Jakarta: Belum lama ini Ayu Ting Ting mengungkapkan kegagalan nikahnya dengan Lettu Muhammad Fardhana lantaran perbedaan. Menariknya, Ayu bersikap tegar saat menceritakan soal pembatalan nikahnya. Bahkan, ia terlihat santai dan tetap tertawa tanpa mengeluarkan air mata.

"Jangan dong (jangan ada air mata) ini sudah jalan terbaik,” ucap Ayu kepada awak media di Jakarta Selatan.

Ayu mengaku memang ini sudah jalan terbaik untuk kehidupannya dan ia percaya ke depannya akan ada hal baik yang menghampirinya.
"Karena ini pasti sudah jalannya Allah, jadi saya percaya Allah sudah punya rencana buat saya yang lebih baik untuk saya," tambahnya.

baca juga: Ayu Ting Ting Ingin Kembalikan Seserahan Setelah Putus, tetapi Ini yang Terjadi

Ibu anak satu ini juga menegaskan masih menjalin hubungan baik dengan mantan calon mertuanya, Dharsyi Akib. Sebaliknya keluarga Lettu Fardhana juga mengaku akan tetap berhubungan baik dengan keluarga Ayu karena memang jodoh sudah di tangan Tuhan.

“Karena sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Sampai saat ini saya masih sangat menghargai beliau,” ungkap Ayu.

Selain itu, Ayu mengaku bersyukur karena dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang baik sehingga itu membantunya untuk bisa terus merasa senang.

"Alhamdulillah, gak cuma temen aja, tim saya semuanya bersyukur dan beruntung punya orang-orang yang baik, orang-orang yang care, selalu berikan semangat. Semuanya merangkul, bersyukur, happy," ungkap Ayu.

Diketahui, setelah 5 tahun menyandang status Janda akhirnya Ayu menemukan sosok pria yang didambakannya yakni Adit Jayusman. Hubungan mereka pun hampir sampai ke pelaminan, tetapi di awal bulan Februari 2021 pernikahan dikabarkan batal.

Maka dari itu, ini adalah kedua kalinya Ayu batal menikah. Ayu pun sempat menegaskan bahwa ia dalam menjalin hubungan sudah tidak ingin main-main lagi.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Jakarta: Pengamat dan praktisi pendidikan, Indra Charismiadji, mengkritisi metode orang tua di Indonesia yang cenderung mendidik anak dengan metode outsourcing. Padahal, kata, dia mestinya rumah menjadi pendidikan pertama dan utama.

Dia mengatakan rumah-rumah orang tua Indoensia tidak pernah jadi pusat pendidikan. Sebab, orang tua juga bingung cara mendidik anak sendiri.

"Padahal, pendidikan di rumah adalah yang pertama dan utama, tapi enggak pernah ada program bagaimana caranya membantu para orang tua mendidik anaknya di rumah. Orang tua Indonesia itu outsourcing," kata Indra dalam Simposium Perempuan Pra-Kongres III DPP Partai Nasdem 'Terobosan Mengatasi Ketimpangan Gender di Bidang Pendidikan di Indonesia', Jumat, 5 Juli 2024.
Dia menyebut orang tua di kampung ingin anak-anaknya cepat masuk pondok pesantren. Indra mengatakan bukan berarti pondok pesantren tidak baik, hanya saja mestinya ditangani sendiri dulu baru ikut pesantren.

Sementara itu, orang tua di kota mendorong anaknya ikut bimbingan belajar (bimbel) yang bisa menghabiskan waktu sampai malam. Indra mengatakan orang tua tak perlu mengajarkan hal-hal rumit kepada anaknya, tetapi soal pendidikan karakter.

"Di rumah mengajarkan budi pekerti, bagaiamana etika termasuk masalah pelecehan seksual mulai pendidikan di rumah, enggak bisa di outsource," kata Indra.

Indra mafhum tidak semua orang tua tahu cara memulai mengajari anak-anaknya soal itu. Pemerintah juga tidak memberikan program khusus.

