Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Jawa baru saja merayakan Tahun Baru penanggalan Jawa yang jatuh pada Senin, 8 Juli 2024.

Suro bertepatan dengan 1 Muharram dalam penanggalan Islam. Penamaan suro diambil dari kata Asyura yang diperkenalkan oleh Sunan Giri II.

Melansir dari an-nur.ac.id, Sunan Giri II pada masa Kerajaan Demak memperkenalkan kalender Islam kepada masyarakat Jawa.

Kemudian dibuatlah kalender Jawa yang bertepatan dengan 1 Muharram. Adapun penetapan satu Suro dilakukan sejak zaman kerajaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo (1613-1645).

Tujuan lain menetapan kalender Jawa itu juga didasari karena ingin memperluas ajaran Islam di tanah Jawa.

Namun pada bulan Suro, banyak mitos yang kemudian beredar di masyarakat. Disebutkan bahwa pada bulan tersebut, banyak pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Jawa.

Beberapa pantangannya yakni tidak boleh menggelar pernikahan, tidak boleh membangun atau pindah rumah, hingga tidak boleh berpergian pada malam hari.

Ada juga mitos seputar pemilik weton Tulang Wangi yang akan merasakan hal-hal "berbeda" Ketika Suro telah datang.

Apa Itu Weton Tulang Wangi?

Dalam kepercayaan orang Jawa, weton Tulang Wangi merupakan ciri atau tanda seseorang memiliki kepekaan yang lebih.

Seseorang yang memiliki weton Tulang Wangi dipercaya lebih "menarik" makhluk halus untuk datang mendekatinya.

Namun selain itu, para pemilik weton tersebut juga memiliki aura dan bau "harum" yang menjadi ciri khas.

Para pemilik weton ini pun dikenal sebagai pribadi yang baik, lebih peka, dan selalu menemukan hal-hal baik dalam hidupnya.

Weton Tulang Wangi pun dianggap memiliki keistimewaan. Beberapa orang yang masuk ke dalam kategori Tulang Wangi yakni sebagai berikut:

• Senin Kliwon
• Senin Wage
• Senin Pahing
• Selasa Legi
• Rabu Kliwon
• Rabu Pahing
• Kamis Wage
• Sabtu Wage
• Sabtu Legi
• Minggu Pon
• Minggu Kliwon

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan pengadilan di tengah penyelenggaraan pemilihan umum tampaknya menjadi aral bagi tahapan kontestasi politik elektoral pada 2024. Wacana untuk membatasi putusan pengadilan terkait kepemiluan di tengah tahapan berjalan pun disuarakan.

Pasalnya, sejumlah putusan lembaga peradilan tampak mengganggu proses Pemilu dan Pilkada 2024. Salah satunya adalah Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 23 P/HUM/2024.

Putusan MA yang ditetapkan pada Juni 2024 tersebut mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah.

Padahal, penyerahan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan atau nonpartai (independen) sudah rampung pada Mei 2024 dan verifikasi masih berlangsung saat ini. Hanya pendaftaran bakal calon jalur partai yang baru akan dibuka pada Agustus 2024.

Kondisi itu pun menghadirkan problem tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada 2024 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Tak mengherankan, KPU saat ini tengah mengkaji untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah jalur independen menjelang Pilkada Serentak 2024.

Di samping itu, Bawaslu berencana menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta DPR untuk menetapkan aturan yang membatasi putusan pengadilan terkait pemilu pada tahapan penyelenggaraannya.

OPSI PENDAFTARAN BARU

Anggota KPU RI Idham Holik mengakui bahwa pihaknya tengah mengkaji opsi untuk membuka lagi pendaftaran pasangan calon kepala daerah jalur nonpartai .

Pertimbangannya, saat pendaftaran calon independen sudah ditutup pada bulan Mei 2024, Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 belum terbit.

