Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera baru membayar outstanding klaim sebesar Rp 319,53 miliar atau setara 11,41% sampai dengan akhir Agustus 2024. Sementara target pembayaran dalam rencana penyehatan keuangan atau RPK Bumiputera yakni Rp 2,8 triliun sampai akhir tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, AJB Bumiputera belum mencapai target-target dalam rencana penyehatan keuangan atau RPK. Seiring dengan RPK Bumiputera, OJK tidak berkeberatan dan disetujui untuk dipenuhi pada Juli 2024.

Upaya RPK yang dilaksanakan Jiwasraya merupakan inisiatif strategis perusahaan melaksanakan rencana penyehatan. Kemudian, OJK menyebut rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial Jiwasraya baru mencapai Rp181 miliar dari yang direncanakan.

Ogi turut menyampaikan AJB Bumiputera sudah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai Rp 285,3 miliar premi yang diterimanya, namun targetnya belum mencapai target yang ditetapkan.

"AJB dalam rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari SDM itu berjalan namun belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK," jelas Ogi dalam Konferensi Pers RDK, Selasa, (1/10/2024).

Dari hasil kinerja di atas, Ogi meminta AJB Bumiputera unrung mengambil langkah-langkah dengan usaha ekstra untuk mencapai target dan mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan RPK yang disampaikan perusahaan.

OJK sebut tetap memantau proses penyelesaian dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh yang tercantum dalam RPK AJB Bumiputera.

Sebelumnya OJK mengatakan telah dilakukan penurunan nilai manfaat jumlah outstanding klaim AJB Bumiputera (AJBB) berdasarkan revisi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJBB. Rencananya, klaim akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027.

“Setiap pemegang polis yang memiliki klaim agar segera menghubungi AJBB untuk penyelesaian klaim jatuh tempo yang rencananya akan diselesaikan secara bertahap hingga 2027,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (13/7).

Menurut Ogi, pihaknya pun telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas revisi RPK tersebut pada 1 Juli lalu. Dalam pernyataan tersebut disebutkan AJBB masih memilih penyehatan dalam bentuk usaha bersama (mutual).

Transaksi paylater lewat perbankan maupun teknologi finansial pembiayaan atau fintech lending naik dari Rp 25,82 triliun pada Juli menjadi Rp 26,37 triliun per Agustus.

Utang paylater lewat perbankan naik 40,68% secara tahunan alias year on year (yoy) menjadi Rp 18,38 triliun per Agustus. Jumlah rekening bertambah satu juta dalam sebulan menjadi 18,95 juta.

Meski begitu, porsi paylater dibandingkan keseluruhan pembiayaan lewat perbankan hanya 0,24%. "Namun terus mencatatkan pertumbuhan yang tinggi," demikian isi keterangan pers Otoritas Jasa Keuangan alias OJK, Rabu (2/10).

Risiko kredit bermasalah untuk utang paylater perbankan turun dari 2,24% pada Juli menjadi 2,21% per Agustus.

Utang paylater melalui platform fintech lending atau pinjol meningkat 89,2% menjadi Rp7,99 triliun per Agustus. Akan tetapi, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman tidak memerinci rasio kredit macet paylater di sektor ini.

Secara keseluruhan, total outstanding atau pembiayaan yang masih berjalan lewat platform pinjol naik 35,62% yoy menjadi Rp 72,03 triliun per Agustus.

Rasio kredit macet atau Tingkat Wanprestasi Pinjaman lebih dari 90 hari (TWP90) turun dari 2,53% pada Juli menjadi 2,38% per Agustus.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi secara bulanan (mtm) pada September 2024 mencapai 0,12% dan inflasi 1,84% secara tahunan (yoy). Hal itu menunjukan adanya deflasi selama lima bulan beruntun sejak Mei 2024.

Meskipun begitu, Bank Indonesia (BI) menilai deflasi beruntun tidak menandakan pelemahan ekonomi. Deputi Gubernur BI Juda Agung justru menilai inflasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat stabil sekitar 2%.

