PLN Indonesia Power (PLN IP) segera memperluas pemanfaatan hidrogen sebagai sumber energi pembangkit listrik dengan total kapasitas mencapai 41 GW. Hal ini merupakan terobosan korporasi dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, hidrogen merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor karena energi tersebut tidak menghasilkan zat sisa pembakaran atau emisi karbon.

"Sistem hidrogen sebenarnya sudah lama digunakan di pembangkit listrik untuk mendinginkan generator," kata Edwin dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).

Sebagai provider utama untuk pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, PLN melalui subholdingnya PLN Indonesia Power pun akan mengembangkan pembangkit listrik dengan energi berbasis hidrogen. Berdasarkan roadmap, akan ada 41 GW listrik yang dihasilkan dari energi hidrogen.

"Pengembangan hidrogen merupakan salah satu roadmap yang dimiliki PLN untuk mencapai target NDC atau national determined contribution di 2030 dan net zero emission di 2060," tuturnya.

National Determined Contribution (NDC) sendiri merupakan komitmen dan upaya suatu negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Edwin menambahkan bahwa rencananya pada 2023 sampai 2030 akan dilaksanakan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen, pada pembangkit listrik sebagai bahan bakar pengganti energi fosil.

"Tentu ini akan banyak memberikan banyak manfaat, karena zero carbon dan penghematan biayanya sangat tinggi. Jadi inilah yang terjadi jika kita menggunakan hidrogen," lanjut Edwin.

Diketahui, PLN Indonesia Power telah totalitas dalam mengembangkan energi hidrogen di Tanah Air, dengan menyediakan infrastruktur hidrogen dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, PLN Indonesia Power telah menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang resmi menjadi penghasil hidrogen hijau (green hydrogen) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara.

Selain itu PLN Indonesia Power juga akan mengembangkan PLTP lain sebagai produsen hidrogen, yaitu PLTP Gunung Salak, Ulubelu, Darajat, Lahendong dan Ulumbu.

Menurut Edwin, hidrogen menjadi salah satu energi bersih yang akan mendukung pelaksanaan transisi energi dan pencapaian Net Zero Emission pada 2060, sebab itu PLN Indonesia Power berkomitmen terus melakukan pengembangannya.

"PLN Indonesia Power akan menunjukkan komitmen kepada dunia, bahwa kami menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan," imbuhnya.

Unilever Indonesia mendominasi berbagai kategori pasar dalam laporan 'Kantar Brand Footprint Indonesia 2024'. Diketahui 4 merek Unilever menjadi pilihan favorit konsumen, di antaranya Royco, Pepsodent, Glow & Lovely, serta Sunlight.

Diketahui, Kantar Brand Footprint Indonesia 2024 adalah studi tahunan yang dilakukan Kantar Worldpanel Indonesia untuk mengukur merek produk FMCG yang paling dipilih oleh konsumen.

Direktur Perusahaaan Ainul Yaqin mengatakan pencapain ini menjadi bukti keberhasilan Unilever Indonesia dalam menggenjot kinerja seluruh mereknya, melalui rangkaian inovasi dan program yang relevan dengan kebutuhan konsumen, disertai strategi pemasaran dan pemanfaatan teknologi yang tepat.

"Saat ini kami adalah market leader di 13 dari 15 kategori di mana kami beroperasi. Fokus kami ke depan adalah untuk terus menerapkan 5 Strategic Thrust Perusahaan dengan memperkuat merek-merek utama, menciptakan pasar, memperkuat eksekusi di market, meningkatkan dampak bisnis, dan fokus pada upaya keberlanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/7/2024).

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh konsumen Indonesia atas kepercayaan dan kesetiaan terhadap merek-merek kami. Semoga kami bisa terus melayani konsumen dengan menyediakan inovasi-inovasi terbaik berbasis sains dan teknologi," tuturnya.

Foto: Dok. Istimewa

Tercatat dalam laporan 'Kantar Brand Footprint Indonesia 2024', Royco menempati urutan ke-4 dari 10 merek teratas, yang setidaknya dibeli oleh 60% masyarakat Indonesia atau setara dengan 42 juta rumah tangga, dengan pembelian setidaknya 14 kali dalam setahun.

