Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan calon kepala daerah yang diusung untuk bergabung partai tersebut.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat pengumuman calon kepala daerah gelombang tiga hari ini. Mega ingin mereka yang mencalonkan diri lewat PDIP tak hanya asal mendompleng.

"Maunya ikut jadi PDIP atau mau dompleng saja? Saya tidak mau lagi. Konsisten saja, kalau mau masuk, jadi lahir batin, rohnya itu roh PDIP," kata Megawati saat berpidato di DPP PDIP, Jakarta, Senin (26/8).

Salah satu yang diberikan rekomendasi PDIP hari ini adalah Airin Rachmi Diany untuk Pemilihan Gubernur Banten. Megawati lalu meminta mantan Wali Kota Tangerang Selatan itu mengenakan atribut warna PDIP.

"Mbak Airin, nanti musti pakai merah hitam lho," kata Megawati kepada kader Partai Golkar itu.

Presiden ke-5 RI itu mengatakan Airin harus memakai atribur merah hitam, atau jalan sendiri sebagai calon independen jika menolak. "Itu fair, kalau mau masuk sebuah partai, ya masuk, kalau enggak, ya enggak," katanya.

PDIP hari ini resmi mengumumkan bakal calon kepala daerah mereka hari ini. Salah satu yang diumumkan adalah pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Surat rekomendasi langsung diberikan oleh Megawati,

Nama lain yang diumumkan adalah Airin Rachmi Diany yang berpasangan dengan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Airin, yang merupakan politisi Golkar, mendapatkan tiket PDIP meski partai beringin tak memberikan rekomendasi.

Berikut daftar Berkut daftar calon gubernur-wakil gubernur di 6 provinsi:

1. Sulawesi Utara, Steven Kandouw - Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Djoike Tuejeh

2. Banten, Airin Rachmi Diany - Ade Sumardi

3. Jawa Tengah, Andika Perkasa - Hendra Prihadi

4. Gorontalo, Hamzah Isa - Andurrahman Abubakar Bahmid

5. Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanis Fransiskus Lema - Jane Natalia Suryanto

6. Kalimantan Utara, Andi Sulaiman - Andri Partono

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru Energi Terbarukan (EBET) dapat diselesaikan dalam dua bulan ke depan. Menurutnya, RUU tersebut diperlukan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam di Indonesia yang kaya akan potensi energi baru terbarukan (EBT) dan penangkapan karbon atau carbon capture storage (CCS).

"Ini adalah bagian yang harus kita selesaikan. Minimal dua bulan ini ada titik terang. Titik terangnya sudah ada, kalau bisa lampunya nyalain," ujar Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (26/8).

Bahlil mengatakan, RUU EBET sudah hampir selesai hanya menyisakan pembahasan mengenai transmisi listrik atau Power Wheeling. Ia meyakini, pembahasan RUU tersebut sedikit lagi dapat diselesaikan.

"Ini kan tinggal transmisinya saja. Tinggal sedikit lagi," ujarnya.

Pembahasan RUU EBET Dikebut

Sebelumnya, Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi, mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memerintahkan untuk mempercepat realisasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan (RUU EBET).

Eniya mengatakan, dalam rapat pimpinan dengan menteri ESDM baru dibahas mengenai RUU EBET yang sampai dengan saat ini masih belum terjadwalkan untuk sidang lanjutan dengan DPR RI.

"Itu yang tadi beliau (Bahlil) juga meminta itu dipercepat," ujar Eniya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/8).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membantah keras mengenai adanya keterlibatan institusinya pada kasus dugaan gratifikasi IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan tersebut dilontarkan berkenaan dengan beredarnya surat dari BEI terkait pemecatan lima orang pegawainya dalam kasus dugaan gratifikasi pengurusan IPO.

Dalam surat tersebut dikatakan, dalam aksinya para oknum BEI juga bekerja sama dengan oknum di OJK.

“Sepengetahuan saya tidak ada ya gratifikasi ke OJK,” tegas Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, ketika dihubungi media pada Senin (26/8).

