TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengatakan, saat ini pihaknya belum mendapat penugasan untuk menambahkan kuota impor beras untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Saat ini, kata dia, Bulog masih menjalankan penugasan impor beras tahun 2024 dengan kuota sebesar 3,6 juta ton. Ini berarti, pemerintah belum memiliki rencana untuk menambah kuota impor beras menjadi 5 juta ton dalam waktu dekat.

Bayu menjelaskan, saat ini fokus Bulog adalah mendatangkan sekitar 900 ribu ton dari total penugasan impor beras 3,6 juta ton untuk tahun 2024. Ia menegaskan bahwa upaya untuk menyelesaikan semua kontrak ini akan dilakukan semaksimal mungkin agar kuota impor tersebut dapat terealisasi seluruhnya sebelum akhir tahun.

"Kami usahakan semaksimal mungkin untuk dapat kontrak sekaligus pemasukan sebelum Desember," kata Bayu saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan pada Jumat 30 Agustus 2024.

Dari total penugasan impor sebesar 3,6 juta ton, Bayu menyebutkan bahwa Bulog telah berhasil mengontrak sebesar 2,7 juta ton. Dari jumlah tersebut, menurut dia, sekitar 2,2 hingga 2,3 juta ton sudah didistribusikan ke seluruh wilayah di Indonesia. Sisa 900 ribu ton sedang dalam proses negosiasi kontrak. "Bulog sudah dapat komitmen, tapi belum (menandatangani) kontrak," kata dia.

Bayu juga menyatakan bahwa Bulog siap dan akan mengatur secara profesional, apabila Bulog mendapat tambahan penugasan impor beras dari Pemerintah. "Kita bikintime table-nya, kita bikin schedulenya," ujar dia.

Negara-negara yang menjadi target penawaran impor beras dan sudah berkomitmen dengan Bulog antara lain, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Pakistan. "Semua negara tersebut sudah berkomitmen," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merencanakan penetapan tarif subsidi kereta rel listrik atau tarif KRL pada 2025 di Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dilansir dari Antaradalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Jabodetabek 2025 masih bersifat wacana.

"Itu belum, masih wacana," tutur Budi Karya yang dikutip dari antaranews.com.

Menhub menambahkan bahwa sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata Budi Karya bahwa semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

"Kita lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," sambung Budi Karya.

Sedangkan, menurut Direktur Jendral Pekeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal memastikan rencana penetapan tarif kereta rel listrik Jabodetabek berbasis NIK belum akan diberlakukan dalam waktu dekat.

"Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera dilakukan," tutur Risal dalam keterangan tertulis.

Risal menambahlan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran. Hal tersebut guna memastikan agar skema tarif tersebut benar-benar tepat sasaran. "Saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait," tandasnya.

Menurut Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan bahwa realisasi penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK akan sangat bergantung dengan hasil pembahasan lintas sektoral, konsultasi publik, dan respons dari berbagai pemangku kepentingan.

Adita mengatakan bahwa rencana tersebut untuk menjawab dari kepastian rencana penerapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK pada 2025. "Kita lihat nanti, kita lihat hasil pembahasannya seperti apa, perlu konsultasi publik, melihat dinamika dan respons dari stakeholder," tutur Adita di Gedung DPR/MPR/DPD yang dikutip dari antaranews.com

Juru Bicara Kemenhub pun menambahkan bahwa wacana penetapan tarif subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK sebenarnya telah muncul pada 2023 lalu. Wacana ini muncul untuk membuat subsidi angkutan umum lebih tepat sasaran.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK telah ramai menjadi pembicaraan di media sosial dalam beberapa kurun waktu terakhir. Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan, salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.

Lalu, lain halnya dengan pendapat dari Ekonomo UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat yang meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK untuk 2025. Menurutnya, kebijakan yang berujung pada kenaikan tarif KRL tersebut malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Achmad.

Menurut Achmad, permasalahan ini bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama bagi pengguna KRL yang tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi digital. Selain itu, tidak semua masyarakat membutuhkan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK.

"Mereka bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapatkan subsidi," tambahnya.

Alih-alih menaikkan tarif KRL dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad mengatakan pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya dengan mempertahan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana pemberlakukan subsidi kereta rel listrik atau KRL Commuter Line berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dikritik oleh komunitas pengguna kereta yang tergabung dalam KRLMania.