Lalu Pepsodent terpilih sebagai Most Chosen Personal Care Brand, Glow & Lovely sebagai Most Chosen Beauty Brand, dan Sunlight sebagai Most Chosen Household Care Brand.
Guna mendorong nilai dan volume pangsa pasar, keempat merek ini juga konsisten menjalankan berbagai program yang memberikan dampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut rinciannya:

1. Royco

Program Royco Nutrimenu yang mempromosikan pola makan sehat dan nutrisi seimbang. Bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (NU Care-LAZISNU) dan didukung oleh Kementerian Kesehatan RI, program ini mengedepankan ToT (Training of Trainer) yang mengedukasi ibu melalui kegiatan di pesantren, posyandu, PKK, dan lainnya. Sejak pertama kali dilaksanakan tahun 2019, Program Royco Nutrimenu telah menjangkau 18 juta ibu di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pepsodent

Gelaran tahunan Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) yang sejak 2010 mengampanyekan pentingnya kesehatan gigi dan mulut melalui edukasi, pelayanan perawatan dan pemeriksaan gigi gratis yang telah menjangkau 30 juta masyarakat Indonesia, disertai layanan teledentistry gratis via WhatsApp yang telah memberi manfaat kepada lebih dari 90 ribu orang.

3. Glow & Lovely

Secara konsisten melalui program 'Glow & Lovely Bintang Beasiswa' mendukung perempuan Indonesia meraih wajah glowing dan masa depan cerah, dengan memberikan akses pendidikan tinggi kepada perempuan Indonesia berprestasi yang memiliki kendala finansial.

Sejak 2017, program ini telah memberi manfaat ke 450 perempuan di berbagai wilayah Indonesia serta menjangkau 35 juta perempuan melalui kelas-kelas pendampingan dan pengembangan diri.

4. Sunlight

Sunlight melalui program 'Agen 1000 Sunlight', berkolaborasi dengan PNM telah membantu meningkatkan keterampilan kewirausahaan dan pendapatan para perempuan pengusaha mikro dan keluarganya. Diketahui program ini telah menjangkau 78.000 konsumen baru dan telah merekrut 1.072 Agen.

Di tahun 2024, Sunlight akan melanjutkan program 'Agen 1000 Sunlight' di 5 kota di Indonesia, seperti Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Palembang untuk memberdayakan lebih banyak perempuan Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar AS di level Rp 16.250 pada Senin sore (8/7). Perry meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bisa kembali menguat ke Rp 15.700 tahun ini.

"Alhamdulillah hari ini nilai tukar rupiah ditutup menguat Rp 16.250 per dolar AS dan kami akan terus upayakan untuk terus menguat ke depan," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

Perry mengatakan, nilai tukar rupiah melemah 5,9% terhadap dolar AS sepanjang 2024 (year to date/ytd). Namun, ia menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS masih lebih baik dibandingkan mata uang Meksiko, Thailand, Korea, serta Brasil.

"Bahkan Jepang yang melemah sekitar 13,3% year to date. Kami akan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi rupiah yang akan kami jelaskan lebih lanjut," jelasnya.

Perry menjelaskan, rupiah akan bergerak stabil dan cenderung menguat karena empat faktor. Pertama, penurunan Fed Fund Rate, kedua, imbal hasil daya tarik investasi portofolio.

Khusus faktor kedua, Perry mengatakan, masuknya modal asing terus terjadi khususnya ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp 130,35 triliun dan saham Rp 340 miliar.

"Meskipun di tengah-tengah itu SBN (Surat Berharga Negara) terjadi outflow sekitar Rp 33,96 triliun, tapi dengan koordinasi Kementerian Keuangan dan kami sejak bulan Juni minggu ketiga itu SBN mulai kembali lagi inflow dan terus kita lakukan supaya ini tetap terjaga," jelasnya.

Perry melaporkan bahwa masuknya modal ke Indonesia sepanjang tahun ini mencapai Rp 91,5 triliun. Kemudian faktor ketiga, adalah kuatnya fundamental perekonomian Indonesia berdasarkan data inflasi maupun pertumbuhan ekonomi.

Sementara faktor keempat sekaligus terakhir yang menyebabkan nilai tukar bisa menguat adalah komitmen BI untuk terus menjaga stabilitas rupiah.

