WhatsApp meluncurkan fitur baru untuk WhatsApp Status. Kini pengguna bisa memberikan ‘like’ dan ’mention’ orang lain di status mereka.

Mention bisa dilakukan secara tersembunyi dan memungkinkan pengguna untuk melihat status serta memposting ulang kontak mereka.

Sebelumnya dalam situs resmi WhatsApp, wacana peluncuran fitur baru ini tengah dikembangkan dan akan dirilis bertahap dalam pembaharuannya.

Fitur-fitur baru mulai diimplementasikan dan akan segera tersedia untuk pengguna di seluruh dunia. Dalam beberapa bulan mendatang, para pengembang berjanji untuk menambahkan lebih banyak fitur ke fungsi "Status" untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan messenger.

Menurut pantauan Katadata, fitur ‘like’ sudah bisa diakses pengguna.

Fitur ini meungkinkan untuk memberikan ‘like’ di status teman dengan menekan tombol berbentuk hati di sudut kanan bawah status.

Like yang diterima bersifat privat dan hanya bisa dilihat oleh pembuat status. Jumlah like pada status juga tidak ditampilkan secara publik.

Fitur ‘mention” masih belum bisa diakses. Kendati demikian, WhatsApp dalam situs resminya sudah mengumumkan seluk-beluknya tentang fitur ini.

Fitur ‘mention’ bersifat private dan tidak ditampilkan pada status, hanya pengguna yang ditambahkan yang bisa melihat penyebutan atas dirinya.

Whatsapp menjelaskan, pengguna yang di-mention akan menerima notifikasi dan bisa membagikan ulang status lewat akunnya. Nama akun yang membuat status pertama kali tidak diperlihatkan.

Selain itu, pengguna bisa menyebut hingga 5 teman. Semua pengguna WhatsApp, bukan hanya kontak Anda saja, juga bisa menyebut Anda di dalam statusnya. Misalnya, anggota di Grup atau Komunitas WhatsApp yang sama bisa menyebut Anda untuk membagikan pembaruan status.

Untuk berhenti menerima penyebutan status dari pengguna tertentu, pengguna juga bisa memblokir orang tertentu. Pengguna bisa mengarsipkan chat atau mematikan notifikasi jika tidak ingin diberi tahu tentang mention dirinya.

PT BCA Syariah berencana melakukan ekspansi ke bisnis wealth management. Layanan wealth management merupakan bisnis pengelolaan kekayaan yang difasilitasi oleh perbankan maupun manager investasi.

"Mungkin dalam dua tahun ke depan, ya, (meluncurkan bisnis wealth management)," kata Direktur BCA Syariah Pranata saat ditemui di Jakarta, Senin (7/10).

Ia mengatakan jumlah kelas menengah saat ini jumlahnya semakin banyak. Lalu, masyarakat yang naik kelas juga cukup banyak, sehingga potensi bisnis wealth management cukup baik, bagi bank konvensional maupun bagi perbankan syariah.

Menurut catatan Katadata.co.id, proporsi kelompok kelas menengah mengalami peningkatan yang signifikan dari 5% pada 2003 menjadi 23% pada 2018 pada 20 tahun terakhir. Namun, tren kenaikan proporsi kelas menengah di Indonesia berubah sejak 2018. Proporsi kelompok kelas menengah menunjukkan penurunan hingga mencapai 18,8% pada 2023.

"Tetapi, BCA Syariah secara internal masih memprioritaskan produk-produk yang ada saat ini seperti konsumer, kemudian produk seperti pembiayaan produktif itu masih yang utama," tuturnya.

Melansir data Lembaga Penjaminan Simpanan atau LPS, tabungan di atas Rp 5 miliar tumbuh 9% pada Agustus 2024, melambat dibandingkan Juli 2024. Adapun tabungan untuk kategori di bawah Rp 2 miliar mengalami pertumbuhan 4,95% pada Agustus 2024. Angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Produk wealth management memang menjadi salah satu strategi bank sebagai upaya perbankan untuk meningkatkan pendapatan berbasis biaya atau fee based income.

Sebagai gambaran, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mencatatkan jumlah nasabah segmen wealth management ini mencapai lebih dari 65.000 orang dengan pertumbuhan 15% secara tahunan atau year on year (yoy).

