Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi terkait dengan penyalahgunaan dana penunjang operasional dan program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

Teranyar, penyidik KPK melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti terkait dengan dugaan korupsi itu di Kantor Setda Papua, Senin (4/11/2024).

"Dari kegiatan tersebut, ditemukan atau dilakukan proses penyitaan dalam bentuk dokumen dan barang bukti elektronik. Dan selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan saksi-saksi," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik saat penggeledahan, lanjut Tessa, lalu dikonfirmasi ke sejumlah saksi. Mereka diperiksa di Polda Papua, Jumat (8/11/2024).

Terdapat delapan saksi yang hadir dalam pemeriksaan yaitu di antaranya Staf Bendahara Pemprov Papua Muhajir Suronoto serta Direktur CV Walibhu Irianti YY Telenggen Yoman. Kemudian, ada tiga orang swasta masing-masing yaitu Frederik Banne, Astract Bona dan Yulce Wenda.

Selain itu, terdapat empat PNS yang ikut diperiksa yakni Jhon Kennedy Thesia, Sahar, Anies Liando serta Magdalena Widayati.

"[Saksi] didalami terkait dengan dana operasional kepala daerah dan wakil provinsi Papua 2020-2022," ujar Tessa pada keterangan terpisah.

KPK masing belum mengungkap secara terperinci kasus tersebut. Namun, diduga terjadi kerugian keuangan negara pada dugaan korupsi dana operasional kepala daerah di Papua yang berasal dari anggaran negara itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sempat menyampaikan tengah mendalami dugaan korupsi itu pada 2023 lalu. Pada saat itu, lembaga antirasuah juga tengah mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat gubernur saat itu, Lukas Enembe.

Pada Juni 2023, KPK menyampaikan bahwa dana operasional yang dialokasikan untuk Lukas yakni mencapai Rp1 triliun. Terdapat dugaan bahwa dana operasional yang berasal dari APBD Papua itu turut dipakai olehnya untuk berjudi di luar negeri.

"Dari sisi aliran dana itu yang mungkin bisa kita lihat sebagian besar dana yang digunakan oleh yang bersangkutan untuk berjudi. Dari mana dana-dana itu diperoleh sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD," terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada konferensi pers, Senin (26/6/2023).

Meski demikian, Lukas meninggal dunia saat masih mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan pengadilan terhadapnya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di RSPAD Gatot Soebroto pada Desember 2023.

Pada saat itu, Lukas dijatuhi vonis delapan tahun penjara pada pengadilan tingkat pertama. Hukuman itu lalu diperberat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta di tingkat banding menjadi 10 tahun. Di sisi lain, dia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RusiaVladimir Putin menandatangani undang-undang perjanjian mengenai kemitraan strategis antara negaranya dengan Korea Utara.

MengutipReuters,perjanjian tersebut mencakup mengenai ketentuan pertahanan bersama. Hal ini diketahui berdasarkan dekrit yang diterbitkan pada Sabtu waktu setempat (9/11/2024).

Adapun, kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Putin dan Presiden Korea Utara, Kim Jong un, pada Juni 2024 lalu setelah pertemuan di Pyongyang. Keduanya menyerukan untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata.

Sebagai informasi, perjanjian tersebut telah memperkuat hubungan antara dua negara sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2024.

Di lain sisi Korea Selatan dan negara-negara Barat lainnya mengatakan bahwa Korea Utara telah memasok persenjataan ke Rusia. Pakar forensik Ukraina mengatakan mereka telah menemukan jejak senjata tersebut di lokasi serangan Rusia.

Kemudian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Kamis (7/11/2024) bahwa Korea Utara telah mengirim 11.000 tentara ke Rusia, dan beberapa dari mereka mengalami korban jiwa dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia bagian selatan.Rusia belum mengonfirmasi kehadiran pasukan Korea Utara.

Dunia Gonjang-ganjing, Xi Jinpin Pastikan Rusia-China Tetap Solid

Bahkan, sebelumnya Xi Jinping juga sempat mengatakan bahwa Putin bahwa saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang belum pernah terjadi selama seratus tahun. Situasi internasional juga diliputi kekacauan.

Namun, meski demikian, Xi meyakini bahwa ‘kekacauan’ tak akan terjadi dalam hubungan China dan Rusia.

