TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat mencatat penerimaan pajak sebanyak Rp 31,6 triliun sepanjang semester pertama 2024. Jumlah tersebut setara 48,82 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditetapkan sebesar 64,83 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengatakan capaian penerimaan pajak tersebut meningkat sebesar 4,19 persen dibanding tahun lalu. Bachtiar menyebutkan saat Jakarta Barat menempati posisi ketujuh dengan penerimaan pajak terbesar sepanjang semester I 2024. "Capaian ini tidak lepas dari kontribusi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan," kata Farid melalui keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Dari total penerimaan pajak tersebut, Farid mengatakan sebesar Rp15,65 triliun berasal dari pajak penghasilan. Kemudian Rp15,98 triliun bersumber dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) negatif menyumbang jumlah sebesar Rp 538,94 juta. Lalu ada Pendapatan PPh DTP sebesar Rp1,38 juta dan pajak lainnya sebesar Rp20,91 miliar.

Farid mengatakan dari sisi kepatuh Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di DJP Jakarta Barat pada semester I 2024 menyentuh angka 82,80 persen. "Kami telah menerima 341.629 SPT tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT," kata Farid.

Farid menambahkan, DJP akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pengelola pajak. Lembaga yang dipimpinnya juga terbuka menerima masukan dan kritikan masyarakat. "Dengan begitu kita bisa bekerja sama untuk mengawal pencapaian target penerimaan pajak untuk pembangunan," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat mencatat penerimaan pajak sebanyak Rp 31,6 triliun sepanjang semester pertama 2024. Jumlah tersebut setara 48,82 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 yang ditetapkan sebesar 64,83 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar mengatakan capaian penerimaan pajak tersebut meningkat sebesar 4,19 persen dibanding tahun lalu. Bachtiar menyebutkan saat Jakarta Barat menempati posisi ketujuh dengan penerimaan pajak terbesar sepanjang semester I 2024. "Capaian ini tidak lepas dari kontribusi wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakan," kata Farid melalui keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Dari total penerimaan pajak tersebut, Farid mengatakan sebesar Rp15,65 triliun berasal dari pajak penghasilan. Kemudian Rp15,98 triliun bersumber dari pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) negatif menyumbang jumlah sebesar Rp 538,94 juta. Lalu ada Pendapatan PPh DTP sebesar Rp1,38 juta dan pajak lainnya sebesar Rp20,91 miliar.

Farid mengatakan dari sisi kepatuh Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di DJP Jakarta Barat pada semester I 2024 menyentuh angka 82,80 persen. "Kami telah menerima 341.629 SPT tahunan dari target sebanyak 412.582 SPT," kata Farid.

Farid menambahkan, DJP akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pengelola pajak. Lembaga yang dipimpinnya juga terbuka menerima masukan dan kritikan masyarakat. "Dengan begitu kita bisa bekerja sama untuk mengawal pencapaian target penerimaan pajak untuk pembangunan," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pembangunan Perumahan atau PP (Persero) Tbk mengusulkan Penyertaan Modal Negara atau PMN sebesar Rp 1,56 triliun. Guyuran modal ini untuk membangun Kawasan Industri Grand Rebana Tahap I di kawasan Jawa Barat dan Tol Yogyakarta-Bawen.

Direktur Utama PT PP Novel Arsyad mengatakan pembangunan Kawasan Industri Grand Rebana di Subang, Jawa Barat, ini akan dimulai tahun depan. Dia menyebut saat ini perseroan dengan menyusun master planning.

“2025 mulai konstruksi dengan pendanaan PMN,” kata Novel saat rapat dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin, 8 Juli 2024.

Novel menyebut proyek ini juga memiliki segitiga ekonomi Rebana yang diharapkan mampu membuka lapangan kerja, masuknya investasi asing, dan kawasan industri 4.0.

Selain itu, Novel menyebut PT PP akan menyetorkan Rp 1 triliun untuk ekuitas atau modal di Grand Rebana. Salah satu tujuannya adalah membangun industri halal.

“Membangun kekuatan instrustri halal berskala internasional,” kata dia.

Sementara itu, Novel menjelaskan dalam proyek Jalan Tol Yogyakarta-Bawen PT PP memiliki 13,16 persen saham. Saham ini berupa pembangunan Seksi 2 yang menghubungkan ruas Banyurejo-IC Borobudur sepanjang 15,2 km.

“Porsi pemenuhan ekuitas atas total investasi Rp 563 miliar,” kata Novel.

Sementara itu, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI DPR, sejumlah Badan Usaha Milik Negara bidang konstruksi juga turut mengusulkan PMN pada 2025. Mereka adalah PT Perusahaan Umum atau Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk.

