ekBis#1

Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat menyorot berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh kementerian Agama. Pada Senin (2/9) Pansus Haji menggelar dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Pada agenda pertama Pansus menghadirkan 12 agen travel haji dan umrah. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Pada rapat yang berlangsung hingga malam itu anggota Pansus menyorot persoalan kuota hingga biaya yang harus dilunasi jemaah haji. Sementara dari perwakilan travel berharap agar pengelolaan haji juga bisa diserahkan kepada swasta.

Berikut sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam rapat Pansus Haji DPR

Dugaan Permainan Pengelolaan Kuota Haji Plus

Pansus haji tengah menyelidiki penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia namun malah dijadikan kuota haji plus. Sedianya, kuota haji reguler Indonesia berjumlah 221 ribu, pemerintah Arab Saudi menambahkan sebanyak 20 ribu sehingga total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu.

Beriringan dengan penambahan kuota haji itu, pada Februari 2024 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan yang berjumlah 20 ribu tadi ke dalam dua klasifikasi. 10 ribu untuk kuota reguler, 10 ribu sisanya untuk kuota haji plus.

DPR menilai kebijakan membagi kuota haji itu menyimpang. Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menyebut, dalam praktiknya, banyak calon jamaah yang tak perlu menunggu untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Namun di sisi lain, jemaah lainnya harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk berangkat ke tanah suci.

Marwan menyebut, dugaan "permainan" itu terdapat pada masa pelunasan yang mana waktunya hanya tiga hari. "Ada edaran untuk pengisian kuota baru yang di dalamnya sudah ada nama jamaah dan identitas lainnya. Nah, waktu pelunasan yang diberikan hanya tiga hari,” ujar Marwan.

Ia menyebut praktik tersebut membuka ruang terjadinya 'main mata' antara travel haji dan Kemenag untuk memberangkatkan jamaah haji plus yang nol tahun alias tanpa antrian. Praktik itu kata Marwan sudah didengar oleh Dewan.

Marwan mengatakan Kemenag dan pihak travel beralasan calon jamaah yang dapat melakukan pelunasan dapat diberangkatkan duluan untuk memenuhi kuota. Padahal menurut dia informasi adanya kuota sudah diketahui jauh-jauh hari.

“Kenapa calon jamaah hanya diberi waktu tiga hari pelunasan sehingga ada banyak calon jamaah yang tidak siap, kemudian kuotanya 'diperjualbelikan' kepada mereka yang siap," kata dia.

Biaya Penyelenggaraan Haji

Dalam rapat tersebut, dihadirkan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Ia dihadirkan sebagai saksi untuk mendalami pembayaran ibadah haji lantaran adanya perbedaan besaran nilai manfaat haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dari rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 lalu.

Bila merujuk hasil rapat dengan Komisi VIII kala itu, BPKH menyiapkan dana sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024. Jumlah ini akan menjadi dana nilai manfaat operasional biaya haji.

Besaran dana itu juga telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH Tahun 2024. Besarannya ditetapkan berdasarkan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu orang. Kuota ini telah termasuk tambahan 20 ribu jamaah.

Namun, pada 10 Januari 2024, BPKH menerima surat dari Kementerian Agama yang mana terdapat perubahan alokasi kuota haji.

Alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi 213.320 untuk haji reguler dan 27.680 haji khusus didasari pada perubahan pembagian kuota haji tambahan yang berjumlah 20 ribu. Berdasarkan pada perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itu Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH senilai Rp 7,8 triliun.

"Kami tetap berpegang pada pagu. Kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi salah," kata Fadlul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9) malam.

Sorot Penggunaan Kata Pagu

Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji Arteria Dahlan menyatakan tidak sepakat dengan pemakaian kata pagu terkait nilai manfaat operasional biaya haji. Hal tersebut dia sampaikan menanggapi penjelasan Fadlul mengenai dana nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kementerian Agama.

