Nike Inc menilai perlu ada kebijakan yang mendorong industri tekstil dan produk tekstil untuk mengadopsi praktek produksi yang lebih berkelanjutan. Ini karena biaya implementasi praktek berkelanjutan di dalam negeri masih belum ekonomis.

Southeast Asia Head of Government and Public Policy Affairs Nike Inc Devi Kusumaningtyas, menjelaskan preferensi konsumen saat ini masih condong ke arah kualitas daripada praktek berkelanjutan. Oleh karena itu, menurut dia, menyampaikan hanya kebijakan pemerintah yang mampu mendorong industri TPT mengadopsi praktik keberlanjutan.

"Praktek keberlanjutan saat ini hanya dapat didorong dari dua sisi, yakni dari internal masing-masing pabrikan dan kebijakan pemerintah. Regulasi pemerintah itu lebih berperan dalam adopsi praktek keberlanjutan dibandingkan permintaan konsumen," kata Devi kepada Katadata.co.id, Jumat (6/9).

Devi menilai, dorongan kebijakan tersebut penting dilakukan pemerintah Indonesia. Ini karena mayoritas produksi Nike ada di Asia Tenggara dan 30% dari total volume produksi Nike secara global berasal dari Indonesia.

Devi mencatat industri TPT berkontribusi hingga 10% dari total emisi karbon secara global. Adapun 75% dari emisi karbon tersebut berasal dari aktivitas di sektor manufaktur.

Maka dari itu, Devi mengatakan penting bagi Nike untuk bertransisi ke praktek produksi yang lebih berkelanjutan. Namun demikian, praktek berkelanjutan kini masih tertempel stigma premium yang membuat biaya adopsi praktek berkelanjutan lebih tinggi.

Berdasarkan data Statista, mayoritas atau 99,25% emisi karbon yang dihasilkan Nike pada 2023 berasal dari lingkup ketiga. Dengan kata lain, mayoritas emisi karbon berasal dari mitra industri kecil dan menengah yang bermitra dengan Nike.

"Sekitar 50% dari rantai pasok di industri TPT berskala industri kecil dan menengah yang memproduksi kurang dari 1 juta lembar per tahun. Tentu saja dorongan kepada industri TPT adalah membuat bahan baku berkelanjutan tersedia banyak, dengan akses yang cukup, dan harga yang terjangkau," katanya.

Devi menilai, langkah tercepat yang dapat dilakukan pemerintah adalah membuat energi baru terbarukan sebagai sumber energi umum. Popularitas batu bara sebagai sumber energi saat ini masih tinggi akibat banyaknya subsidi di industri batu bara.

"Jadi, kami mendorong pemerintah agar adopsi praktek berkelanjutan masuk akal bagi kami di industri TPT," katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini super grid dapat mendukung peningkatan bauran EBT dari 20% pada 2024 menjadi 82 persen di tahun 2060. Pembangunan super grid dapat menjadi solusi ketidakseimbangan antara ketersediaan pasokan listrik energi baru terbarukan (EBT) dengan kebutuhan yang ada.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu sebelumnya menjelaskan, pengembangan supergrid di Indonesia terdiri dari interkoneksi dalam pulau dan antar pulau. Hal itu tercantum dalam peta jalan atau roadmap yang telah disusun pemerintah.

"Pengembangan supergrid dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut dikarenakan manfaat yang dihasilkan berupa evakuasi sumber-sumber energi terbarukan kepada demand centre, peningkatan keandalan sistem, peningkatan bauran energi terbarukan ke dalam sistem, serta efisiensi Biaya Pokok Pembangkitan (BPP)," ujar Jisman dikutip dari keterangan pers, Rabu (4/9).

Ia menjelaskan, roadmap pengembangan supergrid di Indonesia terdiri dari interkoneksi dalam pulau dan antar pulau. Interkoneksi dalam pulau akan dilakukan dengan pengembangan backbone 500 kilovolt (kV) di Sumatera dan Kalimantan, serta 275 kV dan 150 kV interkoneksi Sulawesi.

Interkoneksi luar pulau akan dibangun antara Sumatera- Batam, Sumatera-Jawa, Kalimantan-Jawa, Kalimantan Sulawesi, serta Jawa-Sumba.

Kemunculan Kaesang Pangarep di rapat Partai Solidaritas Indonesia pada Rabu (4/9) malam menjadi sorotan. Kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinanti setelah namanya terseret dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

Penggunaan jet pribadi ini terendus usai istrinya, Erina Gudono membagikan konten di Instagram Story saat bepergian ke Amerika Serikat. Saat itu ia ditemani Kaesang untuk mengurus persiapan melanjutkan pendidikan S2 di University of Pennsylvania di Negeri Paman Sam.

