Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman mengungkapkan hingga akhir tahun masih terdapat sejumlah perusahaan yang masuk dalam pipeline pencatatan umum perdana saham atau initial public offering (IPO) untuk 2024. Meski begitu ia mengatakan sejauh ini perusahaan yang akan IPO itu baru dari sektor swasta.

“BUMN saat ini belum ada,” kata Iman kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Imam saat ini perusahaan BUMN kemungkinan besar tengah wait and see menghadapi masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meskipun demikian, ia berharap akan ada BUMN serta anak BUMN yang akan melantai di pasar modal pada 2025.

"Tapi kita harapkan mungkin tahun depan ada BUMN atau anak BUMN yang akan IPO," jelasnya.

Sebelumnya, Bursa mencatat sejumlah perusahaan antre di pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Hingga 5 Juli 2024, terdapat 27 perusahaan yang telah mencatatkan saham di Bursa. Dengan demikian, dana yang berhasil dihimpun dari IPO tersebut sebanyak Rp 4,06 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menyampaikan hingga saat ini terdapat 24 perusahaan yang siap debut di Bursa. Dari sisi asetnya, perusahaan dengan skala menengah masih mendominasi. Sedangkan dari sisi sektornya, paling banyak berasal dari sektor konsumer non-siklikal.

Namun hingga awal Juli ini, belum ada perusahaan di sektor bahan baku hingga infrastruktur yang akan IPO. "Hingga saat ini, terdapat 24 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI," kata Nyoman dikutip Rabu (10/7).

Daftar sektor saham yang akan IPO pada 2024

• 0 Perusahaan dari sektor Basic Materials;
• 2 Perusahaan dari sektor Consumer Cyclicals;
• 8 Perusahaan dari sektor Consumer Non-Cyclicals;
• 1 Perusahaan dari sektor Energy;
• 2 Perusahaan dari sektor Financials;
• 3 Perusahaan dari sektor Healthcare;
• 4 Perusahaan dari sektor Industrials;
• 0 Perusahaan dari sektor Infrastructures;
• 1 Perusahaan dari sektor Properties & Real Estate;
• 2 Perusahaan dari sektor Technology;
• 1 Perusahaan dari sektor Transportation & Logistic.

Konten kreator podcast bergenre horror Detektif Astral atau DA meraih lebih dari Rp 100 juta dan 6.000 penonton hanya dalam dua hari. Ini berkat konten podcast terbaru berjudul ‘Melawan Iblis Terkuat di Piramida Antartika’.

Detektif Astral merupakan konten kreator bergenre horor yang dibentuk pada akhir 2020. Mereka terdiri dari Bou sebagai presenter serta Willy dan Jesslyn yang merupakan praktisi supranatural dan memiliki kemampuan indigo.

Konten kreator Detektif Astral, Bou mengatakan bahwa konten baru yang dirilis pada 1 Juli di aplikasi podcast Noice inltu, menghadirkan video investigasi tanpa sensor untuk melawan iblis terkuat di Piramida Antartika.

“Kami mengungkap konspirasi para elite global tentang rekayasa genetika manusia di sana. Sejauh ini respons dari audiens sangat baik dan puas karena banyak hal yang kami hadirkan secara eksplisit, belum pernah ada di konten DA lainnya.” kata Bou dalam keterangan pers, Senin (8/7).

Konten berdurasi 2,5 jam itu juga menunjukkan persiapan dari Detektif Astral untuk berperang besar melawan pasukan Iblis tier 1 di Piramida Antartika setelah sebelumnya melakukan riset terkait konspirasi yang ada di benua tersebut.

Detektif Astral kerap menguak berbagai misteri dan kasus misterius secara supranatural lewat metode Astral Travelling Investigation atau ATI yang mirip dengan metode ‘pecah jiwa’ atau ‘raga sukma’, untuk mendatangi lokasi kejadian misterius tanpa fisik orang tersebut hadir secara langsung.

