Jakarta: Hak veto Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kelima negara ini mempunyai kewenangan untuk membatalkan atau memveto segala keputusan yang bersifat politis dan non-prosedural yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan.

Menurut Pasal 27 Piagam PBB, keputusan Dewan Keamanan mengenai semua permasalahan penting, termasuk pemecahan masalah damai, penerimaan anggota baru, dan pengusulan perubahan Piagam PBB, memerlukan persetujuan dari sembilan anggota Dewan Keamanan, termasuk suara setuju dari semua anggota tetap.

Dengan demikian, hak veto memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada kelima negara yang memilikinya. Mereka dapat menggunakan hak ini untuk melindungi kepentingan nasional mereka atau sekutu mereka, serta untuk memblokir keputusan yang tidak mereka setujui.
Lima negara yang memiliki hak veto di DK PBB adalah:

1. Amerika Serikat.
2. Tiongkok.
3. Rusia.
4. Prancis.
5. Inggris.

Sejarah Hak Veto PBB

Hak veto diciptakan pada saat pembentukan PBB setelah Perang Dunia II. Tujuannya adalah untuk mencegah dominasi suatu negara atau kelompok negara atas yang lain. Lima negara yang diberi hak veto adalah negara-negara yang dianggap sebagai kekuatan besar saat itu, dan mereka memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Selama Perang Dingin, hak veto berfungsi sebagai alat untuk mencegah ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet berkembang menjadi konflik berskala penuh. Namun, hak veto juga telah dikritik karena memungkinkan negara-negara besar menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri atau sekutu mereka dari konsekuensi tindakan mereka.

Bagaimana Hak Veto Digunakan

Hak veto dapat digunakan pada setiap resolusi, terlepas dari pentingnya atau dukungan yang diterimanya. Negara dengan hak veto dapat menggunakannya untuk mencegah disahkannya resolusi yang dianggap merugikan kepentingan nasionalnya. Misalnya, pada 2022, Rusia menggunakan hak veto untuk memblokir resolusi DK PBB yang mengutuk invasinya ke Ukraina.

Kritik terhadap Hak Veto PBB

Para pengkritik hak veto berpendapat bahwa hal ini tidak demokratis dan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada segelintir negara. Mereka berargumen bahwa kewenangan seperti itu dapat digunakan untuk memblokir tindakan yang didukung oleh mayoritas negara anggota PBB, termasuk tindakan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia atau mencegah agresi.

Misalnya, Tiongkok telah dituduh menggunakan hak veto untuk melindungi dirinya sendiri dari kritik mengenai catatan hak asasi manusianya. Rusia juga dituduh menggunakan hak veto untuk melindungi rezim Assad di Suriah dari sanksi yang lebih keras.

Reformasi Hak Veto PBB

Ada seruan untuk mereformasi hak veto PBB guna menjadikannya lebih demokratis dan akuntabel. Beberapa proposal reformasi mencakup:

-Menghapus hak veto untuk semua anggota tetap.
-Membatasi penggunaan hak veto untuk masalah-masalah tertentu.
-Mensyaratkan dukungan dari mayoritas anggota tetap atau semua anggota Dewan Keamanan untuk sebuah veto.

Reformasi seperti ini akan membutuhkan amandemen Piagam PBB, yang memerlukan persetujuan dari semua anggota tetap Dewan Keamanan. Namun, ada kemungkinan kecil bahwa kelima negara yang memiliki hak veto akan menyetujui perubahan apa pun yang dapat melemahkan pengaruh mereka.

Hak veto merupakan aspek penting dari struktur PBB, memberikan kekuatan yang besar kepada lima negara yang memegangnya. Hak ini telah menjadi sumber kontroversi, tetapi tetap menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa kepentingan negara-negara besar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan PBB.

(FJR)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka langsung ditahan usai status hukum itu dipaparkan.

“Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Alex menjelaskan tiga tersangka itu yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.
Kasus ini bermula ketika PT PLT (Persero) pusat menyetujui pengadaan retrofit sootblowing sistem PLTU Buktim Asam pada 2019 sebesar Rp52 miliar. Budi kemudian menunjuk Nehemia sebagai calon pelaksana proyek tersebut usai melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak.

Nehemia kemudian mengirimkan spesifikasi teknis sootblower type blower F149 dengan harga penawaran Rp52 miliar kepada Budi dan beberapa jajaran Enjiniring PT PLN UIK SBS. Dokumen itu langsung diminta ditindaklanjuti oleh Budi.