PT Perusahaan Umum atau Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mengajukan PMN sebesar Rp 1 triliun, PT Hutama Karya (Persero) mengajukan PMN Rp 13,86 triliun, PT Wijaya Karya atau WIKA (Persero) Tbk meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 Rp 2 triliun, dan PT Adhi Karya sebesar Rp 2,96 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup sesi pertama perdagangan hari ini, Selasa, 9 Juli 2024, di zona hijau. IHSG menguat 0,59 persen ke level 7.293,8.

Tim Samuel Sekuritas mencatat dalam pertama perdagangan hari ini, ada 287 saham menguat, 263 melemah, dan 288 stagnan. Sementara itu, nilai transaksinya mencapai Rp 5,1 triliun dengan frekuensi trading sebanyak 646.079 kali dan volume trading sebanyak 83,4 juta lot.

Saham emiten survei dan infrastruktur energi PT Atlantis Subsea Indonesia (ATLA) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan frekuensi transaksi mencapai 54.549 kali. Kemudian, disusul BLES dengan frekuensi transaksi sebanyak 35.622 kali dan BBRI sebanyak 28.476 kali.

“Dari segi volume, saham ATLA juga menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan di sesi pertama hari ini dengan volume perdagangan sebesar 8,7 juta lot,” kata Tim Samuel Sekuritas melalui keterangan tertulisnya. “Di bawah ATLA, WIKA menyusul dengan volume perdagangan sebesar 8,7 juta lot. Lalu, GOLF dengan 3,8 juta lot.”

Tim Samuel Sekuritas juga mencatat indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini. Indeks tersebut menguat 1,1 persen, disusul indeks sektor transportasi (IDXTRANS) dan indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang sama-sama menguat 0,6 persen.

Sementara itu, indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini, dengan pelemahan 0,4 persen. Kemudian, disusul indeks sektor consumer non-siklikal (IDXNONCYC) yang melemah 0,3 persen dan indeks sektor properti (IDXPROPERT) yang anjlok 0,1 persen.

Lebih lanjut, Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia menyampaikan hari ini bursa saham Indonesia kedatangan emiten baru, PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA). Emiten ini melepas 500 juta saham baru ke di harga Rp 150 per saham, dengan mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribbed) sebesar 26,7 kali. “Emiten yang bergerak di bidang industri makanan ringan kacang-kacangan ini mencatatkan sesi debut yang cukup baik, menutup sesi pertamanya hari ini di Rp 202 per saham atau menguat 34,6 persen,” katanya.

Adapun lima saham yang masuk daftar top gainer pada sesi pertama hari ini yaitu:

GUNA (naik 34,6 persen ke Rp 202 per saham)

BLES (naik 24,3 persen ke Rp 306 per saham)

MSKY (naik 20,3 persen ke Rp 71 per saham)

BABP (naik 18 persen ke Rp 59 per saham)

SURI (naik 16,1 persen ke Rp 144 per saham)

Sementara itu, lima saham yang masuk daftar top loser sesi pertama hari ini meliputi:

ISEA (turun 10,8 persen ke Rp 278 per saham)

MANG (turun 10 persen ke Rp 144 per saham)

LMAX (turun 9,7 persen ke Rp 37 per saham)

YPAS (turun 8,5 persen ke Rp 236 per saham)

LOPI (turun 7,5 persen ke Rp 37 per saham)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.

"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antara digitalisasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata.

Lebih jauh, Tata menyebutkan transformasi IT dan robotisasi pada bagian logistik bakal mengubah sistem pola kerja karyawan. Sebagai langkah konkret, Pos Indonesia telah memberikan pembekalan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan terpadu bagi para karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja.

"Misalnya, para karyawan bagian logistik yang tertarik untuk bergabung pada divisi marketing, akan kami bekali dengan ilmu-ilmu pemasaran di Pos Indonesia, sehingga dapat terjun menjadi tenaga pemasaran kami," tuturnya.

Hingga saat ini, kata Tata, program investasi transformasi IT dan robotisasi dalam lingkup PT Pos Indonesia, masih dalam tahap proses pembahasan internal. "Pembahasan ini dilakukan secara sistematis, mengingat proses digitalisasi ini akan menjadi salah satu program transformasi Pos Indonesia secara berkelanjutan."

Oleh karena itu, Tata membantah kabar efisiensi dilakukan perusahaan dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan yang terkena dampak PHK akibat otomatisasi dan digitalisasi. "Tidak benar. Efisiensi yang diterapkan oleh Pos Indonesia dengan mengurangi karyawan yang aktif, namun kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," ucapnya.

