Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKop UKM) menyebut satuan tugas koperasi yang dibentuk untuk menyelesaikan nasib 8 koperasi bermasalah masih menjalankan tugas pemantauan hingga hari ini. Padahal, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKop UKM Ahmad Zabadi mengatakan satgas tersebut telah dibubarkan sejak dua tahun lalu.

“Meski sudah selesai tugas, namun kami tetap memantau proses penyelesaian kasus berjalan,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/10).

Ahmad menyebut satgas kini berganti nama menjadi Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah. Sejauh ini tim telah mendorong pembayaran tagihan hingga Rp 3,4 triliun dari total Rp 26 triliun yang tercatat.

Delapan koperasi bermasalah yang berada dalam pengawasan satgas adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Ahmad juga menyebut kasus KSP Sejahtera Bersama sudah ada progres baru setelah koperasi tersebut berganti pengurus.

“Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi,” ujarnya.

Selain itu, dia juga turut menyampaikan perkembangan kasus KSP Indosurya. Dia menyebut kasus koperasi dengan potensi kerugian terbesar yakni Rp 13,9 triliun kini prosesnya sudah diserahkan ke pihak pengadilan. Hal ini sesuai dengan dorongan Menteri Politik Hukum dan HAM agar jaksa melakukan banding dan kasasi.

“Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun. Menunjukkan bahwa kami memantau dan mengikuti putusan pengadilan,” kata dia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada akhir 2022 lalu mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk menyelesaikan dan memitigasi koperasi bermasalah. Salah satu penyebabnya lantaran tidak ada mekanisme penyelesaian koperasi bermasalah,seperti halnya mekanisme penyelesaian masalah sektor keuangan lainnya seperti perbankan.

Teten menuturkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Kementerian Koperasi dan UKM tidak mempunyai kewenangan pengawasan. Pasalnya, pengawasan koperasi tersebut hanya boleh dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. “Jadi koperasi itu meregulasi sendiri, dan mengawasi sendiri,” ujar Teten saat itu.

Namun demikian, dia mengatakan, saat koperasi tersebut sudah membesar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang dibayangkan, serta tidak seideal yang diasumsikan. Dia mengatakan, tidak ada solusi jangka pendek untuk menyelesaikan koperasi yang bermasalah.

Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ifan Martino memastikan desain makan bergizi gratis memanfaatkan pangan lokal untuk kedaulatan pangan Indonesia.

“Makan bergizi gratis, pengawasannya dalam desain kita tambahkan seluruh komponen bagaimana kita memanfaatkan produksi lokal, termasuk pangan lokal, dan ketika itu masuk dalam desain dan rencana, di Bappenas kita sudah punya sistem monitoring dan evaluasi,” katanya di Jakarta, Kamis (10/10).

Untuk meningkatkan produksi dan kekuatan dari pangan lokal, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang (UU) 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045. “Di dalamnya, terdapat transformasi penguatan pangan lokal berbasis pada potensi-potensi di daerah,” ucapnya.

Adapun dalam penyediaan makan bergizi gratis, Bappenas juga merancang desain redistribusi pangan untuk mengurangi pemborosan pangan atau food waste.

RI Menyumbang 184 Kg Sampah Makanan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tiap orang menyumbang 115kg-184 kg sampah makanan per tahun dan apabila dikonversi dalam bentuk rupiah mencapai Rp 200 triliun-Rp 551 triliun per tahun.

“Kalau dikonversi dalam jumlah orang, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia bisa mendapatkan makan layak sebetulnya dari sisa makanan yang terbuang tersebut,” ucapnya.

Dia menilai pentingnya ketahanan pangan yang tersebar di beberapa tempat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Salah satunya melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, lalu ketahanan pangan dan ekologi.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan pentingnya menjamin pemenuhan hak dasar atas pangan, penguatan kelembagaan petani di sentra-sentra produksi, serta penganekaragaman produksi dan konsumsi yang menjadi salah satu prioritas.

“Untuk kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas makan bergizi gratis, memang kuncinya ada pada pemberdayaan pangan lokal, termasuk pangan akuatik, selain itu, juga menjaga sumber-sumber nutrisi, dan menguatkan tata kelola sistem pangan,” ujarnya.