Sejumlah sumber menyebut jet pribadi Gulfstream G650ER yang dipakai Erina dan Kaesang adalah milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, Singapura. Pengamat penerbangan Alvin Lie dalam unggahan di akun Facebook pribadi pada Jumat (23/8) menyampaikan, pesawat dengan registrasi N588SE itu sangat misterius lantaran data penerbangan dihapus, sehingga tidak bisa dilacak pergerakannya.

Aktivitas Kaesang dan Erina itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR. Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang untuk maju pemilihan gubernur. Pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.

Spanduk dukungan politik jelang Pilkada di Jakarta (ANTARA FOTOFoto/Muhammad Ramdan/aww.)

Hingga kini, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu belum memberi penjelasan terkait penggunaan jet pribadi tersebut. Kaesang yang beberapa hari ke belakang menghilang dari publik sempat direncanakan akan dimintai klarifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana KPK untuk mengusut dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Kaesang sudah diungkap oleh Wakil Ketua KPK Alex Marwata. Pada Jumat (30/8) ia mengatakan KPK sudah menyiapkan surat untuk meminta Kaesang melakukan klarifikasi. “Suratnya sedang dikonsep,” ujar Alex saat itu.

Permintaan klarifikasi dari KPK merupakan tanggapan atas laporan yang dibuat masyarakat. Sebelumnya KPK telah menerima dua laporan. Pada Rabu (28/8) Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep.

Belakangan rencana KPK meminta klarifikasi dari Kaesang mendapat pro dan kontra. Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga merupakan kakak ipar Kaesang menyebutkan pemanggilan untuk klarifikasi tidak bisa dilakukan lantaran adik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming itu bukan penyelenggara negara.

Adapun Kaesang yang ditemui awak media usai rapat di kantor PSI tak berkomentar ihwal polemik jet pribadi yang dialamatkan publik kepadanya. Ia hanya mengucapkan halo dan selamat malam seraya berjalan menuju mobil yang sudah diparkir di depan kantor PSI.

KPK undang Kaesang untuk klarifikasi (ANTARA FOTO/Reno Esnir/app/aww.)

Kewenangan Usut Gratifikasi

Soal permintaan klarifikasi, Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut komisi memiliki kewenangan dalam mengusut Kaesang. Meski Kaesang bukan pejabat negara, ia merupakan putra dari Presesang tidak bisa dilihat individu secara personal belaka. Ia menepis KPK memberikan perlakuan khusus dalam menangani kasus Kaesang. Di sisi lain Nawawi memastikan KPK bisa mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret Kaesang.

"Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya," tutur Nawawi.

KPK pun menurut Nawawi telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat KPK untuk melakukan penjadwalan klarifikasi terhadap Kaesang. Ia pun mengatakan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

Pakar hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU), Yenti Garnasih mengatakan KPK tidak perlu ragu untuk mengusut kasus Kaesang. Ia menyebut dalam perkara ini, Kaesang tidak bisa hanya dilihat sebagai pribadi.

“Kita harus memposisikan bagaimana posisi subjeknya Kaesang itu dengan posisi dalam keluarganya itu ada pejabat publik, ada pejabat penyelenggara-negara atau tidak,” ujar Yenti saat berbincang dengan Katadata.co.id.

Menurut Yenti persoalan pemakaian jet pribadi bisa diklarifikasi dengan menelusuri rekam jejak penggunaan jet pribadi. Ia mengatakan penggunaan fasilitas dengan biaya besar seperti jet pribadi yang berbiaya besar harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Artinya kan ini ada pemilik private jet gitu kan, dipakai seseorang itu statusnya apa, dipinjam, disewakan atau apa gitu,” ujar Yenti. Penelusuran menurut Yenti seharusnya bisa dilakukan dengan menelusuri rekam jejak perjalanan dari Singapura ke Indonesia baru berangkat ke Amerika Serikat.

Yenti mengatakan penelusuran diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya gratifikasi yang diterima Kaesang dalam penggunaan jet pribadi. Merujuk Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

“Pasti ada catatannya di situ. Itu pertanggungjawaban hukumnya yang harus ada penjelasan,” ujar Yenti lagi.

