Program lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila kelima Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI dalam agenda rapat kerja bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) di 2025 untuk PLN sebesar Rp3 triliun.

Alokasi PMN tersebut guna mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik (RDB) 100 persen selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T.

Lebih lanjut, Darmawan mengatakan PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati peta jalan program listrik desa (lisdes) untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100 persen.

Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program lisdes pada 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

"PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrim yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area, dan berada di 3T," ucap Darmawan.

Ia memaparkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, peta jalan lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial, sehingga perencanaan dan eksekusi lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

"Kemudian, telah dilakukan juga komunikasi ke forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM (general manager) bertemu dengan para gubernur, bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan," tuturnya.

Dalam periode 2015-2022, PLN telah memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

Hingga Mei 2024, capaian RDB nasional berada di angka 99,87 persen. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100 persen.

"PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat," kata Darmawan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh," kata Erick di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan bahwa penjualan mobil Suzuki Ignis di pasar Indonesia sudah dihentikan dan perusahaan selanjutnya akan fokus pada pemasaran kendaraan elektrifikasi.

"Iya benar, Ignis sudah di-discontinue dari market Indonesia," kata Direktur Pemasaran4W PT SIS Harold Donnel kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Keputusan untuk menghentikan pemasaran Suzuki Ignis di pasar Indonesia diambil agar perusahaan bisa lebih fokus pada kendaraan elektrifikasi, yang pasarnya dinilai menjanjikan.

"Sesuai dengan rencana korporasi, kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid, serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," kata Harold.

Mobil Suzuki Ignis diluncurkan tahun 2017. Mobil perkotaan rival Daihatsu Sirion dan Honda Brio ini telah bertahan tujuh tahun di pasar otomotif Indonesia.

Kendaraan berukuran 3.700 mm x 1.690 mm x 1.595 mm dengan jarak roda 2.435 mm ini bermesin K12M 4 Cylinder 16 Katup dengan kapasitas 1.197 cc yang mampu menghasilkan tenaga 83 PS pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.200 rpm.

Fitur keselamatan yang disematkan pada mobil ini mencakup Anti -lock Braking System, Electronic Brake-force Distribution, Brake Assist, dual SRS airbag, Side Impact Beam, ISOFIX, dan Immobilizer.

Jakarta, Indonesia, (ANTARA/PRNewswire)- Kondisi pasar yang semakin berkembang, khususnya bagi kendaraan listrik (EV) di Indonesia, AION Indonesia hadir dengan solusi inovatif melalui AION Y Plus yang tidak hanya memberikan standar baru untuk ruang dan fleksibilitas dalam segmennya, tetapi juga menawarkan pengalaman berkendara superior dengan teknologi canggih yang sesuai untuk kebutuhan modernitas pasar di Indonesia.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi kredit sampai dengan Mei 2024 sebesar Rp9,93 triliun atau naik 20,94 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan bahwa peningkatan premi itu sejalan dengan perbaikan penetapan tarif premi asuransi kredit sebagai upaya penguatan dan penyehatan asuransi kredit.

“Terkait dengan penguatan asuransi kredit, OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak Desember 2023,” kata Ogi di Jakarta, Kamis.

Ogi menjelaskan bahwa aturan tersebut intinya memuat hal-hal yang berkaitan dengan upaya perbaikan tata kelola serta proses bisnis penyelenggaraan lini usaha asuransi kredit, salah satunya terkait dengan risk sharing antara bank dan perusahaan asuransi, penurunan biaya akuisisi dan penegasan area pertanggungan yang dapat di-cover oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.

“Dampak dari penguatan tata kelola ini justru diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan risiko yang lebih prudent pada kedua belah pihak sehingga memberikan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan antara perusahaan asuransi dan mitra bank,” kata Ogi.

Secara lebih rinci, beberapa langkah yang dilakukan oleh OJK untuk mendukung penguatan asuransi kredit, termasuk mendorong penyesuaian T/C dan tarif premi sesuai dengan profil risiko yang dipertanggungkan atas dasar kerja sama bisnis yang saling menguntungkan tentunya sesuai dengan koridor yang diatur dalam POJK 20/2023.