Mantan Menteri Perindustrian, Saleh Husin, menyoroti potensi besar hilirisasi kelapa sawit dalam mencegah Indonesia terjebak dalam status negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Gagasan tersebut dituangkan dalam buku terbarunya berjudul "Hilirisasi Sawit Cegah Middle Income Trap".

Dalam buku tersebut, Saleh mengupas strategi hilirisasi kelapa sawit yang bisa dilakukan untuk memperkuat perekonomian nasional. Dalam peluncuran buku yang berlangsung di Gedung Pusat Industri Digital (PIDI) 4.0, Jakarta, Rabu (9/10) itu Saleh mengurai bagaimana hilirisasi sawit bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Saleh mengatakan, berdasarkan disertasi yang ia susun di Universitas Indonesia terdapat sejumlah aspek hilirisasi sawit yang perlu jadi perhatian di antaranya target produksi 100 juta ton per tahun dan perolehan devisa ekspor hingga 100 miliar dolar AS. Selain itu, ia juga menyoroti perlunya melawan kampanye negatif terhadap sawit yang sering dihembuskan oleh negara-negara maju.

Salah satu poin penting dalam buku ini adalah bagaimana hilirisasi sawit dapat berkontribusi dalam mencegah Indonesia terperangkap di middle income trap. Saleh menekankan bahwa kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai 30 miliar dolar AS atau setara Rp 462 triliun. Namun ia mengkritik intervensi pihak lain dalam penentuan harga sawit

"Ini hal yang sangat aneh. Kita yang menguasai produk tapi harga ditentukan oleh orang lain," ujar Saleh.

Pada kesempatan itu, Saleh juga menjelaskan hilirisasi sawit dapat memberikan banyak manfaat bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah melalui penggunaan biodiesel B35, yang dapat menghemat devisa hingga Rp 161 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 18 juta orang.

Hilirisasi sawit juga dinilai dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE). Ia memperkirakan potensi dekarbonisasi sebesar 35 juta ton CO2.

Lewat peluncuran buku, Saleh berharap dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan industri sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya menjaga kelapa sawit sebagai komoditas strategis dan tidak mengulang sejarah rempah-rempah yang pernah berjaya namun kini mulai terlupakan.

"Saya berharap lumbung sawit tidak seperti rempah-rempah yang berjaya di abad 15 dan 16, tapi sekarang sayup-sayup saja terdengarnya. Jangan seperti itu kondisinya," ujar Saleh lagi.

Pada kesempatan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut hadir dalam peluncuran mengatakan nilai keekonomian sawit dari hulu ke hilir diperkirakan akan mencapai Rp 775 triliun pada 2024. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Agus menjelaskan kontribusi sektor industri pengolahan sawit terhadap PDB juga mencapai sekitar 3,5 persen. Ia pun berkata bahwa diperlukan strategi hilirisasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir untuk mencapai potensi maksimal sektor sawit.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyoroti potensi pengembangan bioavtur dari kelapa sawit sebagai bagian dari hilirisasi. Bioavtur diharapkan dapat mendukung industri penerbangan di masa depan, dengan proyeksi penggunaan massal pada tahun 2060.

Presiden terpilih Prabowo Subianto mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta, Kamis (10/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa saat ini zaman digital yang serba cepat sehingga partai politik diminta untuk tidak mencoba-coba mencari uang dari APBN.

Walaupun demikian, Prabowo mengakui setiap institusi maupun organisasi, termasuk partai politik membutuhkan uang. Akan tetapi, lebih baik mencarinya dengan cara yang halal dan baik.

Oleh sebab itu, pemerintahannya kelak akan mengelola kekayaan negara dengan baik sehingga dapat mendukung semua institusi di Tanah Air.

"Peluang ekonomi kita sangat besar, kekayaan laut kita sangat besar. Pantai kita salah satu terbesar di dunia, sekitar 90.000 hektare lebih panjang pantai kita. Kita bisa buat budi daya ikan dan sebagainya,” kata dia.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa sejumlah kandidat bakal calon menteri pada kabinet pemerintahan mendatang telah dipanggil oleh Prabowo.

"Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun, bahkan sudah mulai ada yang dipanggil," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).

Orang RI Pintar Cari Istilah

Prabowo menilai orang Indonesia pintar mencari istilah atau padanan kata agar enak didengar. Penilaian itu dia ungkapkan saat melihat kondisi rakyat Indonesia yang masih banyak dalam keadaan miskin.

