Kijang Innova Reborn versi bensin masih dijual seharga Rp 384,1 juta. Segini pajak Kijang Innova Reborn bensin keluaran tahun 2024.

Bersamaan dengan Kijang Innova Zenix, Innova Reborn ditawarkan dalam dua pilihan mesin yaitu bensin dan juga diesel. Soal harga, Kijang Innova bensin ini lebih murah ketimbang versi diesel. Innova Reborn bensin dibanderol Rp 384,1 juta sedangkan versi diesel Rp 411,3 juta-431,9 juta.

Pajak Innova Reborn Bensin tahun 2024

Pajak Innova Reborn bensin. Foto: Screenshot Bapenda Jabar

Dengan harga segitu, pajak Kijang Innova Reborn bensin tahun 2024 ternyata sebesar Rp 5 jutaan. Ditelusuri detikOto dalam laman Informasi Pajak dan PNBP Jawa Barat, Innova bensin bermesin 2.0L itu pajak tahunannya Rp 5.490.200. Berikut rincian pajaknya:

• PKB Pokok: 5.347.200
• SWDKLLJ: Rp 143.000
• Total: Rp 5.490.200

Perlu dicatat, besar pajak itu berlaku untuk kepemilikan pertama Innova Reborn di wilayah Jawa Barat. Besar pajak bisa jadi berbeda tergantung dari daerahnya. Selain besar pajak tahunan, kamu juga harus tahu besaran biaya servis berkala Innova Reborn.

Sebagai catatan, konsumen baru dikenakan biaya jasa dan suku cadang mulai servis ke-8 atau 3,5 tahun. Sementara dari servis pertama hingga ketujuh, tertulis gratis karena berlaku program T-Care. Berikut ini besar biaya servis berkalanya.

Biaya Servis Innova Reborn Bensin

Servis ke-8
Innova Reborn bensin M/T: Rp 1.595.900

Servis ke-9
Innova Reborn bensin M/T: Rp 3.798.352

Servis ke-10
Innova Reborn bensin M/T: Rp 1.595.900

Servis ke-11
Innova Reborn bensin M/T: Rp 3.146.444

Sekadar informasi tambahan Innova bensin hadir dengan mesin berkode 1TR-FE empat silinder segaris 16 katup DOHC Dual VVT-i berkapasitas 1.998 cc. Tenaga maksimal mesin bensin itu mencapai 139 PS pada 5.600 rpm dengan torsi maksimal 183,3 Nm pada 4.000 rpm. Saat ini hanya ada satu pilihan transmisi yang ditawarkan yaitu manual 5 percepatan.

Saksikan Live DetikSore:

Innova Pakai FWD, Toyota Nggak Takut Konsumen Kabur?

Innova Pakai FWD, Toyota Nggak Takut Konsumen Kabur?

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melangsungkan sosialisasi atas Peraturan Pemerintah (PP) 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri. Aturan ini diharapkan dapat meratakan penyebaran kawasan industri sekaligus sebagai upaya mempersatukan industri ke dalam bentuk kawasan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, aturan tersebut menjadi salah satu bentuk penyesuaian pemerintah dalam menghadapi dinamika global dan nasional yang terus berkembang.

"Kami harapkan dan kami yakini akan membantu mendukung pertumbuhan dari industri manufaktur yang memiliki daya saing dan juga nilai tambah," kata Agus, dalam sambutannya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Dalam menghadapi pergerakan industri yang semakin dinamis, lanjut Agus, Kementerian Perindustrian punya tujuan untuk menciptakan lingkungan kondisi manufaktur yang sesuai dengan harapan pelaku industri. Menurutnya, hal ini pun tidak mudah.

PP Nomor 20 tahun 2024 ini merupakan acuan bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing yang inklusif dan berkelanjutan kedepannya. Agus mengatakan, pihaknya terbuka dengan masukan-masukan dari industri dalam implementasi PP ini dan penyusunan aturan turunannya.

