Perkembangan aliran modal asing selama pekan keempat September 2024 menunjukkan beberapa tren signifikan yang memengaruhi kondisi nilai tukar Rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Indonesia (BI), dalam laporannya, mencatat berbagai indikator ekonomi yang mencerminkan dinamika pasar global dan domestik, termasuk aliran modal asing dan pergerakan nilai tukar.

BI mencatat pada Kamis (26/9) nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp15.160 per dolar Amerika Serikat. Namun, pada Jumat (27/9) Rupiah menguat dan dibuka pada level Rp15.070 per dolar Amerika Serikat.

Perkembangan ini terjadi di tengah melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang turun ke level 100,56. Kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,47% juga turut memperkuat daya tarik pasar obligasi Indonesia bagi investor asing.

Meski demikian, arus modal keluar dari pasar saham dan pasar surat utang negara masih terlihat. Selama periode 23-26 September 2024, tercatat jual neto nonresiden sebesar Rp 9,73 triliun. Dana keluaar ini terdiri dari Rp 2,88 triliun di pasar saham, Rp 1,30 triliun di pasar SBN, dan Rp 5,55 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Bila dilihat secara keseluruhan, pada 2024 aliran modal asing mencatatkan beli neto yang signifikan di berbagai instrumen keuangan. Hingga Kamis (26/9) beli neto nonresiden mencapai Rp 57,13 triliun di pasar saham, Rp 31,07 triliun di pasar SBN, dan Rp 193,60 triliun di SRBI.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Erwin Haryono menyatakan aliran modal asing yang terus masuk menunjukkan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. "Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," ujar Erwin seperti dikutip Sabtu (28/9).

Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 September 2024 berada pada level 67,36 basis poin (bps). Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan posisi 20 September 2024 yang berada di level 67,28 bps.

Menurut Erwin, kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan risiko global, meskipun Indonesia masih berada dalam kategori aman bagi investor global. Bank Indonesia terus memantau dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan obligasi domestik.

“Dukungan terhadap penguatan ketahanan eksternal sangat penting di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif,” ujar Erwin. Secara keseluruhan BI berkeyakinan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat, didorong oleh aliran modal asing yang stabil dan kebijakan ekonomi yang tepat.

Bank Mandiri meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mendukung kebutuhan hunian masyarakat, baik subsidi maupun non-subsidi. Hingga Agustus 2024, bank ini telah menyalurkan 3.534 unit KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), mencatatkan pertumbuhan 75% year on year (YoY).

SVP Consumer Loans Bank Mandiri, Dessy Wahyuni, menyatakan bahwa pencapaian ini diiringi dengan kualitas kredit yang terjaga optimal, mendukung rencana pemerintah dalam menambah kuota FLPP untuk 34.000 unit rumah di tahun mendatang.

“Sebagai agen perubahan dan mitra pemerintah, kami menyambut baik dan mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota FLPP 2024 sebanyak 34.000 unit. Kami menilai, sektor properti berpotensi memiliki multiplier effect dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional,” ujar Desy dalam keterangan tertulis pada Jumat (27/9).

Bank Mandiri, yang dikenal dengan kode emiten BMRI, melihat permintaan pasar untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Menyikapi tren ini, bank berlogo pita emas ini telah merancang berbagai strategi dan menjalin kolaborasi untuk memperlancar penyaluran pembiayaan properti.

Peningkatan penyaluran KPR FLPP ini akan difokuskan pada penguatan pasokan perumahan, serta memperluas permintaan dari segmen yang lebih beragam. Bank Mandiri tidak hanya akan menyasar segmen pegawai dengan penghasilan tetap (Fixed Income), namun juga mengembangkan tawaran untuk segmen Non-Fixed Income, yang memiliki potensi besar untuk dioptimalkan. Dengan langkah ini, Bank Mandiri berkomitmen untuk membantu lebih banyak masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

“Hal ini tentunya sesuai juga dengan visi Bank Mandiri yang berkomitmen menghadirkan solusi bisnis terintegrasi yang dapat melayani kebutuhan keuangan di setiap fase lapisan masyarakat,” papar Dessy.

Bersama dengan BP TAPERA sebagai koordinator program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bank Mandiri optimis bahwa penyaluran FLPP pada tahun 2024 akan berjalan lancar dan berkelanjutan hingga tahun 2025.