“Itu inflasi masih di dalam kisaran BI. Kami tidak melihat itu sebuah pelemahan dalam perekonomian,” kata Juda di Gedung BI, Rabu (2/10).

Dalam pernyataan berbeda, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso juga menyebut indeks harga konsumen atau IHK menurun dan terjaga dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada September 2024 .

Dengan ralisasi itu, bank sentral yakin inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025. Dia bilang inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter.

Kemudian sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah,” kata Denny dalam pernyataan tertulis.

Inflasi pada September 2024

BPS mencatat inflasi inti pada September 2024 sebesar 0,16%secara bulanan, atau lebih rendah dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 0,20%. Inflasi tersebut disumbang oleh komoditas kopi bubuk dan biaya akademi atau perguruan tinggi.

Hal ini sebabkan oleh peningkatan harga komoditas kopi global dan dimulainya tahun ajaran baru perguruan tinggi di tengah ekspektasi inflasi yang tetap terjangkar dalam sasaran.

Sedangkan secara tahunan, BPS mencatat inflasi inti sebesar 2,09% pada September 2024. Angka tersebut meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 2,02%.

Saham-saham di sektor minyak dan gas (migas) menunjukkan performa positif pada Rabu (2/10) di tengah ketegangan geopolitik timur tengah yang meningkat setelah Iran meluncurkan setidaknya 180 rudal ke Israel.

Harga minyak mentah berjangka mengalami kenaikan pada Rabu (2/10/2024), seiring dengan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) asal Amerika Serikat tercatat naik sebesar US$1,09, atau sekitar 1,56%, sehingga mencapai level US$70,92 per barel.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka Brent juga mencatatkan penguatan, dengan kenaikan sebesar US$0,83, atau 1,13%, yang membawa harganya ke level US$74,39 per barel. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran pasar akan potensi gangguan pasokan akibat ketidakstabilan yang terjadi di wilayah tersebut.

Kondisi ini secara langsung berdampak pada pergerakan saham migas domestik. PT Medco Energi International Tbk (MEDC) menjadi sorotan utama, mencatat kenaikan signifikan sebesar 85 poin atau 6,61%, dengan harga sahamnya mencapai Rp 1.370. Selain MEDC, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) juga mengalami penguatan, bertambah 30 poin atau 1,94%, diperdagangkan pada harga Rp 1.580 per saham.

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) mencatat pertumbuhan yang luar biasa, dengan kenaikan 26 poin atau 11,71%, sehingga harga sahamnya kini berada di Rp 248. Sementara itu, PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) berhasil mencatatkan peningkatan sebesar 75 poin atau 6,05%, membawa harga sahamnya menjadi Rp 1.315.

Namun, tidak semua saham mengikuti tren positif ini. Secara keseluruhan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat penurunan sebesar 0,93% atau 71,06 poin, mencapai level 7.571 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (2/10).

PT Buana Lintas Lautan Tbk (BULL) mengalami penurunan sebesar 2 poin atau 1,56%, dengan harga sahamnya kini di Rp 126. Sementara itu, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga tertekan, turun 5 poin atau 0,34%, dan kini diperdagangkan di level Rp 1.445 per saham.

Ketegangan ini, ditandai dengan lonjakan harga minyak mentah West Texas Intermediate setelah pasukan pertahanan Israel melaporkan bahwa Iran meluncurkan serangan rudal. Harga minyak mentah pun mengalami lonjakan signifikan, mencerminkan kekhawatiran akan gangguan pasokan akibat ketidakstabilan di wilayah tersebut.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas merespons tuduhan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebut lembaga tersebut sebagai salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik mahal. BPH Migas dinilai melanggengkan monopoli Avtur karena memberikan persyaratan yang sulit untuk menjadi operator bahan bakar tersebut di dalam negeri.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, syarat pengalaman internasional untuk menjadi operatur Avtur yang dikeluhkan Budi memiliki alasan. Menurut dia, syarat tersebut penting agar mutu bahan bakar nasional dan internasional setara.