Menurut Arteria, Rp 8,2 triliun itu bukanlah pagu atau batas transfer nilai manfaat operasional haji oleh BPKH, melainkan total nilai manfaat pada Haji 2024 untuk 241.000 peserta haji. Nilai itu mencakup alokasi dana untuk 92% peserta haji reguler yang setara dengan 221.720 orang dan 8% peserta haji khusus yang setara dengan 19.280 orang. Diketahui pula bahwa 241.000 peserta haji tersebut sudah termasuk dengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang.

Beda Nilai Manfaat

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Fadlul menanggapi pertanyaan anggota Pansus Angket Haji DPR RI Ace Hasan mengenai perbedaan beda besaran nilai manfaat haji yang ditransfer BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 itu.

Diketahui bahwa BPKH justru mentransfer nilai manfaat haji sebesar Rp 7,8 triliun atau lebih rendah dari kesepakatan hasil rapat bersama Komisi VIII. Ia menjelaskan BPKH berpedoman pada pagu yang merujuk pada Rp 8,2 triliun dalam mentransfer nilai manfaat operasional biaya haji. Dengan demikian, kata dia, selama biaya yang diminta Kemenag tidak melewati pagu, permintaan akan dipenuhi oleh BPKH.

"Kami berpegang pada target Rp 8,2 triliun sebagai pagu," ucap Fadlul.

Nominal dana nilai manfaat Rp7,8 triliun, kata dia, diberikan BPKH berdasarkan surat dari Kemenag pada 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Di dalamnya disebutkan alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi sebanyak 213.320 orang untuk haji reguler dan 27.680 orang haji khusus.

Pembagian itu didasarkan pada perubahan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu orang di dalamnya menjadi 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus. Sejalan dengan perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itulah, Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH adalah senilai Rp 7,8 triliun.

Ia mengatakan pula bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib memindahkan dana dari kas haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterimanya surat.

Pansus haji pada hari ini pun kembali menggelar sejumlah rapat yakni RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji khusus Kemenag RI, RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji reguler dan kuota tambahan Kemenag RI, kemudian RDPU dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Haji Khusus, dan Kasubdit SISKOHAT.

Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat menyorot berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji 2024 oleh kementerian Agama. Pada Senin (2/9) Pansus Haji menggelar dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Pada agenda pertama Pansus menghadirkan 12 agen travel haji dan umrah. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah.

Pada rapat yang berlangsung hingga malam itu anggota Pansus menyorot persoalan kuota hingga biaya yang harus dilunasi jemaah haji. Sementara dari perwakilan travel berharap agar pengelolaan haji juga bisa diserahkan kepada swasta.

Berikut sejumlah isu yang menjadi sorotan dalam rapat Pansus Haji DPR

Dugaan Permainan Pengelolaan Kuota Haji Plus

Pansus haji tengah menyelidiki penambahan kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia namun malah dijadikan kuota haji plus. Sedianya, kuota haji reguler Indonesia berjumlah 221 ribu, pemerintah Arab Saudi menambahkan sebanyak 20 ribu sehingga total kuota haji Indonesia sebanyak 241 ribu.

Beriringan dengan penambahan kuota haji itu, pada Februari 2024 Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan baru yang membagi kuota tambahan yang berjumlah 20 ribu tadi ke dalam dua klasifikasi. 10 ribu untuk kuota reguler, 10 ribu sisanya untuk kuota haji plus.

DPR menilai kebijakan membagi kuota haji itu menyimpang. Anggota Pansus Haji dari Fraksi PKB DPR RI Marwan Jafar menyebut, dalam praktiknya, banyak calon jamaah yang tak perlu menunggu untuk berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Namun di sisi lain, jemaah lainnya harus menunggu hingga bertahun-tahun untuk berangkat ke tanah suci.

Marwan menyebut, dugaan "permainan" itu terdapat pada masa pelunasan yang mana waktunya hanya tiga hari. "Ada edaran untuk pengisian kuota baru yang di dalamnya sudah ada nama jamaah dan identitas lainnya. Nah, waktu pelunasan yang diberikan hanya tiga hari,” ujar Marwan.

Ia menyebut praktik tersebut membuka ruang terjadinya 'main mata' antara travel haji dan Kemenag untuk memberangkatkan jamaah haji plus yang nol tahun alias tanpa antrian. Praktik itu kata Marwan sudah didengar oleh Dewan.

