Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong bakal mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel atas kasus importasi gula hari ini, Selasa (5/11/2024).

"Iya, hari ini jam 10.00 WIB [mengajukan praperadilan] di PN Jakarta Selatan," ujar Ari kepada wartawan, Selasa (5/11/2024).

Ari mengaku bahwa dirinya sudah mengantongi banyak bukti ihwal tidak sahnya penetapan mantan Mendag 2015-2016 itu sebagai tersangka.

"Sudah banyak [bukti soal tidak sahnya penetapan sebagai tersangka]," ungkapnya.

Perlu diketahui, Tom Lembong ditetapkan tersangka lantaran diduga telah memberikan izin impor gula terhadap perusahaan swasta.

Diberitakan sebelumnya, penyidik pada Jampidsus Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai satu dari dua tersangka kasus dugaan korupsi izin persetujuan impor gula 2015-2016. Kasus itu diduga memicu kerugian keuangan negara sekitar Rp400 miliar.

Penyidik pada Jampidsus Kejagung menduga Tom memberikan penugasan kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah yang kemudian menjadi gula kristal putih.

Kendati impor itu ditujukan untuk menstabilkan harga gula yang melambung tinggi karena kelangkaan saat itu, Tom diduga menyalahi sejumlah aturan.

Adapun, kini Tom tengah menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan. Hal tersebut dilakukan untuk keperluan penyidikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga survei Poltracking Indonesia memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang dirilis pada pertengahan Oktober silam.

Pengumuman keluarnya Poltracking ini disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

“Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya,” tulis M. Aditya Pradana.

Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi menjelaskan lima poin pembelaan Poltracking seusai pihaknya dikenai sanksi oleh Persepi.

“Betapa naifnya, kalau Poltracking harus mempertaruhkan rekam jejak dan reputasinya selama 12 tahun hanya gara-gara satu survei Pilkada Jakarta,” tuturnya.

Masduri juga menyatakan Poltracking merasa diperlakukan tidak adil. Tak hanya itu, dia mengatakan keluarnya Poltracking dari Persepsi bukan karena melanggar etik, tetapi dari awal pihaknya merasa ada anggota dewan etik Persepsi yang tendensius pada Poltracking Indonesia.

“Biarkan publik yang menjadi hakim dan menilai, kebenaran akan menemukan jalannya,” tandasnya.

Berikut poin-poin pembelaan Poltracking seusai dikenai sanksi dari Persepi:

1. Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking karena hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Namun, tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik. Lebih jauh lagi hasil analisis tersebut juga tidak disampaikan ke publik. Padahal bagi Poltracking ini penting untuk disampaikan ke publik.
2. Sejak awal Poltracking sudah menyerahkan 2000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta dan raw data dari dashboard tersebut. Dikirmkan Poltracking pada 3 November 2024 dan hasilnya tidak ada perbedaan antara dua data tersebut.
3. Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, padahal sudah jelas Poltracking menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.
4. Poltracking mengolah 2000 data, tetapi data invalid tidak memiliki nilai dalam akumulasi hasil. Hal tersebut sudah dijelaskan di depan dewan etik pada dua kali pertemuan dan dalam keterangan tertulis.
5. Bagi Poltracking, keputusan dewan etik tidak adil karena tidak proporsional dan akuntabel dalam proses pemeriksaan terhadap Poltracking dan LSI. Poltracking sudah melaksanakan semua Standar Operasional Prosedur (SOP) survei guna menjaga kualitas data. Hal tersebut sudah dipaparkan dan jelaskan kepada dewan etik.

Hasil Survei Pilkada Jakarta Poltracking vs LSI

Survei Poltracking mencatat pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono memeroleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono-Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua.

Hasil Poltracking tersebut berbanding terbalik dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan bahwa pasangan Pramono Anung - Rano Karno memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, melampaui elektabilitas Ridwan Kamil (RK) - Suswono yang sebesar 37,4%.

Adapun, Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

Imbas dari perbedaan hasil tersebut, Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia.

Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan tersangka MW (Meirizka Widjaja) memberikan uang suap sebesar Rp3,5 miliar kepada hakim untuk memuluskan kasus yang menjerat putranya, Ronald Tannur.

Adapu, ME ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tannur terkait kasus penganiayaan berat terhadap Dini Sera Afriyanti yang menjerat putranya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan pada mulanya tersangka MW meminta LR untuk menjadi penasehat hukum bagi putranya.

Qohar mengatakan bahwa MW telah lama kenal dengan LR lantaran anak mereka dalam satu sekolah yang sama. Kemudian, MW menemui LR sebanyak dua kali untuk membicarakan kasus putranya.

“LR menyampaikan ke tersangka MW bahwa ada hal-hal yang perlu dibiayai dalam pengurusan kasus Ronald dan langkah-langkah yang ditempuh,” ujar Qohar dilansir dari Antara, Selasa (5/11/2024).

Selanjutnya, LR meminta kepada tersangka eks petinggi Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR) agar diperkenalkan kepada seorang pejabat di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tannur.

Kemudian, LR juga bersepakat dengan tersangka MW bahwa biaya pengurusan perkara Ronald berasal dari MW dan apabila ada biaya yang dikeluarkan oleh LR terlebih dahulu dalam pengurusan perkara, maka MW akan menggantinya di kemudian hari.