“Terdapat kesepakatan antara NI (Nehemia Indrajaya) dan BWA (Budi Widi Asmoro) bahwa terdapat pengerjaan pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam akan dibuat penambahan harga sekitar Rp25 miliar dari penawaran awal Rp52 miliar,” ujar Alex.

Baca juga: Ini Alasan Kejagung Tak Kunjung Tahan Bos Sriwijaya Air Hendry Lie

Penambahan itu disepakati dan dimanipulasi. KPK mengendus adanya permainan pemunduran tanggal dokumen terkait perkara ini.

“Disetujui perubahan atau penambahan anggaran pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam menjadi Rp75 miliar,” ucap Alex.

KPK menyebut modus korupsi dalam kasus ini yakni mark up harga. Permainan kotor itu dipastikan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Dalam kasus ini, Budi diyakini mengantongi Rp750 juta, tapi, sudah mengembalikan Rp6 miliar ke rekening penampungan KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi.

Sejumlah pejabat pelaksana proyek itu juga disebut menerima uang terkait perkara. Nominalnya mulai dari Rp5 juta sampai Rp100 juta.

“Saat ini auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut,” kata Alex.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(AGA)

Palu: Koalisi tiga partai PBB, PKS, dan Partai Demokrat resmi mengusung pasangan Anwar Hafid dan pasangannya Reny Lamadjodo di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Tengah 2024. Anwar Hafid pun berkomitmen mewujudkan perubahan bagi masyarakat Sulteng.

"Alhamdulillah hari ini saya bersama Ibu dr Reny Lamadjido dan partai pengusung PBB, PKS, serta Partai Demokrat, bersama seluruh relawan mendeklarasikan pasangan Anwar Hafid-Reny Lamadjido. Insyaallah, kami telah memenuhi syarat minimal untuk mencalonkan diri," ujar Anwar Hafid di Palu, Senin, 8 Juli 2024.

Anwar Hafid menyadari banyak permasalahan mendesak di Sulteng yang perlu dibenahi. Setidaknya, ada empat aspek kebutuhan masyarakat Sulteng yang perlu diperjuangkan.
"Saya melihat beberapa hal yang mendesak. Infrastruktur masih sangat minim, harga sembako tinggi, dan pelayanan kesehatan serta pendidikan belum optimal," tegas Anwar.

Selain itu, Anwar Hafid juga menyoroti masalah lapangan kerja yang menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat Sulteng. Kurangnya lapangan kerja yang memadai menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Lapangan kerja menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan. Kita harus menciptakan peluang kerja agar masyarakat Sulteng bisa hidup lebih sejahtera," tambahnya.

Anwar Hafid yakin dengan kolaborasi bersama masyarakat, berbagai permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Anwar juga percaya melalui inovasi dan solusi yang tepat, Sulteng akan mampu meraih kemajuan yang signifikan.

Ia mengapresiasi dukungan ketiga partai. Anwar berterima kasih kepada partai-partai yang mempercayakan amanat kepadanya sehingga bisa maju di Pilgub Sulteng 2024. Dengan dukungan tiga partai pengusung, Demokrat, PKS, dan PBB, pasangan Anwar Hafid-Reny Lamadjido telah memenuhi syarat untuk maju dalam Pilgub Sulteng. Demokrat memberikan 8 kursi, PBB 1 kursi, dan PKS 5 kursi, sehingga totalnya menjadi 14 kursi.





(WHS)

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta masyarakat tak hanya mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengajak masyarakat untuk terlibat dalam seleksi calon pimpinan (capim) KPK.

"Jangan hanya berteriak-teriak saja, ya daftar saja yang menjadi (calon pimpinan KPK) jadi jangan hanya usul, jangan hanya protes," ujar Wapres usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres menilai dengan menjadi pimpinan KPK dapat mengimplementasikan kritik yang selama ini dilontarkan kepada lembaga antirasuah. Sehingga ke depan KPK dapat lebih baik.

Baca juga: Pendaftaran Calon Pimpinan Baru Sepi Peminat, Ini Respons KPK

"Jangan sampai dia justru daftar tidak mau hanya berteriak-teriak saja. Nah ini padahal (panitia seleksi) KPK membuka (kesempatan)," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK Arief Satria mengatakan sudah empat yang mendaftar capim KPK. Lalu, empat lainnya mendaftar untuk Dewas KPK.