"Dahulu waktu kami membuka penyerahan, menetapkan jadwal, waktu penyerahan dukungan calon perseorangan pada tanggal 8—12 Mei 2024 putusan MA ini belum terbit," jelasnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Tindak Lanjut Putusan MA di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Idham menjelaskan lebih lanjut bahwa putusan MA tersebut mengubah tafsir penghitungan syarat usia minimum calon kepala daerah. Sebelum diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Namun setelah diubah MA, syarat usia minimal calon dihitung saat pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih pada tanggal 1 Januari 2025.

Alhasil, putusan MA itu membuat peminat jalur nonpartai yang awalnya tidak jadi maju karena tak memenuhi syarat usia minimal bisa mendaftarkan diri. Apalagi hingga sekarang, KPU masih menunggu jadwal pelantikan serentak calon kepala daerah terpilih yang bakal diatur lewat peraturan presiden (perpres).

Berdasarkan simulasi yang disusun KPU, calon independen yang pendaftarannya telah diverifikasi sejak Mei akan terus diproses sembari komisi tersebut membuka pendaftaran kembali untuk calon lain yang barangkali berminat maju jalur nonpartai.

Perbesar

Namun, Idham mengakui ada perbedaan pada tahapan pendaftaran bagi calon lain bila KPU kembali membuka opsi baru ini. Perbedaannya, terletak pada tahapan pendaftaran baru yang lebih singkat yakni hanya 87 hari.Sebab, tahapan pendaftaran calon nonpartai yang diproses sejak Mei berlangsung selama 126 hari.

Sebagai perbandingan, jelas Idham, calon independen yang mendaftar pada Mei 2024 memiliki waktu lima hari untuk menyerahkan syarat dukungan warga ke KPU. Pada opsi pendaftaran baru, calon nonpartai hanya punya empat hari.

Selain itu, pada Mei lalu, KPU mempunyai kesempatan 21 hari untuk melakukan verifikasi administrasi atas syarat dukungan calon nonpartai. Namun, dengan opsi terbaru, KPU cuma 15 hari untuk melakukan verifikasi administrasi yang sama.

Kendati begitu, Idham menegaskan bahwa simulasi tersebut masih akan dikonsultasikan dengan Komisi II DPR RI dan Pemerintah dalam rapat dengar pendapat sebelum dapat ditetapkan menjadi kebijakan dan jadwal resmi.

BERISIKO

Opsi baru yang tengah dikaji KPU itu pun tidak terlepas dari kritikan. Pembukaan pendaftaran baru bagi calon independen dinilai berisiko bagi kelancaran penyelenggaraan Pilkada 2024.

Kritikan itu antara lain datang dari Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati. Dia mengingatkan bahwa tahapan pendaftaran calon jalur independen sudah melewati tahapan verifikasi faktual. Jika diulang kembali maka harus ada revisi jadwal tahapan.

"KPU itu terlalu memaksakan menindaklanjuti putusan MA, padahal seharusnya tidak perlu ditindaklanjuti untuk pemilihan serentak 2024 saat ini," kata Neni kepadaBisnis, Rabu (10/7/2024).

Dia mengaku khawatir jika KPU memaksakan ulang tahapan pendaftaran calon kepala daerah maka para penyelenggara pemilu di lapangan yang tidak siap. Apalagi, lanjutnya, infrastruktur dan sumber daya penyelenggaraan sangat terbatas.

"Karena saat ini tahapan lain juga sudah berlangsung yaitu pemutakhiran daftar pemilih," jelasnya.

Neni juga mengaku menjadi pihak yang terdaftar sebagai peserta FGD yang digelar KPU untuk membahas wacana pengulangan pendaftaran calon kepala daerah jalur independen. Namun, dia mengaku pihak KPU tidak pernah memberi tahu untuk datang ke FGD tersebut.

Oleh karena itu, Neni merasa KPU tidak benar-benar menerapkan prinsip partisipasi publik. Masyarakat sipil, menurutnya, tidak benar-benar diberi kesempatan untuk memberi masukan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024.

