GoTo Gojek Tokopedia resmi melepas bisnis Gojek di Vietnam per 16 September. Perusahaan sebelumnya mengalihkan bisnis di Thailand ke AirAsia pada 2021.

GOTO menutup bisnis di Vietnam karena ingin fokus mengembangkan kegiatan operasional yang berpotensi tumbuh signifikan. Sekretaris Perusahaan GOTO Koesoemohadiani mengatakan Vietnam merupakan pasar yang sangat terfragmentasi atau bagian-bagian terpisah dengan banyak pemain di bidang transportasi dan pengiriman makanan.

Bisnis Gojek di Vietnam menyumbang kurang dari 0,5% dari nilai transaksi bruto atau Gross Transaction Value (GTV) grup GOTO. Serta 2% dari GTV on-demand services di kuartal dua 2024.

"Sehingga, keputusan bisnis ini tidak akan berdampak negatif pada operasional GOTO secara lebih luas, serta kinerja bisnis dan keuangan secara menyeluruh," tulis Koesoemohadiani dalam keterangan resminya, Rabu (4/9).

Gojek merambah pasar Vietnam lewat GoViet pada 2018. Perusahaan membidik ekspansi ke Asia Tenggara dan Vietnam menjadi negara pertama yang terpilih.

Kala itu Gojek masih berdiri sebagai perusahaan sendiri di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim dan belum bergabung dengan Tokopedia.

GoViet lalu soft launching pada Agustus 2018 dan layanannya hanya GoRide dan GoSend. Saat diluncurkan resmi 12 September 2018, barulah GoViet menjangkau pengguna di Ho Chi Minh City. Dalam selang enam minggu soft launching, aplikasi ini diunduh oleh 1,5 juta orang pengguna.

Peluncuran GoViet ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo di Hanoi. Ia mengucapkan selamat pada Nadiem lewat video dan diikuti pesan harapan

“Ini Vietnam, nanti Filipina, masuk lagi ke Thailand, masuk lagi ke negara-negara lainnya. Saya kira saya harus mengacungi jempol," katanya kala itu.

Pada data yang dipaparkan di website resmi, hingga Maret 2020, aplikasi Gojek di Vietnam dan ekosistemnya telah diunduh lebih dari 170 juta kali. Hingga akhirnya memasuki tahun keenam beroperasi di Vietnam, aplikasi ini berhenti beroperasi.

Kementerian Pertanian berencana mendatangkan 1 juta ekor sapi perah dari luar negeri hingga 2029. Kedatangan sapi-sapi tersebut diharapkan akan membuat volume impor susu menjadi kurang dari 10% kebutuhan nasional atau masuk kondisi swasembada susu.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan, impor susu dibutuhkan untuk mendukung program Minum Susu Gratis pemerintahan selanjutnya. Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan total peserta dalam program Minum Susu Gratis mencapai 82,9 juta orang pada 2029.

"Untuk tahun depan, kami masih memenuhi kebutuhan susu sapi melalui impor. Namun kami akan mulai mengimpor sapi perah tahun depan dan akhirnya mengurangi volume susu impor," kata Agung di Gedung DPR, Jumat (6/9).

Agung menyatakan, seluruh sapi impor tersebut akan didatangkan oleh pihak swasta. Namun, ia menilai importasi tersebut harus menunggu proses revisi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara Asal Pemasukan.

Mayoritas sapi perah impor saat ini berasal dari Australia. Namun, Agung mencatat Australia hanya mampu mengapalkan sekitar 100.000 ekor sapi perah per tahun ke dalam negeri.

Salah satu negara produsen sapi perah yang juga disoroti Agung adalah Brasil. Namun, negara ini pernah masuk sebagai negara yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK meski tak lagi sejak 2006.

Brasil pun tengah mengajukan permohonan sebagai negara bebas PMK ke Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun lalu. Namun pengajuan tersebut baru dapat disetujui secepatnya Mei 2025.

Agung pun memperkirakan, sapi perah dari Brasil baru bisa masuk setelah revisi PP No. 4 Tahun 2016 rampung. "Tentu jumlah sapi perah yang dipasok negara asal impor harus besar. Brasil mengatakan sanggup memasok 1 juta ekor sapi perah per tahun," katanya.

