Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendukung perubahan syarat penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menjadi berpenghasilan maksimal Rp 12 juta per bulan. Syarat penerima FLPP saat ini memiliki pendapatan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Pendapatan tersebut merupakan total pendapatan suami dan istri jika sudah berkeluarga. Basuki menilai, penyesuaian syarat maksimal pendapatan penerima bantuan FLPP menjadi Rp 12 juta per bulan adalah langkah yang bagus.

"Usulan penyesuaian syarat pendapatan maksimum jadi Rp 12 juta per bulan sudah lama disampaikan. Syarat pendapatan saat ini merupakan hasil penyesuaian yang sebelumnya antara Rp 4 sampai Rp 5 juta," kata Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Basuki menilai, penyesuaian tersebut pada akhirnya dapat menekan angka kebutuhan atau backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit tahun lalu. Sebab, Basuki berpendapat masyarakat dengan pendapatan Rp 8 sampai Rp 12 juta masih membutuhkan FLPP untuk memiliki rumah.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, rendahnya syarat pendapatan maksimum merupakan penyebab utama tingginya angka generasi milenial yang belum memiliki rumah. Kementerian PUPR mendata 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah.

Sebanyak 63,12% dari 81 juta generasi milenial yang belum memiliki rumah mengaku belum mampu secara finansial. Sementara itu, 28,63% beralasan belum menemukan rumah yang tepat dan memilih menunda memiliki rumah.

Budi menduga mayoritas generasi milenial yang telah dua tahun bekerja sudah tidak layak mendapatkan bantuan FLPP. Ia menghitung pendapatan generasi milenial yang baru lulus naik dari Rp 5,5 juta per bulan menjadi lebih dari Rp 8 juta per bulan setelah dua tahun bekerja.

"Pendapatan lebih dari Rp 8 juta per bulan itu pendapatan suami-istri. Kasihan generasi muda ini tidak bisa menikmati fasilitas subsidi," kata Budi di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Sementara itu, Budi mengatakan, sebagian besar generasi milenial tidak mampu memenuhi pendanaan jika menggunakan kredit komersial dalam membeli rumah. Alhasil, arus kas pada rumah khusus MBR buatan Perumnas tersendat akibat minimnya pembelian.

Ia menilai masalah penyerapan rumah baru menjadi masalah industri perumahan saat ini. Budi mendorong pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk menyerap semua hasil produksi Perumnas.

Budi berargumen penunjukkan BP Tapera sebagai lembaga penyerap rumah akan memperlancar arus kas Perumnas. Selain itu, Budi menyampaikan BP Tapera dapat kembali menyerap rumah yang gagal cicil.

"Dengan demikian, data ketersediaan rumah dan berapa rumah yang harus dibangun bisa dihitung dengan tepat. Sebab, sebagian MBR membeli rumah untuk investasi, bukan sebagai tempat tinggal," ujarnya.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyampaikan komitmennya untuk ikut mewujudkan ketahanan pangan nasional. Terlebih, kehadiran pupuk menjadi penting dalam mendukung produksi, serta mendorong produktivitas tanaman pangan nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyampaikan, isu swasembada pangan menjadi penting menyusul proyeksi kenaikan konsumsi beras serta pertambahan jumlah penduduk.

Berdasarkan data yang dipaparkan, pada 2045 diproyeksikan kebutuhan beras mencapai 37,9 juta ton dengan jumlah penduduk 324 juta orang. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sebesar 282 juta dengan kebutuhan beras sekitar 30,9 juta ton.

Di samping itu, lanjut Rahmad, swasembada pangan turut menjadi prioritas bagi pemerintahan mendatang.

Menurutnya, perusahaan dalam lima tahun ke depan membidik kenaikan produksi pupuk sebesar 2 juta ton. Pada saat yang bersamaan, Pupuk Indonesia menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk untuk petani.

Dalam memastikan soal ketersediaan, misalnya, Pupuk Indonesia telah menerapkan digitalisasi secara end-to-end untuk pelaksanaan distribusi Pupuk. Melalui strategi Integrated Distribution and Outbound Logistic (INDIGO), perusahaan memonitor pergerakan dan posisi stok pupuk mulai dari pabrik sampai kios.

“Jadi ini transparan dan menjadi inovasi dari Pupuk Indonesia untuk memastikan ketersediaan Pupuk,” kata Rahmad dalam Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru pada sesi Lumbung Pangan untuk Kemandirian di Jakarta, Rabu (9/10).

Sementara mengenai masalah keterjangkauan, lanjut Rahmad, tingginya harga pupuk bakal berdampak negatif ke produksi padi. Berdasarkan kalkulasinya, setiap kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000/kg mengakibatkan penurunan konsumsi urea sebesar 13 persen dan 14 persen pupuk NPK.