ATURAN BARU

Untuk itu, Neni mendukung rencana Bawaslu untuk merekomendasikan aturan baru kepada DPR dan pemerintah agar melarang adanya putusan pengadilan ihwal kepemiluan di tengah tahapan pemilu/pilkada. Dengan demikian, problem yang ditimbulkan oleh putusan MA baru-baru ini tidak terjadi lagi.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pun berharap tidak ada putusan pengadilan yang terbit di tengah berlangsungnya proses tahapan pemilu. Pasalnya, terbitnya putusan pengadilan seperti putusan MA No. 23 P/HUM/2024 mengganggu proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

"Ada masalah, ada masalah tadi sudah diungkapkan oleh Pak Afif [Plt Ketua KPU RI] mengenai apa? Mengenai putusan MA tentang syarat usia, sehingga kita menarik bagaimana kemudian usia tersebut bisa terpenuhi," jelas Bagja dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Sumatera yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa (9/7/2024) seperti dilansirAntara.

Untuk itu, sambung Bagja, Bawaslu juga akan menyampaikan rekomendasi atas permasalahan tersebut. Rekomendasi itu akan disampaikan kepada Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mendagri Tito Karnavian dan DPR.

“Agar ada aturan bahwa ke depan sebaiknya tidak ada putusan pengadilan yang dikeluarkan di tengah-tengah tahapan pemilu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi soal dugaan penganiayaan hingga penyekapan terhadap korban MRRP (23) di sebuah kafe di Duren Sawit, Jakarta Timur, selama 3 bulan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi menyampaikan kejadian tersebut berawal dari korban yang meminjam uang milik H pada Oktober 2023. Namun, uang tersebut tidak mampu dikembalikan.

"Kemudian pelapor tidak mampu mengembalikan dan akhirnya pelapor merasa disekap karena tidak boleh meninggalkan tempat sejak 19 Februari-30 Mei 2024," ujarnya di Jakarta, dikutip Rabu (10/7/2024).

Dia menambahkan, kasus dugaan perampasan kemerdekaan atau penyekapan yang awalnya ditangani Polsek Duren Sawit itu kini telah diambil alih oleh Polres Metro Jakarta Timur.

Di samping itu, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Armunanto Hutahaean menyampaikan bahwa kasus ini masih tahap penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi.

"Perkara berawal dari adanya utang piutang antara korban dan terduga pelaku. Perkaranya saat ini masih tahap penyelidikan. Kami masih mendalami perkaranya dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi," kata Armunanto.

Perlu diketahui, laporan polisi kasus ini teregister teregister dengan nomor LP/B/BG/VI/2024/SPKT/POLSEK DUREN SAWIT/POLRES METRO JAKTIM/POLDA METRO JAYA pada 19 Juni 2024 atas nama terlapor H dan R.

Paman korban, Yusman mengatakan bahwa dugaan penyekapan itu berawal dari kerja sama jual beli mobil antara korban dan temannya. Hanya saja bisnis tersebut harus berakhir karena ada wanprestasi dari keponakannya pada akhir 2023.

Singkatnya, H diduga mengajak MRRP untuk membicarakan persoalan bisnisnya pada (19/2/2024). Hanya saja, terlapor R diduga melakukan tindak kekerasan supaya korban mengganti kerugian bisnis senilai ratusan juta.

"Jadi disiksa tiap ada teman yang datang, dia kumpul-kumpul mereka, dia pun disiksa kan, disiksa terus. Diborgol tangannya, terus dipecut pakai selang, semua orang, di bogem," ujar Yusman.

Selain itu, kemaluan korban juga disebut sempat diolesi bon cabe. Dia menambahkan, orang yang terlibat melakukan dugaan penganiayaan ini mencapai 30 orang.

Atas penyekapan tiga bulan itu, tubuh MRRP disebut mengalami sejumlah luka hingga gangguan psikologis.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA -- Dukungan partai politik kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumatra Utara terus mengalir deras.

