Anies Baswedan dipastikan tak maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024. Kabar ini dipastikan staf Anies, Sahrin Hamid.

"Anies tidak maju di Jabar," ujar Sahrin melalui akun pribadinya @BangSH di media sosial X pada Kamis (29/8).

Kabar tersebut diunggah Sahrin pada pukul 21.28 WIB. Namun, ia tak memberikan informasi lebih lanjut alasan Anies tak maju di Pilgub Jabar.

Salah satu staf Anies lainnya, Naufal Firman Yursak sebelumnya memamerkan gambar tiket kereta api (KA) Argo Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung untuk keberangkatan Kamis (29/8) pukul 18.25 WIB di akun instagram miliknya.

Anies juga sebelumnya dikabarkan berada dalam perjalanan ke Bandung. Hal tersebut disampaikan Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bandung, Folmer Silalahi. Ia juga mengungkapkan kemungkinan partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024.

Folmer menyebut, kemungkinan keduanya didaftarkan mencapai 95%. "Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," kata Folmer saat dihubungi awak media, Kamis (29/8).

Ia menyebut, kepastian diusungnya mantan gubernur Jakarta itu hanya tinggal menunggu pendaftaran di KPUD Jawa Barat. Pendaftaran diagendakan akan ditutup tengah malam ini. Folmer mengatakan, pernyataannya itu sebagai tindak lanjut ucapan Ono selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Barat yang mengatakan ada kejutan sosok di Pilgub Jabar. Menurut dia, Anies saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bandung.

Anies Baswedan batal diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari sejumlah sumber, beberapa anggota PDIP tak setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies maju di Jakarta. Bahkan, lantaran sangat alotnya perdebatan, beberapa anggota mengancam keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Jadi tidak dapat diumumkan hari ini. Belum batal (pencalonan Anies oleh PDIP), tapi kemungkinan pengumumannya ditunda," kata seorang sumber Katadata.co.id, Senin (26/8).

Padahal, sebelumnya santer beredar kabar Anies akan diumumkan oleh DPP PDIP, bersama dengan sejumlah calon lainnya. Anies juga terlihat sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin (26/8) pukul 11.50 WIB. Namun demikian, PDIP akhirnya mengumumkan Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP juga menunjuk Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana resmi mendaftar ke KPUD DKU Jakarta pada Kamis (29/8) malam. Pasangan ini menjadi satu-satunya calon yang mendaftar melalui jalur independen.

Dharma-Kun akan melawan Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno yang telah mendaftar sehari lebih dulu.

"Tahap demi tahap kami lalui dengan segala macam problematik dan dinamikanya," kata Dharma di Kantor KPUD Jakarta, Kamis (29/8).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta sebelumnya menetapkan pasangan calon perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memenuhi syarat untuk maju pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Suksesi memilih gubernur dan wakil gubernur ini akan digelar pada 27 November 2024.

"Kami pastikan pada pukul 23.25 WIB (19/8), kami mengeluarkan surat keputusan KPU DKI Jakarta tentang pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Jakarta, Selasa (20/8).

Wahyu mengatakan, agenda pada Senin (19/8) merupakan agenda tunggal yaitu laporan pemenuhan syarat dukungan bagi calon perseorangan atau independen Dharma-Kun. Namun, Wahyu mengatakan, terdapat dinamika seiring kabar pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pendaftaran sehingga KPU membuka ruang perbaikan.

Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Dody Wijaya mengatakan terdapat pengurangan dukungan bagi pasangan calon. Dari pleno KPU ditetapkan sebanyak 403 dukungan yang tidak memenuhi syarat (TMS).

"Jadi kini total dukungan kepada pasangan calon perseorangan yaitu 677.065 dari sebelumnya 677.468," kata Dodi.

Jumlah tersebut masih bisa sebagai syarat pencalonan pada Pilkada Jakarta 2024 sehingga pasangan calon perseorangan telah memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri. Adapun syarat minimal untuk bisa mendaftar di jalur independen pada Pilkada Jakarta adalah 618 ribu suara.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusung dua kader internal, yakni Acep Adang Ruhiyat dan Gitalis Dwi Natarina alias Gita KDI untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat2024.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengonfirmasi kabar tersebut. "PKB usung KH Acep Adang Ruhiyat-Gita KDI sebagai paslon cagub-cawagub Jabar," kata Jazilul dalam keterangannya, Kamis (29/8).