Adapun penurunan biaya yang diupayakan perusahaan, menurut Tata, bukan hanya ditujukan mengurangi biaya kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) karena PT Pos Indonesia sudah tak lagi menggunakan kertas (paperless). "Namun dengan digitalisasi tersebut maka setiap pengambilan keputusan jauh lebih cepat, akurat dan lebih governance."

Kabar PT Pos Indonesia melakukan efisiensi dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan juga disergah Tata. "Pensiun yang dilakukan secara terjadwal atau pensiun alami di Pos Indonesia kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahunnya," ujarnya.

Dalam keterangan itu, Tata juga membantah isu PHK yang santer berkembang di media massa. Kalaupun ada PHK, menurut dia, terjadi karena adanya pensiun yang alami, yakni masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai dengan masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan.

Adapun karyawan yang pensiun alami di Pos Indonesia, menurut Tata, jumlahnya kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahun. "Berkaca pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, Pos Indonesia juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan," tuturnya.

Meskipun, berdasarkan data Kemenaker per Mei 2020 total pekerja sektor formal yang mengalami PHK sebanyak 72.983 orang. "Kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," kata dia.

Sebelumnya Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, menyebutkan kabar PHK muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang. "Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," katanya melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Dia mengatakan, saat wacana pemutusan kerja di Pos menguar, serikat buruh langsung merespons percakapan tersebut. Salah satu respons yang dilakukan serikat buruh adalah berunjuk rasa di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Jawa Barat, pada 25 Juni lalu.

"Nah, ada titik terang bahwa akan lebih dahulu disosialisasikan terkait adanya program robotisasi," ucap dia, seperti disampaikan manajemen Pos di Bandung saat menemui buruh di hari demo. Dia mengatakan, rencana pemecatan karyawan bukan semata-mata soal robotisasi.

Rencana PHK itu, menurut Andi, akan diputuskan PT Pos karena produksi barang yang melemah. "Berkenaan dengan tuntutan yang kami ikut dalam aksi solidaritas adalah rendahnya produksi, sementara jumlah karyawan terlalu banyak. Jadi korelasinya ke sana."

Dia bercerita, PT Pos Indonesia tengah berkonsentrasi di kiriman logistik dan kurir. Yang dimaksud produksi, kata dia, adalah banyaknya kiriman masuk yang dipercayakan kepada PT Pos, baik dari retail maupun korporat. Menurut dia, Pos Indonesia berharap dari retail atau pelaku usaha yang mengirim barang menggunakan jasa Pos.

Namun sekarang dengan banyak e-commerce yang mempunyai bidang atau divisi kurir tersendiri, menurut Andi, turut mempengaruhi produksi di PT Pos Indonesia. "Akhirnya inilah yang berimbas kepada menurunnya tingkat produksi yang kami lakukan," kata dia. "Produksi dalam kaitan pengiriman barang melalui PT Pos."

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pos Indonesia (Persero) angkat bicara soal isu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan seiring dengan program robotisasi yang tengah digencarkan perseroan.

"Pos Indonesia memastikan bahwa tidak ada hubungan antara digitalisasi yang dilakukan oleh Pos Indonesia dengan isu PHK di lingkup karyawan," ujar Corporate Secretary Pos Indonesia Tata Sugiarta, dalam keterangan tertulis pada Tempo, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tata menjelaskan, robotisasi pada bagian logistik menggunakan mesin sortir robotic Radio Frequency Identification (RFID) untuk penyortiran barang diterapkan guna mempercepat transformasi digital perusahaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Untuk memperkuat bisnis dengan program transformasi digital, Pos Indonesia telah meluncurkan platform digital, antara lain PosAja!, Pospay dan GLID. Ketiganya berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan Pos Indonesia," tulis Tata.

Lebih jauh, Tata menyebutkan transformasi IT dan robotisasi pada bagian logistik bakal mengubah sistem pola kerja karyawan. Sebagai langkah konkret, Pos Indonesia telah memberikan pembekalan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan terpadu bagi para karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi kerja.

"Misalnya, para karyawan bagian logistik yang tertarik untuk bergabung pada divisi marketing, akan kami bekali dengan ilmu-ilmu pemasaran di Pos Indonesia, sehingga dapat terjun menjadi tenaga pemasaran kami," tuturnya.

Hingga saat ini, kata Tata, program investasi transformasi IT dan robotisasi dalam lingkup PT Pos Indonesia, masih dalam tahap proses pembahasan internal. "Pembahasan ini dilakukan secara sistematis, mengingat proses digitalisasi ini akan menjadi salah satu program transformasi Pos Indonesia secara berkelanjutan."

Oleh karena itu, Tata membantah kabar efisiensi dilakukan perusahaan dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan yang terkena dampak PHK akibat otomatisasi dan digitalisasi. "Tidak benar. Efisiensi yang diterapkan oleh Pos Indonesia dengan mengurangi karyawan yang aktif, namun kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," ucapnya.

