Ketua Umum Kadin atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia periode 2021 - 2026 Arsjad Rasjid mengatakan, hasil pertemuan dengan Anindya Bakrie bersama dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (27/9), menyepakati untuk melakukan Musyawarah Nasional alias Munas setelah pelantikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Kami duduk bersama, saling mendengarkan, dan berdiskusi. Kami telah mencapai kesepakatan yang dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai oleh semua pihak. Kami sepakat untuk mengadakan Munas Kadin setelah pelantikan Presiden Terpilih," kata Arsjad dalam video yang diunggah di akun resmi Kadin dan akun pribadi terverifikasi, Senin (30/9).

Arsjad Rasjid menyampaikan, ia dan Anindya sepakat membentuk kepanitiaan Munas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART Kadin Indonesia yang dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

Waktu dan tempat pelaksanaan Munas untuk menentukan kepengurusan Kadin Indonesia selanjutnya, akan menyesuaikan dengan keputusan pemerintah.

"Dengan demikian, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, pergantian kepengurusan akan terjadi setelah ada pelaksanaan dan keputusan Munas," ujar Arsjad.

Selain itu, ia mengatakan telah bersahabat lama dengan Anindya Bakrie. Ia mengatakan, ia dan Anindya setuju untuk menghormati solusi yang telah disepakati

"Mari kita kembali fokus pada tujuan utama Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi cita-cita Indonesia Emas 2045," katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertemukan Ketua Umum Kadin Indonesia 2021 - 2026 Arsjad Rasjid dan Ketua Umum Kadin hasil Munaslub 2024 Anindya Bakrie.

Dalam video yang diterima di Jakarta, Jumat (27/9), tampak Menteri ESDM Bahlil merangkul kedua tokoh dunia usaha tersebut. Bahlil menyampaikan kedua belah pihak sudah saling memaafkan.

"Ini sahabat saya, Arsjad dan Anin. Keduanya sudah insaf untuk menjalankan organisasi yang baik dan saling memaafkan. Kami berpikir, Kadin ke depan harus lebih baik," kata Bahlil.

Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyatakan maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines resmi mengudara di Indonesia. Maskapai ini melayani tiga rute penerbangan domestik, salah satunya Cengkareng - Surabaya.

Ketiga rute penerbangan domestik BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia, yakni:

1. Cengkareng – Surabaya: tujuh kali per minggu sejak 27 September
2. Cengkareng – Balikpapan: tujuh kali per minggu mulai 30 September
3. Cengkareng – Denpasar: tujuh kali per minggu mulai 2 Oktober

"Maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia mulai beroperasi sejak 27 September,” kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Senin malam (30/9).

BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia mendapatkan penambahan Sertifikat Operasi Udara atau AOC penerbangan komersial penumpang dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan alias Kemenhub.

"Dengan adanya AOC, Kemenhub menyatakan BBN Airlines Indonesia layak dan memenuhi standar regulasi untuk membuka layanan penerbangan komersial penumpang yang akan mulai beroperasi segera pada Maret 2024," kata Chairman BBN Airlines Indonesia Martynas Grigas melalui keterangan pers, dua pekan lalu (11/3).

Penambahan sertifikat itu menegaskan kesiapan maskapai BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia untuk mengoperasikan pesawat udara dengan tujuan komersial, serta memperkuat komitmen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas layanan penerbangan aman, handal, dan efisien.

" BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia akan menghadirkan pengalaman perjalanan udara dengan standar keamanan dan pelayanan yang tinggi," kata Martynas.

Menurut dia, penambahan sertifikasi tersebut menjadi langkah awal bagi BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia memenuhi permintaan penerbangan yang besar, terutama menjelang hari raya besar seperti Idul Fitri dan musim liburan di Indonesia.

"Selain permintaan penerbangan domestik yang cukup besar, permintaan penerbangan yang tinggi datang dari India dan Cina. Untuk itu, BBN Airlines Indonesia telah mengatur area operasional yang meliputi Asia dan wilayah Oseania, sehingga perusahaan tidak hanya melayani kebutuhan domestik, tetapi juga permintaan dari negara-negara tetangga di wilayah tersebut," kata dia.

BlueBird Nordic Airlines atau BBN Airlines Indonesia menyiapkan tiga armada Boeing 737-800 untuk melayani permintaan carter passenger penumpang dan tiga pesawat kargo dengan armada Boeing 737-800 dan Boeing 737-400 untuk melayani penerbangan domestik maupun internasional.