“Dia bukan miskin, dia prasejahtera. Dia sebetulnya adalah berharap meningkat ke kelas menengah, aspiring middle class, istilah ilmiahnya itu aspiring middle class, dia aspire, dia berharap ke tingkat menengah,” kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, “Apa artinya kalau dia berharap ke tingkat menengah? Berarti dia belum ke tingkat menengah kan? Berarti dia miskin. Pintar aja itu.”

Oleh sebab itu, dia mengajak semua pihak untuk tegas menyatakan kondisi yang terjadi atau tanpa mencari istilah yang enak didengar.

“Ya bilang miskin, ya, miskin gitu loh. Enggak enak, tetapi kita sebagai pemimpin harus berani melihat itu. Kita harus berani melihat kesulitan,” katanya.

Adapun Prabowo tiba di acara tersebut pada pukul 16.30 WIB bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berbicara soal wacana pertemuan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia mengatakan akan mengenakan dasi berwarna merah jika diundang PDIP.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidaro dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Kamis (10/10).

Awalnya, Prabowo mengatakan kepada hadirin bahwa ia memakai dasi berwarna hijau karena hadir di acara PKB. Presiden terpilih itu mengenakan setelah jas berwarna krem, peci hitam, serta dasi hijau.

Sembari bercanda, Prabowo lalu mengatakan siap berganti warna dasi jika diundang oleh PDIP. Hal ini lalu disambut tawa hadirin.

"Saya tidak tahu kapan diundang PDIP, ini bukan minta diundang lho. Tapi kira-kira kalau diundang ganti (dasi) merah," kata Prabowo seperti disiarkan dalam Youtube DPP PKB.

Prabowo lalu menjelaskan penyesuaian warna dasi adalah bentuk solidaritas. Ia mengatakan PKB merupakan partai berbasis agama, namun tetap nasionalis. Hal yang menurutnya tak jauh berbeda seperti Gerindra yang berhaluan nasionalis, namun religius.

"Kalau saya dipanggil kiai, datang. Tentara itu dekat dengan kiali, setiap mau berangkat (tugas), yang dicari itu kiai," katanya.

Sebelumnya, PDIP mengatakan jadwal pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan berlangsung pada pekan depan.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim membenarkan pernyataan Bendahara Umum Olly Dondokambey yang menyampaikan pertemuan Prabowo-Megawati berlangsung antara tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober.

"Kalau Pak Olly mungkin informasinya lebih akurat lagi, sekitar tanggal 12-15. Namun belum ada tanggal persisnya," kata Chico lewat pesan suara WhatsApp pada Senin (7/10).

Sejumlah bank nasional makin rajin menggenjot bisnis wealth management yang menyasar nasabah dengan aset jumbo atau biasa disebut nasabah kaya. Di tengah tren itu, PT Bank QNB Indonesia Tbk atau BKWS tak ketinggalan dengan turut bekerja sama dengan PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA).

Kerja sama dengan perusahaan penerbangan pelat merah itu bertujuan untuk meningkatkan bisnis wealth management. Layanan wealth management merupakan bisnis pengelolaan kekayaan yang difasilitasi oleh perbankan maupun manajer investasi.

Dalam kerja sama ini, bank yang merupakan bagian dari QNB Group yang kuat di Timur Tengah dan Afrika itu menawarkan GarudaMiles sebagai hadiah bagi nasabah QNB First. Head of Retail Banking Bank QNB Indonesia Grace Luzar mengatakan, Bank QNB Indonesia menyadari bahwa traveling telah menjadi bagian dari gaya hidup modern.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah perjalanan wisatawan lokal pada Juli 2024 mencapai lebih dari 77 juta. Dari data tersebut pula disebutkan jika jumlah penumpang penerbangan domestik tumbuh 11,70%, sementara penumpang penerbangan internasional pada bulan yang sama tumbuh 45,43%.

"Reward GarudaMiles akan tersedia mulai Oktober hingga Desember 2024 dan untuk mendukung jumlah nasabah dan menarik calon nasabah dalam memperluas akses layanan keuangan bersama Bank QNB Indonesia," kata Grace dalam keterangan resminya, Kamis (10/10).

Beralih Incar Nasabah Kaya

Sebelumnya, PT BCA Syariah juga menyatakan minat untuk ekspansi ke bisnis wealth management. Layanan ini diyakini bisa meningkatkan kinerja usaha.