“Di dalam permintaan setiap dana, LR selalu minta persetujuan tersangka MW dan LR meyakinkan MW untuk menyiapkan sejumlah uang guna pengurusan perkara Ronald Tannur agar perkara Ronald Tannur tersebut dibebaskan oleh majelis hakim,” kata dia.

Selama perkara berproses di PN Surabaya, kata Qohar, MW sudah menyerahkan uang kepada LR sejumlah Rp1,5 miliar yang diberikan secara bertahap.

Selain itu, LR juga menalangi sebagian biaya perkara sampai putusan PN Surabaya sebesar Rp2 miliar sehingga totalnya Rp3,5 miliar.

“Terhadap uang sebesar Rp3,5 miliar tersebut, menurut keterangan LR, diberikan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Tiga hakim itu adalah ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini kan diduga menerima suap dari LR.

Atas perbuatannya, tersangka MW disangkakan Pasal 5 Ayat 1 atau Pasal 6 ayat 1, huruf A untuk Pasal ke-18 UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

"Tersangka MW telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujar Qohar.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus masih konsisten dan kompak mendukung pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono di kontestasi Pilgub Jakarta 2024.

Tak hanya itu, Dave juga mengungkapkan bahwa Golkar dan partai-partai koalisi di KIM Plus tetap fokus dan bekerja optimal guna memenangkan pasangan RIDO (Ridwan Kamil-Suswono) di Pilkada 27 November mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Dave ihwal ramainya kabar tujuh anggota parpol di KIM Plus yang berbalik arah mendukung pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno.

“Ya kalau secara institusi partai tetap mendukung [Ridwan Kamil-Suswono]. Golkar dan juga partai-partai di KIM, terlepas dari tujuh orang itu tetap bekerja optimal untuk memenangkan RIDO di Pilkada ini,” ujarnya ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, Politikus Golkar ini menyatakan tidak ada tanda-tanda KIM Plus berjalan masing-masing. KIM Plus tetap berjalan maksimal dalam mendukung RIDO di Pilkada Jakarta 2024.

“Tidak ada tanda-tanda bahwa KIM Plus ini berjalan sendiri-sendiri, tidak [berjalan sendiri]. Semua KIM masih berjalan maksimal,” pungkasnya.

Senada dengan Dave, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani juga mengungkapkan bahwa sampai sejauh ini di pihak KIM Plus sedang melakukan persiapan konsolidasi dan terus berkomunikasi untuk Pilkada mendatang.

“Kita terus berkomunikasi supaya potensi yang besar menjadi kekuatan untuk 27 November yang akan datang,” ujarnya, pada Senin (4/11/2024).

Sebelumnya, Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bertemu dengan tujuh politikus dari partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Pertemuan berlangsung tertutup di kediaman Pramono di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024).

Adapun 7 politikus KIM Plus yang bertemu antara lain, Muhammad Ishaq (PPP), H.M Nafiudin (Partai NasDem), Ahmad Faisal (PSI), Firman Abdul Hakim (Partai PPP), Riko (Partai PAN), Ahmad Syukri (PKB), Redim Okto Fudin ( PKB).

Sementara itu, seluruh partai yang tergabung dalam KIM Plus mengklarifikasi bahwa dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil - Suswono (RIDO) tetap solid, walaupun ada kabar tersebut.

“Makanya malam ini kami nyatakan, kami semua 16 partai solid, kompak, semakin baik, semakin kuat, semakin optimis, semakin yakin dengan program-program yang kami tawarkan kepada warga Jakarta dan mendapat respon yang baik,” jelas Ketua Tim Sukses RIDO Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers di Rumah Pemenangan RIDO, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis malam (13/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Apple Inc. dikabarkan telah mengusulkan investasi hampir US$10 juta untuk membuat produk tambahan di Indonesia sebagai upaya agar larangan penjualan Iphone 16 dibatalkan.

Mengutip pemberitaan Bloomberg pada selasa (5/11/2024), rencana tersebut akan melibatkan investasi Apple di sebuah pabrik di Bandung, dalam kemitraan dengan daftar pemasoknya, kata sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Fasilitas tersebut akan memproduksi produk-produk seperti asesoris dan komponen gadget Apple, kata sumber tersebut.

Apple telah mengajukan proposalnya ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang bulan lalu memblokir izin penjualan Iphone 16 dengan alasan belum memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 40% untuk ponsel cerdas dan tablet.

Kemenperin dikabarkan sedang mempertimbangkan usulan tersebut, yang belum final dan mungkin dapat berubah, dan diperkirakan akan segera mengambil keputusan, kata sumber tersebut.

Baik Apple maupun Kemenperin hingga saat ini belum menanggapi permintaan komentar terkait kabar investasi tersebut.

Larangan Iphone 16 di Indonesia adalah contoh terbaru dari tekanan yang diberikan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap perusahaan-perusahaan internasional untuk meningkatkan produksi lokal guna melindungi industri dalam negeri.

Negara Asia Tenggara ini juga telah melarang penjualan ponsel Google Pixel milik Alphabet Inc. karena kurangnya persyaratan serupa.

Langkah-langkah tersebut merupakan kelanjutan dari taktik serupa yang digunakan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, Indonesia memblokir ByteDance Ltd. asal China dalam upaya untuk melindungi sektor ritelnya dari barang-barang murah buatan China.