Komitmen ini merupakan bagian dari upaya bank untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kepemilikan rumah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bank Mandiri memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pemasaran KPR. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah fitur Livin’ KPR yang tersedia di Super Apps Livin’ by Mandiri.

Fitur ini dirancang agar lebih adaptif dan solutif, memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi KPR. Dengan pendekatan ini, Bank Mandiri berharap dapat menghadirkan pengalaman yang lebih sederhana dan efektif bagi nasabah dalam mewujudkan impian memiliki rumah.

“Hal ini tentunya sesuai dengan keinginan Bank Mandiri yang bertujuan menjadi top of mind atas segala solusi layanan perbankan di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu Bank Mandiri juga bertujuan akan menjadi urban everyday banking yang dapat melayani kebutuhan keuangan dan menghadirkan solusi bisnis yang terintegrasi,” jelasnya.

Hingga Agustus 2024, Bank Mandiri berhasil menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan total nilai mencapai Rp 64,2 triliun, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sebesar 16,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar Rp 55,1 triliun.

Pencapaian ini mencerminkan komitmen Bank Mandiri dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, terutama bagi kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26, Bank Mandiri juga meluncurkan program KPR Sejahtera Non-FLPP. Program ini dirancang untuk mendukung penyaluran perumahan di segmen MBR dengan menawarkan suku bunga yang terjangkau, yaitu mulai dari 7,50% dengan jangka waktu fix selama 10 tahun.

Sebagai bagian dari perayaan HUT, nasabah juga dapat menikmati biaya provisi spesial sebesar 0,26% dan biaya administrasi yang hanya 0,026%. Dengan inisiatif ini, Bank Mandiri berharap dapat lebih banyak membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki rumah yang layak.

Dalam sepekan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengalami tekanan jual dari investor asing. Saham BBRI dilepas dengan jumlah yang signifikan, menjadikannya salah satu emiten yang paling banyak dijual sepanjang pekan.

Tak hanya BBRI, saham PT Barito Renewables Pacific Tbk (BREN) juga menjadi target aksi jual oleh investor asing. Dalam periode yang sama, BREN mengalami pelepasan saham yang cukup besar, menempatkannya di urutan kedua setelah BBRI.

Selain kedua emiten tersebut, saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) turut mengalami aksi jual dari asing, meskipun nilainya relatif lebih kecil dibandingkan BBRI dan BREN. Sementara itu, beberapa saham di sektor energi masih mendapatkan minat dari investor asing, meskipun tekanan jual mendominasi di sektor keuangan.

Pergerakan ini menunjukkan adanya ketidakpastian di kalangan investor asing, terutama terhadap sektor perbankan dan energi baru terbarukan. Meski demikian, sejumlah emiten di sektor lain masih menarik perhatian, memberikan variasi di tengah tren penjualan yang terjadi.

Lalu saham PT Astra International Tbk (ASII) dengan nilai pembelian bersih Rp 282,3 miliar, serta saham PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yakni Rp 260,2 milar.

P.H. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Valentina Simon menyebut pergerakan investor asing pada Jumat (27/9) mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 493,27 miliar.

"Sementara sepanjang 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp 52,74 triliun," kata Valentina dalam keterangan resminya, Sabtu (28/9).

Saham yang paling banyak dibeli investor asing:

1. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Rp 451 miliar
2. PT Astra International Tbk (ASII) Rp 282,3 miliar
3. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 260,2 milar
4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Rp 238,1 miliar
5. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Rp 214,2 miliar
6. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 193,1 miliar
7. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) Rp 147,5 miliar
8. PT Bank Jago Tbk (ARTO) Rp 114,3 miliar
9. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Rp 98,8 miliar
10. PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) Rp 98,2 miliar

Saham yang paling banyak dijual investor asing:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 3,5 triliun
2. PT Barito Renewables Pacific Tbk (BREN) Rp 1,1 triliun
3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 563 miliar
4. PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) Rp 134,1 miliar
5. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 114,6 miliar
6. PT H.M Sampoerna Tbk (HMSP) Rp 105 miliar
7. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Rp 93 miliar
8. PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) Rp 67,3 miliar
9. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) Rp 41,8 miliar
10. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Rp 40,8 miliar

Kamar Dagang Indonesia (KADIN) telah mengakhiri perseteruan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, bersama Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, dan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mencapai kesepakatan strategis untuk menjaga keutuhan organisasi.