Dalam rangka percepatan implementasi PP tersebut, saat ini Kementerian Perindustrian menginisiasi penyusunan peraturan perundang-undangan yang mencakup tentang Peta Jalan Industri hingga peraturan menteri (permen) terkait pelaksanaan PP tersebut.

"Kami dari Kementerian Perindustrian menggunakan seluruh stakeholder untuk memberikan masukan agar aturan turunan tersebut merupakan aturan yang mendekati sempurna. Tidak ada yang sempurna tapi kita harap ini bisa mendekati sempurna," tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ditjen Ketahanan, Perwilayahan & Akses Industri Internasional (KPAII) Eko Cahyanto mengatakan, peraturan ini merupakan bentuk penyempurnaan ari PP No. 142 tahun 2015 tentang kawasan industri.

"Pembangunan kawasan perlu didukung dengan kebijakan pengembangan kewilayahan yang bersifat spasial, terutama pemenuhan infrastruktur industri di sekitar Kawasan Industri, sehingga untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, perlu dilakukan pengaturan Kembali," kata Eko, dalam sambutannya.

Eko menjelaskan, pengaturan Kembali perlu dilakukan dalam mengintegrasikan pembangunan kawasan industri dengan pengembangan wilayah pendukungnya. Hal ini harapannya dapat diwujudkan melalui peraturan baru tersebut.

"PP ini cukup panjang melibatkan banyak pihak dan melalui proses yang cukup berbelit. Oleh karena itu kami laporkan bahwa sesuai arahan Bapak Menperin, kami akan memulai menyiapkan peraturan turunan dari peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2024 ini sesegera mungkin," imbuhnya.

Dengan diterbitkannya PP No. 20/2024 ini, menurutnya upaya sudah selayaknya upaya percepatan penyebaran pembangunan industri bisa menjadi lebih fokus, sehingga program penyebaran wilayah industri bisa semakin baik di daerah.

Menteri Perdagangan Zulkfli Hasan atau Zulhas bertemu Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid hari ini. Hasil pertemuan ini keduanya sepakat untuk membentuk satuan tugas (Satgas) impor ilegal.

Zulhas menjelaskan, dibentuknya satgas itu karena pengusaha mengeluhkan banjirnya barang impor ilegal yang mengganggu produk dalam negeri. Satgas itu akan dibentuk oleh Kementerian Perdagangan dan melibatkan pengusaha.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan bikin Satgas, Kadin sama Kemendag nanti tentu dengan siapa lagi kita akan rumus," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Zulhas lebih lanjut mengatakan indikasi barang impor ilegal yang membanjiri Indonesia berdasarkan data yang diterima dari pengusaha. Jadi, menurutnya ada perbedaan data impor yang masuk di Indonesia, dengan data ekspor dari negara asalnya ke Indonesia.

"Kami ini pak Arsjad dari berbagai diskusi ketemulah ada persamaan. Yang kita temukan adalah data, data impor kita dari luar data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi impor kita misalnya US$ 100 juta data BPS (Badan Pusat Statistik) data dari luar bisa US$ 300 juta, jadi jauh sekali," ungkapnya.

Untuk itu, tugas Satgas nanti yang akan mengecek di lapangan apakah benar barang impor ilegal telah membanjiri Indonesia atau tidak. Tidak hanya itu terkait data impor juga akan ditelusuri lebih lanjut untuk mengecek perbedaannya.

"Oleh karena itu kita bikin Satgas untuk nanti bareng-bareng, pertama kita akan cek lapangan, benar nggak barang itu yang ilegal itu banyak. Kemudian nanti mungkin sudah lama produk-produk ini HS number yang disalahgunakan itu seperti apa, kita akan cek juga. Nanti yang akan membentuk Satgas Kemendag dengan Kadin, dan lain-lain," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan fungsi dari Satgas itu memang akan mengecek lebih dalam lagi penyimpangan yang terjadi dan membuat produk dalam negeri terdampak.