Hal tersebut mendorong layanan video yang sangat populer ini akhirnya menginvestasikan US$1,5 miliar dalam usaha patungan dengan Tokopedia, cabang e-commerce GoTo di Indonesia.

Adapun, Apple tidak memiliki pabrik mandiri di Indonesia dan seperti kebanyakan perusahaan multinasional, Apple bermitra dengan pemasok lokal untuk membuat komponen atau barang jadi. Investasi sebesar hampir US$10 juta akan menjadi harga yang relatif kecil bagi Apple untuk membayar akses yang lebih bebas kepada sekitar 278 juta konsumen di Indonesia – lebih dari setengah dari mereka berusia di bawah 44 tahun dan paham teknologi.

Meskipun Indonesia mungkin memandang investasi tambahan Apple – jika hal itu terjadi – sebagai suatu kemenangan, pendekatan yang kuat dari Apple berisiko menghalangi perusahaan lain untuk meningkatkan kehadiran mereka atau membangun jejak mereka, terutama perusahaan yang ingin beralih dari China. Hal ini juga dapat membahayakan tujuan Prabowo untuk menarik investasi luar negeri guna menumbuhkan perekonomian dan mendanai belanja kebijakan.

Menurut pemerintah Indonesia, Apple hanya menginvestasikan Rp1,5 triliun atau US$95 juta di Indonesia melalui akademi pengembang, jauh dari komitmennya sebesar Rp1,7 triliun. Para pejabat juga meminta agar pemain e-commerce Tokopedia dan TikTok menghapus penjual iPhone 16 di platform mereka, atau mengambil risiko tindakan hukum.

Indonesia telah menunjukkan kebijakan perdagangan yang serampangan sebelumnya. Awal tahun ini, pemerintah memberlakukan pembatasan impor pada ribuan produk – mulai dari Macbook, ban, hingga bahan kimia – untuk memaksa perusahaan asing meningkatkan produksinya.

Namun, langkah tersebut memicu kehebohan di kalangan komunitas bisnis, termasuk pemain yang sudah lama hadir di sektor manufaktur di negara tersebut seperti LG Electronics Inc., yang mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengimpor komponen tertentu untuk membuat mesin cuci dan televisi.

Meskipun Indonesia berulang kali menyerukan agar perusahaan internasional meningkatkan produksinya, industri lokal masih lemah. Manufaktur sebagai bagian dari produk domestik bruto merosot menjadi 18,7% tahun lalu dari 21,1% pada tahun 2014.

Bisnis.com, JAKARTA - Apple Inc. dikabarkan telah mengusulkan investasi hampir US$10 juta untuk membuat produk tambahan di Indonesia sebagai upaya agar larangan penjualan Iphone 16 dibatalkan.

Mengutip pemberitaan Bloomberg pada selasa (5/11/2024), rencana tersebut akan melibatkan investasi Apple di sebuah pabrik di Bandung, dalam kemitraan dengan daftar pemasoknya, kata sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Fasilitas tersebut akan memproduksi produk-produk seperti asesoris dan komponen gadget Apple, kata sumber tersebut.

Apple telah mengajukan proposalnya ke Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang bulan lalu memblokir izin penjualan Iphone 16 dengan alasan belum memenuhi persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 40% untuk ponsel cerdas dan tablet.

Kemenperin dikabarkan sedang mempertimbangkan usulan tersebut, yang belum final dan mungkin dapat berubah, dan diperkirakan akan segera mengambil keputusan, kata sumber tersebut.

Baik Apple maupun Kemenperin hingga saat ini belum menanggapi permintaan komentar terkait kabar investasi tersebut.

Larangan Iphone 16 di Indonesia adalah contoh terbaru dari tekanan yang diberikan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap perusahaan-perusahaan internasional untuk meningkatkan produksi lokal guna melindungi industri dalam negeri.

Negara Asia Tenggara ini juga telah melarang penjualan ponsel Google Pixel milik Alphabet Inc. karena kurangnya persyaratan serupa.

Langkah-langkah tersebut merupakan kelanjutan dari taktik serupa yang digunakan di bawah pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, Indonesia memblokir ByteDance Ltd. asal China dalam upaya untuk melindungi sektor ritelnya dari barang-barang murah buatan China.

Hal tersebut mendorong layanan video yang sangat populer ini akhirnya menginvestasikan US$1,5 miliar dalam usaha patungan dengan Tokopedia, cabang e-commerce GoTo di Indonesia.

Adapun, Apple tidak memiliki pabrik mandiri di Indonesia dan seperti kebanyakan perusahaan multinasional, Apple bermitra dengan pemasok lokal untuk membuat komponen atau barang jadi. Investasi sebesar hampir US$10 juta akan menjadi harga yang relatif kecil bagi Apple untuk membayar akses yang lebih bebas kepada sekitar 278 juta konsumen di Indonesia – lebih dari setengah dari mereka berusia di bawah 44 tahun dan paham teknologi.

Meskipun Indonesia mungkin memandang investasi tambahan Apple – jika hal itu terjadi – sebagai suatu kemenangan, pendekatan yang kuat dari Apple berisiko menghalangi perusahaan lain untuk meningkatkan kehadiran mereka atau membangun jejak mereka, terutama perusahaan yang ingin beralih dari China. Hal ini juga dapat membahayakan tujuan Prabowo untuk menarik investasi luar negeri guna menumbuhkan perekonomian dan mendanai belanja kebijakan.

