Harga Bitcoin merosot menjadi sekitar US$57.000 (Rp 934,8 juta) yang merupakan level terendah dalam dua bulan terakhir, pada Kamis (4/7). Penurunan harga Bitcoin ini merupakan respons pasar terhadap sinyal dari Bank Sentral AS (The Fed) yang belum siap menurunkan suku bunga acuannya.

Sekitar pukul 14.30 waktu London, mata uang digital ini turun sekitar 5% dalam 24 jam menjadi US$56.837 (Rp 932,18 juta), turun di bawah angka US$57.000 untuk pertama kalinya sejak 1 Mei, menurut data CoinGecko. Sejak saat itu, Bitcoin telah mengurangi kerugian dan diperdagangkan pada US$57.932,57 (Rp 950,08 juta), turun 3,4% pada pukul 17.05 waktu London.

Token saingannya, Ether, mata uang kripto terbesar kedua di dunia, turun 5% menjadi US$3.120 (Rp 51,17 juta).

Hal ini terjadi setelah Federal Reserve lalu merilis risalah dari pertemuan bulan Juni yang menunjukkan bahwa para pejabat enggan menurunkan suku bunga sampai data tambahan menunjukkan inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju target 2% bank sentral, pada Rabu (3/7).

Menurut laporan CNBC, suku bunga yang lebih tinggi biasanya kurang menguntungkan untuk Bitcoin dan mata uang kripto lainnya karena mengurangi selera risiko investor.

Bitcoin melesat ke level tertinggi sepanjang masa di atas US$73.700 (Rp 1,2 miliar) pada Maret tahun ini setelah Komisi Sekuritas dan Bursa Efek AS menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot yang pertama di AS.

ETF memungkinkan investor untuk membeli produk yang melacak harga bitcoin tanpa memiliki mata uang kripto yang mendasarinya. Para pendukung kripto mengatakan bahwa hal ini telah membantu melegitimasi kelas aset dan mempermudah investor institusi yang lebih besar untuk terlibat.

Sejak saat itu, Bitcoin telah diperdagangkan dalam kisaran harga US$59.000 (Rp 967,6 juta) dan US$72.000 (Rp 1,18 miliar).

Harga Bitcoin Masih Tertekan

Baru-baru ini, mata uang kripto terbesar di dunia ini tertekan oleh berita mengenai runtuhnya bursa Bitcoin Mt. Gox yang sedang mempersiapkan distribusi koin senilai sekitar US$9 miliar (Rp 147 triliun) kepada para pengguna. Hal ini diperkirakan akan mengarah pada beberapa aksi jual yang signifikan.

Pada hari Kamis (4/7), Arkham Intelligence menyebut sejumlah kecil Bitcoin dipindahkan dari tiga dompet yang sebelumnya terkait dengan Mt. Gox. Pergerakan terbesar adalah untuk mata uang kripto senilai US$24 juta (Rp 393,6 miliar). Tidak jelas apakah transaksi ini dilakukan sehubungan dengan rencana pembayaran Mt. Gox.

Pekan lalu, pemerintah Jerman menjual sekitar 3.000 bitcoin - senilai sekitar US$175 juta (Rp 2,87 triliun) pada harga hari ini. Bitcoin yang dijual berasal dari 50.000 Bitcoin yang disita sehubungan dengan operasi pembajakan film Movie2k.

Arkham, yang melacak dompet Bitcoin pemerintah Jerman, mengatakan bahwa aset-aset tersebut dipindahkan ke bursa kripto Kraken, Bitstamp, dan Coinbase, serta sebuah dompet terpisah yang tidak teridentifikasi. "Dana ini kemungkinan besar dipindahkan ke deposito untuk layanan institusional atau OTC," kata Arkham dalam sebuah unggahan di X.

IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan diperkirakan bergerak fluktuatif dalam rentang 7.200-7.240 pada perdagangan Jumat (5/7). Saham PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT BFI Finance Tbk (BFIN), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) hingga PT Barito Pacific Tbk (BRPT) direkomendasikan oleh analis.

Phintraco Sekuritas menilai, IHSG akan ditopang oleh penguatan lanjutan nilai tukar rupiah ke Rp 16.325 per dolar Amerika Serikat pada Kamis sore (4/7). Penguatan dipicu oleh menguatnya spekulasi bahwa bank sentral AS The Fed akan memangkas suku bunga acuan pada September.

Ekonom bahkan mulai memproyeksikan bahwa pemangkasan bunga acuan Amerika bisa tiga kali tahun ini.” Alasannya yakni pelemahan data sektor tenaga kerja dan penurunan signifikan indeks sektor jasa di AS pada Juni,” tulis Phintraco Sekuritas, Jumat (5/7).

Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham di antaranya PT HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT BFI Finance Tbk (BFIN), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT Malindo Feedmill Tbk (MAIN) dan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN).

Sementara itu, Analis BinaArtha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG bergerak ke level support 7.057, 7.028, 6.943 atau resistance 7.228, 7.308, 7.374.