Di sisi lain, Agung memberikan sinyal tidak semua siswa akan mendapatkan susu gratis pada tahun depan. Ia menekankan penerima program tersebut akan sangat bergantung pada anggaran yang akan ditentukan pemerintahan selanjutnya.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendata total siswa pada semester ganjil 2023/2024 mencapai 53,14 juta orang. Jika setiap siswa mengonsumsi 200 mililiter setiap hari, volume susu segar untuk program Minum Susu Gratis mencapai 2,8 juta ton.

Badan Pusat Statistik mendata produksi susu segar mencapai 968.980 ton pada 2020. Pada tahun yang sama, total kebutuhan susu segar nasional sejumlah 4,4 juta ton. Adapun rata-rata produksi susu nasional per ekor adalah 10 sampai 11 liter per hari. Dengan demikian, kedatangan 1 juta sapi perah impor dapat menambah produksi susu segar sejumlah 3,2 juta ton.

Kurang dari dua bulan menjelang lengser dari jabatan Presiden, Joko Widodo mulai berpamitan pada masyarakat. Presiden dua periode itu akan menyerahkan pemerintahan kepada Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024.

Di sela kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur, Jumat (6/9), Jokowi pun mulai mencicil mengucapkan pamit. Ia menyampaikan salam perpisahan kepada para pedagang pasar. Saat itu, Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana.

Setelah berkeliling pasar untuk mengecek harga bahan pokok ditemani Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi pun tiba-tiba naik ke sebuah tangga yang berada di area luar pasar. Ia kemudian meminta megafon kepada ajudannya.

"Ya kan ini pas ke masyarakat, sambil pamit karena bulan depan sudah purnatugas," kata Jokowi dalam keterangan pers sesuai kunjungan ke Pasar Soponyono yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Dalam percakapan bahasa jawa krama dengan para pedagang, Jokowi mengaku mendapat sambutan hangat. Jokowi dan para pedagang saling berdialog sembari bergantian menyampaikan permintaan maaf.

"Nggih, pangapunten," kata Jokowi saat menceritakan isi percakapan dengan para pedagang pasar.

Durasi kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin kini tinggal menyisakan 44 hari. Keduanya akan digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Agenda Jokowi dan Iriana di Pasar Soponyono, Surabaya, utamanya untuk mengecek harga pangan. Dari hasil pantauannya, Jokowi mengatakan harga bawang merah berada di kisaran Rp 25 ribu per kilogram (kg) dan telur Rp 24 ribu per kg. "Untuk harga pangan ini sebagian ada yang turun, dan yang naik saya lihat enggak ada," ujar Jokowi.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,53% ke level 7.721 pada penutupan perdagangan Jumat (5/9).

Pilarmas Sekuritas menyatakan IHSG merespon positif data cadangan devisa yang meningkat hingga rupiah yang menguat. Cadangan devisa tumbuh menjadi US$150.2 miliar. Nilai ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar US$ 145.4 miliar.

"Di sisi lain nilai tukar rupiah yang ikut menguat pada siang ini ke level Rp 14.355 pada hari ini," tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Jumat (5/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,65 triliun dengan volume 24,25 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.082.102 kali.

Sebanyak 311 saham menguat, 281 saham terkoreksi, dan 201 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 13.253 triliun.

Bursa mayoritas melemah seiring dengan kenaikan IHSG. Nikkei 225 turun 0,72%, Shanghai Composite Indeks melemah 0,81%, dan Straits Times turun 0,12%.

Saham top losers:

- PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES)
- PT PP Tbk (PTPP)
- PT Jasa Marga Tbk (JSMR)
- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
- PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP)

Saham top gainers:

- PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP)
- PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG)
- PT PP London Sumatera Indonesia Tbk (LSIP)
- PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO)
- PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI)

Google telah meluncurkan akses awal fitur Ask Photos di Amerika Serikat. Dengan fitur ini, pengguna bisa mencari foto dan video di Google Photos lewat pernyataan deskriptif.