Dia mengatakan ini merupakan kesalahan fundamental dalam pendidikan di Indonesia. Padahal, Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara pernah menyampaikan fundamental pendidikan itu, keluarga, pergerakan pemuda/pemudi, perguruan.

Tetapi yang terjadi pemerintah lebih fokus pada persekolah dan guru. Indra menegaskan pemerintah perlu memulai program-program yang mengembangkan pendidikan dari rumah.

"Orang tua tahu enggak mulainya dari mana, ada enggak kegiatan pemerintah untuk membimbing itu? Kan enggak ada, itu yang harus diubah," ujar Indra.

Baca juga: Pendidikan Bisa Jadi Jalan Mengatasi Ketimpangan Gender

(REN)

Jakarta: Hasil inovasi Tim peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) tentang riset pembuatan ring jantung atau stent jantung bernama Inastent siap masuk tahapan uji klinis. Nama Inastent diambil sebagai bentuk apresiasi dari hasil inovasi peneliti dari karya anak bangsa.

Riset stent jantung yang dimulai sejak 2013 ini sudah mendapatkan paten terkait desain dan bahan prototipe ring jantung. Melibatkan 40 peneliti dari dosen hingga mahasiswa, produk inovasi di bidang kesehatan ini tengah diuji coba untuk dipasangkan pada hewan yang lebih besar dari sebelumnya sudah diuji untuk dipasangkan pada hewan lebih kecil.

Apabila berhasil dan tidak menemui banyak kendala, produk ini akan diuji pada manusia atau pasien yang mengalami riwayat penyakit jantung. “Jika tidak ada kendala, kita targetkan akan dilakukan uji klinis mulai tahun depan,” kata salah satu anggota peneliti, Prof. Dr. drg. Widowati Siswomihardjo,M.S. dikutip dari laman UGM, Jumat, 5 Juli 2024.
Widowati mewakili tim mempresentasikan hasil risetnya di hadapan tim Direksi Asian Development Bank yang berkunjung ke UGM belum lama ini. Menurut Widowati, riset stent jantung ini menghabiskan waktu yang cukup lama dan panjang.

Terutama dalam pembuatan prototipe dan pemilihan bahan ring jantung, karena harus melibatkan peneliti lintasdisiplin. “Kini, bisa dikatakan ada dua inovasi riset yang kita lakukan, terkait bahan metal stent yang sudah dipatenkan sebagai stent generasi pertama. Untuk generasi selanjutnya terkait drug eluting stent,” kata Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi UGM ini.

Soal prospek produk inovasi ini bisa diproduksi massal, Widowati mengaku dirinya tidak terburu-buru mengejar target tersebut dikarenakan memerlukan waktu untuk tahapan uji klinis. “Prosesnya sangat menantang dan sejauh ini hasilnya sudah bagus,” jelasnya.

Widowati menegaskan, jika nantinya produk ini berhasil melalui tahapan uji klinis dan mendapat izin uji edar, produk tersebut diharapkan bisa kompetitif dengan produk impor. “Seharusnya lebih murah dan di-cover BPJS,” pungkasnya.

Baca juga: Doktor FTUI Bikin Kamera Thermal untuk Pengamanan di Malam Hari

(CEU)

Jakarta: Komika Marshel Widianto diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel). Marshel digadang menjadi bakal calon wakil wali kota Tangsel di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Pengurus Pusat (PP) Satria selaku organisasi sayap partai Gerindra mendukung Marshel Widianto. Di PP Satria, dia sangat aktif dalam setiap kegiatan Satria. Dan dia juga disipilin dalam berorganisasi," kataKetua Umum PP Satria Bambang Haryadi dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut Bambang, Marshel merupakan kader internal PP Satria yang aktif berorganisasi. Dalam konteks pencalonan, Bambang melihat Marshel sosok yang mumpuni.
"PP Satria mendorong setiap kader yang memiliki popularitas dan kapabilitas yang mumpuni untuk maju di kontestasi Pilkada 2024, dan dia termasuk salah satunya," kata Bambang.

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini mendukung langkah kadernya di Pilkada 2024. Marshel Widianto saat ini bakal dimajukan sebagai calon wakil wali kota Tangsel 2024.