Pendaftaran capim KPK dan Dewas telah dibuka sejak 26 Juni 2024. Pendaftaram ditutup pada 15 Juli 2024.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan identitas tiga tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Mereka langsung ditahan usai status hukum itu dipaparkan.

“Para tersangka selanjutnya dilakukan penahanan untuk jangka waktu 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Alex menjelaskan tiga tersangka itu yakni General Manager PT PLN (Persero) UIK SBS Bambang Anggono, Manajer Enjiniring PLN (Persero) UIK SBS Budi Wibi Asmoro, dan Direktur PT Truba Engineering Indonesia Nehemia Indrajaya.

Kasus ini bermula ketika PT PLT (Persero) pusat menyetujui pengadaan retrofit sootblowing sistem PLTU Buktim Asam pada 2019 sebesar Rp52 miliar. Budi kemudian menunjuk Nehemia sebagai calon pelaksana proyek tersebut usai melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak.

Nehemia kemudian mengirimkan spesifikasi teknis sootblower type blower F149 dengan harga penawaran Rp52 miliar kepada Budi dan beberapa jajaran Enjiniring PT PLN UIK SBS. Dokumen itu langsung diminta ditindaklanjuti oleh Budi.

“Terdapat kesepakatan antara NI (Nehemia Indrajaya) dan BWA (Budi Widi Asmoro) bahwa terdapat pengerjaan pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam akan dibuat penambahan harga sekitar Rp25 miliar dari penawaran awal Rp52 miliar,” ujar Alex.

Penambahan itu disepakati dan dimanipulasi. KPK mengendus adanya permainan pemunduran tanggal dokumen terkait perkara ini.

“Disetujui perubahan atau penambahan anggaran pekerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam menjadi Rp75 miliar,” ucap Alex.

KPK menyebut modus korupsi dalam kasus ini yakni mark up harga. Permainan kotor itu dipastikan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Negara ditaksir merugi Rp25 miliar atas permainan kotor itu. Dalam kasus ini, Budi diyakini mengantongi Rp750 juta, tapi, sudah mengembalikan Rp6 miliar ke rekening penampungan KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi.

Sejumlah pejabat pelaksana proyek itu juga disebut menerima uang terkait perkara. Nominalnya mulai dari Rp5 juta sampai Rp100 juta.

“Saat ini auditor sedang merampungkan proses perhitungan final besaran kerugian negara dari perkara tersebut,” kata Alex.

Atas kelakuannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

(CDE)

Belitung: Indonesia Audit Watch (IAW) menyampaikan temuan dugaan manipulasi solar subsidi yang dijual ke industri di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus, menyampaikan hal tersebut menyusul adanya rotasi di Pejabat Utama hingga Kapolres di lingkungan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

"Penyalahgunaan solar subsidi yang dijual ke industri di Belitung masih marak dan distribusinya tidak tepat sasaran," kata Iskandar Sitorus saat dihubungi, Selasa, 9 Juli 2024.
Sitorus menjelaskan dalam temuannya, manipulasi solar subsidi diduga dilakukan oleh salah satu PT di kawasan Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. "Mereka bermain melalui SPBU, membeli secara massal solar subsidi yang harusnya diperuntukkan buat masyarakat," jelasnya.
Menurut Sitorus solar subsidi tersebut diduga ditimbun untuk selanjutnya dijual ke industri-industri di Belitung. "Jadi konsumennya sektor industri yang seharusnya tidak berhak atas Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi," ungkap Sitorus.

Dia meminta aparat penegak hukum setempat tidak terlibat dalam dugaan tersebut. "Pejabat Utama atau Kapolres-kapolres ya jangan mau diajak main dengan pelaku kejahatan ini. Sebab perputaran uang di solar subsidi ilegal ini nggak main-main lho," ujarnya.

Sebelumnya Polda Bangka Belitung mengungkap kasus penyalahgunaan BBM subsidi di Kabupaten Belitung beberapa Waktu lalu. Tim Subdit IV menangkap 6 pelaku dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah di Jalan Padat Karya Dalam Desa Air Merbau Kecamatan Tanjung Pandan, Belitung.

"Nah di sekitaran kawasan itu juga sampai sekarang diduga masih ada penimbunan solar subsidi, gudang penimbunan ya di sana," ujar Sitorus.