Perwakilan KRLMania, Nurcahyo mengatakan rencana tersebut tidak tepat sasaran dan berpotensi membatasi kampanye penggunaan transportasi publik. “Kami ingin menegaskan bahwa konsep KRL adalah sebagai layanan transportasi publik yang seharusnya tidak didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Jumat 30 Agustus 2024.

Ia menyebutkan konsep subsidi transportasi publik berbeda dengan konsep bantuan sosial yang didasarkan pada kemampuan ekonomi. Subsidi pemerintah pada KRL seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan dan polusi udara. Karena itu, subsidi selayaknya diberikan semata untuk pengadaan sarana transportasi publik tersebut. Transportasi publik semestinya dirancang untuk melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kelas sosial atau ekonomi. Pengguna KRL terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia, yang semuanya membutuhkan akses yang terjangkau dan adil.

Kebijakan subsidi berbasis NIK, ia melanjutkan, berisiko mengubah prinsip transportasi publik terbuka untuk semua kalangan. “Oleh karena itu, KRLMania menolak usulan subsidi berbasis NIK karena bertentangan dengan esensi dari pelayanan publik. Kebijakan yang lebih baik adalah kebijakan yang memperkuat aksesibilitas dan keberlanjutan layanan KRL untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” kata Nurcahyo.

Kalau pemerintah merasa perlu memberikan tarif khusus untuk kelompok tertentu, KRLMania merekomendasikan agar rujukan tarif khusus tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Undang-undang ini telah memberikan pedoman yang jelas bahwa tarif khusus dapat diberikan kepada kelompok pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas.

Ini adalah kebijakan yang lebih adil karena langsung menyasar kelompok yang rentan atau membutuhkan bantuan tarif tanpa mendiskriminasi pengguna lainnya.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tidak tahu menahu mengenai wacana pemberian subsidi tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Jokowi mengatakan belum ada rapat mengenai hal tersebut.

“Saya tidak tahu karena belum ada rapat mengenai hal itu. Saya belum tahu masalah di lapangan seperti apa,” kata Jokowi ditemui usai acara di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Wacana subsidi KRL berbasis NIK dilempar oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menhub, seperti dikonfirmasiAntaradi Jakarta, Kamis, 29 Agustus 2024, juga mengatakan kebijakan itu masih dibahas.

Budi mengatakan, saat ini sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

"Kami lagi studi bagaimana semua angkutan umum bersubsidi itu digunakan oleh orang yang memang pantas untuk mendapatkan, bahwa nanti kalau ada (berbasiskan) NIK, ya itu masih wacana, masih studi," kata Budi.

Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, meminta pemerintah mengkaji ulang rencana mengubah skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan atau NIK pada tahun depan. Menurut dia, kebijakan yang bakal berujung pada kenaikan tarif KRL itu malah berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

"Skema ini juga berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah," kata Achmad melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 29 Agustus 2024.

Pasalnya, menurut Achmad, permasalahan bisa timbul dari sulitnya proses registrasi dan verifikasi masyarakat. Terutama, bagi pengguna KRL yang tidak memiliki kemudahan akses ke teknologi digital. "Mereka bisa kesulitan mendaftarkan NIK untuk mendapat subsidi," kata dia. Selain itu, tidak semua masyarakat yang membutuhkan subsidi ini bisa terjangkau kebijakan berbasis NIK.

Alih-alih menaikkan tarif dan menerapkan subsidi berbasis NIK, Achmad mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dan tidak memberatkan. Misalnya, dengan mempertahankan tarif KRL yang terjangkau untuk semua pengguna. "Ini bisa dibarengi peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan subsidi," ujarnya.

Riri Rahayuberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, menyatakan akan berkomitmen menemui berbagai pihak soal tuntutan para pengemudi ojekonlineatau ojol.

Wayan mengatakan, komitmen akan menemui kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, pihak aplikator sudah disampaikan kepada delapan orang yang menemui Wayan dan Wakil Menteri Kominfo Angga Raka Prabowo di Gedung Kominfo, Kamis sore, 29 Agustus 2024.