Selanjutnya, penurunan konsumsi pupuk tersebut bakal berdampak ke penurunan produktivitas tanaman pangan hingga 0,5 ton per hektar, serta penurunan pendapatan petani sekitar Rp3,1 juta per hektar.

“Nah, affordability ini datangnya dari mana? Tentu satu, kita selalu menantang diri kita sendiri, apakah Pupuk Indonesia bisa memproduksi pupuk dengan lebih efisien, dengan lebih kompetitif,” ujar Rahmad.

Untuk menambah produksi, perusahaan menempuh strategi pembangunan pabrik pupuk baru maupun revitalisasi pabrik lama. Selain itu, perusahaan meningkatkan daya saing pupuk, serta meminimalisir regulatory cost.

Rahmad menambahkan keterjangkauan harga pupuk tergantung pula pada harga bahan baku terutama gas. Dalam hal ini, dia memberikan apresiasi terhadap pemerintah yang telah menerapkan harga gas murah US$6 per MMBTU.

Di atas itu semua, Rahmad menyatakan ikhtiar menuju swasembada pangan tidak bisa hanya dari peran satu institusi. Dia mendorong setiap kementerian/lembaga terkait untuk bekerja sama demi mewujudkan hal tersebut.

“Ini saatnya gotong royong untuk mencapai swasembada pangan, tidak bisa satu pihak berdiri sendiri, semua harus bertemu,” ujarnya.

Katadata Indonesia menggelar Indonesia Future Policy Dialogue: Telaah Arah Pemerintahan Baru untuk mengupas tuntas berbagai kebijakan kunci pemerintahan mendatang, serta berbagai masalah dan tantangan yang perlu diatasi. Forum ini dihadiri oleh lebih dari 20 pembicara di berbagai sektor.

Akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sebuah harapan untuk berkembangnya usaha, meningkatkan penjualan, dan memperluas pemasaran.

Dengan permodalan yang mudah, UMKM dapat dengan mudah memberikan kontribusi nyata terhadap penghidupannya termasuk perekonomian lokal.

Seperti di wilayah Yogyakarta, yang menjadi salah satu destinasi wisata baik bagi turis mancanegara maupun domestik.

Hal ini menjadi peluang dan tantangan bagi UMKM untuk berlomba-lomba mendapatkan hati dari para pelancong kota pelajar yang terkenal dengan budaya dan kulinernya.

Salah satu contoh nyata adalah kisah sukses Patmini, seorang ibu rumah tangga yang merupakan anggota Koperasi Simpan Pinjam dan Produksi Syariah (KSPPS) BMT Beringharjo di Kulonprogo, Yogyakarta.

Patmini sang pemilik usaha keripik pisang Ranum, berhasil mengembangkan usahanya secara signifikan setelah mengakses dana bergulir melalui KSPPS BMT Beringharjo.

Sebelumnya, produksi keripik pisang miliknya hanya mampu mencapai dua kilogram per hari. Namun, berkat tambahan modal dari dana bergulir melalui koperasi, kapasitas produksi Patmini kini meningkat drastis menjadi rata-rata 10 kilogram per hari.

Sejak mengikuti sosialisasi mengenai koperasi dari Dinas Koperasi dan UKM, Patmini memberanikan diri untuk bergabung menjadi anggota koperasi hingga akhirnya mendapatkan akses permodalan untuk pengembangan usahanya.

“Dana bergulir dari koperasi sangat membantu saya dalam mengembangkan usaha. Saya bisa menambah tenaga kerja dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, saya juga bisa memperluas pemasaran produk ke berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di Yogyakarta,” ujar Patmini.

LPDB-KUMKM Komitmen Dukung Pertumbuhan UMKM

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyambut baik keberhasilan program dana bergulir dalam mendukung pertumbuhan UMKM.

“Kami sangat senang melihat dana bergulir yang disalurkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para pelaku UMKM seperti Ibu Patmini. Ini membuktikan bahwa dana bergulir merupakan instrumen yang efektif dalam memperkuat modal koperasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Supomo.

Supomo juga menegaskan bahwa LPDB-KUMKM akan terus berkomitmen dalam menyalurkan dana bergulir kepada koperasi-koperasi di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus berupaya untuk mendekatkan diri dengan UMKM dan memberikan pendampingan yang dibutuhkan, sehingga dana bergulir dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujar Supomo.

Keberhasilan Patmini merupakan bukti nyata bahwa dana bergulir yang disalurkan melalui koperasi mampu memberikan dampak positif bagi UMKM. Selain meningkatkan kapasitas produksi, dana bergulir juga dapat digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran.

