Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa investasi yang sudah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 56,2 triliun. Jumlah investasi ini menurut Jokowi di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jokowi memaparkan sudah terdapat 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di IKN. Para pemodal berinvestasi di sektor pendidikan sebanyak 6 investor, dari sektor kesehatan terdapat 3 investor, ritel dan logistik terdapat 10 investor.

Lebih lanjut, dari perhotelan terdapat delapan investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama. Di sektor energi dan transportasi terdapat 2 investor, kantor dan perbankan terdapat 14 investor. Selanjutnya untuk, hunian dan area hijau terdapat 9 investor, serta media dan teknologi terdapat 3 investor.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya," ucap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.

Setelah sidang kabinet, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk turut serta meletakkan batu pertama proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor perbankan dan hotel dari perusahaan swasta, sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wapres.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan lokasi kawasan Istana Wapres berada di Sumbu Timur, KIPP IKN. Sedangkan peletakan batu pertama untuk proyek investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti empat investor swasta dalam negeri, yakni BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa investasi yang sudah masuk untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp 56,2 triliun. Jumlah investasi ini menurut Jokowi di luar anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Jokowi memaparkan sudah terdapat 55 investor yang melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama di IKN. Para pemodal berinvestasi di sektor pendidikan sebanyak 6 investor, dari sektor kesehatan terdapat 3 investor, ritel dan logistik terdapat 10 investor.

Lebih lanjut, dari perhotelan terdapat delapan investor yang sudah melakukan peletakan batu pertama. Di sektor energi dan transportasi terdapat 2 investor, kantor dan perbankan terdapat 14 investor. Selanjutnya untuk, hunian dan area hijau terdapat 9 investor, serta media dan teknologi terdapat 3 investor.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya," ucap Jokowi dalam sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin.

Setelah sidang kabinet, Presiden Jokowi dijadwalkan untuk turut serta meletakkan batu pertama proyek infrastruktur di Kawasan Inti Pemerintahan Pusat, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan kantor perbankan dan hotel dari perusahaan swasta, sedangkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan Istana Wapres.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan lokasi kawasan Istana Wapres berada di Sumbu Timur, KIPP IKN. Sedangkan peletakan batu pertama untuk proyek investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti empat investor swasta dalam negeri, yakni BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.

PT Pertagas Niaga, anak usaha dari PT Pertamina Gas, memasok kebutuhan Compressed Natural Gas (CNG) untuk Perum Perhutani Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Industri Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jawa Barat dan Banten.

Direktur Utama Pertagas Niaga Aminuddin mengatakan bahwa Pertagas Niaga (PTGN) berkomitmen akan menyalurkan sumber energi yang ramah lingkungan.

Menurut Aminudin, pihaknya mendukung bisnis Perum Perhutani dalam mengoptimalkan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis atas pengelolaan hasil hutan selain kayu bagi Perum Perhutani.

"Ke depan, PTGN berharap dapat terus menjadi mitra strategis Perum Perhutani dalam menyuplai gas bagi unit usaha Perum Perhutani lainnya sehingga bisnis kami bisa berkembang secara berkelanjutan," ujarnya di Jakarta, Senin (12/8).

Dikatakan, penandatanganan Perjanjian Jual Beli Compressed Natural Gas (CNG) dengan Perum Perhutani KBM HHBK Jawa Barat dan Banten dilakukan di Sindangwangi, Jawa Barat pada pekan lalu.

Pada kesempatan tersebut, Kadiv Komersial Perum Perhutani HHBK Herdiyan menyampaikan bahwa Perum Perhutani terus berupaya menjaga kelestarian hutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kerja sama antara Pertagas Niaga dan Perum Perhutani ini adalah bentuk sinergi yang sangat positif antara sektor energi dan kehutanan," kata Herdiyan.

Herdiyan menambahkan, dengan adanya pengaliran gas CNG sebesar volume lebih kurang 2.200m3/hari, diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menyiapkan standar penghitungan pengurangan emisi dari pembangunan hutan tanaman industri (HTI). Hal ini sebagai upaya mendukung peran HTI dalam mitigasi perubahan iklim.