"Mungkin dalam dua tahun ke depan, ya, (meluncurkan bisnis wealth management)," kata Direktur BCA Syariah Pranata saat ditemui di Jakarta, Senin (7/10).

Keinginan BCA Syariah memperluas bisnis wealth manajemen didasari sebab masyarakat yang naik kelas juga cukup banyak. Potensi bisnis wealth management dinilai menjanjikan baik bagi bank konvensional maupun bagi perbankan syariah.

Melansir data Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, tabungan di atas Rp 5 miliar tumbuh 9% pada Agustus 2024, melambat dibandingkan Juli 2024. Adapun tabungan untuk kategori di bawah Rp 2 miliar mengalami pertumbuhan 4,95% pada Agustus 2024.

Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk wealth management memang menjadi salah satu strategi bank sebagai upaya perbankan untuk meningkatkan pendapatan berbasis biaya atau fee based income.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo berharap sosok menteri perumahan rakyat yang akan dipilih Prabowo merupakan sosok yang terbuka, terjun langsung ke lapangan, dekat dengan para pelaku dan ekosistem properti.

"Harus sering ke lapangan, sering bertemu dengan para pelaku (properti), harus terbuka," ujar Hashim di Jakarta, Kamis (10/10).

Dirinya sudah tahu nama yang akan mengisi posisi menteri perumahan rakyat, namun dirinya dan tim transisi berkomitmen untuk tidak membocorkannya sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden baru pada 20 Oktober.

"Saya sebenarnya sudah tahu namanya, tapi saya sudah janji untuk tidak membocorkannya sebelum tanggal 20 Oktober nanti. Sudah diwanti-wanti bahwa nama itu bisa saja dirombak bahkan 5 menit sebelum kabinet diumumkan,” kata Hashim.

Fokus Menyediakan Rumah Layak Huni

Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet juga mendukung wacana calon Prabowo Subianto untuk menjadikan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai kementerian tersendiri, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Menurut dia, upaya itu bisa membuat pemerintah fokus menyediakan kebutuhan rumah yang layak huni bagi berbagai kalangan masyarakat, sekaligus menggerakkan sektor perumahan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan kepemimpinan Prabowo, dia yakin stabilitas politik dan kemitraan yang kuat antara dunia usaha dan pemerintah akan tetap terjalin dengan baik, sebagaimana telah terjalin selama ini dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam menyambut pemerintahan Prabowo, dunia usaha juga harus mempersiapkan diri. Apalagi, Prabowo merupakan sosok yang dikenal dengan ketegasan dan kecintaannya pada Indonesia.

"Sehingga pelaku usaha swasta juga harus mengikutinya dengan senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah usaha yang mereka jalankan," ujarnya.

Jagad sosial media dihebohkan dengan promosi untuk berobat ke Malaysia. Ajakan tersebut tertulis dalam poster resmi di pagar Kedutaan Besar Malaysia, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Dalam poster, tertulis ajakan bertuliskan "Mau berobar? Ke Malaysia aja! Lebih dekat, lebih terjangkau". Kementerian Kesehatan juga merespons poster tersebut.

Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan promosi yang dilakukan Kedubes Malaysia sah dan tak melanggar ketentuan. Ia lalu menjelaskan contoh promosi yang bisa dinilai melanggar.

"Jika menyangkut detail harga itu tidak boleh, sudah diatur dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia," kata Syahril kepada Katadata.co.id, Kamis (10/10).

Menurutnya, pilihan berobat adalah hak seluruh masyarakat, tak terkecuali mereka yang memiliki kocek tebal. Beberapa negara yang kerap menjadi opsi untuk mencari pengobatan adalah Malaysia, Singapura, hingga Australia.

"Apalagi ada yang namanya health tourism, berobat dengan ke tempat wisata menjadi satu paket," katanya.

Meski demikian, Kemenkes juga menyiapkan strategi pembenahan agar kelas menengah lebih tertarik berobat di dalam negeri. Salah satu caranya adalah memperbaiki kualitas rumah sakit agar setara dengan luar negeri.

"Jika SDM bagus, alat bagus, harga bagus, layanan memuaskan maka masyarakat tak akan bergeser ke luar negeri," kata Syahril.

Pemerintah juga telah membuat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, sebagai KEK pertama yang berbasis kesehatan di Indonesia. Syahril mengatakan dalam KEK tersebut, nantinya ada rumah sakit yang mumpuni.