"Namun saya sangat yakin bahwa persahabatan antara China dan Rusia akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, dan tanggung jawab negara-negara besar terhadap rakyatnya tidak akan berubah,” tutur Xi di kota Kazan, Rusia, saat pembukaan KTT BRICS, yang dikutip dari Reuters pada Rabu (23/10/2024).

Putin menyebut Xi sebagai “teman baik” dan mengatakan bahwa kemitraan dengan China adalah kekuatan untuk stabilitas di dunia.

“Kerja sama Rusia-China dalam urusan dunia adalah salah satu faktor penstabil utama di panggung dunia,” tutur Putin.

Mereka juga berniat untuk lebih meningkatkan koordinasi di semua platform multilateral untuk memastikan keamanan global dan tatanan dunia yang adil.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku penyidik membuka peluang untuk menetapkan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19 pada 2020.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, lembaganya masih membuka peluang untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak individu tambahan maupun korporasi terkait dengan kasus tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, KPK sebelumnya telah menetapkan seorang tersangka dari pihak swasta yaitu Direktur Mitra Energi Persada (MEP) sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada (PTP) Ivo Wongkaren.

"Seandainya itu ada korporasi yang terlibat dan menikmati yang digunakan secara aktif untuk mengambil keuntungan dengan secara melawan hukum, itu kita akan tetapkan sebagai tersangka termasuk tambahan tersangka individu," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Meski demikian, Tessa menyebut penetapan individu tambahan atau korporasi sebagai tersangka harus dilakukan berdasarkan mekanisme gelar perkara atau expose.

Adapun sejauh ini KPK telah memeriksa berbagai saksi terkait dengan kasus yang diduga merugikan keuangan negara itu. Contohnya, pada pekan ini, Kamis (7/11/2024), penyidik memeriksa dua orang swasta yaitu Direktur Utama PT Anomali Lumbung Artha Teddy Munawar serta Direktur PT Inkubisc Steven Kusuma.

Keduanya dimintai konfirmasi atas dokumen yang disita oleh penyidik KPK, terkait dengan spesifikasi barang bansos termasuk harga beli dari supplier dan harga jualnya ke Kementerian Sosial (Kemensos).

Tessa enggan memerinci lebih lanjut soal materi pemeriksaan terhadap dua orang saksi itu. Namun, dia memastikan penyidik mendalami harga beli dan harga jual bansos itu karena adanya indikasi ketidakwajaran harga.

"Tentunya kalau wajar kan tidak mungkin ada perkara pidana yang ditangani oleh KPK, pastinya akan ada selisih baik itu kemahalan yang juga akan dihitung oleh teman-teman yang menghitung perhitungan kerugian negara ya," ungkap pria yang juga merupakan penyidik pada kasus tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, KPK menduga terdapat 6 juta paket bansos Presiden yang diduga dikorupsi pada pandemi Covid-19 lalu. Total 6 juta paket itu terdiri dari paket yang disalurkan pada tahap 3, 5 dan 6. Terdapat 2 juta paket sembako di masing-masing tahap.

Alat bukti kasus tersebut ditemukan ketika KPK melakukan penyidikan pada kasus suap pengadaan bansos Covid-19 yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Pada kasus bansos presiden, KPK menyebut potensi kerugian keuangan negara yang ada mencapai sekitar Rp250 miliar. Penyidik menduga kerugian keuangan negara itu terjadi saat pengadaan bansos presiden 2020 lalu di wilayah Jabodetabek.

Mengenai perincian proyeknya, Tessa menyebut nilai proyek bansos presiden itu sekitar Rp900 miliar dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya, sekitar segitu," ungkap Tessa pada keterangan terpisah.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan bertemu dengan Presiden terpilih Donald Trump pada Rabu (13/11/2024) waktu setempat di Gedung Putih.

MengutipReuters,hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Gedung Putih pada Sabtu (9/11). Pertemuan tersebut atas undangan Biden sendiri.

"Atas undangan Presiden Biden, Presiden Biden dan Presiden terpilih Trump akan bertemu di Ruang Oval pada hari Rabu," kata Sekretaris Pers Karine Jean-Pierre dalam sebuah pernyataan.

Hal tersebut juga diakui oleh Biden setelah meninggalkan kebaktian gereja di Rehoboth Beach, Delaware, tempat ia melakukan perjalanan selama akhir pekan.