(DEN)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi membuka pendaftaran Beasiswa Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) Batch VIII Tahun 2024. PMDSU merupakan program beasiswa bagi sarjana unggul untuk melakukan percepatan pendidikan menjadi lulusan doktor pada usia muda.

Indikator utama pencapaian mahasiswa PMDSU adalah lulus studi tepat waktu dan menghasikan minimal dua publikasi hasil riset di jurnal internasional bereputasi sebagal first author selama menjalankan studi Program Beasiswa PMDSU.

Rentang waktu studi Program Beasiswa PMDSU untuk menempuh program pendidikan Magister dan Doktor selama 48 bulan atau 4 tahun. Buat kalian yang tertarik menjadi doktor muda, berikut persyaratan, mekanisme seleksi, jadwal, dan komponen pembiayaannya dikutip dari Paduan Beasiswa PMDSU Batch VIII 2024:

Persyaratan

1. Sarjana unggul yang lulus tepat waktu tahun 2023 dan 2024
2. Telah memiliki gelar Sarjana
3. Memulai perkuliahan pada semester gasal 2024/2025 dan bukan mahasiswa ongoing Pascasarjana
4. Persyaratan IPK pelamar sebagai berikut: Akreditasi PT Asal Pelamar A atau Unggul, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A atau Unggul, maka IPK ≥ 3,25; Akreditasi PT Asal Pelamar B atau Baik Sekali, Akreditasi Prodi Asal Pelamar A atau Unggul, maka IPK ≥ 3,5; Akreditasi PT Asal Pelamar A atau Unggul, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B atau Baik Sekali, maka IPK ≥ 3,5; Akreditasi PT Asal Pelamar B atau Baik Sekali, Akreditasi Prodi Asal Pelamar B atau Baik Sekali, maka IPK ≥ 3,75; Akreditasi PT dan Prodi Asal Pelamar selain di atas, maka IPK ≥ 3,8
5. Usia tidak lebih dari 24 tahun untuk lulusan nonprofesi dan 27 tahun untuk lulusan profesi per tanggal 31 Desember 2024
6. Memperoleh rekomendasi dari dosen pembimbing S1
7. Warga negara Indonesia
8. Tidak sedang menerima beasiswa lainnya
9. Sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, psikotropika, dan obat terlarang (narkoba)
10. Bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama jangka waktu 4 tahun dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai
11. Pelamar PMDSU hanya diperbolehkan mendaftar kepada satu perguruan tinggi penyelenggaran PMDSU dan satu promotor

Mekanisme seleksi

1. Proses pelamaran harus dilakukan secara online, yaitu melalui laman https://pmdsu.kemdikbud.go.id/v2. Calon mahasiswa melampirkan persyaratan antara lain:

1. Salinan ijazah dan transkrip nilai Sl
2. Salinan ijazah dan transkrip program spesialis (jika sudah menempuh program profesi atau internship)
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
4. Surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Pemerintah
5. Surat pernyataan kesediaan untuk memenuhi semua persyaratan untuk mengikuti program PMDSU (lampiran i), meliputi: sanggup menyelesaikan program PMDSU dalam waktu empat tahun secara penuh; dan tidak menerima beasiswa dari sumber lainnya
6. Surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1

2. Direktorat Sumber Daya memverifikasi dan melakukan seleksi administarsi terhadap dokumen persyaratan
3. Direktorat Sumber Daya menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada perguruan tinggi penyelenggara melalui Sistem Informasi PMDSU
4. Perguruan Tinggi menyampaikan kandidat calon penerima Beasiswa PMDSU yang lolos seleksi akademik di perguruan tinggi dan diusulkan oleh promotor
5. Direktorat Sumber Daya menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi penerima beasiswa PMDSU

Jadwal

1. Perdaftaran: Juli 2024
2. Seleksi Administrasi: Juli-Agustus 2024
3. Seleksi Akademik: Menyesuaikan kebijakan PT Penyelenggara
4. Pengumuman Seleksi: September 2024
5. Peryaluran Beasiswa: September 2024

Komponen bantuan beasiswa

1. Biaya hidup, biaya buku, dan biaya peneltian

Sesuai standar yang ditetapkan Direktorat Sumber Daya

2. Biaya pendidikan

SPP/UKT sesuai ketetapan Perguruan Tinggi (PT) Penyelenggara PMDSU

3. Riset di kelompok peneliti/promotor

Hibah Penelitian PMDSU yang ditetapkan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRTPM) maksimal Rp60 juta/mahasiswa/tahun selama 3 tahun mulai tahun kedua.