“Fitur ini diluncurkan dalam bahasa Inggris untuk semua pengguna Android dan iOS dan akan diperluas ke lebih banyak bahasa dalam beberapa minggu mendatang,” kata Google dalam laman resminya, Jumat (6/9)

Fitur ini sudah dikenalkan dalam konferensi pengembang Google I/O sejak Mei lalu. Selain mencari foto dengan deskripsi, pengguna juga bisa mengurutkan hasil pencarian berdasar tanggal atau relevansi.

Percobaan ini adalah bagian dari Google Labs untuk mencoba model AI Gemini. Kecerdasan buatan ini juga bisa memahami konteks dalam galeri foto. Misalnya, mengetahui tanggal pergi ke suatu tempat dan menu yang dimakan di restoran.

“Dan karena Ask Photos bersifat percakapan, dia tidak langsung mendapat jawaban. Pengguna bisa memberi petunjuk atau detail tambahan untuk mengarahkan Ask Photos ke arah yang benar,” kata Google.

Google juga menjamin pendekatan bertanggungjawab untuk fitur ini. Data dalam Google Photos tidak akan digunakan untuk iklan dan dilindungi dengan langkah keamanan.

Pertanyaan dalam Ask Photos juga bakal ditinjau oleh manusia, tapi akan dilakukan usai pengguna memutus penggunaan Google Account. Jawaban yang diberikan Ask Photos, termasuk foto dan video, tidak akan ditinjau oleh manusia, kecuali pengguna memberi masukan atau mengatasi penyalahgunaan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa seluruh perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya melalui proses initial public offering (IPO) telah memenuhi ketentuan persyaratan.

Direktur Utama BEI, Iman Rachman mengatakan bahwa dalam proses evaluasi pencatatan, BEI tidak hanya menilai aspek formal dari persyaratan pencatatan. Iman mengatakan BEI telah melakukan evaluasi terhadap aspek substansial seperti keberlanjutan usaha atau going concern, reputasi pengendali, reputasi jajaran direksi dan komisaris, serta prospek pertumbuhan calon perusahaan yang akan tercatat.

“Kami memastikan perusahaan yang tercatat memang eligible, sampai dengan saat ini perusahaan IPO memenuhi persyaratan pencatatan,” kata Iman kepada wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (6/9).

Kemudian Iman juga menyebut BEI terus berupaya menjaga relevansi peraturan pencatatan dengan memperhatikan kondisi terkini di pasar modal yang terus berkembang.

Berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan yang tercatat di bursa. Saat ini, kata Iman, BEI sedang dalam proses penyesuaian peraturan pencatatan yang bertujuan untuk menaikkan persyaratan minimum bagi perusahaan yang ingin tercatat di BEI.

Sejalan dengan hal tersebut, ia menyampaikan bahwa hingga 5 September 2024, terdapat 34 perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI. Tak hanya itu masih ada 25 perusahaan lainnya yang berada dalam pipeline IPO.

Adapun total dana yang telah dihimpun sampai saat ini mencapai Rp 5,2 triliun, meskipun jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Iman mengatakan apabila dibandingkan dengan bursa lainnya di kawasan ASEAN, pertumbuhan jumlah perusahaan baru yang tercatat di BEI masih menjadi yang tertinggi sepanjang 2024.

“BEl secara konsisten mencatatkan jumlah pertumbuhan perusahaan tercatat tertinggi di kawasan ASEAN sejak 2018,” ucapnya.

BEI Tetap Kejar Target IPO

memastikan target IPO akan tetap dikejar meski tengah disorot isu gratifikasi. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pelaksanaan IPO tetap berlandaskan aturan yang berlaku di bursa maupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa, wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Tak terkecuali kriteria-kriteria calon emiten yang sudah tercantum dalam aturan.

"Di pipeline ada 25 sampai dengan 30 emiten yang akan IPO hingga akhir 2024, tidak ada penurunan target," kata Jeffrey kepada wartawan, dikutip Selasa (3/9).

Ia memastikan perusahaan-perusahaan yang sudah berada dalam stastus bookbulding atau penawaran awal hingga resmi menjadi perusahaan tercatat, sudah mengikuti proses dan sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh BEI.

Memang kasus yang menyeret karyawan terduga gratifikasi IPO membuat para pelaku pasar di Indonesia khawatir. Pasalnya, kepercayaan menjadi dasar ketika seseorang ingin melakukan investasi.