"Sehingga kami perkirakan rupiah relatif stabil dan usahakan terus menguat dan proyeksi kami bergerak tahun ini Rp 15.700 sampai Rp 16.100 yang terus kami lakukan lebih lanjut," imbuhnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan kinerja pasar modal Indonesia pada enam bulan pertama di 2024 ini masih terkoreksi alias turun. Per bulan Juni 2024 ini, Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) turun 2,88% ke level 7.063.

Demikian yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Inarno Djajadi dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024. Inarno mengatakan, angka 7.063 ini menguat 1,33% month to date (mtd).

"Pasar saham, IHSG terkoreksi 2,88% ytd, ke level 7.063 menguat mtd," kata Inarno, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Inarno memaparkan, nilai kapitalisasi pasar bursa saham domestik naik 3,58% atau menjadi Rp 12.092 triliun year-to-date (ytd) Kondisi ini pun membuka net sell atau keluarnya dana asing sebesar Rp 7,73 triliun ytd. Adapun net sell menjadi salah satu penyebab pelemahan IHSG ini.

"Net sell sebesar Rp 7,73 triliun ytd," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi pasar obligasi, ICBI menguat 1,55% ytd ke level 380,42, dengan yield pada 28 Juni 20224 atau secara rata-rata naik 33,2 bps ytd. Selain itu, asing tercatat juga melakukan aksi jual bersih (net sell) Rp 33,96 triliun di pasar obligasi.

Kemudian pada industri pengelolaan investasi, dana kelolaan (AUM) mencapai Rp 826,07 triliun atau naik 0,16% ytd. Selain itu, juga tercatat net redemption sebesar Rp 7,88 triliun pada 28 juni 2024.

"Adapun penghimpunan dana di pasar modal masih dalam tren yang positif. Tercatat nilai penawaran umum sebesar Rp 120 triliun dengan 26 emiten baru," ujarnya.

Lalu di sisi penggalangan dana da Security Crowd Funding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan UKM, sejak pemberlakuannya hingga Juni terdapat 17 penyelenggara yang dapat izin OJK, dengan 548 penerbit, 156 ribu pemodal, dan total dana himpunan Rp 1,11 triliun.

Terakhir, terkait dengan bursa karbon, Inarno menyebut bahwa sejak 26 September hingga 28 Juni 2024 tercatat ada 62 pengguna jasa dengan total volume 608.000 ton co2 equivalent dan akumulasi Rp Rp 36,97 miliar.

"Dalam rangka penegakan ketentuan di bidang pasar modal, pada bulan Juni 2024 OJK antara lain telah mengenakan sanksi administratif berupa denda atas kasus kepada satu pemegang saham emiten dan satu pihak lainnya sebesar Rp 7,25 miliar rupiah," pungkasnya.

IHSG Hari Ini Ditutup Merah ke 7.250

IHSG pada penutupan perdagangan saham sore ini berada di zona merah ke level 7.250,9 turun 2 poin atau 0,03%.

Mengutip data RTI, Senin (8/7/2024), IHSG bergerak pada level tertingginya di 7.265 dan terenda di 7.215. Sebanyak 318 saham bergerak naik, 256 saham bergerak turun, dan 223 saham tidak bergerak. Untuk Market Cap tercatat Rp 12.450 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengubah beberapa outlook Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 seiring kondisi terkini. Defisit diperkirakan mencapai Rp 609,7 triliun atau 2,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target awal Rp 522,8 triliun atau 2,29% PDB.

Sri Mulyani mengatakan kenaikan defisit itu terjadi karena kombinasi dari pendapatan negara yang mengalami beberapa koreksi atau tidak mencapai target. Di sisi lain belanja negara mengalami kenaikan.

"Defisit total mencapai Rp 609,7 triliun, ini artinya terjadi kenaikan defisit dari 2,29% ke 2,70% dari GDP," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (8/7/2024).

Meski begitu, Sri Mulyani menyebut kebutuhan tambahan anggaran untuk menambal defisit tidak akan menambah penarikan utang. Melainkan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp 100 triliun.

"Jadi meskipun defisitnya naik, penerbitan SBN-nya tidak naik, malah justru lebih rendah Rp 214,6 triliun. Ini lah kenapa tahun 2022-2023 waktu kami mampu mengumpulkan SAL cukup besar, dipakai pada saat situasi seperti sekarang," jelas Sri Mulyani.