"Intinya kami punya kesepakatan itu tadi Satgas itu kita lakukan, itu yang mungkin, kami menyambut baik sekali apa yang disampaikan Pak Menteri dan ini sangat menjadi solusi ke depan," pungkasnya.

Pasar Gembrong, Jakarta Timur, sudah sejak lama dikenal sebagai sentra mainan murah di Ibu Kota. Sayang pamor kawasan ini kian meredup hingga kini mulai sepi pembeli.

Perlu diketahui, Pasar Gembrong terletak di dua titik. Satu kawasan pasar lama yang berada Jl. Jend. Basuki Rachmat, tepat di seberang Mall@Bassura. Satu lagi pasar baru yang letaknya beberapa meter ke arah timur mal.

Untuk Pasar Gembrong Baru yang merupakan tempat relokasi sebagian pasar lama yang digusur untuk proyek jalan tol, bangunan pasar terdiri dari dua lantai. Yakni lantai dasar yang hanya dihuni beberapa toko konveksi dan lantai bawah yang diisi beberapa toko mainan dan alat tulis.

Salah seorang pedagang mainan di Pasar Gembrong Baru, Rifka, mengatakan sehari-hari kondisi pasar memang cukup sepi. Hal ini sudah terjadi sejak pasar baru itu dibuka, karena waktu pembukaannya tidak jauh sebelum pandemi.

"Emang dari dulu sepi, kan pedagang di sini baru pada pindah pas banget tuh di tahun yang sama dengan pandemi. Kan waktu itu orang pada nggak boleh keluar," katanya saat ditemui detikcom di lokasi, Selasa (9/7/2024).

Beruntung saat pandemi mulai melonggar, para pedagang yang bertahan mulai kedatangan pembeli walau belum seramai dulu. Ia mengatakan sebagian besar pembeli yang datang merupakan para pedagang mainan keliling yang biasa mangkal di depan-depan sekolah.

Karena mayoritas pembelinya adalah pedagang inilah, Pasar Gembrong Baru biasanya kedatangan pembeli saat pagi dan sore hari (sebelum dan sesudah jam pulang sekolah). Namun saat musim libur atau baru memasuki tahun ajaran baru seperti sekarang ini, tidak banyak pengunjung yang datang.

"Biasanya lumayan ramai pas hari-hari sekolah, soalnya kan yang beli biasanya pedagang asongan (pedagang keliling). Makanya pas libur sekolah mah sepi, apalagi libur habis terima rapor. Kecuali liburnya tuh karena Hari Raya, itu lumayan tuh," ucapnya.

Meski begitu Rifka mengaku seramai-ramainya Pasar Gembrong Baru, kondisi pasar tidak seramai dulu sebelum relokasi dan pandemi. Bahkan ia menyebut dulu para pembeli lah yang menunggu penjual untuk buka toko, sedangkan sekarang para penjual yang menunggu kedatangan pembeli.

"Wah kalau dulu mah dari pagi sampai malam ramai terus, dari matahari belum terbit sampai terbenam ada saja yang beli. Dari buka sampai sekuatnya jualan, ibaratnya dulu itu kita yang ditungguin pembeli. Kalau sekarang kita yang nungguin pembeli," ungkap Rifka.

Berbeda lagi dengan pedagang di Pasar Gembrong lama yang tidak terkena relokasi proyek pembangunan tol. Karena lokasinya yang berada di tepi jalan, toko-toko di kawasan ini sesekali dihampiri para pengguna jalan. Khususnya pengendara motor yang membawa serta anak kecil atau balita.

Kondisi ini membuat suasana sedikit lebih ramai dibandingkan Pasar Gembrong Baru. Walaupun pada akhirnya kondisi penjualan saat ini memang sudah tak seramai dulu.