Jazilul mengatakan, Jawa barat memerlukan pemimpin yang religius, jujur, serta merakyat. Pasangan ini rencananya akan diantar oleh pengurus DPW PKB Nawa Barat ke KPUD Jawa Barat untuk mendaftar pada malam ini.

Gita sebelumnya dikenal sebagai penyanyi dangdut pentolan ajang pencarian bakat Kontes Dangdut Indonesia atau KDI.

Selain Acep-Gita, pasangan lain yang telah mendaftar ke KPUD Jawa Barat yakni Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, serta Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie.

Anies Baswedan sebelumnya juga dikabarkan akan diusung oleh PDIP bersama Ono Surono di Pilgub Jabar. Kabar tersebut diungkapkan Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Folmer Silalahi.

Folmer menyebut, kemungkinan duet itu didaftarkan mencapai 95%. "Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," kata Folmer saat dihubungi awak media, Kamis (29/8).

Ia menyebut, kepastian diusungnya mantan gubernur Jakarta itu hanya tinggal menunggu pendaftaran di KPUD Jawa Barat. Pendaftaran diagendakan akan ditutup tengah malam ini.

Folmer mengatakan, pernyataannya itu sebagai tindak lanjut ucapan Ono selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Barat yang mengatakan ada kejutan sosok di Pilgub Jabar.

Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Bandung, Folmer Silalahi mengungkapkan kemungkinan partainya akan mengusung Anies Baswedan dan Ono Surono di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024.

Folmer menyebut, kemungkinan duet itu didaftarkan mencapai 95%. "Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDI Perjuangan Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono," kata Folmer saat dihubungi awak media, Kamis (29/8).

Ia menyebut, kepastian diusungnya mantan gubernur Jakarta itu hanya tinggal menunggu pendaftaran di KPUD Jawa Barat. Pendaftaran diagendakan akan ditutup tengah malam ini.

Folmer mengatakan, pernyataannya itu sebagai tindak lanjut ucapan Ono selaku Ketua DPD PDI-P Jawa Barat yang mengatakan ada kejutan sosok di Pilgub Jabar. Menurut dia, Anies saat ini sedang dalam perjalanan menuju Bandung.

Salah satu staf Anies, Naufal Firman Yursak memamerkan gambar tiket kereta api (KA) Argo Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung untuk keberangkatan Kamis (29/8) pukul 18.25 WIB. "Train to Bandung," demikian cuitan Naufal di akun X pribadinya @firmanyursak.

Anies Baswedan batal diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari sejumlah sumber, beberapa anggota PDIP tak setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies maju di Jakarta.

Bahkan, lantaran sangat alotnya perdebatan, beberapa anggota mengancam keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. "Jadi tidak dapat diumumkan hari ini. Belum batal (pencalonan Anies oleh PDIP), tapi kemungkinan pengumumannya ditunda," kata seorang sumber Katadata.co.id, Senin (26/8).

Padahal, sebelumnya santer beredar kabar Anies akan diumumkan oleh DPP PDIP, bersama dengan sejumlah calon lainnya. Anies juga terlihat sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin (26/8) pukul 11.50 WIB.

Namun demikian, PDIP akhirnya mengumumkan Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta. PDIP juga menunjuk Rano Karno sebagai calon wakil gubernur Jakarta.

Jutaan orang dievakuasi dari rumah mereka saat Topan Shanshan menghantam Jepang barat daya dengan angin kencang dan hujan deras pada Kamis (29/8). Bencana alam tersebut mengakibatkan pemadaman listrik, lalu lintas udara terganggu, dan pabrik-pabrik besar terpaksa tutup.

Mengutip Reuters, setidaknya tiga orang tewas akibat bencana tersebut. Banyak pula korban terluka meski badai terkuat yang pernah melanda wilayah tersebut telah diperingatkan akan terjadi oleh pihak berwenang .