Selain itu, OJK mendorong pengembangan sistem informasi host to host sehingga memudahkan rekonsiliasi dan monitoring atas data pertanggungan asuransi kredit serta melakukan evaluasi secara periodik terkait dengan kinerja asuransi kredit dengan meminta perusahaan asuransi menyampaikan kinerja asuransi kredit kepada OJK.

OJK juga memantau dan mendorong perusahaan asuransi segera melakukan penyesuaian produk asuransi kredit sesuai POJK 20/2023. Penyesuaian produk asuransi kredit tersebut, jelas Ogi, selanjutnya dapat diterapkan pada perubahan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit (perbankan, pembiayaan dan fintech P2P).

Ogi menyampaikan, sinergi dan kolaborasi terus dilakukan oleh OJK khususnya dalam kaitannya dengan adanya ketentuan mengenai penerapan risk sharing antara perusahaan asuransi dengan lembaga penyedia kredit.

“Penerapan risk sharing tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan serta stabilitas keuangan secara efektif khususnya bagi industri perasuransian dan perbankan,” ujar Ogi.

Selain itu, OJK juga telah mendorong perusahaan reasuransi agar memiliki database pertanggungan/portofolio yang sama (mirroring) dengan perusahaan asuransi. Hal tersebut, menurut Ogi, agar perusahaan reasuransi dapat melakukan pricing yang lebih optimal serta memiliki pemahaman profil risiko yang sama atas objek asuransi yang ditanggung.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Rupiah berpeluang meneruskan penguatannya hari ini terhadap dolar AS....

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyiapkan langkah efisiensi penerbangan untuk menurunkan harga tiket pesawat, salah satunya terkait evaluasi operasi biaya pesawat.

“Kami menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket, misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” kata Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Kamis.

Luhut menjelaskan bahwa Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar, perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

“Kami juga merumuskan strategi untuk mengurangi nilai CBH tersebut, berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan,” kata dia.

Selain itu, tutur Luhut melanjutkan, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan dan pembatasan (lartas) barang impor tertentu untuk kebutuhan penerbangan.

“Di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan setelah avtur,” ucapnya.

Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, yang berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurut dia, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Hal lain yang tidak kalah penting, lanjut dia, adalah evaluasi peran pendapatan kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan yang seringkali luput dari perhatian.

“Ini bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga Tarif Batas Atas. Pemerintah juga akan mengkaji peluang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas,” kata Luhut.

Ia mengatakan bahwa seluruh langkah efisiensi tersebut akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

“Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya,” kata Luhut.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait dengan keluhan masyarakat terkait harga tiket penerbangan yang tinggi.

Berdasarkan data IATA, kata Luhut, pada 2024 ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019.

“Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil,” ucapnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan bahwa penjualan mobil Suzuki Ignis di pasar Indonesia sudah dihentikan dan selanjutnya perusahaan akan fokus pada pemasaran kendaraan elektrifikasi.

"Iya benar, Ignis sudah di-discontinue dari market Indonesia," kata Direktur Pemasaran4W PT SIS Harold Donnel kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Keputusan untuk menghentikan pemasaran Suzuki Ignis di pasar Indonesia diambil agar perusahaan bisa lebih fokus pada kendaraan elektrifikasi, yang pasarnya dinilai menjanjikan.

"Sesuai dengan rencana korporasi, kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid, serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," kata Harold.

Mobil Suzuki Ignis diluncurkan tahun 2017. Mobil perkotaan rival Daihatsu Sirion dan Honda Brio ini telah bertahan tujuh tahun di pasar otomotif Indonesia.

Kendaraan berukuran 3.700 mm x 1.690 mm x 1.595 mm dengan jarak roda 2.435 mm ini bermesin K12M 4 Cylinder 16 Katup dengan kapasitas 1.197 cc yang mampu menghasilkan tenaga 83 PS pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.200 rpm.

Fitur keselamatan yang disematkan pada mobil ini mencakup Anti -lock Braking System, Electronic Brake-force Distribution, Brake Assist, dual SRS airbag, Side Impact Beam, ISOFIX, dan Immobilizer.