Menurut pemerintah Indonesia, Apple hanya menginvestasikan Rp1,5 triliun atau US$95 juta di Indonesia melalui akademi pengembang, jauh dari komitmennya sebesar Rp1,7 triliun. Para pejabat juga meminta agar pemain e-commerce Tokopedia dan TikTok menghapus penjual iPhone 16 di platform mereka, atau mengambil risiko tindakan hukum.

Indonesia telah menunjukkan kebijakan perdagangan yang serampangan sebelumnya. Awal tahun ini, pemerintah memberlakukan pembatasan impor pada ribuan produk – mulai dari Macbook, ban, hingga bahan kimia – untuk memaksa perusahaan asing meningkatkan produksinya.

Namun, langkah tersebut memicu kehebohan di kalangan komunitas bisnis, termasuk pemain yang sudah lama hadir di sektor manufaktur di negara tersebut seperti LG Electronics Inc., yang mengeluh bahwa mereka tidak dapat mengimpor komponen tertentu untuk membuat mesin cuci dan televisi.

Meskipun Indonesia berulang kali menyerukan agar perusahaan internasional meningkatkan produksinya, industri lokal masih lemah. Manufaktur sebagai bagian dari produk domestik bruto merosot menjadi 18,7% tahun lalu dari 21,1% pada tahun 2014.

Bisnis.com, JAKARTA – Angkringan Omah Semar menjadi saksi hangat yang menyelimuti Kota Surakarta saat Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), pada Minggu (3/11/2024) malam.

Dikutip melalui akun twitter atau X @jokowi, Presiden Ke-7 RI itu mengaku senang sekali saat ditemui oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja (kunker) perdananya di Merauke, Papua Selatan.

“Pak Prabowo menyempatkan mampir ke kediaman tadi malam. Saya juga mengajak beliau menikmati sajian khas tradisional di rumah makan sekitar. Semoga Pak Presiden Prabowo selalu diberi kelancaran dan kesehatan di tengah semangatnya dalam membangun Indonesia,” ujar Jokowi lewat akun twitter pribadinya, Senin (4/11/2024).

Sekadar informasi, Prabowo tiba di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sekitar pukul 18.00 WIB, dan langsung menuju kediaman pribadi Jokowi yang berlokasi di Kelurahan Sumber, Surakarta.

Pertemuan hangat antara kedua tokoh tersebut berlangsung di rumah Presiden Jokowi dengan kehadiran Ibu Iriana Jokowi, yang turut menyambut kedatangan Presiden Prabowo.

Setelah berbincang santai di kediaman, Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian bersama-sama menuju Angkringan Omah Semar yang merupakan salah satu rumah makan di Solo untuk melanjutkan obrolan sambil menikmati santap malam.

Hidangan yang disajikan pun mencerminkan cita rasa tradisional, meliputi bakmie jowo, nasi goreng jowo, pisang goreng, tempe mendoan, hingga bakwan jagung.

Sambil menikmati sajian sederhana namun lezat, keduanya terlihat berbicara dengan santai, tertawa, dan sesekali berbagi cerita, menunjukkan keakraban yang menghangatkan suasana.

Pertemuan hangat ini berlangsung selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi turut mengantarkan Presiden Prabowo hingga ke Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, untuk kembali ke Jakarta.

Perbesar

Makna Pertemuan Prabowo-Jokowi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi memastikan bahwa tak ada agenda khusus dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo, pada Minggu (3/11/2024).

Hasan menekankan bahwa isi pertemuan kedua tokoh Negara itu sebagai silahturahmi biasa lantaran mereka merupakan sahabat atau bestie.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo memang sengaja berkunjung ke Solo usai menyelesaikan kunjungan kerja (kunker) dari Merauke, Papua Selatan dan Bali sebelum melanjutkan perjalanan kembali ke Jakarta.

“Khusus untuk di Solo ini adalah pertemuan dua sahabat. Pertemuan dua bestie lah kita bisa bilang seperti itu,” katanya kepada wartawan, Senin (4/11/2024).

Dia melanjutkan bahwa Presiden Ke-8 RI itu pun murni datang sebagai teman serta tidak menggunakan embel-embel mobil kenegaraan. Dia mengamini bahwa yang membuat heboh karena pertemuan keduanya merupakan tokoh Negara yang mana merupakan Presiden dan mantan Kepala Negara.

“Bapak Jokowi cukup surprise dengan kedatangan Pak Prabowo, dengan menyampaikan 'kok capek-capek datang ke Solo?'. Lalu, Bapak Prabowo menjawab ‘enggak capek kok Pak, ini kan pakai pesawat’ jadi memang pertemuan dua bestie,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin justru menilai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi kental dengan pembahasan politik.

“Kita tahu Jokowi dan Prabowo saling mendukung di Pilpres dan saling menguntungkan dan konsepnya keberlanjutan. Bisa jadi membicarakan soal Pilkada 2024, sebab Jokowi sudah purnatugas dan sekarang Prabowo berkuasa mungkin orang di daerah, orangnya Jokowi perlu dimenangkan dan itu butuh bantuan Prabowo,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Belum lagi, dia melanjutkan bahwa hal yang membuat Prabowo rela menemui Jokowi mengenai gaunt keberlanjutan. Ujang menuturkan rekam jejak dari Presiden Ke-8 RI itu berasal dari lingkungan militer sehingga komitmen yang pernah dibicarakan sebelumnya dengan Jokowi harus direalisasikan.

