TEMPO.CO, Jakarta -Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan pidato pertama Presiden Prabowo menunjukkan sikap pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena itu, ia berharap ke depannya, pemerintahan Prabowo-Gibran agar tidak alergi dengan kritik dari semua pihak.

"Pemimpin di negeri ini ke depannya untuk tidak alergi dengan kritik asal saja dari semua pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan, Prabowo telah menyampaikan terkait masalah kemandirian pangan dan energi. Selain itu, ia juga membahas masalah air, gizi untuk anak, serta subsidi. Hal tersebut dinilai memberikan harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya wajar bila pidato ini menuai banyak diskursus dari masyarakat. Namun, Anwar menilai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai rahmat bagi baik pemerintah maupun masyarakat.

"Hal demikian tentu merupakan sesuatu yang wajar karena tidak samanya informasi yang dimiliki, juga adanya kepentingan dan sudut pandang yang berbeda," katanya.

Anwar berpendapat perbedaan pandangan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berdiskusi guna menemukan sintesis yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain itu, ia menekankan kritik yang dilontarkan seharusnya didasarkan pada niat tulus untuk menyelesaikan masalah, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi kebaikan bersama.

"Jika hal tersebut bisa kita lakukan, maka insya Allah negeri ini tidak hanya akan menjadi negeri yang besar dan maju, tapi juga akan menjadi negeri yang kuat dan indah," ujar dia.

Ia juga mengatakan, hal tersebut akan membuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsanya terjalin dengan baik. Anwar menutup dengan mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden Baru RI Periode 2024-2029.

Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Hal ini terjadi setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan di depan sidang paripurna MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Prabowo yang bersumpah di bawah Al-Quran dan disaksikan rohaniawan Islam.

Setelah Prabowo, sumpah jabatan diucapkan Gibran. "Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Gibran.

Prosesi pelantikan Prabowo dan Gibran dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Adapun agenda pelantikan tersebut dihadiri oleh Joko Widodo atau Jokowi selaku Presiden ketujuh Indonesia dan 35 tamu negara sahabat.

Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan pidato pertama Presiden Prabowo menunjukkan sikap pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Karena itu, ia berharap ke depannya, pemerintahan Prabowo-Gibran agar tidak alergi dengan kritik dari semua pihak.

"Pemimpin di negeri ini ke depannya untuk tidak alergi dengan kritik asal saja dari semua pihak," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Tempo pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Ia mengatakan, Prabowo telah menyampaikan terkait masalah kemandirian pangan dan energi. Selain itu, ia juga membahas masalah air, gizi untuk anak, serta subsidi. Hal tersebut dinilai memberikan harapan besar bagi masa depan Indonesia.

Menurutnya wajar bila pidato ini menuai banyak diskursus dari masyarakat. Namun, Anwar menilai perbedaan-perbedaan tersebut sebagai rahmat bagi baik pemerintah maupun masyarakat.

"Hal demikian tentu merupakan sesuatu yang wajar karena tidak samanya informasi yang dimiliki, juga adanya kepentingan dan sudut pandang yang berbeda," katanya.

Anwar berpendapat perbedaan pandangan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berdiskusi guna menemukan sintesis yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Selain itu, ia menekankan kritik yang dilontarkan seharusnya didasarkan pada niat tulus untuk menyelesaikan masalah, bukan demi kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan demi kebaikan bersama.

"Jika hal tersebut bisa kita lakukan, maka insya Allah negeri ini tidak hanya akan menjadi negeri yang besar dan maju, tapi juga akan menjadi negeri yang kuat dan indah," ujar dia.

Ia juga mengatakan, hal tersebut akan membuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warga bangsanya terjalin dengan baik. Anwar menutup dengan mengucapkan selamat bekerja untuk Presiden Baru RI Periode 2024-2029.

Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI masa jabatan 2024-2029. Hal ini terjadi setelah keduanya mengucapkan sumpah jabatan di depan sidang paripurna MPR pada Ahad, 20 Oktober 2024.

"Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Prabowo yang bersumpah di bawah Al-Quran dan disaksikan rohaniawan Islam.

Setelah Prabowo, sumpah jabatan diucapkan Gibran. "Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa," ucap Gibran.

Prosesi pelantikan Prabowo dan Gibran dimulai sejak pukul 10.00 WIB. Adapun agenda pelantikan tersebut dihadiri oleh Joko Widodo atau Jokowi selaku Presiden ketujuh Indonesia dan 35 tamu negara sahabat.

Alfitria Nefi P berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

“Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther dilansir dari Antara, Ahad, 20 Oktober 2024.

Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.Dulu, pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

“Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther dilansir dari Antara, Ahad, 20 Oktober 2024.

Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.Dulu, pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

Intensifikasi lahan sangat perlu untuk dilakukan bila ingin mengejar target swasembada pangan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" katanya.

Terkait dengan kebocoran anggaran dan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengungkapkan jumlah kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, mencapai Rp 290 triliun.

Jumlah ratusan triliun itu berasal dari catatan tahunan yang diterbitkan ICW setiap tahunnya. ICW mencatat kerugian Rp 290 triliun sejak Jokowi pertama kali dilantik pada 2014 hingga laporan tahun terbaru yang telah diterbitkan ICW, yaitu 2023.

“Kisaran angka itu saya total dari data kajian tren vonis ICW yang dikeluarkan setiap tahun,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Yassar Aulia, melalui pesan singkat pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Informasi lebih detail soal data itu, kata Yassar, bisa diakses melalui laman antikorupsi.org.

Yassar menyampaikan angka Rp 290 triliun merupakan total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah mendapat vonis. “Dari kasus korupsi yang ada perhitungan kerugian negaranya yang sudah diputus pengadilan,” ucap Yassar.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Puan Maharani menyatakan PDIP tidak menempatkan kader di kabinet Prabowo-Gibran, namun tetap mendukung pemerintahan.

Sejumlah Calon menteri dan wakil menteri Kabinet Prabowo berdatangan ke Istana Kepresidenan Jakarta

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sering mengalami kebocoran. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pejabat pemerintah, baik daerah maupun pusat, yang tidak menjalankan amanah dengan baik.

"Terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, yang tidak patriotik," ujarnya saat menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Oktober 2024.

Menurutnya, akibat kebocoran anggaran tersebut, banyak masyarakat yang tidak sejahtera. Ketua Umum Gerindra ini memberikan rincian seperti angka kemiskinan yang masih tinggi dan melimpahnya anak pelajar yang berangkat sekolah tanpa sarapan.

"Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan," imbuhnya.

Karena itu, sebagai pemimpin pemerintahan sampai tahun 2029, Prabowo mengatakan tidak akan takut melihat realita tersebut. Ia juga tidak akan cepat puas dengan angka-angka statistik yang menunjukkan tren kemajuan. Baginya, hal tersebut belum sungguh-sungguh melihat gambaran utuh dari masalah yang ada di Indonesia.

"Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan yang baik?" katanya.

Terkait dengan kebocoran anggaran dan korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) pernah mengungkapkan jumlah kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden sebelumnya, Joko Widodo, mencapai Rp 290 triliun.

Jumlah ratusan triliun itu berasal dari catatan tahunan yang diterbitkan ICW setiap tahunnya. ICW mencatat kerugian Rp 290 triliun sejak Jokowi pertama kali dilantik pada 2014 hingga laporan tahun terbaru yang telah diterbitkan ICW, yaitu 2023.

“Kisaran angka itu saya total dari data kajian tren vonis ICW yang dikeluarkan setiap tahun,” kata Staf Divisi Korupsi Politik ICW, Yassar Aulia, melalui pesan singkat pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Informasi lebih detail soal data itu, kata Yassar, bisa diakses melalui laman antikorupsi.org.