Menurut surat yang beredar di kalangan wartawan BEI, oknum tersebut diduga meminta uang dari emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di BEI. OJK pun terseret dalam isu ini, mengingat setiap perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya harus melalui proses persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Namun, OJK menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam praktik-praktik tersebut dan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas serta transparansi dalam seluruh proses pengawasan pasar modal.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan bahwa OJK tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang independen dan berintegritas tinggi.

Tak hanya itu, Inarno justru meminta agar konfirmasi langsung ke bursa.

“Tanya ke bursa dulu,” tambahnya.

Selain itu, dalam surat tersebut juga disebutkan manajemen BEI akhirnya memecat lima orang karyawannya dari Divisi Penilaian Perusahaan sepanjang Juli–Agustus 2024. Hal ini buntut dari ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan yang meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten agar sahamnya bisa tercatat di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di BEI,” demikian tertulis dalam surat yang beredar, Senin (26/8).

BEI Imbau Masyarakat Tidak Berikan Gratifikasi

Ketika meminta konfirmasi lebih lanjut kepada BEI, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan secara substansi hal internal lainnya tentu bukan menjadi konsumsi untuk publik.

Lebih lanjut, Ia mengatakan BEI melarang gratifikasi di lingkungannya dan mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada insan BEI.

"Sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas, independensi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BEI berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016," ujar Nyoman, Senin (26/8).

BEI juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan, rekanan, pelanggan, dan pihak lainnya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Gratifikasi yang dimaksud termasuk uang, makanan, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan.

Pemberian lainnya seperti perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas tidak wajar lainnya juga dilarang. Larangan ini berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas kepada seluruh insan BEI maupun anggota keluarganya.

“Apabila diketahui adanya pelanggaran oleh pihak internal BEI terhadap komitmen tersebut, mohon dapat dilaporkan melalui BEI Whistleblowing System (BEI WBS) https://wbs.idx.co.id,” kata Nyoman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tegas membantah tuduhan adanya gratifikasi yang melibatkan oknum di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dugaan ini mencuat usai beredar kabar mengenai adanya oknum karyawan BEI meminta imbalan yang mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah per emiten sebagai syarat pencatatan saham di bursa.

“Sepengetahuan saya tidak ada ya gratifikasi ke OJK,” tegas Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, ketika dihubungi media pada Senin (26/8).

Menurut surat yang beredar di kalangan wartawan BEI, oknum tersebut diduga meminta uang dari emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di BEI. OJK pun terseret dalam isu ini, mengingat setiap perusahaan yang ingin mencatatkan sahamnya harus melalui proses persetujuan dan pengawasan dari OJK.

Namun, OJK menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam praktik-praktik tersebut dan berkomitmen penuh untuk menjaga integritas serta transparansi dalam seluruh proses pengawasan pasar modal.

Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar dan memastikan bahwa OJK tetap menjalankan tugasnya sebagai pengawas yang independen dan berintegritas tinggi.

Tak hanya itu, Inarno justru meminta agar konfirmasi langsung ke bursa.

“Tanya ke bursa dulu,” tambahnya.

Selain itu, dalam surat tersebut juga disebutkan manajemen BEI akhirnya memecat lima orang karyawannya dari Divisi Penilaian Perusahaan sepanjang Juli–Agustus 2024. Hal ini buntut dari ditemukannya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum karyawan yang meminta imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten agar sahamnya bisa tercatat di BEI.

“Atas imbalan uang yang diterima, oknum karyawan tersebut membantu memutuskan proses penerimaan calon emiten untuk dapat listing dan diperdagangkan sahamnya di BEI,” demikian tertulis dalam surat yang beredar, Senin (26/8).

BEI Imbau Masyarakat Tidak Berikan Gratifikasi

Ketika meminta konfirmasi lebih lanjut kepada BEI, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan secara substansi hal internal lainnya tentu bukan menjadi konsumsi untuk publik.

Lebih lanjut, Ia mengatakan BEI melarang gratifikasi di lingkungannya dan mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi kepada insan BEI.