4. Outsourcing fasilitas riset luar negeri (untuk mahasiswa)

Biaya Program Peningkatan Kualitas Publikasi Internasional (PKPI) PMDSU sesuai ketentuan yang berlaku. PKPI PMDSU bersifat kompetitif untuk mahasiswa PMDSU.

5. Perluasan jejaring riset internasional (untuk promotor/ko-promotor)

Biaya Peningkatan Kerjasama Promotor (PKP) PMDSU sesuai ketentuan yang berlaku. PKP PMDSU bersifat kompetitif untuk promotor/ko-promotor PMDSU.

Buat kalian yang tertarik dan memenuhi syarat, pendaftaran dibuka hingga 19 Juli 2024. Yuk buruan daftar.

Baca juga: Sandang 4 Gelar Akademik di Usia 25 Tahun, Ini Profil Wiwit Nurhidayah

(REN)

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menggangap Polisi Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) tidak teliti dalam mengusut kasus kasus kematian Vina Cirebon. Sebab, penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bandung melalui praperadilan.

"Jadi kalau-kalau menangkap betul-betul buktinya cukup," ujar Wapres Ma'ruf usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, Selasa, 9 Juli 2024.

Wapres berharap tidak ada lagi kejadian serupa. Ia mengingatkan kasus ini harus dilanjutkan selama tiga tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) belum ditemukan.
"Kalau ternyata yang Pegi itu bukan orangnya yang dicari ini dilanjutkan saja," jelasnya.

Sebelumnya, Pegi Setiawan dinyatakan bebas oleh berdasarkan putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Hakim mengabulkan permohonan gugatan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Baca juga: Wapres: Panjang Tol Indonesia Saat Ini Capai 2.893 Km

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah. Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(AGA)

Jakarta: Sejumlah sekolah telah memulai hari pertama sekolahnya dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran baru 2023/2024. Hal ini tentu saja membuat orang tua harus juga mulai menyiapkan anak untuk menghadapi masa-masa penting dalam perjalanan sekolahnya tersebut.

Berdasarkan Kalender Akademik tahun ajaran 2024/2024, hari pertama masuk sekolah di Jakarta dimulai pada Senin, 8 Juli 2024. Sedangkan untuk MPLS akan berlangsung mulia 8 Juli sampai 10 Juli 2024.

Hari pertama masuk sekolah merupakan momen penting bagi anak-anak. Hal ini tidak hanya menandai dimulainya babak baru dalam hidup mereka, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang mendebarkan dan sedikit menakutkan.
Sebagai orang tua, kita memainkan peran penting dalam membantu anak-anak kita mempersiapkan dan menghadapi hari besar ini. Coba lakukan beberapa hal ini untuk mempersiapkan buah hati kita yang akan memasuki hari pertama sekolah dan MPLS-nya.

Tips mempersiapkan anak di hari pertama sekolah dan MPLS

1. Tunjukkan Sekolah Itu Seperti Apa

Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan anak menghadapi hari pertama sekolah adalah dengan menunjukkan kepada mereka seperti apa sekolah itu nantinya. Bawa mereka mengunjungi sekolah dan biarkan mereka bertemu dengan guru dan teman sekelasnya. Hal ini akan membantu mereka merasa lebih nyaman dan mengurangi kecemasan mereka.

2. Persiapkan Bekal Anak dengan Baik

Pada hari pertama sekolah, pastikan anak-anak memiliki bekal makanan yang cukup dan sehat. Bekal yang sehat akan memberi mereka energi yang dibutuhkan untuk melewati hari yang panjang.

3. Antar Anak Saat Hari Pertama

Jika memungkinkan, antarkan anak ke sekolah pada hari pertama. Hal ini menunjukkan kepada mereka bahwa Sobat Medcom sebagai orang tua mendukung dan peduli dengan mereka. Selain itu, ini juga memberi kesempatan orang tua untuk bertemu dengan guru untuk membicarakan ekspektasi dalam proses dan hasil pendidikan yang diharapkan.

4. Beri Apresiasi dan Dukungan

Jika anak-anak berhasil menghadapi hari pertama dengan baik, berikan pujian dan apresiasi. Hal ini akan membantu memotivasi mereka untuk terus berusaha keras.

Jika anak Sobat Medcom merasa cemas atau gugup tentang hari pertama sekolah, yakinkan mereka bahwa itu adalah hal yang normal. Katakan pada mereka bahwa Anda yakin mereka akan berhasil dan Anda selalu siap mendukung mereka.