“Itu resiko yang harus dibayar Prabowo ketika Jokowi berhasil memenangkan Prabowo-Gibran. Nah, bisa juga membahas soal KIM plus yang tidak kompak, di Jakarta, di Pilkada, itu membuat skema Jokowi khawatir dan butuh bertemu,” tuturnya.

Selain soal Pilkada Serentak, dia menilai alasan Prabowo rela untuk menemui Jokowi untuk membahas kebijakan strategis yang perlu diambil pemerintah. Apalagi, Jokowi merupakan ayah kandung dari Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

“Kita tahu kalau Gibran adalah wajahnya Jokowi. Jadi ketika ada apa-apa langsung ke Jokowi bukan ke Gibran itu rumitnya di sana. Makanya Jokowi yang ditemui untuk mengambil kebijakan strategis,” tandas Ujang.

Senada, pendiri Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio mengamini bahwa Pilkada menjadi topik yang bakal dibahas oleh keduanya.

“Jelas tentang pilkada karena di beberapa daerah yang jadi perhatian Jokowi seperti Jawa Tengah dan Sumatra Utara untuk dimenangkan,” tuturnya kepada Bisnis.

Selain itu, Hendri tak menutup kemungkinan Prabowo juga melaporan pekerjaan di Kabinet. Mengingat, dia melanjutkan beberapa menteri dari Jokowi juga ditarik dalam Kabinet Merah Putih.

Termasuk, kata Hendri, melapor tentang Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) yang secara resmi telah dideklarasikan oleh Rosan Roeslani yang menjabat sebagai Ketua Umum GSN di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Dia menilai lantaran Prabowo juga menjadi Ketua Dewan Pembina GSN. Peluang besar yang terjadi Presiden Ke-8 Ri itu mengajak Jokowi agar turut bergabung dalam Gerakan tersebut.

“Ada kemungkinan Prabowo mengajak Jokowi masuk agar jadi Ketua Dewan Pembina, kalau itu terjadi ada misteri sebagaimana hubungan antara mereka berdua. Apakah Prabowo independen atau masih mengekor kemauan Jokowi?" imbuhnya.

Tempat Pertemuan Prabowo dengan Gibran

Angkringan Omah Semar juga menjadi saksi sejarah momen pertemuan antara Prabowo dengan Gibran RakaBuming Raka sebelum keduanya memutuskan menjadi pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) di pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Pertemuan antara kedua tokoh itu terjadi pada Jumat (19/5/2023) di angkringan Omah Semar Solo. Saat itu, Prabowo mengenakan kemeja putih sedangkan Gibran memakai kemeja hijau toska.

Dikutip melalui akun instagram @prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengungkap kesan-kesannya usai menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga anak pertama dari Jokowi.

Berdasarkan penuturannya, Prabowo mengakui mendapat dorongan semangat dari relawan Jokowi dan Gibran. Dia pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Gibran.

“Terima kasih Mas Wali Gibran sudah ajak saya wedangan di angkringan omah semar. Tadi malam sangat luar biasa, saya mendapat dorongan semangat dari relawan Pak Jokowi dan Mas Gibran,” ujarnya dalam keterangan foto yang diunggah dalam akun pribadi @prabowo, Sabtu (20/5/2023).

Bisnis.com, JAKARTA - Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024 dilaksanakan hari ini, Selasa (5/11/2024).

Pilpres AS dinilai begitu penting karena dapat mempengaruhi keadaan di dalam maupun di luar negeri.

Saat ini, Pilpres AS menjadi ajang pertempuran bagi dua kandidat kuat yakni Donald Trump vs Kamala Harris.

Donald Trump merupakan mantan presiden AS yang telah menjabat selama 2 periode. Ia berasal dari Partai Republik yang menjadi pesaing Partai Demokrat.

Adapun Partai Demokrat kini memajukan Kamala Harris untuk menggantikan Joe Biden yang memilih mundur sebagai capres.

Dilakukan pada 5 November 2024, kapan pengumuman hasil disiarkan secara resmi?

Mengutip Telegraph, hasil Pilpres AS tak langsung bisa disiarkan meski pemungutan suara sudah dilakukan.

Biasanya hasilnya baru bisa diketahui dan diumumkan setelah beberapa hari. Namun hasilnya hampir bisa terlihat sebelum suara final dihitung.

Setelah pemungutan suara dilakukan, perhitungan suara biasanya berlangsung selama beberapa hari hingga minggu.

Perhitungan tersebut tak bisa dilakukan dengan cepat lantaran terdapat beberapa daerah yang memiliki perbedaan waktu yang signifikan. Misalna Alaska dan Hawaii yang mungkin akan tertinggal dalam perhitungan suara.

Pada 2020 lalu, kemenangan Joe Biden sebagai presiden AS diumumkan setelah empat hari dilakukan pemungutan suara.

Kandidat Pemenang Pilpres AS 2024

Berdasarkan survei yang dilakukan di AS per 3 November 2024, rata-rata mengklaim Harris akan keluar sebagai pemenang.

Suara Harris dinilai lebih unggul tipis dibandingkan Trump. Melansir New York Times, Harris mendapat suara 49 persen, sedangkan Trump 48 persen.

