Dua kader Partai Gerindra yakni Thomas (Tommy) Djiwandono dan Sudaryono masuk kabinet sebagai wakil menteri. Langkah ini dinilai bentuk barter yang akan mendatangkan dua keuntungan bagi Presiden Joko Widodo.

Keuntungan pertama, Jokowi bisa memajukan jagoannya terutama di Pilkada Jawa Tengah. Ini karena sebelumnya, Sudaryono juga berancang-ancang maju di Jateng.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan pengangkatan Sudaryono menjadi Wamen Pertanian bisa dianggap sebagai jalan Ahmad Luthfi untuk maju dalam Pilgub Jateng.

"Saya melihat pelantikan itu sebagai bentuk kompromi untuk memuluskan Lutfi menjadi calon gubernur di Jawa Tengah," kata Ujang lewat pesan suara WhatsApp pada Jumat (19/7).

Ahmad Lutfi yang dijagokan Jokowi untuk ikut dalam Pilgub Jawa Tengah juga mendapat dukungan dari Gerindra. Ahmad Lutfi sebelumnya sudah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional (PAN), dan Golkar.

Ketiga partai politik tersebut merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres Februari lalu.

"Saat Prabowo dilantik menjadi presiden, Jokowi masih tetap bisa menjalin komunikasi politik yang saling menguntungkan ke depannya. Saling membantu satu sama lain," ujar Ujang.

Ketua DPD Jawa Tengah Partai Gerindra, Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/7). Foto: M fajar Riyandanu/Katadata (Katadata)

Bukan hanya Luthfi yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep juga bisa dapat untung dari kepastian Sudaryono sebagai Wamen. Ini karena nama Kaesang juga masih diunggulkan dalam bursa calon Gubernur Jateng.

“Bisa jadi Kaesang, bisa jadi Kapolda Jateng Ahmad Luthfi yang cukup tinggi presence-nya di ruang publik,” kata Peneliti Politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nicky Fahrizal kepada Katadata.co.id, Jumat (19/7).

Sudaryono sendiri sudah memastikan tidak akan maju dalam Pilgub Jawa Tengah setelah dilantik menjadi Wamen Pertanian. Dia mengaku akan berkerja keras untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 20 Oktober mendatang.

Program Bisa Tetap Jalan

Keuntungan kedua, Jokowi bisa memastikan program-programnya tetap jalan meski berkelindan dengan program Prabowo Subianto. Pelantikan Tommy Djiwandono menjadi Wamen Keuangan II dilihat sebagai upaya penyiapan transisi pemerintahan secara bertahap.

Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menganggap pengangkaan Tommy merupakan upaya untuk mengadaptasi program-program Prabowoke dalam skema APBN 2025.

"Tentu bagian dari upaya melanjutkan program-program yang masih berjalan dari Presiden Jokowi," kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (19/7).

Sebelumnya, Tommy mengatakan dirinya diberi mandat untuk mengawal alokasi APBN 2025 selama masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo. Selain itu, dirinya punya tugas khusus untuk menjamin penggunaan anggaran 2025 selaras dengan program presiden terpilih Prabowo.

"Tugas saya adalah supaya semua yang menyangkut anggaran, terutama 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan program presiden terpilih ke depan," ujar di Istana Merdeka Jakarta seusai pelantikan pada Kamis (18/7).

Jokowi sendiri mengatakan pelantikan dua kader Gerindra sebagai wakil menteri bertujuan untuk mempermudah transisi kepemimpinan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Pelantikan ini untuk melancarkan dan memuluskan keberlanjutan," kata Jokowi kepada wartawan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7).

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi, melantik dan mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Cyber Crime dan Judi Online RI-1 (report and investigation). Budi menegaskan bahwa satgas ini dibentuk atas partisipasi masyarakat.

"Saya sangat mengapresiasi ini saat diperlukan dalam pemberantasan kejahatan siber dan judi online," ujar dia dalam sambutannya di acara Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1, di Jakarta, Jumat (19/7).