Pertemuan yang digelar pada Jumat (27/9) menjadi titik penting bagi kelangsungan Kadin Indonesia, dengan keputusan yang disepakati berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Kesepakatan tersebut diambil untuk memperkuat integritas internal Kadin serta memastikan keberlanjutan peran Kadin sebagai penggerak ekonomi nasional.

Pertemuan ini menjadi komitmen bersama dalam memprioritaskan kepentingan organisasi di atas perbedaan, dengan harapan mampu menciptakan iklim yang lebih harmonis dan solid dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

Dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id, solusi yang dicapai dalam pertemuan tersebut menegaskan komitmen Kadin Indonesia untuk tetap setia pada aturan yang telah disepakati, yaitu Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin serta Keppres No. 18/2022.

Kesepakatan ini lahir dari musyawarah bersama yang penuh dengan semangat kebersamaan, bertujuan menyelesaikan dinamika internal organisasi sekaligus memperkuat upaya Kadin dalam memperjuangkan kemajuan ekonomi nasional.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, mengungkap bahwa peran Kadin, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan semakin krusial sebagai mitra strategis pemerintah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) 2024-2028. Peta jalan dibentuk untuk meningkatkan efisiensi penyaluran kredit dan mendorong pertumbuhan kredit serta inklusi keuangan nasional.

Dalam acara peluncuran yang berlangsung di Jakarta pada Jumat (27/9), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengungkap pentingnya peran LPIP dalam mendukung Lembaga Jasa Keuangan. LPIP diharapkan dapat mengoptimalkan perangkat penilaian kelayakan kredit yang lebih komprehensif.

LPIP memiliki peran sangat penting dalam memperluas akses UMKM kepada sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan peran strategis tersebut, selain menyediakan produk dan layanan yang bersifat generik untuk membantu analisis kelayakan kredit pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan secara umum, ke depan LPIP juga didorong untuk mampu menyediakan informasi perkreditan yang bernilai tambah dalam rangka mendukung peningkatan penyaluran kredit kepada UMKM serta kredit untuk segmen atau produk sesuai karakteristik tertentu.

“Tentu ini merupakan landmark dari capaian kita untuk bagaimana kita mengarah ke depan supaya industri lembaga pengelola informasi perkreditan ini kemudian betul-betul bisa berkembang sesuai apa yang kita harapkan. Saya sangat mendukung pengembangan ekosistem perkreditan yang lebih baik dan lebih sehat ke depannya,” kata Dian dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9).

Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa dalam perjalanan hampir satu dekade, LPIP telah menyediakan berbagai produk dan layanan yang memungkinkan Lembaga Jasa Keuangan melakukan analisis dan pengambilan keputusan penyaluran kredit secara lebih tepat, mudah, dan cepat namun dengan tetap memperhitungkan aspek manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian

Penyusunan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024–2028 akan menjadi rujukan bagi arah pengembangan LPIP ke depan untuk seluruh pemangku kepentingan.

Penyusunan Peta Jalan ini telah melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk industri dan asosiasi LPIP sehingga diharapkan telah mencakup semua isu penting dalam industri LPIP.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) untuk periode 2024-2028 dirancang dengan empat pilar utama yang menjadi fondasi dalam pengembangan lembaga ini.

Pilar pertama adalah penguatan kelembagaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan struktur organisasi LPIP. Pilar kedua berfokus pada penguatan teknologi, memastikan bahwa LPIP memanfaatkan teknologi terkini untuk mengelola informasi perkreditan secara efisien.

Pilar ketiga adalah penguatan bisnis, yang menekankan pentingnya mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan inovatif dalam penyediaan layanan informasi perkreditan. Sedangkan pilar keempat mencakup penguatan pengaturan dan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku.

Selain empat pilar utama ini, Peta Jalan juga mencakup tiga perangkat pendukung yang dikenal sebagai enabler. Pertama, kepemimpinan dan integritas yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik.

Kedua, infrastruktur yang mencakup teknologi dan sumber daya manusia, untuk memastikan LPIP memiliki dukungan yang diperlukan untuk beroperasi secara efektif. Ketiga, sinergi dan kolaborasi, yang mendorong kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama dalam memperkuat sistem informasi perkreditan nasional.

Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan LPIP 2024-2028 berfokus pada upaya untuk memperkuat industri LPIP dalam menghadapi berbagai tantangan struktural dan dinamika perubahan ke depan, sehingga LPIP memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan serta memiliki daya saing terhadap industri lain yang juga memberikan jasa yang relatif sejenis agar mampu bertahan dan berkontribusi secara optimal dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan stabilitas sektor jasa keuangan.

Selanjutnya Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri LPIP 2024-2028 akan menjadi bagian yang akan diintegrasikan dalam perumusan strategi nasional tentang Credit Reporting System di Indonesia secara menyeluruh. Peta jalan ini merupakan dokumen dinamis yang dapat terus disesuaikan dengan dinamika industri LPIP serta ekosistem industri jasa keuangan.

PT BFI Finance Indonesia Tbk. resmi meluncurkan Obligasi Berkelanjutan VI Tahap I Tahun 2024, menawarkan tiga seri obligasi dengan kupon menarik yang bervariasi hingga 6,90%.

Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yaitu:

Seri A (BFIN06ACN1) dengan nilai nominal Rp100.000.000.000, menawarkan tingkat bunga 6,60% per tahun dan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Seri B (BFIN06BCN1) dengan nilai nominal Rp200.000.000.000, menawarkan tingkat bunga 6,80% per tahun dengan jangka waktu 2 tahun sejak tanggal emisi.

Seri C (BFIN06CCN1) dengan nilai nominal Rp300.000.000.000, memberikan tingkat bunga 6,90% per tahun dan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Sekretaris Perusahaan BEI, Valentina Simon menjelaskan hasil pemeringkatan dari PT Fitch Ratings Indonesia memberikan penilaian AA-(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan VI BFI Finance, dengan Wali Amanat dijabat oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Sepanjang tahun 2024, total emisi obligasi dan sukuk yang tercatat mencapai 108 emisi dari 64 emiten dengan nilai total sebesar Rp91,39 triliun.

Pencatatan ini menjadikan total emisi obligasi dan sukuk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 588 emisi, dengan nilai nominal outstanding sebesar Rp458,16 triliun dan USD60,1188 juta, yang diterbitkan oleh 132 emiten.

Selain itu, Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI berjumlah 194 seri, dengan nilai nominal mencapai Rp6.273,24 triliun dan USD502,10 juta. BEI juga telah mencatatkan sebanyak 9 emisi Efek Beragun Aset (EBA) dengan nilai Rp2,93 triliun.

Peluncuran obligasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi BFI Finance di pasar modal serta meningkatkan likuiditas bagi perusahaan dalam mendukung kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat untuk periode 23—27 September 2024, terjadi peningkatan signifikan pada rata-rata nilai transaksi harian bursa. Nilai transaksi harian tersebut melonjak 9,64%, dari sebelumnya Rp14,92 triliun menjadi Rp16,36 triliun.

Sekretaris Perusahaan BEI, Valentina Simon, menjelaskan bahwa frekuensi transaksi harian bursa juga menunjukkan tren positif. Rata-rata frekuensi transaksi mengalami kenaikan sebesar 5,33%, dengan total transaksi harian mencapai 1,33 juta kali, dibandingkan 1,26 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan di pasar saham selama pekan tersebut.

"Namun, rata-rata volume transaksi harian Bursa mengalami penurunan sebesar 14,72%, menjadi 23,94 miliar lembar saham dari 28,07 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya," jelas dia dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9).

Kapitalisasi pasar Bursa mengalami penurunan sebesar 1,02%, turun menjadi Rp12.875 triliun dari Rp13.007 triliun pada pekan sebelumnya. Koreksi ini turut dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang turun tipis 0,60% selama sepekan dan ditutup pada level 7.696,916, lebih rendah dari posisi 7.743,004 pekan lalu.

Sementara itu, aktivitas investor asing di bursa mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp493,27 miliar pada Jumat (27/9). Namun, secara akumulatif sepanjang tahun 2024, investor asing masih membukukan nilai beli bersih sebesar Rp52,74 triliun, menunjukkan masih adanya minat investasi meski tekanan pasar terus berlangsung.

IHSG Ditutup Terkoreksi

IHSG ditutup turun 0,61% ke level 7.696 pada penutupan perdagangan Jumat (27/9). Pilarmas Sekuritas mengungkap beragam sentimen memberikan dampak pada perdagangan pasar keuangan jelang akhir pekan ini. Pasar tampaknya memiliki pandangan seiring dengan pernyataan The Fed dan dampak sentimen stimulus Cina, serta data ekonomi Jepang.