SEVP Digital Banking BSI Saut Parulian Saragih mengatakan peningkatan nasabah wealth management BSI didukung adanya konsistensi literasi keuangan syariah yang diberikan kepada nasabah prioritas diantaranya pendampingan perhitungan pajak dan zakat, literasi investasi syariah.

"Khususnya dalam penempatan dalam instrument investasi syariah seperti reksa dana syariah, sukuk, emas dan deposito," kata Parulian dalam keterangan resmi, Senin (7/10).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal menambah alat kelengkapan dewan (AKD) pada periode 2024-2029. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan alat kelengkapan baru itu dibentuk sebagai wujud komitmen DPR mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

“Yang jelas ada pertambahan AKD-nya itu, Badan Aspirasi Rakyat,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10).

Meski sudah mengungkap nama alat kelengkapan baru yang akan dibentuk, Dasco belum merincikan tugas, fungsi dan keanggotaan Badan Aspirasi Rakyat. Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan informasi lebih rinci mengenai badan baru akan diumumkan pada 14 Oktober 2024.

Pada hari itu, kata Dasco, kemungkinan akan diadakan rapat pimpinan fraksi untuk menentukan komisi di DPR. Pada kesempatan itu akan disampaikan mengenai penambahan alat kelengkapan termasuk potensi penambahan jumlah komisi.

Usai dilantik pada 1 Oktober 2024 lalu, hingga kini DPR masih dalam masa kosong. Dasco mengklaim, para anggota dewan terpilih saat ini mengisi waktu dengan kegiatan lainnya. Terdekat, DPR akan melakukan audiensi dengan ikatan hakim pada Selasa (8/10).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan belum mengetahui atau membahas kabar terkait kemungkinan dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Anas mengatakan saat ini dirinya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai menteri hingga 20 Oktober mendatang. "Saya malah belum tahu. Saya masih fokus pekerjaan yang sangat banyak," kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Senin (7/10).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan sedang sibuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara alias RPP ASN. Tugas lainnya adalah pengaturan urusan jabatan di kementerian-lembaga.

Saat ditanya oleh wartawan soal kesiapannya jika ditunjuk untuk menjadi Menpan RB di kabinet Prabowo, Anas menghindari jawaban secara langsung.

Ia kembali menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada. "Saya tidak bisa jawab karena saya sekarang fokus di pekerjaan saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, beredar rumor PDIP menyodorkan nama-nama sebagai calon menteri untuk mengisi pos-pos di kabinet pemerintahan Prabowo nantinya. PDIP dikabarkan menyiapkan ketiga nama yakni Menpan RB Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, tak membantah tiga nama yang kabarnya diajukan partai banteng. Said mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan kepastian masuknya tiga nama tersebut ke kabinet.

"Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Azwar Anas, baik Bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (3/10).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpar RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan belum mengetahui atau membahas kabar terkait kemungkinan dirinya masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Anas mengatakan saat ini dirinya tengah fokus untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sebagai menteri hingga 20 Oktober mendatang. "Saya malah belum tahu. Saya masih fokus pekerjaan yang sangat banyak," kata Anas saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada Senin (7/10).

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan sedang sibuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara alias RPP ASN. Tugas lainnya adalah pengaturan urusan jabatan di kementerian-lembaga.

Saat ditanya oleh wartawan soal kesiapannya jika ditunjuk untuk menjadi Menpan RB di kabinet Prabowo, Anas menghindari jawaban secara langsung.

Ia kembali menegaskan bahwa fokusnya saat ini adalah menyelesaikan pekerjaan yang ada. "Saya tidak bisa jawab karena saya sekarang fokus di pekerjaan saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, beredar rumor PDIP menyodorkan nama-nama sebagai calon menteri untuk mengisi pos-pos di kabinet pemerintahan Prabowo nantinya. PDIP dikabarkan menyiapkan ketiga nama yakni Menpan RB Azwar Anas, Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, serta Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, tak membantah tiga nama yang kabarnya diajukan partai banteng. Said mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menentukan kepastian masuknya tiga nama tersebut ke kabinet.

"Tiga nama itu, baik Pak Budi Gunawan, baik Pak Azwar Anas, baik Bapak Olly Dondokambey menunggu keputusan dari DPP dan Ibu Ketua Umum," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Kamis (3/10).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukkan sinyal kedekatan dengan presiden terpilih Prabowo Subianto. Wacana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pun sering diungkap oleh petinggi PDIP maupun Partai Gerindra.