Marwan mengatakan Kemenag dan pihak travel beralasan calon jamaah yang dapat melakukan pelunasan dapat diberangkatkan duluan untuk memenuhi kuota. Padahal menurut dia informasi adanya kuota sudah diketahui jauh-jauh hari.

“Kenapa calon jamaah hanya diberi waktu tiga hari pelunasan sehingga ada banyak calon jamaah yang tidak siap, kemudian kuotanya 'diperjualbelikan' kepada mereka yang siap," kata dia.

Biaya Penyelenggaraan Haji

Dalam rapat tersebut, dihadirkan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah. Ia dihadirkan sebagai saksi untuk mendalami pembayaran ibadah haji lantaran adanya perbedaan besaran nilai manfaat haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dari rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 lalu.

Bila merujuk hasil rapat dengan Komisi VIII kala itu, BPKH menyiapkan dana sebesar Rp 8,2 triliun untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2024. Jumlah ini akan menjadi dana nilai manfaat operasional biaya haji.

Besaran dana itu juga telah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH Tahun 2024. Besarannya ditetapkan berdasarkan alokasi kuota haji sebanyak 241 ribu orang. Kuota ini telah termasuk tambahan 20 ribu jamaah.

Namun, pada 10 Januari 2024, BPKH menerima surat dari Kementerian Agama yang mana terdapat perubahan alokasi kuota haji.

Alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi 213.320 untuk haji reguler dan 27.680 haji khusus didasari pada perubahan pembagian kuota haji tambahan yang berjumlah 20 ribu. Berdasarkan pada perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itu Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH senilai Rp 7,8 triliun.

"Kami tetap berpegang pada pagu. Kalau transfer tidak sesuai permintaan, kami jadi salah," kata Fadlul dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Khusus (Pansus) Angket Penyelenggaraan Haji 2024 DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9) malam.

Sorot Penggunaan Kata Pagu

Anggota Pansus Angket Penyelenggaraan Haji Arteria Dahlan menyatakan tidak sepakat dengan pemakaian kata pagu terkait nilai manfaat operasional biaya haji. Hal tersebut dia sampaikan menanggapi penjelasan Fadlul mengenai dana nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH kepada Kementerian Agama.

Menurut Arteria, Rp 8,2 triliun itu bukanlah pagu atau batas transfer nilai manfaat operasional haji oleh BPKH, melainkan total nilai manfaat pada Haji 2024 untuk 241.000 peserta haji. Nilai itu mencakup alokasi dana untuk 92% peserta haji reguler yang setara dengan 221.720 orang dan 8% peserta haji khusus yang setara dengan 19.280 orang. Diketahui pula bahwa 241.000 peserta haji tersebut sudah termasuk dengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 orang.

Beda Nilai Manfaat

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Fadlul menanggapi pertanyaan anggota Pansus Angket Haji DPR RI Ace Hasan mengenai perbedaan beda besaran nilai manfaat haji yang ditransfer BPKH kepada Kemenag dengan besaran berdasarkan kesepakatan dalam rapat antara Kemenag dan BPKH bersama Komisi VIII DPR pada 27 November 2023 itu.

Diketahui bahwa BPKH justru mentransfer nilai manfaat haji sebesar Rp 7,8 triliun atau lebih rendah dari kesepakatan hasil rapat bersama Komisi VIII. Ia menjelaskan BPKH berpedoman pada pagu yang merujuk pada Rp 8,2 triliun dalam mentransfer nilai manfaat operasional biaya haji. Dengan demikian, kata dia, selama biaya yang diminta Kemenag tidak melewati pagu, permintaan akan dipenuhi oleh BPKH.

"Kami berpegang pada target Rp 8,2 triliun sebagai pagu," ucap Fadlul.

Nominal dana nilai manfaat Rp7,8 triliun, kata dia, diberikan BPKH berdasarkan surat dari Kemenag pada 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU). Di dalamnya disebutkan alokasi kuota haji dari 241.000 menjadi sebanyak 213.320 orang untuk haji reguler dan 27.680 orang haji khusus.