Namun dalam survei yang sama, Trump cenderung unggul di sejumlah negara yang belum jelas pemenangnya.

Kemudian staf editor survei The New York Times, Ruth Igelnik, mengatakan bahwa ada tujuh negara bagian yang kemungkinan menentukan hasil Pemilu AS 2024.

Ketujuh negara bagian itu adalah Pesylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Nevada, dan Arizona.

Adapun berdasarkan hasil survei sementara, Trump unggul di sebagian besar negara-negara tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga survei Poltracking Indonesia memutuskan keluar dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) imbas dari hasil survei Pilkada Jakarta 2024.

Pengumuman keluarnya Poltracking disampaikan langsung oleh Direktur Poltracking Indonesia M. Aditya Pradana melalui surat resmi yang diterima Bisnis, Selasa (5/11/2024).

"Dengan hormat, Melalui surat ini, kami Poltracking Indonesia menyatakan keluar dari keanggotaan Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi). Demikian surat ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya," tulis M. Aditya Pradana.

Dalam rilis resmi, Aditya mengaku Poltracking diperlakukan tidak adil oleh Dewan Etik Persepi, khususnya terkait hasil survei Pilkada Jakarta 2024 yang dipublikasikan lembaga tersebut pada akhir Oktober 2024.

Survei Poltracking mencatat pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono memeroleh angka elektabilitas sebesar 51,6% dan Pramono-Rano sebesar 36,4%. Pasangan yang diusung dari PDI Perjuangan (PDIP) itu berada di urutan kedua.

Hasil Poltracking tersebut berbanding terbalik dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mengungkapkan bahwa pasangan Pramono Anung - Rano Karno memperoleh elektabilitas paling tinggi, sebesar 41,6%, melampaui elektabilitas Ridwan Kamil (RK) - Suswono yang sebesar 37,4%.

Adapun, Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

Imbas dari perbedaan hasil tersebut, Dewan Etik Persepi melakukan pemeriksaan hingga akhirnya memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia.

Menanggapi keputusan Persepsi, Poltracking Indonesia menilai Dewan Etik Persepi tidak adil dalam menjelaskan tentang perbedaan hasil antara LSI dan Poltracking. Menurut Aditya, Persepi hanya menjelaskan pemeriksaan metode dan implementasi dari LSI dapat dianalisis dengan baik. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dan kenapa metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

Poltracking menyerahkan 2000 data yang diolah pada survei Pilkada Jakarta. Lalu dewan etik, meminta raw data dari dashboard, lalu dikirimkan pada tanggal 3 November 2024. Poltracking mengklaim tidak ada perbedaan antara dua data tersebut.

Aditya menilai Dewan etik merasa tidak bisa memverifikasi data Poltracking, Padahal, kata dia, Poltracking sudah menyerahkan seluruh data yang diminta dan memberikan penjelasan secara detail.

"Oleh karena itu, Sejak hari ini [5/11] kami telah memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi. Kami keluar dari Persepi bukan karena melanggar etik.Tapi karena merasa sejak awal ada anggota dewan etik Persepi yang tendensius pada Poltracking Indonesia," kata Aditya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Terdakwa kasus korupsi tata niaga timah Harvey Moeis mengungkapkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikumpulkan dari para petinggi smelter swasta dalam sidang lanjutan yang digelar pada Senin (4/11/2024).

Harvey menjelaskan dana yang dialokasikan dalam program CSR perusahaan smelter tersebut untuk membeli peralatan medis saat pandemi Covid-19.

"Untuk Covid-19, Yang Mulia. Saya belikan alat-alat Covid-19 Yang Mulia," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (4/11/2024).

Mendengar alasan Harvey tersebut, Hakim lantas mempertanyakan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli alat-alat kesehatan Covid-19.

Suami Sandra Dewi itu kemudian menjelaskan bahwa terdapat salah satu rekannya yang merupakan pengusaha di sektor alat kesehatan.

"Ketika itu kondisinya semuanya lagi kekurangan alkes Yang Mulia, ada kawan kami yang kebetulan main pengusaha alkes, kebetulan beliau menawarkan," jawab Harvey.

Meski demikian, Harvey mengaku belum memberikan informasi kepada para bos smelter bahwa dana tersebut dibelikan untuk alat kesehatan. Dia mengatakan alat kesehatan itu diberikan ke dua rumah sakit.

"Salah satunya untuk RSCM dan RSPAD, Yang Mulia," imbuh Harvey.

Dia menuturkan alat kesehatan itu langsung dikirimkan oleh produsen ke rumah sakit mengingat sulitnya mendapatkan alat kesehatan tersebut.

"Dikirim oleh Yang menjual itu, dia bilang waktu itu karena alat alat jarang sekali susah didapat, dia menyampaikan kepada saya bahwa dia bisa dapat alokasi 3 alat ventilator dan 2 alat PCR, Yang Mulia," terangnya.

Sebelumnya, komisaris perusahaan smelter timah swasta PT Stanindo Inti Perkasa, Suwito Gunawan mengaku menyetorkan dana CSR yang diminta Harvey Moeis ke perusahaan money changer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) milik Helena Lim.

Menurut Suwito, beberapa bulan setelah perusahaan swasta menjalankan kerja sama sewa smelter dengan PT Timah, Harvey meminta para bos smelter membayar dana CSR dalam suatu pertemuan.