"Dalam perkembangannya, pembangunan HTI tidak hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan kayu bulat untuk industri perkayuan, namun juga untuk memenuhi Long-Term Strategy for Low Carbon Scenario Compatible with Paris Agreement (LTS-LCCP) dan skenario pencapaian NDC," kata Kepala Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSILHK), Ary Sudijanto, dikutip dari Antara, Senin (12/8).

Dia mengatakan, target pembangunan hutan tanaman di Indonesia pada 2030 adalah seluas 11,227 juta hektare. Langkah itu, akan sangat mendukung pencapaian target Indonesia FOLU Net Sink 2030 serta pelaksanaan mandat dari Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Oleh karena itu, dia mengatakan, integrasi pembangunan hutan tanaman ke dalam strategi mitigasi perubahan iklim menjadi peluang yang strategis untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi.

Menurut Ary, HTI memiliki potensi sebagai sumber emisi gas rumah kaca dan juga sebagai sumber serapan emisi GRK. KLHK akan mengurangi emisi dan meningkatkan serapan HTI melalui pendekatan UU Cipta Kerja yang mengatur Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui multiusaha.

Dia mengatakan, sumber pendapatan bagi PBPH tidak hanya kayu saja dengan luasan konsesi yang dimiliki, tetapi potensi lain seperti Nilai Ekonomi Karbon.

"Semakin tinggi tata kelola maka nilai karbonnya semakin tinggi, maka hutan tanaman yang sebelumnya revenue hanya dari produk kayu, sekarang dapat dari yang lain termasuk ekowisata, dan karbon," jelasnya.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat 90% barang kiriman luar negeri berasal dari penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce.

Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah menerbitkan aturan tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023.

Berdasarkan aturan tersebut, barang kiriman merupakan barang yang dikirim melalui penyelenggara pos sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos.

“Aturan ini pun membedakan barang kiriman menjadi dua jenis yaitu barang hasil perdagangan dan selain hasil perdagangan,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Ditjen Bea dan Cukai, Encep Dudi Ginanjar dikutip Senin (12/8).

Dia menjelaskan, barang kiriman dapat diklasifikasikan sebagai hasil perdagangan jika barang tersebut adalah hasil transaksi perdagangan melalui PPMSE.

Begitu juga jika penerima barang atau pengirim barang merupakan badan usaha dan terdapat bukti transaksi berupa invoice atau dokumen sejenis lainnya.

“Jika barang kiriman memenuhi salah satu kriteria tersebut maka dapat diidentifikasi sebagai barang hasil perdagangan,” ujar Encep. “Tidak ada perbedaan terkait perlakuan pengenaan bea masuk dan pajak antara keduanya.”

Hal yang membedakan adalah konsekuensi sanksi denda jika terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atau harga barang atas barang hasil transaksi perdagangan.

“Hal ini dikarenakan pemberitahuan data barang kiriman hasil perdagangan disampaikan secara mandiri sehingga konsekuensi jika melakukan kesalahan adalah dikenakan sanksi administrasi berupa denda,” kata Encep.

Apabila keberatan atas penetapan sanksi, Encep menegaskan importir dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Keberatan diajukan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk menghindari sanksi administrasi, Encep mengatakan importir dapat mengantisipasi dengan mengisi data dengan sebenar-benarnya. Importir juga harus proaktif mengecek posisi barang kiriman ketika sudah sampai di Indonesia.

Importir dapat mengonfirmasi kebenaran data nilai, uraian, dan jumlah barang kepada penyelenggara pos. Hal itu dapat dilakukan sebelum penyelenggara pos mengirimkan consignment note ke Bea Cukai.

“Semoga ketentuan ini dapat dipahami dan dilaksanakan sebaik-baiknya, sehingga arus barang kiriman dapat berjalan baik dan terhindar dari sanksi administrasi yang timbul,” ujar Encep.

Penipuan mengatasnamakan Bea Cukai masih marak terjadi hingga saat ini. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Encep Dudi Ginanjar mengungkapkan, ada 142 kasus laporan penipuan pada periode Juli 2024.

"Bulan Juli menjadi periode dengan pelaporan kasus penipuan terbanyak di media sosial resmi Bea Cukai sepanjang tahun 2024 dengan 142 kasus," kata Encep dalam keterangan resmi dikutip Senin (12/8).