Pembagian itu didasarkan pada perubahan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu orang di dalamnya menjadi 50 persen untuk jamaah haji reguler dan 50 persen untuk jamaah haji khusus. Sejalan dengan perbedaan jumlah haji reguler dan khusus itulah, Kemenag meminta nilai manfaat operasional biaya haji yang ditransfer oleh BPKH adalah senilai Rp 7,8 triliun.

Ia mengatakan pula bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib memindahkan dana dari kas haji ke kas satuan kerja penyelenggara ibadah haji paling lambat sepuluh hari kerja setelah diterimanya surat.

Pansus haji pada hari ini pun kembali menggelar sejumlah rapat yakni RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji khusus Kemenag RI, RDPU dengan verifikator pengisian kuota haji reguler dan kuota tambahan Kemenag RI, kemudian RDPU dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Haji Khusus, dan Kasubdit SISKOHAT.

Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono tak lagi rutin membagikan konten di media sosial setelah viral penggunaan jet pribadi pekan lalu. Warganet menyoroti hilangnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dan istrinya ini di dunia maya.

Di Instagram, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono terakhir kali mengunggah konten pada 17 Agustus. Unggahan itu berupa foto dirinya mengenakan pakaian adat Bugis Makassar dan Erina memakai baju adat Mentawai Sumatra Barat pada Upacara Peringatan Kemerdekaan Indonesia.

Sementara itu, Erina Gudono terakhir kali membagikan konten di Instagram Story terkait kegiatannya bersama Kaesang Pangarep saat bepergian ke Amerika Serikat. Kaesang menemani Erina yang melanjutkan pendidikan S2 di University of Pennsylvania di Negeri Paman Sam.

Saat itu, Erina membagikan konten foto yang menggambarkan dirinya tengah berbelanja kebutuhan bayi dan nampak stroller cokelat. Menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini juga membagikan foto Kaesang dengan roti Lobster Roll Rp 400 ribuan.

“Mas Kaesang: mahal banget roti Rp 400 ribu,” demikian caption foto yang diunggah oleh Erina Gudono di Instagram Story pada akhir Agustus. Unggahan ini memantik kemarahan sebagian warganet, lantaran masyarakat tengah menyoroti upaya DPR menganulir putusan MK alias Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada.

Warganet juga menyoroti konten Instagram eksklusif Erina Gudono yang masuk fitur highlight di bagian bawah profil. Fitur ini memungkinkan kreator konten menyajikan unggahan berupa foto, video, live streaming, atau Stories yang hanya dapat diakses oleh subscribers.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Erina Gudono mengenakan tarif Rp 7.500 per bulan untuk konten Instagram eksklusif. Menantu Presiden Jokowi ini memiliki 1,4 juta pengikut atau followers.

Jika seluruhnya membayar Rp 7.500 per bulan, maka Erina Gudono bisa mendapatkan Rp 10,5 miliar.

Setelah itu, warganet mengunggah foto yang menunjukkan Kaesang dan Erina Gudono menggunakan jet pribadi yang diduga milik Garena, perusahaan gim yang terafiliasi dengan Shopee.

Berdasarkan cuplikan video yang beredar di media sosial, saat turun dari jet pribadi, pria di belakang Erina Gudono terlihat membawa tas belanjaan atau goodie bag bertuliskan Dior.

Warganet menyinggung soal barang-barang tersebut yang tak melewati proses pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal alias Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Terkait status penerbangan di video tersebut kami masih cek,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto kepada Katadata.co.id, Senin (26/8).

Nirwala menjelaskan, jika penerbangan tersebut merupakan penerbangan domestik maka tidak perlu melalui Bea Cukai. “Jika penerbangan tersebut penerbangan Internasional maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance termasuk imigrasi dan kepabeanan,” ujar Nirwala.

Warganet kemudian menyoroti penggunaan jet pribadi oleh Kaesang dan Erina Gudono. Akun Twitter @ZakkiAmali mengunggah cuitan bahwa pesawat tersebut kemungkinan adalah Gulfstream G650ER.