“Supaya ada kesetaraan dengan kualitas pelayanan dan produk avtur yang sama di bandara-bandara internasional lainnya. Mengingat konsumen bahan bakar penerbangan adalah pesawat-pesawat dari maskapai internasional maupun domestik,” kata Saleh kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/2).

Saleh menyebut, operator harus memenuhi empat syarat utama untuk menjadi pengelola bahan bakar minyak (BBM) avtur berstandar internasional, sebagai berikut:

1. Zero accident. Keamanan terjamin oleh para petugas yang mempunyai sertifikat, sehingga tidak menimbulkan kejadian kecelakaan pada saat pelayanan kepada pesawat udara.
2. Zero off -pec. Bahan bakar harus dijaga mutunya dengan baik dan benar.
3. Zero delay. Melayani konsumen secara tepat waktu. Ini karena setiap maskapai memiliki kewajiban untuk On Time Performance.
4. Zero mistake. Syarat ini diwujudkan melalui pendataan akurat oleh awak darat pada saat pelayanan Avtur kepada maskapai.

“Syarat yang harus dipenuhi ini merupakan komitmen operator penyedia avtur yang sudah memenuhi standar-standar internasional,” ujarnya.

Tuduhan Menhub soal Melindungi Monopoli Pengelola Avtur

Saleh pun menepis tuduhan Menteri Budi bahwa BPH Migas melindungi praktik monopoli dalam penyediaan avtur. Menurutnya BPH Migas terus memperhatikan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan.

“Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” kata dia.

Selain itu, Saleh menyebut bahwa BPH Migas telah membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam penyediaan avtur. Hal ini tercantum dalam Peraturan BPH Migas No.13/P/BPH Migas/IV/2008.

“Peraturan ini telah menyediakan berbagai opsi kerja sama. termasuk diantaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” katanya.

Saleh mengatakan, saat ini ada beberapa badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga produk Avtur selain Pertamina, yakni PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo (AKR-BP),dan PT Fajar Putra Indo.

“Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pasar avtur di Indonesia telah bersifat terbuka dan multiprovider,” ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebelumnya menyebut, monopoli Avtur menyebabkan harga bahan bakar tersebut lebih mahal 43% di dalam negeri dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. CEO Capital A atau Air Asia Group, Tony Fernandes juga mengeluhkan rata-rata harga avtur di Indonesia yang lebih mahal 28% dari harga avtur dunia.

Budi Karya sebelumnya menyebut BPH Migas ikut melanggengkan monopoli Avtur dengan memberikan persyaratan yang sulit untuk menjadi operator bahan bakar tersebut di dalam negeri. "Masa iya, syarat jadi operator Avtur harus berpengalaman internasional. Penerbangan di negara sendiri kok pakai pengalaman internasional," kata Budi di kantornya, Selasa (1/10).

Budi mengatakan, sudah menyampaikan keluhan tersebut saat rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun, permintaannya tak dieksekusi BPH Migas.

Ia menilai harga Avtur di luar negeri lebih rendah dibandingkan domestik karena dipasok oleh berbagai operator Avtur, berbeda dengan di Indonesia. yang hanya dipasok Pertamina.

Budi menghitung harga tiket pesawat penerbangan domestik dapat turun 10% jika monopoli Avtur dan pajak suku cadang pesawat dihilangkan. Ia mengklaim telah melaporkan isu terkait dua komponen tersebut ke pemangku kepentingan lainnya sejak tahun lalu, tapi tidak diindahkan.

Menurutnya, pemerintah akan menerbitkan aturan yang intinya menekan harga tiket pesawat secepatnya pekan depan. "Mudah-mudahan 10 hari lagi terbit peraturannya dan jadi prestasi saya. Kalau tidak, Menteri Perhubungan baru yang dapat rezeki itu," katanya.