"Diharapkan ada helath tourism, agar orang Malaysia, Singapura ke Bali. Berobat sekalian wisata," kata mantan Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso itu.

Namun, Syahril juga mengakui adanya obat yang lebih murah di negara tetangga RI, Malaysia. Meski tak menyebut nominal, ia mencontohkan obat kanker, hipertensi, dan diabetes di jiran Indonesia itu relatif murah.

"Makanya regulasi disiapkan untuk obat, apakah biaya produksinya tinggi?, apakah bahan-bahannya impor, atau (untuk) pajaknya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti ketersediaan dokter spesialis di dalam negeri yang masih minim. Menurut Jokowi, jumlah dokter spesialis yang terbatas menjadi salah satu penyebab negara kehilangan pendapatan negara.

"Ini bolak balik saya sampaikan, 1 juta lebih masyarakat kita berobat ke luar negeri. Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Eropa, Amerika. Dan kita kehilangan US$ 11,5 miliar, Itu kalau dirupiahkan Rp 180 triliun," kata Jokowi saat memberikan sambutan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) pada Kamis (25/4).

Jokowi juga mengeluhkan kondisi rasio dokter Indonesia yang saat ini berada di posisi 147 dunia dengan nilai 0,47. Dia prihatin dengan kondisi dokter di dalam negeri yang masih terbatas.

"Memang problem terbesar kita adalah dokter dan dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita," ujarnya.

Kitabisa resmi memasuki industri asuransi lewat PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa atau Asuransi Kitabisa. CEO Asuransi Kitabisa Bryan Silfanus mengatakan Asuransi Kitabisa membawa pendekatan baru dalam industri asuransi dengan menekankan semangat tolong-menolong.

Asuransi Kitabisa berawal dari program tolong-menolong antardonatur Kitabisa dengan nama SalingJaga di tahun 2019. Dalam perjalanannya, Kitabisa kemudian mengakuisisi PT Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa pada 2023.

"Asuransi Jiwa Syariah Amanah Githa berubah nama menjadi PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa dan perusahaan telah mengantongi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Bryan dalam keterangan resmi, Kamis (10/10).

Bryan mengatakan, Asuransi Kitabisa mendapat dukungan kuat dari ekosistem Kitabisa. Dengan dukungan ekosistem Grup Kitabisa, Asuransi Kitabisa berkomitmen menyediakan lebih banyak pilihan perlindungan berbasis tolong-menolong.

"Asuransi Kitabisa menjaga amanah anggota, dengan memastikan dana dikelola secara transparan,” ujarnya. Ia menyebut jika Asuransi Kitabisa hadir untuk menjawab tantangan dan menangkap peluang industri asuransi Indonesia yang membutuhkan berbagai strategi pendalaman pasar.

Bryan mengutip ASEAN Insurance Surveillance Report 2022 yang menyebut pemanfaatan (penetrasi) layanan asuransi di Indonesia masih berada di level 1,4%. Posisi itu berada di bawah Singapura dengan 12,5%, Malaysia dengan 3,8%, dan Thailand dengan 4,6%.

Sejalan dengan pemanfaatan layanan asuransi yang masih rendah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat densitas asuransi di Indonesia berada di level Rp 1.882.640 pada akhir 2022. Otoritas menargetkan densitas asuransi mampu menembus Rp 2.400.000 pada 2027.

Tinggal 10 hari lagi, Prabowo Subianto akan resmi dilantik sebagai presiden. Dia pun turut membocorkan soal kabinet pemerintahannya untuk periode 2024-2029.

Belakangan ini kerap dikabarkan kabinet pemerintahan Prabowo akan sangat gemuk. Mengingat, Prabowo akan membentuk kementerian dan lembaga baru yang akan menambah jumlah kabinet pemerintahannya.

Prabowo membeberkan alasan kenapa kabinetnya akan lebih gemuk. “Saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat dan terpaksa koalisinya juga besar,” kata Prabowo di BNI Investor Summit 2024 di Jakarta, Rabu (9/10).

Prabowo menegaskan bahwa dalam mengurus Indonesia dengan cakupannya besar membutuhkan jumlah menteri yang banyak. Belum lagi dengan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi.