Metode ATI tersebut kemudian digabungkan dengan metode membaca memori, membaca jejak energi, niatan, dan emosi.

Menurut data Noice, konten Detektif Astral dapat meraih rata-rata lebih dari 3,000 unique listeners dari sesi live stream di aplikasi Noice.

Saat ini mereka memiliki lebih dari 20 ribu subscribers di aplikasi Noice dan lebih dari 42 ribu followers di akun Instagram.

Chief Business Officer atau CBO Noice Niken Sasmaya mengatakan, Detektif Astral merupakan salah satu contoh konten kreator yang sangat cerdas dalam membangun komunitas yang loyal.

“Mereka selalu fokus untuk membuat konten berkualitas dan selalu menjaga kedekatan dengan para pendengarnya,” ujar dia. “Tidak heran, setiap konten dan event yang dibuat oleh Detektif Astral bersama Noice selalu laris dibeli.”

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Pedoman Keamanan Siber khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan alias ITSK seperti bank digital dan fintech lending.

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris melalui UK Government cyber capacity-building programme. Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan dalam meminimalkan gangguan pada aspek ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan atas data dan informasi yang dikelola oleh penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan dalam acara Peluncuran Pedoman Keamanan Siber, di Jakarta, Senin (8/7).

Pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi.

Peluncuran pedoman itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK yakni penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber. .

OJK juga mengadakan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai ahli di bidang keamanan siber.

Cyber Bootcamp itu merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks,” kata Hasan.

OJK berharap program itu dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Pedoman Keamanan Siber khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan alias ITSK seperti bank digital dan fintech lending.

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris melalui UK Government cyber capacity-building programme. Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan dalam meminimalkan gangguan pada aspek ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan atas data dan informasi yang dikelola oleh penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan dalam acara Peluncuran Pedoman Keamanan Siber, di Jakarta, Senin (8/7).

Pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi.

Peluncuran pedoman itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK yakni penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber. .

OJK juga mengadakan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai ahli di bidang keamanan siber.

Cyber Bootcamp itu merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks,” kata Hasan.

OJK berharap program itu dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Pedoman Keamanan Siber khusus untuk Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan alias ITSK seperti bank digital dan fintech lending.

Pedoman ini disusun dengan dukungan Kedutaan Besar Inggris melalui UK Government cyber capacity-building programme. Pedoman ini mencakup strategi reaktif dan proaktif untuk memastikan keamanan siber menjadi bagian krusial dari ekosistem ITSK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, sektor keuangan, termasuk ITSK, akan terus menjadi target utama serangan siber dan sangat rentan jika tidak menerapkan kerangka keamanan dan ketahanan siber yang efektif dan responsif.

“Penerapan kerangka keamanan siber di sektor ITSK diharapkan menjadi mekanisme perlindungan dalam meminimalkan gangguan pada aspek ketersediaan, integritas, dan kerahasiaan atas data dan informasi yang dikelola oleh penyelenggara ITSK di ruang siber,” kata Hasan dalam acara Peluncuran Pedoman Keamanan Siber, di Jakarta, Senin (8/7).

Pedoman keamanan siber bagi penyelenggara ITSK mencakup perlindungan data, manajemen risiko, respons insiden, maturity assessment, training and awareness dengan mengedepankan prinsip kolaborasi dan pertukaran informasi.

Peluncuran pedoman itu sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mengatur bahwa salah satu prinsip industri ITSK yakni penerapan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk keamanan dan ketahanan siber. .

OJK juga mengadakan Cyber Bootcamp khusus bagi para pegawai OJK yang dilaksanakan dalam beberapa tahap, dengan melibatkan berbagai ahli di bidang keamanan siber.

Cyber Bootcamp itu merupakan program pelatihan intensif yang dirancang untuk membekali para pegawai OJK dengan pengetahuan dan keterampilan praktikal dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan siber.

“Melalui Cyber Bootcamp ini, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pegawai OJK dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menanggapi serangan siber yang semakin canggih dan kompleks,” kata Hasan.