Sebab, dengan tambahan modal, UMKM dapat melakukan promosi yang lebih luas dan menjangkau pasar yang lebih besar.

Selain itu, dapat meningkatkan kualitas produk untuk membeli bahan baku yang lebih berkualitas sehingga produk yang dihasilkan lebih baik. Nantinya juga berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Dulu saya masih mengerjakan semua proses produksi sendiri. Sekarang, berkat tambahan modal dari koperasi mitra LPDB-KUMKM, saya bisa mempekerjakan tenaga kerja untuk membantu produksi, penjualan, dan pengemasan,” ujar Patmini.

Patmini berharap agar program dana bergulir dapat terus berlanjut dan semakin banyak UMKM yang dapat merasakan manfaatnya.

Selain itu, ia berharap, koperasi dapat memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada para anggotanya, terutama dalam hal manajemen bisnis dan pemasaran digital.

"Sebagai UMKM kami berharap agar program akses modal ini terus ada, dan LPDB-KUMKM bisa lebih dekat kepada UMKM," harap Patmini.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi yang merupakan istri tersangka kasus korupsi timah, Harvey Moeis. Hal itu terungkap dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (10/10).

Dalam sidang itu, Sandra Dewi hadir sebagai saksi. Ia kemudian menjelaskan bahwa sebanyak 88 tas mewah miliknya yang disita terkait dakwaan sang suami merupakan hasil endorsement atau iklan. Adapun dalam dakwaan, Harvey diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari uang hasil korupsi timah dengan mentransfer ke rekening Sandra Dewi yang salah satunya digunakan untuk pembelian sebanyak 88 tas mewah dan bermerek.

"Suami saya tidak pernah membelikan saya tas mewah karena dia sudah tahu kalau saya sudah bisa mendapatkan tas-tas itu dari hasil endorsement," ujar Sandra dalam sidang.

Sandara mengaku mulai membuka jasa endorsement sejak 2012 dengan menjual namanya sebagai artis terkenal untuk mempromosikan berbagai tas mewah dan bermerek. Pada 2014, terdapat lebih dari 23 toko tas bermerek di Indonesia yang sepakat bekerja sama dengan Sandra dalam kegiatan endorsement.

Dalam kerja sama endorsement itu, terdapat kesepakatan bahwa Sandra harus mempromosikan tas mewah yang diberikan dengan imbalan antara lain tas mewah tersebut beserta uang dengan jumlah tertentu. "Ini sudah 10 tahun saya jalani," ucap dia.

Dia mengungkapkan tas mewah dan bermerek yang ia dapatkan dari hasil endorsement berjumlah lebih dari 88 tas. Jumlah itu ia dapat selama 10 tahun membuka jasa iklan namun beberapa tas mewah lainnya dijual lantaran tidak terpakai.

"Ada ratusan tas sebenarnya, tapi sisanya tidak saya pakai," kata Sandra menambahkan.

Sandra Dewi bersaksi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah pada tahun 2015-2022. Kasus dugaan korupsi timah antara lain menyeret Harvey Moeis selaku perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta selaku Direktur Utama PT RBT, dan Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT sebagai terdakwa.

Dalam kasus tersebut, Harvey didakwa menerima uang Rp 420 miliar bersama Manajer PT Quantum Skyline Exchange (QSE) Helena Lim. Sementara Suparta didakwa menerima aliran dana sebesar Rp 4,57 triliun dari kasus yang merugikan keuangan negara Rp300 triliun itu.

Keduanya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari dana yang diterima. Dengan demikian, Harvey dan Suparta terancam pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 atau Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara itu, Reza tidak menerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi tersebut. Namun karena terlibat serta mengetahui dan menyetujui semua perbuatan korupsi itu, Reza didakwakan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bagi kebanyakan calon mahasiswa, memilih perguruan tinggi sebagai tempat melanjutkan pendidikan bukanlah hal yang mudah. Ada banyak hal yang mesti dipertimbangkan, mulai dari kredibilitas kampus, akreditasi, lokasi, biaya UKT, dan lain-lain.

Pada tahun ini, Times Higher Education World University Rankings ( THE WUR ) 2025, telah memeringkat lebih dari 2.000 institusi dari 115 negara dan wilayah.

Di Indonesia, Ada 45 perguruan tinggi negeri dan swasta yang masuk dalam perangkingan THE WUR 2025. THE WUR 2025 sendiri juga telah mengumumkan daftar perguruan tinggi terbaik di dunia, termasuk di Indonesia.

Lantas, apa saja daftar perguruan tinggi terbaik di Indonesia? Berikut di bawah ini informasinya.

20 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia

Berikut rincian 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2025 yang bisa dijadikan referensi calon mahasiswa dalam memilih kampus untuk melanjutkan pendidikan.