"Hari ini sama-sama kita kukuhkan bersama, upaya penanganan yang kita lakukan perlu untuk mendapat hubungan dari seluruh stakeholder berkaitan," ujarnya lagi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut terdapat 80 ribu serangan siber yang terjadi per harinya. Kominfo mencatat telah memblokir 29 juta serangan.

Budi Arie mengatakan persoalan cyber security sedang merambah Indonesia, bahkan seluruh dunia. Pemerintah Indonesia bahkan telah memblokir lebih dari 80 ribu serangan siber per harinya, atau sekitar 29 juta per tahunnya.

Ia mengatakan bahwa angka tersebut didukung oleh kejahatan siber yang makin canggih, sehingga memiliki daya rusak yang luar biasa untuk masyarakat Indonesia.

Budi menyampaikan, upaya pemberantasan kejahatan siber dan judi online harus dilakukan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Satgas Cyber Crime dan Judi Online RI-1 terdiri dari beberapa divisi, yakni:

• Divisi Intelijen dan Investigasi
• Divisi Operasi dan Penindakan
• Divisi Hukum dan Regulasi
• Divisi Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber
• Divisi Edukasi dan Sosialisasi
• Divisi Kerjasama dan Kemitraan

"Masing-masing divisi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan keberhasilan misi Satgas," kata ketua Satgas RI-1 Arfian.

Ia berharap, pembentukan satgas ini dapat menjadi titik awal yang kuat bagi Satgas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelantikkan dua kader Gerindra sebagai wakil menteri (wamen) bertujuan untuk mempermudah transisi kepemimpinan ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dua kader Gerindra tersebut adalah Thomas (Tommy) Djiwandjono sebagai Wamen Keuangan, dan Sudaryono menjadi Wamen Pertanian

"Pelantikan ini untuk melancarkan dan memuluskan keberlanjutan," kata Jokowi kepada wartawan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7).

Dia juga menepis anggapan yang menyebut pelantikan Tommy dan Sudaryono sebagai manuver bagi-bagi jelang berakhirnya masa Kabinet Indonesia Maju pada 20 Oktober mendatang. Jokowi menegaskan, pelantikkan Tommy dan Sudaryono merupakan upaya untuk mengkomodir kepentingan rezim selanjutnya.

Adapun Tommy merupakan Bendahara Umum Partai Gerindra. Sementara Sudaryono merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Jawa Tengah.

"Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintahan beriktunya. Saya sudah bicara dengan presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi melangusungkan pelantikan tiga jabatan wakil menteri di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (18/7). Mereka adalah Tommy Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung Sebagai Wakil Menteri Investasi.

Sesuai pelantikan, Tommy mengatakan dirinya diberi mandat untuk mengawal alokasi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025 selama masa transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

"Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih," kata pria yang akrab dipanggil Tommy itu.

Dia berkomitmen bisa bekerjasama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Tommy menegaskan, dirinya punya tugas khusus untuk menjamin penggunaan anggaran 2025 selaras dengan program presiden terpilih yang telah disetujui oleh Pemerintahan Jokowi.

"Tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan," ujar Tommy.

Adapun Sudaryono mengaku mendapatkan instruksi khusus untuk meningkatkan produksi pangan, terutama lewat pengembangan proyek lumbung pangan alias food estate. "Ini menjadi tugas yang tidak ringan, karena sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi dan tentunya akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan oleh Presiden Terpilih Pak Prabowo," kata Sudaryono.

Selain itu, ia akan menggenjot pengadaan lahan tambahan guna memperluas proyek food estate. Tujuannya untuk memberikan kepastian pasokan pangan bagi program makan bergizi gratis di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tentu saja untuk suplai itu, namanya produksi nasional tentunya digunakan untuk apa saja. Hasilnya juga bisa dijual ke pasar, masyarakat. Jadi food estate tidak khusus untuk ini (makan gratis) saja," ujar Sudaryono.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar rekapitulasi suara nasional untuk daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) pada 25 Juli 2024. Plt Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyebut hingga kini terdapat beberapa daerah yang masih melaksanakan PSU.