Pasar mencari arah pasca pernyataan Ketua The Fed yang sama sekali tidak menyinggung mengenai prospek lanjutan penurunan suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan Gubernur The Fed, Lisa Cook, mengatakan pada Kamis malam waktu Amerika Serikat jika ia sepenuh hati mendukung penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin (bps).

"Hal ini menjadi perhatian pasar selanjutnya, di mana pasar akan menanti seberapa agresif The Fed akan memangkas suku bunga acuannya," tulis Pilarmas Sekuritas dalam keterangan resminya, Jumat (27/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 14,54 triliun dengan volume 20,4 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.253.895 kali.

Pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Federal Reserve (The Fed) akan menjadi sentimen positif yang mendorong instrumen investasi yang cenderung berisiko, seperti saham dan aset kripto.

Harga Bitcoin melonjak ke level US$62.000 (Rp 954 juta) beberapa saat setelah keputusan tersebut diumumkan. Saham-saham AS juga mencatat pertumbuhan positif. Indeks Dow Jones untuk pertama kalinya melampaui level 42.000 sedangkan S&P 500 mencatat level tertinggi sepanjang masa (all time high) dengan kenaikan 1,7% ke level 5.713.

Momentum positif itu berhasil bertahan hingga Rabu (25/9) atau satu pekan setelahnya, dengan harga Bitcoin di level US$63.800 (Rp 964,6 juta) dan indeks S&P 500 di level 5.732.

Jesse Choi, Co-CEO Reku, mengatakan tren pasar saham dan kripto yang positif menandakan optimisme investor terhadap langkah The Fed yang berpotensi menjadi awal dari momentum pertumbuhan ekonomi global.

"Kondisi ini dapat mendorong instrumen investasi aset global seperti saham AS dan aset kripto untuk semakin diminati investor," ujar Jesse dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Aset kripto dan saham AS menjadi opsi strategis di tengah pergeseran kebijakan moneter. Menurut Jesse, bukan hanya sebagai aset alternatif investasi, pertumbuhan adopsi dan inovasi yang dibukukan beberapa emiten dan proyek kripto menggambarkan potensi masa depan yang menarik.

"Outlook pertumbuhan ekonomi AS pada kuartal IV tahun ini cukup positif, ditambah dengan proyeksi peningkatan di sektor belanja konsumen dan belanja pemerintah, dapat berimbas pada performa penjualan perusahaan-perusahaan AS di berbagai sektor," ujarnya.

Karena itu, Jesse menegaskan komitmen Reku dalam memperluas akses berinvestasi di aset global, khususnya saham-saham AS. Ia mengatakan sudah saatnya masyarakat dapat mengakses saham AS dengan lebih mudah, terjangkau, serta didukung dengan fitur-fitur inovatif yang mengakomodasi kebutuhan seluruh tipe investor.

"Saat ini masyarakat bisa berinvestasi saham AS di Reku mulai dari US$1 (Rp 15.120) dengan gratis biaya konversi IDR-USD," kata Jesse.

Ia mengatakan investor bisa lebih mudah memahami sentimen terhadap saham dari perusahaan tertentu dalam waktu yang singkat menggunakan fitur Insights. Fitur ini menyediakan informasi komprehensif mulai dari sentimen saham berdasarkan pemberitaan media massa dan media sosial di Buzz Score, analisis dari berbagai pakar Wall Street di Return Score, serta fundamental perusahaan di Quality Score. Hal ini memungkinkan investor pemula maupun yang sudah berpengalaman untuk menilai suatu perusahaan dengan lebih cepat tetapi tetap bijak.

Jesse mengatakan Reku akan terus mengembangkan layanan yang mengakomodasi kebutuhan investor dalam mengembangkan portofolionya. "Reku sudah menyiapkan roadmap untuk sejumlah layanan lain yang bertujuan untuk menavigasi perjalanan investor dalam berinvestasi aset global," ujarnya. Ia berharap perluasan layanan Reku ini dapat mendukung masyarakat mencapai tujuan keuangannya dengan optimal.