20 Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia (UI)

1. Universitas Indonesia

• Peringkat dunia: 801-1000

2. Institut Teknologi Bandung (ITB)

• Peringkat dunia: 1201-1500

3. Binus University

• Peringkat dunia: 1201-1500

4. Universitas Airlangga (Unair)

• Peringkat dunia: 1201-1500

5. Universitas Gadjah Mada (UGM)

• Peringkat dunia: 1201-1500

6. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)

• Peringkat dunia: 1201-1500

7. Universitas Sebelas Maret (UNS)

• Peringkat dunia: 1201-1500

8. Universitas Diponegoro (Undip)

• Peringkat dunia: 1500+

9. Universitas Hasanuddin (Unhas)

• Peringkat dunia: 1500+

10. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

• Peringkat dunia: 1500+

11. IPB University

• Peringkat dunia: 1500+

12. Universitas Islam Indonesia (UII)

• Peringkat dunia: 1501+

13. Universitas Jember (Unej)

• Peringkat dunia: 1501+

14. Universitas Negeri Malang (UM)

• Peringkat dunia: 1501+

15. Telkom University

• Peringkat dunia: 1501+

16. Universitas Ahmad Dahlan (UAD)

• Peringkat dunia: 1501+

17. Universitas Andalas

• Peringkat dunia: 1501+

18. Universitas Muhammadiyah Malang

• Peringkat dunia: 1501+

19. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

• Peringkat dunia: 1501+

20. Universitas Negeri Padang

• Peringkat dunia: 1501+

Demikian informasi mengenai 20 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2025 yang bisa dijadikan pertimbangan calon mahasiswa dalam memilih kampus yang terbaik untuk melanjutkan pendidikannya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali meminta penjelasan kepada manajemen PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terkait aksi korporasi yang akan dilakukan perusahaan setidaknya dalam tiga bulan mendatang. Pertanyaan BEI ini terkait dengan kabar platform e-commerce asal Cina, Temu, yang dirumorkan bakal mengakuisisi Bukalapak.

Kabar akuisisi ini santer beredar setelah pemerintah menolak pengajuan izin operasional Temu di Indonesia sebanyak tiga kali.

Corporate Secretary Bukalapak, Cut Fika Lutfi, mengatakan saat ini perusahaan tidak memiliki rencana untuk melakukan aksi korporasi dalam waktu dekat. Perusahaan juga tidak memiliki langkah-langkah yang dapat mempengaruhi pencatatan sahamnya di BEI.

Namun, berdasarkan Pengumuman Bursa No. Peng-P-01603/BEI.PP2/10-2021 dan No. Peng-ESP-00005/BEI.PP2/07-2023, perusahaan saat ini menjalankan program Management and Employee Stock Option Program (MESOP). Program ini terdiri atas MESOP I dan MESOP II, yang dilaksanakan setiap 30 hari bursa, terhitung mulai 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya hingga periode akhir masing-masing MESOP.

Karena itu, Cut Fika menyebut selama periode pelaksanaan MESOP ini, ada kemungkinan terjadi penambahan saham yang tercatat di Bursa. “(Penambahan saham) sesuai dengan jumlah saham yang di-exercise oleh karyawan dan manajemen perseroan,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, Senin (10/10).

Sebelumnya, otoritas bursa juga meminta penjelasan kepada Bukalapak.com usai sahamnya melejit pada Senin (7/10). Kenaikan harga saham BUKA terjadi di tengah kabar Bukalapak akan dicaplok oleh e-commerce raksasa asal Cina itu.

Pada Senin (7/10), harga saham BUKA melesat 25,22% ke level Rp 144 per lembar saham. Reli harga saham BUKA berlanjut pada Selasa (8/10), dengan kenaikan 2,08% ke level Rp 147 dengan volume saham yang diperdagangkan 1,48 miliar.

Cut Fika menyatakan kenaikan harga saham BUKA pada saat itu merupakan reaksi pasar terhadap informasi terkait rencana akuisisi perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen.

Ia menekankan, spekulasi pasar berada di luar kendali Bukalapak. Oleh karena itu, perseroan mengimbau agar para pemegang saham publik lebih berhati-hati dalam merespons informasi yang belum terverifikasi.

“Investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan sebelum membuat keputusan investasi terkait Bukalapak,” kata Cut Fika dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (9/10).