Pertemuan itu, kata Wayan, akan membicarakan apa jalan keluar dari enam tuntutan ojol yang disampaikan melalui demonstrasi. "Karena kalau angkutan barang kan diatur kementerian lain, bukan Kominfo," kata Wayan di Gedung Kominfo, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2024.

Dia menyatakan, tuntutan itu tak serta-merta bisa dijawab langsung oleh kementerian yang dipimpin Budi Arie Setiadi itu. "Maka perlu komunikasi yang kuat," tutur Wayan. Adapun salah satu tuntutan ojol adalah revisi Peraturan Menteri Kominfo tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojol dan kurir di Indonesia.

Walau mengklaim Kominfo tak punya kewenangan mengatur tarif, Wayan mengatakan kementeriannya akan memonitoring persoalan yang menjadi tuntutan ojol. Bahkan Kominfo menyatakan bisa mengubah peraturan menteri, tapi soal aturan akan kembali merujuk pada dasar undang-undang. "Jadi kalau mau diubah bisa, tapi formulanya. Bukan kami menentukan tarif," kata dia.

Dasar undang-undang itu, kata dia, memberikan kewenangan kepada pihak penyelenggara pos untuk mengatur tarif. "Ya mereka kan berinvestasi, cost base, kemudian akan melihat kalau terlalu rendah kapan BEP (break even point), kalau terlalu tinggi ditinggal pengguna," ujarnya.

Dalam demo ojol kemarin disampaikan bahwa tarif layanan pos komersial menyebabkan persaingan harga antaraplikator. Persaingan itu membuat pasar menjadi tidak sehat, dan sangat berdampak sistemik pada kerugian mitra atau pengendara ojol.

TEMPO.CO, Jakarta - Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy, mengakui menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Pernyataan ini disampaikan menjawab tuntutan buruh perihal demo pengemudi ojekonlineatau Ojol kemarin, pada Kamis, 29 Agustus 2024. "Seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain membantu meningkatkan permintaan konsumen," kata Tirza, dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Agustus 2024.

Permintaan dari konsumen itu, kata dia, yang akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para mitra pengemudi secara positif. Menurut dia, itu dilakukan dengan alasan Grab berpegang teguh pada praktik bisnis yang baik.

Praktik itu, seperti selalu berupaya memberikan akses perlindungan dan manfaat kerja bagi mitra pengemudi. Beberapa di antaranya, kata dia, menyediakan akses ke berbagai jenis perlindungan. Perlindungan itu berupa asuransi kecelakaan.

Untuk memberikan asuransi kecelakaan, Grab bekerja sama dengan PT MNC Asuransi Indonesia. Menurut Tirza, asuransi itu berlaku bagi mitra yang sedang bekerja di platform Grab. Termasuk jika mitra menjadi korban tindak kekerasan kriminal. Kecelakaan dipicu oleh penyakit yang sedang diderita. "Selama mitra tidak melanggar peraturan lalu lintas," tutur dia.

Selanjutnya, Tirza mengatakan, ada asuransi kesehatan, melalui kerja sama Grab dengan asuransi Allianz untuk memberikan pilihan asuransi kesehatan terjangkau bagi para mitra. Seperti rawat inap, rawat jalan, hingga perawatan gigi.

Grab juga menyatakan menanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian yang dapat diakses langsung dari aplikasi mitra Grab. Berikutnya, Tirza menyebutkan perusahaan ini memberikan pelatihan keselamatan kepada mitra secara tatap muka dan rutin.

Pelatihan rutin itu menyangkut kualitas pelayanan, antikekerasan seksual dan keamanan berkendara. Selain itu, dia mengatakan, Grab menyediakan ratusan variasi materi pelatihan secara online di Grab Academy. Diharapkan dapat membantu meningkatkan dan menambah kemampuan kualitas kerja ojol.

Tirza mengatakan, Grab menyediakan manfaat GrabBenefits. Itu dapat membantu kebutuhan hidup dan meringankan biaya operasional mitra pengemudi ojol. Grab bekerja sama dengan rekan bisnis mengembangkan berbagai manfaat, di antaranya paket dengan harga khusus yang dapat digunakan oleh mitra pengemudi.