Pertemuan Prabowo dan Megawati disebut-sebut akan berlangsung sebelum Prabowo dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2024. Pertemuan itu digambarkan menjadi sinyal bergabungnya PDIP mendukung pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo nantinya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno mengatakan, jika PDIP bergabung dengan pemerintahan praktis tidak akan ada barisan oposisi di parlemen. Situasi ini menurut dia publik hanya punya pilihan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah lewat gerakan di luar parlemen.

“Kalau PDIP bergabung dengan Prabowo ini 1000% dipastikan oposisi di parlemen akan wassalam,” kata Adi saat dihubungi, Senin (7/10).

Adi mengatakan, tak ada catatan sejarah partai politik yang menyatakan dukungan pada pemerintah akan melakukan resistensi terhadap kebijakan yang diputuskan nanti pemerintah. Karena itu ia menyebut satu-satunya harapan yang bisa menjadi harapan publik ke depan adalah oposisi jalanan.

“Yaitu gerakan politik ekstra parlementer dari mahasiswa, dari profesor, guru besar, aktivis, pegiat demokrasi, dan kelompok-kelompok kecil. Hanya itu yang bisa diharapkan menjadi kelompok kritis terhadap pemerintah dan DPR,” kata dia.

Saat ini pun, kata Adi, tanpa bergabungnya PDIP ke kubu Prabowo, komposisi parlemen dikuasai oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang mengamankan lebih dari 84 persen kursi. Hal itu membuat ia pesimis akan ada oposisi di parlemen lantaran keputusan politik strategis terkhusus di DPR selama ini melalui mekanisme voting.

Rencana pertemuan presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kian dekat terjadi.

Saat ini, baik PDIP dengan Gerindra tengah mengupayakan dua tokoh itu bisa bertemu dalam waktu dekat. Bahkan, Prabowo sendiri menyampaikan keinginannya untuk bertemu Megawati.

"Mudah-mudahan sebelum pelantikan," kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10).

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan kakaknya telah menunggu dalam waktu lama untuk menggelar persamuhan.

"Prabowo sudah menunggu dua tahun, dua tahun," kata Hashim seusai menghadiri pelantikan Anggota DPR, MPR dan DPD RI 2024-2029 pada Selasa (1/10).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani mengungkapkan rencana pertemuan tengah dimatangkan. Ia memastikan pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di tempat yang disetujui kedua pihak.

"Di tempat yang asyik. Tempat kan hanya tempat, yang pasti yang paling penting adalah pertemuan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (26/9).

Sepekan kemudian, Puan mengatakan menu nasi goreng berpotensi menjadi sajian pertemuan Prabowo-Megawati. Ini merujuk pada hidangan yang sama saat keduanya bertemu di kediaman Megawati, Teuku Umar, Jakarta pada 2019 lalu.

"Waktu itu Ibu Megawati yang memasak, Pak Prabowo sangat menyukai," kata Puan pada Kamis (3/10).

Kilas Balik Hubungan Prabowo-Megawati

Hubungan Prabowo dengan Megawati relatif baik meski tak selamanya bebas friksi. Kedua orang berada pada posisi berlawanan secara politik saat Orde Baru. Saat itu, Megawati memimpin PDIP, sedangkan Prabowo merupakan Danjen Kopassus sekaligus menantu Presiden Soeharto.

Setelah era Orde Baru berakhir, Prabowo hijrah ke Yordania. Megawati pada 2019 pernah bercerita ia sebagai Presiden RI pada 2003 menyelamatkan Prabowo yang dibiarkan stateless alias tak memiliki kewarganegaraan.

Saat itu, Megawati mengaku marah pada bawahannya karena status Prabowo dibiarkan terluntang-lantung. "Apapun juga, beliau manusia Indonesia," kata Mega pada 3 Desember 2019.

Prabowo akhirnya pulang dan bisa menjalani hari-harinya di Indonesia secara normal. Ia bahkan memasuki dunia politik dengan mengikuti konvensi Partai Golkar pada 2004.

Belakangan, ia hengkang dari partai yang diidentikkan dengan Orde Baru itu untuk membuat partai baru: Gerindra. Dalam perjalanannya, Prabowo dengan Megawati sempat berkolaborasi secara politik.