OJK berharap program itu dapat menjadi program pelatihan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi para pegawai dalam meningkatkan kompetensi keamanan siber khususnya dalam menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan di Indonesia.

Prancis dan Hong Kong, dua raksasa keuangan global, bergabung untuk mendorong batas-batas tokenisasi. Bank Sentral Prancis (BDF) dan Otoritas Moneter Hong Kong (HKMA) telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjajaki pasar wholesale Central Bank Digital Currency (wCBDC) dan tokenisasi. Inisiatif ini merupakan bagian dari Gelombang 2 dari pekerjaan eksplorasi sistem euro digital Bank Sentral Eropa.

Tujuan utama aliansi ini adalah untuk meningkatkan interoperabilitas antara infrastruktur keuangan di kedua wilayah. BDF menggunakan DL3S, sementara HKMA mengoperasikan Sandbox Ensemble. Dengan menggabungkan upaya mereka, lembaga-lembaga ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang lebih transparan dan efisien. Kerja sama ini juga akan akan memfasilitasi pembayaran lintas batas dan lintas mata uang secara real-time.

Pembayaran Lintas Batas Bisa Lebih Optimal

Menurut laporan Cointribune.com, salah satu tantangan utama dari sistem keuangan saat ini adalah ketidakefisienan pembayaran lintas batas. Penundaan dan biaya yang terkait dengan transaksi internasional dapat menjadi penghalang, sehingga memperlambat perdagangan dan pertukaran ekonomi.

Di sinilah kolaborasi antara BDF dan HKMA berperan. Dengan menggunakan teknologi wCBDC dan kripto, kedua institusi bertujuan untuk merampingkan proses ini. Deputi Gubernur Pertama BDF Denis Beau dan Wakil Kepala Eksekutif HKMA Howard Lee menekankan pentingnya inisiatif ini untuk inklusi keuangan.

Kolaborasi ini memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan lebih murah. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi bisnis dan individu di kedua wilayah. Pada saat yang sama, kerja sama ini juga mengurangi hambatan ekonomi.

Menuju Interoperabilitas Keuangan Global

Interoperabilitas adalah inti dari visi BDF dan HKMA. Dengan menyelaraskan infrastruktur masing-masing, kedua institusi ini berharap dapat menciptakan sebuah model yang menjadi acuan. Model ini dapat menginspirasi bank sentral dan lembaga keuangan lainnya di seluruh dunia.

Pendekatan ini dapat merevolusi pasar keuangan. Pendekatan ini menekankan pada transparansi, keamanan, dan efisiensi. Tokenisasi, yang memungkinkan aset tradisional dikonversi menjadi aset digital, adalah elemen kunci dari transformasi ini.

Tokenisasi menawarkan keuntungan seperti pengurangan biaya transaksi. Selain itu, tokenisasi meningkatkan likuiditas aset dan menawarkan aksesibilitas yang lebih besar bagi investor. Kolaborasi Prancis dan Hong Kong bertujuan untuk mengeksploitasi manfaat-manfaat ini demi menciptakan pasar keuangan yang lebih inklusif dan dinamis.

Kolaborasi antara Prancis dan Hong Kong untuk berinovasi di bidang tokenisasi dan mata uang digital bank sentral menjadi inisiatif yang berani dan menjanjikan. Dengan mengatasi inefisiensi pembayaran lintas batas dan mempromosikan interoperabilitas, Prancis dan Hong Kong dapat mendefinisikan ulang standar pasar keuangan global.

Aliansi Keamanan Siber untuk Rakyat alias Akamsi akan menggelar demo di depan kantor Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika pada siang hari ini (10/7) terkait peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya.

Akamsi menilai Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi harus bertanggung jawab atas bobolnya Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, dengan mengundurkan diri.

Mereka juga menuntut Kominfo memberikan notifikasi kepada publik soal data-data pribadi yang terungkap, termasuk kapan dan bagaimana serangan itu terjadi.