Pelibatan PPATK

Penelusuran dugaan gratifikasi yang menjerat Kaesang juga bisa melibatkan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Mencurigakan (PPATK). Yenti menyebutkan pada saat penegak hukum sudah menemukan siapa yang menyewa jet pribadi kemudian dilakukan penelusuran transaksi. “Apakah memang dia nyewa? Kalau nyewa transaksinya bagaimana?” ujar Yenti.

Pelibatan PPATK dinilai akan memudahkan dalam menuntaskan perkara. Menurut Yenti bila penegak hukum serius, akan mudah melacak apakah transaksi penyewaan sesuai dengan profil keuangan yang bersangkutan.

Penggunaan fasilitas yang diluar profil seorang penyelenggara negara menurut Yenti bisa saja menjadi celah gratifikasi dan berujung pada penyuapan. Ia mengingatkan saat ini sudah ada beberapa kasus penyuapan yang tidak dilakukan secara langsung kepada penyelenggara negara.

“Kadang-kadang orang itu tidak langsung menyuap pejabatnya, tapi memberikan kepada kerabat terdekatnya, itu juga harus diusut,” ujar Yenti.

Dalam Pasal suap menyuap UU Tipikor menjelaskan bahwa pemberi dan penerima suap dapat dipidana penjara maupun denda. Adapun tindakan suap menyuap bisa untuk tujuan jangka pendek atau manfaat yang bisa dirasakan di masa yang akan datang.

Sementara itu Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menyebut meskipun Kaesang bukan penyelenggara negara tak mengaburkan fakta bahwa keluarganya merupakan pejabat negara. Atas alasan Kaesang adalah anak pejabat negara maka harus ada penjelasan kepada publik peminjaman jet pribadi dilakukan untuk apa.

Pemeriksaan Kaesang menurut Abdul Fickar bisa saja dilakukan dengan merujuk pada Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang bebas KKN yang telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tentang KPK. Adapun dalam Undang-Undang tentang Tipikor terdapat ruang bagi penegak hukum untuk mengusut harta benda istri, anak dan kerabat penyelenggara negara seperti tertuang dalam Pasal 37 A.

“Seorang penyelenggara negara dilarang KKN itu termasuk juga keluarganya. In case istri dan anak-anaknya, karena itu dibuat UU yang mewajibkan setiap pejabat publik membuat LHKPN,” ujar Abdul Fickar.

Sidang vonis Rafael Alun ditunda (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.)

Gratifikasi Keluarga Penyelenggara Negara

Soal potensi pemanggilan Kaesang dalam kapasitas sebagai anak penyelenggara negara juga disorot oleh Mahfud MD yang kini menjadi guru besar Universitas Gajah Mada. Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan itu mengatakan sudah ada beberapa kasus korupsi di Indonesia yang terungkap setelah dilacak melalui keluarga.

Mahfud mencontohkan kasus gratifikasi dan suap yang menyeret eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun. Kasus yang menyita perhatian publik pada pertengahan 2023 itu terungkap setelah anak Rafael, Mario Dandy Satrio, terseret kasus pidana penganiayaan.

Kasus Gratifikasi itu terendus setelah masyarakat menyorot gaya hidup mewah anak Rafael yang dinilai tidak sesuai dengan profil penyelenggara negara. KPK kemudian melacak kaitan harta Mario Dandy dengan jabatan Rafael sehingga terbongkar kasus suap dan gratifikasi.

Dalam perkara gratifikasi dan suap, Rafael dinyatakan bersalah dan dihukum 14 tahun penjara. Hal ini pulalah yang menurut Mahfud membuat kasus Kaesang tidak bisa hanya dilihat dari posisi Kaesang sebagai penyelenggara negara atau bukan.

“Kalau alasan hanya karena bukan pejabat (padahal patut diduga) lalu dianggap tak bisa diproses maka nanti bisa setiap pejabat meminta pemberi gratifikasi untuk menyerahkan ke anak atau keluarganya,” ujar Mahfud seperti dikutip dari akun X @mohmahfudmd.

Sementara itu, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute (TII) Christina Clarissa Intania mengatakan bahwa dugaan gratifikasi terhadap pejabat negara harus mendapat perhatian yang sama. Penegakan prinsip semua orang sama di mata hukum menurut Christina perlu dilakukan agar praktik tersebut tidak menjadi sebuah kewajaran.

"Perlu menjadi keresahan bahwa praktik gratifikasi yang sedemikian rupa tetap umum dilakukan jika tidak dinormalisasi oleh pejabat atau bahkan sampai ke aparat penegak hukum dari sumber yang berbagai macam," kata Christina.