"Kalau di sini mah gitu-gitu saja sih, ya nggak tentu kalau sekarang kapan ramainya. Kadang tiba-tiba hari Kamis-Jumat ramai, tapi Sabtu-Minggu sepi, kadang hari biasa pas sore jam pulang kerja tiba-tiba ramai habis itu sepi lagi," ucap salah seorang pedagang Pasar Gembrong Lama, Tria.

Berbeda dengan Pasar Gembrong Baru, di kawasan ini sebagian besar pembeli merupakan masyarakat umum sehingga momen libur sekolah sering kali menjadi waktu terbaik untuk jualan. Namun entah mengapa, tahun ini penjual saat libur sekolah tidak seramai tahun sebelumnya.

Baik itu pada 2023 lalu, atau sebelum pandemi Covid-19 berlangsung. Kalau untuk tahun 2020-2022, seperti kebanyakan usaha lainnya, Pasar Gembrong juga tak luput dari fenomena sepi pembeli.

"Libur sekolah tahun ini juga sama saja seperti hari biasanya. Kalau tahun lalu libur sekolah masih lumayan ramai, kan banyak anak-anak sama orangtuanya ke mari," jelasnya lagi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabarkan pemerintah telah membangun puluhan bendungan selama 10 tahun ke belakang. Totalnya, ada 43 bendungan plus 1 juta hektare jaringan irigasi.

Ma'ruf bilang pencapaian ini merupakan hasil kerja keras Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang memimpin pembangunan serta pengelolaan infrastruktur di Indonesia.

"Dalam 10 tahun terakhir, ini kerjaannya Pak Menteri PUPR, Pak Basuki ini, sudah dibangun 43 bendungan dan lebih dari 1 juta hektare jaringan irigasi," beber Ma'ruf saat meresmikan Bendungan Cipanas, Jawa Barat, Selasa (9/7/2024).

Dari 43 bendungan yang dibangun itu, Bendungan Cipanas merupakan salah satunya. Bendungan dengan nilai pembangunan Rp 2,06 triliun ini, kata Maruf, menjadi usaha pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan air dan juga ketahanan pangan negeri ini.

Bendungan Cipanas akan menyediakan pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari irigasi pertanian, sumber air baku, pengendali banjir, dan pembangkit listrik.

"Bendungan ini akan meningkatkan intensitas tanam dan produktivitas lahan pertanian di daerah ini dan tidak lupa berpotensi juga jadi daerah wisata baru," sebut Ma'ruf Amin.

Setelah meluncur bulan lalu, kami berkesempatan menjajal langsung All New Yamaha NMax Neo untuk penggunaan harian. Kendaraan itu merupakan varian standar tanpa keberadaan YECVT atau 'turbo'. Berapa konsumsi BBM motor matik bertubuh gambot tersebut?

Sebagai catatan, mesin Yamaha NMax Neo sama persis dengan yang tertanam di tubuh Lexi baru, yakni BlueCore 155,09cc SOHC bersilinder tunggal dengan empat katup dan teknologi Variable Valve Actuation atau VVA. Pembekalan tersebut diklaim mampu menghasilkan tenaga 11,3 kw dan torsi 14,2 Nm.

Yamaha Indonesia memastikan, mesin baru tersebut lebih efisien dibandingkan model sebelumnya. Bukan hanya itu, tarikannya juga terasa sangat halus di putaran bawah dan tengah.

Konsumsi BBM Yamaha NMax Baru Foto: Doc. Yamaha

Nah, untuk menguji klaim tersebut, kami mencoba menggunakan Yamaha NMax Neo untuk penggunaan harian di wilayah perkotaan. Seberapa irit tunggangan baru itu? Berikut uraian lengkap kami.

Konsumsi BBM Yamaha NMax Neo

Kami mengendarai Yamaha NMax Neo di sekitaran Bekasi-Jakarta. Sementara rute yang dipilih perpaduan jalan raya padat, jalur perumahan yang lengang dan lintasan sempit di area pemukiman warga.