Saat ini, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional sudah menyatakan akan mendukung Bobby.

Di luar KIM, wali kota Medan itu juga telah mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga sempat menyatakan akan mendukung Bobby, meski demikian pernyataannya tersebut ditarik kembali. PPP juga dikabarkan mulai didekati oleh Bobby.

Alhasil hanya PDIP, sebagai partai parlemen, yang belum menyatakan dukungan kepada Bobby. PDIP memiliki sebanyak 21 kursi di DPRD Provinsi Sumatra Utara. Itu artinya PDIP bisa mengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur sendiri dalam Pilgub Sumut November nanti.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan alasan partai politik berbondong-bondong memberi dukungan ke menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Djarot tidak menampik sudah banyak partai politik yang memberi dukungan ke Bobby untuk maju dalam kontestasi Pilkada Sumut 2024. Meski demikian, dia menduga alasan dari dukungan tersebut karena sosok Jokowi.

"Jadi itu saja pertanyaan saya, itu [dukungan] betul-betul karena faktor kapasitas dari Mas Bobby atau karena faktor pengaruh dari mertuanya [Jokowi]?" ujar Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan gubernur DKI Jakarta ini meyakini, Bobby belum tentu memenangkan Pilkada Sumut 2024 meski didukung banyak partai politik. Penentu akhirnya, lanjutnya, ada di tangan warga Sumut.

Lebih lanjut, Djarot menjelaskan bahwa PDIP bisa mengusung calon sendiri dalam ajang Pilkada Sumut 2024 karena memiliki lebih dari 20% kursi di DPRD Sumut berdasarkan hasil Pileg 2024. Meski demikian, dia menyatakan PDIP masih terus lakukan penjajakan.

"Kita tetap membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum bergabung ke sana [koalisi pendukung Bobby]," jelasnya.

Bobby Dekati PPP

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi alias Awiek mengungkapkan, menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sudah mendekati PPP untuk mendapatkan dukungan dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Awiek menjelaskan, komunikasi dengan Bobby Nasution dilakukan oleh pengurus daerah PPP di Sumut. Pengurus pusat PPP, lanjutnya, masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

"Pak Bobby Nasution pernah komunikasi dengan PPP, dan kita menyerahkan sepenuhnya dengan teman-teman di Sumut," ujar Awiek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Menurutnya, tidak ada hambatan psikologis untuk PPP mendukung Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumut 2024. Meski demikian, Awiek menegaskan bahwa PPP belum menentukan usungan ke siapapun dalam ajang Pilkada Sumut 2024.

PPP Sumut, sambungnya, juga belum mengirim nama-nama kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumut 2024 ke pengurus pusat.

"Belum ada pengajuan, tetapi namanya komunikasi boleh-boleh saja," kata Awiek.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Polda Metro Jaya menangkap eks karyawan Bank Jago berinisial IA (33) karena diduga menggelapkan dana nasabah yang diblokir perusahaan sebesar Rp1,39 miliar.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan penangkapan itu berdasarkan laporan polisi atas nama Rio Franstedi yang teregister LP/B/7349/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA pada (7/12/2023).

"Rio Franstedi selaku kuasa korban menerangkan bahwa sekitar tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 telah terjadi dugaan penyalahgunaan hak akses pada sistem yang dimiliki Bank Jago," kata Ade Safri dalam keterangannya, Rabu (10/7/2024)

Perannya, IA sebagai contact center specialist Bank Jago diduga telah melakukan pembukaan blokir secara ilegal terhadap rekening nasabah. Rekening itu diblokir oleh aparat penegakan hukum lantaran terindikasi terkait hasil tindak pidana.

Kemudian, kata Ade, tersangka IA awalnya memerintahkan agent command center untuk mengajukan permohonan buka blokir. Permintaan tersebut disetujui karena tersangka memiliki kewenangan terkait hal tersebut.