Menurut dia, gratifikasi merupakan penyebab birokrasi maupun penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan muruah. Ia menilai gratifikasi menciptakan konflik kepentingan di antara pihak yang terlibat.

Ia menyebut dugaan gratifikasi penggunaan fasilitas pesawat jet pribadi oleh Kaesang seharusnya menjadi peringatan bagi pejabat publik lainnya. Di sisi lain, aspek penegakan hukum juga harus ditelusuri agar isu tersebut tidak sekadar menjadi pembicaraan hangat. Ia menyebut gratifikasi menunjukkan adanya permasalahan integritas, profesionalisme, dan etika pada pejabat publik.

"Pemberian gratifikasi juga membuat penentuan keputusan oleh penerimanya menjadi terganggu dan bias kepentingan. Ada utang balas budi yang mengiringinya," ujar Christina.

Ia menilai penegakan hukum terkait dengan gratifikasi bersifat darurat dan mendesak. Selain penegakan hukum, menurut Christina, budaya gratifikasi juga harus tegas ditolak oleh instansi pemerintah dan individu di dalamnya.

Deputi Koordinator Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin, mengatakan kerja sama serta kolaboratif antarnegara merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia.

"Untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia, kita memerlukan pendekatan kolaboratif antara negara maju dan negara berkembang, tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Kolaborasi bukanlah pilihan, melainkan keharusan,” ujar Rachmat dalam acara Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jakarta, Jumat (06/09).

Rachmat mengatakan, Indonesia tidak dapat mencapai skala perubahan yang dibutuhkan dalam mengatasi perubahan iklim tanpa kolaborasi dan investasi dari negara-negara maju, riset dan teknologi yang dapat diakses, dan pendanaan yang menguntungkan negara-negara berkembang sekalipun.

Ia menilai pentingnya membawa narasi negara-negara berkembang. Pasalnya, semua pihak harus saling memahami untuk menciptakan kolaborasi,

"Jelas negara-negara berkembang lebih memahami isu ini, mereka memiliki lebih banyak akses ke teknologi, tetapi mungkin kurang memahami apa yang terjadi di tempat-tempat seperti Indonesia. Itulah sebabnya kami membawa diskusi penting ini lebih dekat ke rumah, di sini, di ISF di Jakarta,” ujarnya.

Rachmat mengatakan, telah dilaksanakan 5 (lima) plenary sections, 6 (enam) thematics, 3 (tiga) high level dialogues, 3 interactive mini-sessions serta 14 MOUs and partnerships pada pelaksanaan hari pertama ISF 2024. Dalam pelaksanaan ISF 2024 juga terjalin beberapa kolaborasi.

Menurutnya, transisi energi itu rumit dan membutuhkan waktu—tidak ada jalan pintas, oleh sebab itu Indonesia harus mengatasinya dari berbagai sudut pandang. Meskipun sains, teknologi, dan solusi yang Indonesia miliki saat ini mungkin tidak sempurna, semuanya sudah membuat perbedaan, dan akan terus berkembang.

Untuk menjaga momentum tersebut, Indonesia perlu berinvestasi lebih banyak dalam teknologi, penelitian dan pengembangan, infrastruktur energi, proyek hijau, dan yang terpenting, pada sumber daya manusia.

Selain itu, ia menekankan bahwa transisi ini bukan sekadar peluang untuk mengurangi perubahan iklim, namun juga merupakan kesempatan untuk mengamankan energi yang terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi—tanpa mengorbankan salah satunya.

Pasalnya, Setiap orang dan segala hal harus beradaptasi dengan kebijakan, struktur pembiayaan, praktik industri, dan perilaku konsumen semuanya perlu berkembang. Tantangan ini melampaui politik, dimana pemerintah perlu bekerja dengan masyarakat untuk menyebarkan pemahaman dan mendorong tindakan kolektif.

"Berkali-kali saya merasakan semangat kolaborasi terbuka, dan saya tetap berharap, bahkan optimis, bahwa bersama-sama kita dapat membangun dunia yang berkelanjutan,” tutupnya.

PT Pertamina International Shipping menjalin kerja sama dengan PT PLN dan PT PGN Tbk pada proyek regasifikasi gas alam cair (LNG) untuk kelistrikan. Direktur Pengembangan Bisnis PIS Eka Suhendra mengatakan, proyek ini bertujuan untuk mengelektrifikasi Indonesia Timur.

“PGN dan PLN buka banyak, ada di Nusa Tenggara, Papua, dan Kalimantan. Kami kebetulan masuk untuk yang ke Papua Utara. Jadi disitu bersama PGN, kami ikut tender di proyek PLN,” kata Eka saat ditemui di Jakarta pada Kamis (6/9).