Dengan armada yang telah tersedia dan permintaan yang tinggi, BBN Airlines Indonesia menargetkan untuk mengoperasikan 40 pesawat armada pada 2027.

BBN Airlines Indonesia merupakan bagian dari Avia Solutions Group, penyedia aircraft, crew, maintenance, dan insurance (ACMI) yang berlokasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia meminta agar biaya pengangkutan gas alias toll fee proyek pipa gas transmisi Cirebon – Semarang atau Pipa Cisem murah.

Bahlil menyebut toll fee merupakan salah satu hal yang dipakai untuk menarik investor masuk ke Kawasan Industri Terpadu Batang atau KITB yang dilalui langsung oleh pipa Cirebon - Semarang.

“Kalau ingin lahan kawasan industri cepat laku lahannya, jangan mahal harga gasnya. Karena ini sudah investasi dari negara,” kata Bahlil dalam sambutan saat meresmikan proyek Cisem tahap II di KITB, Senin (30/9).

Bahlil mengatakan proyek pipa Cirebon - Semarang atau Cisem I dan II sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Anggaran Cisem tahap II RP 2,7 triliun dikelola secara tahun jamak atau multiyears contract.

Kementerian ESDM mengatakan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi alias BPH Migas menetapkan besaran toll fee untuk pipa Cisem I US$ 0,31 per juta metrik british thermal unit (MMBtu).

Bahlil menyebut, saat menjabat Menteri Investasi, dia berdiskusi bersama Menteri ESDM terdahulu yakni Arifin Tasrif terkait pipa Cirebon - Semarang.

Dari diskusi tersebut diketahui bahwa besaran toll fee pipa Cisem bisa lebih mahal, jika proyek didanai oleh swasta ataupun BUMN seperti PT PGN Tbk. “Kalau tidak diintervensi oleh negara, pasti PGN menerapkan toll fee gas yang mahal,” ujarnya.

Bahlil pun berencana ikut dalam pembahasan terkait besaran toll fee proyek Cirebon - Semarang. “Ini supaya semua tumbuh. Industri, PGN, pemilik gas, dan negara bisa mewujudkan tujuan yang sudah direncanakan,” ujar dia.

Proyek pipa Cisem II memiliki panjang 245 kilometer. Proyek ini terbentang dari ruas Batang - Cirebon - Semarang hingga Kandang Haur Timur.

Proses tender proyek Cisem II dimulai pada April dan diumumkan pada 4 Juli dengan pelaksana proyek oelh konsorsium KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung .

Durasi pelaksanaan proyek ditetapkan selama 18 bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak 2 Agustus. Pembangunan pipa transmisi gas bumi Cisem diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahan terbarunya melalui Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 sebagai Proyek Strategis Nasional.

Sumber gas proyek Cisem II berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru atau JTB dan rencana jangka panjang berasal dari potensi seluruh wilayah kerja miga yang ada di Jawa Timur seperti WK Agung dan WK Bulu.

Penerima manfaat dari pembangunan proyek Cisem II yakni Kilang Balongan, berbagai industri di wilayah Jawa Barat, Jargas rumah tangga, serta tambahan kebutuhan dari Pupuk Kujang.

Keberadaan proyek Cisem Tahap II akan melengkapi Cisem Tahap I dengan panjang 60 km yang telah selesai dibangun pada 2023. Tahap I proyek ini sudah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal per 17 November 2023, serta Kawasan Industri Batang per 27 Juli 2024.

Menteri Badan usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin alias Kamar Dagang Industri alias Kadin. Keduanya bertemu di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (30/9).

"Bersilaturahmi dengan Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan pengurus Kadin lainnya," tulis Erick dalam caption Instagram resmi @erickthohir, Senin (30/9).

Erick turut menuliskan Kadin sangat penting untuk menjaga iklim kondusif berbisnis Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bersama pemerintah.

Internal Kadin Indonesia sempat berseteru terkait dualisme kepemimpinan. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di Hotel St Regis, Jakarta, pada 14 September, mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid yang menjabat selama 2021 - 2026.

Usai Munaslub, Anindya menyatakan penunjukan dirinya sebagai Ketua Umum Kadin dalam Munaslub 2024 bukanlah upaya perebutan kekuasaan. Menurut dia, hal ini sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART.

Anindya dan Arsjad Rasjid sempat bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (27/9). Pertemuan membahas perseteruan dualisme kepemimpinan Kadin.

Keduanya mengaku sudah berdamai, tetapi tak memberikan pernyataan bersama terkait siapa kini Ketua Umum Kadin yang sah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan bahan bakar minyak atau BBM subsidi belum akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2024.