Adapun penurunan biaya yang diupayakan perusahaan, menurut Tata, bukan hanya ditujukan mengurangi biaya kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) karena PT Pos Indonesia sudah tak lagi menggunakan kertas (paperless). "Namun dengan digitalisasi tersebut maka setiap pengambilan keputusan jauh lebih cepat, akurat dan lebih governance."

Kabar PT Pos Indonesia melakukan efisiensi dengan menawarkan program pensiun dini bagi karyawan juga disergah Tata. "Pensiun yang dilakukan secara terjadwal atau pensiun alami di Pos Indonesia kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahunnya," ujarnya.

Dalam keterangan itu, Tata juga membantah isu PHK yang santer berkembang di media massa. Kalaupun ada PHK, menurut dia, terjadi karena adanya pensiun yang alami, yakni masa berhenti kerja karyawan yang telah terjadwal sesuai dengan masa kontrak perjanjian kerja karyawan dengan perusahaan.

Adapun karyawan yang pensiun alami di Pos Indonesia, menurut Tata, jumlahnya kurang lebih sebanyak 1.000 orang per tahun. "Berkaca pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu, Pos Indonesia juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawan," tuturnya.

Meskipun, berdasarkan data Kemenaker per Mei 2020 total pekerja sektor formal yang mengalami PHK sebanyak 72.983 orang. "Kami menerapkan program digitalisasi pada seluruh sistem administrasi perusahaan," kata dia.

Sebelumnya Ketua Umum Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat, Andi Siswanto, menyebutkan kabar PHK muncul karena produksi di perusahaan yang bergerak di jasa kurir dan logistik ini telah berkurang. "Rencana PHK besar-besaran di Kantor Pos terkait adanya robotisasi atau sistem mesin robot sebagai alat sortir," katanya melalui sambungan telepon, pada Kamis, 4 Juli 2024.

Andi mengatakan, rencana PHK itu belum dilakukan. Alasannya manajemen perusahaan perlu melakukan sosialisasi perihal robotisasi. Menurut dia, rencana karyawan yang akan diberhentikan adalah pegawai bagian divisi sortir. "Terutama di bidang sortir, seperti kiriman barang," ujar dia.

Dia mengatakan, saat wacana pemutusan kerja di Pos menguar, serikat buruh langsung merespons percakapan tersebut. Salah satu respons yang dilakukan serikat buruh adalah berunjuk rasa di kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Jalan Cilaki Nomor 73, Bandung, Jawa Barat, pada 25 Juni lalu.

"Nah, ada titik terang bahwa akan lebih dahulu disosialisasikan terkait adanya program robotisasi," ucap dia, seperti disampaikan manajemen Pos di Bandung saat menemui buruh di hari demo. Dia mengatakan, rencana pemecatan karyawan bukan semata-mata soal robotisasi.

Rencana PHK itu, menurut Andi, akan diputuskan PT Pos karena produksi barang yang melemah. "Berkenaan dengan tuntutan yang kami ikut dalam aksi solidaritas adalah rendahnya produksi, sementara jumlah karyawan terlalu banyak. Jadi korelasinya ke sana."

Dia bercerita, PT Pos Indonesia tengah berkonsentrasi di kiriman logistik dan kurir. Yang dimaksud produksi, kata dia, adalah banyaknya kiriman masuk yang dipercayakan kepada PT Pos, baik dari retail maupun korporat. Menurut dia, Pos Indonesia berharap dari retail atau pelaku usaha yang mengirim barang menggunakan jasa Pos.

Namun sekarang dengan banyak e-commerce yang mempunyai bidang atau divisi kurir tersendiri, menurut Andi, turut mempengaruhi produksi di PT Pos Indonesia. "Akhirnya inilah yang berimbas kepada menurunnya tingkat produksi yang kami lakukan," kata dia. "Produksi dalam kaitan pengiriman barang melalui PT Pos."

TEMPO.CO, Balikpapan - PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM), bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) sebagai induk perusahaan, meresmikan proyek Bekapai Artificial Lift (Bekapai AL) dan Proyek Peciko 8A & 8B.

Wakil Kepala SKK Migas Shinta Damayanti mengatakan, tiga proyek itu merupakan upaya industri hulu migas, baik SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) serta usaha penunjang lainnya untuk mengeluarkan semua daya menjaga produksi nasional. Proyek-proyek itu diproyeksikan menambah kapasitas produksi gas sebesar 36 MMSCFD, minyak dan kondesat sebesar 16,000 BOPD.