Akamsi meminta proses investigasi Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya dilakukan secara akuntabel, transparan, menyeluruh, tuntas, dan dipublikasikan secara berkala sehingga publik menerima informasi yang akurat.

“Memberikan ganti rugi kepada warga yang terdampak oleh bobolnya PDNS 2,” kata Direktur SAFEnet Nenden Sekar Arum kepada Katadata.co.id, Rabu (10/7).

Terkait dengan undang-undang pelindungan data pribadi, Akamsi menuntut adanya independensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi.

Akamsi juga meminta Kominfo membahas kembali RUU KKS atau Keamanan dan Ketahanan Siber dengan menjamin pelibatan secara bermakna masyarakat sipil.

Selain itu, Akamsi meminta Kominfo mengakhiri pembatasan dan pemblokiran informasi, serta represi digital lainnya terkait pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) resmi listing di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran saham perdana atau Initial Public Offering, Rabu (10/7). LABS menjadi perusahaan ke 32 yang listing di bursa pada 2024.

Pada perdagangan hari pertama saham LABS meloncat hingga menyentuh batas atas atau ARA dengan Harga Rp 137. Harga saham ini telah naik 34,31% dari harga saat IPO di Rp 102.

LABS merupakan perusahaan distributor alat Kesehatan yang berdiri sejak 2014. Melalui IPO, UBC Medical melepas 700 juta saham atau setara dengan 17,72% dari modal ditempatkan dan disetor. Perusahaan meraup Rp 71,4 miliar dari aksi IPO.

Direktur Utama LABS FX Yoshua Raintjung menjelaskan langkah perusahaan masuk Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui IPO adalah bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan. Perusahaan juga berkomitmen meningkatkan tata Kelola perusahaan menjadi lebih baik lagi.

“Saya optimistis dengan prospek Industri Kesehatan saat ini, terutama pasca-covid 19, Pemerintah mulai akan memfokuskan anggaran kesehatannya pada program yang sifatnya promotif dan preventif guna mencapai target Indonesia Emas 2045," ujar Yoshua seperti dikutip usai listing, Rabu (10/7).

Ia mengatakan kinerja perusahaan sampai Desember 2023 masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif. Selama 3 tahun terakhir Perseroan telah meningkatkan reputasinya di pasar alat kesehatan sebagai salah satu pemasok unggulan untuk produk skrining bayi baru lahir dan infeksi tuberkulosis laten (ILTB).

Seluruh dana bersih hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional. Dana IPO juga akan digunakan untuk pengembangan bisnis Perseroan antara lain untuk biaya operasional seperti, pembelian barang dagangan, pembelian bahan baku produksi, biaya pemasaran, biaya penjualan dan biaya operasional lainnya.

Penawaran umum saham LABS tersebut telah mendapat reaksi positif dari pasar. Saat IPO perusahaan menerima kelebihan permintaan (oversubscribe) yang tercatat lebih dari 250x, dengan jumlah investor sebanyak lebih dari 31.275 investor.

Merujuk laporan keuangan perusahaan, pada tahun buku 2023 perusahaan mencatatkan laba komprehensif Rp 1,8 miliar. Jumlah ini menurun dari Rp 2,8 miliar pada 2022 namun jauh di atas laba 2021 yaitu Rp 299 juta.

Sesuai prospektus IPO manajemen menyatakan perusahaan berkomitmen membagikan dividen maksimal 20% dari laba. Pembagian dividen bila memungkinkan baru akan dimulai pada 2027 berdasar laba bersih 2026.

Lalu bagaimana sosok orang-orang di balik IPO LABS. Siapa yang menjadi pengendali perusahaan?

Susunan Pemegang Saham PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) (Prospektus IPO PT UBC Medical Indonesia Tbk)

Profil Pengendali Emiten LABS

Merujuk prospektus perusahaan UBC Medical Indonesia merupakan perusahaan patungan yang terhubung dengan taipan farmasi dari Cina. Pemegang saham Utama perusahaan adalah PT Optel Investama Mulia dengan kepemilikan 87,98%. Setelah IPO kepemilikan saham Optel Investama menyusut jadi 72,39%.