Crossing Saham BUKA

BUKA juga mencatatkan transaksi crossing saham di pasar negosiasi senilai Rp 2,08 triliun, pada Rabu (9/10). Berdasarkan data D’Origin, nilai transaksi crossing saham BUKA itu berada di atas harga pasar, yakni di harga Rp 155 per lembar saham. Padahal, saham Bukalapak sepanjang hari ini diperdagangkan di rentang Rp 132–150 per lembarnya.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham BUKA ditutup turun 2,72% ke Rp 143 pada sesi pertama perdagangan siang ini, Rabu (9/10). Volume saham yang diperdagangkan tercatat 1,49 miliar dengan nilai transaksi Rp 212,03 miliar. Nilai kapitalisasi pasar BUKA mencapai Rp 14,75 triliun.

Dalam seminggu terakhir, harga saham BUKA telah naik 19,17%. Jika dihitung sebulan terakhir, harga saham BUKA bahkan sudah melejit 25,44%.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan tengah memproses pemblokiran aplikasi e-commerce asal CinaTemu dari Google Play Store dan App Store.

“Pengajuan sedang dilakukan dan menunggu takedown dari App Store dan Google Play Store,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10).

Ia menjelaskan Kominfo sudah memblokir situs web Temu di Indonesia. Akan tetapi, platform ini tersedia di Google Play Store dan App Store.

Aplikasi Temu di toko aplikasi Google dan Apple itu memang bisa diunduh di Indonesia. Akan tetapi, masyarakat Indonesia tidak bisa bertransaksi di platform belanja online ini.

“Tunggu aja dari Google dan Apple. Kami sudah tegaskan mengajukan pemblokiran dan surat sudah resmi disampaikan ke platform kemarin,” kata Budi.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu dapat diunduh di App Store iPhone, meskipun hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Platform ini juga bisa diakses di Google Play Store, dan tersedia dalam bahasa Indonesia.

Katadata.co.id mencoba untuk mengunduh aplikasi Temu di perangkat berbasis iOS yakni iPhone. Begitu aplikasi terpasang dan dibuka, pengguna diarahkan ke layanan cakupan Inggris.

Aplikasi Temu yang diunduh di Google Play Store melalui perangkat Android juga mengarahkan pengguna ke layanan cakupan Inggris. Hal ini lantaran Temu belum menyediakan layanan di Indonesia.

Pengguna diminta untuk mendaftar ke aplikasi Temu, baik melalui akun Google, Facebook, email, ataupun nomor telepon. Setelah berhasil masuk, pengguna akan langsung diarahkan ke laman profil.

Setelah melengkapi profil, pengguna bisa mengeklik laman utama ‘Home’ untuk melihat produk yang dijual. Tampilan aplikasi Temu mirip seperti aplikasi e-commerce lain di Indonesia.

Terdapat empat menu pada bagian bawah laman utama, di antaranya:

• Home

Pengguna bisa melihat gambar produk dengan diskon 90%. Dalam laman ini, pengguna bisa memilih sejumlah opsi di antaranya:

1. All: menampilkan semua barang yang relevan
2. Deals: menampilkan promosi
3. 5-Star Rated: barang dari toko bintang lima
4. Local Warehouse: barang dari gudang lokal negara asal,
5. Bestseller: produk terlaris
6. Super Cosy Savings: produk dengan diskon terbaik
7. New arrivals: produk terbaru

Harga produk yang dijual bervariatif, namun menggunakan mata uang poundsterling.

• Categories

Pengguna bisa menggunakan fitur ‘search’ untuk mencari barang secara spesifik, dan ‘categories’ untuk melihat barang berdasarkan kategori seperti Office and School Supplies, Beauty and Health, Women’s Clothing, Men’s Clothing, Toy and Games hingga Automotive.

• You - Profil Pengguna

Pengguna bisa memasukkan alamat, lokasi, mengklaim kupon, melihat riwayat pemesanan dan memasukan ulasan. Lama ini memuat beberapa menu, seperti ‘Messages’ atau pesan, ‘Coupon & Offers’ untuk mendapatkan diskon, serta ‘Credit Balance’ yang menampilkan saldo.

• Cart

Menu untuk melihat semua barang yang dimasukkan ke dalam daftar produk yang ingin dibeli. Pengguna di Indonesia hanya bisa memasukkan barang ke keranjang, tetapi belum bisa bertransaksi di aplikasi Temu.

Aplikasi Temu mewajibkan pengguna memasukan detail alamat dan nomor telepon untuk bertransaksi. Pengguna di Indonesia tidak bisa memasukkan detail alamat dan nomor secara lengkap.

Aplikasi Temu juga tidak menyediakan opsi Indonesia pada kolom “Country/Region” yang tertera dalam formulir alamat. Begitu juga dengan kode negara +62 untuk memasukan nomor telepon.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan akan melarang Temu beroperasi di Indonesia, meskipun ada isu bahwa perusahaan asal Cina ini berencana mengakuisisi e-commerce lokal yakni Bukalapak.