Suwito mengatakan bahwa Harvey mengumpulkan dana CSR untuk penanganan Covid-19 atau perbaikan lahan, tetapi Harvey tidak menyebutkan nilai yang harus disetorkan.

Suwito mengklaim pihaknya menyetorkan dana CSR secara sukarela dan tidak dihitung dengan tonase peleburan timah yang dikerjakan perusahaannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Belum genap satu bulan, aksi pejabat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selalu menarik untuk dicermati. Salah satunya, sejumlah pejabat Negara yang menggunakan uang pribadi untuk mendanai kegiatan atau program Negara.

Mulai dari selebriti sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni kabinet Merah Putih Raffi Ahmad yang belum lama ini berkomitmen untuk membuat agenda rutin yang mendukung pekerja seni kreatif dan generasi muda tanah air. Uniknya, kegiatan itu nantinya akan didanai dari RANS, perusahaan milik bersama istrinya Nagita Slavina.

Belum lagi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) yang melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, peletakan batu pertama dari pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut diklaim oleh Ara tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

Bahkan, dia mendekrarasikan untuk menyumbangkan tanah pribadinya dengan luas 2,5 hektare (Ha) untuk program pembangunan rumah.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong-royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11/2024).

Selanjutnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang baru-baru ini juga mengatakan bahwa sumber dana uji coba program makan bergizi gratis yang menelan biaya ratusan juta itu berasal dari ‘hamba Allah’.

Dadan mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk uji coba berkisar antara Rp800 juta-Rp900 juta per bulan. Apalagi, dalam praktik di lapangan percobaan ini telah berlangsung selama sepuluh bulan.

“Bisa dihitung setiap bulan itu Rp800—Rp900 juta dikalikan sepuluh bulan, itu sudah berapa satuan layanan. Dan itu yang membiayai adalah hamba Allah,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat BGN dengan Komisi IX DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi juga mengamini bahwa Presiden Prabowo Subianto mendanai secara pribadi pembekalan Retreat Kabinet Merah Putih.

Dia menekankan bahwa kegiatan yang berjalan selama empat hari tiga malam itu terhitung sejak Kamis (24/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024) telah dipersiapkan satu bulan sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden terpilih periode 2024—2029.

Lebih lanjut, Hasan melanjutkan bahwa meskipun saat sebelum dilantik Prabowo merupakan Menteri Pertahanan (Menhan) dari Kabinet Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), tetapi Prabowo enggan untuk menggunakan uang Negara.

“Kegiatan tersebut dipersiapkan oleh beliau dan tim sejak 1 bulan sebelum dilantik. Jadi menggunakan dana dari Pak Prabowo sendiri,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (28/10/2024).

Pertanyaan pun muncul dikepala, dengan beberapa pihak dari Kabinet menekankan akan menjalankan program dengan menggunakan uang pribadi. Kira-kira apa efeknya? Apakah baik juga untuk keberlangsungan Negara? Dedikasi atau Anomali?

Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai bahwa penggunaan dana pribadi oleh pejabat kabinet untuk menjalankan program pemerintahan merupakan langkah yang kontroversial dan jarang terjadi.

Dia melanjutkan bahwa tentu hal ini akan mempunyai dampak terhadap tata kelola negara maupun pengelolaan fiskal. Meskipun sekilas tampak memberikan keuntungan, seperti penghematan anggaran negara dan percepatan realisasi program, tetapi sebenarnya mengandung sejumlah persoalan fundamental yang berpotensi melemahkan tata kelola negara dan akuntabilitas pemerintahan.

Pertama, kata Rizal, akan ada masalah serius dalam hal transparansi. Ketika dana pribadi digunakan untuk program publik, publik harus mempertanyakan sejauh mana transparansi dan pengawasan atas dana ini dapat dipastikan.

“Uang pribadi pejabat yang dipakai untuk urusan negara membuka celah bagi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan, terutama jika sumber dana tersebut tidak dilaporkan atau diawasi dengan ketat,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa transparansi bukan sekadar formalitas tetapi sebuah prinsip dasar yang menjamin rakyat dapat melihat dan mengawasi kebijakan yang dibuat untuk kepentingan mereka.

Kedua, dia menyebut ada potensi keberlanjutan program jangka panjang terancam, sebab penggunaan dana pribadi yang pada dasarnya tidak terstruktur bahkan tidak ada dalam APBN, membuat program-program yang didanai dengan cara ini rentan terhadap ketergantungan pada individu, bukan sistem.

“Apa yang terjadi jika pejabat yang mendanai suatu program berhenti menjabat atau mengalami perubahan posisi? Langkah ini justru mengakibatkan ketidakpastian keberlanjutan program, karena negara seharusnya bergantung pada anggaran yang konsisten, bukan dana pribadi yang bersifat temporer,” tuturnya.

Ketiga, Rizal menyoroti bahwa langkah ini berisiko mengaburkan batas antara kepentingan publik dan pribadi. Menurutnya, program pemerintah seharusnya dibiayai oleh anggaran negara yang diambil dari pajak rakyat, bukan uang pribadi pejabat.

Apalagi, dia melanjutkan ketika dana pribadi digunakan untuk kepentingan negara, ada risiko bahwa pejabat tersebut melanggar prinsip netralitas dalam pengelolaan program.