Perwakilan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil ASEAN yang hadir dalam ESG Symposium 2024 menghasilkan empat usulan strategis untuk mempercepat transisi energi bersih dan ekonomi sirkular. Usulan ini mencakup penghapusan hambatan regulasi, peningkatan akses ke pembiayaan hijau, pengembangan teknologi dan infrastruktur hijau, serta memperkuat daya saing usaha kecil dan menengah (UKM).

Wakil Perdana Menteri Thailand, Prasert Jantararuangtong, menyampaikan dukungannya terhadap usulan yang dihasilkan dalam simposium ini. "Kolaborasi lintas sektor adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global. Pemerintah Thailand akan segera menindaklanjuti usulan yang disampaikan untuk mempercepat transisi energi bersih dan mencapai target net-zero," ujar Prasert dalam "ESG Symposium 2024: Driving Inclusive Green Transition," di Bangkok, Thailand, pada Selasa (1/10).

Menurutnya, Thailand akan memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan pertumbuhan yang berkualitas, ramah lingkungan, dan berdaya saing. Thailand siap bekerja sama dengan seluruh sektor untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perjalanan menuju masyarakat rendah karbon.

Thammasak Sethaudom, Presiden & CEO SCG, mengatakan selama dua bulan terakhir, lebih dari 3.500 perwakilan lintas sektor telah bekerja sama untuk mempercepat transisi Thailand menuju masyarakat rendah karbon.

"Kami menyusun rekomendasi strategis ini untuk mendukung pemerintah dalam mempercepat implementasi, terutama melalui energi bersih dan ekonomi sirkular, serta memanfaatkan Saraburi Sandbox sebagai model percontohan," ujarnya.

Berikut ini empat usulan utama dari ESG Symposium 2024:

1. Penghapusan Hambatan Regulasi

Pemerintah diimbau mempercepat liberalisasi perdagangan energi bersih melalui modernisasi jaringan listrik yang memungkinkan akses energi bersih bagi semua sektor. Selain itu, para pemangku kepentingan mengusulkan adanya sistem penyimpanan energi yang dapat meningkatkan stabilitas proyek energi bersih skala besar.

Mereka juga mendorong penyusunan undang-undang utama ekonomi sirkular yang mencakup seluruh sistem, untuk mendorong konsumsi berkelanjutan. Hal ini akan mendorong produsen menggunakan material alternatif atau daur ulang serta mengelola limbah dengan lebih baik. Insentif, seperti pengurangan pajak atau subsidi, diperlukan untuk mendukung penelitian dan pengembangan inovasi terkait. Pemerintah juga didorong untuk menerapkan kebijakan 'Green Priority' atau Prioritas Hijau, yang mengutamakan produk ramah lingkungan, dimulai dari pengadaan oleh sektor publik.

2. Akses ke Pembiayaan Hijau

Pemerintah diharapkan mendukung alokasi anggaran untuk pengembangan sumber daya manusia di bisnis, sehingga mereka dapat memperoleh sertifikasi karbon internasional. Selain itu, perlu dibentuk lembaga domestik yang dapat melakukan sertifikasi standar karbon, sehingga membantu mengurangi biaya terkait perdagangan kredit karbon. SCG siap menjadi mentor, memberikan dukungan, dan menjadi penghubung antara berbagai sektor untuk mewujudkan kolaborasi dalam pembiayaan hijau.

3. Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur Hijau

Pemerintah diusulkan untuk mendukung penggunaan dan pengembangan sistem penyimpanan energi, seperti baterai panas, guna meningkatkan efisiensi penggunaan energi terbarukan. Infrastruktur yang ada perlu ditingkatkan untuk mendukung transisi energi bersih, termasuk pemanfaatan ruang yang tidak terpakai untuk produksi energi bersih.

Sistem logistik hijau juga harus diperbaiki dengan mengoptimalkan rute dan memaksimalkan sistem pemuatan kargo. Selain itu, efisiensi pemilahan sampah perlu ditingkatkan dengan mempromosikan pemisahan sampah basah dan kering serta pengembangan pusat pemilahan dan pengelolaan sampah dengan teknologi yang tepat.