"Saya sebagai ketua umum PP Satria mensupport Marshel selaku kader kami yang sudah lama aktif di PP Satria sejak 2018, dan berpengalaman di organisasi," ujar Bambang Haryadi.

Partai Gerindra mencalonkan komika Marshel Widianto, maju dalam kontestasi Pilkada Tangsel. Marshel diusung sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Tangsel

"Saya selaku Ketua Harian Partai Gerindra menugaskan saudara Marshel Widianto sebagai calon Wakil Walikota Tangsel," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dalam keterangan yang diterima, Kamis, 20 Juni 2024.

Ketua DPC Gerindra Tangsel, Li Claudia Chandra menjelaskan, jika pihaknya memilih nama Marshel Widianto bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang, lantaran merupakan sosok pekerja yang jujur dan berkomitmen anti korupsi, serta memiliki visi menata kota yang modern.

"Tidak ada Kandidat yang superior dan "Si Paling Hebat atau Si Paling Populer." Masyarakat Tangsel yang cerdas harus di berikan alternatif dalam memilih pemimpinnya. Untuk itu kami menghadirkan Marshel Widianto sebagai calon Wakil Wali Kota Tangsel," kata Claudia.





(ADN)

Denpasar: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya dinilai nihil masalah.

baca juga: Jokowi: IKN Bakal Meningkatkan Produk Pertanian

"Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut, dilansir Antara, Jumat, 5 Juli 2024.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatra.
"Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatera, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ucap Luhut.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya diantaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Ia optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” kata dia.

Utang pemerintah semakin besar

Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Ia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Ada pun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun. Adapun mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.

(SAW)

Jakarta:Inara Rusli mengungkapkan bahwa mantan suaminya, Virgoun masih tetap memberikan nafkah ke anak-anaknya meskipun sedang menjalani rehabilitasi usai terjerat kasus narkoba.

Diketahui Virgoun tertangkap di kamar kosnya di Jakarta Selatan dengan sejumlah bukti hingga ditetapkan sebagai tersangka. Ia terancam 4 tahun penjara dan akan menjalani rehabilitasi selama 3 bulan di RSKO Jakarta.

Meskipun begitu, Virgoun tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang ayah yang harus menafkahi anak-anaknya. Inara pun mengaku bersyukur karena Virgoun tidak melupakan kewajibannya.
“Alhamdulillah sih biarpun daddy-nya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya untuk anak-anak," ungkap Inara kepada awak media di Jakarta Selatan.

baca juga: Ibunda Sempat Berharap Virgoun Rujuk dengan Inara Rusli

Memang nominal yang diberikan tidak seperti biasanya jumlahnya. Namun, Inara juga mengerti kondisi yang tengah dialami oleh mantan suaminya.

"Walaupun enggak seperti biasa nominalnya. Cuma aku di sini berusaha untuk mengerti kondisi beliau," sambungnya.

Sebagai informasi, Virgoun dan Inara telah resmi bercerai pada 10 November 2023. Inara mengugat cerai Virgoun lantaran ia melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan telah terbukti dalam persidangan cerai mereka.

(Indy Tazkia Aulia)

(ELG)

Jakarta: Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) menyampaikan sejumlah usulkan dan dukungan kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan kepada Komisi X DPR. Di antaranya usulan terkait reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi.

Usulan tersebut disampaikan ILUNI UI saat hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama tiga Ikatan Alumni (IKA) Perguruan Tinggi lainnya dengan Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bertempat di Ruang Rapat Komisi X DPR.

Rapat tersebut mengangkat pandangan dan usulan masing-masing perwakilan ikatan alumni terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan ke depan, serta pandangan dan gagasan reformulasi anggaran pendidikan, termasuk strategi pembiayaan pendidikan. ILUNI UI menyampaikan pandangannya yang didukung dengan hasil survei terhadap mahasiswa aktif dan dosen UI.
Perwakilan ILUNI UI menekankan pentingnya sinergi antarperguruan tinggi. ILUNI UI juga mengusulkan peningkatan kompetisi sehat antaruniversitas, misalnya mempertandingkan proposal dalam kompetisi penerimaan dana bantuan (hibah) dan juga perguruan tinggi perlu bekerjasama dan saling bersinergi dalam penelitian, memanfaatkan teknologi, forum diskusi dan lain sebagainya.