Alasannya, e-commerce asal Cina Temu dinilai bisa membahayakan UMKM. Hal ini karena model bisnis Temu yang menghubungkan langsung pabrik dengan konsumen.

“Mereka kabarnya mau mengakuisisi Bukalapak. Tetapi Bukalapak sudah membantah,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10).

Budi memastikan akan menentang kehadiran Temu jika jadi mengakuisisi e-commerce lokal. “Tetap kami tidak beri akses ke mereka untuk beroperasi. Kami harus melindungi UMKM, karena berpengaruh terhadap jutaan tenaga kerja,” kata dia.

Bukalapak menyatakan pada Rabu (9/10) bahwa perseroan tidak mengetahui informasi terkait rencana akuisisi oleh e-commerce Temu. Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi mengatakan, perusahaan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila menerima informasi yang telah diverifikasi kebenarannya atas rencana akuisisi tersebut.

Harga saham Bukalapak sempat naik 30% pada sesi pertama perdagangan Senin (7/10). Hingga pukul 12:00 WIB, saham BUKA naik 30,43% ke posisi Rp 150 per lembar saham.

Kenaikan harga saham pada Senin (7/10) merupakan reaksi pasar atas informasi terkait rencana akuisisi Perseroan yang belum diverifikasi kebenarannya dan tidak pernah dikonfirmasi oleh manajemen.

“Spekulasi pasar berada di luar kendali Perseroan. Oleh karena itu, Bukalapak mengimbau para pemegang saham publik dan investor dapat memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Perseroan sebelum membuat keputusan investasi,” kata Cut Fika Lutfi dikutip dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia alias BEI, Rabu (9/10).

Ia menyampaikan, tidak ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan harga saham Perseroan yang belum diungkapkan kepada publik.

Sementara itu, Temu sudah hadir di Vietnam pada Senin (7/10) dan dikabarkan akan mengambil alih platform belanja online lokal di negara itu.

“Ada rumor yang belum dikonfirmasi maupun diverifikasi bahwa Temu sedang berbicara dengan salah satu platform e-commerce lokal di Vietnam untuk kemungkinan akuisisi,” demikian dikutip dari perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura, Momentum Works.

Pemangku kepentingan di Vietnam sudah memperkirakan platform asal Cina itu masuk ke negara naga biru sejak Juli, dan proyeksi ini akhirnya terjadi.

Meski begitu, kehadiran Temu di Vietnam masih tahap awal. Bahasa yang tersedia masih bahasa Inggris, bukan Vietnam.

Selain itu, hanya pembayaran dengan kartu kredit yang diterima, bukan dompet digital lokal. “Hanya dua pemain logistik yakni Ninja Van dan Best Express yang terhubung ke platform Temu,” demikian dikutip dari laman resmi Momentum Works, Selasa (8/10).

Momentum Works memperkirakan Temu menambah opsi bahasa, pembayaran, dan logistik ke platform, jika berupaya cukup keras di pasar Vietnam.

Temu sudah hadir di 82 negara, termasuk Vietnam, Malaysia, Filipina, Thailand dan Brunei Darussalam. Pengiriman di Vietnam sekitar 4 - 7 hari, jauh lebih cepat daripada Malaysia dan Filipina 5 - 20 hari. Hal ini karena pengiriman dari Guangzhou, Cina ke Vietnam dapat dilakukan dengan mudah melalui jalur darat.

Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono mengatakan, 16 pengusaha batu bara akan berinvestasi di IKN. Namun, para konglomerat ini bukan berinvestasi di sektor batu bara melainkan di bidang hiburan, seperti bioskop dan toko ritel.

"Hari ini atau besok mereka akan melihat lokasi yang disiapkan untuk investasi," kata Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Basukui menyampaikan investasi yang dilakukan para penambang tersebut dilakukan atas nama individu. Mereka berencana melakukan investasi tersebut dalam bentuk konsorsium.

Para pemilik 16 perusahaan pertambangan menyambangi Istana Merdeka untuk menemui Presiden Joko Widodo kemarin, Rabu (9/10). Para pengusaha tersebut didampingi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Beberapa pengusaha yang hadir adalah Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir, CEO Bumi Resources Adika Nuraga Bakrie, Wakil Presiden Direktur PT Indika Energy Aziz Armand, dan pengurus Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) Adri Martowardojo.

Rosan menyampaikan, 16 konglomerat itu telah sepakat membentuk konsorsium untuk berinvestasi di IKN. Konsorsium itu bakal berinvestasi pada usaha multisektor seperti taman hiburan tematik (theme park), restoran, hingga fasilitas hiburan dan rekreasi serta pengembangan kawasan multi guna alias mixed- use.