Berikut outlook APBN 2024:

1. Pendapatan negara Rp 2.802,5 triliun, naik 0,2 triliun dibandingkan target awal Rp 2.802,3 triliun

1. Penerimaan pajak Rp 1.921,9 triliun, lebih rendah Rp 66,9 triliun dari target awal Rp 1.988,9 triliun
2. Penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 296,5 triliun, turun Rp 24,5 triliun dari target awal Rp 321 triliun
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 549,1 triliun, naik Rp 57,1 triliun dibandingkan target awal Rp 492 triliun
   d. Penerimaan hibah Rp 34,9 triliun, naik Rp 34,5 triliun untuk penyelenggaraan Pilkada.

2. Belanja negara Rp 3.412,2 triliun, naik Rp 87,1 triliun dar target awal Rp 3.325,1 triliun

1. Belanja pemerintah pusat Rp 2.558,2 triliun, naik Rp 90,7 triliun. Kenaikan ini sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi Rp 37,1 triliun
2. Transfer ke Daerah Rp 854 triliun, lebih rendah Rp 3,6 triliun karena adanya optimalisasi kontrak DAK Fisik

3. Defisit Rp 609,7 triliun (2,70% PDB) dengan defisit keseimbangan primer Rp 110,8 triliun

4. Pembiayaan anggaran Rp 609,7 triliun (116,6% dari target APBN)

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS) Boeing mengaku bersalah atas tuduhan terkait kecelakaan fatal 737 Max di Indonesia dan Ethiopia. Berdasarkan kesepakatan itu, Boeing akan didenda sebesar US$ 243,6 juta atau sekitar Rp 3,9 triliun (kurs Rp 16.200).

Otoritas AS menuduh Boeing melakukan konspirasi untuk menipu pemerintah dan menyesatkan regulator terkait sistem kontrol penerbangan di pesawat Max. Sistem itulah yang menyebabkan kecelakaan penerbangan di Indonesia dan Ethiopia.

Dikutip dari CNBC Senin (8/7/2024), Boeing juga akan dipantau selama tiga tahun dalam masa percobaan. Perusahaan juga harus menginvestasikan US$ 455 juta untuk program kepatuhan dan keselamatan.

Meski begitu keputusan ini masih memerlukan persetujuan hakim federal sebelum berlaku secara sah. Tak hanya itu, Boeing juga setuju menemui anggota keluarga korban kecelakaan.

Sebelumnya, Boeing diberi dua pilihan yaitu mengaku bersalah atau diadili di pengadilan. Pengakuan bersalah akan membuat Boeing dicap sebagai kriminal sehingga mempersulit mereka berbisnis dengan pemerintah AS, termasuk NASA.

Sekitar 32% dari pendapatan Boeing yang berjumlah US$ 78 miliar tahun lalu berasal dari unit pertahanan hingga luar angkasa. Pada bulan Mei, Departemen Kehakiman menyatakan Boeing telah melanggar perjanjian yang terjadi tahun 2021.

Berdasarkan perjanjian penuntutan yang ditangguhkan tersebut, Boeing setuju untuk membayar US$ 2,5 miliar, termasuk denda pidana awal sebesar US$ 243,6 juta, kompensasi kepada maskapai penerbangan, dan dana US$ 500 juta untuk anggota keluarga korban.

Tercatat 346 orang tewas dalam kecelakaan fatal itu. Adapun keluarga korban mengkritik rencana Boeing mengaku bersalah, sebab mereka menuntut perusahaan itu diseret ke pengadilan.

Pada 2018, sebuah insiden menimpa pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air berkode penerbangan JT610 yang sedang melayani rute Jakarta-Pangkal Pinang. Pesawat tersebut jatuh beberapa saat setelah lepas landas di Laut Jawa, menewaskan seluruhnya 181 penumpang dan 8 kru.

Lima bulan setelah insiden Lion Air, Boeing 737 MAX 8 juga mengalami kecelakaan fatal pada Maret 2019. Pesawat yang jatuh tersebut diketahui milik Ethiopian Airlines berkode penerbangan ET302 yang terbang dari Addis Ababa menuju Nairobi, Kenya. vv

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) atau gas murah US$ 6 per MMBTU. Kebijakan ini akan diperpanjang untuk 7 sektor industri tertentu.