Menjawab keresahan publik, Jeffrey mengaku pengawasan otoritas bursa tidak pernah lepas dari segala divisi pekerja BEI. Dia mengaku sebelumnya BEI pernah menghentikan pekerjanya yang tidak menjaga integritas dan melakukan kecurangan. BEI tidak segan melakukan pemecatan jika sudah ada bukti-bukti yang kuat. Jeffrey megaskan penegakkan disiplin selalu diperkuat dan berharap kasus ini tidak berulang lagi.

Lebih dari 200 perwakilan pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat sipil, pemuda, serta lembaga filantropi iklim global dan regional di Asia Tenggara berkumpul di Forum Filantropi Iklim Asia Tenggara. Acara yang diselenggarakan oleh Bloomberg Philanthropies dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi ini merupakan bertujuan mempercepat solusi krisis iklim.

Acara yang merupakan kegiatan pendahuluan (pre-event) dari Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2024 ini membahas percepatan transisi Asia Tenggara menuju masa depan yang bersih, sehat, dan sejahtera. Forum ini juga mendorong aksi kolaboratif dan solusi inovatif yang berpusat pada masyarakat.

Ada beberapa lembaga yang terlibat sebagai mitra dalam penyelenggaraan forum ini, antara lain Asia Philanthropy Circle, Clean Air Asia, ClimateWorks Foundation, International Energy Agency (IEA), Rare, Tara Climate Foundation, dan ViriyaENB. Forum yang diselenggarakan selama satu hari ini menampilkan berbagai sesi dan diskusi yang difokuskan pada tiga isu iklim penting yang dihadapi Asia Tenggara, yakni transisi energi bersih, udara bersih, dan konservasi kelautan.

"Masa depan bumi ini seringkali digambarkan secara suram akibat dampak negatif dari krisis iklim. Namun, kita masih memiliki kesempatan emas untuk mencegah terjadinya situasi yang suram tersebut, dengan membangun kolaborasi di bidang pembangunan berkelanjutan di Asia Tenggara, melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan filantropi iklim," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam sambutannya, Rabu (4/9).

Menurutnya, Indonesia siap berada di garis depan dari upaya kolaboratif ini karena Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk energi terbarukan guna mencapai target nol emisi bersih global.

Penasihat Khusus dan Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Perubahan Iklim Selwin Hart mengatakan kebutuhan terhadap aksi iklim tidak dapat dibesar-besarkan, terutama untuk kawasan yang dinamis dan memiliki kerentanan seperti Asia Tenggara.

"Tantangan yang dihadapi kawasan ini sudah cukup teridentifikasi dengan baik, yakni memerlukan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta akses ke pembiayaan dan investasi yang terjangkau," ujar Hart.

Di sisi lain, peluang transisi energi, pembangunan masyarakat, serta ekonomi yang tahan iklim telah diketahui masyarakat. Peluang ini mencakup penciptaan lapangan kerja baru yang layak, udara bersih, serta keamanan dan kedaulatan energi. Hart menilai forum inovatif ini akan menjadi platform penting untuk memperkuat kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah dan non-pemerintah.

"Forum ini menjadi bukti komitmen dan tekad kolektif Asia Tenggara untuk menghadapi perubahan iklim secara langsung, dan Bloomberg Philanthropies bangga mendukung upaya-upaya ini," ujar Ailun Yang dari Bloomberg Philanthropies.

Dengan mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan, forum ini bukan hanya mendorong kolaborasi tetapi juga memicu inovasi untuk mengembangkan solusi iklim yang berkelanjutan dan berfokus pada komunitas.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Komisi VII DPR RI telah menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional.

"RPP KEN mencakup, satu penambahan bab dari enam bab menjadi tujuh bab, penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam siaran pers, Jumat (6/9).

Setelah disetujui, RPP KEN selanjutnya diproses oleh Bahlil selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian ESDM menyebut, landasan penyusunan RPP KEN terdiri atas perubahan lingkungan strategis yang signifikan baik nasional maupun global, target pertumbuhan ekonomi untuk menjadi negara maju pada 2045, kemajuan pengembangan teknologi energi dan keanekaragaman jenis EBT secara pesat, dan kontribusi terbesar sektor energi dalam memenuhi komitmen nasional pengurangan emisi GRK dan net zero emission (NZE) pada 2060.