Biden juga tidak menanggapi pertanyaan mengenai apa yang ia katakan kepada Trump.

Sebagai informasi, Trump akan menjabat pada 20 Januari 2024, setelah mengalahkan Wakil Presiden saat ini Kamala Harris dalam pemilihan presiden 5 November lalu.

Jumlah suara Trump sudah melewati batas minimal perolehan suara electoral college yang diperlukan untuk mengamankan kursi Presiden, yakni sebanyak 270 suara.

Kemenangan ini juga mengukir sejarah baru bagi AS. Trump akan menjadi presiden pertama yang menjabat sebanyak dua periode tidak berturut-turut sejak Grover Cleveland pada 1892 – dan ini merupakan presiden kedua dalam sejarah.

Kemenangan Trump tersebut telah disambut dengan ucapan selamat dari beberapa pemimpin negara lain. Diketahui, beberapa diantaranya adalah Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri India, Narendra Modi, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut belum akan menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor masuk ke daftar pencarian orang (DPO), kendati diduga melarikan diri dalam status tersangka.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan, pihaknya saat ini sudah mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Sahbirin. Hal itu lantaran kepala daerah itu diduga masih berada di dalam negeri.

Oleh sebab itu, terangnya, penyidik masih melakukan pencarian dan belum menetapkan Sahbirin sebagai DPO atau buron.

"Yang kedua, informasi yang saya dapat, penyidik masih memiliki opsi-opsi informasi lokasi di mana yang bersangkutan ini bisa ditemukan. Jadi masih dilakukan proses pencarian yang bersangkutan," ujar Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun menurut Tessa, seseorang dimasukkan ke dalam DPO ketika semua opsi sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil. Salah satunya yakni tidak ada lagi informasi yang didapatkan terkait dengan keberadaan seorang tersangka.

Namun, dalam kasus Sahbirin, keberadaan paman dari pengusahaa Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam itu masih dijajaki oleh penyidik.

Pada keterangan sebelumnya, KPK memastikan pria yang akrab disapa Paman Birin itu sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Lembaga antirasuah juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga tempat perbuatannya seperti kantor, rumah dinas maupun rumah pribadinya.

KPK lalu menyoroti bahwa Sahbirin juga tidak melakukan aktivitas kesehariannya di Kantor Gubernur kendati belum ditahan. Oleh sebab itu, KPK berkesimpulan bahwa Sahbirin kabur.

Untuk itu, kini KPK telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Sahbirin. Lembaga itu juga menilai Majelis Hakim di PN Jakarat Selatan seharusnya menolak praperadilan yang diajukan tersangka.

Berdasarkan catatan Bisnis, lembaga tersebut telah menetapkan total tujuh orang tersangka termasuk Sahbirin pada Oktober 2024 lalu. Namun, hanya enam orang yang sudah ditahan setelah digelarnya OTT.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Keterlibatan keluarga Rafael dalam melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan itu awalnya terungkap dalam sidang perkara keberatan terhadap jaksa KPK beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan aset-aset Rafael yang dirampas untuk negara karena dinyatakan hasil tindak pidana korupsi.

Menanggapi fakta persidangan itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pihaknya sangat mungkin untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada keluarga Rafael apabila didukung dengan kecukupan alat bukti.

Namun, dia menyebut saat ini lembaganya belum mengusut kembali hal itu setelah putusan pengadilan atas kasus Rafael memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan, dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak itu tertuang dalam Tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan dari pemohon perkara keberatan No.15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

JPU KPK memaparkan bahwa keterlibatan keluarga Rafael sudah sudah terungkap di persidangan. Fakta persidangan itu tertuang pada dakwaan kedua dari JPU terhadap Rafael.

Dalam tanggapan JPU kepada pemohon keberatan, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu melakukan pencucian uang berupa aset tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV No.11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruta Utara dan Jalan Raya Srengseng; satu unit kendaraan VW Carravelle; serta dua unit kios BM 08 dan BM 09 Tower Ebony Kalibata City.

Pencucian uang dengan aset-aset itu, terang JPU, juga dilakukan oleh Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek, ibunya Irene Suheriani Suparman, adiknya Gangsar Sulaksono serta anaknya Christofer Dhyaksa Dharma.