"Mulai dari sembako, makanan dan minuman, proteksi kesehatan, dan hiburan," ucap dia. Di samping itu, Tirza mengatakan Grab memberikan potongan harga atau diskon untuk berbagai kebutuhan, seperti paket data, optik, potong rambut, aksesori telepon genggam, hingga asuransi.

Adapun demo ojol berlangsung di tiga titik. Di antaranya unjuk rasa para pengemudi ojol se-Jabodetabek di Istana Negara yang berpusat di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa ini, Koalisi Ojol Nasional mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah.

Salah satu dari tuntutan itu, ojol meminta pemerintah merevisi dan penambahan pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojekonlinedan kurir online di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy, mengakui menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Pernyataan ini disampaikan menjawab tuntutan buruh perihal demo pengemudi ojekonlineatau Ojol kemarin, pada Kamis, 29 Agustus 2024. "Seluruh biaya promosi yang Grab gunakan berasal dari perusahaan dan didesain membantu meningkatkan permintaan konsumen," kata Tirza, dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Agustus 2024.

Permintaan dari konsumen itu, kata dia, yang akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para mitra pengemudi secara positif. Menurut dia, itu dilakukan dengan alasan Grab berpegang teguh pada praktik bisnis yang baik.

Praktik itu, seperti selalu berupaya memberikan akses perlindungan dan manfaat kerja bagi mitra pengemudi. Beberapa di antaranya, kata dia, menyediakan akses ke berbagai jenis perlindungan. Perlindungan itu berupa asuransi kecelakaan.

Untuk memberikan asuransi kecelakaan, Grab bekerja sama dengan PT MNC Asuransi Indonesia. Menurut Tirza, asuransi itu berlaku bagi mitra yang sedang bekerja di platform Grab. Termasuk jika mitra menjadi korban tindak kekerasan kriminal. Kecelakaan dipicu oleh penyakit yang sedang diderita. "Selama mitra tidak melanggar peraturan lalu lintas," tutur dia.

Selanjutnya, Tirza mengatakan, ada asuransi kesehatan, melalui kerja sama Grab dengan asuransi Allianz untuk memberikan pilihan asuransi kesehatan terjangkau bagi para mitra. Seperti rawat inap, rawat jalan, hingga perawatan gigi.

Grab juga menyatakan menanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk memfasilitasi pendaftaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian yang dapat diakses langsung dari aplikasi mitra Grab. Berikutnya, Tirza menyebutkan perusahaan ini memberikan pelatihan keselamatan kepada mitra secara tatap muka dan rutin.

Pelatihan rutin itu menyangkut kualitas pelayanan, antikekerasan seksual dan keamanan berkendara. Selain itu, dia mengatakan, Grab menyediakan ratusan variasi materi pelatihan secara online di Grab Academy. Diharapkan dapat membantu meningkatkan dan menambah kemampuan kualitas kerja ojol.

Tirza mengatakan, Grab menyediakan manfaat GrabBenefits. Itu dapat membantu kebutuhan hidup dan meringankan biaya operasional mitra pengemudi ojol. Grab bekerja sama dengan rekan bisnis mengembangkan berbagai manfaat, di antaranya paket dengan harga khusus yang dapat digunakan oleh mitra pengemudi.

"Mulai dari sembako, makanan dan minuman, proteksi kesehatan, dan hiburan," ucap dia. Di samping itu, Tirza mengatakan Grab memberikan potongan harga atau diskon untuk berbagai kebutuhan, seperti paket data, optik, potong rambut, aksesori telepon genggam, hingga asuransi.

Adapun demo ojol berlangsung di tiga titik. Di antaranya unjuk rasa para pengemudi ojol se-Jabodetabek di Istana Negara yang berpusat di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Dalam unjuk rasa ini, Koalisi Ojol Nasional mengajukan enam tuntutan kepada pemerintah.

Salah satu dari tuntutan itu, ojol meminta pemerintah merevisi dan penambahan pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojekonlinedan kurir online di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan penurunan kelas menengah menjadi ambang rentan miskin tidak hanya terjadi di Indonesia. Sebab, kata Jokowi, hampir semua negara mengalami kesulitan yang sama.

“Itu problem terjadi hampir di semua negara karena ekonomi global turun semuanya, ada covid 2-3 tahun lalu mempengaruhi. Semua negara saat ini berada pada kesulitan yang sama,” kata Jokowi ditemui usai acara di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur, pada Jumat, 30 Agustus 2024.

Jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir sebelumnya diungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar. Dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang keluar dari kategori kelas menengah dan turun ke kategori yang lebih rendah.

Amalia menjelaskan, penurunan jumlah kelas menengah ini merupakan salah satu efek jangka panjang atau scarring effect dari pandemi Covid-19. "Di tahun 2021 itu kelas menengah jumlahnya 53,83 juta dengan proporsi 19,82 persen. Dan terakhir di tahun 2024 jumlahnya 47,85 juta dengan proporsi 17,13," kata Amalia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat Rabu, 28 Agustus 2024.

Penurunan ini diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori aspiring middle class atau kelompok yang sedang menuju kelas menengah. Mereka ini adalah kelompok yang berada di antara kelas rentan miskin dan kelas menengah.

Data BPS menunjukkan pada 2024, sebanyak 137,5 juta orang atau 49,22 persen dari total penduduk masuk dalam kategori ini. "Yang 137,5 juta ini sebenarnya bisa kemudian di-upgrade, untuk mudah untuk di-upgrade menjadi kelas menengah," jelas Amalia.

Namun, Amalia memperingatkan banyak dari penduduk kelas menengah saat ini berada di ambang batas bawah kelompok mereka, dengan pengeluaran rata-rata sekitar Rp 2,04 juta per kapita per bulan. "Sehingga ada kerentanan kalau nanti terganggu, dia masuk kembali ke aspiring middle class," katanya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dolfie Othniel Fredric Palit, dalam rapat ini sempat meminta klarifikasi perihal definisi dan kriteria yang digunakan BPS untuk mengklasifikasikan penduduk ke dalam kelompok-kelompok tersebut.

Amalia mengatakan BPS menggunakan kriteria Bank Dunia untuk menentukan kelas menengah, yaitu mereka yang memiliki pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan. Sementara, aspiring middle class memiliki pengeluaran 1,5 hingga 3,5 kali garis kemiskinan.

Data yang dipaparkan Amalia menunjukkan penurunan yang signifikan pada jumlah kelas menengah, yang awalnya 57,33 juta orang (21,45 persen) pada tahun 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang (17,13 persen) pada 2024. Sebaliknya, kelompok aspiring middle class meningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,5 juta orang pada 2024.

Sementara itu, pengeluaran untuk perumahan juga mengalami penurunan dari lebih dari 32 persen menjadi sekitar 28,5 persen. Sebaliknya, ada peningkatan pengeluaran untuk barang dan jasa lainnya, termasuk kebutuhan pesta yang naik dari 0,75 persen menjadi 3,18 persen, serta hiburan yang mulai menebal menjadi 0,38 persen. "Secara umum, prioritas pengeluaran kelas menengah saat ini adalah makanan, perumahan, dan barang jasa lainnya,” kata Amalia.

Mhd Rio Alpin Pulunganberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengemudi taksionlineGojek atau Gocar menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gojek di daerah Petojo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis, 29 Agustus 2024. Tuntutan utama demonstrasi ini adalah pemulihan akun-akun pengemudi yang ditangguhkan.

Ketua Dewan Perwakilan Driver Online (DPO) Loa Samuel menyebut para pengemudi Gocar dituduh oleh Gojek melakukan pemalsuan data dalam pembuatan akun. “Kami melihat ada tindakan semena-mena dari Gojek . Tindakan semena-mena itu artinya sekian driver dari mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2024 itu ditangguhkan sepihak karena tuduhan pemalsuan data,” kata dia depan kantor Gojek Petojo.

Loa menyebut bahwa akun-akun pengemudi Gocar didaftarkan dengan data resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ia menilai bahwa penangguhan akun merupakan tindakan sepihak yang tidak berdasar. Ia juga mempertanyakan kepada Gojek mengenai kejelasan penyebab dari penangguhan akun.

Tuntutan lain adalah diturunkannya pemotongan tarif yang dibebankan kepada pengemudi. Loa mengatakan bahwa saat ini pemotongan tarif jasa pesanan hampir sebesar 35 persen. “Jadi kalau saya boleh bercerita, kalau argo Rp100.000 kita terimai cuma sekitar Rp65.000. “Kalau potongan ini memang saya tidak bisa terlalu banyak ya, karena kan semua harus dapat keuntungan gitu ya. Tapi paling tidak kita minta sesuaikan argo-nya. Pendapatan atau tarif ini yang kita minta disesuaikan,” ucap Loa.