Eka menyampaikan, PIS dalam proyek regasifikasi ini akan berpartisipasi untuk mengangkut kargo LNG dari PGN sehingga dapat diproses regasifikasinya. Setelah proses selesai, listrik dari hasil regasifikasi akan diterima oleh PLN.

Selain regasifikasi LNG, Eka menyebut PGN juga memiliki tender lain seperti proyek power ship. “Jadi membangkit listriknya itu di atas kapal, makanya kami juga mungkin akan coba ikut serta, sampai sekarang ada tender sudah dilaksanakan,” ujarnya.

PIS saat tengah untuk mengembangkan bisnis angkutan muatan selain migas, salah satunya adalah LNG. “Mungkin dalam waktu dekat, 1-2 tahun ke depan itu kami akan masuk bisnis LNG yang saat ini belum ada,” kata Eka saat ditemui di Jakarta pada Kamis (5/9).

Ia menjelaskan, salah satu jalan menuju ekspansi bisnis ke LNG dilakukan melalui kepemilikan bersama atau co-owning kapal LNG dengan perusahaan kapal asal Jepang Nippon Yusen Kaisha (NYK) dan perusahaan India, Gale.

PIS menyebut, co-owning kapal ini merupakan rencana perusahaan untuk menumbuhkan bisnis kancah internasional. “Kapal LNG baru dengan NYK ini mungkin menjadi pola bisnis yang akan kami lakukan ke depan,” ujarnya.

Eka menyebut, pemilihan co-owning kapal merupakan strategi perusahaan memperkecil risiko dan menguatkan langkah guna mendapatkan partner kerja sama yang bagus. Dia menyebut, kerja sama kapal LNG ini berkaitan dengan regasifikasi untuk pembangkit listrik di India.

“Kami akan kerja sama disuplai, kapalnya. Ini merupakan proyek kerja sama kami yang pertama di luar negeri, saat ini proses tendernya sudah disubmit,” ucapnya.

Selain LNG, eka menyebut PIS juga akan melebarkan bisnisnya untuk mengangkut produk lain. Hal ini akan dilakukan baik di domestik maupun internasional untuk mencapai target-target perusahaan. "Mungkin akan menjadi fokus kami dari segi kargo itu seperti amonia, hidrogen di 2030,” kata dia.

Pemerintah memastikan seluruh pembangunan infrastruktur utama kawasan inti pemerintah di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah rampung. Infratruktur tersebut mencakup istana negara, perkantoran, rumah susun rusun aparatur sipil negara atau ASN, jalan tol, jembatan, bendungan sumber air batu dan sejumlah fasilitas lainnya.

"Sejauh ini pembangunan infrastruktur utama Kota Nusantara sudah diselesaikan," ujar Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Danis Hidayat Sumadilaga di Penajam, Jumat (6/9), seperti dikutip dari Antara.

Pembangunan seluruh infrastruktur tersebut merupakan bagian dari tahap pertama pembangunan ibu kota baru Indonesia. Ia menyebut, terdapat lima tahap pembangunan Kota Nusantara yang direncanakan.

Tahap pertama pada 2022-2024 adalah pembangunan infrastruktur dasar, seperti infrastruktur penyediaan air minum, ketenagalistrikan, teknologi informasi komunikasi, serta pengelolaan persampahan dan air limbah untuk penduduk pertama.Selain itu, pemerintah juga dilakukan pembangunan sarana utama antara lain istana kepresidenan, perkantoran dan perumahan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dan penginapan sektor ekonomi prioritas.

Tahap kedua pada 2025-2029 merupakan pembangunan ibu kota baru Indonesia sebagai area inti. Pada pembangunan tahapan kedua ini, diharapkan fasilitas transportasi umum sudah dapat digunakan. Pembanbunan juga mencakup perluasan kawasan permukiman ASN, TNI dan Polri dan perkantoran pemerintahan pusat.

"Ada juga pengembangan riset dan talenta, serta universitas unggulan, pembangunan lanjutan dan pemeliharaan infrastruktur dasar" kayanya.

Pembangunan dilanjutkan lebih progresif di tahap ketiga pada 2030-2034. Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan utilitas terintegrasi serta kereta api akses bandara Kota Balikpapan menuju KIPP Kota Nusantara, pengembangan kawasan industri dan sektor lain dalam klaster super hub.