Alhasil, hal ini membuka peluang bagi politisasi program dan penguatan pengaruh pribadi dalam kebijakan negara, sesuatu yang secara fundamental berlawanan dengan prinsip tata kelola yang sehat.

“Jika dianggap perlu menggunakan dana pribadi, pertanyaannya adalah mengapa tidak mendorong perubahan sistem anggaran negara untuk lebih fleksibel atau cepat dalam merespon kebutuhan? Apakah ini menandakan bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap sistem keuangan negara yang mereka kelola sendiri?” ujarnya.

Rizal menambahkan justru reformasi sistem keuangan negara adalah yang paling dibutuhkan jika memang ada masalah dalam pencairan anggaran atau alokasi dana yang tepat waktu.

Dengan demikian, dia menilai bahwa langkah penggunaan dana pribadi untuk menjalankan program negara tidak cukup hanya dilihat dari manfaat praktisnya. Ini menyentuh prinsip dasar akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan sistem pemerintahan.

Menurutnya, apabila serius ingin membangun negara yang kuat, sehat, dan mandiri, maka pemerintah seharusnya memastikan bahwa setiap program publik dibiayai oleh dana publik dan dikelola oleh sistem yang transparan, bukan oleh individu atau kelompok tertentu yang bisa mengarahkan arah kebijakan sesuai kepentingan pribadi.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat bahwa program pemerintah yang gunakan uang pribadi menunjukkan bahwa anggaran sangat terbatas atau ruang fiskal tengah menyempit sehingga perlu didorong adanya kerjasama dengan pengusaha.

“Tentu ada risiko moral hazard-nya, kalau skemanya tidak jelas bisa tercampur antara anggaran negara APBN dengan dana pribadi. Potensi korupsinya besar,” ujarnya.

Bhima juga menilai praktik ini cenderung melahirkan konsep abuse of power sehingga menteri yang mengeluarkan dana pribadi akan mendorong kebijakan yang menguntungkan bisnis pribadi atau kelompoknya.

Senada, Direktur Indonesia Publik Institut Karyono Wibowo justru memandang bahwa menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, setiap pembantunya justru memberikan anomali dengan gencar berdedikasi untuk Negara.

“Saya melihat ini gimik dan lucu, bahkan agak bias ini program pemerintah dibiayai oleh dana pribadi itu bias dan tidak ada aturan di sana. Akhirnya akan membuka ketidak percayaan publik terhadap keuangan Negara nantinya,” ujarnya.

Karyono menilai bahwa apabila setiap kementerian melakukan lobi agar tercipta kerja sama antara pemerintah dengan swasta akan lebih masuk akal apabila dibandingkan dengan pencitraan penggunaan uang pribadi untuk Negara.

Menurutnya, seharusnya setiap pembantu dari Prabowo Subianti sebaiknya memberikan gagasan yang lebih rasional dan tidak memberikan wacana yang kurang masuk akal dan hanya mengedepankan gimik semata.

Penyebabnya, langkah bias itu, kata Karyono akan berdampak pada laporan pertanggungjawaban. Menariknya akan mengubah sistem dan format pelaporan karena ada sumber pembangunan dari pembiayaan pribadi.

“Karena kalau pakai uang pribadi rumusnya bagaimana. Akan berdampak pada pertanggung jawabananya. Jadi, ini lebih mengejar kepada opini publik dan membangun citra pemerintah 100 hari ke depan,” pungkas Karyono.

Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada lembaga surveiPoltracking Indonesia akibat perbedaan hasil pada Pilkada DKI Jakarta 2024.

Berdasarkan pernyataan resmi Persepi disebutkan bahwa Dewan Etik telah menyelesaikan penyelidikikan terhadap prosedur pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Poltracking Indonesia.

Adpaun, kedua lembaga tersebut adalah anggota Persepi yang telah merilis tingkat elektabilitas tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik, dengan waktu pengumpulan data yang sama.

Periode pengumpulan data Lembaga Survei Indonesia dilakukan pada 10-17 Oktober 2024, dan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024.

"Tujuan penyelidikan untuk mengetahui kenapa terjadi perbedaan hasil survei di antara kedua lembaga, dan mengidentifikasi apakah terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam proses pelaksanaan survei hingga publikasi hasil survei," sebut keterangan resmi Persepi yang dikutip pada Selasa (5/11/2024).

Pertanyaan tersebut muncul di media masa secara luas, dan perlu mendapatkan jawaban untuk menjaga integritas lembaga survei dan hak publik untuk mendapatkan informasi publik yang benar dan dipercaya menurut Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) dan etika survei opini publik.

Mengacu pada hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa Lembaga Survei Indonesia telah melakukan survei sesuai dengan SOP survei opini publik. Pemeriksaan metode dan implementasinya dapat dianalisis dengan baik.

Sementara itu, Dewan Etik tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan Poltracking Indonesia pada 10-16 Oktober 2024 dilaksanakan sesuai dengan SOP survei opini publik terutama karena tidak adanya kepastian data mana yang harus dijadikan dasar penilaian dari dua dataset berbeda yang telah dikirimkan Poltracking Indonesia.

Dewan Etik juga tidak bisa memverifikasi kesahihan implementasi metodologi survei opini publik Poltracking Indonesia karena adanya perbedaan dari dua dataset (raw data) yang telah dikirimkan.

Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data.

"Terhadap hal-hal di atas pada angka 2, 3 dan 4, Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota Persepi," tulis keterangan tersebut.