Selain itu, Ia juga menuntut Gojek untuk memberikan kesempatan yang setara dalam perolehan pesanan bagi akun pengemudi reguler dan vendor. Akun kecamatan atau vendor adalah akun yang beroperasi hanya di wilayah kecamatan. Akun-akun reguler kesulitan mendapatkan pesanan ketika masuk wilayah kecamatan. Prioritas perolehan pesanan akan diberikan ke akun vendor.

“Diprioritaskan lebih ke akun vendor ataupun akun camat. Kita minta tidak ada namanya pembatasan order. Kalau bisa disamaratakan. Jangan ada pembedaan antara camat dan reguler. Kita kan sama-sama posisinya,”

Loa mengatakan akan mengadakan aksi demonstrasi dengan massa yang lebih banyak apabila tuntutan pengemudi Gocar tidak dipenuhi. “Dan kita janji kalau aspirasi kita tidak didengar, saya pastikan setiap bulan kita akan buat seperti ini,” ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerima penghargaan tertinggi bidang pangan, yakni Agricola Medal dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Penghargaan itu diserahkan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu di Istana Negara, Jakarta, Jumat, 30 Agustus 2024.

"Hari ini kami mempersembahkan kepada Anda (penghargaan) atas keberhasilan kepemimpinan Anda dalam mentransformasikan sistem pangan Indonesia dan memastikan ketahanan pangan dunia," kata Qu Dongyu.

Qu Dongyu mengatakan apa yang dilakukan Indonesia tidak mudah di tengah tensi geopolitik dunia yang tinggi. Dia juga mengatakan penghargaan tersebut merupakan simbol kolaborasi kuat antara FAO dengan Indonesia.

Penghargaan Agricola Medal merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh FAO kepada individu yang memiliki kontribusi luar biasa dalam bidang pangan dan pertanian. Agricola Medal tersebut disiapkan langsung oleh Kantor Pusat FAO di Roma yang menampilkan ukiran foto Presiden Jokowi dan slogan “Stronger Together for Resilient and Sustainable Agrifood Systems”.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas penghargaan Agricola yang diberikan dari FAO. "Ini sebuah kehormatan bagi saya. Indonesia sangat menyadari pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan, karena pangan menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa diabaikan," katanya.

Jokowi mengatakan negara memiliki kewajiban mewujudkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Kepala Negara menekankan program ketahanan pangan memang menjadi salah satu prioritas pemerintah karena Indonesia menyadari betul pentingnya kedaulatan dan kemandirian pangan, terlebih di tengah berbagai ketidakpastian dunia.

Indonesia, kata Presiden, bersyukur karena sektor pertanian Indonesia saat pandemi COVID-19 tetap tumbuh 1,7 persen dan pada tahun 2023 memberi kontribusi 12,5 persen bagi PDB nasional.

Menurutnya, pencapaian itu semua tidak lepas dari peran serta komponen bangsa dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan.

"Oleh sebab itu, penghargaan Agricola Medal ini juga kita persembahkan untuk seluruh petani, seluruh masyarakat yang telah berkontribusi aktif dalam memperkuat sektor pertanian," ujarnya.

Presiden berharap penghargaan tertinggi bidang pangan dan pertanian tersebut dapat membangkitkan energi Indonesia untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi bagi ketahanan pangan dunia.

"Indonesia berharap FAO terus bisa menjadi jembatan kokoh demi ketahanan pangan bersama," katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan penghargaan ini merupakan yang kedua setelah penghargaan sebelumnya diterima Presiden Ke-2 RI Soeharto pada 10 November 1984.

"Alhamdulillah ini sejarah baru bagi Indonesia, selama 10 tahun menjadi Presiden, empat tahun swasembada pangan sempurna tanpa impor beras medium. Aku tegasin, tanpa impor beras medium, tahun 2017, 2019, 2020, 2021," kata Amran.