"Karena terdapat adanya suatu kerja saa yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, Irene Suheriani Suparman, Gangsar Sulaksono, serta Christofer Dhyaksa Darmma dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah/legal," dikutip dari tanggapan JPU atas keberatan pemohon.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan keberatan kepada JPU KPK melalui PN Jakarta Pusat atas harta Rafael yang dirampas negara.

Pemohon-pemohon itu meliputi Pemohon korporasi yakni CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

Adapun Rafael saat ini sudah berstatus terpidana usai Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi menjatuhkannya hukuman pidana 14 tahun penjara.

Putusan kasasi oleh MA juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai Rp40,5 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan korupsi terkait dengan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Situbondo, Jawa Timur.

Bupati nonaktif Situbondo, yakni Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka. Namun, dia kini juga masih menjalani kampanye untuk maju lagi sebagai kepala daerah di Pilkada 2024.

Pada Jumat (8/11/2024), penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Karna. Namun, kepala daerah itu tidak hadir karena keperluan Pilkada.

"Tersangka 1 tak hadir karena dalam persiapan Pilkada," jelas Juru Bicara KPK Tessa Mahardika dala keterangan tertulis, dikutip Minggu (10/11/2024).

Selain Karna, KPK turut menetapkan PNS di Dinas PUPR Situbondo Eko Prionggo Jati sebagai tersangka. Dia juga dipanggil pada Jumat lalu namun tidak hadir.

Tessa mengaku tidak ada kendala mengapa Karna dan tersangka lainnya belum ditahan. Dia memastikan setiap tersangka KPK akan ditahan, namun di waktu yang tepat.

Dalam hal kasus yang menjerat Karna, kata Tessa, penyidik akan menahan tersangka ketika sudah mendapatkan kesaksian dari seluruh saksi yang diperiksa yakni 80 hingga 90%. Hal itu dibutuhkan untuk menahan Karna yang kini diduga terlibat kasus dugaan korupsi berbentuk suap.

Itu berbeda dengan tersangka dugaan korupsi yang diduga menyebabkan kerugian keuangan negara. Para tersangka kasus tersebut akan ditahan setelah terbitnya hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara pada suatu kasus korupsi.

"Yang pasti adalah semua tersangka pasti ditahan pada waktunya jadi kan wajib ditahan. Cuman kapannya itu melihat situasi," kata Tessa pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Minggu (10/11/2024).

Sebelumnya, Karna telah mengajukan praperadilan untuk melawan status tersangka yang diberikan KPK. Namun, pada Jumat (25/10/2024), KPK dimenangkan sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka dinyatakan sudah memenuhi aspek formil serta sesuai mekanisme maupun prosedur.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, Karna merupakan kepala daerah yang berasal dari kalangan birokrat. Kariernya dimulai sebagai PNS Golongan III A di Departemen Penerangan pada 1993-1994.

Pada 1997, Karna menjabat Plh. Kepala Desa Solor, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso. Masuk ke tahun 2000-an, dia memulai kariernya di Kecamatan Cermee sebagai Pj. Kepala Seksi Pemerintahan.

Pada tahun 2010-an, dia mulai menjabat sebagai kepala dinas. Dia pernah menjabat Pj. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bondowoso, Kepala Dinas Pengairan Bondowoso, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bondowoso, hingga Plt. Sekretaris Daerah dan Pj. Bupati Bondowoso.

Pada 2021, Karna dilantik sebagai Bupati Situbondo bersama dengan Wakil Bupati Khoirani.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, 10 November 2024, seluruh masyarakat Indonesia memeringati Hari Pahlawan.

Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia.

Ini merupakan momen seluruh masyarakat di Indonesia mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam pertempuran merebut kemerdekaan NKRI pada tahun 1945.

Tanggal ini dipilih untuk menghormati para pejuang yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam Pertempuran Surabaya pada tahun 1945.

Lalu, bagaimana sejarah Hari Pahlawan 10 November 1945?

Dilansir dari Antaranews, Hari Pahlawan merujuk pada pertempuran heroik di Surabaya, ketika tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia berhadapan dengan pasukan Britania Raya atau pasukan Sekutu yang dipimpin oleh Inggris dan Belanda (NICA).

NICA datang ke Surabaya pada 25 Oktober 1945 dan membuat masyarakat Surabaya merasa resah atas kedatangan mereka sehingga memunculkan ide perlawanan.