"Kami sedang menyiapkan tahapan-tahapan pilkada, meskipun beberapa daerah masih menyisakan PSU dan rekapitulasi yang berlangsung hari ini," kata Afif dalam diskusi media 'Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024' di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Adapun, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) KPU diperintahkan untuk melaksanakan KPU di 20 daerah, berikut daftarnya:
1. DPRD Provinsi Gorontalo 6
2. DPRD Kota Tarakan 1
3. DPRD Provinsi Riau 3
4. DPRD Kabupaten Rokan Hulu 3
5. DPRD Kabupaten Jayawijaya 4
6. DPR Papua Pegunungan 1 (Provinsi)
7. DPD RI Sumatera Barat
8. DPRD Kabupaten Indragiri Hulu 5
9. DPRD Kabupaten Meranti 4
10. DPRD Kota Dumai 4
11. DPR Papua Barat Daya 3 (Provinsi)
12. DPRD Kabupaten Sintang 5
13. DPRD Kabupaten Samosir 1
14. DPRD Kabupaten Nias Selatan 6
15. DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan 2 16. DPRD Provinsi Jambi 2
17. DPRD Kabupaten Gorontalo 2
18. DPRD Kota Ternate 2
19. DPRD Kota Cirebon 2
20. DPRD Kabupaten Cianjur 3

Mahkamah Konstitusi telah selesai memutus 106 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024. Sidang pembacaan putusan itu digelar pada tanggal 6, 7 dan 10 Juni 2024.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan 44 perkara dan menolak 58 perkara PHPU Pileg 2024. Jumlah keseluruhan perkara yang diregister MK sebanyak 297 perkara.

Dari 44 perkara itu, MK mengabulkan dengan beragam putusan, seperti pemungutan suara ulang (PSU), penghitungan suara ulang, rekapitulasi suara ulang, atau penetapan hasil pileg berdasarkan temuan MK. Kemudian ada tiga perkara yang dikabulkan penarikannya dan satu perkara tidak dapat diterima.

Jumlah 44 perkara yang dikabulkan meningkat tiga kali lipat atau sekitar 14,81 persen dibanding Pemilu 2019. Saat PHPU Pileg 2019, MK hanya mengabulkan 12 dari 261 perkara yang diregister atau sebanyak 4,59 persen.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, mengatakan akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menghindari tindak kekerasan terhadap perempuan.

"Salah satu yang kami rancangkan terutama kaitan kebijakan bagaimana jajaran atau mengantisipasi menghindari tindakan-tindakan yang dilarang, kekerasan terhadap perempuan dan seterusnya, sedang kami matangkan. Apakah bentuknya aturan, bentuknya tim satgas, atau yang lain," kata Afif di Kantor KPU RI Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Afif mengatakan, langkah itu sebagai salah satu upaya untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat buntut kasus asusila yang menyeret bekas ketua KPU Hasyim Asy'ari. Saat ini KPU tengah menggodok rencana pembentukan satgas tersebut.

"Kami mencoba meningkatkan, mengembalikan kepercayaan publik pastinya," kata dia.

Selain itu, Afif mengatakan, KPU juga tengah menyusun mitigasi risiko pelaksanaan Pilkada yang sifatnya lebih antisipatif."Meskipun residu dan dampak-dampak yang kemarin ada, tapi kami sudah insyaallah sudah mulai landai," katanya.

Adapun, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim As'yari sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasyim dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu. Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang di Kantor DKPP yang digelar Rabu (3/6).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy membacakan putusan dalam sidang.

DKPP menginstruksikan putusan itu dilaksanakan paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. Selain itu, Bawaslu diminta mengawasi putusan ini.

Perkara yang disidangkan berkaitan dengan dugaan tindak asusila yang dilakukan Hasyim terhadap anggota PPLN Den Haag, Belanda. Sidang digelar di kantor DKPP secara terbuka pukul 14.00 WIB.

Pelaporan Hasyim dilayangkan oleh korban yang diwakili Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) ke DKPP, di Jakarta Pusat, Kamis (18/4). Dalam laporannya, Hasyim disebut telah melanggar etik integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu.

“Diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri," kata tim advokat LKBH-PPS Aristo Pangaribuan, di Kantor DKPP, Kamis (18/4).

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengatakan telah menyurati Pertamina untuk mengaktifkan kembali sumber-sumber migas yang masih berpotensi namun dianggurkan (idle).

“Kami butuh diaktifkan untuk meningkatkan produksi. Ada idle field, ada idle well, kami terus dorong supaya Pertamina mengaktifkan,” kata Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, saat ditemui di kantornya di Jakarta pada Jumat (19/7).

Selain mengaktifkan sumber migas yang masih potensial, SKK Migas juga mendorong Pertamina agar mencari partner kemitraan untuk memaksimalkan potensi migas yang idle. Hal ini sudah dgarap oleh Pertamina Eksplorasi dan Produksi atau Pertamina EP.

Dwi mengatakan, sumber migas yang idle ini sebetulnya sudah pernah diproduksi. Namun, kini produksinya sudah menurun atau hanya bersisa sedikit saja. Kondisi ini menyebabkan sumber migas bukan menjadi prioritas dari para kontraktor pengelola wilayah kerja tersebut.

“Nah dengan teknologi yang baru kami mendorong supaya hal hal itu direaktivasi,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga meminta KKKS untuk mengambil langkah terhadap blok migas potensial tapi tidak diusahakan (idle). KKKS diminta mengelola blok migas tersebut atau mengembalikan kepada negara.

“Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto beberapa waktu lalu, Senin (8/7).

Ariana mengatakan, inventarisasi ini sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas. Kementerian ESDM mengatakan terdapat dua kriteria blok migas yang potensial tapi idle.

Pertama, lapangan migas yang selama dua tahun berturut-turut tidak berproduksi atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Kedua, apabila terdapat struktur pada blok atau wilayah kerja (WK) migas eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan terdapat delapan proyek migas yang telah onstream selama semester I 2024.

“Proyek-proyek yang diharapkan onstream tahun ini, ada 15 proyek,” kata kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Dwi mengatakan, SKK Migas berharap seluruh proyek yang ditargetkan dapat onstream pada 2024, terutama untuk proyek-proyek minyak. Pasalnya, Indonesia sedang banyak menghadapi masalah terkait minyak bumi.

Berdasarkan laporan SKK Migas, kinerja lifting minyak bumi pada periode ini sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Dwi mengatakan, kinerja di bawah target ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran.

“Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya

Dia menyampaikan, jika 15 proyek migas dapat onstream seluruhnya pada 2024, hal ini dapat mendatangkan capex total US$ 560 juta. Proyek-proyek ini juga berpotensi menambah total produksi migas 2024, dengan rincian 31.655 barel minyak per hari, 268 mmscfd gas, dan 180 metrik ton LPG.

Berikut daftar proyek hulu migas yang telah onstream pada semester I 2024;

• Proyek Gas SWPG Debottlenecking oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 21 April 2024
• Proyek Gas Bekapai Artificial Lift oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 24 Mei 2024
• Proyek Minyak OPL Main oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ pada 29 Mei 2024
• Proyek Gas AFCP pada 11 Juni 2024
• Proyek minyak Flowline ASDJ-116X, oleh Pertamina Hulu Energi Ogan Kemering pada 16 Juni 2024
• Proyek Gas Peciko 8B oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 18 Juni 2024
• Fasilitas Kompresor South Sembakung oleh JOB PMEP Simenggaris pada 19 Juni 2024
• Proyek Gas Dayung Facility Optimization oleh Medco Grissik pada 30 Juni 2024

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan terdapat delapan proyek migas yang telah onstream selama semester I 2024.

“Proyek-proyek yang diharapkan onstream tahun ini, ada 15 proyek,” kata kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7).

Dwi mengatakan, SKK Migas berharap seluruh proyek yang ditargetkan dapat onstream pada 2024, terutama untuk proyek-proyek minyak. Pasalnya, Indonesia sedang banyak menghadapi masalah terkait minyak bumi.