Selama pengetesan, kami lebih sering mengendarai motor di kecepatan 50-70 km/jam. Sementara kecepatan puncak kami hanya mencapai 85 km/jam. Padahal, kendaraan itu diklaim bisa melesat hingga 120 km/jam.

Kami menggunakan skema pengetasan full to full untuk menguji seberapa irit Yamaha NMax Neo. Sedangkan bahan bakar yang dipilih adalah Shell Super dengan RON 92. Kami mengendarai motor dengan gaya standar, alias tak terlalu menerapkan eco driving.

Yamaha Nmax Baru Foto: (Muhammad Hafizh Gemilang/detikOto)

Kami lebih dulu me-reset odometer kendaraan sebelum tangki bahan bakarnya diisi penuh (full tank). Setelah itu, kami melakukan perjalanan mengelilingi Bekasi dan Jakarta dengan jarak 55,8 km.

Kami kemudian kembali isi bensin full tank dengan jenis BBM yang sama. Hasilnya, untuk menempuh jarak 55,8 km, Yamaha NMax Neo menghabiskan bensin 1,44 liter saja.

Itu tandanya, dengan rumus hitung-hitungan full to full, motor tersebut punya konsumsi BBM 38,75 km/liter. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari nominal di MID yang mencapai 41,5 km/liter.

Namun, perlu dicatat, angka itu dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kondisi jalan yang dilintasi, gaya berkendara, hingga bobot pengemudi.

Perbedaan Yamaha NMAX Turbo dan NMAX Lama: Mending Ganti Baru atau Bertahan Aja?

Perbedaan Yamaha NMAX Turbo dan NMAX Lama: Mending Ganti Baru atau Bertahan Aja?

Bus antarkota antarprovinsi (AKAP) masih menjadi pilihan moda transportasi masyarakat. Namun, penjualan tiket bus AKAP secara online ternyata masih rentan terkena penipuan.

Salah satu perusahaan otobus (PO) yang namanya ikut terseret kasus tersebut adalah PO SAN. Wakil Direktur PO SAN Kurnia Lesari Adnan mengatakan penipuan penjualan tiket bus yang membawa usahanya semakin marak terjadi.

Sari, sapaan akrabnya, menyebut modusnya bermacam-macam. Pertama, melalui google review. Pelaku penipuan menjawab pertanyaan di google review dengan akun mirip akun resmi. Kemudian pelaku mencantumkan nomor telepon WhatsApp untuk pemesanan tiketnya.

"Kita kebiasaan mencari segala sesuatu melalui search engine google, ketik PO SAN. Muncullah di kolom komentar beli tiket di mana, pesan tiket di mana. Dan ada orang yang berkedok akun resmi, akun google, dicantumkan nomor WhatsApp-nya. Di situ transaksinya terjadi," kata Sari dalam acara 'Berantas Penipuannya Tiket Bus', Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Kemudian Sari menyebut untuk meyakinkan calon korban, tak segan-segan pelaku mempunyai denah kursi. Dia bilang pelaku mendapatkan denah kursi itu biasanya berasal dari agen resmi untuk menjawab pertanyaan calon pembeli di media sosial. Hal inilah membuat denah kursi tersebar dan akhirnya disimpan pelaku penipu.

"Agen resmi kalau ada yang mau beli seat tersedia nomor bangku berapa, screenshoot dari website kami, kemudian ditawarkan ke pembeli, itu beredar dan disimpan oleh pelaku," jelasnya.

Kedua, modus penipuan melalui media sosial, termasuk Facebook. Modusnya sama dengan Google Review. Pelaku mencantumkan nomor WhatsApp pada kolom komentar yang menanyakan terkait tiket bus. Kemudian, modusnya melalui WhatsApp. Pelaku mengambil foto-foto bus PO miliknya untuk foto profil.

"Penipuan melalui WhatsApp. Kamu punya bukti screenshoot korban mengadu pada manajemen kami. Mereka juga mengambil foto PO bus kami nanti dijadikan foto WA. Sudah di-transfer kemudian diblokir," jelasnya.