Amran menegaskan tentang beras medium. Dalam Perturan Menteri Pertanian no 31 / 2017, mutu beras dibagi menjadi dua yakni premium dan medium. Kedua jenis beras ini dibedakan antara lain dalam hal kemurnian. Beras premium tidak boleh tercampur benda lain, sedangkan beras medium memiliki toleransi 0,05 persen.

Menurut Amran, keberhasilan 4 tahun tanpa impor beras medium ini yang membuat FAO memberikan penghargaan tertinggi bidang pangan kepada Presiden Jokowi.

Indonesia Tahun Ini Impor 4 Juta Ton Beras

Data impor beras Indonesia 2017-2023 (BPS)

Indonesia tahun ini mencadangkan impor beras sebanyak 4,3 juta ton. Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan bahwa realisasi beras impor periode Januari hingga Mei 2024 mencapai 2,2 juta ton.

Rencana impor pada Juni sampai dengan Desember 2024 masih sekitar 2,1 juta ton.

Meski begitu, Sarwo mengatakan bahwa penyerapan produksi dalam negeri menjadi hal utama dalam menyediakan stok pangan nasional.

Sarwo menerangkan, fungsi Bapanas adalah bagaimana memastikan agar 270 juta lebih penduduk Indonesia bisa terpenuhi kebutuhan pangannya.

Dia mengungkapkan bahwa hasil penyusunan neraca pangan khususnya beras didapatkan stok awal 4,1 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri 31,5 juta ton.

"31,5 juta ton ini perkiraan produksi dalam negeri, kalau tidak terkena banjir, kalau tidak terkena kekeringan, kalau tidak terkena hama dan penyakit," katanya, 18 Juli 2024.

Sarwo menyebutkan bahwa total ketersediaan beras hingga Desember 2024 diperkirakan mencapai sekitar 39,8 juta ton.

Dia menuturkan bahwa angka itu bisa tercapai apabila realisasi impor bisa tercapai sekitar 4,3 juta ton yang diakumulasikan dengan beras awal 4,1 juta ton dan produksi dalam negeri yang diperkirakan sebanyak 31,5 juta ton.

TEMPO.CO, Jakarta - Produk susu SGM telah hadir sejak 1954. Selama 70 tahun, SGM Eksplor telah konsisten berkomitmen dalam menutrisi generasi Indonesia. Untuk merayakan HUT ke-70 pada 25 Agustus 2024, SGM Eksplor mengadakan berbagai acara menarik, dengan puncak perayaan di kota Yogyakarta.

PT Sarihusada Generasi Mahardhika (Sarihusada) adalah perusahaan yang memproduksi berbagai produk nutrisi untuk ibu hamil, menyusui, dan anak, dengan fokus pada rasa yang enak, harga terjangkau, dan standar internasional. Sejak beroperasi di Indonesia pada tahun 1954, Sarihusada telah menjadi bagian dari Program Kecukupan Protein Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menjelang pertengahan dekade 1950-an, Pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berinisiatif untuk mengembangkan program khusus guna mendukung kecukupan protein nasional.

Seperti yang dilansir dari repository.umy.ac.id, NV Saridele didirikan sebagai hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF/FAO. Pendirian NV Saridele juga mendapat dukungan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang menyediakan lahan seluas 2 hektar di Muja Muju untuk pembangunan pabrik. Karena pada saat itu belum ada tenaga ahli untuk pembuatan mesin-mesin pabrik, proyek ini melibatkan insinyur Angkatan Udara. NV Saridele kemudian menjadi pelopor dalam pengembangan produk nutrisi kaya protein untuk rakyat Indonesia, dengan kapasitas produksi mencapai 593 ton per tahun.

Produksi perdana NV Saridele menghadapi beberapa kali kegagalan sebelum berhasil. Pada masa itu, mendapatkan nutrisi berkualitas merupakan tantangan besar. NV Saridele menjadi salah satu dari sedikit produk susu lokal yang tersedia.

NV Saridele kemudian berubah menjadi perusahaan milik negara dengan nama PN Sari Husada. Pada 1965, perusahaan ini meluncurkan produk susu bubuk SGM secara besar-besaran, menjadi pelopor dalam pengembangan produk susu anak di Indonesia.

Pada 1968, NV Saridele diambil alih oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kimia Farma, menyusul keluarnya Indonesia dari PBB. Kemudian, pada 1972, NV Saridele berganti nama menjadi PT Sari Husada melalui joint venture antara PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa, sebagai upaya untuk menambah modal perusahaan.