Berdasarkan laporan SKK Migas, kinerja lifting minyak bumi pada periode ini sebesar 576 ribu barel per hari (bph) atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Dwi mengatakan, kinerja di bawah target ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran.

“Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan drilling yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya

Dia menyampaikan, jika 15 proyek migas dapat onstream seluruhnya pada 2024, hal ini dapat mendatangkan capex total US$ 560 juta. Proyek-proyek ini juga berpotensi menambah total produksi migas 2024, dengan rincian 31.655 barel minyak per hari, 268 mmscfd gas, dan 180 metrik ton LPG.

Berikut daftar proyek hulu migas yang telah onstream pada semester I 2024;

• Proyek Gas SWPG Debottlenecking oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 21 April 2024
• Proyek Gas Bekapai Artificial Lift oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 24 Mei 2024
• Proyek Minyak OPL Main oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ pada 29 Mei 2024
• Proyek Gas AFCP pada 11 Juni 2024
• Proyek minyak Flowline ASDJ-116X, oleh Pertamina Hulu Energi Ogan Kemering pada 16 Juni 2024
• Proyek Gas Peciko 8B oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 18 Juni 2024
• Fasilitas Kompresor South Sembakung oleh JOB PMEP Simenggaris pada 19 Juni 2024
• Proyek Gas Dayung Facility Optimization oleh Medco Grissik pada 30 Juni 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) umumkan kerja sama dengan 23 Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) dan Bank Pembayaran hari ini, Jumat (19/7). Kerja sama tersebut merupakan salah satu upaya KSEI dalam meningkatkan kemudahan akses investor untuk investasi pasar modal.

Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menyampaikan pemilihan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran periode 2024–2029 dilakukan melalui proses yang cukup panjang serta transparan. Samsul menyebut dari 100 yang mendaftar, hanya 23 yang terpilih untuk bekerja sama.

KSEI juga mengundang Bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang telah menjadi peserta BI-RTGS dan BI-FAST untuk mengikuti seleksi. Salah satu faktor yang menjadi highlight adalah terkait kemudahan akses investor dalam pasar modal, dimulai dari kemudahan dalam proses pembukaan rekening hingga bertransaksi.

“Ini alasan utama upaya KSEI untuk memberikan kemudahan bagi investor, salah satunya melalui penunjukan Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran yang kredibel,” kata Samsul di Gedung Bursa Efek Indonesia (Jumat 19/7).

Di samping itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menyampaikan kinerja tersebut tidak hanya menunjukkan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan antara industri pasar modal dengan industri perbankan Indonesia. Melainkan juga menunjukkan sinergi yang kuat antara industri pasar modal dengan industri perbankan dalam mendukung pengembangan dan pendalaman pasar.

“Serta peningkatan inklusi keuangan melalui penambahan jumlah investor di pasar modal Indonesia,” kata Inarno.

Kemudian Inarno juga menyebutkan bahwa pertumbuhan positif kinerja pasar modal, termasuk peningkatan jumlah investor, tidak mungkin tercapai tanpa dukungan serta kontribusi seluruh pemangku kepentingan di pasar modal. Pemangku kepentingan itu seperti Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran yang memiliki peran strategis dalam ekosistem pasar modal Indonesia.

Inarno mengatakan, kerja sama KSEI dengan Bank Pembayaran pertama kali dimulai pada 2000 dengan melibatkan tiga bank untuk mendukung penerapan perdagangan tanpa warkat (scripless trading). Hal ini terkait dengan persyaratan penempatan dana di rekening khusus di bank, sesuai dengan Peraturan Bapepam No. III.C.6 tentang Prosedur Operasi dan Pengendalian Internal Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Melalui kerja sama ini, peran sebagai Bank Administrasi RDN dan Bank Pembayaran memberikan dampak positif bagi bank. Dampak tersebut antara lain adalah meningkatnya branding bank yang berujung pada kenaikan jumlah nasabah baru, serta kenaikan penetrasi nasabah bank yang memungkinkan investor mencoba instrumen investasi lain di pasar modal.

