Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika mewaspadai sistem 503 instansi terganggu, karena anggaran operasional Pusat Data Nasional Sementara kurang tahun ini dan tahun depan.

“Kurangnya anggaran Pusat Data Nasional Sementara berisiko pada layanan komputasi awan atau cloud pemerintah yang melayani 503 instansi dengan lebih dari 11 ribu aset pemerintah berupa virtual machine yang berujung pada layanan publik atau administrasi pemerintah,” ujar Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar.

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

• Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
• Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
• Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
• Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan terdapat terdapat 30 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham perdana atau IPO (initial public offering). Sebelas di antaranya merupakan perusahaan berskala besar dengan nilai Rp 250 miliar.

Menurut data yang diberikan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, terungkap bahwa pipeline IPO terbanyak berasal dari perusahaan dengan aset skala menengah antara Rp 50 miliar dan Rp 250 miliar. Sementara dua sisanya merupakan perusahaan aset berskala kecil atau bernilai di bawah Rp 50 miliar.

Sektor yang paling banyak adalah sektor konsumer nonprimer dengan enam perusahaan. "Sampai dengan 20 September 2024 telah terdapat 34 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan menghimpun dana Rp 5,15 triliun," tulis laporan BEI, Senin (23/9).

Sementara itu, ada 24 perusahaan yang berencana melakukan rights issue. Menurut catatan otoritas bursa, terdapat 15 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp 34,42 triliun hingga 20 September 2024

Seperti diketahui, IPO adalah kondisi ketika emiten menjual sebagian sahamnya pada publik atau masyarakat umum. Sementara rights issue adalah penawaran umum terbatas untuk pemegang saham, di mana dana hasil rights issue digunakan untuk mendukung aksi korporasi atau menambah modal kerja perusahaan.

30 Perusahaan yang akan IPO dalam Pipeline BEI:

• 3 perusahaan dari sektor material dasar
• 4 perusahaan dari sektor konsumer primer
• 6 perusahaan dari sektor konsumer non primer
• 4 perusahaan dari sektor energi
• 2 perusahaan dari sektor finansial
• 2 perusahaan dari sektor kesehatan
• 3 perusahaan dari sektor industrial
• 2 perusahaan dari sektor infrastruktur
• 2 perusahaan dari sektor properti dan real estate
• 1 perusahaan dari sektor teknologi
• 1 perusahaan dari sektor transportasi dan logistik

24 Perusahaan dalam Pipeline Rights Issue:

• 1 perusahaan dari sektor material dasar
• 8 perusahaan dari sektor konsumer primer
• 4 perusahaan dari sektor konsumer non primer
• 4 perusahaan dari sektor energi
• 5 perusahaan dari sektor finansial
• 1 perusahaan dari sektor infrastruktur
• 1 perusahaan dari sektor transportation dan logistik

Tarif YouTube Premium naik Rp 10 ribu – Rp 40 ribu, sehingga mencapai Rp 139 ribu per bulan mulai November. Untuk konsumen yang baru mendaftar, langsung dikenakan harga terbaru mulai bulan ini.

YouTube Premium merupakan layanan berlangganan yang menawarkan pengalaman menonton tanpa iklan dan akses ke YouTube Music.

Anak usaha Google itu mengumumkan kenaikan tarif YouTube Premium melalui email berjudul ‘YouTube Premium Price Update’ yang dikirim ke para pelanggan.

Kenaikan tarif YouTube Premium mencakup seluruh paket berlangganan. Rinciannya sebagai berikut:

Tarif YouTube Premium paket individu atau individual plan naik dari Rp 59 ribu menjadi Rp 69 ribu per bulan

Tarif YouTube Premium paket keluarga atau family plan dari Rp 99 ribu menjadi Rp 139 ribu per bulan.

YouTube membebaskan para pengguna untuk tetap melanjutkan pembayaran dengan kenaikan tarif atau membatalkan langganan melalui tautan yang tertera pada email pemberitahuan tersebut.

Meskipun begitu, layanan yang ditawarkan YouTube Premium tampak masih sama seperti sebelumnya.