IHSG hari ini (11/7) diprediksi bergerak menguat dalam range 7.250 sampai 7.350

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyatakan bahwa penjualan mobil Suzuki Ignis di pasar Indonesia sudah dihentikan dan perusahaan selanjutnya akan fokus pada pemasaran kendaraan elektrifikasi.

"Iya benar, Ignis sudah di-discontinue dari market Indonesia," kata Direktur Pemasaran4W PT SIS Harold Donnel kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Keputusan untuk menghentikan pemasaran Suzuki Ignis di pasar Indonesia diambil agar perusahaan bisa lebih fokus pada kendaraan elektrifikasi, yang pasarnya dinilai menjanjikan.

"Sesuai dengan rencana korporasi, kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid, serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," kata Harold.

​​​​​​​

Mobil Suzuki Ignis diluncurkan tahun 2017. Mobil perkotaan ​​​​​​​rival Daihatsu Sirion dan Honda Brio ini telah bertahan tujuh tahun di pasar otomotif Indonesia.

Kendaraan berukuran 3.700 mm x 1.690 mm x 1.595 mm dengan jarak roda 2.435 mm ini bermesin K12M 4 Cylinder 16 Katup dengan kapasitas 1.197 cc yang mampu menghasilkan tenaga 83 PS pada 6.000 rpm dan torsi 113 Nm pada 4.200 rpm.

Fitur keselamatan yang disematkan pada mobil ini mencakup Anti -lock Braking System, Electronic Brake-force Distribution, Brake Assist, dual SRS airbag, Side Impact Beam, ISOFIX, dan Immobilizer.

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah berita tema ekonomi mewarnai Rabu (10/7):

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita tema ekonomi mewarnai Rabu (10/7), mulai dari Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebut insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) jadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil hingga sembilan Fraksi Komisi VI DPR RI dukung usulan PMN senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025 oleh Kementerian BUMN.

1. OJK: Asuransi tradisional mendominasi 73,08 persen total premi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi asuransi jiwa yakni sebesar Rp53,72 triliun atau 73,08 persen dari total premi asuransi jiwa yang sebesar Rp73,51 triliun per Mei 2024.

Baca selengkapnya di sini

2. Mendag: Industri baja nasional beri andil bagi pertumbuhan ekonomi RI

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan industri baja nasional memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

3. Menperin sebut insentif PPnBM dorong penjualan mobil domestik

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan.

Baca selengkapnya di sini

4. Kementerian ESDM: Tenaga nuklir masuk rencana ketenagalistrikan 2033

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) masuk ke Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2033.

Baca selengkapnya di sini

5. Sembilan fraksi Komisi VI DPR dukung PMN 2025 senilai Rp44,2 triliun

Sembilan Fraksi Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyatakan sikap dukungan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun di tahun 2025 oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan, BUMN berkomitmen untuk menjadi benteng ekonomi nasional, seusai Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun pada 2025.

"Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat positif," kata Erick seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.

Erick juga mengaku bersyukur karena sembilan Fraksi Komisi VI DPR menyatakan sikap dukungan atas usulan PMN senilai Rp44,24 triliun oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Alhamdulillah tadi Komisi VI sudah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih, di mana Komisi VI melihat PMN ini juga banyak karena penugasan," ujar Erick.

Dia mengatakan, pihaknya mendorong rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang disetujui oleh Komisi VI sehingga bisa mendapat persetujuan penuh oleh DPR sehingga hal-hal yang menjadi catatan bisa lebih transparan dan terbuka.

"Dan kami berharap ini bisa terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan PMN dan juga dukungan untuk RUU BUMN-nya," jelasnya.

Lebih lanjut Erick mengatakan setelah melakukan rapat kerja dengan Komisi VI, bahwa untuk pertama kali PMN yang didorong ke BUMN tidak berdasarkan utang negara karena dividen lebih besar.

"Total dividen sekitar Rp280 triliun, sedangkan PMN Rp212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp68 triliun. Artinya ini hal yang positif, yang sebenarnya ini menjadi sebuah kepastian ke depan untuk penyehatan dan transformasi," kata Erick.

PMN dan nilai besaran yang diusulkan Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni;

1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3
2. PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR
5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun
9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun
10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun
11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah
13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.
14. Perum Damri Rp1 triliun
15. Perumnas Rp1 triliun
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024