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena peningkatan pembelian.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

Ivan merekomendasikan sejumlah saham, di antaranya:

• Hold atau trading buy saham PT Astra International Tbk (ASII) dengan rentang harga 4.400-4.500
• Hold atau buy on weakness saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan rentang harga 9.500-9.650
• Hold atau take profit Sebagian pada saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) di 4.800 sebagai target harga terdekat
• Hold atau take profit sebagian saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) di 1.330 sebagai harga terdekat
• Hold atau buy on weakness saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dengan rentang harga 9.800-9.950

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu buka suara soal rencana produk impor Cina akan dikenakan bea bea masuk hingga 200%.

Febrio mengatakan, rencana tersebut masih dibahas oleh berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian perindustrian. Pembahasan ini sampai ke sektor hulu hingga hilir.

"Mulai dari bahan baku seperti serat, lalu sampai kain, sampai pakaian jadi. Itu kan semuanya ada produksi di Indonesia," kata Febrio di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/7).

Ia menuturkan bahwa pemerintah ingin menjaga agar produksi di Indonesia bisa tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi Cina yang tengah mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity), sehingga menyebabkan ekspor yang berlebih dan terjadinya praktik dumping.

"Sehingga kita melihat bagaimana produksi di Indonesia ini bisa tetap berjalan dengan baik di tengah sekarang memang kondisi di Tiongkok terutama overcapacity, jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping," ujarnya.

Antisipasi Praktik Dumping

Dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

"Ini yang sedang kita siapkan sama-sama, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi, sehingga kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya. Nanti kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," ujarnya.

Untuk itu, lintas pemangku kepentingan masih membahas besaran atau tarif bea masuk yang akan disepakati. Sehingga, kebijakan ini tidak hanya dibahas oleh BKF Kemenkeu.

"Jadi kalau tata kelolanya, ada masukan dari industri yang bersangkutan, lalu itu dirapatkan, ada dua level rapatnya tim kepentingan nasional yang pertama, lalu terakhir di tim tarif, nanti akan kita putuskan," ujarnya.

Alasan Mendag Kenakan Bea Masuk 200%

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berencana mengenakan bea masuk hingga 200% untuk barang-barang impor asal Cina untuk menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Perang dagang tersebut telah menyebabkan terjadinya "over capacity" dan "over supply" di Cina. Sehingga Indonesia kebanjiran produk asal Cina dari pakaian, baja, tekstil, dan lainnya, karena pasar negara-negara Barat menolak mereka.

"Maka satu hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai permendagnya. Jika sudah selesai, maka dikenakan apa yang kita sebut sebagai bea masuk, kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini," ujar Zulkifli, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/6).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada Kementerian Perdagangan dan juga kementerian/lembaga agar dapat melibatkan pelaku usaha, asosiasi, dan himpunan melalui forum dialog guna penyempurnaan kebijakan dan menghindari semua dampak negatif yang mungkin timbul.

Kadin mengimbau agar Kementerian Perdagangan, tetap mendukung semangat Fasilitasi Perdagangan dan Iklim Kemudahan Berusaha, sehingga pertumbuhan kinerja ekspor nasional maupun iklim investasi tetap bertumbuh dan terjaga.

"Kami mendorong agar kebijakan pembatasan impor tidak menyulitkan dunia usaha dan industri dalam mendapatkan bahan baku dan penolong sekaligus," kata Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi di Jakarta, Rabu (3/7).

Selain itu, secara bersamaan, Kadin juga berharap kebijakan pemerintah bisa memastikan iklim investasi di Indonesia tetap kondusif dan dapat meningkatkan penguatan industri bagi daya saing yang lebih baik.

Sejumlah ekonom mengungkapkan beberapa faktor yang bisa menarik investor asing atau orang kaya untuk menaruh uangnya di family Office. Faktor tersebut akan menentukan keberlanjutan investasi mereka di Indonesia.

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menyebutkan tiga kunci untuk menarik investasi melalui family office.

"Pertama, jaminan kerahasian dan keamanan data bahwa uang mereka benar-benar aman ditaruh di Indonesia,"kata Esther kepada Katadata.co.id, Kamis (5/7).

Artinya, jika ingin bentuk family wealth planning harus ada jaminan uang mereka aman seperti di Swiss dan Liechtenstein. Dua negara tersebut dikenal sebagai surga penyimpanan uang karena keamanan dan kerahasiannya dijamin.

Namun, saat ini Indonesia menghadapi masalah kebocoran data pribadi usai Pusat Data Nasional (PDN) diretas. Hal ini bisa menjadi kendala pembentukan family office di Indonesia.

"Sehingga, pemerintah harus punya regulasi yang jelas. Supaya tidak ada kekhawatiran investor bahwa dana mereka akan hilang ataupun rugi," kata Esther.

Selain keamanan data, pendirian family office juga harus memperhatian kepastian return yang menguntungkan bagi investor secara jangka panjang. Hal ini dibarengi biaya operasional yang murah.

Bisnis Berbasis Kepercayaan

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menyampaikan skema investasi family office merupakan bisnis yang berbasis kepercayaan.