Prospek Aset Kripto dan Saham AS

Analis Reku Fahmi Almuttaqin mengatakan penurunan suku bunga The Fed menjadi salah satu momentum yang cukup dinantikan investor tahun ini. Peristiwa tersebut menjadi awal dari tren kebijakan ekonomi yang lebih longgar untuk menunjang pertumbuhan setelah inflasi berhasil ditekan pascapelonggaran pandemi Covid-19.

"Perubahan arah kebijakan The Fed sejauh ini telah terlihat mampu memberikan angin segar bagi instrumen investasi high risk, seperti saham dan aset kripto," kata Fahmi. Pascapenurunan suku bunga The Fed, data Bloomberg menunjukkan pergerakan harga aset kripto dan saham perusahaan-perusahaan AS sempat berada pada salah satu level tertingginya.

Fahmi menilai suku bunga AS yang lebih rendah dapat menjadi pemicu peningkatan likuiditas baik di pasar saham AS maupun pasar kripto. "Selain akses terhadap dolar AS menjadi lebih murah bagi para investor di AS, tidak sedikit bank sentral di negara-negara lain yang turut menurunkan suku bunga acuan mereka untuk menunjang pertumbuhan ekonomi," tuturnya.

Bunga simpanan yang lebih rendah di berbagai negara dapat memicu investor untuk mencari instrumen yang menawarkan potensi imbal hasil lebih tinggi, mengesampingkan uang fiat, dan menggantinya dengan instrumen yang dapat digunakan untuk lindung nilai terhadap inflasi. Karena itu, aset kripto seperti Bitcoin menjadi instrumen yang semakin banyak diperhatikan di tengah situasi yang ada. "Saham dengan potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dari inflasi juga tidak kalah menarik untuk beberapa tipe investor," ujarnya.

PT PLN Energi Primer Indonesi menyebut kebutuhan bahan baku biomassa untuk menggantikan batu bara sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga uap atau co-firing sepanjang tahun ini mencapai 6,6 juta ton. PLN EPI memastikan seluruh kebutuhan tersebut mampu dipenuhi.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan, pihaknya telah memasok bahan baku biomassa mencapai lebih dari 3 juta ton untuk PLTU yang dimiliki PLN hingga pertengahan tahun ini. "Persediaan pasokan hingga Desember 2024 mencapai 3,6 juta ton," ujar Mamit saat dikonfirmasi Katdata, Jumat (27/9).

Mamit menjelaskan, bahan baku biomassa yang digunakan PLN EPI berasal dari wilayah sekitar PLTU yang sudah melakukan co-firing. Biomassa yang digunakan untuk co-firing berasal dari beragam jenis, mencakup serbuk gergaji, sekam padi, cangkang kelapa sawit, hingga tandan kosong kelapa sawit.

Mayoritas biomassa yang digunakan untuk co-firing PLTU berasal dari limbah, seperti serbuk kayu atau wood chips. Mitra EPI memanfaatkan limbah serbuk kayu dari penanaman kembali atau replanting pohon karet.

"Kayu karet yang punya nilai jual misalnya ke industri kayu, akan dijual ke industri karena pertimbangan harga. Sisanya barulah diolah jadi biomassa," ujarnya.

Ekosistem Biomasa

PLN EPI meresmikan program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya pada Kamis (26/9). Inisiatif ini merupakan upaya PLN Group untuk mengurangi emisi karbon melalui pemanfaatan biomassa sebagai bahan bakar co-firing PLTU.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, program juga ini merupakan salah satu upaya PLN dalam mendorong pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengelolaan lahan kritis untuk penanaman tanaman energi multifungsi, seperti Indigofera. Tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa sekaligus pakan ternak.

"Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, program ini juga mendukung ketahanan energi nasional dan pencapaian target energi bersih," ujar Darmawan melalui keterangan tertulis, Kamis (26/9).

Darmawan mengatakan, PLN terus berupaya memastikan keberlanjutan pasokan biomassa melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan energi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

"Melalui pengembangan ekosistem biomassa ini, PLN tidak hanya berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui ekonomi kerakyatan dan peningkatan pendapatan dari hasil pertanian terpadu," ucap Darmawan.

Hingga saat ini, PLN telah sukses menerapkan co-firing pada 46 PLTU. Melalui program pengembangan ekosistem biomassa yang dilakukan, PLN juga berhasil melibatkan 250 ribu masyarakat dan sukses memanfaatkan 3 juta ton biomassa sehingga mampu menurunkan emisi sebesar 3,2 juta ton CO2e.