Dari ratusan kasus tersebut, modus belanja online dan romansa masih mendominasi. Selain itu, masih ada tujuh modus penipuan lainnya yang mesti diwaspadai oleh masyarakat.

Menurut Encep, peningkatan jumlah laporan ini perlu mendapatkan perhatian, terutama melalui koordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas upaya preventif maupun represif.

Modus Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai

Dia bilang, saat ini terdapat beragam modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, meliputi modus lelang palsu, pengiriman barang berkedok romansa, online shop, hingga modus biaya pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI).

Untuk terhindar dari modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, pahami ciri utamanya. Encep mengungkapkan ciri-ciri modus penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai tersebut.

1. Segala bentuk penerimaan negara melalui rekening kas negara, bukan rekening pribadi. Jika ada pungutan yang mengaku tagihan Bea Cukai, tetapi dikirim ke rekening atas nama pribadi, itu jelas pinipuan.
2. Pahami juga beberapa ciri-ciri penipuan mengatasnamakan Bea Cukai lainnya, seperti harga barang tidak wajar, dihubungi dengan nomor handphone pribadi, penawaran lelang dari situs tidak resmi, dan sering disertai ancaman.

“Kami juga mengimbau agar masyarakat dapat lebih waspada agar terhindar dari kasus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai," kata Encep.

Apabila masyarakat menemuka indikasi penipuan tersebut, maka segera melakukan konfirmasi hingga pelaporan melalui contact center Bea Cukai di nomor 1500225.

Tiga Kota di Indonesia masuk dalam 30 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Senin pagi (12/8). Tiga kota tersebut adalah Jakarta, Batam, dan Medan.

Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 09.33 WIB, indeks kualitas udara (AQI), Jakarta menjadi satu-satunya kota yang masuk 10 besar kota paling terpar polusi di dunia. Adapun Indeks AQI Jakarta berada di angka 106 atau berada pada kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif.

Kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia, kelompok hewan yang sensitif, atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan maupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 100 lebih.

Sementara Batam berada di posisi ke-20 dan Medan berada di posisi ke-24 dengan Indeks AQI masing-masing sebesar 77 dan 68 atau masuk dalam kategori sedang. Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kota Paling Berpolusi Dunia

Sementara kota dengan kualitas udara terburuk posisi pertama ditempati oleh Kampala di Uganda dengan AQI poin sebesar 155 atau masuk dalam kategori tidak sehat.

Kategori tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar ruangan

Kemudian di posisi kedua sampai dengan keempat ditempati oleh Kinshasa di Kongo dengan AQI poin sebesar 144, Manama di Bahrain dengan AQI poin sebesar 132, Hanoi di Vietnam dengan AQI poin sebesar 126, dan Santiago di Cile dengan AQI poin sebesar 115.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengatakan siap untuk memproduksi bahan bakar minyak (BBM) solar rendah sulfur sebesar 900 ribu barel per bulan dari Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat.

“1 September diusahakan ada BBM rendah sulfur untuk Jakarta dan sekitarnya. Kapasitas kami untuk pasok itu ada di Kilang Balongan,” kata Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman saat ditemui Katadata.co.id di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Taufik mengatakan Kilang Balongan dipilih sebagai tempat pemasok sebab kemudahan akses untuk menjangkau wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Karena distribusinya pakai pipa dari Kilang Balongan nanti ke Depo Plumpang. Dari sini, nantinya akan didistribusikan,” ujarnya.

Meski distribusi telah siap, Taufik mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu keputusan pemerintah.

“Kami harus selaraskan apakah ada tambahan biaya ada tambahan biaya dari situ yang harus dikompensasikan. Sekarang sedang dibahas lintas kementerian. Apapun keputusannya, kami harus menjalankan,” ucapnya.

Taufik mengatakan penyediaan BBM rendah sulfur ini akan dilaksanakan secara kluster, atau terkotak-kotak antar wilayah di Indonesia. Dia menyebut, saat ini penyaluran BBM rendah sulfur baru tersedia di Pulau Jawa.

“Rencananya kan clustering Jawa kemudian nanti ke wilayah lain. Karena kalau produksi hanya di Jawa namun distribusinya ke Sumatra nanti ada rate cost-nya,” kata dia.