5. Buat jadwal pelajaran

Membuat jadwal pelajaran bersama akan membantu anak terbiasa dengan rutinitas sekolah dan merasa lebih terkendali. Terlebih jika anak merupakan siswa baru di jenjang sekolah dasar, yang mana membutuhkan usaha lebih untuk menyesuaikan diri dari jenjang pendidikannya di Taman Kanak-kanak.

6. Siapkan mental dan fisik

Pastikan anak cukup tidur dan makan dengan baik sebelum hari pertama sekolah.

7. Bawa alat pendukung pembelajaran.

Ini termasuk buku teks, buku catatan, pensil, dan penghapus.

8. Beri semangat pada anak

Katakan pada mereka bahwa sebagai orang tua, Sobat Medcom bangga pada mereka dan yakin mereka akan berhasil.

Dengan persiapan dan dukungan yang tepat, anak-anak dapat menghadapi hari pertama masuk sekolah dengan percaya diri dan semangat. Hari pertama sekolah merupakan awal dari perjalanan panjang mereka dalam dunia pendidikan.

Dengan membantu mereka mempersiapkan diri, orang tua dapat memastikan mereka memiliki dasar yang kuat untuk sukses di masa depan.

Baca juga: Kapan Masuk Sekolah dan MPLS Tahun Ajaran 2024/2024 di Jakarta? Cek Jadwalnya di Sini

(CEU)

Jakarta: Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P3GN) Bareskrim Polri membongkar tujuh kasus narkoba menonjol dari Mei-Juli 2024. Beberapa kasus di antaranya merupakan jaringan bandar besar Fredy Pratama.

"Perlu kami sampaikan, di antara 26.048 laporan polisi yang kami tangani, ada tujuh kasus menonjol yang berhasil kami ungkap selama periode 4 Mei sampai dengan 8 Juli 2024," kata Kasatgas P3GN Polri Irjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Juli 2024.

Dia memerinci kasus pertama ialah pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 40 kilogram oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Kepulauan Riau. Kemudian pengungkapan kasus sabu seberat 155 kg, ekstasi sebanyak 3.300 butir, ganja beserat 100 gram, 1.215.000 butir prothrombin complex concentrate (PCC) dan 1.024.000 butir obat keras yang diungkap oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Metro Jaya.
"Untuk kasus yang ketiga itu pengungkapan oleh Satgas dari Polda Jatim dengan barang bukti berupa sabu seberat 80 kg," ujar Asep.

Kasus keempat yang menonjol ialah pengungkapan kasus narkotika jenis sabu seberat 62 kg, ekstasi sebanyak 107.668 butir, dan tembakau sintetis seberat 1,2 ton. Termasuk pengungkapan laboratorium gelap narkoba di Bali, Medan dan Malang oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Dittipidnarkoba Bareskrim Polri.

Baca juga: 38.194 Tersangka Narkoba Ditangkap dalam 10 Bulan

Kasus kelima ialah pengungkapan kasus narkotika jenis sabu dengan total 180 kilogram oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Aceh. Keenam, pengungkapan kasus narkotika sabu seberat 24 kg dan ekstasi sebanyak 33.938 butir oleh Satgas Penanggulangan Narkoba Polda Riau.

"Terakhir, yaitu pengungkapan oleh Satgas dari Polda Sulteng dengan sabu seberat 15 kilogram," ungkap Wakabareskrim Polri itu.

Asep mengatakan total ada 38.194 tersangka narkoba ditangkap sepanjang 21 September 2023-9 Juli 2024. Yakni, sejak Satgas dibentuk hingga saat ini.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa menambahkan beberapa kasus yang diungkap ini merupakan jaringan bandar besar Fredy Pratama. Seperti pengungkapan kasus di Polda Aceh, Sunter, Riau, dan Bali.

"Pokoknya ini semua adalah masih di bawah jaringan Fredy Pratama kalau Bali past, Sunter terus Aceh, Riau," tambah Mukti.

Mukti memastikan Polri rutin setiap bulan melakukan kegiatan gabungan. Hal ini disebut sebagai wujud bahwa Korps Bhayangkara tidak main-main dengan kejahatan narkoba.