"Dari perbuatannya, tersangka diketahui telah melakukan 112 approval pembukaan blokir rekening Bank Jago dengan total uang yang dipindahkan sebesar Rp1,397,280,711 yang kemudian dialihkan ke rekening penampungan yang telah disiapkan oleh tersangka," tambahnya.

Atas perbuatannya, IA disangkakan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) jo Pasal 48 ayat (1) UU 19/2016 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dan atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer Dana dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan bahwa 9 dari 17 pegawainya yang bermain judi daring atau judi online sudah tak lagi bekerja di lembaga tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa laporan ihwal 17 orang pegawainya yang bermain judi online itu berasal dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Namun, 9 di antaranya sudah tidak lagi terdata di sistem kepegawaian KPK.

Menurut Alex, sapaannya, 9 orang itu sudah diberhentikan karena terlibat dalam sejumlah pelanggaran etik lain di internal KPK. Misalnya, kasus pencurian dan penggadaian emas hasil korupsi di 2021 lalu serta kasus pungutan liar di rumah tahanan (pungli rutan) KPK.

"Yang sembilan itu sudah dicek di kepegawaian itu bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan. Antara lain yang terlibat gadai emas itu kan sudah diberhentikan, ada juga kemarin yang penjaga rutan [kasus pungli]. Itu ada juga pegawai yang sudah kita berhentikan," paparnya pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Sementara itu, delapan orang sisanya yang masih berstatus pegawai lembaga antirasuah akan ditangani lebih lanjut oleh Inspektorat KPK. Namun, Alex menyebut pihaknya masih mendalami divisi dari masing-masing delapan pegawai KPK itu.

"Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai ini yang statusnya masih menjadi pegawai KPK," katanya.

Transaksi Judol

Adapun total nilai transaksi judi online dari 17 orang hasil temuan satgas itu mencapai Rp111 juta. Alex menyebut sebagian besar transaksi dilakukan dalam nilai yang kecil atau sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000.

"Sebagian besar kebanyakan ya itu tadi Rp100.000, Rp200.00p, Rp300.000. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah," katanya.

Pimpinan KPK dua periode itu lalu mengungkap nilai transaksi judi online terbesar dilakukan oleh salah seorang pegawai. Nilainya mencapai Rp74 juta, dilakukan dalam ratusan kali transaksi.

"Yang paling gede itu Rp74 juta. Itu pun 300 kali transaksinya, ya sepertinya relatif kecil ya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal menampati kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur pendukung belum sepenuhnya siap.

Namun demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin pelaksanaan upacara bendara 17 Agustus tetap akan digelar di IKN.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menilai bahwa sarana dan prasarana yang ada di IKN sudah siap untuk menggelar upacara bendera 17 Agustus. Bahkan, Basuki juga memprediksi akhir Juli 2024 ini, seluruh sarana dan prasarana surah rampung di IKN.

"Saya dari Kementerian PUPR bertanggung jawab penuh untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Sampai sekarang prasarananya Insya Allah nanti pada Juli ini telah selesai," tuturnya di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa Kantor Presiden dan Istana Presiden serta semua kantor Menteri Koordinator sudah hampir beres, hanya tinggal ditempati saja di IKN nanti.

"Kantor-kantor Menko yang 4 lantai dari 4 tower, tiga lantai sudah siap bahkan nanti dipakai para petugas dan peserta upacara, lapangan upacara juga sudah selesai," kata Basuki.

Basuki menjelaskan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2024 nanti, dirinya bersama para anggota Paskibraka bakal ke IKN untuk mempersiapkan dan beres-beres lapangan upacara bendera.

"Saya mau bersihkan dulu kawasannya, lalu tanggal 10 Agustus juga semua Paskibraka sudah move ke IKN," katanya.

Batal Bulan Ini

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor Presiden belum sepenuhnya rampung. "Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insya Allah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Basuki menyebut dirinya bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan Upacara 17 Agustus di Ibu Kota baru RI tersebut.