Senada dengan KPI, sebelumnya Kementerian ESDM juga mengatakan saat ini pemerintah sudah siap untuk memproduksi bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur. Namun, kemampuan produksi untuk BBM jenis ini baru bisa menjangkau beberapa wilayah saja.

“Belum cukup untuk skala nasional, hanya cukup untuk wilayah Jawa Barat bagian utara, termasuk Jakarta,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana saat ditemui di Jakarta, Jumat (9/8).

Dadan mengatakan hal ini didukung oleh infrastruktur yang saat ini baru bisa tersedia dari Kilang Pertamina Balongan, Indramayu menuju Jakarta. “Kami akan prioritaskan di Jakarta, karena kami ingin mengurangi polusi udara yang kondisinya sudah lumayan,” ujarnya.

Meski begitu, Dadan tidak merinci kuota BBM dan jumlah SPBU yang akan memasok BBM rendah sulfur. Dia juga tidak bicara banyak terkait rencana peluncuran yang sebelumnya digadang-gadang pada 1 September 2024. “Kami selesaikan dahulu regulasinya,” ucapnya.

Dadan mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir tentang harga BBM rendah sulfur ini, sebab menurutnya pemerintah tidak ingin mengurangi kemampuan daya beli masyarakat. “Kami pastikan masyarakat mendapatkan harga yang sesuai,” kata dia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak lagi mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta. Keputusan itu berlaku seiring berakhirnya rekomendasi dari PKS untuk Anies berdasarkan surat keputusan (SK) yang kadaluarsa pada 4 Agustus lalu.

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan duet Anies Baswedan - Shohibul Iman (AMAN) yang sebelumnya diusung partai resmi berakhir. Ia menyebutkan sesuai kesepakatan awal, bila hingga batas waktu Anies tak kunjung mendapatkan cukup perahu untuk maju di Pilkada maka dukungan PKS otomatis berakhir.

“Sejak masa tenggat habis 4 agustus, sampai detik ini pun belum ada SK rekomendasi dari partai lain untuk Mas Anies. Jadi PKS memilih untuk menyiapkan rencana opsi kedua,” ujar Khalid kepada Katadata.co.id seperti dikutip Senin (12/8).

Di Pilkada Jakarta, PKS hanya memiliki 18 kursi dan perlu mendapatkan 4 kursi lagi untuk bisa mengusung calon. Di sisi lain Anies juga telah mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki 10 kursi di DPRD.

Sejauh ini baik PKB dan PKS tak terikat kerja sama untuk bersama-sama mendukung Anies. Untuk bisa maju di Pilkada, calon gubernur dan wakil gubernur harus mengantongi setidaknya 22 kursi DPRD.

Menurut Khalid dalam konteks politik menjelang pilkada, harus ada kamajuan dalam komunikasi politik. Karena itu PKS menurut dia mengambil langkah lain untuk menghadapi Pilkada dengan menjalin komunikasi politik dengan semua parpol termasuk dengan partai-partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.

Ia mengatakan dalam membangun komunikasi politik, PKS tetap mengutamakan posisi tawar partai dengan mengusulkan agar kader internal turut diusung. PKS membebaskan apabila kader internal diusung untuk posisi gubernur atau calon wakil gubernur. “ Dalam kerangka ini, PKS akan membangun komunikasi dengan semua pihak,” ujar Khalid.

Mengenai persiapan pilkada ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu bahkan sudah bertemu dengan Prabowo Subianto. Meski tak secara spesifik menyebut akan berkoalisi di Pilkada, Syaikhu mengatakan terdapat banyak faktor yang bisa membuat PKS dan Prabowo bisa berjalan beriringan di pemerintahan mendatang.

Sebelumnya Airlangga Hartarto saat belum mundur dari Ketua Umum Partai Golkar menyebut KIM dan PKS sudah menemukan kesepahaman untuk mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ia menyebut inisial orang yang akan menjadi pendamping Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta merupakan figur politisi.

“Sudah ada. Sementara inisialnya ‘S’,” kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (9/8). Dia menyanggah inisial 'S' dikaitkan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu dan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman.