Bahlil menyampaikan sebelumnya pemerintah telah melakukan focus group discussion (FGD) pembahasan tindak lanjut RPP KEN dengan Komisi VII DPR RI pada 29 Agustus 2024 dan rapat dengar pendapat pada 5 September 2024 telah. Pada prinsipnya RPP KEN telah mengakomodir seluruh substansi dari pandangan delapan Fraksi Komisi VII DPR RI.

"24 pasal telah mendapat masukan dan keputusan bersama, yaitu terdiri dari 13 Pasal mengalami perubahan dan 11 pasal tetap," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi khususnya pasal 11 ayat 2 disebutkan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.

"Yang mendasari pemerintah mengajukan RPP KEN sebagai penggantian Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, diantaranya adalah tidak tercapai target dalam PP KEN seperti realisasi pasokan energi primer sampai 2022 yang masih di bawah angka proyeksi KEN dan realisasi pencapaian program energi primer," kata Eddy.

Dia menyebut, target yang tidak tercapai ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2019 dan pandemi COVID-19.

Di samping itu, PP KEN perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan regulasi dan perkembangan teknologi energi baru dan energi terbarukan yang semakin berkembang saat ini.

Mulai dari kebijakan transisi energi yang memiliki net zero emission, pemanfaatan bahan bakar nabati , pemanfaatan teknologi rendah karbon, penyesuaian ancaman atas isu perubahan iklim yang dikaitkan dengan target nationally determined contributions Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca, khususnya di sektor energi.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Konservasi Indonesia (KI) mengumumkan kesiapan mendukung target ekonomi biru pemerintah, khususnya dalam inisiatif Program Blue Halo S. Program awal ini merupak upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan kekayaan laut yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, di perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda.

Seperti diketahui, Program Blue Halo S merupakan sebuah inisiatif yang menyeimbangkan upaya perlindungan dan produksi berkelanjutan kekayaan laut Indonesia. Selain itu, program ini juga mendukung Pemerintah Indonesia dalam mentransformasi perekonomian kelautan dan pesisir sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim, serta mendorong pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Program Blue Halo S akan dilaksanakan pada 2025 hingga 2031 di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang berbatasan dengan enam provinsi di sepanjang pantai barat Sumatera yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, dan Banten. Komitmen tersebut tertuang dalam Letter of Intent (Lol) yang diumumkan bersama ditengah perhelatan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin, Yukki Nugrahawan mengatakan pihaknya terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selama ini, Kadin bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mengadvokasi kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki lingkungan bisnis, dan mendukung pengembangan sektor swasta.

“Kami mengusulkan peluncuran intervensi baru yang berfokus pada praktik akuakultur berkelanjutan dan peningkatan perlindungan keanekaragaman hayati laut di WPP 572, untuk mendukung ekonomi biru yang berkelanjutan," ujar Yuki dalam kegiatan LOI, Jumat (6/9).

Yuki mengatakan, Kadin Indonesia akan berkolaborasi untuk pendanaan dan bantuan teknis dari Program Blue Halo S kepada daerah bisnis yang dapat memungkinkan untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi budidaya perikanan yang canggih, meningkatkan infrastruktur, serta melaksanakan program pelatihan komprehensif untuk bisnis lokal.

Dia mengatakan, proyek-proyek yang diusulkan Kadin akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, menjadi tolak ukur dalam ruang ekonomi biru, meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan ekonomi biru, dan meningkatkan kualitas dan pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat lokal mengenai ekonomi biru.

“Lol ini sebagai komitmen kuat Kadin Indonesia untuk secara aktif mendukung program Blue Halo S, sebuah inisiatif yang selaras dengan visi kami yang lebih luas mengenai pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Yuki menambahkan, Kadin telah mengajukan 20 proposal bisnis komprehensif dari anggota kami yang berlokasi di WPP 572.