Sari mengheran dengan nama dompet digital atau nama rekening bank yang hampir mirip dengan nama PO bus-nya, seperti PO Siliwangi Antar. Pihaknya juga telah berusaha menanyakan hal tersebut kepada pihak bank terkait. Sayangnya, sampai sekarang belum ada jawabannya.

Sari menyebut pihaknya telah menerima sebanyak 15 orang yang terkena penipuan dengan total kerugian Rp 15.704.927. Pihaknya telah berupaya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Namun, karena pihaknya merupakan korporasi atau badan hukum tidak bisa melaporkan. Apalagi nominal kerugiannya terbilang kecil.

Dia pun mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek nomor telepon untuk melacak nama pelaku. Apakah penipu atau bukan.

"Sayangnya, kami tidak bisa melaporkan bisa diblokir apabila korban melaporkan. Kami mengimbau para penumpang buat cari get contact atau true caller. Salah satu contoh cek nomor telepon pelaku. Ada satu nomor dengan berbagai nama PO. Memang modusnya cari duit di sana," imbuhnya.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26.415 kontainer yang sempat menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak beberapa waktu lalu.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," kata Agus, dalam sambutanmya di acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

Agus mengatakan, pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, termasuk bersurat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum mendapatkan respons.

"Kamu sudah komunikasi tapi belum ada respons. Komunikasi terakhir saya dengan Ibu Sri Mulyani dalam rangka mendapatkan data 20 kontainer itu," ujar dia, ditemui usai acara.

Menurutnya, Kementerian Perindustrian perlu mengetahui apakah benar isi dari kontainer tersebut merupakan bahan baku industri atau barang-barang jadi seperti elektronik. Hal ini menjadi penting, apalagi mengingat jumlahnya yang tidaklah sedikit.

"Saya juga pengen tahu coba dibantu," kata Agus.

"Kenapa? Tentu kan isinya kalau bahan baku, sektor apa? Jangan-jangan barang jadi misalnya TV, elektronik. 26 ribu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara 100-200 kontainer tidak akan terlalu pusing. Kalau bicara 26 ribu, kita memiliki kepentingan untuk memitigasi," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya ramai soal 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Saat ini, dikabarkan kontainer-kontainer tersebut telah diselesaikan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan dalam dua minggu setelah terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, 95% dari seluruh kontainer yang tertahan di dua pelabuhan tersebut telah dirilis atau dikeluarkan.

"Pengeluaran kontainer impor di dua pelabuhan tersebut adalah langkah tanggap pemerintah dalam menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 (Permendag-8) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor. Pemerintah responsif membantu mempercepat kegiatan usaha dan mendukung kegiatan ekonomi nasional," ungkap dia dalam keterangannya, Senin (3/6/2024).

Saat berkunjung ke minimarket atau toko-toko tertentu, pengunjung kerap menemukan barang dengan harga tidak bulat. Misalkan Rp 99.000 atau Rp 4.900 dan lain sebagainya.

Melansir dari Lifepal, Selasa (9/7/2024), pemberian harga semacam ini merupakan salah satu strategi penjualan atau marketing yang sering dilakukan pemilik toko atau perusahaan retail.

Dijelaskan peningkatan penjualan bisa dilakukan dengan memainkan harga jual sesuai dengan psikologi pembeli. Teknik atau strategi ini banyak dikenal dengan istilah 'psychological pricing'.

Artinya pebisnis atau pemilik usaha menetapkan harga produknya secara strategis demi mendapatkan respons emosional pelanggan guna mendorong penjualan, termasuk membuat harga jadi tidak bulat atau diakhiri dengan Rp 999 sekian.