“Nanti dibilang kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Negara kita besar bung! Negara kita luas sama dengan benua Eropa,” ujar Prabowo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meyakinkan tidak akan memimpin Indonesia dengan otoriter. Dia berdalih, negara otoriter pada umumnya hanya memiliki satu partai namun berbeda dengan Indonesia.

Dia juga tidak menutup kemungkinan akan kembali mengambil menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kepemimpinannya nanti. “Dalam Menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga menteri yang akan datang dari kabinet sekarang,” kata Prabowo.

Pemerintah Janji Defisit APBN Tetap Dijaga

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan rencana penambahan kementerian/lembaga (K/L) pada masa pemerintahan Prabowo tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada 2025.

Pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemenkeu akan berupaya menjaga dan mengelola APBN secara hati-hati.

“Kami mendukung transisi yang efektif namun tetap menjaga APBN itu sehat dan kredibel,” kata Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Selain itu, Kemenkeu juga akan terus mencermati dinamika reorganisasi di kelembagaan. Termasuk juga dengan adanya kemungkinan penambahan beberapa K/L pada pemerintahan Prabowo.

Wahyu kembali memastikan kebijakan pemerintah ke depan tidak akan memperlebar defisit APBN pada 2025. “ Sudah kita hitung bahwa ini memungkinkan untuk ditampung dari belanja non K/L lagi. Jadi sekarang overall defisit tetap 2,53%,” ujar Wahyu.

Saat ini, APBN 2025 telah mengakomodasi penambahan jumlah K/L lewat belanja non K/L. Tercatat alokasi belanja non K/L pada tahun depan ditetapkan Rp 1.541,3 triliun, atau meningkat signifikan dibandingkan 2024 senilai Rp 1.376,7 triliun.

Dengan alokasi anggaran itu, defisit APBN tetap dijaga 2,53% dari PDB atau sebesar Rp 616,19 triliun pada 2024. “Nanti dinamikanya akan diakomodasi di belanja non K/L,” kata Wahyu.

Indonesia kembali menorehkan prestasi dalam ajang China-ASEAN Expo (CAEXPO) ke-21 yang diselenggarakan di Nanning International Convention and Exhibition Center (NICEC), Tiongkok, pada 24-28 September 2024.

Pada pameran tahunan bergengsi tersebut, delegasi Indonesia, dalam catatan Kementerian Perdagangan, berhasil membukukan potensi transaksi sebesar Rp479 miliar.

Produk-produk unggulan Indonesia yang paling diminati antara lain kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi, buah tropis, kerajinan tangan, mi instan, serta makanan olahan.

“Kami bangga dengan hasil transaksi yang telah dicapai. Hasil ini adalah bukti nyata potensi besar yang dimiliki produk Indonesia. Kami berharap hasil pameran ini dapat mendorong peningkatan ekspor dan memperkuat daya saing produk lokal di pasar internasional, khususnya Tiongkok,” ujar Mardyana Listyowati, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI, Selasa (8/10).

Indonesia hadir di tiga paviliun besar dalam pameran ini, yaitu Paviliun Komoditas (Comodity Hall D4), City of Charm Hall B2 , dan Paviliun ASEAN High Tech.

Di Comodity Hall D4, sepenuhnya diisi delegasi Indonesia yang terdiri dari Kementerian Perdagangan BKPM, BUMN Pertamina yang membawa 13 UMKM, EXIM Bank, serta swasta Nasional: Astra, Maspion dan Batik Danar Hadi yang menampilkan batik dengan desain cantik, juga 70 UMKM baik yang difasilitasi BUMN maupun swasta nasional.

Sementara di City of Charm, ada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang turut berperan dalam mempromosikan potensi kelapa sawit dan produk turunannya.

Sementara itu, Paviliun ASEAN High Tech D9, menonjolkan produk mobil listrik dari Wuling Indonesia, yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah investasi dan berkontribusi dalam rantai pasok global.

CAEXPO 2024 tidak hanya berhasil membuka peluang kerja sama baru, tetapi juga membawa penghargaan bergengsi bagi Indonesia. Tujuh penghargaan berhasil diraih, di antaranya Best Trade and Economic Outcomes, Best National Pavilion, Best Promotion on Investment Cooperation, hingga CAEXPO Silver Award untuk PT Surabaya Indah Permai. Prestasi ini semakin memperkuat posisi Indonesia di pasar Tiongkok dan ASEAN.