Keduanya maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2009. Namun, Megawati-Prabowo kalah oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Meski kalah, kerja sama Megawati dengan Prabowo belum berakhir namun semakin kuat sebagai oposisi. Keduanya bahkan menandatangani Perjanjian Batu Tulis di Bogor, Jawa Barat pada 16 Mei 2009. Salah satu isinya, Megawati berkomitmen mendukung Prabowo dalam Pilpres 2014.

Tiga tahun kemudian, PDIP dan Gerindra memajukan dua nama yang akhirnya berkolaborasi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta: Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Pasangan ini akhirnya memenangkan Pilgub Jakarta, mengalahkan inkumben Fauzi Bowo yang berpasangan dengan Nachrowi Ramli. PDIP dan Gerindra akhirnya menguasai ibu kota.

Pasang Surut

Namun, hubungan Prabowo dan Megawati merenggang pada 2014 usai PDIP memajukan Jokowi sebagai calon presiden. Gerindra saat itu meradang dan menyinggung komitmen Mega untuk mendukung Prabowo pada Pilpres 2014.

Akhirnya, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla bertanding melawan Prabowo yang bersanding dengan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Jokowi-JK pun memenangi Pilpres 2014.

Jokowi dan MotoGP (ANTARA/HO-Humas MGPA)

Kalah dalam pertarungan, Prabowo dan Gerindra memutuskan menjadi oposisi. Sedangkan PDIP yang dinakhodai Megawati menjadi pengusung utama pemerintahan Jokowi-Jk.

Lima tahun kemudian, Megawati kembali memberikan rekomendasi kepada Jokowi untuk maju lagi dalam Pilpres 2019. Kali ini, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin kembali mengalahkan Prabowo, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Usai Pilpres 2019, Jokowi memutuskan untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan Prabowo. Mantan Pangkostrad ini juga sempat bertemu Megawati di Teuku Umar untuk makan siang nasi goreng bersama.

Tak hanya itu, Mega juga mengundang Prabowo untuk hadir langsung dalam Kongres V PDIP 2019 di Bali. Saat itu, Megawati beberapa kali melontarkan canda ke Prabowo.

"Mas Bowo, makanya kalau nanti (maju).. tolong dekati saya ya," kata Megawati pada Kongres yang digelar pada 8 Agustus 2019. Mendengar pernyataan tersebut, Prabowo lalu berdiri dari tempat duduknya untuk memberikan hormat.

Dua bulan kemudian, Prabowo resmi bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Beberapa kali, ia dan Megawati bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan.

Namun, tahun 2024, Prabowo dan Megawati kembali berbeda jalan politik. Kali ini, Prabowo menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pasangan ini berhasil mengalahkan jagoan PDIP dan Megawati yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dampak dari Pilpres 2024, hubungan Megawati tampak renggang dengan Jokowi. Meski demikian, baik PDIP dan Gerindra menyebut hubungan Mega dengan Prabowo tetap baik.

"Karena tidak ada persoalan (antara) Ibu Mega dengan Pak Prabowo," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto pada Minggu (6/10).

TRIV, salah satu platform perdagangan aset kripto di Indonesia, mendapatkan izin penuh Perdagangan Fisik Aset Kripto (PFAK) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Izin ini menjadikan TRIV sebagai salah satu platform perdagangan aset kripto di Indonesia yang memiliki legalitas dan pengawasan resmi dari lembaga pemerintah terkait.

Manajemen TRIV mengatakan izin PFAK ini menambah deretan pengakuan yang telah diperoleh perusahaan. Izin Sebelumnya, TRIV telah mendapatkan Izin Menyelenggarakan Staking Kripto dari Bappebti. TRIV juga menjadi anggota dari tiga lembaga penjamin transaksi dan dana nasabah yang telah ditunjuk oleh Bappebti, yaitu Bursa Kripto Indonesia (CFX), Kliring Komoditi Indonesia (KKI), dan Indonesian Coin Custodian (ICC). Kehadiran lembaga-lembaga ini memberikan jaminan ekstra bagi nasabah bahwa dana mereka aman dan terlindungi, sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

CEO TRIV Gabriel Rey mengatakan ia mengucapkan terima kasih kepada para nasabah yang telah setia bersama TRIV sejak 2015. "Kepercayaan nasabah adalah motivasi terbesar kami untuk terus tumbuh dan berkembang, serta memberikan yang terbaik lagi ke depannya," ujar Gabriel Rey dalam keterangan tertulis, Senin (7/10).