Pembangunan juga akan menunjang penguatan kota cerdas, pusat digital, serta pendidikan abad 21, ungkap dia, serta peningkatan investasi dan kapasitas produksi klaster ekonomi.

Adapun tahap keempat pada 2035-2039 adalah tahap membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Ini meliputi perkembangan pesat di bidang pendidikan dan kesehatan sebagai motor penggerak ekonomi. Selain itu, pembangunan mencakup penguatan ketahanan sosial-budaya masyarakat, serta peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dan riset, penambahan kapasitas infrastruktur dasar dan peningkatan kapasitas dan diversifikasi klaster ekonomi.

Tahapan terakhir atau kelima pada 2040-2045 adalah mengokohkan reputasi Kota Nusantara sebagai kota dunia. Tahapan ini mencakup pembangunan angkutan umum massal berbasis jalan dari kereta api di ibu kota baru Indonesia dan daerah mitra sekitar.

Pada tahapan ini, pemantapan infrastruktur dan utilitas terintegrasi, mencapai net zero-carbon emission dan 100 persen energi terbarukan, serta pengembangan industri berkelanjutan. "Pembangunan Kota Nusantara terus berlanjut setiap tahap dan periode yang telah direncanakan hingga puncaknya pada 2045," kata Danis.

Managing Director Centre for Nature and Climate World Economic Forum (WEF) Gim Huay Neo mengatakan setengah dari ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) dunia bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

"Sekitar 50% PDB dunia secara tidak langsung bergantung pada layanan ekosistem," ujar Gim dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024, Jakarta, Jumat (6/9).

Menurutnya, setiap negara atau pelaku bisnis yang memikirkan tentang upaya melindungi dan memulihkan alam akan meraih keuntungan. "Secara langsung mereka juga menciptakan dan melestarikan kekayaan bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang. Jadi, sebenarnya ada korelasi positif yang sangat langsung antara keduanya," ujarnya.

Hubungan antara produksi makanan dan kehilangan biodiversitas saat ini dikaitkan dengan cara kita memproduksi makanan. Ia mengungkapkan bahwa petani dan nelayan memainkan peran penting sebagai penjaga tanah dan sumber utama pekerjaan di banyak ekonomi yang sedang berkembang.

Gim menyebut, organisasinya berfokus pada dua area utama untuk mendukung perlindungan alam dan inovasi pertanian melalui data dan teknologi serta pembiayaan petani. Salah satu inisiatifnya adalah dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan data dan teknologi guna mendukung inovasi pertanian.

"Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan alat bagi petani dan nelayan agar dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang penggunaan sumber daya, meningkatkan hasil, dan memulihkan kesehatan tanah serta laut," ujarnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang menyiapkan peraturan presiden terkait ekonomi digital. Aturan ini terkait target kontribusi ekonomi digital mencapai 20% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada 2045.

“Mudah-mudahan akan keluar Perpres Ekonomi Digital, setiap kementerian lembaga ada tugas masing-masing” kata Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, dalam acara Ngopi Bareng di Kominfo, Jakarta, Jumat (6/9).

Bonifasius mengatakan Perpres ini bisa menjadi katalis orkestrasi antar kementerian dan lembaga agar target tersebut tercapai. Kendati demikian, Bonifasius tidak merinci kapan Perpres Ekonomi Digital bakal diterapkan dan bagaimana perkembangan pembuatan peraturan tersebut.

Adapun target kontribusi ekonomi digital ini tertulis dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 yang diluncurkan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pada Desember 2023 lalu.

Dalam dokumen ini dijelaskan pengembangan ekonomi digital hingga tahun 2045 akan berjalan dalam tiga fase:

• Prepare: perbaikan pondasi digital dasar guna memastikan masyarakat siap bertransformasi
• Transforms: upaya percepatan transformasi guna menciptakan masyarakat dan bisnis yang cerdas
• Lead: menetapkan standar dalam teknologi inovasi di masa mendatang
  
  Untuk mendorong Indonesia ke tahap lead pada 2045, ada beberapa target yang ditetapkan. Mulai dari peningkatan daya saing digital Indonesia dari peringkat ke-51 pada 2022 menjadi peringkat ke-20 pada 2025.

“Serta kontribusi ekonomi digital yang harus mencapai 20,7% terhadap PDB,” kata Kemenko Perekonomian dalam siaran pers, Rabu (6/12/2023).