YouTube Premium menawarkan berbagai keunggulan, antara lain:

1. Tanpa iklan: Menonton video tanpa gangguan iklan, sehingga pengalaman menonton lebih nyaman.
2. Unduhan video: Memungkinkan pengguna untuk mengunduh video untuk ditonton secara offline, sangat berguna saat tidak ada koneksi internet.
3. YouTube Music Premium: Akses ke YouTube Music tanpa iklan, termasuk fitur mendengarkan musik di latar belakang.
4. Video latar belakang: Memungkinkan pemutaran video saat aplikasi tidak aktif atau saat perangkat terkunci.
5. Akses ke konten eksklusif: Beberapa saluran menawarkan konten eksklusif bagi pengguna YouTube Premium.
6. Fitur peningkatan pengalaman: Seperti kemampuan untuk mengatur pemutaran otomatis dan lainnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bagaimana cara pemerintah berinvestasi di sektor pendidikan melalui pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dia menekankan bahwa pendidikan merupakan salah satu fondasi utama dalam meningkatkan produktivitas dan keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah.

"Indonesia memiliki modal manusia yang besar dengan populasi muda yang terus bertumbuh, namun tanpa peningkatan kualitas pendidikan, kita tidak akan bisa memaksimalkan potensi tersebut," kata Sri Mulyani dalam acara The International Seminar and Growth Academy ASEAN di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (23/9).

Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor pendidikan. Outlook anggaran pendidikan pada APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp 581,3 triliun.

Sementara untuk APBN 2025 dipatok sebesar Rp 724,26 triliun yang merupakan 20% dari total belanja negara senilai Rp 3.621,31 triliun. Selain itu, pemerintah juga membentuk dana abadi pendidikan sebagai Endowment Fund (EF) pendidikan.

Dana abadi di bidang pendidikan merupakan bentuk komitmen pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi.

"Saya kira Anda juga menerima beberapa mahasiswa Indonesia yang dikirim oleh dana beasiswa kami. Ini semua sebenarnya adalah cara Indonesia mengikuti banyak negara lain yang telah berhasil mencapai berpendapatan tinggi," ujarnya.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah merencanakan dana abadi di bidang pendidikan mencapai Rp 25 triliun. Dana Abadi Pendidikan (DAP) itu termasuk dana abadi pesantren, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi perguruan tinggi yang dananya dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai EF pendidikan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi apabila pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penuruan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek denga yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya rokok.

Rokok ilegal berpeluang mendapat peningkatan permintaan dua hingga tiga kali lipat karena kemasannya serupa dengan rokok legal. "Bagi konsumen, yang dilihat hanya soal harga sehingga implikasinya persaingan akan semakin ketat. Ini juga memunculkan downtrading secara normal 2%-5%," ucapnya.

Tauhid menyebut, aturan kemasan rokok polos dengan skenario permintaan produk legal menurun 42,09% memberi dampak terhadap 1,22 juta pekerja di seluruh sektor, bukan hanya industri hasil tembakau atau IHT.

Sebelumnya, Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kementerian Perdagangan Angga Handia Putra, mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos. Aturan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Kementerian Perdagangan kini memberikan perhatian khusus terhadap aturan baru tersebut. Sebab, kemasan rokok polos akan berdampak terhadap hak pengusaha, pedagangan, dan perdagangan internasional.

Ia juga berpendapat, perlu studi ilmiah lebih jauh dalam hal penurunan prevalensi perokok melalui kebijakan kemasan tanpa merek, dengan mengacu Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC. "Indonesia belum meratifikasi aturan global tersebut," ujar Angga pada pekan lalu, dikutip dari Antara.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Seluruh Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro menyebut kemasan rokok polos akan menyulitkan konsumen dalam membedakan rokok legal dan ilegal. Perubahan ini juga dapat merugikan konsumen yang loyal pada merek-merek tertentu.

Efektivitas kebijakan kemasan polos dan zonasi larangan penjualan tembakau yang tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 perlu kajian lebih lanjut. Masyarakat, menurut dia, perlu edukasi tentang perbedaan rokok legal dan ilegal, bukan sekadar menerapkan kebijakan yang membingungkan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut sejumlah dampak negatif yang bakal terjadi apabila pemerintah jadi menerapkan kemasan rokok polos tanpa merek. Nilai kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 182,2 triliun.