Peneliti industri penerbangan Alvin Lie dalam unggahan di akun Facebook pribadi pada Jumat (23/8) menyampaikan, pesawat dengan registrasi N588SE itu sangat misterius lantaran data penerbangan dihapus, sehingga tidak bisa dilacak pergerakannya.

“Apakah benar ini pesawat sewaan atau carter? Atau milik bos besar yang dipinjamkan untuk dipakai Bakul Pisang? Atau jangan-jangan milik dia sendiri?" tulis Alvin.

Belakangan muncul dugaan bahwa pesawat jet pribadi itu milik Garena. Garena pun dilaporkan ke Biro Investigasi Praktik Korupsi alias The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura oleh warga Singapura bernama Septian Hartono.

Sementara di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK masih menelaah dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi putra Presiden Jokowi itu. "Dari sisi laporan yang masuk di Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat, dugaan ini masih ditelaah," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi, Senin (2/9).

Tessa mengatakan, dari sisi pencegahan, Direktorat Gratifikasi KPK masih dalam proses pemanggilan Kaesang. KPK juga belum berkomunikasi dengan lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa surat pemanggilan Kaesang akan segera dikirimkan. “Suratnya sedang dikonsep, surat undangan. Terserah nanti, apakah akan, saya enggak tahu posisi yang bersangkutan saat ini ada di mana,” kata Alex dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/8).

Alex mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi apakah Kaesang sebagai penerima fasilitas atau barang tersebut. Pemanggilan itu, sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.

"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Kami tahu orang tua Kaesang seperti itu," kata Alex.

PT ACE Hardware Indonesia Tbk (ACES) akan berubah nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. Perubahan nama ini diambil setelah pengendali saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) memutuskan untuk menghentikan perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, yang akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Namun, keputusan manajemen untuk menghentikan lisensi Ace Hardware tidak ada hubungannya dengan kondisi keuangan perusahaan. Justru sebaliknya, PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) menunjukkan performa finansial yang solid di semester I 2024.

Berdasarkan keterangan resmi, laba bersih perusahaan melonjak 21% menjadi Rp 366 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan bersih pun tumbuh 14% menjadi Rp 4,1 triliun, menandakan kinerja operasional yang kuat di tengah berbagai tantangan pasar.

Adapun pada awal semester II 2024, ACES terus memperluas jaringan usahanya dengan membuka 10 gerai baru di enam wilayah, termasuk Banyuwangi, Garut, Banda Aceh, Tanjungpinang, Ternate, dan Palopo.

Ekspansi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di berbagai daerah, sekaligus menciptakan peluang baru di pasar yang belum banyak dijangkau.

“Kami sangat yakin bahwa persiapan matang yang sedang kami upayakan ini mampu mempertahankan posisi Perusahaan sebagai pemimpin pasar, mempertahankan daya saing yang kuat di industri ritel, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan," Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Gregory S. Widjaja dalam keterangan resmi Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Sejarah Ace Hardware di RI

PT ACE Hardware Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1995 dan bergerak dalam sektor perlengkapan rumah tangga serta gaya hidup. Gerai pertama ACE dibuka pada tahun 1996 di Karawaci, Tangerang.

Selama 29 tahun terakhir, perusahaan ini memegang lisensi dari Ace Hardware International Holdings, sebuah ritel perabot rumah tangga dan perkakas yang berbasis di Oak Brook, Illinois, Amerika Serikat.

Ace Hardware International Holdings, yang didirikan pada tahun 1924 dengan nama Ace Stores, berubah nama menjadi Ace Hardware Corporation pada tahun 1931.

Setelah Perang Dunia II, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan jumlah tokonya meningkat tiga kali lipat dari tahun 1940-an hingga 1959.

Pada tahun 1973, setelah pensiun dari pendiri dan presiden Richard Hesse, Ace Hardware dijual kepada peritel yang ingin memanfaatkan hak penjualannya, menjadikannya sebagai perusahaan ritel berbasis koperasi.