Toyota menghentikan operasi di semua pabrik domestiknya karena badai tersebut. Produsen mobil lainnya Nissan dan perusahaan semikonduktor Renesas jugaga menghentikan sementara produksi di beberapa pabrik.

Karyawan rumah duka Tomoki Maeda sedang berada di dalam mobil jenazah ketika topan itu menghantam kota Miyazaki di Kyushu selatan, memecahkan jendela dan merobohkan kabel listrik serta dinding beberapa bangunan.

"Saya belum pernah mengalami angin kencang atau tornado seperti itu dalam 31 tahun hidup saya," kata Maeda kepada Reuters.

Dengan hembusan angin sekitar 50 meter per detik (180 km per jam/112 mph), topan ini cukup kuat untuk menerjang truk yang sedang melaju. Menurut Badan Cuaca, topan itu berada di dekat kota Unzen di Prefektur Nagasaki pada pukul 3:00 sore waktu setempat dan bergerak ke utara.

Lebih dari 200.000 rumah tangga di tujuh prefektur harus melewati sore hari tanpa listrik. Perusahaan utilitas sebelumnya mengatakan tidak ada dampak pada Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Sendai di kota Satsumasendai, tempat badai itu tiba pada Kamis pagi.

Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan dalam konferensi pers bahwa tiga orang tewas dan satu orang hilang dalam insiden yang terkait dengan topan tersebut. Sementara itu, badan penanggulangan bencana mengatakan 45 orang menderita luka-luka.

Badan cuaca Jepang memperkirakan, badai akan mendekati wilayah tengah dan timur, termasuk Tokyo pada akhir pekan ini, setelah berada beberapa hari di atas Kyushu.

Lebih dari 5,2 juta orang telah diberi pemberitahuan untuk melakukan evakuasi, terutama di Kyushu dan juga beberapa wilayah di Jepang tengah.

Madoka Kubo, yang mengelola sebuah hotel di kota bersejarah di tepi sungai Hitoyoshi di prefektur Kumamoto, mengatakan kepada Reuters bahwa semua reservasinya telah dibatalkan. Mereka saat ini menampung orang-orang tua yang telah dievakuasi dari daerah sekitar.

Maskapai penerbangan, termasuk ANA dan Japan Airlines telah mengumumkan pembatalan hampir 800 penerbangan. Layanan kereta api telah ditangguhkan di banyak wilayah Kyushu, sementara ratusan layanan bus dan feri juga telah dihentikan.

Topan Shanshan adalah cuaca buruk terbaru yang melanda Jepang, menyusul Topan Ampil, yang juga menyebabkan pemadaman listrik dan evakuasi pada awal bulan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku setuju jika status dan segala ketentuan tentang ojek online (ojol), termasuk soal kesejahteraan pengemudi ojol diatur dalam landasan hukum setingkat undang-undang.

"Satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk diberlakukan, kami juga sangat concern dengan apa yang diminta oleh para ojol," kata Budi Karya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol. Ini seiring jumlah pengendara ojol yang sangat banyak dan mempengaruhi transportasi umum dan konektivitas masyarakat.

"Pendapatan mereka memang sangat dibutuhkan keluarganya. Bahkan ada mereka-mereka yang disabilitas, kami apresiasi," ujar dia.

Budi mengatakan akan bekerja sama dengan DPR untuk mengevaluasi ketentuan di UU yang bisa mengakomodasi kebutuhan para pengemudi ojol. Saat ini, UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) belum mengatur tentang penggunaan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum untuk mengangkut penumpang maupun barang.

Aturan terkait kendaraan roda dua saat ini baru diatur dalam ketentuan setingkat peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Ribuan masa pengemudi ojol melakukan aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (29/8). Mereka memblokade Jalan Budi Kemuliaan arah Jalan Merdeka Selatan dan Monumen Nasional.

Dalam aksinya, mereka menyampaikan beberapa tuntutannya kepada perusahaan maupun pemerintah. Salah satu tuntutanya adalah pemenuhan status hukum ojol dengan adanya kedudukan hukum (legal standing) berupa undang-undang.