Sementara itu, Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, mengatakan pendekatan perlindungan-produksi terintegrasi (PNP) ini memastikan manfaat ekonomi dari produksi berkelanjutan yang dapat diinvestasikan kembali ke dalam perlindungan lingkungan, sehingga menciptakan siklus yang mandiri.

"Inisiatif Blue Halo S yang juga didukung oleh Green Climate Fund (GCF) akan membantu kebijakan pemerintah dalam ekonomi biru, termasuk di antaranya Visi Kawasan Konservasi Perairan 30x45, perikanan berbasis kuota, marikultur berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga pengelolaan limbah plastik,” ujar Meizani.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Firman Hidayat, mengatakan kerja sama antara sektor swasta dengan organisasi atau lembaga konservasi diperlukan dalam mencapai target ekonomi biru pemerintah.

“Ketertarikan Kadin Indonesia untuk berkolaborasi dengan KI dalam program Blue Halo S akan memberikan dampak yang besar untuk pembangunan perekonomian masyarakat pesisir, sekaligus meluaskan kerja sektor swasta. Momen hari ini diharapkan membawa kontribusi yang signifikan untuk program ekonomi biru pemerintah,” ujar Firman.

Emiten orang terkaya nomor satu di Indonesia Prajogo Pangestu buka suara usai Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan pergerakan saham di luar kebiasaan alias unusual market activity (UMA) pada PT Petrosea Tbk (PTRO).

Pada perdagangan saham hari ini 15.15 WIB, saham PTRO tercatat tumbuh 3,41% ke Rp 13.650 per lembar saham. Bahkan sahamnya melesat 72,24% dalam sebulan terakhir dan meroket 160% secara year to date (ytd). Dengan demikian otoritas Bursa meminta penjelasan lebih lanjut kepada emiten pertambangan itu.

Menanggapi hal tersebut Direktur Petrosea Meinar Kusumastuti, mengatakan bahwa perusahaan saat ini fokus untuk mengoptimalkan pengerjaan semua proyek yang ada. Termasuk untuk klien strategis jangka panjang maupun klien baru yang diperoleh baru-baru ini.

Dalam beberapa waktu terakhir, Meinar menyebut perseroan telah menyampaikan sejumlah informasi material kepada publik melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Informasi tersebut mencakup penyampaian laporan keuangan konsolidasian interim (auditan) per 30 Juni 2024 dan penandatanganan perjanjian jasa penambangan dengan PT Pasir Bara Prima.

Selain itu, perseroan juga telah mengumumkan perolehan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Pinjaman tersebut bertujuan untuk mendukung ekspansi bisnis dan memperkuat modal kerja, serta penandatanganan perjanjian fasilitas berjangka senior dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI).

“Yang akan digunakan untuk mendanai capital expenditure terkait pembelian aset usaha guna mendukung kegiatan operasional pada lini bisnis EPC dan Mining,” kata Meinar dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (6/9).

Dengan demikian, Meinar menyebut dukungan perbankan nasional terhadap ekspansi bisnis dan keberlangsungan usaha perseroan tercermin dari perolehan kedua fasilitas kredit tersebut. Hingga saat ini, katanya, tidak ada informasi material lain yang belum disampaikan kepada publik.

Tak hanya itu, ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk memastikan keberlanjutan usaha dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal. Hal itu termasuk memenuhi kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

“Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance),” pungkasnya.

Organisasi nirlaba berbasis di Singapura, Alliance to End Plastic Waste, memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk menangani sampah plastik di Indonesia mencapai US$ 2,1 triliun atau sekitar Rp 32.331 triliun. Angka tersebut dapat lebih rendah apabila penanganan limbah plastik dilakukan lebih cepat.

Senior Advisor AEPW Thomas Chhoa mengatakan kebutuhan pendanaan tersebut dapat ditekan dengan memprioritaskan daur ulang dalam manajemen limbah. "Pemangku kepentingan harus memastikan ketersediaan pendanaan dalam penanganan sampah plastik," katanya dalam acara Indonesia Internasional Sustainability Forum 2024 di Jakarta, Jumat (6/9).

Selain pendanaan, kebijakan yang mengubah perilaku masyarakat untuk dapat memilah sampah juga penting untuk penanganan limbah plastik. Pada saat yang sama, pihak swasta juga harus berkontribusi menciptakan model bisnis yang memasukkan limbah plastik kembali masuk ke proses produksi.