Dengan demikian, Bank memiliki peluang untuk meningkatkan jumlah rekening tabungan dari pembukaan RDN, mendapatkan dana mengendap dari nasabah, dan menciptakan ekosistem bank yang berpartisipasi di pasar modal.

Berikut daftar Bank Administrator RDN-Bank Pembayaran Periode 2024-2029:

1. PT Allo Bank Indonesia Tbk
2. PT Bank BCA Syariah
3. 3 PT Bank Capital Indonesia Tbk
4. PT Bank Central Asia Tbk
5. PT Bank CIMB Niaga Tbk
6. PT Bank DBS Indonesia
7. PT Bank Digital BCA
8. PT Bank Ina Perdana Tbk
9. PT Bank JagoTbk
10. PT Bank KB Bukopin Tbk
11. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
12. PT Bank Maybank Indonesia Tbk
13. PT Bank Mega Tbk
14. PT Bank MNC Internasional Tbk
15. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
16. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
17. PT Bank OCBC NISP Tbk
18. PT Bank Panin Tbk
19. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
20. PT Bank Permata Tbk
21. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
22. PT Bank Sinarmas Tbk
23. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pemungutan suara ulang (PSU) anggota DPD Sumatera Barat (Sumbar) yang menghabiskan biaya Rp 350 miliar menuai kritik. Hal ini merupakan dampak KPU yang tak menerapkan aturan tahapan Pemilu mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA).

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin tak membantah besaran biaya yang dikeluarkan tersebut. Ia menyebut nominal itu didapat lantaran tempat pemungutan suara (TPS)-nya berjumlah banyak.

"Ya memang benar, memang benar 17.000 TPS," Kata Afif ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (19/7).

Afif lalu menjelaskan kenapa PSU di Sumbar mengabiskan biaya besar. Ia mengatakan, kondisi di lapangan terbilang sulit dan harus dilaksanakan secara cepat lantaran waktu yang mepet.

"Kekurangan ada, tapi sudah kami lakukan semua sebisa mungkin," kata dia. Afif menyebut, PSU di Sumbar memakan biaya paling besar lantaran di daerah itu pemilihnya paling besar.

Sebelumnya, kritik terhadap PSU dilayangkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja. Ia meminta KPU patuhi aturan hingga tak berimbas pemborosan uang.

PSU dilakukan usai gugatan Irman Gusman memenangkan gugatan hukum. Mantan narapidana korupsi itu melayangkan gugatan karena tak masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Sumbar di Pemilu 2024.

Awalnya, PTUN Jakarta memenangkan gugatan tersebut, namun tak ada DCT yang diubah oleh KPU. Irman lalu membawa perkara ini ke MK. Hakim Konstitusi pun memenangkan gugatan mantan Ketua DPD itu dan memerintahkan PSU di Sumbar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah Satuan Tugas Pengawasan Barang Tertentu melakukan razia kepada pedagang yang menjual barang impor ilegal di ITC Mangga Dua. Satgas tersebut baru diresmikan pada hari ini, Jumat (19/7) dan bekerja pada pekan depan

Sebuah video viral di media sosial sebelumnya memperlihatkan para pedagang panik dan membereskan barang-barangnya dinarasikan dengan adanya razia impor ilegal. Video yang tengah viral tersebut menunjukan para pedagang, khususnya yang menjual produk impor panik dan berusaha menutupi barang dagangan mereka

Adapun pada keterangan video tersebut disebutkan bahwa petugas Bea Cukai melakukan razia untuk menertibkan barang import di ITC Mangga Dua pada 15 dan 16 Juli 2024. Namun, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro sudah membantah.

Zulhas tak menutup kemungkinan Satgas PBT dapat beroperasi di Mangga Dua. Ia berkomitmen masyarakat akan melihat hasil kerja Satgas PBT setelah beroperasi penuh.

"Kalau sidak di ITC Mangga Dua itu sesuai aturan, ya silahkan saja. Satgas PBT ini baru akan bekerja hari ini," kata Zulhas di kantornya, Jumat (19/7).