“Puncak produksi yang diharapkan dari ketiga proyek tersebut untuk gas sebesar 11.9 MMSCFD serta minyak dan kondensat sebesar 2025 BOPD,” kata Shinta di Kantor PHM Balikpapan Base Office pada Senin, 8 Juli 2024.

Shinta mengatakan, saat ini ada delapan proyek yang sedang mengalir dari target 15 proyek pada 2024. Hal itu, kata dia, mampu meningkatkan efisiensi dan pengembangan lapangan di sektor hulu migas dalam menjamin keterasediaan pasokan energi di Kalimantan Timur.

“Tak hanya memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara Indonesia di masa depan namun juga menjadi sebuah legacy bagi masyarakat sekitar,” ujarnya

General Manager PHM Setyo Sapto Edi menuturkan komitmennya untuk terus menjalankan kegiatan operasi hulu migas yang selamat, efektif, unggul dan ramah lingkungan sehingga wilayah kerja Mahakam dapat memproduksi migas secara berkelanjutan serta berkontribusi secara signifikan terhadap penambahan cadangan dan pencapaian target produksi migas nasional.

Ia juga mengklaim PHM secara terus-menerus berinvestasi dalam kegiatan pengeboran eksplorasi dan pengeboran dalam pengembangan lapangan-lapangan migas untuk menemukan sumber daya baru. “Kami menerapkan praktik-praktik terbaik untuk mempertahankan tingkat produksi dan menahan laju penurunan produksi alamiah dalam mendukung tercapainya ketahanan energi Indonesia,” katanya.

Bekapai Artificial Lift (Bekapai AL) adalah proyek pemasangan Gas Lift Compressor di anjungan existing Bekapai BA dengan gas-lift yang diinjeksikan ke sumur-sumur di anjungan existing Bekapai BG dan BL. Penginjeksian gas-lift ke sumur-sumur di anjungan existing Bekapai, sekaligus menandai tahap first gas-in atau onstream pada 24 Mei 2024. Setelah melalui uji coba operasi selama 72 jam nonstop, Proyek Bekapai AL dinyatakan selesai dan siap beroperasi penuh pada 2 Juni 2024. Saat ini gain produksi yang telah dihasilkan dari pemasangan Gas Artificial Lift ini adalah sekitar 2,500 BOPD.

Sementara itu, Proyek Peciko 8A – SWPG Debottlenecking melalui pemasangan Booster Compressor Package, Liquid Transfer Pump, dan Diesel Engine Generator adalah pilot project yang juga merupakan upaya PHM untuk memproduksi minyak dan gas pada mode LLP (Low Low Pressure) di anjungan eksisting SWPG. Saat ini gain produksi yang didapat adalah 6 MMSCFD dan diharapkan akan meningkat hingga 8 MMSCFD.

PHM juga melaksanakan Project Peciko 8B, yaitu pemasangan Bosster compressor Package, Liquid Transfer Pump, dan Diesel Engine Generator pada anjungan MWPA dan MWPB Platform di lapangan offshore Peciko. Proyek Peciko 8B ini merupakan kelanjutan dari upaya PHM untuk menambah produksi gas dan condensate dari lapangan Peciko.

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah pada rapat pleno yang akan digelar Sabtu, 13 Juli 2024. “Dijadwalkan tanggal 13 yang akan datang, jika tidak mundur,” ujar Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hikmah, Busyro Muqoddas, saat dihubungi Tempo pada Selasa, 9 Juli 2024.

Sampai saat ini, PP Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap tawaran IUP dari pemerintah. Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung, mengatakan Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” katanya usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024.

Ia mengatakan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu hal yang wajar. Sementara mengenai sikap penolakan atau menerima, Muhammadiyah, diwakili Ketua Umum Haedar Nashir.

“Pendapatnya di beberapa kesempatan itu, harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan berupa kekayaan alam. Kemudian memelihara dan mengurusnya, pergunakan dengan baik termasuk tambang. Tak boleh merusak, jaga lingkungan selama pengelolaan tersebut,” kata Ihsan.

Ihsan menuturkan meski Haedar Nashir belum menyampaikan menerima atau tidak, namun jika pemerintah meminta, mereka akan mempertimbangkannya. Sementara saat ini, kata dia, pemerintah belum meminta Muhammadiyah ambil andil dalam urusan perizinan tambang itu.

“Kalau memang itu menjadi suatu kebutuhan dan dianggap oleh Muhammadiyah bagian yang mampu dilakukan, maka kami akan lakukan. Dari beberapa rapat, ini sedang dipelajari. Dari aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, pembiayaan semua akan dipelajari,” tuturnya.

TEMPO.CO, Medan - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Divisi Regional 1 Sumatera Utara melayani kepulangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Labuhanbatu dari Stasiun Lubukpakam menuju Stasiun Rantauprapat.