"Dengan kolaborasi dari berbagai pihak, kami yakin capaian positif tersebut akan terus bertambah," kata Darmawan.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai, pelemahan daya beli sejak awal tahun ini telah berdampak pada performa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Hal tersebut tercermin dalam meningkatnya persentase kredit bermasalah atau NPL perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan mendata NPL kredit ke sektor UMKM berada di atas 4% sejak April 2024, sedangkan NPL kredit UMKM pada tahun lalu stabil di bawah 4%.

"Saya sudah melaporkan data ini ke presiden dari jauh-jauh hari atau dari pertengahan tahun ini. Indeks bisnis UMKM itu turun karena daya beli masyarakat turun," kata Teten di Istora Senayan, Jumat (27/9).

Teten menjelaskan, penurunan daya beli pada akhirnya menekan omzet UMKM di dalam negeri karena konsumen mehanan pembelian. Badan Pusat Statistik mencatat, penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024. Kondisi tersebut membuat deflasi berlanjut pada Juli 2024 sebesar 0,18%.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,92% secara bulanan. Dia menjelaskan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan rokok tembakau dengan deflasi sebesar 0,97%. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,28%.

Angka tersebut menunjukan terjadi deflasi selama tiga bulan berturut-turut, yang terutama disumbang oleh harga pangan yang bergejolak. "Ini sebenarnya pernah terjadi dulu pada Juli sampai September 2020, ini bukan hal pertama kali,"kata Amalia.

Deflasi bisa terjadi karena adanya penurunan harga atau penurunan permintaan, terutama jika produksi barang atau jasa melebihi permintaan pasar.

"Deflasi bulan ini lebih dalam dibandingkan bulan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada tahun ini," katanya.

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana khawatir, deflasi selama tiga bulan berturut-turut menjadi tanda daya beli menurun. “Sebab, ini bukan hal biasa di Indonesia," ujar Fikri kepada Katadata.co.id, bulan lalu (1/8).

Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI juga menunjukkan, ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah pada 2014 hingga 2018 mengindikasikan tren positif dari mobilitas sosial ke atas. Pada periode tersebut, proporsi populasi miskin dan rentan menurun, sedangkan calon kelas menengah dan kelas menengah bertambah.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menilai Indonesia tidak mungkin mencapai status swasembada susu sapi segar. Ini karena pengelolaan sapi perah untuk mencapai swasembada susu membutuhkan lahan yang terlalu luas.

Kementerian Pertanian berencana mengimpor 1 juta ekor sapi perah hingga 2029 untuk memenuhi program Minum Susu Gratis. Teten mencatat, lahan yang dibutuhkan untuk memelihara seekor sapi perah mencapai 2 hektare.

Dengan demikian, lahan yang dibutuhkan untuk mengelola seluruh sapi perah impor tersebut mencapai 2 juta hektare. Pada saat yang sama, Kementan baru mengidentifikasi lahan siap ternak saat ini hanya seluas 1,57 juta hektare.

"Jadi, kebutuhan susu sapi segar dikonversi ke susu berbasis protein ikan. Pemerintah sudah harus mengarahkan kebijakannya ke sana, karena ikan di dalam negeri melimpah," kata Teten di Istora Senayan, Jumat (27/9).

Status swasembada sebuah komoditas bisa didapatkan saat volume impor dari total kebutuhan komoditas tersebut kurang dari 10%. Badan Pusat Statistik mendata susu sapi segar lokal dapat berkontribusi 22% dari total kebutuhan nasional sekitar 4 juta ton per tahun.

BPS mendata produksi susu segar mencapai 968.980 ton pada 2020. Pada tahun yang sama, total kebutuhan susu segar nasional sejumlah 4,4 juta ton. Teten berargumen pemerintah dapat mengolah 24,74 juta ton ikan bernilai rendah di dalam negeri. Seluruh ikan tersebut dapat diolah menjadi 7,42 juta ton bahan baku susu ikan berupa Hidrolisat Protein Ikan atau HPI.

Dengan kata lain, Teten mengatakan, seluruh kebutuhan susu sapi segar di dalam negeri dapat digantikan oleh susu ikan. Walau demikian, Teten mengakui saat ini harga susu ikan masih mahal atau hingga Rp 70.000 per liter, sedangkan harga susu sapi segar hanya Rp 9.000 per liter.