"Sebagai wujud komitmen dalam menjaga integritas, independensi, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, BEI berkomitmen menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016," ujar Nyoman, Senin (26/8).

BEI juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan, rekanan, pelanggan, dan pihak lainnya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun. Gratifikasi yang dimaksud termasuk uang, makanan, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, atau fasilitas penginapan.

Pemberian lainnya seperti perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas tidak wajar lainnya juga dilarang. Larangan ini berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar pelaksanaan tugas kepada seluruh insan BEI maupun anggota keluarganya.

“Apabila diketahui adanya pelanggaran oleh pihak internal BEI terhadap komitmen tersebut, mohon dapat dilaporkan melalui BEI Whistleblowing System (BEI WBS) https://wbs.idx.co.id,” kata Nyoman.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menceritakan pengalamannya dalam mencapai cita-cita di usia muda. Sebelum menjadi gubernur BI seperti sekarang, ternyata Perry sudah melalui berbagai pengalaman yang berharga.

Hal ini disampaikan Perry saat Saat menghadiri pelantikan pengurus pusat Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (Kafegama) 2024-2027 pada Sabtu (24/8).

Dia mengaku pernah membantu membuat teks pidato untuk Gubernur BI Soedradjad Djiwandono pada 1993. Naskah pidato yang ia buat, lalu dikoreksi langsung oleh Boediono, lulusan UGM yang bakal menjadi Gubernur BI di 2008-2009.

Perkenalan Perry dengan Soedradjad dan Budiono setelah ia lulus dari UGM dan ketika berada di lingkungan BI. Saat itu, dia bertekad untuk menyelesaikan gelar masternya dan gelar tertinggi yaitu doktor filsafat atau Ph D.

“Singkat cerita, bisa Ph D dan direkrut oleh Pak Dradjad. Saya mengabdi karena beliau itu bapak saya dan mengabdi sejak 1993 sampai 1996, tiga setengah tahun,” kata Perry.

Selama mengabdi, tugasnya adalah membuat makalah atau naskah pidato untuk Soedradjad. Setelah naskah dibuat, Boediono kemudian mengoreksi naskah tersebut, salah satunya terkait kondisi keuangan Indonesia.

“Kalau dulu kan Indonesia masih utang, ada donor-donor dari negara yang meminjamkan ke Indonesia. Setiap tahun kita selalu sidang di Paris dan menyiapkan semua bahannya,” ujar Perry.

Mentor Terbaik Bagi Perry

Perry menganggap Soedradjad dan Boediono merupakan sebagai terbaik dalam meniti karir di BI. “Saya selalu berdoa Bapak-Bapak ini diberikan kesehatan dan saya dibimbing untuk menggantikan ke depan. Dari dulu sudah berani bercita-cita,” kata Perry.

Sebelum berkarir di BI, dia sudah membuat perencanaan karirnya sejak dini. Salah satunya jalannya melalui perkenalan Perry dengan Soedradjad dan Boediono sebagai sosok panutan.

Selain itu, lelaki kelahiran 25 Februari 1959 ini juga terus memanjatkan doa agar mendapatkan karir yang cemerlang. Hingga akhirnya doa perry terkabul, dan dia berhasil bekerja di lingkungan BI.

Perry mendapat kepercayaan sebagai Deputi Gubernur BI pada 15 April 2013 hingga 24 Mei 2018 saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Dia kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 24 Mei 2023.

PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) mengumumkan perombakan jajaran dewan direksi pada Senin (26/8). Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin (26/8) perushaan dari induk usaha dari PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV) itu juga menyetujui pengurus baru perusahaan.

Corporate Secretary PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) David Ticyno Pardede, menyatakan bahwa perubahan pengurus ini telah diinformasikan kepada para pemegang efek.

Dalam keterangan tersebut Ahmad Zulfikar yang menjabat dewan direksi tercatat mengundurkan diri. Sehingga dengan demikian, kursi direksi berkurang, dari semula satu Direktur Utama dan empat Direktur, menjadi satu Direktur Utama dan tiga Direktur.