Zulhas menyampaikan, Satgas PBT terdiri dari 11 kementerian dan lembaga, yang juga mencakup aparat penegak hukum. Ke-11 K/L tersebut yakni Kemendag, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepolisian, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut, dan pemerintah daerah.

Menurut Zulhas, barang yang akan diawasi oleh Satgas PBT adalah tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetika, elektronika, dan pakaian jadi lainnya. Pihaknya telah menemukan celah kecurangan impor pada industri yang memproduksi tujuh produk tersebut.

Ia menilai, penjualan barang impor ilegal oleh peritel merupakan hasil lemahnya pengawasan di perbatasan. Walau demikian, Zulhas tidak menutup kemungkinan perluasan pemeriksaan di pusat perbelanjaan.

"Pengawasan di pusat perbelanjaan bisa dilakukan, tapi bukan sasaran utamanya. Namun kalau diperlukan dan ada informasi, bisa kami lakukan," katanya.

Sebuah video viral di media sosial sebelumnya memperlihatkan para pedagang panik dan membereskan barang-barangnya dinarasikan dengan adanya razia oleh Bea Cukai. Video yang tengah viral tersebut menunjukan para pedagang, khususnya yang menjual produk impor panik dan berusaha menutupi barang dagangan mereka

Adapun pada keterangan video tersebut disebutkan bahwa petugas Bea Cukai melakukan razia untuk menertibkan barang import di ITC Mangga Dua pada 15 dan 16 Juli 2024. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Bea Cukai Sudiro menegaskan, penindakan Bea Cukai pada umumnya dilakukan di dalam kawasan pabean.

Walau demikian, Diro menyampaikan penindakan juga dapat dilakukan di luar kawasan pabean dalam kondisi tertentu, seperti penindakan rokok dan narkotika, psikotropika, dan prekursor. "Bea Cukai tidak melakukan razia seperti dalam video tersebut," kata Diro.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat dua sosok baru ke dalam jajaran Dewan Komisaris PT Pos Indonesia. Kedua Komisaris Independen PT Pos Indonesia itu adalah Muhammad Budi Djatmiko dan Fauzi Baadilla.

Pada saat yang sama kementerian juga mengukuhkan pemberhentian Guntur Iman Nofianto pada tanggal 1 April 2024. Pemberhentian ini ditetapkan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Guntur di Pos Indonesia. Penetapan ini disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 PT Pos Indonesia (Persero), pada Kamis (18/7).

“Kami juga mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan Guntur bagi perusahaan,” ujar Corporate Secretary and Environmental, Social and Governance Tata Sugiarta dalam keterangan resmi, Jumat (19/7).

Sekadar informasi, Fauzi Baadilla yang dikenal sebagai aktor dan model adalah Koordinator Penggalang Relawan Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2024. Sementara itu, Muhammad Budi Djatmiko adalah konsultan pemilik The Djatmiko Consulting. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia.

RUPS juga mengesahkan Laporan Keuangan Pos Indonesia tahun buku 2023. Pos Indonesia mencatatkan rekor baru laba bersih teringgi perusahaan sebesar Rp 728 miliar rupiah. Diketahui pada tahun buku 2022 PosIND juga mencatatkan laba terbesar sepanjang sejarah sebesar Rp 650 miliar rupiah. Laba tersebut disebabkan oleh transformasi dan digitalisasi yang dilakukan di lingkungan Pos Indonesia.

Berikut ini susunan komisaris dan direksi PT Pos saat ini :

Komisaris Utama : Rhenald Kasali

Komisaris : Gunawan Hutagalung, I Gede Made Kartikajaya, Robben Rico, Muhammad Budi Djatmiko, dan Fauzi Baadilla

Direktur Utama : Faizal Rochmad Djoemadi

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman

Direktur Bisnis Kurir dan Logistik : Tonggo Marbun

Direktur Operasi dan Digital Services Hariadi

Direktur Bisnis Jasa Keuangan : Haris

Direktur Human Capital Management : Asih Kurniasari Komar

Direktur Business Development dan Portfolio Management : Prasabri Pesti.