Salah satu tokoh yang terkenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo. Bung Tomo mengobarkan semangat perlawanan dengan pidatonya yang berapi-api sehingga mampu membakar semangat nasionalisme masyarakat dan anak muda di Surabaya dan sekitarnya.

Setelah tiba di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945, dua hari setelahnya atau 27 Oktober 1945, NICA yang dipimpin Brigadir Jenderal Aulbertin Walter Sother Mallaby memasuki wilayah Surabaya dan langsung mendirikan pos pertahanan.

Pasukan Sekutu yang didominasi tentara Inggris menyerbu penjara dan membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh pihak Indonesia.

Mereka juga memerintahkan masyarakat Indonesia untuk menyerahkan senjata. Namun, perintah tersebut ditolak tegas oleh rakyat Indonesia.

Hingga kemudian pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin Bung Tomo melancarkan serangan ke pos-pos pertahanan Sekutu, dan berhasil merebut sejumlah bagian titik penting Surabaya.

Meskipun gencatan senjata telah disepakati pada 29 Oktober, bentrokan bersenjata tetap terjadi antara warga Surabaya dan pasukan Inggris. Puncak pertempuran ini ditandai dengan tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby pada 30 Oktober 1945, yang memicu kemarahan pihak Inggris.

Insiden 10 November 1945

Pada pagi 10 November, tentara Inggris melancarkan serangan besar. Pasukan dan milisi Indonesia memberikan perlawanan sengit, sehingga Inggris merespons dengan mengeluarkan ultimatum.

Ultimatum tersebut disampaikan oleh Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh, yang menggantikan posisi Mallaby.

Jenderal Eric Carden menuntut Indonesia untuk menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan terhadap pasukan Inggris.

Jika tuntutan tersebut tidak dipatuhi, tentara AFNEI dan administrasi NICA mengancam akan menggempur Kota Surabaya dari darat, laut, dan udara.

Ultimatum tersebut tidak digubris oleh para pemimpin perjuangan, arek-arek Surabaya, dan seluruh rakyat, sehingga Inggris melancarkan serangan besar-besaran ke Kota Surabaya dari berbagai arah.

Mereka menggunakan kekuatan darat, laut, dan udara, yang memicu pecahnya pertempuran terbesar di Surabaya pada 10 November 1945.

Bung Tomo siaran memantik semangat perlawanan melalui pidatonya di Radio Pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI).

Selain Bung Tomo, terdapat juga tokoh-tokoh berpengaruh lainnya yang turut menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu, beberapa di antaranya berasal dari kalangan agama, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, dan kyai-kyai pesantren lainnya.

Mereka juga mengerahkan santri-santri dan masyarakat sipil untuk bergabung dalam milisi perlawanan.

Bisnis.com, BEIJING — Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Rakyat China Xi Jinping memperkuat hubungan kerja sama antara China dan Indonesia.

Adapun penandatanganan MoU dan kerja sama antara Indonesia-China dilakukan di Great Hall of The People, Beijing, China, Sabtu (9/11/2024). MoU kerja sama yang telah disepakati dan ditandangani antara Indonesia dan Tiongkok terdiri dari berbagai sektor mulai dari ekonomi laut sampai sumber daya mineral.

Simak kerja sama dan MoU terbaru yang dilakukan pemerintah Indonesia dan China:

1. Protokol Persyaratan Fitosanitari untuk Ekspor Buah Kelapa Segar dari Indonesia ke Tiongkok;

2. Pedoman Kerja Teknis untuk Mempromosikan Perikanan Tangkap Berkelanjutan;

3. Memorandum Saling Pengertian tentang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Biru;

4. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Sumber Daya Mineral;

5. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Mineral Hijau;

6. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Bidang Sumber Daya Air; dan

7. Memorandum Saling Pengertian tentang Kerja Sama Penilaian Kesesuaian.

Penandatangan MoU tersebut didasari guna semakin memperkuat kerja sama antara Indonesia-Tiongkok serta sebagai kesepakatan bersama menjalankan komitmen yang saling menguntungkan.