Dampak ekonomi tersebut bukan hanya bagi industri rokok, tapi juga industri kemasan kertas, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Selain itu, kehadiran kemasan rokok polos akan mendorong downtrading hingga peralihan ke rokok ilegal.

Downtrading merupakan fenomena ketika konsumen beralih ke produk yang lebih murah. "Ini berpotensi menurunkan permintaan produk legal hingga 42,09%," kata Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad dalam diskusi Industri Tembakau Suram, Penerimaan Negara Muram, Senin (23/9).

Implikasi dari kebijakan kemasan polos dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp 95,6 triliun. Penuruan ini terjadi karena aturan tersebut membuat tidak ada perbedaan antara satu merek denga yang lainnya. Yang menonjol hanya gambar peringatan bahaya rokok.

Rokok ilegal berpeluang mendapat peningkatan permintaan dua hingga tiga kali lipat karena kemasannya serupa dengan rokok legal. "Bagi konsumen, yang dilihat hanya soal harga sehingga implikasinya persaingan akan semakin ketat. Ini juga memunculkan downtrading secara normal 2%-5%," ucapnya.

Tauhid menyebut, aturan kemasan rokok polos dengan skenario permintaan produk legal menurun 42,09% memberi dampak terhadap 1,22 juta pekerja di seluruh sektor, bukan hanya industri hasil tembakau atau IHT.

Sebelumnya, Negosiator Perdagangan Ahli Madya Kementerian Perdagangan Angga Handia Putra, mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan kemasan rokok polos. Aturan ini tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Kementerian Perdagangan kini memberikan perhatian khusus terhadap aturan baru tersebut. Sebab, kemasan rokok polos akan berdampak terhadap hak pengusaha, pedagangan, dan perdagangan internasional.

Ia juga berpendapat, perlu studi ilmiah lebih jauh dalam hal penurunan prevalensi perokok melalui kebijakan kemasan tanpa merek, dengan mengacu Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC. "Indonesia belum meratifikasi aturan global tersebut," ujar Angga pada pekan lalu, dikutip dari Antara.

Ketua Umum Asosiasi Pasar Seluruh Rakyat Indonesia (Aparsi) Suhendro menyebut kemasan rokok polos akan menyulitkan konsumen dalam membedakan rokok legal dan ilegal. Perubahan ini juga dapat merugikan konsumen yang loyal pada merek-merek tertentu.

Efektivitas kebijakan kemasan polos dan zonasi larangan penjualan tembakau yang tercantum dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 perlu kajian lebih lanjut. Masyarakat, menurut dia, perlu edukasi tentang perbedaan rokok legal dan ilegal, bukan sekadar menerapkan kebijakan yang membingungkan.

Pusat Data Nasional Sementara kekurangan anggaran untuk operasional. Salah satunya sempat mengalami insiden kebocoran data pada Juni, oleh grup hacker Brain Cipher Ransomware.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
2. Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
3. Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
4. Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan, Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya memiliki fasilitas backup data berkapasitas 5.709 virtual machine. Sebanyak 28,5% atau 1.630 VM sudah terpakai.

Infrastruktur tersebut sempat mengalami kebocoran data dan serangan siber selama Juni - Juli. Pemerintah baru bisa mendapatkan akses ke Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya setelah mendapatkan kunci gratis dari hacker Brain Cipher Ransomware pada 3 Juli.

Sementara itu, Pemerintah berencana membangun empat Pusat Data Nasional, namun pembangunan di Labuan Bajo dibatalkan. Berikut tiga lokasi Pusat Data Nasional yang akan dibangun:

1. Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang, Jawa Barat
2. Batam
3. Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur

Pusat Data Nasional Sementara kekurangan anggaran untuk operasional. Salah satunya sempat mengalami insiden kebocoran data pada Juni, oleh grup hacker Brain Cipher Ransomware.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika atau Wamenkominfo Nezar Patria menyebutkan, kebutuhan anggaran total operasional Pusat Data Nasional Sementara tahun ini Rp 542 miliar. Anggaran yang tersedia saat ini Rp 257 miliar.

“Operasional Pusat Data Nasional Sementara selama Oktober – Desember belum memiliki anggaran,” kata Nezar dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin (23/9).