Jemaah tergabung dalam kloter 13, berangkat dari Bandara Internasional Pangeran Mohammad Bin Abdul Aziz pada 7 Juli dan tiba di Bandara Internasional Kualanamu pada Senin, 8 Juli 2024, pukul 04.15 WIB. Rombongan transit sebentar di Asrama Haji Embarkasi Medan, kemudian ke Stasiun Lubukpakam lalu melanjutkan perjalanan pulang ke Stasiun Rantauprapat menggunakan Kereta Api Luar Biasa (KLB).

Manager Humas PT KAI Divre 1 SU, Anwar Solikhin mengatakan, menyambut kepulangan rombongan jemaah haji ini, pihaknya menyiapkan bus dan truk untuk mengangkut rombongan beserta barang bawaannya. Menyiapkan kereta api kelas eksekutif dan petugas medis selama di perjalanan. KLB kepulangan haji ini, membawa delapan kereta dengan kapasitas 400 tempat duduk.

"Jemaah yang diangkut sebanyak 319 orang. Berangkat dari Stasiun Lubukpakam pukul 10.00 WIB, tiba di Stasiun Rantauprapat pukul 15.00 WIB. Semoga seluruh jemaah menjadi haji mabrur dan memperoleh keberkahan dari Allah," kata Anwar, Senin, 8 Juli 2024.

Sama seperti saat keberangkatan, selama dalam perjalanan di atas kereta api, jemaah mendapat layanan VIP seperti makanan dan minuman serta suvenir eksklusif.

PT KAI berkomitmen memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat supaya kereta api menjadi pilihan utama untuk perjalanan yang aman, nyaman dan tepat waktu.

Adapun pelayanan angkutan jemaah haji Labuhanbatu oleh PT KAI Divre 1 Sumut untuk kedua kalinya ini menjadi sejarah di perkeretaapian Indonesia. Kolaborasi ini tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama pada 19 Mei 2024 yang ditandatangani Pelaksana tugas Bupati Labuhanbatu Ellya Rosa Siregar dan Vice President PT KAI Divre 1 Sumut Mohamad Arie Fathurrochman di atas Kereta Api Inspeksi (KAIS) Wijaya Kusuma relasi Stasiun Rantauprapat - Stasiun Mambangmuda.

"KLB adalah kereta api yang dapat disewa masyarakat. Penyewa dapat menentukan jenis kereta api, jadwal, stasiun keberangkatan dan kedatangan. Kalau berminat, pesan melalui contact center KAI atau hubungi unit angkutan penumpang KAI Divre 1 Sumut," kata Anwar.

Dia mengucapkan terima kasih ke Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang mempercayakan angkutan jemaah hajinya menggunakan kereta api dan berharap kembali dipercaya pada tahun-tahun berikutnya. "Selamat kembali bagi para jemaah haji ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat dengan rasa suka cita dan penuh kebahagiaan," ucap Anwar.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Banjarnegara menyebutkan ada 13 sesar aktif yang memiliki potensi gempa di Jawa Tengah, satu di antaranya terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan.

"Sesar aktif beberapa kali mengalami pergerakan atau menimbulkan kegempaan dengan kekuatan bervariasi. Akan tetapi yang terbesar adalah magnitudo 4,4 yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang, Minggu 7 Juli," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika (Stageof) Banjarnegara Hery Susanto Wibowo di Batang, Senin, 8 Juli 2024.

Tiga belas sesar aktif tersebut adalah sesar Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, Semarang, Ungaran, Muria, Pati, Lasem, dan Grobogan.

Heri Susanto mengatakan pula bahwa gempa di Batang terindikasi dari sesar Pekalongan."Sesar itu merupakan salah satu segmen Belibis gendeng, karena di Jateng ada 13 sesar aktif yang melintasi dari Barat sampai ke Timur Jateng," katanya.

Menurut dia, lindu yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang tidak berpotensi menimbulkan Tsunami, karena kegempaan terjadi di darat.

Adapun faktor yang menimbulkan kerusakan seperti kekuatan gempa, jarak gempa dengan lokasi bangunan, kekuatan bangunan, dan kondisi tanah apakah merekah atau justru makin menguatkan getaran.

Itu sebabnya, masyarakat Batang dan Pekalongan membangun rumah tahan gempa, karena sebagian besar warga yang selamat dari bencana karena adanya pondasi bangunan yang kuat, evakuasi mandiri, dan pelatihan.

"Orang selamat dari bencana biasanya 80 persen karena dapat menyelamatkan diri. Kami juga mengingatkan warga bisa tenang pascagempa," katanya.