Adapun Di Indonesia, hingga September 2022, ACE telah membuka 228 gerai dengan total luas lebih dari 500.000 meter persegi di 52 kota. ACE Living World Alam Sutera menjadi flagship store ACE Hardware Indonesia dan merupakan yang terbesar di dunia.

Subholding Upstream Pertamina Regional Jawa menargetkan pengembangan lapangan OO-OX di Blok ONWJ yang berlokasi di lepas pantai di pesisir utara Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

“Lapangan OO-OX ini diproyeksikan berproduksi pada kuartal pertama 2026, dan akan memberikan tambahan minyak sebesar 2.996 barel minyak per hari dan gas 21,26 juta standar kaki kubik gas per hari,” tulis Pertamina dalam siaran pers, dikutip Selasa (3/9).

Pengembangan lapangan OO-OX ini dilakukan untuk meningkatkan produksi migas Pertamina Hulu Energi ONWJ.

Dilansir dari Antara, Progres pengembangan Lapangan OO-OX saat ini telah melalui tahap detail engineering design, sebelum masuk ke fase fabrikasi dan instalasi fasilitas.

Setelah seluruh fasilitas terpasang, kegiatan akan dilanjutkan pengeboran sumur untuk memproduksi minyak dan gas bumi yang dialirkan ke fasilitas pemrosesan di Balongan untuk kemudian dikirim kepada konsumen.

"Sejumlah aktivitas operasi akan dimulai tahun ini mencakup pemasangan satu anjungan tak berpenghuni baru, yakni OOA Platform," kata General Manager PHE ONWJ Muzwir Wiratama dikutip dari Antara, (3/9).

Nantinya, selepas menuntaskan pemasangan anjungan tak berpenghuni, proyek pengembangan lapangan ini akan dilanjutkan dengan pekerjaan instalasi pipa dari OOA Platform ke fasilitas pemrosesan darat di wilayah Balongan, Indramayu.

Selain peningkatan produksi, PHE ONWJ juga sedang memperbaiki dan mengganti jaringan pipa bawah laut secara bertahap yang sudah dimulai sejak 2022. Hingga akhir 2024, diharapkan jaringan pipa yang rampung mencapai 120 KM.

Capaian Lifting Migas

PHE ONWJ melaporkan bahwa pada semester I 2024 telah memproduksi 54,5 ribu barel minyak per hari (bph) dan 350,2 juta standar kaki kubik gas per hari (mmscfd).

Capaian ini merupakan kinerja gabungan tiga anak perusahaan hulu migas di bawah naungan Regional Jawa: PHE ONWJ, PHE OSES, dan Pertamina EP Jawa bagian barat.

PHE ONWJ berkontribusi dengan produksi minyak mentah sebanyak 25 bph dan gas sebesar 72,1 mmscfd. Kemudian, PHE OSES menyumbang 19,9 bph minyak dan 36,0 mmscfd gas. Sementara itu, Pertamina EP Jawa bagian barat memproduksi 9,6 bph minyak dan 220,6 mmscfd gas.

“Selain itu juga ada kontribusi kinerja partnership sebesar 0,11 bph minyak dan 21,5 mmscfd gas, dan pengeboran 13 sumur pengembangan,” kata Sr Manager Relations Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa, Agus Suprijanto dalam siaran pers, dikutip Selasa (3/9).

Berdasarkan paparan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, PHE ONWJ dan PHE OSES masuk dalam 10 produsen minyak terbesar di Indonesia pada semester I 2024. Berikut daftarnya:

Pertamina Hulu Rokan 157.226 bph, turun 2,72%
Exxonmobil Cepu 143.946 bph, turun 7,40%
Pertamina EP 66.468 bph, turun 4,25%
Pertamina Hulu Mahakam 25.527 bph, turun 3,68%
Pertamina Hulu Energi ONWJ 24.962 bph, turun 6,09%
Pertamina Hulu Energi OSES 19.855 bph, meningkat 13,39%
Petrochina Jabung 14.652 bph, turun 4,25%
PHSS 10.580 bph, turun 3,48%
Medco E&P Natuna 9.991 bph, turun 5,66%
PC Ketapang II 8.770 bph, turun 9,34%.
KKKS lainnya 96.295 bph, turun 5,7%

Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Chriswanto Santoso menyatakan organisasinya mengkaji peluang pemanfaatan izin usaha pertambangan (IUP) batu bara yang ditawarkan pemerintah kepada organisasi keagamaan. Pernyataan tersebut disampaikan usai dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Chriswanto mengatakan sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari LDII terkait langkah pemerintah untuk memberi hak pengelolaan IUP batu bara. "Ketika ada tawaran, maka kami pelajari betul. Kami punya kemampuan atau engga, analisa risikonya seperti apa, baru kami mengambil," kata Chriswanto kepada wartawan seusai pertemuan dengan Jokowi.

Dia pun menyatakan bahwa perbincangan LDII dengan Jokowi kali ini tidak melipir ke pembahasan soal konsesi tambang. Meski begitu, LDII saat ini masih terus melakukan kajian terkait IUP batu bara ke ormas. Terlebih, ujar Chriswanto, banyak anggota LDII yang merupakan praktisi pertambangan.

"Kami masih terus kaji sampai betul-betul benar. Supaya kami tidak jadi korban juga, kalau ormas jadi korban kan kasihan," kata Chriswanto.

Pemberian IUP batu bara kepada ormas keagamaan merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Dalam aturan terbaru ini, terdapat 17 pasal yang diubah dan ditambahkan.

Aturan mengenai penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan diatur dalam pasal 83A ayat 1-7. Ormas keagamaan bakal mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.

Pada pertemuan tersebut, Chriswanto menguraikan bahwa presiden meminta LDII untuk turut serta dalam mensukseskan transisi ke pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Selain itu, Jokowi juga mendorong LDII untuk segera mendirikan kantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"Bapak Presiden meminta supaya LDII mendukung pemerintah baru nanti. Ikut berkontribusi terhadap pemerintahan yang baru kelebihannya adalah berkesinambungan dengan pemerintah sebelumnya," ujarnya.

Lebih jauh, Jokowi juga meminta pimpinan LDII untuk segera menemui Prabowo dalam waktu dekat. "Sebagai presiden terpilih, supaya kesinambungan tadi. Dan Insyaallah ini sudah diatur," kata Chriswanto.

Selain itu, Jokowi juga meminta LDII untuk segera mengajukan pembangunan kantor di IKN Nusantara. "Beliau minta mengajukan agar cepat dibangun kantor di IKN, supaya di sana ada perwakilan dari LDII," ujarnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan target IPO akan tetap dikejar meski tengah disorot isu gratifikasi. Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, pelaksanaan IPO tetap berlandaskan aturan yang berlaku di bursa maupun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya di bursa, wajib untuk mengikuti peraturan yang berlaku. Tak terkecuali kriteria-kriteria calon emiten yang sudah tercantum dalam aturan.

"Di pipeline ada 25 sampai dengan 30 emiten yang akan IPO hingga akhir 2024, tidak ada penurunan target," kata Jeffrey kepada wartawan, dikutip Selasa(3/9).

Ia memastikan perusahaan-perusahaan yang sudah berada dalam stastus bookbulding atau penawaran awal hingga resmi menjadi perusahaan tercatat, sudah mengikuti proses dan sesuai dengan kriteria yang dibuat oleh BEI.

Memang kasus yang menyeret karyawan terduga gratifikasi IPO membuat para pelaku pasar di Indonesia khawatir. Pasalnya, kepercayaan menjadi dasar ketika seseorang ingin melakukan investasi.

Menjawab keresahan publik, Jeffrey mengaku pengawasan otoritas bursa tidak pernah lepas dari segala divisi pekerja BEI.

Dia mengaku sebelumnya BEI pernah menghentikan pekerjanya yang tidak menjaga integritas dan melakukan kecurangan. BEI tidak segan melakukan pemecatan jika sudah ada bukti-bukti yang kuat.

Jeffrey megaskan penegakkan disiplin selalu diperkuat dan berharap kasus ini tidak berulang lagi.