4. Peningkatan Kemampuan UKM

Pengembangan pengetahuan dan pemahaman tenaga kerja tentang energi bersih sangat penting untuk mengurangi biaya operasional. Selain itu, inovasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi perlu dipromosikan untuk meningkatkan daya saing UKM. Membangun jaringan kolaboratif antara berbagai sektor juga penting untuk semakin memperkuat daya saing UKM di pasar global.

ESG Symposium 2024 yang diselenggarakan oleh SCG merupakan wujud prinsip bisnis ESG 4 Plus dalam pengurangan emisi karbon, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan limbah berkelanjutan, dan peningkatan inovasi untuk menghadapi tantangan global. Sebagai pemimpin dalam implementasi prinsip ESG, SCG berharap inisiatif ini dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi Thailand, tetapi juga sebagai contoh nyata yang bisa diteladani oleh negara lain, termasuk Indonesia.

Thailand kini menjadi model dalam transisi menuju masyarakat rendah karbon, yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain, khususnya Indonesia.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan hijau yang inklusif, ESG Symposium juga akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 19 November 2024. Acara ini akan menjadi wadah diskusi dan kolaborasi untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Indonesia, guna membantu pencapaian Indonesia Emas 2045.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas merespons tuduhan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyebut lembaga tersebut sebagai salah satu penyebab harga tiket pesawat domestik mahal. BPH Migas dinilai melanggengkan monopoli Avtur karena memberikan persyaratan yang sulit untuk menjadi operator bahan bakar tersebut di dalam negeri.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, syarat pengalaman internasional untuk menjadi operatur Avtur yang dikeluhkan Budi memiliki alasan. Menurut dia, syarat tersebut penting agar mutu bahan bakar nasional dan internasional setara.

“Supaya ada kesetaraan dengan kualitas pelayanan dan produk avtur yang sama di bandara-bandara internasional lainnya. Mengingat konsumen bahan bakar penerbangan adalah pesawat-pesawat dari maskapai internasional maupun domestik,” kata Saleh kepada Katadata.co.id pada Rabu (10/2).

Saleh menyebut, operator harus memenuhi empat syarat utama untuk menjadi pengelola bahan bakar minyak (BBM) avtur berstandar internasional, sebagai berikut:

1. Zero accident. Keamanan terjamin oleh para petugas yang mempunyai sertifikat, sehingga tidak menimbulkan kejadian kecelakaan pada saat pelayanan kepada pesawat udara.
2. Zero off -pec. Bahan bakar harus dijaga mutunya dengan baik dan benar.
3. Zero delay. Melayani konsumen secara tepat waktu. Ini karena setiap maskapai memiliki kewajiban untuk On Time Performance.
4. Zero mistake. Syarat ini diwujudkan melalui pendataan akurat oleh awak darat pada saat pelayanan Avtur kepada maskapai.

“Syarat yang harus dipenuhi ini merupakan komitmen operator penyedia avtur yang sudah memenuhi standar-standar internasional,” ujarnya.

Tuduhan Menhub soal Melindungi Monopoli Pengelola Avtur

Saleh pun menepis tuduhan Menteri Budi bahwa BPH Migas melindungi praktik monopoli dalam penyediaan avtur. Menurutnya BPH Migas terus memperhatikan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan.

“Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” kata dia.

Selain itu, Saleh menyebut bahwa BPH Migas telah membuka akses pasar bagi pelaku usaha lain yang memenuhi persyaratan untuk turut serta dalam penyediaan avtur. Hal ini tercantum dalam Peraturan BPH Migas No.13/P/BPH Migas/IV/2008.

“Peraturan ini telah menyediakan berbagai opsi kerja sama. termasuk diantaranya dalam bentuk co-mingling dan penggunaan fasilitas penyimpanan bersama yang terbuka bagi semua pelaku usaha yang memenuhi syarat,” katanya.