Selain kesigapan dalam menyelamatkan diri, masyarakat perlu memitigasi gempa dengan membangun rumah berkonstruksi tahan gempa. "Hal ini wajib dikarenakan wilayah Pekalongan - Batang merupakan jalur sumber sesar aktif yang rawan gempa," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, di Jakarta, Senin.

Bahkan, ia menyebutkan, merujuk hasil penelitian Pusat Studi Gempa Nasional pada tahun 2017 didapati sesar aktif di segmen Pekalongan mampu memicu gempa hingga mencapai magnitudo 6,5 yang berpotensi merusak.

Lokasi gempa di Batang, 7 Juli 2024 (bmkg.go.id)

Penelitian itu telah terbukti setidaknya melalui peristiwa gempa bumi pada Minggu pukul 14.35 WIB. Meski berskala 4,4 magnitudo dan disusul tiga kali gempa skala kecil yakni 1,9 magnitudo, tapi gempa kerak dangkal pada kedalaman 6 kilometer itu merusak banyak bangunan hingga menimbulkan korban luka-luka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Senin siang sebanyak 49 rumah rusak dengani lima rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang dan 32 rumah rusak ringan, termasuk 11 fasilitas umum berupa rumah ibadah, sekolah, dan pasar di wilayah Kabupaten Batang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang juga menangani setidaknya empat orang yang mengalami luka - luka akibat terkena runtuhan bangunan.

Para korban korban luka-luka tersebut adalah Sri Mukartuna (37 tahun), Cati (78), Yunun Safarih (42), dan Sapiin (65), warga Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang.

"Untuk itu pula masyarakat Batang dan Pekalongan wajib memitigasi gempa untuk antisipasi ke depan dengan cara menerapkan mitigasi struktural dengan membangun bangunan struktur kuat atau tahan gempa serta upaya mitigasi non-struktural dengan memahami keterampilan cara selamat saat terjadi gempa," kata Daryono.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Banjarnegara menyebutkan ada 13 sesar aktif yang memiliki potensi gempa di Jawa Tengah, satu di antaranya terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan.

"Sesar aktif beberapa kali mengalami pergerakan atau menimbulkan kegempaan dengan kekuatan bervariasi. Akan tetapi yang terbesar adalah magnitudo 4,4 yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang, Minggu 7 Juli," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika (Stageof) Banjarnegara Hery Susanto Wibowo di Batang, Senin, 8 Juli 2024.

Tiga belas sesar aktif tersebut adalah sesar Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, Semarang, Ungaran, Muria, Pati, Lasem, dan Grobogan.

Heri Susanto mengatakan pula bahwa gempa di Batang terindikasi dari sesar Pekalongan."Sesar itu merupakan salah satu segmen Belibis gendeng, karena di Jateng ada 13 sesar aktif yang melintasi dari Barat sampai ke Timur Jateng," katanya.

Menurut dia, lindu yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang tidak berpotensi menimbulkan Tsunami, karena kegempaan terjadi di darat.

Adapun faktor yang menimbulkan kerusakan seperti kekuatan gempa, jarak gempa dengan lokasi bangunan, kekuatan bangunan, dan kondisi tanah apakah merekah atau justru makin menguatkan getaran.

Itu sebabnya, masyarakat Batang dan Pekalongan membangun rumah tahan gempa, karena sebagian besar warga yang selamat dari bencana karena adanya pondasi bangunan yang kuat, evakuasi mandiri, dan pelatihan.

"Orang selamat dari bencana biasanya 80 persen karena dapat menyelamatkan diri. Kami juga mengingatkan warga bisa tenang pascagempa," katanya.

Selain kesigapan dalam menyelamatkan diri, masyarakat perlu memitigasi gempa dengan membangun rumah berkonstruksi tahan gempa. "Hal ini wajib dikarenakan wilayah Pekalongan - Batang merupakan jalur sumber sesar aktif yang rawan gempa," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, di Jakarta, Senin.

Bahkan, ia menyebutkan, merujuk hasil penelitian Pusat Studi Gempa Nasional pada tahun 2017 didapati sesar aktif di segmen Pekalongan mampu memicu gempa hingga mencapai magnitudo 6,5 yang berpotensi merusak.

Lokasi gempa di Batang, 7 Juli 2024 (bmkg.go.id)

Penelitian itu telah terbukti setidaknya melalui peristiwa gempa bumi pada Minggu pukul 14.35 WIB. Meski berskala 4,4 magnitudo dan disusul tiga kali gempa skala kecil yakni 1,9 magnitudo, tapi gempa kerak dangkal pada kedalaman 6 kilometer itu merusak banyak bangunan hingga menimbulkan korban luka-luka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Senin siang sebanyak 49 rumah rusak dengani lima rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang dan 32 rumah rusak ringan, termasuk 11 fasilitas umum berupa rumah ibadah, sekolah, dan pasar di wilayah Kabupaten Batang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang juga menangani setidaknya empat orang yang mengalami luka - luka akibat terkena runtuhan bangunan.