Sebagai contoh, harga pakaian yang dijual suatu toko awalnya Rp 400.000, kemudian toko tersebut membuatnya lebih unik mengurangi digit paling kiri, dan menambahnya dengan deretan angka 9 hingga ke digit paling kanan, menjadi Rp399.999. Bisa juga harga baju Rp350.000 tapi kemudian ditulis di-tag harga menjadi Rp 349.000.

Masih menurut Paypal, sebelumnya Universitas Chicago pernah melakukan penelitian penerapan harga ini di pakaian wanita. Mereka menjajakan baju dengan harga US$ 34, US $39, dan US $44. Hasilnya yang paling banyak terjual adalah seharga US $39 meskipun ada yang lebih murah dari itu.

Hal yang sama juga disampaikan situs aplikasi konsultan usaha dan akutansi online, Akurat, secara tradisional banyak pedagang telah mempraktikkan hal ini dengan memberi harga yang diakhiri dengan angka ganjil seperti 5, 7, atau 9.

Misalnya, pengecer akan memberi harga produk pada US$ 8,99 bukan US$ 9. Dari perspektif pelanggan, tampaknya pengecer telah memangkas harga semurah mungkin hingga tercipta angka-angka ganjil itu.

Menurut situs tersebut, pada akhirnya para pembeli lebih sering membaca US$ 8,99 jadi US$ 8 sekian, bukan US$ 9. Hal ini membuat kesan harga barang itu tampak lebih baik.

Kemudian dalam buku milik William Poundstone berjudul "Priceless" terdapat delapan studi tentang penggunaan "harga pesona" (harga yang diakhiri dengan angka ganjil) dan menemukan bahwa hal ini mampu meningkatkan penjualan rata-rata sebesar 24% jika dibandingkan dengan harga yang bulat.

Kemudian dari berbagai angka ganjil yang bisa digunakan, angka 9 menjadi yang tertinggi dalam banyak strategi penetapan harga ritel. Karena itulah banyak penjual atau minimarket yang menjual produknya dengan harga ganjil atau diakhiri dengan Rp 999

Wakil Presiden Maruf Amin meresmikan Bendungan Cipanas, Sumedang, Jawa Barat. Bendungan ini dibangun dengan investasi mencapai Rp 2,06 triliun dengan kapasitas 251 juta meter kubik.

Maruf Amin menyatakan bendungan ini memiliki peran strategis yang besar untuk mendongkrak perekonomian di wilayah Sumedang dan sekitarnya. Mulai dari penyediaan air bersih, irigasi persawahan, hingga penyediaan energi.

"Keberadaan bendungan memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan manusia dan perekonomian, tidak hanya berfungsi sebagai sumber air baku bendungan juga berperan penting mendukung ketahanan pangan dan energi," ujar Maruf Amin saat meresmikan bendungan, Selasa (9/7/2024).

Dalam sambutannya, Maruf Amin juga menyinggung soal kurang maksimalnya pengelolaan air di Indonesia. Dia menyebutkan terlalu banyak air yang terbuang hingga ke laut tanpa bisa ditampung dan dikelola secara maksimal.

Dia memaparkan Indonesia memiliki potensi sumber daya air besar, dengan curah hujan 2,78 triliun meter kubik per tahun, namun baru sekitar 700 miliar meter kubik yang bisa dimanfaatkan.

"Suplai air yang besar ini belum diiringi kemampuan penampungan optimal, jadi sebagian besar air hujan mengalir ke laut, maka pembangunan bendungan sangat penting dalam memaksimalkan pengelolaan air," beber Maruf Amin.

Bendungan Cipanas sendiri dapat menyuplai air baku hingga 0,85 meter kubik per detik dan mereduksi banjir hingga 243 meter kubik per detik. Potensi energi baru terbarukan yang bisa dihasilkan sekitar 3 megawatt.

Bank Indonesia (BI) menyebut kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 mengalami pertumbuhan. Hal itu tercermin Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni yang sebesar 232,8 atau tumbuh 4,4% (yoy).