Teten menjelaskan, tingginya harga susu ikan disebabkan oleh minimnya produsen HPI di dalam negeri. Oleh karena itu, Mantan Ketua Indonesia Corruption Watch ini mendorong pemerintah selanjutnya untuk melengkapi seluruh Tempat Pelelangan Ikan dengan mesin HPI.

Badan Pusat Statistik mendata total TPI pada 2022 mencapai 415 unit. Teten berencana melengkapi seluruh TPI di dalam negeri dengan mesin HPI.

Ia mencatat investasi untuk membangun satu pabrik HPI beserta tanah, bangunan, dan mesin mencapai Rp 15 miliar. Namun satu mesin HPI hanya membutuhkan dana segar senilai Rp 3 miliar per unit.

Teten mendorong pemerintah selanjutnya untuk memasang mesin HPI di 200 TPI pada tahun depan. Dengan kata lain, pemerintah harus merogoh anggaran hingga Rp 600 miliar untuk melaksanakan hal tersebut.

"Anggaran Kementerian Koperasi kecil, tapi di kementerian lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa melakukan itu. Dana KKP banyak," katanya.

Pemerintah segera meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax Administration System. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yakin sistem perpajakan canggih ini bisa meningkatkan rasio perpajakan.

"Dengan sistem itu, bisa menambah rasio pajak dari 10% ke 12%," kata Thomas dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer. Banten, Rabu (25/9).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, rasio pajak ditargetkan pada kisaran 10,7% hingga 12,3%. Pada 2023, rasio pajak Indonesia masih bertengger pada level 10,2% dengan pajak yang dikumpulkan Rp 2.154,2 triliun.

Meskipun begitu, Thomas menegaskan, kenaikan rasio pajak tak bisa didorong hanya dengan Cortax. Dia menyebut, faktor pendorong lainnya juga perlu digenjot untuk meningkatkan rasio pajak.

"Pajak itu rasa-rasanya bisa didorong terus dengan catatan kita punya pertumbuhan ekonomi yang besar, dengan mendapatkan mesin pertumbuhan ekonomi yang baru," ujar Thomas.

Menurut dia, Indonesia masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan rasio pajak. Pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan tahun pertama Prabowo Subianto ditargetkan mencapai 5,2%.

Coretax merupakan sistem informasi perpajakan yang tengah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Saat ini, DJP tengah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan sistem tersebut.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menargetkan sistem ini akan rampung pada akhir 2024. Selanjutnya, core tax akan dirilis untuk digunakan oleh umum pada awal Januari 2025 alias tahun pertama Prabowo.

Coretax Siap Diluncurkan Akhir 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan perkembangan modernisasi sistem pajak, yakni core tax administration system atau CTAS, kepada Presiden Joko Widodo.

"Coretax system diharapkan dapat selesai sekitar Desember 2024," kata Sri Mulyani, kemarin, Rabu (31/7).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengembangkan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan tersebut sejak 2018. Dengan metode tersebut proses administrasi perpajakan lebih efektif, efisien, akuntabel, dan terintegrasi.

Melansir laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu, CTAS adalah sistem administrasi pajak yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi (TI). Perangkat ini dirancang untuk membantu otoritas pajak mengelola dan mengawasi seluruh proses perpajakan secara lebih efisien dan transparan.

Nantinya, CTAS akan mencakup berbagai fungsi. Beberapa diantaranya seperti pendaftaran wajib pajak, pengumpulan data keuangan, perhitungan dan penagihan pajak, pengelolaan sengketa, serta pemeriksaan pajak.

Pemberlakuan sistem pajak itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Dalam aturan ini tertulis, pengembangan core tax system menjadi salah satu bagian dari pembaruan sistem administrasi perpajakan.

Selain itu, peraturan tersebut juga memaparkan berbagai informasi mengenai sistem administrasi perpajakan, seperti bagaimana coretax system diperuntukkan dalam membantu melaksanakan prosedur serta tata kelola administrasi perpajakan.

Modernisasi sistem melalui CTAS dilakukan pada berbagai aspek, salah satunya pada sistem pembayaran pajak. Pembaruan sistem tersebut secara umum memiliki tujuan dalam memperbaiki infrastruktur perpajakan.