Keberhasilan TRIV tidak lepas dari peran penting Bappebti serta kolaborasi berbagai pihak terkait yang terus mendukung pengembangan industri kripto di Indonesia. Pencapaian ini merupakan langkah besar dalam menciptakan ekosistem kripto yang lebih aman, transparan, dan terpercaya bagi seluruh pengguna.

“Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari Bappebti dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah membantu menciptakan regulasi yang mendukung perkembangan industri kripto di Indonesia. Bersama, kita membangun masa depan industri kripto yang lebih aman dan transparan,” ujarnya.

Mengedepankan Transparansi dan Keamanan

TRIV menempatkan transparansi sebagai salah satu pilar utama dalam menjalankan bisnisnya selain keamanan dan kenyamanan nasabah. Proof of Solvency yang dirilis dan dapat diakses secara publik adalah contoh nyata dari komitmen TRIV terhadap keterbukaan informasi.

Melalui fitur ini, nasabah dapat melihat secara langsung kondisi keuangan perusahaan, termasuk cadangan aset yang dimiliki TRIV untuk menjamin dana mereka. TRIV memiliki rasio solvabilitas sebesar 178% yang menunjukkan TRIV memiliki cadangan likuiditas yang lebih dari cukup untuk memenuhi setiap kewajiban finansial kepada nasabah.

TRIV juga sangat antusias dengan masa depan industri aset kripto di Indonesia. Gabriel yakin dengan semakin banyaknya perhatian dari pemerintah dan regulator, industri kripto akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat luas.

"Kami optimistis industri aset kripto di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Kami akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk regulator, untuk memastikan perkembangan industri ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak," kata dia.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto tetap berencana meningkatkan rasio utang negara terhadap produk domestik bruto pada tahun depan. Namun, pemerintahannya tidak akan merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Prabowo-Subianto-Gibran Rakabuming Raka Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo akan menaikkan rasio tersebut secara gradual. "Angkanya tetap dijaga di bawah 60%," katanya di Menara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jakarta, Senin (7/10).

Dalam UU Keuangan Negara, ambang batas rasio utang maksimal 60% dari PDB. Hingga akhir Juli 2024, rasio tersebut berada di level 38,68% terhadap PDB.

Menurut Hashim, angka tersebut masih jauh dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. "Rasio utang Malaysia di atas 61%, Filipina 57%, dan Thailand sekitar 54%. Saat ini perekonomian Indonesia dianggap under leverage (utangnya rendah)," ucap adik kandung Prabowo Subianto tersebut.

Nantinya, penambahan utang akan dilakukan secara bijaksana tapi sedikit agresif dibandingkan 10 tahun terakhir. "Strategi utang pemerintahan selanjutnya akan lebih berani, mungkin lebih agresif, supaya dapat memenuhi janji-janji kampanye," kata Hashim.

Dalam laporan dokumen APBN KiTa edisi Juli 2024, posisi utang pemerintah Indonesia per Juni 2024 naik dari Rp 8.352,02 triliun pada Mei 2024. Meskipun meningkat, realisasi rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah.

Selaras dengan kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap, Kemenkeu melaporkan mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 71,12%.

Berdasarkan instrumennya, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa surat berharga negara atau SBN yang mencapai Rp 7.418,76 triliun atau sebesar 87,85%.

Data Dana Moneter Internasional atau IMF menyebutkan, rasio utang pemerintah Indonesia pada 2023 hanya 39% dari total PDB, terendah ke-3 di kelompok negara G20. Di bawah Indonesia, ada Arab Saudi dan Rusia yang masing-masing memiliki rasio utang terhadap PDB 24,1% dan 21,2%.

Terdapat 11 anggota G20 yang rasio utangnya di atas 77%, melampaui ambang batas risiko versi Bank Dunia. Negara-negara tersebut adalah Jepang, Italia, Amerika Serikat, Prancis, Kanada, Inggris, Argentina, Brasil, Uni Eropa, China, dan India, dengan rincian seperti terlihat pada grafik.

Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia versi Ketua Umum Anindya Bakrie menetapkan dua pengusaha muda dalam struktur kepengurusan, yakni Raffi Ahmad dan Clarissa Tanoesoedibjo.

"Kadin mau melakukan banyak langkah terobosan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh yang punya banyak ide kreatif dan mengerti ketertarikan generasi baru kami tarik," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, dan Lingkungan Hidup Kadin versi Musyawarah Luar Biasa 2024, Bobby Gafur Umar, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10).

Raffi Ahmad merupakan pemilik RANS Entertainment yang memiliki delapan anak usaha dari perfilman sampai olahraga, sedangkan Clarissa kini menjabat sebagai Direktur Vision+ dan merupakan anak pengusaha Hary Tanoesoedibjo.

Dengan penunjukan tersebut Raffi menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kadin. Lalu, Clarissa menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika.

Raffi berencana untuk konsisten melakukan sinergi dengan pemerintah dan seluruh pelaku usaha. Ia akan menjembatani keinginan masyarakat dan tujuan pemerintah pada pemerintahan selanjutnya.

"Program yang akan Kadin lakukan di bidang industri kreatif akan disampaikan setelah pelantikan. Kami akan mengadakan pertemuan internal dan kembali mengkaji program kerja tersebut dalam waktu dekat," kata Raffi.

Selain Raffi dan Clarissa, nama lain yang tercantum pengurus tersebut adalah Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Untuk diketahui, Arsjad Rasjid masih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022.

Ketua Umum Kadin berdasarkan Munaslub 2024 Anindya Bakrie tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait penunjukkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. "Di luar konteks diskusi hari ini ya, di luar konteks," katanya usai "Diskusi Ekonomi Pengusaha Internasional Senior" di Menara Kadin tadi siang.

Anindya menyampaikan struktur kepengurusan yang diumumkan hari ini belum rampung atau hanya 50%. Ia akan melengkapi semua posisi struktur kepengurusan setelah pelantikan Prabowo Subianto menjadi Presiden RI periode 2024-2029.

Formatur Kadin Munaslub 2024 Mulyadi Jayabaya mengatakan penunjukkan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan merupakan penghargaan yang diberikan oleh Anindya. Sebelumnya, Anindya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan pada Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad.

Di samping itu, penunjukan Arsjad dalam struktur kepengurusan Kadin versi Munaslub 2024 demi menghilangkan isu dualisme dalam tubuh organisasi pengusaha tersebut. Walau Kadin versi Munaslub 2024 belum memiliki hukum resmi.

"Pak Anindya masih memberikan penghargaan ke Pak Arsjad Rasjid karena Kadin tidak dipimpin oleh dua kubu. Kadin hanya ada satu, yakni yang dipimpin Pak Anindya," kata Mulyadi.

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) paling cepat di dunia. Indonesia telah mencapai 62,5 persen dari target SDGs atau berada diatas rata-rata global yang hanya 17 persen.

“Ini adalah wujud dari komitmen kuat Indonesia dalam pelaksanaan SDGs,” ujarnya dalam acara SDGs Annual Confrence, di Jakarta, Senin (7/10).

Tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan indikator yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdiri dari 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur. Target tersebut memiliki tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian, kemakmuran manusia, serta planet bumi di masa sekarang dan masa depan.

Menurut Ma'ruf, Indonesia berhasil menjaga laju pembangunan berkelanjutan meski dihadapkan dengan tantangan pandemi COVID-19. Kemajuan ini termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dan prevalensi stunting pada balita, yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia fokus menjadikan pembanguan industri hijau dan inovasi digital berkelanjutan dalam mencapai target sustainable development goals (SDGs). Industri hijau dan inovasi digital tidak hanya berfungsi untuk mendukung ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan lingkungan dan sosial.

29% Target SDGs Indonesia Keluar Jalur

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengatakan sebanyak 29,5 persen capaian SDGs Indonesia keluar jalur. Dari 222 indikator SDGs yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), capaian Indonesia baru mencapai 62,5 persen yang sudah sesuai jalur.

"Kita tetap harus memberikan perhatian khusus pada 29,5 persen indikator yang off track, karena stagnan bahkan memburuk," ujar Suharso.

Dia mengatakan, dunia diperkirakan membutuhkan waktu hingga 32 tahun lagi untuk mencapai seluruh target SDGs jika tidak ada upaya yang transformatif.