Kebutuhan anggaran untuk Pusat Data Nasional Sementara tahun depan Rp 486 miliar. Akan tetapi, anggaran yang tersedia baru 5,6% atau Rp 27 miliar.

Menurut dia, Pusat Data Nasional Sementara itu semestinya menjadi prioritas dalam hal anggaran. Jika tidak, maka penganggaran infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dikembalikan kepada kementerian/lembaga/pemerinta daerah, sehingga bisa menimbulkan inefisiensi anggaran hingga triliunan rupiah.

“Dalam hemat kami, ini bisa mengganggu implementasi program SPBE dan Satu Data Indonesia,” kata Nezar.

Kominfo dan Telkom saat ini mengelola tiga Pusat Data Nasional Sementara dan cadangan, di antaranya:

1. Pusat Data Nasional Sementara 1 di Serpong, Tangerang Selatan
2. Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya
3. Pusat Data Cadangan di Batam

Pusat Data Nasional Sementara tersebut menyediakan layanan sebagai berikut:

1. Penyediaan layanan Government Cloud Computing, ekosistem PDN yang disediakan oleh Kominfo
2. Integrasi dan konsolidasi pusat data Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (IPPD) ke Pusat Data Nasional
3. Penyediaan platform proprietary dan Open Source Software guna mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus SPBE
4. Penyediaan teknologi yang mendukung bigdata dan artificial intelligence bagi IPPD

Pusat Data Nasional Sementara memiliki kapasitas RAM 1.400 Gigabit dan storage 1,3 petabit atau 1,3 juta Gigabit, serta CPU atau prosesor 860 cores.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyampaikan, Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya memiliki fasilitas backup data berkapasitas 5.709 virtual machine. Sebanyak 28,5% atau 1.630 VM sudah terpakai.

Infrastruktur tersebut sempat mengalami kebocoran data dan serangan siber selama Juni - Juli. Pemerintah baru bisa mendapatkan akses ke Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya setelah mendapatkan kunci gratis dari hacker Brain Cipher Ransomware pada 3 Juli.

Sementara itu, Pemerintah berencana membangun empat Pusat Data Nasional, namun pembangunan di Labuan Bajo dibatalkan. Berikut tiga lokasi Pusat Data Nasional yang akan dibangun:

1. Greenland International Industrial Center atau GIIC, Cikarang, Jawa Barat
2. Batam
3. Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,42% ke level 7.775 pada penutupan perdagangan Senin (23/9). Pengaruh faktor eksternal masih dominan di saat investor masih menunggu sejumlah data ekonomi dari Eropa dan Amerika Serikat (AS) maupun dari Asia.

Phintraco Sekuritas menyatakan investor menimbang indeks manufaktur wilayah Uni Eropa yang turun ke 44,8 di September 2024 dari 45,8 di Agustus 2024. Indeks manufaktur Jerman juga turun ke 40,3 di September 2024 dari 42.4 di Agustus 2024. Kedua indikator ini menunjukkan bahwa perekonomian Uni Eropa masih melambat.

Perlambatan aktivitas manufaktur juga dicatatkan oleh Inggris di level 51,5 pada September 2024 dari 52,5 di Agustus 2024. Pelaku pasar juga menantikan data indeks manufaktur di AS yang diperkirakan membaik ke 48,6 pada September 2024 dari 47,9 di Agustus 2024.

Masih dari eksternal, pasar menantikan banyak data ekonomi penting di AS, diantaranya indeks harga properti dan survei keyakinan konsumen. Selain itu, pasar juga mencermati pidato dua petinggi The Fed, yaitu Kashkari dan Bowman pada Selasa (24/9).

"Dari regional, India dikabarkan menutup peluang bergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership yang saat ini terdiri atas 15 negara Asia-Pacifik dan merefleksikan 30% GDP dunia. Masih dari regional, desakan bagi Cina untuk meningkatkan stimulus ekonomi semakin besar dari sejumlah ekonom," tulis Phintraco Sekuritas dalam keterangan resminya, Senin (23/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham mencapai Rp 12,77 triliun dengan volume 28,66 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.212.611 kali. Sebanyak 284 saham menguat, 283 saham terkoreksi, dan 224 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.970,58 triliun.