“Tapi jawaban yang tadi none of the above,” ujar Airlangga. Belakangan inisial S itu disebut-sebut sebagai Suswono yang merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS. Suswono merupakan mantan Menteri Pertanian di Era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

PDIP Cermati Dinamika Politik

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan peluang partainya untuk mengusung Anies di Pilkada masih terbuka. Ia bahkan menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah memiliki banyak kesamaan dengan PDIP.

"Ya darahnya sudah merah," kata Hasto di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (9/8).

Meski begitu Hasto juga menyanjung nama Ridwan Kamil yang kini diusung KIM di Pilkada Jakarta. Di lain sisi, Hasto menilai yang terpenting dari itu semua adalah kontestasi pilkada bisa berjalan sehat.

Sementara itu, juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan sampai hari partainya belum memiliki sikap resmi di Pilkada Jakarta. PDIP menurut dia terus mencermati arah dukungan partai-partai untuk Anies Baswedan.

PDIP pun menyiapkan opsi lain selain mendukung Anies. “Kami mencoba mensimulasikan mendukung calon sendiri dengan menggandeng partai politik lain yang bersedia bekerja sama,” ujar Chico.

Menurut Chicho, sejauh ini tidak ada arahan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Pilkada Jakarta. Mega menurut dia memberi kebebasan kepada partai untuk membangun komunikasi dengan partai politik yang memiliki visi yang sama dengan PDIP.

Adapun Hasto mengatakan dinamika politik jelang pendaftaran calon kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum pada 27-29 Agustus mendatang masih akan cair. Terlebih setelah Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Golkar. Ia menyebut dinamika di internal koalisi partai bisa saja berubah.

Sejumlah analis memproyeksikan peluang penguatan rupiah terhadap dolar AS masih berlanjut hari ini, Senin (12/8), jelang rilis data inflasi Amerika Serikat (AS).

“Harapan saya rupiah masih akan melanjutkan apresiasi ke 15.846 hingga 15.946 per dolar AS,” kata Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana kepada Katadata.co.id.

Berdasarkan data Bloomberg hari ini pukul 09.00 WIB, rupiah berada pada level 15.953 per dolar AS. Angka tersebut menunjukan peningkatan 28,50 poin atau sebesar 0,18%.

Fikri menjelaskan, faktor yang bisa mempengaruhi penguatan rupiah hari ini yaitu perilaku wait and see pasar jelang rilis data AS.

Dia juga melihat sentimen positif akan berasal dari rilis penjualan eceran pada akhir pekan lalu serta IMF yang mempertahankan ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5%.

Pengat pasar uang Ariston Tjendra juga mengungkapkan ekspektasi pasar terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan AS pada September sudah 100%, “Hal ini masih membuka peluang penguatan rupiah pekan ini,” ujar Ariston.

Hanya saja, di sisi lain terdapat data penting yaitu inflasi AS yang akan dirilis pekan ini. Ariston menilai, pelaku pasar pastinya akan bereaksi keras apabila hasilnya menunjukkan inflasi AS meningkat lagi.

“Jadi kewaspadaan pasar terhadap data inflasi bisa menahan penguatan rupiah hari ini, Potensi penguatan rupiah ke arah 15.900 hingga 15.880 per dolar, potensi resisten di kisaran 15.600 per dolar,” kata Ariston.

Sementara itu, analis komoditas dan pasar uang Lukman Leong memproyeksikan rupiah akan terkonsolidasi pada dari ini. Lukman menuturkan, investor cenderung wait and see mengantisipasi beberapa data ekonomi penting pekan ini.

Data-data tersebut di antaranya data inflasi dan penjualan ritel AS, data perdagangan Indonesia, dan data industri dan ritel Cina. “Rupiah diperkirakan akan berkisar pada rentang 15.900 hingga 16.050 per dolar,” ujar Lukman.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet paripurna perdana di Istana Garuda, Komplek Istana Kepresidenan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin (12/8).

Jokowi menguraikan ada sejumlah tema khusus yang akan menjadi topik pembahasan di sidang kabinet hari ini, di antaranya pembahasan terkait transisi pemerintahan ke kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Soal transisi ini apa yang harus disiapkan oleh semua kementerian. Itu saja kira-kira,” kata Jokowi kepada wartawan disela-sela mengunjungi Embung MBH di IKN, Senin (12/8).