Sebelumnya, dalam catatan detikcom, tujuh industri yang berhak mendapatkan gas murah adalah mulai dari pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, hingga sarung tangan karet.

"Keputusannya HBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting sekarang 7 sektor," ungkap Airlangga ditemui usai rapat internal yang membahas soal Gas Industri, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Ketika ditanya sampai kapan kebijakan gas murah diperpanjang, Airlangga tak mau menjawab tegas. "Ya lanjut terus pokoknya," katanya singkat.

Soal adanya permintaan Kementerian Perindustrian yang mau memperluas kebijakan gas murah ke seluruh sektor industri, Airlangga bilang pemerintah akan mengkaji satu per satu sektor yang pantas mendapatkan perluasan kebijakan gas murah.

"Sedangkan yang lain nanti dikaji. Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7," ujar Airlangga.

Penugasan ke Pertamina
Airlangga juga bilang dalam rapat tersebut, Jokowi memberikan penugasan baru ke Pertamina untuk membentuk infrastruktur yang bisa melakukan regasifikasi LNG.

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga.

Selain itu Jokowi juga memutuskan akan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG, dan juga bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memberantas barang impor ilegal. Hal ini merupakan hasil diskusi dengan lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi pengusaha.

"Jadi keluhannya rata-rata banyak barang-barang ilegal. Tentu nanti kita akan ditindaklanjuti bareng-bareng asosiasi untuk buat bikin satgas, kita cek nanti di market barang-barang ilegal dijualnya seperti apa, di pasar seperti apa. Tadi satgas dengan lembaga perlindungan konsumen, asosiasi, satu lagi dengan satgas penegak hukum," kata dia ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Zulhas mengatakan, berdasarkan informasi dari pengusaha, hal yang mengganggu produk dalam negeri karena banyaknya barang impor ilegal. Oleh sebab itu, Zulhas berkomitmen untuk memberantas barang impor ilegal.

"Satgas ini itu baru tadi. Kita besok masih akan lanjut lagi. Saya juga akan mengundang Kadin, mengundang Hipmi, dan asosiasi lainnya. Kalau benang merah yang menghancurkan itu adalah barang-barang ilegal," terangnya.

Namun untuk mengendalikan importasi, pemerintah melalui Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki beberapa barang impor yang diindikasi menghancurkan produk dalam negeri.

Untuk membuktikan itu, melalui KADI akan dilihat apakah sejumlah barang impor terbukti dumping dan apakah jumlah impornya meningkat. Jika terbukti ada tindakan dumping, maka akan ditetapkan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD).

"Akan dilihat abis itu mereka akan rapat abis itu itu diputuskan. Berapa tarifnya? Mereka (KADI akan hitung), bukan saya, jadi KADI," ujarnya.

Kedua, pemerintah juga tengah menyelidiki melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kepada tujuh produk impor. Ketujuh barang impor itu termasuk, tekstil, pakaian jadi, kecantikan, elektronik, bahan kainnya dan lainnya, hingga keramik.

Ketujuh barang impor itu akan dilihat selama tiga tahun terakhir apakah jumlah masuknya ke Indonesia melonjak signifikan. Jika terbukti juga maka akan dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

"Sekarang KPPI lagi bekerja, nanti kita tunggu. Nggak bisa Mendag menentukan (tarif) 100% itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengatakan masalah yang harus diatasi pemerintah adalah maraknya impor ilegal. Untuk itu, mereka keberatan jika pemerintah berencana menambah pajak berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk impor legal.

"Kita dengar dari pemerintah menaikkan biaya masuk 200% ini menurut kita kalau isinya barang-barang impor ilegal solusinya tidak tepat. Karena yang namanya ilegal tidak lapor, tidak kena regulasi jadi yang kena adalah legal importir yang mereka sebenarnya bayar pajak," kata Sekjen Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (5/7) lalu.