Adapun, Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024.Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tegas Basuki.

Disentil PDIP

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang batal pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Djarot mengaku bingung karena pemerintah seakan terburu-buru ingin pindah kantor dan menggelar Upacara 17 Agustus di IKN. Padahal, lanjutnya, sarana dan prasarananya belum memadai.

"Kalau terlalu dipaksakan ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa," jelas Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan agar segala target yang kurang realistis di IKN tidak dipaksakan. Dia takut implementasinya malah akan bermasalahnya.

Apalagi, Djarot mengingatkan bahwa pemerintah presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto akan gunakan banyak anggaran untuk program makan siang gratis. Oleh sebab itu, dia meyakini ke depan pembangunan IKN akan sulit dikebut.

"Makanya di awal jangan terlalu pede [percaya diri] gitu loh. Kan sebelumnya menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi jaksa penuntut umum dan bekas Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Tbk. atau Moratelindo (MORA), Galumbang Menak Simanjuntak dalam perkara korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Sidang putusan kasasi jaksa terhadap putusan banding eks berlangsung pada hari Selasa (9/7/2024). Pembacaan amar putusan kasus tersebut dilakukan oleh Hakim Agung Soesilo yang juga membacakan putusan terhadap Eks Menkominfo Johnny G Plate.

"Amar putusan jaksa penuntut umum (JPU) & terdakwa tolak," demikian bunyi putusan yang dikutip, Rabu (10/7/2024).

Sebelumnya, Galumbang Menak Simanjuntak divonis dengan pidana 6 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama. Galumbang juga didenda sebesar Rp500 juta dalam perkara BTS 4G Kominfo.

Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika mengatakan Galumbang terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah dalam penyediaan proyek pembangunan menara pemancar sinyal Kominfo tersebut.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak oleh karena itu selama 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Dennie di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Dia juga menuturkan hal yang meberatkan vonis tersebut karena Galumbang tidak mendukung program pemerintah soal korupsi hingga melakukan perbuatan kerugian keuangan negara yang sangat besar.

Sementara, hal meringankan vonis adalah Galumbang tidak pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, tidak menikmati hasil korupsi dan berjasa memajukan bidang telekomunikasi di Indonesia.

Di sisi lain, Galumbang dibebaskan dari tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua dan subsider penuntut umum.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan dini kepada masyarakat agar waspada mengingat terdapat 21 provinsi di Indonesia yang diprakirakan hujan lebat disertai petir pada Rabu (10/7/2024).

Dikutip dari situs BMKG di Jakarta, provinsi yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat dan dapat disertai petir serta angin kencang hari ini yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Sementara itu bergeser ke wilayah Timur, masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan untuk waspada potensi angin kencang.

Sedangkan wilayah Papua diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan Papua Barat hujan lebat.

Wilayah Sulawesi Selatan diprakirakan hujan sedang hingga lebat.

Laman BMKG juga menyebutkan sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia dilanda hujan dengan intensitas ringan pada siang hari ini, yakni Bengkulu, Gorontalo, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Pinang, Ambon, Ternate, Kota Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Kendari, dan Medan. Sedangkan Kota Pontianak diprediksi hujan disertai petir.

Kota Banda Aceh, Serang, Jambi, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Tarakan, Bandar Lampung, Mataram, dan Mamuju diprediksi berawan, sedangkan Kota Padang berawan tebal pada siang hari ini.

Beberapa wilayah ibu kota provinsi diprakirakan cerah berawan pada siang hari ini, yakni Palembang, Makassar, Kupang, Pangkal Pinang, dan Jakarta Pusat.

Kota Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar diprediksi cerah dengan suhu rata-rata 23-31 derajat Celcius.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan potensi dampak bencana akibat hujan di sejumlah wilayah Indonesia yang masih tinggi bisa saja terjadi, meskipun sebenarnya sudah mulai memasuki musim kemarau.