Saham lainnya setelah IPO dimiliki oleh PT Inodia sebanyak 0,01%, Budi Hariadi sebanyak 3,29%, Silvia sebanyak 3,29%, David Tandris sebanyak 3,29%. Adapun kepemilikan oleh masyarakat sebanyak 17,72%.

Optel Investama Mulia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi investasi. Merujuk anggaran dasar perusahaan juga bergerak di bidang perdagangan besar obat dan farmasi. Kepemilikan saham perusahaan terbesar dipegang oleh Laurentia Hariadi dengan 40,83%, Karjeny Satia dengan 22,27%. Pemegang saham individu lainnya adalah Ave Nina Sutikno dengan 11,14%, Nathan Tirtana 8,26%, Venny Haryani dengan 7,5% dan Zhou Biyan dengan 5%.

Pemegang saham Optel Investama lainnya adalah Active Rich Investment Limited. Perusahaan ini tercatat beralamat di Cayman Islands yang dimiliki sepenuhnya oleh Hope Fortune Investment Ltd. Adapun Hope Fortune merupakan perusahaan milik taipan farmasi asal Cina Lam Kong.

Selanjutnya para pemegang saham yang tergabung di Optel Investama sepakat menunjuk Nathan Tirtana sebagai pengendali perseroan. Nathan merupakan suami dari Laurentia Hariadi.

Di UBC Medical, Nathan bertindak sebagai Komisaris Utama. Selanjutnya ada Suyanto di jajaran komisaris sebagai komisaris independen, FX Yoshua Raintjung sebagai Direktur Utama dan Marcela Angelin sebagai direktur.

Nathan merupakan lulusan sarjana Teknik University of New South Wales pada 2002. Ia pernah menjadi eksekutif senior di Departemen Perencanaan Produk, Shanghai United Cell Biotechnology Co., Ltd sejak 2003-2024. Bersamaan dengan itu ia sudah menjadi komisaris PT Inodia yang juga menjadi pemegang saham LABS pada 2010-2012.

Selanjutnya ia menjabat komisaris PT UBC Medical sejak 2014 hingga sekarang. Selain di LABS, Nathan juga menjabat direktur Utama di PT Etana Biotechnologies Indonesia dan Direktur Utama PT Brightgene Biomedical Indonesia.

Adapun Suyanto yang menjadi komisaris Independen memiliki pengalaman Panjang di Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan pernah menjadi Atase Pertahanan RI di Kamboja. Pada 2020-2021 Suyatno tercatat sebagai komisaris independen di PT Bank Syariah Mandiri dan pada 2021-sekarang menjadi komisaris di PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

FX Yoshua Raintjung selaku direktur Utama sebelumnya pernah menjadi Direktur PT Diastika Biotekindo pada 2018-sekarang Ia juga pernah menjabat sales direktur pada PT Megastar Home Shopping.

PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) resmi mencatatkan saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini. Pada debut perdananya, saham LABS dibuka hampir menyentuh Auto Reject Atas (ARA) atau menguat 34,31% ke Rp 137 per saham.

Perusahaan menjadi emiten ke-32 di bursa pada tahun ini. Selain itu, emiten industri kesehatan ini menunjuk Lotus Andalan Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek perseroan.

Setelah pembukaan, sahamnya masih bertengger di level Rp 137 per lembar saham pada pukul 09.30 WIB. Volume saham LABS diperdagangkan tercatat 10,90 juta dengan nilai transaksinya Rp 1,49 miliar.

Sementara frekuensi perdagangannya tercatat sebanyak 3.270 kali. Adapun kapitalisasi pasar UBC Medical Indonesia pagi ini senilai Rp 541,15 miliar.