Fenomena yang terjadi sekarang adalah banyak barang impor ilegal yang dijual di bawah harga pasar atau predatory pricing. Hal inilah yang menurutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Kalau kita melihat kemarin ramai-ramai waktu soal TikTok dilarang itu karena dua hal. Satu karena predatory pricing artinya banting harga untuk menarik orang masuk website. Kedua yang paling utama adalah barang-barang yang dijual di titik tersebut itu kebanyakan barang yang nggak jelas masuknya dari mana dan itu barang-barang murah," ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan sektor jasa keuangan RI pada Juni 2024 berada pada kondisi yang tetap stabil di tengah tantangan kondisi perekonomian global.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, berdasarkan ada hasil Rapat Dewan Komisioner (DK) OJK per 3 Juli 2024 kemarin. Menurutnya, kinerja sektor jasa keuangan masih kontributif terhadap pertumbuhan nasional.

"Sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang manageable di tengah masih tingginya ketidakpastian global," kata Mahendra, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024, melalui saluran telekonferensi, Senin (8/7/2024).

Mahendra mengatakan, perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan dengan data perekonomian HS tercatat lebih rendah di tengah inflasi yang masih sticky atau melekat kuat di dalam perekonomian Amerika Serikat (AS). Begitu pula di Eropa dan China.

"Sementara di Eropa perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnasi pertumbuhan dan tekanan fiskal. Sementara di Tiongkok terjadi disabling demand dan supply yang terus berlangsung di tengah stimulus agresif yang tengah dilakukan pemerintah Tiongkok dan oleh otoritas moneter serta fiscal," paparnya.

Sementara itu, di perekonomian domestik pemulihan permintaan masyarakat terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Kemudian inflasi inti masih stabil dengan pertumbuhan beredar (M2) yang meningkat mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan.

Berikutnya di sisi produksi, sektor manufaktur mencatatkan ekspansi meskipun termoderasi. Hal ini terlihat dari penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur menjadi sebesar 50,7, dibandingkan bulan sebelumnya 52,1.

"Di sisi kebijakan, di tengah tekanan pasar keuangan global dan turunnya ekspektasi pasar terhadap kondisi higher for longer, OJK tetap dicermati down side risk ke depan yang dapat berdampak pada sektor jasa keuangan ke depan," ujarnya.

Kemudian terkait risiko kredit, khususnya pada UMKM, berdasarkan hasil press test yang dilakukan OJK, secara umum perbankan dinilai masih resilien, didukung permodalan yang terjaga dan tingkat pencadangan yang memadai.

Selain itu, secara umum rasio kredit yang berisiko untuk UMKM saat ini dalam rentang level yang terjaga dan dalam tren yang menurun jauh di bawah level puncaknya di masa pandemic Covid-19.

Mahendra mengatakan, dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan OJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang selaras dengan standar nasional.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan secara elektronik kepada industri agar lebih efektif dan efisien, OJK dan Ditjen Dukcapil memperkuat kerjasama pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dalam lingkup memperluas cakupan persetujuan kerjasama sebelumnya dengan menambah pemanfaatan teknologi biometrik atau pemindai wajah untuk mendukung kegiatan di SJK dan OJK.

"Selain itu, OJK meresmikan penggunaan aplikasi SPRINT untuk melayani Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah dalam penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon pihak utama serta bidang IAKD dalam proses permohonan masuk ke dalam regulatory sandbox maupun proses pendaftaran sebagai penyelenggara di ITSK di OJK," pungkasnya.

Komisi VI DPR RI mengungkapkan isu fraud di Bank Muamalat setelah PT Bank Tabungan Negara (Persero) batal melakukan akuisisi. Komisi VI DPR mengkhawatirkan dana haji karena Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank Muamalat.

Hal tersebut disampaikan oleh pimpinan Komisi VI DPR Mohamad Hekal seusai rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Dirut PT BNI dan PT BTN di ruang Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024). Untuk diketahui, dalam rapat tersebut, BTN menyampaikan pihaknya batal mengakuisisi Bank Muamalat. Isu di balik batalnya proses akuisisi ini juga dibahas di dalam rapat.

"Dalam perjalanannya, kelihatannya prosesnya tertunda-tunda, bahkan ada isu bahwa di dalam Bank Muamalat ini ada terjadi fraud sehingga kita khawatir kalau BTN diberikan beban untuk menyelamatkan ini," ujar Hekal dalam konferensi pers itu.

"Nah, namun yang menjadi concern kita bukan hanya itu, akhirnya membuka tabir bahwa mungkin ada kita sama-sama tahu Bank Muamalat Indonesia Pemegang Saham Pengendalinya itu kan adalah BPKH," tambahnya.