Yassar menyampaikan angka Rp 290 triliun merupakan total kerugian negara dari kasus-kasus korupsi yang sudah mendapat vonis. “Dari kasus korupsi yang ada perhitungan kerugian negaranya yang sudah diputus pengadilan,” ucap Yassar.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad pagi, 20 Oktober 2024, akan mengumumkan komposisi kabinet pemerintahannya malam ini.

"Minggu malam (pengumuman kabinet)," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Prabowo sudah memanggil 108 calon menteri, calon wakil menteri, serta bakal pejabat lainnya dalam kesempatan terpisah ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sebanyak 49 orang, yang dipanggil pada Senin, 14 Oktober, 2024, disebut-sebut sebagai calon menteri. Pada hari Selasa, ia memanggil 59 orang lagi yang diperkirakan akan menjadi wakil menteri, kepala badan, atau staf khusus kepresidenan.

Sebanyak 17 menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi termasuk yamng dipanggil merapat ke Kertanegara, di antaranyaBahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Sri Mulyani, Supratman Andi Agtas, Budi Arie,Budi Gunadi Sadikin, Andi Amran Sulaiman, Tito Karnavian, sampai Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, tidak membantah atau membenarkan saat Tempo menanyakan daftar nama-nama yang kemungkinan mengisi kabinet Prabowo. Ia hanya menyebut ada berapa versi susunan yang berbeda dan tidak jelas sumbernya dari mana. "Saya nggak mau komen,” ucapnya melalui pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Disebut-sebut ada 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Berikut daftar lengkap nama-nama yang berpeluang menjadi kabinet ekonomi Prabowo.

Kementerian Koordinator bidang Ekonomi:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
2.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Kementerian Teknis bidangEkonomi

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
2. Kementerian Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
3. Kementerian Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
4. Kementerian Pertanian: Andi Amran Sulaiman
5. Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

6. Kementerian Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
7. Kementerian Perdagangan: Budi Santoso
8. Kementerian Perhubungan: Dudy Purwagandhi
9. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
10. Kementerian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

11. Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni
12. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding
13. Kementerian Ketenagakerjaan: Yassierli
14. Kementerian Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

16. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
18. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Meutya Hafid
19. Kementerian Perumahan Rakyat: Maruarar Sirait
20. Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia: Iftitah Suryanegara

21. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rachmat Pambudy
22. Kementerian Pekerjaan Umum: Raden Dodi Priyono
23. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
24. Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad pagi, 20 Oktober 2024, akan mengumumkan komposisi kabinet pemerintahannya malam ini.

"Minggu malam (pengumuman kabinet)," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Prabowo sudah memanggil 108 calon menteri, calon wakil menteri, serta bakal pejabat lainnya dalam kesempatan terpisah ke rumahnya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sebanyak 49 orang, yang dipanggil pada Senin, 14 Oktober, 2024, disebut-sebut sebagai calon menteri. Pada hari Selasa, ia memanggil 59 orang lagi yang diperkirakan akan menjadi wakil menteri, kepala badan, atau staf khusus kepresidenan.

Sebanyak 17 menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi termasuk yamng dipanggil merapat ke Kertanegara, di antaranyaBahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono, Zulkifli Hasan, Sri Mulyani, Supratman Andi Agtas, Budi Arie,Budi Gunadi Sadikin, Andi Amran Sulaiman, Tito Karnavian, sampai Agus Gumiwang Kartasasmita.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, tidak membantah atau membenarkan saat Tempo menanyakan daftar nama-nama yang kemungkinan mengisi kabinet Prabowo. Ia hanya menyebut ada berapa versi susunan yang berbeda dan tidak jelas sumbernya dari mana. "Saya nggak mau komen,” ucapnya melalui pesan singkat kepada Tempo pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Disebut-sebut ada 7 kementerian koordinator dan 41 kementerian teknis. Berikut daftar lengkap nama-nama yang berpeluang menjadi kabinet ekonomi Prabowo.