Para korban korban luka-luka tersebut adalah Sri Mukartuna (37 tahun), Cati (78), Yunun Safarih (42), dan Sapiin (65), warga Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang.

"Untuk itu pula masyarakat Batang dan Pekalongan wajib memitigasi gempa untuk antisipasi ke depan dengan cara menerapkan mitigasi struktural dengan membangun bangunan struktur kuat atau tahan gempa serta upaya mitigasi non-struktural dengan memahami keterampilan cara selamat saat terjadi gempa," kata Daryono.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Banjarnegara menyebutkan ada 13 sesar aktif yang memiliki potensi gempa di Jawa Tengah, satu di antaranya terjadi di perbatasan wilayah Kabupaten Batang dengan Kota Pekalongan.

"Sesar aktif beberapa kali mengalami pergerakan atau menimbulkan kegempaan dengan kekuatan bervariasi. Akan tetapi yang terbesar adalah magnitudo 4,4 yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang, Minggu 7 Juli," kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika (Stageof) Banjarnegara Hery Susanto Wibowo di Batang, Senin, 8 Juli 2024.

Tiga belas sesar aktif tersebut adalah sesar Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Weleri, Semarang, Ungaran, Muria, Pati, Lasem, dan Grobogan.

Heri Susanto mengatakan pula bahwa gempa di Batang terindikasi dari sesar Pekalongan."Sesar itu merupakan salah satu segmen Belibis gendeng, karena di Jateng ada 13 sesar aktif yang melintasi dari Barat sampai ke Timur Jateng," katanya.

Menurut dia, lindu yang terjadi di wilayah Kabupaten Batang tidak berpotensi menimbulkan Tsunami, karena kegempaan terjadi di darat.

Adapun faktor yang menimbulkan kerusakan seperti kekuatan gempa, jarak gempa dengan lokasi bangunan, kekuatan bangunan, dan kondisi tanah apakah merekah atau justru makin menguatkan getaran.

Itu sebabnya, masyarakat Batang dan Pekalongan membangun rumah tahan gempa, karena sebagian besar warga yang selamat dari bencana karena adanya pondasi bangunan yang kuat, evakuasi mandiri, dan pelatihan.

"Orang selamat dari bencana biasanya 80 persen karena dapat menyelamatkan diri. Kami juga mengingatkan warga bisa tenang pascagempa," katanya.

Selain kesigapan dalam menyelamatkan diri, masyarakat perlu memitigasi gempa dengan membangun rumah berkonstruksi tahan gempa. "Hal ini wajib dikarenakan wilayah Pekalongan - Batang merupakan jalur sumber sesar aktif yang rawan gempa," kata Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, di Jakarta, Senin.

Bahkan, ia menyebutkan, merujuk hasil penelitian Pusat Studi Gempa Nasional pada tahun 2017 didapati sesar aktif di segmen Pekalongan mampu memicu gempa hingga mencapai magnitudo 6,5 yang berpotensi merusak.

Lokasi gempa di Batang, 7 Juli 2024 (bmkg.go.id)

Penelitian itu telah terbukti setidaknya melalui peristiwa gempa bumi pada Minggu pukul 14.35 WIB. Meski berskala 4,4 magnitudo dan disusul tiga kali gempa skala kecil yakni 1,9 magnitudo, tapi gempa kerak dangkal pada kedalaman 6 kilometer itu merusak banyak bangunan hingga menimbulkan korban luka-luka.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat hingga Senin siang sebanyak 49 rumah rusak dengani lima rumah rusak berat, 12 rumah rusak sedang dan 32 rumah rusak ringan, termasuk 11 fasilitas umum berupa rumah ibadah, sekolah, dan pasar di wilayah Kabupaten Batang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batang juga menangani setidaknya empat orang yang mengalami luka - luka akibat terkena runtuhan bangunan.

Para korban korban luka-luka tersebut adalah Sri Mukartuna (37 tahun), Cati (78), Yunun Safarih (42), dan Sapiin (65), warga Kelurahan Karangasem Selatan, Kecamatan Batang dan sudah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Batang.

"Untuk itu pula masyarakat Batang dan Pekalongan wajib memitigasi gempa untuk antisipasi ke depan dengan cara menerapkan mitigasi struktural dengan membangun bangunan struktur kuat atau tahan gempa serta upaya mitigasi non-struktural dengan memahami keterampilan cara selamat saat terjadi gempa," kata Daryono.