Ia menyebut harus ada pendalaman terhadap Bank Mualamat, terutama terkait dana haji. Hekal kemudian menyinggung soal peran BPKH di Bank Mualamat yang dinilai tak memiliki kompetensi di sana.

"Hari ini sudah diputuskan, diputuskan langsung oleh Dirut bahwa BTN tidak akan meneruskan akuisisi daripada Bank Muamalat, artinya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isinya Bank Muamalat. Mungkin itu harus didalami kita tentu akan share juga dengan teman-teman kita di Komisi VIII maupun Komisi XI sebetulnya ada apa sih di Bank Muamalat, kenapa sampai BTN tidak mau meneruskan dan kami juga ada tanda tanya memang kenapa Bank Muamalat dimiliki dan dikelola oleh BPKH," ujarnya.

Ia menyebut semestinya ada lembaga lain di pemerintahan yang bisa lebih berkompeten untuk menyelamatkan Bank Mualamat. Hekal menekankan supaya dana haji di Bank Mualamat dapat dipastikan aman.

"Mungkin ada lembaga lain di dalam pemerintah kita yang harusnya lebih berkompeten untuk menyelamatkan Bank Muamalat. Dana haji tetap harus dipastikan aman, tetapi menugaskan BTN untuk mengakuisisi Bank Muamalat itu rasa-rasanya terlalu berat bagi BTN, itu lah kira-kira dari rapat kita tadi," kata dia.

Hekal meminta pihak terkait, dalam hal ini Komisi VIII dan IX DPR RI, menindaklanjuti temuan itu. Ia tak ingin jemaah haji di Indonesia dikecewakan.

"Apalagi di Bank Muamalat kita tahu pemegang saham tertingginya tunggal itu BPKH. Nah BPKH ini kan kalau nggak salah mulai terjadinya tahun 2021 dia kan sebetulnya tugasnya bukan mengelola bank, mengelola dana hajinya," ujar politisi Gerindra ini.

"Nah pas ini kita lihat ada tertunda-tunda, kami juga agak khawatir bukan dari aspek komisi VI-nya, tapi dari aspek pengelolaan dana haji harus kita jaga. Jangan sampai jamaah kita dikecewakan," imbuhnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan serbuan bahan dan produk petrokimia membuat Industri dalam negeri babak belur, khususnya terkait produk turunan petrokimia seperti plastik dan tekstil.

Fajar menjelaskan kondisi ini dapat dilihat dari nilai tambah manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) RI yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan per 2022 kemarin, nilai tambah manufaktur terhadap PDB hanya berada di level 18,3% pada 2022 lalu, turun jauh dari 2002 yang berada di level 32%.

"Kita lihat sekarang nilai tambah manufaktur terhadap PDB kita terus turun, sekarang sudah mulai di level 18,3%. Mulai turun banyak, ini juga akan terus memperlemah daya saing dalam negeri terhadap demand," kata Fajar dalam diskusi media di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

"Kalau kita lihat, (produksi) barang jadi plastik (dalam negeri) juga sudah mulai agak turun sedikit, tapi impor bahan baku plastiknya naik cukup signifikan. Sehingga di sini ada perlu strategi-strategi lain bagaimana mencukupi demand dalam negeri dengan suplai lokal," jelasnya lagi.

Lebih jauh, Fajar mengatakan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) jauh lebih terpuruk daripada industri petrokimia lainnya. Sebab industri yang satu ini sudah kebanjiran produk impor, dari bahan baku tekstil (polyester) sampai ke pakaian jadi.

"Tekstil sendiri juga terus polyester kita mengalami tekanan-tekanan juga dari produk-produk impor. Belum lagi di industri TPT-nya, dari sisi bahan baku saja mereka sudah kena dari barang-barang impor," jelasnya.

Menurutnya banjir impor petrokimia ini paling berdampak pada industri Aromatik dan turunannya. Sebab pada dasarnya industri yang satu ini merupakan salah satu industri turunan tekstil. Fajar mengatakan kalau industri hulunya saja sudah babak belur, apalagi industri turunnya.

