang diunggah ke laman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tom Lembong diketahui mulai melaporkan hartanya ketika menjadi Mendag Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode 2014-2019. Jumlah kekayaannya kala itu sebesar Rp 101.132.7444.466 per 30 September 2015.

Kemudian, dia ditunjuk oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2016-2019. Jumlah hartanya saat itu justru turun menjadi Rp 79.525.601.247 per 31 Agustus 2016, lalu meningkat tajam menjadi Rp 103.186.694.712 pada 2017, dan Rp 102.239.444.555 pada 2018.

Di akhir masa jabatannya sebagai Kepala BKPM, Tom Lembong kembali menyampaikan total kekayaannya, yaitu Rp 101.486.990.994 per 30 April 2020. Berikut rinciannya:

-Tanah dan bangunan: -

-Alat transportasi dan mesin: -

-Harta bergerak lainnya: Rp 180.990.000.

-Surat berharga: Rp 94.527.382.000.

-Kas dan setara kas: Rp 2.099.016.322.

-Harta lainnya: Rp 4.766.498.000.

-Utang: Rp 86.895.328.

Dalam LHKPN-nya, Tom Lembong mengaku tidak memiliki tanah dan bangunan serta kendaraan. Harta kekayaannya didominasi oleh surat berharga, lalu harta lainnya serta kas dan setara kas bernilai miliaran rupiah.

Sumber Kekayaan Tom Lembong

Tom Lembong merupakan lulusan Bachelor of Arts di bidang arsitektur dan perkotaan Harvard University, Amerika Serikat pada 1994. Setelah menamatkan pendidikan tingginya, dia mulai bekerja di Divisi Ekuitas Morgan Stanley pada 1995.

Pada 1999-2000, dia berpindah tempat kerja ke Deutsche Securities Indonesia sebagai bankir. Dia juga pernah berkarier di Farindo Investments pada 2002-2005.

Sementara itu, karier Tom Lembong di pemerintahan berawal dari penunjukannya sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 2000-2002, yang kala itu berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).

Pada 2006, dia mendirikan sebuah perusahaan ekuitas swasta di Singapura bernama Quvat Management. Selain sebagai salah satu pendiri, dia juga bertindak sebagaichief executive officer(CEO). Selanjutnya pada 2012-2014, dia dipercaya menjadi presiden komisaris PT Graha Layar Prima Tbk (BlitzMegaplex).

Adapun Quvat Management diketahui mengelola aset senilai US$ 500 juta di seluruh Indonesia, Singapura, dan Malaysia sebagaimana informasi yang tertera pada profil perusahaan di laman LinkedIn. Di Indonesia sendiri, Quvat Management beroperasi melalui Principia Management Group.

Selain itu, Tom Lembong juga sempat diminta menjadi penasihat ekonomi dan penulis pidato untuk Jokowi yang kala itu menjadi gubernur DKI Jakarta dan presiden di periode pertama. Kemudian, dia juga mendirikan forum kepemimpinan bernama Consilience Policy Institute di Singapura.

Pada 2021, dia dipercaya menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol oleh Anies Baswedan yang kala itu masih menjabat sebagai gubernur DKI. Berikutnya, selama Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024, dia ditunjuk menjadi Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Tim AMIN).

Dinda Shabrinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Pemerintah Thailand melarang impor anggur shine muscat dari Cina tak serta-merta diikuti oleh negara-negara tetangganya. Di Malaysia, Kementerian Kesehatan setempat tak menemukan adanya kandungan pestisida melebihi ambang batas seperti halnya di Negeri Gajah Puth.

Di Indonesia, anggur shine muscat masih jamak ditemukan di gerai-gerai retail modern ataupun tradisional. Tempo mengunjungi salah satu toko buah di Mal Ambasador, Kuningan, Jakarta Selatan. Di sana, buah bernama latin Vitis vinifera itu dibanderol dengan harga yang beraneka rupa.

Satu bungkus anggur shine muscat paling murah dipatok dengan harga Rp 98.368 dengan berat 1,16 kilogram. Ada pula bungkusan seberat 1,25 kilogram yang dipatok dengan harga Rp 106.339 dan 1,37 kilogram dengan harga Rp 116.346. Satu bungkus anggur shine muscat termahal dengan berat 1,79 kilogram dibanderol seharga Rp 151.962.

Anggur muscat tak sendiri di rak buah itu. Di sana, ada pula anggur-anggur impor lain asal Negeri Panda yang harganya tak jauh berbeda dengan anggur shine muscat, di antaranya red muscat, crimson, dan autumn beauty. Anggur red muscat, yang kosong ketika Tempo datang ke tempat itu, dipasok sekitar setengah jam kemudian.