Saleh mengatakan, saat ini ada beberapa badan usaha yang telah memiliki izin usaha niaga produk Avtur selain Pertamina, yakni PT AKR Corporindo Tbk, PT Dirgantara Petroindo (AKR-BP),dan PT Fajar Putra Indo.

“Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pasar avtur di Indonesia telah bersifat terbuka dan multiprovider,” ujarnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebelumnya menyebut, monopoli Avtur menyebabkan harga bahan bakar tersebut lebih mahal 43% di dalam negeri dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. CEO Capital A atau Air Asia Group, Tony Fernandes juga mengeluhkan rata-rata harga avtur di Indonesia yang lebih mahal 28% dari harga avtur dunia.

Budi Karya sebelumnya menyebut BPH Migas ikut melanggengkan monopoli Avtur dengan memberikan persyaratan yang sulit untuk menjadi operator bahan bakar tersebut di dalam negeri. "Masa iya, syarat jadi operator Avtur harus berpengalaman internasional. Penerbangan di negara sendiri kok pakai pengalaman internasional," kata Budi di kantornya, Selasa (1/10).

Budi mengatakan, sudah menyampaikan keluhan tersebut saat rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Namun, permintaannya tak dieksekusi BPH Migas.

Ia menilai harga Avtur di luar negeri lebih rendah dibandingkan domestik karena dipasok oleh berbagai operator Avtur, berbeda dengan di Indonesia. yang hanya dipasok Pertamina.

Budi menghitung harga tiket pesawat penerbangan domestik dapat turun 10% jika monopoli Avtur dan pajak suku cadang pesawat dihilangkan. Ia mengklaim telah melaporkan isu terkait dua komponen tersebut ke pemangku kepentingan lainnya sejak tahun lalu, tapi tidak diindahkan.

Menurutnya, pemerintah akan menerbitkan aturan yang intinya menekan harga tiket pesawat secepatnya pekan depan. "Mudah-mudahan 10 hari lagi terbit peraturannya dan jadi prestasi saya. Kalau tidak, Menteri Perhubungan baru yang dapat rezeki itu," katanya.

Parlemen Jepang memilih Shigeru Ishiba sebagai perdana menteri baru negara itu. Ishiba terpilih menggantikan Fumio Kishida dalam rapat parlemen yang digelar pada Selasa (1/10).

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan mitra koalisi juniornya, partai Komieto, memilih Ishiba setelah memenangkan pemilihan ketua partai dalam konvensi internal LDP pekan lalu. Dia memperoleh dukungan dari 291 anggota parlemen dari 461 suara yang diberikan di majelis rendah parlemen.

Ishiba, 67 tahun, menggantikan Fumio Kishida yang mengundurkan diri Selasa pagi, bersama Kabinetnya. Kishida telah menjabat sebagai perdana menteri sejak Oktober 2021, menggantikan mantan perdana menteri Suga Yoshihide.

Perdana menteri yang baru terpilih itu sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dan terpilih sebagai ketua LDP pada upaya kelima-nya. Ishiba menyerukan pelaksanaan pemilu lebih cepat pada akhir bulan ini, yakni 27 Oktober 2024.

Periode itu merupakan waktu terpendek permintaan pemilu oleh siapapun yang pernah menjabat ketua LDP setelah mereka terpilih sebagai ketua partai. Penetapan ini membuat ia resmi menjadi perdana menteri Jepang yang ke 102.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengagendakan persiapan pemilihan pimpinan pada rapat gabungan pimpinan sementara yang digelar Rabu (2/10). Rapat akan diikuti oleh pimpinan fraksi atau kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

Salah satu partai yang mengincar kursi ketua MPR adalah Gerindra. Bagi Gerindra mengamankan kursi pimpinan MPR diperlukan untuk memastikan dukungan penuh parlemen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina mengatakan partainya telah mendekati partai lain agar Ahmad Muzani dipilih menjadi Ketua MPR periode 2024—2029. "Kami dari Partai Gerindra juga sudah melakukan lobi-lobi dengan partai-partai lain sejak kemarin," kata Rachel di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Dia mengharapkan pembahasan pemilihan pimpinan MPR RI pada Rabu ini berjalan lancar. "Apa yang menjadi harapan kami, Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI bisa terwujud," ucap Rachel.

Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda persiapan pemilihan pimpinan MPR RI dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Pada waktu tersebut, terdapat dua agenda lainnya, yakni batas waktu dan mekanisme pengusulan nama bakal calon pimpinan MPR RI dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD, serta rencana pembentukan alat kelengkapan MPR.

Adapun untuk posisi pimpinan DPR sebelumnya telah ditetapkan Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Puan akan dibantu empat wakil yaitu Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco dari Fraksi Partai Gerindra, Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, agenda persiapan pemilihan pimpinan MPR RI dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Pada waktu tersebut, terdapat dua agenda lain yakni batas waktu dan mekanisme pengusulan nama bakal calon pimpinan MPR dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD. Agenda lain adalah pembentukan alat kelengkapan MPR.

Sebelumnya, pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB, dijadwalkan Sidang Paripurna Ke-2 MPR. Agenda sidang adalah pengesahan jadwal acara sidang dan pembentukan fraksi atau kelompok DPD. Kemudian, pada pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB, terdapat rapat fraksi atau kelompok DPD yang mengagendakan pemilihan calon pimpinan MPR RI dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD.

Ketua sementara MPR RI Guntur Sasono mengatakan bahwa pimpinan MPR RI periode 2024–2029 diagendakan untuk ditetapkan pada Kamis (3/10). “Akan dilaksanakan Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024–2029, setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD,” ujar Guntur.

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengagendakan persiapan pemilihan pimpinan pada rapat gabungan pimpinan sementara yang digelar Rabu (2/10). Rapat akan diikuti oleh pimpinan fraksi atau kelompok Dewan Perwakilan Daerah.

Salah satu partai yang mengincar kursi ketua MPR adalah Gerindra. Bagi Gerindra mengamankan kursi pimpinan MPR diperlukan untuk memastikan dukungan penuh parlemen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Gerindra.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra Rachel Maryam Sayidina mengatakan partainya telah mendekati partai lain agar Ahmad Muzani dipilih menjadi Ketua MPR periode 2024—2029. "Kami dari Partai Gerindra juga sudah melakukan lobi-lobi dengan partai-partai lain sejak kemarin," kata Rachel di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

Dia mengharapkan pembahasan pemilihan pimpinan MPR RI pada Rabu ini berjalan lancar. "Apa yang menjadi harapan kami, Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR RI bisa terwujud," ucap Rachel.

Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, Rabu, agenda persiapan pemilihan pimpinan MPR RI dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Pada waktu tersebut, terdapat dua agenda lainnya, yakni batas waktu dan mekanisme pengusulan nama bakal calon pimpinan MPR RI dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD, serta rencana pembentukan alat kelengkapan MPR.

Adapun untuk posisi pimpinan DPR sebelumnya telah ditetapkan Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Puan akan dibantu empat wakil yaitu Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco dari Fraksi Partai Gerindra, Saan Mustopa dari Fraksi Partai Nasional Demokrat dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Berdasarkan surat undangan Sidang Paripurna Ke-2 yang diterima di Jakarta, agenda persiapan pemilihan pimpinan MPR RI dijadwalkan dimulai pada pukul 19.00 WIB. Pada waktu tersebut, terdapat dua agenda lain yakni batas waktu dan mekanisme pengusulan nama bakal calon pimpinan MPR dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD. Agenda lain adalah pembentukan alat kelengkapan MPR.

Sebelumnya, pada pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB, dijadwalkan Sidang Paripurna Ke-2 MPR. Agenda sidang adalah pengesahan jadwal acara sidang dan pembentukan fraksi atau kelompok DPD. Kemudian, pada pukul 14.00 sampai dengan 18.00 WIB, terdapat rapat fraksi atau kelompok DPD yang mengagendakan pemilihan calon pimpinan MPR RI dari masing-masing fraksi atau kelompok DPD.