"Dalam manajemen limbah, proses daur ulang memiliki jejak karbon paling rendah dibandingkan dengan menyalurkan ke tempat penimbunan akhir atau pembakaran limbah," katanya.

Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut mendata volume sampah plastik pada tahun lalu mencapai 12,87 juta ton. Seluruh sampah tersebut didominasi oleh kemasan saset, sampah makanan, pembungkus, alat rumah tangga, perawatan diri, dan perlengkapan merokok.

Dalam kesempatan yang sama, perusahaan konsultan manajemen Kearney menghitung perlu investasi senilai US$ 2,4 triliun pada 2022-2060 untuk pengurangan emisi karbon. Dana tersebut untuk industri pertanian, kehutanan, energi, transportasi, manufaktur, dan limbah.

Presiden Direktur Kearney Indonesia Shirley Santoso mencatat kebutuhan biaya di bidang keberlanjutan sekitar US$ 62 miliar per tahun hingga 2060. Investasi ini dapat dialokasikan ke industri pertumbuhan tinggi untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan, dan mendorong inovasi.

"Investasi ini penting untuk memastikan masa depan Indonesia yang tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan mengamankan posisi kepemimpinan negeri ini di pasar global," kata Shirley dalam keterangan resmi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menekankan, dunia perlu mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke 14 tentang menjaga kesehatan ekosistem laut dan memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan. Laut saat ini menghadapi kenaikan suhu dan keasaman laut yang berdampak pada ekosistem terumbu karang dan ikan.

“Tidak ada planet yang sehat tanpa lautan yang sehat. Saat ini, kesehatan lautan sedang menurun,” kata UN Secretary General’s Special Envoy for the Ocean Peter Thomson dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 yang dipantau secara daring pada Jumat (6/9).

Peter mengatakan, dunia saat ini sedang menghadapi kenaikan suhu dan keasaman laut yang menyebabkan kematian karang di seluruh dunia. Hal tersebut berdampak sangat besar bagi keanekaragaman hayati di laut.

Menurut Peter, kondisi tersebut merupakan efek langsung dari emisi gas rumah kaca antropogenik dan pemanasan global yang dirasakan di seluruh lautan. Tidak hanya kenaikan suhu, rusaknya kesehatan ekosistem laut juga berdampak terhadap perubahan sistem arus laut serta naiknya permukaan air laut.

Peter juga menyebut, data organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) menunjukkan sekitar 34% populasi ikan di dunia berada di luar batas keberlanjutan biologisnya. “Badan ilmiah kelautan di bawah naungan PBB, IOC UNESCO, melaporkan bahwa kita terus mencemari lautan dengan bahan kimia beracun, dan wabah plastik yang merajalela,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia menekankan seluruh dunia harus fokus pada pencapaian SDG ke-14 guna meraih keseimbangan antara perlindungan dan eksploitasi sumber daya yang ada di laut. Apalagi, populasi manusia akan bertambah menjadi 10 miliar orang dalam 25 tahun ke depan.

Untuk mencapai salah satu tujuan SDG tersebut, Peter menekankan pentingnya mengatasi tiga kesenjangan yang kini lazim ditemui di negara pesisir dan kepulauan. Pertama, kesenjangan terkait hak-hak lingkungan dan akses pemanfaatan sumber daya laut.

Kedua, kesenjangan distribusi manfaat terutama bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Ketiga, kesenjangan dalam akses terhadap partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan strategis dan tata kelola.

“Kesenjangan-kesenjangan tadi dapat diatasi dengan SDGs 14. Di tingkat ASEAN, kerangka ekonomi biru telah dibuat pada 2023,” kata dia.

Peter menyebut kerangka kerja ini menjadi panduan komprehensif bagi kawasan ini untuk memanfaatkan dan mengelola ekosistem laut secara berkelanjutan demi kepentingan masyarakat ASEAN.

“Mari kita sadari bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mencapai hal ini sendirian dan kemitraan yang kuat akan selalu dibutuhkan untuk kepentingan semua pihak,” katanya.