Di antara buah-buah anggur di rak itu, anggur termahal adalah anggur shine muscat asal Jepang. Harganya mencapai Rp 428.800. Anggur ini menjadi satu-satunya anggur asal Jepang yang berada di rak itu. Sedangkan anggur-anggur impor asal Korea Selatan ditempatkan di rak yang berjauhan.

Ketika ditanya soal isu pelarangan impor anggur shine muscat di Thailand, seorang penjaga menjelaskan hal itu tak berlaku di gerainya. Sebab, gerai itu telah mengantongi dokumen perizinan impor anggur yang terkenal berasa sedikit masam itu. “Tergantung perushaan masing-masing. Kami sudah izinnya,” kata penjaga yang enggan menyebut namanya itu, Selasa, 29 Oktober 2024.

Kepada Tempo, ia memperlihatkan dokumen perizinan yang diterbitkan pada 2 Mei 2024 itu. Dokumen itu ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia atas nama Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu.

Dokumen itu menyebut impor anggur shine muscat telah memenuhi persyaratan, termasuk nomor izin edar yang berlaku sampai dengan 28 April 2029, laporan hasil uji mutu pangan segar asal tumbuhan produksi luar negeri (PSAT-PL) untuk PSAT yang diatur mutunya, dan sertifikat jaminan kemananan atau mutu dari negara asal bagi yang memiliki.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Perindustrian (Wakil Menperin) Faisol Reza menanggapi persoalan produk perawatan wajah atau skincare yang terbukti mencantumkan kandungan atau manfaat di label kemasan tak sesuai fakta. Ia mengatakan, industri yang melakukan praktik overclaim akan ditindak hukum.

“Kalau memang tidak bisa ditangani dengan pembinaan, ya terpaksa dengan penegakan hukum,” ujarnya usai pembukaan acara Cosmetic Days di Kantor Kementerian Perindustrian, Selasa, 29 Oktober 2024.

Faisol menegaskan, industri kosmetik harus melalui proses perizinan yang legal melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hingga sertifikasi dari Kemenperin. Hal ini, kata dia, untuk menjamin keamanan produk yang beredar di pasaran.

Perizinan oleh BPOM ini juga termasuk memastikan kandungan dalam produk untuk melindungi konsumen dari bahan berbahaya dan klaim yang berlebihan.

“Seluruh persyaratan itu harus dipenuhi,” ucap Faisol.

Adapun larangan untuk memasarkan produk overclaim termaktub dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen.

Pasal tersebut berbunyi, "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu."

Adapun apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat iklan yang diproduksi, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200 juta, sebagaimana ditentukan Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan akan memperketat pengawasan produk perawatan wajah atau skincare yang terbukti mencantumkan kandungan atau manfaat di label kemasan tak sesuai fakta alias overclaim. BPOM bertanggung jawab memastikan label kemasan di tiap produk tak membohongi konsumen.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, instansinya akan mengirimkan peringatan kepada produsen skincare yang terbukti overclaim. Peringatan itu bisa dalam bentuk surat atau panggilan. “Terakhir kalau tidak, ini bisa saha keputusannya kami tarik izin edar,” ucapnya kepada wartawan di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin, 30 September 2024.

Sebelum memperketat pengawasan, Taruna Ikrar mengatakan label kemasan dalam produk kosmetik telah menjadi tanggung jawab BPOM. Jika klaim di label kemasan lebih dari data yang seharusnya, dia memastikan instansinya tak akan mengeluarkan izin edar kepada produk itu.

Namun, jika label telah sesuai izin yang diberikan BPOM tapi muncul dugaan overclaim, Taruna Ikrar mengatakan hal itu akan ditindaklanjuti oleh Deputi Penindakan BPOM bersama timnya yang berjumlah 500 tim. Pengawasan tak hanya di lapangan, tapi juga media sosial.

Taruna Ikrar juga mengaku ingin melindungi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mendampingi mereka agar produk berkualitas, sesuai standar, dan bernilai ekonomi tinggi. “Kami juga menginginkan tetap melindungi masyarakat kita yang 282 juta ini, supaya tidak terkena overclaim,” katanya.

Sejauh ini, Taruna Ikrar mengaku sudah ada sejumlah laporan tentang dugaan adanya produk skincare yang overclaim. Dia mengatakan akan menindaklanjuti laporan itu.

Han Revanda Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.