Sebelumnya, LABS melepas maksimal 700 juta lembar saham atau 17,72% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO. Perusahaan menetapkan harga bookbuilding sebesar Rp 102 per saham. Dari aksi korporasi ini, perusahaan mengincar dana segar sebanyak-banyaknya Rp 71,4 miliar.

Direktur Utama UBC Medical Indonesia, Yoshua Raintjung menjelaskan IPO adalah bagian dari strategi demi meningkatkan kapasitas pendanaan perusahaan. menyebut kinerja perusahaan sampai Desember 2023 masih mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang positif.

Selama tiga tahun terakhir perseroan telah meningkatkan pasar alat kesehatan sebagai salah satu pemasok unggulan untuk produk skrining bayi baru lahir dan infeksi tuberkulosis laten (ILTB).

Dengan demikian, Yoshua optimistis prospek Industri kesehatan saat ini, terutama pasca-covid 19, pemerintah mulai akan memfokuskan anggaran kesehatannya pada program yang sifatnya promotif dan preventif guna mencapai target Indonesia Emas 2045.

“Hal tersebut diyakini akan meningkatkan penyerapan atas produk alat kesehatan dan reagen perseroan" kata Yoshua dalam keterangan resmi, Rabu (10/7).

Rencana Usai IPO

Adapun seluruh dana bersih hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Beberapa di antaranya pembelian barang dagangan, bahan baku produksi, biaya pemasaran, biaya penjualan dan biaya operasional lainnya.

Terkait kebijakan bagi dividen, setelah IPO perseroan berniat untuk melakukan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 20% mulai tahun 2027 berdasarkan dari laba bersih tahun buku 2026.

Direksi dapat mengubah jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidak melakukan pembayaran dividen sama sekali. Tak hanya itu, pembagian dividen juga akan bergantung pada berbagai faktor seperti laba, kinerja operasional, hinggal kebutuhan modal kerja.

“Tidak ada jaminan bahwa perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen atau keduanya di masa yang akan datang,” tulis perusahaan dalam prospektusnya.

UBC Medical Indonesia merupakan perusahaan yang berfokus pada penyediaan alat kesehatan diagnostic in-vitro (instrumen) dan consumables/reagen. Alat kesehatan tersebut merupakan alat untuk mendeteksi penyakit menular dan kelainan bawaan.

Tak hanya itu, perseroan saat ini ditunjuk sebagai distributor dari produsen bioteknologi dari negara-negara maju memberikan teknologi terbaik untuk laboratorium di seluruh Indonesia.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberi peringatan dini kepada masyarakat agar waspada mengingat terdapat 21 provinsi di Indonesia yang diprakirakan hujan lebat disertai petir pada Rabu (10/7).

Dikutip dari situs BMKG di Jakarta, provinsi yang berpotensi hujan dengan intensitas lebat dan dapat disertai petir serta angin kencang hari ini yakni Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara.

Sementara itu bergeser ke wilayah Timur, masyarakat di Nusa Tenggara Timur (NTT) diingatkan untuk waspada potensi angin kencang. Sedangkan wilayah Papua diprediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dan Papua Barat hujan lebat. Wilayah Sulawesi Selatan diprakirakan hujan sedang hingga lebat.

Laman BMKG juga menyebutkan sebagian besar ibu kota provinsi di Indonesia dilanda hujan dengan intensitas ringan pada siang hari ini, yakni Bengkulu, Gorontalo, Palangkaraya, Samarinda, Tanjung Pinang, Ambon, Ternate, Kota Jayapura, Manokwari, Pekanbaru, Kendari, dan Medan. Sedangkan Kota Pontianak diprediksi hujan disertai petir.

Kota Banda Aceh, Serang, Jambi, Bandung, Semarang, Banjarmasin, Tarakan, Bandar Lampung, Mataram, dan Mamuju diprediksi berawan, sedangkan Kota Padang berawan tebal pada siang hari ini.