Menurut mereka, legal standing tersebut diperlukan agar perusahaan aplikator tidak berbuat semaunya terhadap mitra ojol dan kurir.

PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN menargetkan pembiayaan sebanyak 150 ribu rumah rendah emisi. Pembangunan rumah rendah emisi dilakukan dengan minimal 10% pengunaan material ramah lingkungan pada tahun ini.

"Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30% porsi penggunaan material eco-friendly pada 2029,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam siaran pers pada Kamis (29/8).

Nixon menjelaskan, pembangunan rumah dan aktivitas di dalamnya menghasilkan emisi karbon yang cukup besar yang bersal, antara dari penggunaan energi, konstruksi, hingga perawatan dan pemeliharaan. Adapun upaya membangun rumah rendah emisi merupakan komitmen BTN menjawab tantangan perubahan iklim serta mendorong ekosistem perumahan nasional yang berkelanjutan.

BTN meresmikan proyek percontohan rumah rendah emisi di Perumahan Mutiara Gading City, Bekasi, Kamis (29/8). Pada proyek percontohan tersebut, BTN menggunakan material ramah lingkungan berupa floor decking yang mengandung 3,6 kilogram sampah plastik. Proyek ini juga akan memakai paving block yang mengandung 2 kg sampah plastik per 1 meter persegi.

Pembangunan rumah rendah emisi ini, menurut dia, akan berkontribusi pada pengurangan lebih dari 1,7 juta kilogram sampah plastik hingga 2029. Emisi karbon juga akan ditekan sebesar 2,42 ton CO2. Dampak tersebut, imbuhnya, setara dengan penanaman 110.000 pohon dan 323 hektar penyerapan emisi.

Selain menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, BTN juga menggerakkan para pengembang kategori rumah rendah emisi untuk memastikan beberapa standar. Beberapa di antaranya, yakni efisien dalam pemakaian energi, air, pengelolaan sampah, hingga pengurangan polusi.

Untuk efisiensi energi, rumah ramah lingkungan tersebut diwajibkan memiliki banyak ventilasi, plafon tinggi, hingga rasio jendela terhadap tembok mencapai 15%-30%. Standar tersebut ditetapkan agar terdapat sirkulasi udara yang baik. Efisiensi air dilakukan melalui penggunaan keran debit kecil, pengolahan sanitasi yang baik, memiliki sumur resapan, hingga penggunaan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Pada pengolahan sampah, rumah beremisi rendah diwajibkan memiliki bak sampah pilah. Sementara, untuk menekan polusi, pengembang diminta menanam 1 tanaman penyerap emisi karbon per rumah. Selain itu, pengurangan polusi juga dilakukan dengan menggunakan minimal 10% material ramah lingkungan pada dinding dan lantai, hingga memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 10% dari total luas kawasan perumahan.

“Kami percaya, hunian layak, sehat dan ramah lingkungan akan meningkatkan kualitas hidup manusia yang tinggal di dalamnya,” ujar Nixon.

BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebanyak 5,2 juta unit sejak 1976, baik melalui pembiayaan subsidi, non-subsidi, maupun pembiayaan perumahan syariah. BTN telah menyalurkan KPR sebanyak 1,9 juta unit atau setara Rp403,5 triliun untuk mendukung program 1 juta rumah yang dicanangkan sejak 2015.

Kepala Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia Gita Sabharwal mengapreasi komitmen BTN implementasi prinsip keberlanjutan melalui rumah rendah emisi. Ia berharap proyek ini tidak hanya menghadirkan keterjangkauan rumah ramah lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan standar hidup masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, sekaligus mengurangi emisi.

"Kami terbuka untuk menjalin kolaborasi dengan BTN ke jenjang berikutnya untuk masa depan yang lebih baik, karena hidup tidak cuma tentang hari ini," kata Gita.