"Potensi peningkatan hujan dipicu oleh adanya beberapa dinamika atmosfer yang masih aktif berada di wilayah Indonesia, yakni fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang ekuatorial Rossby Kelvin, hingga pola sirkulasi siklonik dan La Nina juga semakin memperkuat potensi pembentukan awan penghujan itu," ujar Guswanto.

Bisnis.com, JAKARTA – Proyek mercusuar Presiden Joko Widodo (Jokowi) pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus berpolemik menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.

Usai riuh soal minimnya investor yang merapat ke IKN, Jokowi kembali menghebohkan publik dengan mengumumkan pembatalan pemindahan kantor kepresidenan dari Jakarta pada bulan ini. Alasannya adalah infrastruktur kantor kepresidenan yang belum siap.

"Sudah [terima laporan] dari [Menteri] PUPR, tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," katanya di Jakarta, Minggu (8/7/2024).

Presiden ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan menjelang Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Menanggapi hal itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku bakal mempercepat penyiapan sarana dan prasarana kantor presiden di IKN.

“Kami siapkan prasarananya, kalau beliau ke sana kita siapkan dulu. Insyaallah [sudah siap kantornya],” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Target Meleset

Salah satu momen penting dalam pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara adalah berdirinya Istana Garuda yakni Kantor Kepresidenan.

Jika berjalan sesuai rencana, pembangunan Istana Garuda rampung pada bulan ini atau Juli 2024. Namun, target tersebut meleset beberapa bulan, tepatnya menjadi Oktober pada tahun yang sama.

Pergeseran target tersebut ternyata berimbas pada penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perbesar

Titik Nol Nusantara berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahannya jika progres pembangunan IKN terakselerasi. Namun, tak menutup kemungkinan pula akan diterbitkan pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya kepada wartawan

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap untuk menjadi Ibu Kota.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Rencana Upacara Kemerdekaan di IKN Jalan Terus

Meskipun target pembangunan Istana Garuda molor, Jokowi tetap berupaya menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN. Adapun, tahun ini adalah kali terakhir Jokowi sebagai presiden menjadi Inspektur Upacara di sana.

"Ini untuk pertama kalinya Upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan dilaksanakan di IKN tahun 2024 ini. Saya melihat upacara ini akan menjadi perhatian seluruh masyarakat kita, termasuk juga akan menjadi spotlight dunia," ujarnya sebagai pengantar Rapat Terbatas Terkait Peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI, Senin (10/6/2024).

Jokowi tak menampik adanya keterbatasan infrastruktur di IKN, mulai dari transportasi hingga lokasi acara. Namun, dia meminta agar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini disiapkan dengan format yang dirancang dengan detail dan tepat.

"Jangan sampai nanti ada ketidaksiapan yang justru akan menjadi sesuatu yang enggak baik bagi IKN," pungkasnya.

Untuk merealisasikan hal itu, Menteri Basuki bakal bertolak ke IKN pada 18 Juli 2024 untuk mengecek progres pembangunan. Khususnya, terkait dengan kesiapan distribusi air minum jelang penyelenggaraan upacara.

Kementerian PUPR menargetkan bahwa distribusi air bersih di IKN dapat mulai dilakukan pada 15 Juli 2024. Proses distribusi air bersih di IKN itu sedikit mengalami perlambatan dari target awal yang ditetapkan untuk commissioning Juni 2024.

Basuki menjelaskan, tingginya curah hujan di wilayah Penajam Paser Utara menjadi hal yang cukup menghambat realisasi tersebut.

“Kira-kira tanggal 18 Juli saya ke sana, mau mengecek air minum. Air minumnya kalau sudah bisa Insya Allah [Presiden bisa pindah]. Karena hujan terus di sana, tiap hari kan saya monitor,” tandas Basuki.

Dilansir dari Antara, Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkapkan bahwa Jalan Tol Akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Perbesar

Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa/aa.