“CAEXPO 2024 tidak hanya membuka peluang kerja sama baru, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk berinteraksi dengan pasar Tiongkok yang sangat besar. Dengan hasil yang menggembirakan, Indonesia semakin optimis dalam memperkuat posisinya di pasar internasional,” lanjut Mardyana.

Selain keikutsertaan dalam pameran, delegasi Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum internasional di CAEXPO-CABIS 2024, seperti Dialogue China's Green Value Chain dan China-Indonesia Trade and Investment Conference yang diinisiasi BKPM.

Dalam forum-forum tersebut, peluang kerja sama di sektor perdagangan dan investasi semakin diperkuat.

Salah satu kegiatan yang menonjol adalah Dialog Sawit Bersih yang digelar di Paviliun City of Charm B2, hasil kolaborasi antara BPDPKS dan GAPKI.

Kegiatan ini menjadi ajang untuk mengkampanyekan potensi dan keberlanjutan industri sawit Indonesia, sekaligus menekankan pentingnya inovasi dalam menjaga standar keberlanjutan global.

Aida Fitria, Kepala Divisi Kemasyarakatan dan Civil Society BPDPKS, menyampaikan bahwa peluang pasar kelapa sawit di Tiongkok masih sangat besar.

Menurutnya, Tiongkok merupakan salah satu konsumen utama produk sawit Indonesia. Dengan semakin tingginya permintaan untuk produk berkelanjutan, pasar Tiongkok menawarkan peluang signifikan bagi sawit Indonesia yang terus meningkatkan standar keberlanjutan.

Miftah Farid, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kemendag RI menambahkan, partisipasi Indonesia dalam CAEXPO 2024 yang dirangkai dengan pertemuan di berbagai forum internasional menjadi wadah strategis dan efektif untuk mempromosikan produk serta investasi di Indonesia.

Dengan berbagai capaian dan transaksi yang dicatatkan, Indonesia semakin optimis dalam meningkatkan ekspor serta memperkuat daya saing produk lokal di pasar global, khususnya di Tiongkok.

Emiten yang terafiliasi dengan konglomerat Eddy K Sariaatmadja dan Anthoni Salim, PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK), telah memperkuat posisinya di PT Bukalapak.com Tbk (BUKA). Elang Mahkota memborong 9,83 miliar saham atau sekitar 9,54% dari keseluruhan saham yang diterbitkan dan disetor oleh BUKA.

Corporate Secretary EMTK Titi Maria Rusli mengatakan perusahaan membeli saham BUKA dengan harga Rp 120 per saham, dengan total nilai transaksi mencapai Rp 1,17 triliun. Proses pembelian saham BUKA ini dituntaskan pada 9 Oktober 2024, dengan tujuan untuk investasi jangka panjang.

Dengan pembelian saham ini, EMTK kini memegang langsung 10,68 miliar saham atau sekitar 10,36% dari keseluruhan saham BUKA. Sebelumnya, EMTK memiliki 850 juta saham atau 0,82% di Bukalapak secara langsung. Secara tidak langsung, EMTK lewat anak usahanya, PT Kreatif Media Karya, memiliki 24,62% saham BUKA.

“Status kepemilikan saham langsung,” tulis Titi dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (10/10).

BEI Minta Klarifikasi dari Bukalapak

Bursa Efek Indonesia (BEI) juga meminta klarifikasi lebih lanjut dari PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terkait aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK).

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cut Fika Luthfi mengonfirmasi adanya transaksi tersebut melalui pernyataan tertulis pada 9 Oktober 2024. Ia menjelaskan EMTK telah memberikan konfirmasi tertulis sebagai pengendali PT Kreatif Media Karya, pemegang saham utama Bukalapak.

Dalam konfirmasi tersebut, disebutkan bahwa transaksi pembelian saham BUKA dilakukan langsung oleh EMTK pada 9 Oktober 2024. Total saham yang diakuisisi mencapai 9.831.706.040 lembar, setara dengan 9,54% dari total saham yang ditempatkan dan disetor penuh di Bukalapak.

Sebelumnya, BUKA sempat mencatatkan transaksi crossing saham atau transaksi tutup sendiri di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari itu diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Transaksi tersebut berlangsung di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce asal Cina, Temu. Sejauh ini, aplikasi belanja online tersebut sudah tiga kali mengajukan izin operasional di Indonesia, namun selalu ditolak.