Ketua Satgas Perumahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo yang hadir dalam peresmian tersebut juga mengapresiasi langkah BTN. Upaya BTN membangun rumah rendah emisi, menurut dia, sejalan dengan upaya pemerintahan baru untuk membangun 1 juta rumah di perkotaan dan 2 juta rumah di desa di seluruh Indonesia setiap tahunnya.

nisiatif ini juga akan mendorong green economy menjadi lebih terjangkau, karena permintaan akan komponen-komponen ramah lingkungan akan meningkat,” ujar Hashim.

Lebih dari 2.000 pengemudi ojek online alias ojol terpantau berdemo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada Kamis (29/8) siang hingga menjelang malam. Bagaimana respons Gojek, Grab, dan Maxim?

Public Relation Specialist Maxim Yuan Ifdal Khoir menyampaikan, aksi tersebut tidak berpengaruh pada penggunaan layanan di aplikasi Maxim. Maxim tetap bekerja secara normal," kata Yuan kepada Katadata.co.id, Kamis(29/8).

Terkait aksi penonaktifan aplikasi alias off bid yang dilakukan mitra pengemudi, Maxim mengimbau mitra pengemudi tetap melayani kebutuhan pengguna.

"Maxim terbuka untuk menjawab pertanyaan, pendapat, kritik serta aspirasi dari mitra pengemudi melalui komunikasi yang sesuai prosedur. Kami mengajak mitra pengemudi untuk menyelesaikan segala permasalahan sesuai dengan aturan yang berlaku,serta tidak terprovokasi dalam aksi unjuk rasa," ujar dia.

Sementara itu, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy menyampaikan, besaran tarif layanan antar makanan dan barang di platform sudah dihitung secara saksama sesuai ketentuan Pasal 3 Permenkominfo Nomor 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

Tarif pengantaran juga dirancang untuk menjaga pendapatan mitra pengemudi taksi dan ojek online alias ojol, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan mitra pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen," ujar Tirza dalam keterangan pers kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Biaya promosi yang diberikan oleh aplikator kepada konsumen berasal dari pemasukan perusahaan. "Biaya promosi didesain untuk meningkatkan permintaan dari konsumen, yang pada akhirnya diharapkan dapat memengaruhi pendapatan para mitra pengemudi secara positif," kata dia.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Gojek Rosel Lavina menyampaikan bahwa perusahaan selalu terbuka terhadap aspirasi mitra pengemudi ojek online alias ojol aktif Gojek.

"Juga senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Selama ini, mitra driver taksi dan ojek online alias ojol aktif Gojek menyampaikan aspirasinya melalui berbagai wadah komunikasi formal yang kami miliki," kata Rosel dalam keterangan pers kepada Katadata.co.id, Rabu (28/8).

Berikut daftar tuntutan pengemudi ojol dalam demo besok di depan kantor Kominfo, sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Permenkominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus

PT Bank Jago Tbk (ARTO) mengaku, belum berencana membagikan dividen dalam waktu dekat. Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung menjelaskan, perusahaan saat ini tengah fokus untuk memupuk permodalan.

Ia menjelaskan, pemupukan permodalan dibutuhakan untuk mendukung pertumbuhan bisnis dalam 3-5 tahun ke depan. ''Jadi belum ada rencana untuk Bapak Jago untuk membalikkan dividen," kata Arif dalam konferensi pers paparan publik virtual, Kamis (29/8).

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, Bank Jago mencetak laba bersih senilai Rp 49,96 miliar pada semester pertama 2024. Kinerja laba meningkat 23,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 40,51 miliar.

Kenaikan laba bersih ditopang oleh kemampuan perusahaan menekan beban operasional dari Rp 787,74 miliar pada semester I 2023 menjadi Rp 643,05 miliar. Hal ini memberikan dampak positif yaitu menekan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) menjadi 93,78% pada Juni 2024 dibandingkan sebelumnya 95,86%.

Arief mengaku akan fokus mendorong bisnis perusahaan tumbuh dengan sehat. Namun, ia belum memberikan gambaran pertumbuhan kinerja yang dapat diraih perusahaan pada tahun ini. "Kami melihat masih banyak sekali potensi yang bisa kami lakukan," katanya.