Terdiri dari Direktur Utama Arif Yahya, Direktur RM. Harlin Erlianto Rahardjo, Direktur Arhya Winastu Satyagraha.

Berikut Susunan Dewan Komisaris dan Direksi MDIA Terbaru:

Direktur Utama : Arif Yahya
Direktur : RM. Harlin Erlianto Rahardjo
Direktur : Arhya Winastu Satyagraha

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Raden Mas Djoko Setiotomo
Komisaris : C.F. Carmelita Hardikusumo
Komisaris : Otis Hahijary

Sebagai informasi, Ahmad Zulfikar sudah mencabat sebagai Direktur di PT Intermedia Capital Tbk selama lima tahun. Ia diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahunan PT Intermedia Capital Tbk pada 29 Mei 2018. Selain menjabat sebagai Direktur di MDIA, Ahmad Zulfikar juga menjabat sebagai director and chief strategy & execution officer di PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo Hutchison.

Melansir profil Linkedin, pria kelahiran tahun 1976 ini juga meraih gelar Bachelor of Science in Business Administration di Universitas Duquesne, Pennsylvania, USA di tahun 1998. Ia lalu melanjutkan pendidikannya dan meraih gelar Master of Science in Finance and Financial Services saat menyelesaikan pendidikannya di University of New Haven, Connecticut, USA pada tahun 2000. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahi alasan penguduran diri Ahmad Zulfikar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) bagi Bank Umum Konvensional. Dalam aturan baru ini, OJK meminta SDBK bank mencerminkan harga pokok dana untuk kredit (HPDK), overhead cost, dan margin.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan POJK ini merupakan bagian dari upaya OJK memperkuat penerapan prinsip tata kelola suku bunga dasar kredit (SBDK). Selain itu, aturan ini juga merupakan upaya OJK untuk mendorong efisiensi dalam penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian.

Berikut ini poin-poin yang diatur dalam Peraturan OJK mengenai SBDK tersebut:
1. SBDK sebagai indikasi suku bunga efektif terendah yang mencerminkan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK), overhead cost, dan margin, untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit.
2. Format publikasi SBDK lebih informatif. Bank mengumumkan masing-masing komponen pembentuk SBDK, misalnya HPDK, overhead, dan margin, serta menambahkan jenis SBDK pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang lebih detail. Misalnya, publikasi kredit menengah dan kredit kecil.
3. Dalam penyusunan SBDK, bank umum konvensional agar mempertimbangkan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi
4. Bank umum konvensional agar memperhatikan aspek pelindungan konsumen dalam bentuk pemberitahuan perubahan suku bunga dan konversi suku bunga flat ke efektif dalam offering letter (surat penawaran).
5. Penyampaian laporan SBDK kepada OJK yang lebih detail dan tervalidasi dengan laporan terintegrasi OJK - BI - LPS, yang terdiri atas:
a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang antara lain terdiri atas biaya dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito), serta biaya non-dana pihak ketiga
b. Biaya overhead yang mencakup biaya sumber daya manusia di bank umum konvensional, biaya promosi terkait kredit, dan penyusutan aset
c. Margin yang ditetapkan oleh bank umum konvensional dalam kegiatan penyaluran kredit dengan mempertimbangkan target Return on Asset (ROA) yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar dengan mempertimbangkan going concern kinerja BUK.
6. Pengumuman kepada masyarakat setiap ada perubahan penetapan SBDK
7. Penyampaian laporan detail SBDK kepada OJK paling lambat tanggal 15 atas posisi akhir bulan sebelumnya
8. Sanksi kesalahan pengumuman SBDK bergradasi, termasuk denda maksimal Rp 15 miliar
9. Kewenangan tertentu bagi OJK termasuk penyesuaian SBDK dan SBK berdasarkan pertimbangan tertentu
10. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan penyampaian Laporan Rincian SBDK mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024
11. POJK berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni 30 Juli 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi) rencana menerima kunjungan kenegaraan pemimpin Gereja Katolik Roma, Paus Fransiskus di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu, 4 September 2024. Pemerintah menyiapkan penyambutan khusus untuk Paus Fransiskus sebagai tamu negara sekaligus pimpinan umat katolik.

Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto mengatakan Paus bakal berada di Indonesia selama tiga hari, 3-6 September 2024.

"Paus akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 September kemudian pada tanggal 4 akan diadakan upacara resmi kenegaraan untuk diterima oleh Bapak Presiden di Istana Merdeka," kata Andy saat menyampaikan konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (26/8).

Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Paus juga dijadwalkan untuk memimpin misa akbar di Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada 5 September. Paus juga akan mengisi acara di Gereja Katedral yang bekerja sama dengan Masjid Istiqlal. "Misa akbar ini akan melibatkan kurang lebih sekitar 90 ribu warga umat katolik," ujar Andy.

Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyatakan bahwa kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia menegaskan kembali kedekatan hubungan antara Indonesia, khususnya umat Katolik Indonesia dengan Vatikan.

Kardinal Suharyo juga menyebut kunjungan tersebut memiliki makna historis yang sangat mendalam yang telah terjalin sejak kemerdekaan Indonesia.

Indonesia akan menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungannya pada September 2024. Setelah Indonesia, Sri Paus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura.

Paus Fransiskus pernah berencana berkunjung ke Indonesia pada 2020, tetapi urung terlaksana akibat pandemi Covid-19.

Partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus merapatkan barisan untuk bersiap menghadapi kemungkinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Anies Baswedan dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.

KIM Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono di Pilgub Jakarta tahun ini tengah menyusun strategi tambahan seperti mengoptimalkan jejaring Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai pemenang pemilihan legislatif dewan perwakilan rakyat daerah (DPRP) Jakarta.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan 12 partai politik anggota KIM Plus solid untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono, terlepas dari isu PDIP memajukan Anies di Pilgub Jakarta.

"Sejauh ini komitmen kami kuat, kami menyodorkan Pak Ridwan Kamil itu prosesnya 2-3 minggu," kata Doli saat ditemui di depan ruang rapat Komisi II DPR Senayan Jakarta pada Senin (26/8).

Selain mematangkan potensi jejaring PKS, KIM Plus juga memperhitungkan kekuatan Ridwan Kamil karena punya rekam jejak memenangkan pemilihan kepada daerah di Kota Bandung dan provinsi Jawa Barat.

"Komitmen kami cukup kuat, ditambah pengalaman Pak Suswono yang juga membawa jaringan PKS di Jakarta yang selama ini cukup baik sehingga menjadi pemenang Pemilu di Jakarta," ujar Doli.

Dari 12 partai yang mendukung Ridwan Kamil - Suswono, sebanyak 10 partai merupakan pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai yang tidak memiliki kursi di DPRD adalah Partai Garuda, Partai Gelora.

PDIP disebut akan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai kandidat calon gubernur dan wakil gubernur di pemilihan gubernur Jakarta. Rano Karno yang mantan Gubernur Banten itu merupakan kader PDIP.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengonfirmasi kabar tersebut. "Insya Allah," kata Said singkat, dikonfirmasi awak media, Senin (26/8).

Meski demikian, hingga pengumuman hari ini, tak ada nama Anies yang diumumkan PDIP. Kabarnya, masih ada perdebatan di internal partai tersebut soal pencalonan mantan Gubernur Jakarta itu.

PT Vale Indonesia (Vale) menyebut akan menambah mitra baru dalam proyek fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) berteknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) untuk mengolah bijih nikel limonit, di Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

“Ini memang rencananya akan ada tiga partisipan. Saat ini baru ada dua partisipan, yakni Huayou dan PT Vale,” kata CEO PT Vale Indonesia Febriany Eddy dalam Public Expose 2024 yang dipantau secara daring pada Senin (26/8).

Untuk diketahui, proyek smelter HPAL Sorowako ini merupakan kerja sama antara PT Vale Indonesia dengan Zhejiang Huayou Cobalt Company atau Huayou. Febriany menyebut, partner baru di proyek ini akan diusahakan oleh Huayou.