Ketua sementara MPR RI Guntur Sasono mengatakan bahwa pimpinan MPR RI periode 2024–2029 diagendakan untuk ditetapkan pada Kamis (3/10). “Akan dilaksanakan Sidang Paripurna MPR dengan agenda penetapan pimpinan MPR periode 2024–2029, setelah adanya kesepakatan bersama fraksi dan kelompok DPD,” ujar Guntur.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan signifikan sebesar 0,93% atau 71,06 poin ke level 7.571 pada penutupan perdagangan sesi pertama hari ini, Rabu (2/10).

Seiring dengan anjloknya IHSG, sejumlah emiten afiliasi orang terkaya Indonesia, Prajogo Pangestu, juga mengalami koreksi. Seperti, PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) merosot 5,15% menjadi Rp 6.450, kemudian PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 3,74% menjadi Rp 1.030.

Selain itu, PT Petrosea Tbk (PTRO) mengalami penurunan 2,96% ke level Rp 13.950, dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) melemah 1,96% menjadi Rp 7.500 per lembar saham.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai transaksi saham siang ini mencapai Rp 6,93 triliun dengan volume mencapai 16,31 miliar saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 837.144 kali.

Tercatat 194 saham mengalami penguatan, sementara 375 saham terkoreksi, dan 218 saham tidak bergerak. Kapitalisasi pasar IHSG pada sesi pertama hari ini mencapai Rp 12.635 triliun.

Tak hanya itu dari sebelas sektor saham yang ada di BEI, sembilan sektor terpantau melemah. Saham-saham infrastruktur mencatat penurunan terbesar yakni 1,63%. Adapun sektor tersebut yang berada di zona merah yakni PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) turun 2,32% ke Rp 2.950 per lembar saham.

Di sisi lain, bursa saham Asia bergerak variatif. Indeks Hang Seng melesat 6,31% dan Straits Times 0,39%. Sedangkan Nikkei anjlok 1,94% dan Shanghai Composite stagnan.

Saham top gainers:

• PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) naik 6,21% ke Rp 1.370
• PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) naik 4,65% ke Rp 1.575
• PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik 3% ke Rp 1.545
• PT Harum Energy Tbk (HRUM) naik 1,77% ke Rp 1.435
• PT Timah Tbk (TINS) naik 2,12% ke Rp 1.205

Saham top losers:

• PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 5,15% ke Rp 6.450
• PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 3,74% ke Rp 1.030
• PT Petrosea Tbk (PTRO) turun 2,96% ke Rp 13.950
• PT Petrindo Jaya Kreasi tbk (CUAN) turun 1,96% ke Rp 7.500
• PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) turun 1,49% ke Rp 66

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi tanggapan positif soal rencana pertemuan antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Jokowi menganggap bahwa komunikasi antar tokoh bangsa, termasuk Megawati dan Prabowo, penting untuk menjalin hubungan yang baik demi kemajuan negara dan bangsa. Menurut Jokowi, dialog dan komunikasi antar para pemimpin konstruktif untuk memajukan Indonesia.

"Saya kira baik pertemuan itu. Sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa," kata Jokowi kepada wartawan seusai meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenamu, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (2/10).

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Megawati Soekarnoputri dapat terlaksana sebelum dirinya dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Mudah-mudahan sebelum pelantikan," kata Prabowo seusai menghadiri pelantikan Anggota DPR, MPR dan DPD RI 2024-2029 pada Selasa (1/10).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati terus dimatangkan.

Puan belum menjelaskan di mana pertemuan akan digelar. Namun, ia memastikan pertemuan antara kedua tokoh itu akan digelar di tempat yang disetujui kedua pihak.

Menurut Puan, pertemuan antara Megawati dan Prabowo itu akan terjadi pada waktu yang tepat. "Tidak saling menunggu, karena beliau berdua punya jadwal yang sama-sama sibuk," kata Puan.