Berdasarkan catatan Katadata.co.id, Bank Jago memang belum pernah membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sejak melantai di BEI pada 12 Januari 2016. Saham Bank Jago ditutup melemah 0,69% ke level Rp 2.870 per saham pada perdagangan Kamis (29/8) setelah sempat menyentuh level tertingginya di Rp 2.930 per saham.

SKK Migas mengatakan Indonesia memiliki sejumlah lapangan migas yang mengandung potensi liquified petroleum gas (LPG).

“Ada 15 lapangan potensial, terdiri atas tujuh lapangan prioritas dan delapan lapangan lainnya,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat dihubungi Katadata.co.id pada Kamis (29/8).

Dwi menyebut, 15 lapangan potensi LPG ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun dia tidak merinci 15 lokasi lapangan tersebut. Kendati demikian, Dwi menyebut terdapat dua lapangan migas yang potensinya paling besar.

“Tapi potensi yang paling besar adalah di East Kalimantan dan Senoro,” ujarnya.

Melansir data geoportal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, lapangan Senoro yang dimaksud merupakan Senoro-Toili yang terletak di Sulawesi Tengah.

Senoro-Toili termasuk dalam wilayah kerja (WK) migas konvensional dengan operator PT Medco E&P Tomori Sulawesi (Medco E&P) bersama PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi (PHE Tomori Sulawesi), dan Tomori E&P Limited (TEL).

Tanggal efektif kontrak kerja sama WK ini dimulai 4 Desember 1997 hingga 3 Desember 2027. Berdasarkan keterangan Medco EP, operator WK Senoro-Toili telah mendapatkan persetujuan perpanjangan pengelolaan WK migas selama 20 tahun dari Pemerintah. Perpanjangan ini terhitung efektif dari Desember 2027.

WK tersebut telah menghasilkan gas sejak 2015 untuk suplai PT Donggi Senoro LNG (DSLNG), pabrik amonia PT Panca Amara Utama (PAU) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN).

Melansir keterangan resmi Medco pada 2021, pengembangan WK Senoro-Toili akan terus dilaksanakan dengan mengembangkan lapangan Senoro Selatan yang diharapkan akan selesai di 2025 serta melaksanakan kegiatan eksplorasi baru.

“Perusahaan terus berkomitmen untuk memenuhi target produksi yang ditetapkan Pemerintah dan memberikan sumbangsih bagi industri serta masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasi," kata Direktur Utama Medco E&P Ronald Gunawan.

Potensi LPG

Sebelumnya, SKK Migas mengatakan tengah mendorong produksi liquified petroleum gas (LPG) dalam negeri.

“Karena memang ada potensi mendapatkan tambahan produksi dari lapangan-lapangan kita kira-kira sekitar 900 ribu sampai 1 juta ton per tahun,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di gedung DPR RI pada Selasa (27/8).

Dwi menyebut sudah ada rencana dari pemerintah kedepan untuk mewujudkan tambahan produksi ini yang dimulai sejak pengajuan rencana pengambangan atau POD.

“Jadi nanti untuk POD-POD proyek gas harus kami integrasikan dengan pengembangan LPG lapangan yang kaya gas,” ujarnya.

Guna mendukung produksi ini, Dwi menyebut perlunya dukungan baik pertimbangan harga jual maupun keekonomian untuk proses pemisahan gas bumi menjadi bahan baku LPG yakni unsur C3 dan C4.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta pengembangan potensi LPG dari lapangan-lapangan major yang dimiliki Indonesia.

Merespon hal ini Dwi menyebut pihaknya akan segera menindaklanjuti strategi tersebut dengan mengkomunikasikannya kepada perusahaan migas atau KKKS.

Namun Dwi menyebut, Indonesia saat ini juga masih terus memproduksi LPG. “Sudah ada produksi LPG dari lapangan-lapangang eksisting, kemudian potensinya yg lain-lain juga masih ada,” ucapnya.

Para pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo meminta Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelesaikan tuntutan terkait penyesuaian tarif pengantaran barang dan makanan, dalam waktu dua minggu.

Direktur Pos Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung mengatakan, instansi akan segera mengundang para aplikator seperti Grab, Gojek, Maxim hingga ShopeeFood dalam sepekan ke depan.