Febriany menyebut, Vale dan Huayou memastikan akan menerima partisipan ketiga sepanjang perusahaan calon partnernya ini memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Prasyarat yang kami ajukan tentu adalah yang berkonten untuk ESG yang tingkat internasional yang baik, memiliki reputasi yang baik dan juga adalah partner penting dalam untuk baterai storage atau EV,” ujarnya.

Febriany menyebut, proses pencarian partner ketiga masih berlangsung hingga saat ini, dan dia berharap dalam waktu dekat ada kabar baik terkait penambahan partisipan tersebut.

“Sejauh ini ada banyak automaker juga yang sudah tertarik, namun diskusi masih belum mengerucut. Setelah nanti ada informasi lebih baik, maka kami tentu akan update ke pasar lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 2022 Vale mengatakan proyek ini ditaksir menelan biaya US$ 1,8 miliar atau Rp 26,82 triliun dengan kurs Rp 14.900 per dolar AS.

Direktur Utama Vale Indonesia, Febriany Eddy, mengatakan dana tersebut hanya digunakan untuk pembangunan pabrik sekaligus pengadaan infrastruktur pendukung pabrik.

"Investasi sekitar US$ 1,8 miliar. Itu hanya pabrik dan infrastruktur untuk pabriknya, jadi tidak termasuk tambangnya," kata Febri saat ditemui wartawan di Hotel Park Hyatt Jakarta Pusat pada Selasa (13/9).

Pabrik HPAL ini akan mengolah bijih nikel limonit menjadi produk Mixed Hydroxide Precipitate atau MHP dengan kapasitas produksi tahunan mencapai 60.000 ton produk nikel. MHP kemudian dapat diolah menjadi bahan untuk komponen baterai, misalnya untuk kendaraan listrik.

Dengan hasil positif dari studi kelayakan yang dilakukan oleh Huayou, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama dengan menandatangani The Heads of Agreement di hotel Park Hyatt Hyatt Jakarta pada Selasa, (13/9).

Salah satu poin terpenting dari kerja sama ini adalah komitmen kedua pihak untuk mencapai netralitas karbon pada 2050 dan kesepakatan untuk bekerja sama dalam meminimalkan emisi karbon.

Huayou akan berdiskusi lebih lanjut dengan Vale Indonesia untuk mempelajari alternatif energi rendah karbon.

Menurut Febri, kerja sama proyek pengembangan ini adalah salah satu bentuk realisasi komitmen pertambangan berkelanjutan. Ini sekaligus langkah Vale dalam menunjang program pemerintah untuk membuat ekosistem mobil listrik di Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor tertinggi ke level baru, pergerakan tercatat naik 0,82% dan mencapai ke posisi 7.606 pada perdagangan Senin (26/8) sore, menandai pencapaian sepanjang masa atau all time high (ATH). Sebelumnya, IHSG sempat mencapai level tertinggi baru pada sesi perdagangan intraday pukul 09.09 WIB pagi, dengan kenaikan 0,86% dan mencatat angka 7.608.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengatakan, kenaikan IHSG dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, baik dari global maupun domestik. Di tingkat global, rencana Federal Reserve (The Fed) untuk menurunkan suku bunga memberikan dampak positif terhadap pasar. Meskipun kondisi global tidak sepenuhnya kondusif, dengan adanya tantangan geopolitik yang masih ada, pengaruh tersebut tetap signifikan.

Di sisi lain, Iman juga mencatat bahwa pemilihan umum di Amerika Serikat (AS) memberikan dampak yang cukup besar terhadap indeks. Keputusan dan perkembangan politik di AS turut mempengaruhi sentimen investor dan berkontribusi pada lonjakan IHSG. Dengan berbagai faktor tersebut, pasar modal Indonesia berhasil mencatatkan rekor baru yang menegaskan kekuatan dan daya tariknya di pasar global.

“Jadi mudah-mudahan faktor domestik juga bagus, artinya persepsi orang terhadap kondisi politik kita juga mendukung IHSG,” kata Iman di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (26/8).

Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham hari ini mencapai Rp 12,25 triliun dengan volume 16,57 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.151.968 kali.