Kementerian Koordinator bidang Ekonomi:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
2.Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur: Agus Harimurti Yudhoyono
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Zulkifli Hasan

Kementerian Teknis bidangEkonomi

1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara: Erick Thohir
2. Kementerian Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
3. Kementerian Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
4. Kementerian Pertanian: Andi Amran Sulaiman
5. Kementerian Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana

6. Kementerian Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya
7. Kementerian Perdagangan: Budi Santoso
8. Kementerian Perhubungan: Dudy Purwagandhi
9. Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Roeslani
10. Kementerian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

11. Kementerian Kehutanan: Raja Juli Antoni
12. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran: Abdul Kadir Karding
13. Kementerian Ketenagakerjaan: Yassierli
14. Kementerian Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
15. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia

16. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman
17. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid
18. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Meutya Hafid
19. Kementerian Perumahan Rakyat: Maruarar Sirait
20. Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia: Iftitah Suryanegara

21. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Rachmat Pambudy
22. Kementerian Pekerjaan Umum: Raden Dodi Priyono
23. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
24. Kementerian Koperasi: Budi Arie Setiadi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi mengakhiri masa tugas saat pelantikan Prabowo-Gibran 20 Oktober 2024. Sederet catatan terkait capaian Jokowi disampaikan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), khususnya terkait reforma agraria.

Kordinator Wilayah KPA Sulawesi Tengah, Doni Moidady mengatakan kebijakan reforma agraria selama 10 tahun Jokowi, keliru dan perlu dikoreksi. “Reforma hanya sebatas mensertifikasi tanah atau legalisasi aset dan tidak menyelesaikan ketimpangan penguasaan lahan,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikirim kepada Tempo, Sabtu, 19 Oktober 2024.

Reforma agraria telah menjadi program prioritas selama dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal ini juga menjadi program prioritas ke lima dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di awal menjabat, Jokowi mematok target pemberian sertifikat tanah 9 juta hektare untuk warga dan kelompok tani.

Namun menurut Doni reforma seharusnya tidak hanya sebatas bagi-bagi sertifikat. Hal ini menurut dia telah beberapa kali disuarakan oleh warga subjek reforma agraria termasuk di Sulawesi Tenggara. Pada 14 Oktober lalu, Serikat Tani Sigi dan KPA Sulawesi Tenggara menggelar dialog bersama pemerintah daerah. Salah satu poin pembahasannya adalah terkait Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

LPRA menurut dia seharusnya implementasinya selaras dengan tujuan dan ketepatan obyek serta subyek reforma agraria. Karena itu, KPA mengkritisi sekaligus mengkoreksi pelaksanaan kebijakan dinilai yang sepihak dan tidak tepat sasaran, salah satunya Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). “Kebijakan ini masih bersifat Top-Down dan cenderung mengabaikan usulan dari masyarakat, bahkan sering terjadi ketidaksesuaian antara subjek dan objek di lokasi yang diusulkan,” ujar Doni.

Masalah tumpang tindih lahan reforma dengan kawasan hutan juga masih belum terselesaikan. Merujuk data yang dirilis dalam website LPRA kerja sama KPA dan Auriga, terdapat 12 LPRA di Sulawesi Tenggara yang berkonflik dengan kawasan hutan, termasuk Serikat Tani Sigi di Desa Sibowi dan Desa Sibalaya Utara.

Sebelumnya Kementerian Koordinator bidang Perekonomian memaparkan capaian Reforma Agraria selama lima tahun terakhir sudah melampaui target. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan realisasinya telah mencapai 12,1 juta hektare dari target 9 juta hektare.

Namun, Susijiwono mengatakan capaian tersebut, belum proposional dengan target rincian. Untuk itu mendukung penyelesaian, pemerintah telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Saat ini sedang didorong penyelesaian sesuai aturan tersebut melalui mekanisme survei bersama dan rekomendasi pola penyelesaian.