Bursa Asia kompak menguat seiring dengan kenaikan IHSG. Shanghai Composite Indeks naik 0,44%, Hang Seng turun 0,06%, dan Straits Times menguat 0,37%. Adapun indeks Nikkei stagnan.

Saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 19,83% ke Rp 7.075
- PT Tripar Multivision Plus Tbk (RAAM) turun 4,55% ke Rp 482
- PT Sartoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) turun 3,28% ke Rp 2.360
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turun 3,09% ke Rp 376
- PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) turun 2,97% ke Rp 98

Saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT Bank Ganesha Tbk (BGTG) naik 23,08% ke Rp 80
- PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 16,57% ke Rp 197
- PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) naik 9,70% ke Rp 735
- PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) naik 8,39% ke Rp 8.725
- PT Indika Energy Tbk (INDY) naik 7,48% ke Rp 1.580

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menanggapi rencana pemerintah untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengerek penerimaan negara dari cukai.

Shinta menjelaskan bahwa saat ini Apindo tengah berdiskusi terkait aturan tersebut dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, setiap kebijakan membutuhkan proses transisi dan tak bisa diterapkan secara langsung.

Di samping itu, Apindo juga telah mengumpulkan para pelaku usaha yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut dan tengah meminta masukan terkait pelaksanaan rencana pemerintah itu.

Dia menekankan bahwa yang paling penting adalah edukasi masyarakat. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kebijakan ini, yang ditujukan untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, produsen juga perlu waktu untuk menyiapkan diri, terutama dalam menyesuaikan proses produksinya.

“Dan kita perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat juga mengerti kenapa ini harus dilakukan,” kata Shinta kepada wartawan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).

Shinta juga menyoroti pentingnya penelitian yang mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Karena hasil penelitian harus menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar akan berdampak positif pada kesehatan. Jika tidak, kebijakan tersebut akan sia-sia.

“Jadi itu permintaan kami, agar prosesnya kita jalanin dulu. Sebelum ada pengeluaran lagi satu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menyulitkan banyak pihak,” ucap Shinta.

Tekan Angka Diabetes

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali tujuan dari penerapan cukai MBDK pada 2025 untuk menekan prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia.

"Selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR, cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Demi mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi cukai demi mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK demi menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Tujuan pengenaan cukai ini untuk mendorong industri reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Dengan begitu, dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat.

Selain itu, pemerintah mengakui implementasi atas pengenaan cukai minuman manis kemasan tersebut juga memiliki risiko. Namun pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat masih minim.

iPhone, laptop, dan panel surya dikabarkan meledak di Lebanon, selain pager dan walkie-talkie. Berikut fakta sebenarnya.

“iPhone juga meledak di Lebanon,” kata salah satu warganet di X atau Twitter @mog_china. Deutsche Welle atau DW menyampaikan, informasi ini salah.

Berdasarkan penelusuran DW menunjukkan, gambar iPhone terbakar itu merupakan konten lama dan tidak ada hubungannya dengan insiden terkini di Lebanon. Gambar iPhone meledak itu berasal dari kantor berita Mesir Cairo24 pada Maret 2021.

“Insiden di Mesir itu menyebabkan kebakaran dan melukai seorang anak,” demikian dikutip.

Ada juga netizen yang membagikan informasi bahwa panel surya di Lebanon meledak. “Panel surya yang disabotase memicu kebakaran listrik yang signifikan. Lebih dari 500 orang dilaporkan terluka sejauh ini,” kata warganet menyertakan bendera Israel dan gambar panel surya dan rumah yang terbakar.

DW mengecek bahwa laporan tersebut salah. Tidak ada kasus yang terdokumentasikan mengenai ledakan panel surya dalam serangan terkini di Lebanon.

DW menemukan gambar yang mirip di situs pencarian informasi. Gambar panel surya meledak merupakan unggahan Institut Penelitian Keselamatan Kebakaran AS tentang keselamatan sistem fotovoltaik pada Februari 2020.

Sementara itu, gambar rumah terbakar merupakan unggahan pada Desember 2020. Ini merupakan insiden kebakaran di Kanada, bukan Lebanon.