Sebanyak 360 saham menguat, 219 saham terkoreksi, dan 217 saham tidak bergerak. Adapun kapitalisasi pasar IHSG pada sesi I hari ini mencapai Rp 12.921 triliun.

Tak hanya itu dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, delapan sektor terpantau terapresiasi. Saham-saham properti mencatat kenaikan terbesar yakni 2,01%. Adapun sektor tersebut yang berada di zona hijau yakni PT Ciputra Development Tbk (CTRA) naik 1,94% ke level Rp 1.315 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia justru didominasi menguat. Indeks Hang Seng naik 1,06%, Shanghai Composite terangkat tipis 0,04%, dan Straits Times terapresiasi 0,21%. Sedangkan Nikkei turun 0,66%.

Saham top gainers:

• PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) naik 6,63% ke Rp 354
• PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) naik 2,91% ke Rp 5.300
• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) naik 2,91% ke Rp 9.725
• PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) naik 1,38% ke Rp 5.525
• PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) naik 1,58% ke Rp 8.050

Saham top losers:

• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 1,89% ke Rp 52
• PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 1,40% ke Rp 2.810
• PT Campina Ice Cream Industry Tbk (CAMP) naik 1,69% ke Rp 350
• PT Gudang Garam Tbk (GGRM) naik 2% ke Rp 15.900
• PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) 2,96% ke Rp 820

Partai Golkar menganggap pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan di Kongres III Partai NasDem tak menandakan keresahan Jokowi yang ditinggal partai politik koalisi. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pidato Jokowi di Kongres III NasDem sebagai upaya mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan solidaritas sebagai bangsa.

"Saya tidak menangkap ada kaitannya dengan keresahan Jokowi di akhir jabatan," kata Ahmad Doli di depan ruang rapat Komisi II DPR Senayan Jakarta pada Senin (26/8).

Doli menafsirkan Jokowi ingin mengajak semua pihak untuk tidak merasa ditinggalkan atau disakiti dalam kompetisi politik seperti Pileg, Pilpres dan Pilkada. "Jadi lebih kepada agar tidak ada yang ditinggalkan, kemudian tidak ada yang tersakiti. Saya kira itu yang saya tangkap pesannya, untuk bisa menjaga kebersamaan sebagai sebuah bangsa yang besar," ujar Doli.

Presiden Jokowi mengatakan beberapa pihak mulai menjauh menjelang akhir masa jabatannya. Namun, ia tidak menyebutkan siapa pihak-pihak tersebut. Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan Kongres III Partai Nasdem di Jakarta, Minggu (25/8).

"Biasanya datang ramai-ramai, begitu mau pergi ditinggal ramai-ramai. Saya yakin itu tidak (terjadi) dengan Bapak Surya Paloh," kata Jokowi.

Jokowi menceritakan pernah berada pada situasi di mana kesepakatan yang pernah dibuat bisa berubah hanya dalam waktu sepekan. Dia menganggap peristiwa semacam itu merupakan hal biasa dalam politik, dan perbedaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

"Saya pernah salaman hari ini salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus," ujar Jokowi.

Istana Bantah Hubungan Jokowi dan Prabowo Retak

Istana juga angkat bicara soal kabar keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Staf Khusus Presiden Juri Ardiantoro mengatakan isu ini upaya adu domba untuk mengganggu keberlanjutan pemerintahan.

Juri meminta pihak-pihak yang mengembuskan isu tersebut menghentikan penyebaran kabar retaknya hubungan Jokowi dan Prabowo. Ia mengatakan narasi tersebut merupakan spekulasi yang bisa memecah belah bangsa.

"Politik adu domba itu usang, sangat tidak disukai masyarakat kita." kata Juri dalam keterangan tertulis, Senin (26/8).

Juri mengatakan fokus utama Jokowi adalah menyiapkan pondasi kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan. Jokowi juga memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menyusun agenda strategisnya.

"Presiden terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor, bahkan upaya yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," kata Juri yang juga mantan anggota tim sukses Prabowo-Gibran ini.