Beberapa wilayah ibu kota provinsi diprakirakan cerah berawan pada siang hari ini, yakni Palembang, Makassar, Kupang, Pangkal Pinang, dan Jakarta Pusat. Kota Surabaya, Yogyakarta, dan Denpasar diprediksi cerah dengan suhu rata-rata 23-31 derajat Celcius.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan potensi dampak bencana akibat hujan di sejumlah wilayah Indonesia yang masih tinggi bisa saja terjadi, meskipun sebenarnya sudah mulai memasuki musim kemarau.

"Potensi peningkatan hujan dipicu oleh adanya beberapa dinamika atmosfer yang masih aktif berada di wilayah Indonesia, yakni fenomena Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang ekuatorial Rossby Kelvin, hingga pola sirkulasi siklonik dan La Nina juga semakin memperkuat potensi pembentukan awan penghujan itu," ujar Guswanto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini. Diketahui, penerimaan pajak anjlok 7,9% yoy menjadi Rp 893,8 triliun di semester I 2024.

Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengaan implementasi UU HPP ini, diharapkan penerimaan negara naik.

Dia memperkirakan penerimaan pajak pada semester II akan lebih tinggi dari semester sebelumnya. Nilai penerimaan pajak bisa nadik dari Rp 893,8 triliun menjadi Rp 1.028,1 triliun pada semester kedua 2024.

“Sehingga total penerimaan akan mencapai Rp1.921,9 triliun atau ada pertumbuhan penerimaan 14,5%,” ujar Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Dia optimistis penerimaan pajak sepanjang 2024 akan tetap terjaga meski diperkirakan akan lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penerimaan pajak diperkirakan mencapai 96,6% dari target APBN, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai 92,4% dari target. Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai 96% dari target.

“Kita melihat outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, ini masih tumbuh tipis 2,9%. Ini artinya perekonomian nasional kita masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas yang sangat besar,” kata Sri Mulyani.

Penyebab Penerimaan Pajak Turun

Penurunan setoran pajak pada paruh pertama 2024 disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya tak lepas dari penurunan pajak penghasilan (PPh) badan

Sri Mulyani menjelaskan, penyebab penurunan PPh badan terutama dari perusahaan berbasis komoditas. Bisnis perusahaan tersebut mencatatkan penurunan signifikan dari sisi profitabilitas.

"Artinya, perusahaan masih profitable, tapi keuntungan tidak setinggi tahun sebelumnya, karena harga komoditas mengalami koreksi yang sangat dalam, kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, kenaikan restitusi atau pengembalian pembayaran kelebihan pajak juga berdampak terhadap penerimaan pajak pada paruh pertama 2024. Kenaikan restitusi terjadi pada PPh badan dan PPn dalam negeri.

Selain itu, penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai turun 0,09% menjadi Rp 1342,2 triliun pada semester I 2024. Nilai ini baru mencapai 41,8% dari target APBN 2024.

Penerimaan Bea dan Cukai

Untuk kepabeanan dan cukai, dia memperkirakan down trading golongan rokok ke kelompok yang lebih murah, perlunya peningkatan pengawasan dan penindakan terutama untuk rokok ilegal, serta harga komoditas CPO masih akan memengaruhi kinerja pos penerimaan ini.

“Kami perkirakan bea cukai untuk semester II akan terkumpul Rp 162,3 triliun atau tumbuh 7,5%. Dengan demikian, keseluruhan tahun akan tercapai Rp 296,5 triliun atau 92,4% dari target APBN, tumbuh 3,5% dibandingkan tahun lalu,” kata dia.

Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp 549,1 triliun, terkontraksi 16% dibandingkan tahun lalu karena fluktuasi harga minyak mentah Indonesia (ICP), lifting migas, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

“Tahun lalu waktu kita mendesain APBN, memang sudah diprediksi PNBP akan mengalami penurunan, sekitar 10,4% karena harga komoditas yang booming dan extraordinary pada tahun sebelumnya tidak akan terulang pada 2024,” ucapnya.