Buku ini juga memuat strategi yakni enam pilar utama pengembangan ekonomi digital, yakni:

• Bidang infrastruktur intervensi
• Bidang SDM
• Bidang riset, inovasi, dan pengembangan
• Mewujudkan ekosistem bisnis yang produktif melalui digitalisasi sektor ekonomi prioritas seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian
• Membuka pintu inklusi finansial hingga 90% pada 2024
• Dukungan ekosistem regulasi dan kebijakan yang sehat, adil, berorientasi pada perlindungan konsumen, dan keamanan nasional.

JP Morgan Indonesia memperkirakan bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 125 basis poin (bps) pada tahun 2024. Sementara itu, Bank Indonesia diprediksi akan memangkas suku bunga sebesar total 50 bps di sisa tahun 2024.

Head of Research and Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo menjelaskan, penurunan ini diproyeksikan terjadi dalam skema 50 basis poin pada bulan September dan November. Pemangkasan akan berlanjut pada bulan Desember dengan tambahan 25 basis poin.

Sementara untuk Indonesia, JP Morgan memprediksi penurunan suku bunga 50 basis poin di sisa tahun ini.

"Hanya 25 bps pada September dan mungkin 25 bps pada November," kata Henry kepada wartawan di kantor JP Morgan, dikutip Jumat (9/6).

Henry menjelaskan bahwa alasan di balik penurunan suku bunga adalah karena kebijakan pelonggaran moneter (monetary easing) sudah mulai berjalan. Pelonggaran moneter ini berarti suku bunga mulai turun, sehingga diharapkan likuiditas atau peredaran uang di pasar akan membaik.

Hal ini bisa mendorong aliran dana dari negara maju (developed market) beralih ke negara berkembang (emerging market). Salah satu negara berkembang yang diprediksi akan mendapat manfaat dari kondisi ini adalah Indonesia.

Alasan lain yaitu JP Morgan melihat structural reform atau reformasi struktural yang akan berkelanjutan, seiring dengan optimisme Indonesia yang sering disebut belakangan yaitu visi emas 2045.

Untuk itu, JP Morgan Indonesia sangat positif dengan visi emas 2045. Visi emas ini dikatakan jika Indonesia memiliki potensi untuk menjadi top 5 economy di dunia pada 2045.

Menurut JP Morgan, visi Indonesia emas dengan targetnya merupakan pernyataan yang sangat kuat dan dinilai sebagai target yang sangat positif. Namun demikian Indonesia harus melakukan banyak pembaruan dari beberapa hal.

"Salah satunya yakni Indonesia harus evolusi dari commodity exporter country menjadi manufacturing hub," sebut Henry.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemberhentian dengan hormat Risma dari Menteri Sosial disertai dengan ucapan terima kasih. Jokowi menghargai pengabdian dan jasa Risma kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

"Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan pengunduran diri Ibu Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial yang telah disetujui oleh Pak Presiden," kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (6/9).

Ari menjelaskan permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Risma terkait pencalonan dan pendaftaran Risma sebagai calon gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, Jokowi mengaku telah menandatangani surat pengunduran diri Tri Rismaharini dari Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.

Risma saat ini resmi mendaftar sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya," kata Jokowi di Jawa Timur.

Jokowi sebelumnya memberikan izin kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Jokowi juga mempersilakan Risma untuk mundur dari kabinet agar fokus kepada kontestasi pemilihan kepala daerah.

Risma pun juga telah menghadap Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (30/8) sekira pukul 08.30 pagi. Risma yang diusung PDIP menyatakan diri akan mundur dari jabatan Menteri Sosial untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2024. Mantan Walikota Surabaya ini akan berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Di Pilkada Jawa Timur pasangan Risma - Zahrul akan berhadapan dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak dan Luluk Nurhamidah - Lukmanul Hakim. Adapun coblosan pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpendapat bahwa maraknya fenomena kotak kosong di pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini merupakan kenyataan demokrasi. Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan keterangan pers seusai mengunjungi Pasar Soponyono Surabaya, Jawa Timur pada Jumat (9/6).

Situasi kotak kosong mengacu pada keadaan di mana hanya ada satu pasangan calon (paslon) tunggal yang terdaftar sebagai peserta Pilkada di suatu daerah tertentu. Keadaan tersebut memungkinkan para pemilih atau masyarakat dapat memilih kotak kosong sebagai lawan dari pasangan calon tunggal.

Jokowi mengatakan, fenomena kotak kosong merupakan bagian dari proses demokrasi meski dirasa kurang ideal. "Ya memang kenyataannya di lapangan seperti itu. Itu kotak kosong pun juga ada proses demokrasinya," kata Jokowi dalam siaran pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut Jokowi, situasi kotak kosong menunjukkan kenyataan dalam sistem demokrasi di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Adapun Pilkada serentak tahun ini akan memilih gubernur di 37 provinsi dan 508 bupati/ wali kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 41 daerah yang hanya akan diikuti oleh pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024. Calon tunggal terdapat di satu provinsi, 35 kabupaten dan lima kota.

Calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong saat pemungutan suara 27 November 2024. Meski begitu, KPU juga tetap akan melakukan pengundian nomor urut bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. KPU juga berencana menggelar konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait ketentuan kotak kosong di Pilkada.

Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan konsultasi diperlukan untuk mengantisipasi bila ada kejadian kotak kosong menang di Pilkada 2024. Sesuai ketentuan, pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah yang gagal menjaring lebih dari 50% suara dinyatakan kalah melawan kotak kosong.

Menurut Afifudin, KPU telah mengirim surat permintaan konsultasi ke DPR untuk membahas ketentuan atas situasi apabila kotak kosong yang menjadi pemenang di daerah pemilihan dengan paslon tunggal.

“Kami akan melakukan konsultasi ke pembuat undang-undang, ke DPR. Insyaallah awal minggu depan akan terjadwal,” kata Afif di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (4/9).

Konsultasi yang dilakukan oleh KPU dengan DPR akan meninjau regulasi terkait langkah yang diambil jika kotak kosong ditetapkan sebagai pemenang Pilkada. Rapat akan membahas apakah perlu diadakan pemilihan ulang atau menyerahkan kepemimpinan daerah kepada pejabat sementara (Pjs).

Kotak kosong pernah mencetak sejarah dengan kemenangan pada Pilkada Makassar 2018. Saat itu, pemilih kotak kosong mencapai 300.969 suara, mengalahkan pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi yang memperoleh 264.071 suara.

Munculnya kotak kosong di Pilkada 2018 terjadi usai Mahkamah Agung mencoret pasangan Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari. Danny Pomanto dicoret usai MA memutuskan ia menggunakan jabatannya untuk berkampanye.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus rekor tertinggi baru atau all time high (ATH), naik 0,66% atau 50,44 poin ke level 7.731 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (6/9) siang.

Namun emiten konstruksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) justru melemah. Misalnya PT PP Tbk (PTPP) turun 1,26% ke Rp 470, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) terkoreksi 1,27% ke Rp 310, hingga PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turun 1,31% ke Rp 452 per lembar saham.

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 4,81 triliun dengan volume 16,80 miliar saham dan frekuensi sebanyak 640.225 kali. Sebanyak 288 saham menguat, 260 saham terkoreksi, dan 233 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG hari ini siang ini mencapai Rp 13.279 triliun.

Tak hanya itu dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, enam sektor terpantau terapresiasi. Saham-saham keuangan mencatat kenaikan terbesar yakni 1,74%. Adapun sektor tersebut yang berada di zona hijau yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 1,46% ke level Rp 5.225 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia bergerak variatif. Indeks Nikkei turun 0,50% dan Shanghai Composite terkoreksi 0,23%. Kemudian Straits Times naik 0,18% dan Hang Seng stagnan.

Saham top gainers:

• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 1,46% ke Rp 5.225
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 2,75% ke Rp 5.600
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 1,63% ke Rp 10.925
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 1,70% ke Rp 8.975
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 1,92% ke Rp 52

Saham top losers:

• PT PP Tbk (PTPP) turun 1,26% ke Rp 470
• PT Adhi Karya Tbk (ADHI) turun 1,27% ke Rp 310
• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turun 1,31% ke Rp 452
• PT Jasa Marga Tbk (JSMR) turun 1,40% ke Rp 5.275
• PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) turun 1,41% ke Rp 3.500

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai US$ 150,2 miliar pada akhir Agustus 2024. Nilai itu meningkat dibandingkan cadangan devisa Agustus 2023 sebesar Rp 137,1 miliar.

Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, realisasi tersebut juga meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Juli 2024 sebesar US$ 145,4 miliar.

“Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, penerimaan devisa migas, serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah,” kata Erwin dalam pernyataan tertulis, Jumat (6/9).

Dia menjelaskan, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 setara dengan pembiayaan 6,7 atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Selain itu, cadangan devisa RI juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

“Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ujar Erwin.

Dukung Ketahanan Sektor Eksternal

Bank Indonesia memandang cadangan devisa ke depan tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal. Prospek ekspor yang tetap positif, neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap mencatatkan surplus dapat mendukung tetap terjaganya ketahanan eksternal.

“Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Erwin.