Sebelumnya, kasus gratifikasi yang melibatkan karyawan BEI menimbulkan spekulasi di kalangan investor ritel soal masuknya emiten-emiten berskala menengah-kecil. Bahkan pergerakan saham emiten pendatang baru, beberapa mengalami penurunan signifikan.

Investor ritel berinisial IG menyatakan kekecewaannya ke BEI atas kasus ini. Investor berusia 43 tahun ini meyakini jika gratifikasi kepada karyawan BEI berlangsung dalam jangka waktu yang tidak sebentar.

"Sangat disayangkan karena sekelas BEI bisa 'kecolongan'," kata IGkepada Katadata.co.id, dikutip Selasa (3/9).

Dikatakan 'kecolongan', ia menegaskan bahwa pihaknya tidak kecolongan atas kasus yang menyeret lima karyawan yang diduga menerima gratifikasi terkait penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO).

"Yang menjadi kewenangan kami adalah memberikan sanksi kepada karyawan kami dan itu sudah kami lakukan, tidak ada kecolongan," sebutnya.

Kondisi Saham Emiten Baru, Ada yang Terperosok

BEI menargetkan sekitar 60 perusahaan untuk menjadi emiten di bursa. Menurut data BEI, saat ini terdapat 23 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham bursa dengan dana dihimpun Rp 5,15 triliun. Lalu terdapat 23 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI.

Data yang diberikan Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna kepada Katadata.co.id tercatat perusahaan aset skala menengah merajai IPO. Perusahaan aset skala menengah bernilai Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar.

Sementara hanya lima perusahaan beraset skala besar atau aset lebih dari Rp 250 miliar dan sisanya yakni aset skala kecil dengan total Rp 50 miliar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, sebelumnya mengatakan bahwa regulator dan profesi pendukung telah berupaya maksimal dalam menilai perusahaan yang akan melantai di BEI.

Ia tak mengelak memang jika dibandingkan dengan stock exchange negara lain tentu ada perusahaan-perusahaan yang bermasalah setelah tercatat.

“Namun, apapun itu kami berangkat dari apa yang dapat kami lakukan untuk melakukan perbaikan. Tolong dicatat kami sudah memikirkan secara holistik dan komprehensif,” kata Nyoman di Jakarta, Rabu (20/3).

Pantauan Katadata.co.id, ada beberapa emiten yang mengalami penurunan harga saham sejak melantai di bursa. Misalnya saja PT Benteng Api Technic Tbk (BATR) yang sahamnya saat ini berada di level Rp 79, berbeda jauh ketika melakukan pencatatan pertama kali yakni Rp 110 per saham.

Melansir dari data perdagangan, saham BATR merosot 4,82% selama sebulan dan terkoreksi 1,25% selama per tujuh hari. Melansir laporan keuangan di prospektus perusahaan, laba bersih perseroan Rp 9,32 miliar per 30 November 2023 dibandingkan periode sebelum Rp 10,31 miliar. Artinya, laba perusahaan saat itu mengalami penurunan saat itu.

Lalu menurut laporan kinerja per 30 Juni 2024, laba bersihnya tercatat Rp 2,63 miliar dari sebelum Rp 5,88 miliar. Sementara pendapatan Rp 41,63 miliar dari Rp 66,76 miliar.

Selanjutnya ada PT Adhi Kartiko Pratama Tbk (NICE) mencatatkan debt to asset ratio atau DAR di prospektus perusahaan saat akan IPO yakni 55%. setengah dari aset perusahaan merupakan sebuah utang.

DAR merupakan rasio hutang, yang memiliki fungsi untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

Saham NICE sendiri bergerak stagnan dengan harga saham per 11.10 WIB berada di level Rp 436 per saham, lebih kecil dua poin dari harga IPO yakni Rp 438 per saham.

Lalu pada tahun sebelumnya ada PT Lavender Bina Cendekia Tbk (BMBL) yang sahamnya kini berada di level Rp 11 per saham.

Emiten yang listing pada 2023 ini mencatatkan penurunan saham paling drastis dari harga IPO Rp 188 per saham. Hari ini sahamnya anjlok 8,33% di level Rp 11 per saham.