"Kami sesegera mungkin melangsungkan pertemuan dengan semua aplikator untuk membicarakan semua tuntutan," kata Gunawan saat menemui massa aksi ojol di area Monumen Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (29/7). "Termasuk argo goceng atau aceng."

Kesepakatan tersebut merupakan hasil audiensi antara Wakil Menteri Kominfo Angga Rangga Prabowo dan Koalisi Ojol Nasional alias KON di Kantor Kominfo, Kamis sore (29/8).

Argo goceng alias Aceng merupakan Program Mitra GoFood Jarak Dekat. Pada Oktober 2023, pengemudi ojol sebenarnya pernah membuat petisi untuk menghilangkan program ini.

Petisi itu sudah ditandatangani oleh 195 orang dari target 200. Program ini dianggap berdampak besar terhadap penghasilan para driver ojol yang sering mengatar pesanan makanan.

Ketua Divisi Hukum KON Rahman Tohir menguraikan ada enam tuntutan yang disuarakan oleh pengemudi ojol kepada Kominfo.

Rincian tuntutan driver ojol sebagai berikut:

• Revisi dan penambahan pasal Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersil untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.
• Kominfo wajib mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.
• Hapus Program Layanan Tarif Hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.
• Penyeragaman Tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator.
• Tolak Promosi Aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.
• Melegalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama alias SKB beberapa Kementerian terkait yang membawahi ojol sebagai angkutan sewa khusus.

Salah satu driver ojol yang ikut aksi, Bintang menilai potongan komisi yang dipungut oleh aplikator saat ini jauh lebih tinggi dari aturan Kementerian Perhubungan terkait batas potongan aplikasi 15%.

“Saat yang diambil bisa 26% - 30%. Ini belaku untuk pengantaran orang, barang, atau makanan,” kata Mitra Grab dan GoJek asal Jakarta Timur itu kepada Katadata.co.id di lokasi demo pada Kamis (29/8).

Akhdes, Mitra ShopeeFood asal Kemayoran, Jakarta Pusat menuntut aplikator untuk menghilangkan sanksi suspend akun.

"Misalnya, kami mendapatkan tujuh order pengantaran barang dan tiga dibatalkan, maka akun akan di-suspend atau tidak aktif 30 menit sampai tiga hari,” kata Akhdes kepada Katadata.co.id di lokasi aksi pada Kamis (29/8).

Secara garis besar, Koalisi Ojol Nasional menuntut Kominfo ikut menentukan tarif pengantaran barang dan makanan, bukan diserahkan ke aplikator.

Tarif pengantaran barang dan makanan diatur dalam Permen Kominfo Nomor 1 tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

Pasal 2 dan Pasal 3 menyebutkan, tarif layanan ditentukan oleh penyelenggara layanan berdasarkan formula yang meliputi komponen biaya, margin, dan kondisi pasar.

Pasal 4 menguraikan komponen formula tarif yang meliputi biaya operasional, margin keuntungan, dan kondisi pasar.

Perusahaan wajib menginformasikan penyesuaian tarif kepada publik dan melaporkannya kepada Kominfo.

Sementara itu, Kominfo hanya berwenang mengawasi tarif yang diterapkan oleh perusahaan.

"Tarif diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Dampaknya, para aplikator bersaing soal tarir dan persaingan tidak sehat ini merugikan mitra pengemudi," kata Ketua Divisi Hukum KON Cang Rahman Tohir.

Koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam pembentukan komitmen kontribusi nasional kedua atau Second Nationally Determined Contribution (SNDC). SNDC adalah bentuk komitmen pemerintah untuk berkontribusi menurunkan emisi karbon global.

Direktur Yayasan Pikul Torry Kuswardono, mengatakan, sebanyak 64 lembaga masyarakat sipil telah menyerahkan masukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bentuknya adalah dokumen rekomendasi untuk SNDC berkeadilan.

“Pemerintah harus menerapkan keadilan sosial dengan mengakui hak dan memenuhi kebutuhan spesifik dari subyek masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim, seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat dan lainnya. Hanya dengan cara itulah dapat terwujud keadilan iklim atau transisi yang adil,” ujar Tory dalam keterangan, Kamis (29/8).