“ILUNI UI menegaskan pentingnya dukungan Komisi X DPR terhadap regulasi insentif keringanan pajak dalam bentuk tax deductibility atas donasi yang diberikan oleh wajib pajak perseorangan/perusahaan untuk menumbuhkembangkan Dana Abadi dan donasi lainnya bagi perguruan tinggi.” ujar Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam dalam siaran persnya, Jumat, 5 Juli 2024.

ILUNI UI memahami, dana yang berasal dari APBN dan APBD tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan perguruan tinggi di Indonesia. Di samping bantuan pemerintah Perguruan Tinggi harus aktif mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya dan bantuan dari berbagai pihak dan mengelola Dana Abadi dan donasi dengan baik.

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan agar mempermudah dalam pengawasannya. Kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan oleh dosen dan mahasiswa juga hal yang sangat penting yang harus diperhatikan, termasuk inovasi kurikulum.

Di samping itu, ILUNI UI juga mengusulkan penggiatan akses online learning sehingga dapat menjangkau mahasiswa lebih luas dengan biaya lebih murah. Perguruan Tinggi juga perlu meningkatkan kegiatan aktif para alumni untuk memberikan workshop, seminar, training, mentoring, diskusi, dan juga bantuan serta kerja sama dari industri untuk penelitian dan pemanfaatan teknologi pada perguruan tinggi.

ILUNI UI juga mengingatkan agar sekolah dan universitas memperhatikan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar pendidikan dapat dinikmati lebih baik bagi penyandang disabilitas. Beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan tetap perlu disalurkan dan ILUNI UI menggagas adanya kontribusi (timbal balik) penerima beasiswa terutama dari program pascasarjana (seperti LPDP) yang dapat dirasakan secara langsung bagi dunia pendidikan seperti membantu penelitian, menjadi dosen tamu, memberikan pelatihan, diskusi dan lain sebagainya.

Turut hadir Ketua Umum ILUNI UI Didit Ratam, Almaida Askandar (Wakil Ketua Policy Center ILUNI UI), Catherine (Anggota Policy Center ILUNI UI), Muhammad Fakhri Muzaffar Abrar (Mahasiswa UI), Annisa Cinta (Mahasiswa UI), dan dihadiri pula Gembong Primadjaja (Ketua Umum IA-ITB), Andi lrman (Ketua YAPI IPB), serta Tarsisius Tukijan (Alumni UNIKA Atma Jaya).

Baca juga: Perjuangan Alfiyanto dari Daerah 3 T Kejar Mimpi Kuliah di UI

(CEU)

Tangerang: Puluhan karyawan di area Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) menggeruduk kantor polisi bandara. Mereka meminta Kapolresta Bandara Soetta Kombes Roberto Pasaribu untuk memperhatikan area Perimeter Selatan dan Utara khususnya pada malam hari yang rawan akan gangguan kamtibmas.

Roberto pun menemui puluhan karyawan yang menyampaikan aspirasinya terkait pelayanan kepolisian di Bandara Soetta.

"Kami telah mengerahkan personel dari tim patroli Polresta Bandara Soetta. Tim patroli tersebut melaksanakan patroli kewilayahan mulai dari area sekitaran terminal-terminal maupun area perkantoran di Bandara Soekarno-Hatta," ujarnya, Jumat, 5 Juli 2024.
Roberto menuturkan, pihaknya juga telah menempatkan pos-pos keamanan yang ada di Perimeter Selatan dan Utara secara berkala dan konsisten. Mereka ditugaskan untuk memantau kondisi keamanan sekaligus di wilayah tersebut.

Baca juga: Coba Selundupkan Satwa Langka Via Bandara Soetta, Aktor Bollywood Ditangkap

"Hal itu bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas di Perimeter Selatan maupun Utara khususnya pada malam hari," katanya.