“Saya mau sampaikan bahwa sampai Oktober belum ada pembatasan BBM, tetapi pemerintah saat ini sedang mengkaji agar subsidi BBM tepat sasaran,” kata Bahlil saat ditemui di Batang, Jawa Tengah pada Senin (30/9).

Hal ini dilakukan agar masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM subsidi tidak direnggut haknya. Bahlil menyebut, kajian ini nantinya akan menghasil aturan terkait BBM subsidi.

“Aturan sedang kami siapkan. Selain itu juga kami akan menyiapkan metodologi dan melakukan tes kasus,” ujarnya.

Bahlil enggan berkomentar banyak ketika ditanya tidak adanya pembatasan pada Oktober besok diartikan sebagai penundaan wacana pembatasan BBM subsidi.

Rencana pembatasan BBM bersubsidi 1 Oktober 2024 pertama kali disebut oleh Bahlil saat ditemui di gedung DPR RI pada akhir Agustus 2024. Padahal, pemerintah sebelumnya mengatakan akan melakukannya pada 1 September.

Namun, Bahlil Lahadalia menyebut 1 September adalah waktu untuk sosialisasi pembatasan BBM. “Iya, memang ada rencana begitu 1 Oktober. Karena begitu aturan pembatasan keluar, ada waktu untuk sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat itu.

Aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri atau Permen ESDM. “Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau seperti kami masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos?” ujarnya.

Istana Kepresidenan sebelumnya mengatakan, belum ada keputusan final terkait rencana pengetatan seleksi konsumen penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan belum ada keputusan dari kabinet terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

“Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat, pada 10 September lalu

Dia juga menyampaikan diskusi pengetatan penjualan BBM bersubsidi belum menjadi bahasan khusus di internal rapat menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Hasan Nasbi.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan perbankan ke level 4,25% untuk simpanan rupiah bank umum. Tingkat bunga penjaminan ini berlaku efektif pada 1 Oktober sampai 31 Januari 2025.

Selain itu, LPS juga menahan bunga penjaminan simpanan valuta asing (valas) bank umum dan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) masing-masing 2,25% dan 6,75%.

"Rapat dengan komisioner LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan BPR dengan rincian masing-masing bank umum 4,25%, valas 2,25%, untuk BPR 6,75%," kata Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (30/9).

Purbaya menjelaskan, tingkat bunga penjaminan ini ditetapkan setelah menimbang berbagai hal seperti waktu jeda dan respons penurunan suku bunga simpanan atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang masih terbatas.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) telah memangkas suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 25 bps hingga ke level 6%. Hal lain yang juga menjadi pertimbangan yakni cakupan (coverage) simpanan yang masih memadai dari segi nominal maupun rekening.

"LPS juga berniat memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga," kata Purbaya.

Program Penjaminan Simpanan Bank

Purbaya kembali menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk dalam program penjaminan simpanan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS mengimbau agar bank transparan dan terbuka dalam menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini.

"Melalui penempatan informasi di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta saluran komunikasi bank kepada nasabah," ujarnya.

Dia juga mengingatkan kepada perbankan agar selalu memperhatikan tingkat bunga penjaminan simpanan ketika mengelola dana nasabah. Begitu juga dalam kegiatan operasional sehari-hari, LPS meminta bank untuk tetap mematuhi regulasi yang sudah ditetapkan guna tetap menjaga tingkat likuiditas tetap sehat.

"Dalam menjalankan operasional, bank juga diminta tetap mematuhi pengaturan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan serta ketentuan pengelolaan likuiditas oleh Bank Indonesia," ucap Purbaya.

Hampir tiga perempat produsen baja di Cina merugi pada semester pertama 2024. Perlambatan sektor konstruksi menyebabkan permintaan domestik negara tersebut anjlok.

Di sisi lain, para produsen baja enggan mengerem produksinya. Hal ini membuat ekspor baja Tiongkok mencapai titik tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Angkanya diperkirakan mencapai 100 juta ton pada 2024, cukup membangun 2 ribu jembatan Golden Gate.

"Ekspor baja telah mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah tahun ini," kata konsultan Mysteel, Vivian Yang, melansir dari Financial Times pada awal bulan ini. Kondisi tersebut akan membuat dunia dibanjiri baja dari Negeri Panda.

Penurunan permintaan domestik di Cina, yang menyumbang lebih dari 50% produksi baja global, telah menyebabkan produsennya mengekspor ke negara Asia Tenggara dan semakin banyak ke Eropa. Harga baja dunia pun ikut tertekan.