Oleh karena itu, pemerintah harus fokus membangun kapasitas (capacity building) supaya bisa meningkatkan minat investasi di skema pengelolaan dana berbasis keluarga, dengan cara membuktikan rekam jejak pengelolaan keuangan dengan total anggaran hingga ratusan triliun.

"Buktikan dulu bahwasanya orang Indonesia bisa seprofesional para pengelola dana di luar negeri," katanya.

Produk Keuangan yang Variatif

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan perlu pendalaman produk keuangan yang variatif untuk menarik investasi di family office.

"Produk yang dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan itu sangat variatif, jadi produknya dispesifikasikan dengan kebutuhan si family office," ujar dia.

Penambahan produk keuangan ini bisa diterapkan di Indonesia agar bisa memacu investasi di family office melalui instrumen keuangan yang berorientasi lingkungan (Sustainable link bond).

Kemudian obligasi tematik untuk pembiayaan proyek strategis nasional di sektor kesehatan, infrastruktur, pendidikan, dan telekomunikasi (SDGs bond), serta asuransi spesifik untuk orang super kaya (HNWI).

Untuk menghadirkan produk variatif itu, kata dia, perlu adanya komunikasi dengan penyedia jasa keuangan supaya pendalaman pasar keuangan, dan regulasinya sesuai dengan kebutuhan family office.

Selain memperluas diferensiasi produk keuangan, pemerintah juga mesti memberikan jaminan kepastian hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan daya saing, serta perlindungan data pribadi.

"Family office ini kumpulan aset dari high net worth individual, orang-orang super kaya. Jadi mereka sangat sensitif soal perlindungan data pribadi," ujarnya.

Seperti diketahui, family office adalah perusahaan bisnis swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

Pembentukan family office berpotensi menjadi sarang pencucian uang seperti yang terjadi di Singapura. Pada kasus di Singapura, 6 family office tersangkut kasus pencucian uang senilai US$ 3 miliar atau setara Rp 36,23 triliun.

Pemerintah Singapura kemudian menangkap 10 orang asing yang terlibat dalam kasus pencucian uang terbesar di negara tersebut. Mereka juga telah mendapat hukuman dari pihak yang berwajib.

Belajar dari kasus tersebut, sejumlah ekonom meminta pemerintah meninjau pembentukan dan skema family office secara matang. Karena family office berisiko menjadi tempat pencucian uang dan suaka pajak.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda melihat risiko pencucian uang dari pembentukan family office, karena pemerintah harus menawarkan pajak rendah demi menarik investor asing atau orang kaya ke Indonesia.

"Saya rasa sangat berpotensi menjadi tempat suaka pajak karena insentif yang ditawarkan juga dengan menurunkan pajak bagi orang kaya ini. Sama seperti yang dikembangkan di Singapura ataupun negara suaka pajak lainnya," kata Nailul kepada Katadata.co.id, Kamis (4/7).

Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mewanti-wanti praktik pencucian uang karena pemilik modal atau orang kaya menaruh uangnya di Tanah Air.

Negara Surga Pajak

Selain itu, Indonesia juga berisiko menjadi tempat pengemplang pajak. Karena para pencari suaka pajak ini berusaha menghindari pajak di negara asalnya, dengan menaruh uangnya di negara-negara surga pajak.

"Pembebasan ataupun pemberian skema pajak tertentu diberikan pada konsep family office. Skema ini digunakan pemilik modal untuk merancang skema tertentu, ini yang perlu diantisipasi negara berkembang," kata Yusuf.

Apalagi, negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan penerimaan pajak yang bersumber dari berbagai sektor usaha. Sehingga, pemberian insentif pajak harus memperhatikan faktor kompensasi yang didapat di masa depan serta berdasarkan asas keadilan.

Jika family office benar-benar direalisasikan dengan pemberian pajak rendah, maka ini bertolak belakang dengan semangat global. Seperti diketahui, konsesus global tengah merancang upaya agar tidak ada perang tarif pajak untuk investasi.

"Karena pajak ini akan bermuara terhadap harmfull tax competition [perang pajak] yang akan merugikan negara berkembang seperti Indonesia," ucap Yusuf.

Untuk itu, Yusuf meminta pemerintah untuk memperhatikan aspek pajak yang berkeadilan dalam mendesain skema family office di Indonesia. Bukan hanya menawarkan pajak rendah demi menarik investor masuk.

Sediakan Layanan Keuangan dan Investasi

Seperti diketahui, family office merupakan perusahaan bisnis swasta yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu atau keluarga super kaya. Dengan menyediakan layanan manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, investasi dan lainnya.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji skema investasi family office di Indonesia. Tim ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Terdapat dua daerah yang berpotensi menjadi lokasi pendirian family office di Indonesia, yaitu Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendirian family office ini akan menyaingi Singapura dan Hong Kong yang sudah lebih dulu ada.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bahkan memperkirakan dana yang dikelola family office Indonesia bisa mencapai US$ 500 miliar atau sekitar Rp 8.160 triliun.