"Ada juga kepada properti dan tidak tertutup kemungkinan investasi di bidang lain seperti perkantoran," kata Rosan saat ditemui seusai pertemuan.

Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir mengatakan, para pengusaha pertambangan ini akan ikut mengunjungi IKN bersama presiden pada Sabtu (12/10).

"Jumat Insyaallah kami mau meninjau langsung ke IKN," ujar pria yang akrab dipanggil Boy Thohir itu.

Pada kesempatan serupa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kunjungan para pengusaha tambang ke IKN pada akhir pekan ini untuk melihat secara langsung progres pembangunan ibu kota baru.

Survei langsung itu diharapkan dapat menarik minat investasi para pengusaha tambang di bandar baru. "Mereka semua bersedia dan siap untuk melakukan investasi dalam rangka percepatan pembangunan untuk kawasan 6.000 hektare pertama di kawasan inti IKN," kata Bahlil.

Startup Smartick akan menyediakan layanan dengan metode pembelajaran matematika yang disediakan lebih dulu di Spanyol dan Amerika ke Indonesia. Perusahaan rintisan ini memperoleh investasi dari pendiri Bukalapak Achmad Zaky melalui Achmad Zaky Foundation (AZF) .

Metode pembelajaran Smartick telah dikembangkan di Spanyol dan Amerika Serikat. Platform Smartick menawarkan penggabungan kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) untuk memenuhi kebutuhan belajar anak-anak yang unik dan menggunakan beberapa elemen gamifikasi.

Smartick Indonesia mengusung konsep yang tidak jauh berbeda, namun disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan belajar matematika anak Indonesia.

Menurut Pendiri sekaligus CEO Smartick Indonesia Galih Sulistyaningra, anak-anak di Indonesia cenderung antipati terhadap hitung-menghitung. Oleh karena itu, startup ini mengembangkan layanan aplikasi yang menyederhanakan pembelajaran matematika bagi anak usia 4–14 tahun.

Pengembangan platform turut melibatkan para pengajar dan pengamat kurikulum di Indonesia untuk menyesuaikan kebutuhan ini.

Layanan dan fitur yang disediakan oleh startup Smartick di antaranya:

• Gamifikasi dan pengalaman belajar yang adaptif
• Pembelajaran yang dipersonalisasi: Smartick memiliki kemampuan untuk merangkul anak-anak dengan kebutuhan khusus.
• Pendekatan holistik dengan memupuk rasa percaya diri anak terhadpa matematika
• Fitur pemantauan yang memungkinkan orang tua melihat grafik perkembangan anak secara detail
• Layanan tambahan seperti program tematik yang mengintegrasikan matematika dalam kegiatan hiburan, playdate di akhir pekan, serta sesi mentorship dan konseling.

Smartick menawarkan langganan berbayar. Pengguna akan mendapatkan akses gratis untuk uji coba selama tujuh hari.

Layanan Smartick akan tersedia di Indonesia pada akhir tahun ini. “Kami mau mengajak anak melihat matematika sebagai perjalanan, bukan perlombaan,” kata Galih di Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki hadimuljono menilai pengentasan kebutuhan atau backlog rumah tidak bisa hanya mengandalkan anggaran negara. Angka backlog rumah pada akhir tahun lalu mencapai 9,9 juta unit.

Satuan Tugas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk mensubsidi seluruh rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Anggaran yang direncanakan untuk subsidi tersebut mencapai Rp 200 triliun.

"Saya kira backlog perumahan tidak bisa diatasi hanya dengan APBN. Menurut saya, backlog perumahan perlu diselesaikan bersama dengan pihak swasta," kata Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Basuki menyampaikan, subsidi untuk menekan backlog perumahan dapat dilakukan dengan pemberian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Menurutnya, negara tidak bisa langsung membangun rumah bagi masyarakat.

Walau demikian, Basuki mengaku belum melihat arah kebijakan yang akan dibuat Satgas Perumahan Presiden Terpilih. Namun, ia sependapat bahwa penyelesaian backlog perumahan harus diselesaikan dengan pemilikan rumah oleh masyarakat.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat mendata anggaran FLPP yang telah disalurkan pada 2020 2024 mencapai Rp 146,37 triliun. Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk membangun 1,55 juta unit rumah.

Pemerintah mengalokasikan anggaran FLPP senilai Rp 17,02 triliun untuk pembangunan 200.000 rumah pada 2024. Adapun hingga 1 Oktober 2024, total FLPP yang telah disalurkan mencapai Rp 19,72 triliun untuk membangun 160.705 unit rumah.