"Bisa fungsional untuk upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis menambahkan bahwa progres pembangunan proyek Jalan Tol Akses IKN tersebut telah mencapai sekitar 90 persen dan telah dilakukan pengaspalan.

"Tol sudah, yang kita fokuskan Tol IKN itu yakni Segmen 3A, 3B, dan 5A. Progresnya sudah bagus dan sudah diaspal," katanya.

Sebagai informasi, Jalan tol IKN dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km.

Jaringan jalan tol ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Kementerian PUPR menargetkan jalan tol menuju IKN di Kalimantan Timur tahap 1 selesai pada Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah memerintahkan Dewan Pengawas sekaligus KomisionerKomisi Pemberantasan Korupsi(KPK) agar menindak tegas pada pegawai yang terbukti bermain judionline.

Ma’ruf mengatakan jika pihak internal KPK tidak menindak tegas, maka Satgas Judi Online yang telah dibentuk Presiden Jokowi akan turun gunung untuk memberikan sanksi berat.

"Jadi baik mereka yang menyelenggarakan maupun mereka yang terlibat, ada aturan-aturan yang harus ditegakkan," tuturnya di sela-sela peresmian Tol Cimanggis-Cibitung Selasa (9/7/2024).

Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa Satgas Judi Online tidak akan pandang bulu dalam menindak siapapun yang terbukti bermain judionline.

"Siapapun termasuk pegawai KPK atau juga pejabat, kemudian TNI/Polri, tentu diproses sesuai dengan aturan, bahkan anggota DPR pun dipanggil oleh Majelis Kehormatan," kata Maruf.

Ma’ruf mengklaim upaya pemerintah untuk memberantas judi online semakin efektif setelah Satgas Judi Online itu terbentuk. Dia mengatakan bahwa Satgas Judi Online akan terus mengusut dan menindak para pelaku.

"Yang pertama itu kan memang sudah ada Satgas ya, yang akan terus mengusut untuk memberikan penindakan-penindakan," ujar Maruf.

Sebelumnya,KPKmenerima laporan bahwa 17 orang pegawainya terlibat dalam praktikjudionline.

Wakil KetuaKPKAlexander Marwata mengatakan bahwa laporan itu diterima dari Satgas Pemberantasan Perjudian DaringatauJudi Online. Namun, setelah didalami kembali, 9 dari 17 orang hasil temuan satgas itu sudah tidak lagi bekerja di KPK saat ini.

"Setelah dilihat di data kepegawaian ternyata yang statusnya pegawaiKPKhanya delapan orang, yang sembilan itu sudah bukan pegawai KPK, ada juga yang sudah diberhentikan," ujarnya pada konferensi pers, Selasa (9/7/2024).

Alex, sapaanya, memerinci dari sembilan orang yang sudah tak lagi bekerja di KPK itu sudah diberhentikan karena berbagai alasan.

Ada pegawai yang diberhentikan karena nekat mencuri dan menggadaikan emas bukti kasus korupsi di 2021 lalu, serta yang di antaranya terlibat praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan)KPK.

Sementara itu, delapan orang sisanya yang masih berstatus pegawai lembaga antirasuah akan ditangani lebih lanjut oleh Inspektorat KPK. Namun, Alex menyebut pihaknya masih mendalami divisi dari masing-masing delapan pegawai KPK itu.

"Pimpinan sudah memerintahkan inspektorat untuk mengklarifikasi pegawai ini yang statusnya masih menjadi pegawaiKPK," kata Alex.

Adapun total nilai transaksi judi online dari 17 orang hasil temuan satgas itu mencapai Rp111 juta. Alex menyebut sebagian besar transaksi dilakukan dalam nilai yang kecil atau sekitar Rp100.000 hingga Rp300.000.

"Sebagian besar kebanyakan ya itu tadi Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000. Mungkin pas lagi iseng kali ya, menganggur, bengong, main itulah," katanya.