"Aromatik dan turunnya ini kendalanya juga lumayan banyak, ini merupakan industri padat karya yang di bawahnya tekstil sehingga paling banyak kena dampaknya sekarang-sekarang ini karena banjirnya barang-barang jadi dari impor sehingga ke hulunya ikut berimbas. Bahkan yang di bawah sudah mulai tutup entah itu di-PHK," tuturnya.

Karena itu ia meminta kepada pemerintah untuk benar-benar memperhatikan jumlah impor yang masuk ke RI. Sebab kalau tidak industri produksi plastik dan TPT khususnya akan semakin berdarah-darah.

"Pemerintah harus memutuskan apakah akan tetap mendukung industri tekstil yang saat ini mempekerjakan 3.5 juta orang. Sebab industri tekstil merupakan industri padat karya yang menyerap tenaga kerja paling besar di Indonesia," tambahnya.

Komisi VI DPR RI menyoroti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI terkait rencana restrukturisasi utang PT Kimia Farma Tbk. Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino, mengaku mendengar informasi itu.

Ia menyebut jumlah kredit Kimia Farma yang bakal direstrukturisasi Rp 8,7 triliun. BNI disebut memberikan kredit terbanyak kepada Kimia Farma.

"Kaitannya dengan restrukturisasi dengan BUMN lain, saya mendengar akan ada restrukturisasi utang Kimia Farma yang besarnya Rp 8,7 triliun dan kemungkinan yang paling banyak (memberikan kredit) adalah (BNI), krediturnya adalah bapak, ya, pak? BNI ya?" kata Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Harris mewanti-wanti Direktur Utama BNI Royke Tumilaar soal kabar tersebut. Menurutnya, jangan sampai restrukturisasi utang Kimia Farma menjadi pengalihan kerugian dari satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke perusahaan pelat merah lain.

"Nah, sikapnya BNI seperti apa? Apakah ini pengalihan kerugian dari satu BUMN ke BUMN lain? Apalagi kalau nanti kayak konsep restrukturisasinya Garuda diperpanjang 22 tahun dengan tingkat bunga 0,1%, ini kan kerugiannya cuma dialihkan kepada pocket bapak yang masih tebal, kira-kira sikapnya seperti apa?" bebernya.

Ditemui usai rapat, Royke tidak menampik pernyataan yang dilontarkan Harris. Meskipun demikian, Royke membantah jika disebut pihaknya menjadi pemberi kredit terbesar ke Kimia Farma, menurutnya ada BUMN lain yang juga terlibat.

"Ya, nggak semua BNI. Semua BUMN ada lah. Sama lah, kita sudah antisipasi Kimia Farma. Kita harus restrukturisasi, kita lihat, Kimia Farma bisnisnya kan juga masih ada yang jalan, bagus kan. Jadi restrukturisasi pasti akan jalan dengan Kimia Farma," sambungnya.

Kimia Farma Rugi

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, PT Kimia Farma Tbk mencatatkan kerugian Rp 1,82 triliun pada 2023. Direksi perusahaan pelat merah bidang farmasi ini pun membeberkan penyebabnya.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Lina Sari mengatakan kerugian 2023 disebabkan masalah operasional perusahaan. Dia juga bicara efisiensi menjadi 5 pabrik dari total 10 pabrik.

"Kalau kita bicara operasional terkait efisiensi pabrik tadi, di mana memang kapasitas terlalu besar sementara utilisasi rendah," kata Lina dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Kemudian, komposisi pada 2023 didominasi produk bermargin rendah. Untuk itu, pihaknya akan meningkatkan persediaan produk-produk yang bermargin tinggi.

Penyebab lainnya, lanjut Lina, adanya dugaan pelanggaran integritas penyediaan data laporan keuangan perusahaan tersebut pada periode 2021-2022. Terkait hal tersebut, dia bilang belum dapat menjelaskan lebih detail karena masih dalam progress.

Meskipun demikian, Lina menyebut salah satu upaya perbaikan perusahaan adalah melakukan reorientasi bisnis dan restrukturisasi keuangan dalam rangka menjaga kinerja perseroan tumbuh positif dan berkelanjutan.

Rencana transformasi perseroan tersebut dilakukan untuk penguatan operasional dan peningkatan profitabilitas dilakukan bersama-sama dengan Project Management Office (PMO) Restrukturisasi Keuangan dan Reorientasi Bisnis yang dibentuk Kementerian BUMN.