Selain itu, sidang kabinet juga bakal membahas soal informasi dan detail yang berkaitan dengan perkembangan atau rencana terkait IKN, serta terkait indikator stabilitas ekonomi sektor industri dan jasa di dalam negeri alias Purchasing Managers' Index (PMI).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi turut menyampaikan pesan kepada calon investor IKN. Dia mengatakan bahwa proyek IKN merupakan investasi masa depan yang menjanjikan.

Jokowi optimistis, mega proyek bandar baru merupakan ladang investasi yang prospektif seiring upaya maksimal pemerintah yang telah membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Ini menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah untuk menyelesaikan fisiknya, yang berkaitan dengan Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Kantor Kementerian yang kita harapkan itu akan mendorong investor sebanyak-banyaknya,” ujar Jokowi.

Dari keterangan daftar hadir sidang kabinet di IKN hari ini, terdapat 42 undangan untuk seluruh pejabat Kabinet Indonesia Maju.

Ada dua pejabat negara yang absen dalam sidang kabinet kali ini, mereka adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang mengajukan izin cuti dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati karena ada tugas khusus.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Istana Garuda saat ini sudah siap untuk melangsungkan rapat kabinet.

Beragam fasilitas layanan dasar seperti air minum dan listrik sudah terpasang seutuhnya. Begitu juga dengan furnitur meja, kursi dan pendingin ruangan atau AC yang sudah terinstal.

Basuki akan tinggal di rumah dinas menjelang pelaksanaan sidang kabinet. Ia mengatakan sudah ada 14 rumah dinas yang selesai dibangun, dengan spesifikasi tiga kamar tidur, 1 kamar utama dan dua kamar kecil.

"Saya menginap di rumah dinas. Mungkin menteri lainnya ada yang one day trip juga," kata Basuki di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/8).

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengatakan target pembangunan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau kilang Balikpapan pada akhir tahun ini mencapai 96%.

“Saat ini 91,6% persisnya, nanti tambah 4%,” kata Direktur Utama KPI Taufik Aditiyawarman saat ditemui Katadata.co.id di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Taufik mengatakan pembangunan RDMP Balikpapan ini secara kontraktual akan selesai pada September 2025. Dengan progres pembangunan saat ini, Taufik menyebut pihaknya masih perlu menyelesaikan pembangunan 8,4% untuk capai 100% hingga September tahun depan.

Taufik menyebut, dalam Final Investment Decision (FID) total investasi proyek ini mencapai US$ 7,4 miliar atau Rp 117,8 triliun (kurs Rp 15.920). Dia menyebut, hingga saat ini progres pembangunan Kilang Balikpapan masih sesuai target meskipun menghadapi kendala yang saat ini dihadapi terkait kepemilikan kilang dengan kontraktor.

“Terus perprogres untuk pembahasan baik dengan joint operation-nya dan BPKP. Kami meminta ke Jamdatun bagaimana penyelesaian terbaik supaya proyek ini selesai, sesuai dengan harapan September 2025 itu poinnya,” ujarnya.

Meskipun ada kendala, Taufik mengatakan progres pembangunan RDMP Balikpapan terus berjalan. Pembangunan yang masuk dalam proyek strategis nasional ini saat ini telah mempekerjakan 16 ribu karyawan.

Terkait tantangan, sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut terdapat sejumlah hal yang dihadapi untuk memenuhi target 100% pembangunan.

“Tantangannya antara owner dengan kontraktor, namun mudah-mudahan bisa diselesaikan secara tuntas supaya progres pembangunannya bisa dijaga,” ujar Arifin.

Untuk mengatasi tantangan yang ada, Arifin meminta Pertamina segera mengambil langkah memastikan pembangunan proyek. Ia berharap pembangunan tak hanya mengejar target waktu tetapi juga memperhatikan kualitas.

Pembangunan kilang juga masuk dalam objek vital nasional lantaran memiliki dampak yang luas. “Karena kilang ini dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas bahan bakar minyak (BBM). Selain itu kilang ini juga ada tambahan produksi untuk LPG, polypropylene dan sebagainya,” ucapnya.

Arifin juga menyebut masalah pandemi covid juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi karena mengganggu progres pembangunan. Tantangan lain adalah krisis geopolitik seperti konflik Rusia dan Ukraina yang mempengaruhi sistem logistik.