Menurut dia, hal tersebut diperlukan karena data menunjukkan terjadinya lonjakan bencana akibat perubahan iklim. Verdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bencana iklim melonjak 81%, dari 1.945 insiden pada tahun 2010 menjadi 3.544 pada tahun 2022. Bencana iklim telah berdampak terhadap lebih dari 20 juta orang.

Ia menilai rakyat Indonesia dalam bahaya, terutama kelompok rentan seperti petani kecil, nelayan tradisional, masyarakat adat, buruh dan pekerja informal. Kaum perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, orang muda, lansia, dan korban kekerasan berbasis gender juga menanggung dampak paling berat akibat perubahan iklim.

Tory juga melihat satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Menurut dia, strategi pembangunan mengesahkan proses perusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat rentan.

"Kasus-kasus penambangan nikel, kawasan industri Rempang, kasus Wadas, bahkan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang mengklaim sebagai ibu kota hijau rendah emisi pun mendorong perusakan lingkungan dan perampasan hak warga,” ujarnya.

Sementara itu, Advokasi dan Peneliti Kebijakan WGII Ihsan Maulana, mengatakan dokumen rekomendasi untuk SNDC Berkeadilan mengelaborasi subjek masyarakat rentan. Mereka terus menanggung derita akibat dampak perubahan iklim maupun aksi untuk menanggulanginya.

Ia mencontohkan, pemerintah telah menyatakan menjunjung tinggi kewajiban untuk menghormati dan mempromosikan hak asasi manusia dan hak masyarakat adat dalam mengatasi perubahan iklim dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). Namun, hal dasar seperti pengakuan dan perlindungan wilayah adat beserta seluruh hak yang melekat justru diabaikan.

"Selama 10 tahun pemerintahan, Presiden Joko Widodo baru mengakui 1,1% hutan adat, alias seluas 265.250 hektar saja. Meski masyarakat adat hanya mencakup 6,2% dari populasi global, mereka melindungi 80% dari keanekaragaman hayati dunia yang tersisa dan menjaga sepertiga hutan alam yang tersisa di dunia,” ujar Ihsan.

Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengambil beberapa tindakan tegas yaitu :

1. Mendesak emerintah melindungi prinsip-prinsip demokrasi, memastikan suara semua kelompok, terutama yang rentan, didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan terkait iklim. Pemerintah juga diminat menghentikan segala bentuk represi yang mencegah warga negara berpendapat dan berekspresi.
2. Mendesak pemerintah untuk mengakui dan melindungi hak dan kebutuhan kelompok rentan, termasuk nterseksionalitasnya, dalam seluruh aksi iklim di Indonesia. Pengakuan dan perlindungan subjek rentan harus tercantum secara jelas di bagian “Just Transition” dalam SNDC dan diintegrasikan ke dalam seluruh strategi dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
3. Mendesak pemerintah untuk menjalankan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses dan tahapan aksi iklim di Indonesia, termasuk membentuk mekanisme pelibatan publik yang bermakna dalam penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan turunan SNDC.
4. Mendesak pemerintah untuk memastikan seluruh aksi iklim memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok rentan. Sementara itu, beban pengurangan emisi yang lebih besar diberikan kepada kelompok-kelompok yang mengemisi paling banyak, terutama mereka yang memperoleh kemakmuran dari pelepasan emisi gas rumah kaca.
5. Mendesak pemerintah untuk melengkapi komitmen iklim dengan strategi pemulihan ruang hidup dan hak kelompok rentan yang menjadi korban dampak perubahan iklim, aksi perubahan iklim, serta kegiatan pembangunan serta memastikan penegakan hukum bagi perusak lingkungan dan pelanggar HAM, termasuk dengan merevisi peraturan perundangan yang memberikan impunitas bagi para pelaku kejahatan dan pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia.
6. Mendesak pemerintah untuk mengadopsi pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dan berfokus pada resiliensi lanskap untuk menjamin hak atas ruang hidup yang aman dan berkelanjutan bagi semua.