Roberto memastikan jika situasi kamtibmas di wilayah Perimeter Selatan maupun Utara kondusif. Ia berharap masyarakat tak perlu khawatir melintas di wilayah tersebut baik siang maupun malam hari.

"Bagi masyarakat melihat atau mengalami gangguan kamtibmas di Bandara Soetta agar menghubungi hotline 110 atau melaporkan ke petugas kepolisian terdekat untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," jelasnya.

Roberto menambahkan, saat ini pihaknya telah menyediakan fasilitas kesehatan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk berobat maupun cek kesehatan.

(MEL)

Jakarta: Korlantas Polri sudah memberlakukan surat izin mengemudi (SIM) C1 untuk motor dengan kubikasi 250-500 cc. Meski demikian, belum semua satuan penyelenggara administrasi (Satpas) bisa mengeluarkan SIM tersebut.

Polda Jawa Tengah saat ini menyiapkan 13 Satpas yang tersebar di berbagai polres di provinsi ini untuk melayani pembuatan SIM C1. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Sonny Irawan, mengatakan terdapat beberapa kriteria dalam pengusulan Satpas yang bisa menerbitkan SIM C1 tersebut.

Ia menjelaskan kriteria tersebut, antara lain memiliki area uji praktik serta sepeda motor yang memenuhi ketentuan kubikasi kendaraan yang dimaksud. Menurut dia, 13 Satpas yang diusulkan tersebut telah disampaikan ke Koordinator Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk dilakukan asistensi dan asesmen
"Kalau sudah dinyatakan layak maka akan segera bisa menerbitkan SIM C1," katanya.

Baca Juga: Solusi Buat DRL All New Pajero Sport Menguning lalu Mati, Bisa Repair Lho!

Hingga saat ini, kata dia, baru Polda Metro Jaya yang sudah bisa menerbitkan SIM C1. Ia berharap layanan pembuatan SIM C1 akan bisa dilakukan pada tahun ini juga sambil melakukan sosialisasi tentang aturan baru tersebut.

"Penerapan dan sosialisasi bertahap, termasuk penegakan hukum dilakukan dengan melihat kondisi di lapangan," katanya.

Untuk mendapatkan SIM C1, calon pemohon setidaknya harus memiliki SIM C minimal selama satu tahun. Namun, Polisi Lalu Lintas (Polantas) tidak akan memberlakukan sanksi tilang terhadap pengendara yang belum memiliki SIM C1 dalam periode tersebut.

Biaya pembuatan SIM C1 telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam lampirannya, disebutkan pembuatan SIM C1 dikenakan biaya Rp 100 ribu. Menariknya untuk SIM C biasa juga dikenakan Rp 100 ribu per penerbitan. Adapun untuk biaya perpanjangan keduanya dikenakan biaya yang sama, yakni Rp 75 ribu

(UDA)

Jakarta: Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais, mengungkapkan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 melibatkan sejumlah pihak. Mulai dari panitia PPDB, dinas pendidikan daerah, hingga pejabat.

"Masih banyak juga oknum-oknum di bawah baik mulai dari panitia sampai ke dinas, malah ada beberapa intervensi dari pihak-pihak pejabat. Itu yang mengganggu proses PPDB dan mendorong terjadinya kecurangan di lapangan," kata Indraza dalam konferensi pers ORI di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Indraza juga membeberkan sejumlah kasus yang muncul dalam PPDB 2024. Pada jalur zonasi terdapat kekeliruan dalam implementasinya yang tak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penentuan zona.
"Selama ini masih banyak menggunakan jarak padahal harusnya membagi dengan area, zona. Lalu kedua afirmasi, afirmasi ini seharusnya bukan hanya untuk anak-anak yang kurang beruntung secara ekonomi, tapi juga teman-teman disabilitas," ujar dia.

Persoalan juga muncul di jalur prestasi, baik prestasi akademik maupun nonakademik. Pihaknya menemukan banyak sekolah melakukan 'cuci rapor' atau mengganti nilai rapor.

"Prestasi akademik yang kami lihat masih juga ada sekolah ataupun pihak-pihak lain yang melakukan cuci rapor, mengganti nilai rapor. Yang nonakademik juga banyak sertifikat aspal, asli tapi palsu yang keluar sehingga dimasukkan di jalur prestasi," beber dia.