“Sekali lagi, Presiden Xi, para pemimpin yang terhormat, saya ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk meningkatkan hubungan ini dan bekerja sama demi kepentingan bersama kedua bangsa kita dan demi kemakmuran, perdamaian, dan stabilitas seluruh Asia. Itulah komitmen saya,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA -- Polisi bakal memberlakukan pengaturan lalu lintas selama upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Minggu (9/11/2024).

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan bahwa pihaknya akan menerjunkan sejumlah personel untuk mengatur lalu lintas di lokasi.

"Kita akan melakukan pengaturan, kita turunkan personel lalu lintas untuk melakukan pengaturan," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (9/11/2024).

Dia juga menekankan bahwa pengaturan lalu lintas ini diterapkan secara biasa tanpa ada pengalihan maupun penutupan jalan.

"Pengaturan biasa tidak ada pengalihan. Arus lalu lintas mengalir seperti biasa," tambahnya.

Namun demikian, Latif tetap mengimbau agar masyarakat untuk tidak melintasi jalan di TMP Kalibata lantaran akan ada peningkatan volume kendaraan selama upacara berlangsung.

"Masyarakat yang tidak berkepentingan lewat TMP untuk menghindar dulu, karena jam segitu pasti terjadi kepadatan ada aktivitas," pungkas Latif.

Sebagai informasi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan bakal menjadi Inspektur Upacara Hari Pahlawan tersebut.

Gibran nantinya bakal mewakili Presiden Prabowo Subianto yang absen lantaran tengah melakukan kunjungan ke luar negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — Thomas Trikasih Lembon atau Tom Lembong menulis surat dari dalam rumah tahanan negara (Rutan) Salemba, bertarikh Sabtu 9 November 2024, hampir dua pekan setelah penetapan tersangka dari Kejaksaan Agung.

Surat tulis tangan Tom itu bertinta biru, ditulis di atas potongan kertas putih. Lewat pengacaranya, tulisan itu diunggah ke instagram pribadi Tom.

Pengacara Menteri Perdagangan periode 2015-2016 itu mengatakan akun Tom sementara ini dikelola oleh tim.

Kejaksaan Agung menetapkan Tom sebagai tersangka kasus dugaan korupsi importasi gula dengan kerugian ditaksir Rp400 miliar.

“Akun ini sementara dikelola oleh tim, atas arahan pak Tom melalui kuasa hukumnya,” tulis keterangan yang dikutip dari akun instagram Tom, Sabtu (9/11/2024).

Berikut petikan tulisan Tom yang ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris :

Teman-teman, Ibu-Bapak yg saya hormati, saya hanya mau menyampaikan terima kasih yang se-dalam-dalam-nya kepada semua pihak yang sudah membantu, sedang membantu, dan terus membantu saya… Juga kepada teman-teman, Ibu-Bapak dan masyarakat yang terus mendoakan saya… Terima kasih kepada semua yang terus menanamkan kepercayaannya pada saya… Saya terus berupaya untuk kooperatif, positif dan kondusif, dalam rangka membantu mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan… Saya percaya masih banyak jaksa dan petugas Kejaksaan yang bekerja keras dan secara profesional demi tegaknya keadilan… Saya terus mencintai Indonesia dan akan terus mengabdi pada Indonesia… Semoga Tuhan Allah memberkati kita semua, dan senantiasa membawa kita ke arah yang lebih baik…

Friends, respected Ladies and Gentlemen, I just wanted to convey my profound gratitude to everyone who’s helped me, is currently helping me, and is continuing to help me… Also to friends & family and members of the public for your kind prayers… Thank you to all of you who continue to place your trust and confidence in me… I will continue to do my utmost to be cooperative, positive and conducive, in our collective efforts to expose the truth and defend fairness and justice… I believe there are still many prosecutors and officials at the Attorney General’s Office who are working hard and working professionally to uphold fairness and justice… I continue to feel only the deepest love for Indonesia, the country of my birth, and will continue to dedicate my life in service of my country…

Jakarta, 9 November, 2024

Sebelumnya, Tom Lembong resmi mendaftarkan gugatan praperadilan atas kasus yang menjeratnya ke PN Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengemukakan bahwa gugatan diajukan untuk membatalkan status kliennya sebagai tersangka kasus impor gula. Gugatan itu teregister dalam 113/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL.