Selain itu, warganet mengunggah informasi bahwa ada ledakan laptop di Lebanon pada 19 September. Netizen menambahkan narasi ‘Mossad tidak dapat dihentikan’.

DW menemukan bahwa gambar tersebut diunggah di Reddit pada 2021.

Sejumlah pager meledak di Lebanon pada 17 September. Sementara itu, beberapa walkie-talkie meledak di negara yang sama pada 18 September.

Ledakan itu mengakibatkan 29 orang meninggal dunia dan hampir tiga ribu orang luka-luka.

Sejauh ini, hanya pager dan walkie-talkie yang meledak di Lebanon menurut berita regional dan internasional. Hizbullah dan Iran sama-sama menganggap Israel bertanggung jawab atas ledakan tersebut, meski belum dipastikan.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) telah melaksanakan sederet aksi korporasi hingga September 2024 untuk memoles kinerja dan meraih profit. Yang terbaru, emiten teknologi ini mengumumkan kemitraan strategis dengan Alibaba dalam pemanfaatan teknologi Alibaba Cloud untuk mendukung keseluruhan ekosistem GOTO hingga melepas bisnis Gojek di Vietnam.

Analis Kiwoom Sekuritas Vicky Rosalinda menilai kerja sama strategis GOTO dengan raksasa teknologi Cina Grup Alibaba, yang sekaligus menyatakan komitmen untuk menjadi investor jangka panjang GOTO, menjadi katalis positif bagi emiten.

"Dengan adanya kerja sama tersebut, kami melihat dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap GOTO dan berpotensi mendorong harga sahamnya," kata Vicky kepada Katadata.co.id, Senin (23/9).

Namun, ia berpesan agar investor mengingat bahwa pasar saham bersifat dinamis. Pergerakan harga saham di pasar dapat dipengaruhi banyak faktor. Oleh karena itu, ia menyarankan agar investor tetap perhatikan kinerja fundamental emiten.

Vicky menilai kolaborasi GOTO dengan Alibaba Cloud berpotensi mendorong pertumbuhan GOTO, misalnya, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan teknologi cloud dari Alibaba, GOTO dapat mengoptimalkan pengelolaan data, meningkatkan kecepatan proses bisnis dan mengurangi biaya operasional.

"Kolaborasi ini dapat memperkuat posisi GOTO di pasar, terutama dalam hal teknologi dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing GOTO dalam menghadapi kompetitor," tuturnya. Menurut Vicky, kerja sama itu berpeluang berdampak pada kinerja keuangan GOTO sehingga pada akhirnya dapat mencetak laba.

Sebelumnya, Vicky mengatakan prospek perusahaan dan pergerakan saham GOTO pada tahun ini cukup cerah. Meskipun, dari sisi kinerja tiga bulan pertama perusahaan teknologi ini masih membukukan kerugian. Menurutnya, dampak dekonsolidasi Tokopedia terhadap kinerja GOTO dapat mempengaruhi aset, pendapatan, serta labanya.

Di sisi lain, perbaikan yang tercermin pada kinerja kuartal pertama serta fokus pada segmen bisnis fintech dan ODS menjadi potensi baru GOTO untuk mencetak pertumbuhan positif.

Berikut daftar aksi korporasi GOTO hingga September 2024 :
1. GOTO resmi menjual saham Tokopedia kepada TikTok senilai Rp 23,4 triliun
2. Perusahaan menyepakati perjanjian jual beli bersyarat mengenai pelepasan GoTo Logistics (GTL), unit bisnis pengiriman pendukung Tokopedia.
3. GOTO menjual saham PT Paket Anak Bangsa (PAB) senilai Rp 14,7 triliun
4. GOTO menunjuk Direktur Keuangan (CFO) Simon Ho untuk menggantikan Jacky Lo
5. GOTO mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk menarik kembali saham treasuri sebagai bagian dari strategi pengurangan modal perusahaan.
6. GOTO resmi melepas bisnis Gojek di Vietnam
7. GOTO mengumumkan kemitraan strategis dengan Alibaba Cloud untuk mendukung keseluruhan ekosistem GOTO.
8. GOTO mengangkat Direktur Teknologi (CTO) William Xiong, yang merupakan mantan eksekutif di beberapa perusahaan Jack Ma