Anggota Satgas Perumahan Prabowo Bonny Minang mengatakan, subsidi penuh pembangunan perumahan bagi MBR akhirnya akan menyuntikkan dana segar ke perekonomian nasional. Selain itu, kredit bermasalah atau NPL perbankan untuk pemilikan rumah akan berkurang drastis.

"Pada akhirnya, bank tidak akan memiliki NPL untuk Kredit Pemilikan Rumah, kenapa? Karena yang bayar pemerintah," kata Bonni di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Karena itu, Bonny menilai tantangan terbesar dalam pengentasan backlog perumahan bukan pembiayaan. Menurutnya, isu terbesar dalam pembangunan rumah bagi MBR adalah merapihkan peraturan di dalam negeri, khususnya terkait pertanahan.

Bonny menilai kebijakan dan perizinan dalam bidang pertanahan terlalu banyak sehingga menjadi permasalahan. "Badan Pertanahan Nasional jadi satu bagian permasalahan awal dalam rencana pengentasan backlog perumahan," ujarnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk kembali Kementerian Perumahan Rakyat yang saat ini fungsinya digabung menjadi Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Kementerian Perumahan Rakyat sempat ada di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tetapi dilebur menjadi PUPR di pemerintahan Jokowi.

Rencana untuk menghidupkan kembali Kementerian Perumahan Rakyat dikemukakan oleh Ketua Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyampaikan rencana tersebut dalam pertemuan APEC Business Advisory Council di Jakarta pada Sabtu (31/8).

Namun, seperti apa Kementerian Perumahan Rakyat yang akan Dibangun Prabowo?

Hashim menjelaskan, Prabowo sudah setuju untuk mendirikan Kementerian Perumahan Rakyat seperti yang sebelumnya sempat dimiliki Indonesia. Ia bahkan menyebut anggaran untuk kementerian baru tersebut telah dialokasikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

"Kita sudah masukkan angka kepada RAPBN kita tahun depan. Angka waktu kita tetapkan Rp 53 triliun untuk mulai. Pak Prabowo sudah setuju, kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim yang juga merupakan adik dari Prabowo di Jakarta Pusat, akhir bulan lalu.

Ia menjelaskan, Kementerian PUPR nantinya akan dipecah menjadi dua. Kementerian Pekerjaan Umum akan mengurus pembangunan infrastruktur, sedangkan Kementerian Perumahan Rakyat akan mengurus pembangunan rumah.

Menurut Hashim, Prabowo menargetkan dapat membangun dua juta unit rumah di pedesaan pada tahun pertama pemerintahannya. Konstruksinya akan dibangun UMKM, Koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa.

"Perusahaan konstruksi konglomerat dilarang untuk masuk di bidang ini," kata dia.

Kredivo mencatat jumlah pengguna usia 36 tahun ke atas yang menggunakan paylater terus tumbuh selama empat tahun terakhir. Tren serupa terjadi di perdesaan, jika ditinjau dari sisi wilayah.

Riset internal Kredivo menunjukkan jumlah pengguna paylater berusia 36 tahun ke atas terus tumbuh sejak 2021. Rinciannya sebagai berikut:

• 2021: 24,3%
• 2022: 27,8%
• 2023: 29,6%
• Per September 2024: 39%

SVP Marketing dan Communications Kredivo Indina Andamari menilai, tren itu menunjukkan bahwa generasi yang lebih tua semakin tertarik mengadopsi solusi keuangan digital.

Laporan bertajuk ‘Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024’ juga menunjukkan penggunaan paylater di merchant offline di kota tier 2 dan 3 menyumbang 53,1% dari total transaksi selama tahun lalu.

“Tren ini menunjukkan layanan paylater tidak hanya menjangkau masyarakat di kota-kota besar, tetapi juga daerah yang sebelumnya kurang mendapatkan solusi keuangan yang cepat dan mudah diakses,” demikian isi laporan Kredivo.

Sebanyak hampir 70% pengguna paylater Kredivo menyatakan bahwa layanan ini merupakan akses kredit pertama yang mereka dapat. Penetrasi kartu kredit di Indonesia memang hanya sekitar 5% atau jauh di bawah Thailand (35%) dan Malaysia (30%).

Kredivo menilai layanan Paylater telah mengambil peran penting dalam memperluas akses kredit di Indonesia.

Perusahaan menyatakan akan tetap berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip responsible lending, yaitu selektif dalam menyalurkan kredit kepada pengguna serta memberikan limit kredit secara proporsional sesuai dengan kemampuan membayar pengguna.

Selain itu, Kredivo secara konsisten menerapkan matriks manajemen risiko melalui AI-enabled real-time decisioning dalam menganalisis skor kredit, melakukan verifikasi data hingga memprediksi potensi gagal bayar oleh calon pengguna dengan lebih akurat dan cepat.