"Kinerja penjualan eceran pada Juni 2024 diprakirakan meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2024 yang mencapai 232,8 atau secara tahunan tumbuh 4,4% (yoy)," kata Asisten Gubernur BI Erwin Haryono dalam keterangan pers, Selasa (14/5/2024).

Positifnya penjualan eceran didorong pertumbuhan kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Secara bulanan BI menyebut penjualan eceran diprakirakan tumbuh positif sebesar 2,1% (mtm), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang kontraksi.

"Peningkatan tersebut didorong oleh subkelompok sandang, kelompok barang budaya dan rekreasi, serta makanan, minuman, dan tembakau, sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha dan periode libur sekolah," jelas dia.

Pada Mei 2024, IPR tercatat mencapai 228,1 atau tumbuh sebesar 2,1% (yoy). Peningkatan kinerja penjualan eceran tersebut didorong oleh beberapa kelompok, yaitu subkelompok sandang, kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta suku cadang dan aksesori

Secara bulanan, penjualan eceran mengalami kontraksi 3,5%, sejalan dengan normalisasi aktivitas masyarakat pasca-HBKN Idul Fitri. Kontraksi lebih dalam tertahan oleh beberapa kelompok yang masih tumbuh positif, yaitu kelompok suku cadang dan aksesori serta bahan bakar kendaraan bermotor.

Lalu, dari sisi harga, tekanan inflasi pada Agustus dan November 2024 diprakirakan meningkat, tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) Agustus dan November 2024 yang masing-masing tercatat sebesar 136,4 dan 142,5, lebih rendah dari IEH bulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 146,1 dan 136,9.

"Penurunan IEH Agustus 2024 tersebut didorong oleh strategi potongan harga pada event Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (HUT RI). Sementara itu, IEH November 2024 tercatat sebesar 144,8, lebih tinggi dari IEH periode sebelumnya sebesar 142,0.6," tutupnya.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Papua Barat Daya dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM Subsidi.

Kerja sama ini diharapkan dapat mewujudkan penyaluran dan penyediaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang tepat sasaran dan tepat volume bagi masyarakat.

Adapun penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Kepala BPH Migas Erika Retnowati bersama Penjabat Gubernur NTB Hassanudin dan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad.

"Acara ini sangat istimewa karena perjanjian kerja sama ditandatangani dengan dua pemerintah daerah sekaligus. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, BPH Migas melakukan pengawasan BBM subsidi yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Tentu hal tersebut tidak dapat dilakukan sendiri, memerlukan bantuan dari pemerintah daerah dan Aparat Penegak Hukum (APH)," kata Erika dalam keterangan tertulis, Selasa (9/7/2024).

Lebih lanjut Erika menekankan pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat bisa mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui, PKS ini juga merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun kerja sama ini mencakup pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/ kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.

Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi atas Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala Pelabuhan perikanan/lurah/ kepala desa secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

"PKS ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan," papar Erika.

Dia berharap setiap pemda bisa melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah.

Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengatakan kerja sama ini akan memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi. Diharapkan ke depan manajemen dan pengawasan penyaluran BBM subsidi semakin baik, serta masyarakat yang berhak akan mendapatkan manfaat subsidi dari Pemerintah.

Hal senada dikatakan Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat Hassanudin. Menurutnya kerja sama dengan BPH Migas sebagai wujud implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam hal ini maka subsidi dapat tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan dan untuk mencapainya memerlukan data yang akurat.

"Sila kelima Pancasila bisa kita implementasikan di mana subsidi BBM untuk masyarakat yang berhak kita kawal. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewajiban menyiapkan data agar tepat sasaran," pungkasnya.

Sekadar informasi, sampai dengan saat ini tercatat sudah 5 PKS ditandatangani BPH Migas dan Pemerintah Provinsi. Sebelumnya telah dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menandatangani PKS dengan BPH Migas.

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi

Harga BBM Naik Setelah Ditahan Sampai Juni? Ini Kata Jokowi