"Hari ini kami sudah resmi mendaftarkan gugatan pra-pradilan terhadap kasusnya Pak Thomas Lembong. Tadi sudah didaftarkan [di PN Jakarta Selatan]," ujarnya di PN Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan, sejumlah alasan pihaknya mengajukan praperadilan ini. Misalnya, terkait dengan dua alat bukti yang telah diperoleh Kejaksaan untuk menetapkan Tom jadi tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA -- Donald Trump tengah mencari sejumlah tokoh untuk mengisi jabatan di kabinetnya usai memenangkan perolehan terbanyak di pemilihan presiden AS. Nama Linda Mcmahon hingga Joshua Steinman dikabarkan masuk dalam radar kabinet Trump.

Dilansir reuters.com pada Sabtu (9/11/2024), Trump bakal segera menduduki Gedung Putih AS pada Januari 2025.

Setidaknya, sudah ada nama calon yang santer dikabarkan bakal menduduki jabatan di departemen perdagangan hingga keamanan.

Berikut nama calon pejabat kabinet Donald Trump :

1. Linda Mcmahon

McMahon digadang-gadang menjadi kandidat utama untuk jabatan Menteri Perdagangan. Dia menjabat sebagai kepala Badan Usaha Kecil dalam pemerintahan Trump pertama dan ketua komite aksi politik super America First Action yang pro-Trump. Dia juga sempat menjabat di dewan platform media sosial Truth Social, dan merupakan donatur utama Trump.

2. Robert Lighthizer

Robert merupakan loyalis yang menjabat sebagai perwakilan dagang AS Donald Trump. Dia disebut bakal menjabat di Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, dan kantor Perwakilan Dagang AS.

Dia juga merupakan salah satu tokoh penting yang nantinya bakal membantu Trump dalam dalam perang dagang AS-China.

3. Vivek Ramaswamy

Ramaswamy merupakan pilihan potensial untuk jabatan puncak di Departemen Perdagangan. Mantan eksekutif bioteknologi ini memperoleh ketenaran di kalangan sayap kanan berkat buku terlarisnya tahun 2021 "Woke, Inc.,".

Buku itu pada intinya mengecam keputusan beberapa perusahaan besar terkait strategi bisnis pada isu keadilan sosial dan perubahan iklim.

4. Nazak Nikakhtar

Nikakhtar sebelumnya adalah asisten sekretaris dan menjabat sebagai wakil sekretaris untuk Biro Industri dan Keamanan selama pemerintahan Trump yang pertama.

Dia dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk menduduki jabatan senior di Departemen Perdagangan, yang mengawasi kontrol ekspor yang telah digunakan oleh Washington dalam perang teknologi AS-Tiongkok.

Selain itu, Nazak juga merupakan seorang pengacara dan saat ini mengepalai praktik keamanan nasional di Wiley Rein.

5. Joshua Steinman

Sebagai anak didik mantan Penasihat Keamanan Nasional Trump, Jenderal Michael Flynn, Steinman memainkan peran kunci dalam sikap agresif pemerintahan Trump pertama terhadap operasi peretasan pemerintah dan merupakan pesaing untuk posisi keamanan siber senior.

6. Brendan Carr

Brendan merupakan satu dari dua anggota Partai Republik di Komisi Komunikasi Federal, Carr kemungkinan besar akan dipilih sebagai ketua sementara Federal Communication Comision.

Dia juga merupakan pendukung Elon Musk untuk memenangkan subsidi layanan internet pita. Carr juga sempat melayangkan mengkritik NBC karena mengizinkan Wakil Presiden Kamala Harris tampil di "Saturday Night Live" tepat sebelum pemilihan.

7. Scott Bessent dan John Paulson

Dalam pemberitaan sebelumnya, Bessent dan Paulson santer dikabarkan menjadi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan Trump teranyar nantinya.

Bahkan, berdasarkan sumber reuters.com, Trump dan Bessent sempat melakukan pertemuan di resor Mar-a-Lago, Florida. Hanya saja, hingga berita ini dipublikasikan juru bicara Trump masih enggan berkomentar terkait kabar tersebut.

Selain Bessent, Trump juga memiliki kandidat kuat calon Menteri Keuangan lainnya yakni John Paulson. Namun, tidak jelas apakah Paulson telah bertemu atau mempunyai rencana untuk bertemu dengan Trump.

Pasalnya, juru bicara Paulson menolak berkomentar terkait dengan kabar rencana pertemuan dengan Donald Trump.