"Kita pacu terus untuk operasi. Tapi yang namanya narkoba semakin kita operasi semakin banyak. Makanya saya sudah punya kebijakan untuk bandar dan untuk kurir kita TPPU untuk dimiskinkan, tapi untuk yang namanya pengguna wajib kita rehab karena itu adalah orang sakit," ujar Mukti.

(AGA)

Kulon Progo: Proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Kulon Progo, Darah Istimewa Yogyakarta (DIY), mencapai 72 persen. Data itu diperkirakan akan bertambah dan bisa selesai sebelum batas waktu maksimal pada 24 Juli 2024.

"Total pemilih tercoklit di 735 TPS ada 72,23 persen. Rinciannya ada 251.664 pemilih tercoklit, 348.412 data belum turun, dan 96.748 belum tercoklit," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Hidayatut Thoyyibah, saat dihubungi, Selasa, 9 Juli 2024.
Rincian hasil sementara coklit Pantarlih di Kulon Progo yakni Kecamatan Temon (75,65 persen); Kecamatan Wates (69,63 persen); Kecamatan Panjatan (70,32 persen); Kecamatan Galur (67,41 persen); Kecamatan Lendah (69,13 persen); Kecamatan Sentolo (63,58 persen); Kecamatan Kokap (75,61 persen).

Kemudian Kecamatan Girimulyo (78,09 persen); Kecamatan Nanggulan (84,86 persen); Kecamatan Samigaluh (77,18 persen); dan Kecamatan Kalibawang (73,90 persen).
"Kami rencananya bisa menyelesaikan coklit pekan ketiga bulan ini," jelasnya.

Menurut Hidayatut ada sejumlah hal yang ditemui dalam proses pelaksanaan coklit. Salah satunya kendala akses jaringan internet yang tidak ada di titik-titik tertentu.

"Ini karena ada daerah yang sulit jangkauannya. Terkait sinyal, karena harus memasukkan aplikasi coklit, apakah pemilih memenuhi syarat atau tidak," ungkapnya.

Ia menambahkan Pantarlih harus mendatangi lokasi-lokasi tempat tinggal pemilih. Artinya, kata dia, satu per satu KK harus diverifikasi. "Selain itu ada juga kendala pantarlih sakit, ini kemarin segera diatasi supaya segera sehat," ujarnya.

(DEN)

Jakarta: Dua profesor dari Stanford University, Amerika Serikat, Prof Jim Leape dan Prof David Cohen, memberikan kuliah umum di IPB University. Kuliah umum bertajuk ‘Blue Food Assessment and Policy Transformation in Indonesia: Insights from Global Perspective’.

Blue food merujuk pada hasil pangan yang berasal dari perairan, baik air tawar maupun laut. Jim menyebut Blue Food adalah jalan pintas menuju keberlanjutan pangan.

"Hal ini dikarenakan banyaknya spesies di perairan yang bisa dijadikan pangan,” kata Jim yang merupakan ahli di bidang Blue Food Assessment dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan IPB, Selasa, 9 Juli 2024.
Selain sektor perikanan, ada sektor lain seperti udang, cumi, dan lainnya yang bisa menjadi alternatif bahan pangan. Ia juga menyoroti pencemaran perairan yang banyak terjadi hari ini.

Sebab, kondisi tersebut bisa menjadi sesuatu serius yang bisa memengaruhi manusia. Bahkan, menurutnya kepunahan spesies mungkin dihadapi akibat pencemaran.

“Blue food yang tercemar adalah salah satu masalah yang dihadapi baru-baru ini. Pencemaran perairan menjadi ‘pekerjaan rumah’ bagi setiap orang. Kesadaran pribadi tentu dibutuhkan agar pencemaran tidak semakin parah. Dampaknya akan berpengaruh terhadap kesehatan manusia yang mengonsumsinya,” papar dia.

Selanjutnya, Prof David menjelaskan pentingnya peran manusia dalam mengelola ‘pangan biru’. Menurut dia, keberlanjutan akan berpengaruh pada ekonomi di masa depan. Hal inilah yang akan menyadarkan bahwa pangan biru ini akan semakin penting di masa depan.

“Blue food bisa menjadi jawaban bahwa pangan tidak hanya bergantung pada hasil yang ada di daratan. Selain itu, pangan biru bisa membuka banyak lapangan pekerjaan baru yang tentunya berpengaruh pada ekonomi masyarakat pesisir,” ujar ahli di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM) itu.

Baca juga: Pakar IPB Ingatkan Pentingnya Fungsi Keluarga Cegah Stunting

(REN)