Dikutip dari laman generasimaju.co.id, PT Sari Husada menjadi perusahaan terbuka dan meluncurkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, dengan komposisi kepemilikan dana terdiri dari Tiga Raksa (39,5 persen), Kimia Farma (33,5 persen), dan umum (27 persen). Produk susu SGM-2 diluncurkan untuk mendukung kesuksesan SGM-1, sementara produk Lactamil, yang ditujukan untuk ibu hamil dan menyusui, juga resmi diluncurkan. Selain itu, PT Sari Husada memperkenalkan susu anak dengan merek Vitalac.

Kemudian, mayoritas saham PT Sari Husada dimiliki oleh Tiga Raksa (80 persen). Perusahaan ini beraliansi dengan Nutricia International, BV (Royal Numico), perusahaan spesialis produk nutrisi bayi asal Belanda, dan pabrik ke-2 PT Sari Husada di Prambanan, seluas 15 hektare, resmi beroperasi penuh.

PT Sari Husada mengajukan perubahan status dari perusahaan publik menjadi perusahaan privat untuk lebih fokus dalam pengembangan usahanya. Perusahaan ini secara resmi keluar dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Surabaya (BES), menjadikannya sebagai perusahaan tertutup. Selanjutnya, Danone mengakuisisi Royal Numico, termasuk PT Nutricia Indonesia Sejahtera dan PT Sari Husada, sehingga Danone menjadi pemegang saham mayoritas.

Hingga pada akhirnya, PT Sari Husada mengubah namanya menjadi PT Sarihusada Generasi Mahardhika dan menjadi bagian dari salah satu bisnis Danone di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah berencana segera membatasi pembelian bahan bakar minyak alias BBM subsidi, yakni Pertalite. Hal itu direncanakan akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

Meski sudah beredar kabar mengenai tanggal penerapannya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembatasan Pertalite masih dalam proses sosialisasi. Dalam keterangannya setelah meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Sardjito, Yogyakarta, Jokowi menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada rapat atau keputusan final mengenai pembatasan ini.

"Belum ada keputusan, belum ada rapat," ujar Jokowi.

Ia menambahkan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mengatasi masalah polusi udara, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, serta untuk meningkatkan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu pada Agustus 2023, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan bahwa pembatasan ini juga bertujuan untuk memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyatakan batas minimal oktan number untuk BBM yang dijual di Indonesia adalah 91.

“Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia itu minimal 91,” kata Nicke.

Mekanisme Pembatasan

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mekanisme pembatasan Pertalite akan diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM, sehingga bukan lagi berdasar pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang sedang direvisi.

Pembatasan ini direncanakan untuk dilaksanakan pada 1 Oktober 2024. Ia juga menambahkan bahwa saat ini pemerintah sedang membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Nantinya, peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM," kata Bahlil di Jakarta pada 27 Agustus 2024, dilansir dari Antara.

Kategori Kendaraan dan Penerima BBM Subsidi

Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif menjelaskan bahwa setelah revisi selesai, hanya kendaraan tertentu yang akan diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. Kendaraan yang diutamakan meliputi angkutan umum dan kendaraan yang mengangkut bahan pangan atau bahan pokok.

“Nanti ada kategori kendaraan kelas mana yang boleh pakai solar, pakai pertalite. Umumnya yang dikasih, untuk kendaraan yang mengangkut bahan pangan, bahan pokok, angkutan umum,” kata Arifin di Komplek Kementerian ESDM, Jumat, 8 Maret 2024.

Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan subsidi oleh masyarakat yang mampu dan memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga juga siap melaksanakan pembatasan ini sesuai dengan kebijakan baru. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting, menyatakan, "Prinsipnya, kami sebagai operator siap mendukung apa yang menjadi penugasan dari regulator (pemerintah)."

Di sisi lain, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) telah mengurangi kuota penyaluran Pertalite untuk tahun 2024 sebagai langkah awal dalam pengendalian konsumsi.

Rencana pembatasan Pertalite ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah polusi udara dan menjaga efisiensi anggaran negara. Meskipun detail mekanisme masih dalam proses, langkah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang sesuai rencana.