Kemudian, masih ditemukan siswa titipan dalam PPDB. Calon Peserta Didik Baru (CPDB) membawa nama orang atau instansi tertentu guna meloloskan diri di sekolah tertentu.

Indraza menyebut PPDB 2024 juga masih diwarnai persoalan keterbukaan dan transparansi. Akuntabilitas proses PPDB masih menjadi pekerjaan rumah.

"Ada beberapa yang memanfaatkan jalur-jalur misalnya afirmasi. Afirmasi kan 15 persen ternyata terpenuhi di daerah itu cuma 12 persen. Maka yang 3 persen tidak ada keterbukaan sisa bangku itu. Itu yang kadang-kadang suka dipermainkan untuk diperjualbelikan. Ini juga yang kami lihat banyak terjadi di lapangan," ungkap dia.

Baca juga: Sempat Tak Lolos PPDB Jalur Prestasi, Orang Tua Pertanyakan Transparansi Sekolah

(REN)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami neraca dan pasoka alokasi gas di Indonesia. Informasi itu diulik melalui dua saksi dalam kasus baru dugaan rasuah pengadaan LNG di PT Pertamina (Persero).

“Pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan LNG di Pertamina, untuk pendalaman terkait neraca gas Indonesia dan pasokan alokasi gas domestik,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Juli 2024.

Dua saksi itu yakni Rizal Fajar Muttaqin dan Bayu Satria Pratama. Tessa tak memerinci latar belakang saksi, keterangan mereka berdua sudah dicatat untuk mendalami peran para tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan rasuah pengadaan LNG di Pertamina. Perkara baru ini diumumkan usai mantan Direktur Pertamina Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan divonis bersalah atas perkara itu.
“Pada saat ini KPK sedang melakukan pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan LNG di Pertamina,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2024.

Tessa menjelaskan dugaan korupsi ini terjadi pada 2011 sampai 2021. Kelakuan itu diyakini merugikan negara USD113.839.186.

KPK menetapkan dua tersangka dalam kasus itu. Tessa enggan memerinci namanya, namun, identitas mereka yakni HK dan YA.

(ADN)

Jakarta: Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Andi Sulthan Daeng Radja, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat, 5 Juli 2024. Kunjungan ini untuk memantau langsung pelayanan kesehatan serta mendengarkan cerita dari pasien dan petugas RSUD.

Salah satu pasien, Ahmad Taufik, mengaku rutin berobat di RSUD tersebut. Ahmad Taufik juga mengungkapkan kesan positifnya terhadap pelayanan kesehatan di RSUD tersebut terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saya ke sini ke rumah sakit untuk berobat, salah satunya di poli gigi. Pelayanan BPJS-nya sangat efektif, di mana salah satunya untuk meringankan pengobatan, iurannya juga sangat terjangkau,” ujar Ahmad Taufik.

Nelly, pasien lainnya juga mengungkapkan rasa bahagianya atas kesempatan bertemu dengan Presiden Jokowi. Ia tidak menyangka bisa bertemu Presiden Jokowi saat sedang kontrol di RSUD.

“Senang karena bisa bertemu langsung sama beliau, secara biasanya di tv saja, makanya saya antusias sekali kebetulan saya hari ini kontrolnya,” kata Nelly sambil menunjukkan semangatnya.

Sementara itu, Fauziah, seorang petugas RSUD, yang sempat berdialog dengan Jokowi menjelaskan bahwa pelayanan di RSUD, terutama yang berhubungan dengan BPJS sangat efisien. Jokowi juga memberikan tanggapannya terkait pelayanan di RSUD Bulukumba.

“Menanyakan tentang BPJS, kalau pasien datang bisa bawa kartu BPJS atau KTP, sama pelayanannya pasien menunggu berapa lama di sini baru bisa berobat. Biasanya 5 menit,” ucap Fauziah.

“Tanggapan Pak Jokowi tentang pelayanan di sini alhamdulillah bagus,” kata Fauziah. BPMI Setpres

(WWD)