Untuk melindungi produk dalam negerinya, Amerika Serikat telah melipatgandakan tarif baja Cina pada tahun ini. Uni Eropa melakukan penyelidikan antidumping terhadap produk baja berlapis timah Tiongkok. Kanada mengumumkan tarif baru untuk baja dari Negeri Manufaktur.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan Cina juga akan banyak mengekspor bajanya ke Indonesia. Pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk memproteksi pasar domestik.

"Jadi perlindungan impor terkait dengan trade remedies menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan apabila tidak ingin terjadi peningkatan impor baja dari Tiongkok," ucap Andry.

Trade remedies merupakan istilah dalam perdagangan internasional. Instrumen ini dipakai suatu negara untuk melindungi industri domestik dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat atau unfair trade. Cara yang dipakai dapat berupa bea masuk anti-dumping (BMAD), bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP), atau safeguards.

Perlindungan menjadi penting di tengah Indonesia mengalami penurunan kapasitas baja. "Industri saat ini belum mencapai kapasitas ideal masing-masing produk," katanya.

Contoh produk tersebut adalah wire rod, bar, section, CRC section, coated sheet, pipe, dan karbon HRC yang masih 80% dari kapasitasnya. “Ini menurut saya akan berbahaya ya kalau produk baja Cina masuk ke Indonesia,” ujar Andry.

Dampak ke Hilirisasi Nikel

Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Julian Ambassadur Shiddiq mengatakan krisis baja Cina dapat berdampak besar pada industri nikel di Indonesia.

"Jika industri baja Cina melemah atau gagal, permintaan nikel dari Indonesia dapat turun dan menyebabkan kelebihan pasokan," ujarnya kepada Katadata.co.id, Jumat (27/9).

Apabila hal itu terjadi, harga nikel global akan turun dan berimbas negatif ke proyek hilirisasi domestik. "Neraca perdagangan kita juga akan terdampak," kata Julian.

Sebanyak 84,75% produk hilirisasi nikel Tanah Air diekspor ke Tiongkok. Barang tambang ini menjadi bahan baku utama produk baja antikarat atau stainless steel. Cina banyak memproduksi produk tersebut dan sebagian besar nikelnya berasal dari Indonesia.

Penggunaan nikel dalam produk stainless steel karena sifatnya yang tahan korosi. Pengolahannya dapat menghasilkan produk konstruksi, otomotif, peralatan rumah tangga, dan manufaktur.

Pemerintah sedang mencari strategi agar produk hilirisasi nikel tidak hanya menjadi bahan baku stainless steel. "Sektor baterai kendaraan listrik (EV) adalah game changer yang bisa menggeser arah pasar,” ujarnya.

Strategi mitigasi tengah pemerintah siapkan melalui pengembangan pasar-pasar hilir baru. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pasar baja Cina.

"Pemerintah akan fokus pada pengembangan industri pendukung sel baterai, seperti anoda, elektrolit, separator dan lain-lain,” ucap Julian.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerima sekaligus menyetujui surat pengunduran diri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (30/9).

Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar merupakan dua menteri yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jokowi pun telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai pelaksana tugas, wewenang dan tanggung jawab Menteri Ketenagakerjaan.

Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan faktor pengunduran diri Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar terkait penetapan keduanya sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024-2029.

Pembukaan Naker Fest 2024 (ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom.)

Adapun Keputusan Presiden (Keppres) terkait ketetapan pengunduran diri Ida Fauziyah dan Abdul Halim Iskandar tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara.

"Presiden menyetujui pengunduran diri tersebut dan telah menandatangani Keppres pemberhentian dengan hormat Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maj," kata Ari lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (30/9).

Selain itu, Jokowi telah menerbitkan Keppres Nomor 62/M tertanggal 27 September 2024 tentang Pemberhentian Dengan Hormat John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).

"Penerbitan Keppres terkait pengunduran Bapak John Wempi Wetipo sebagai Wamendagri karena yang bersangkutan dicalonkan sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2024," ujar Ari.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meresmikan pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang atau Cisem tahap II pada Senin (30/9). Bahlil menyebut, proyek diharapkan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Liquified Petroleum Gas atau LPG.

Dia menjelaskan, proyek pipa Cisem ini berfungsi menyalurkan kebutuhan gas bumi bagi industri dan jaringan rumah tangga atau jargas. “Kalau dengan jargas ini, harganya jauh lebih murah dari LPG. Sehingga tidak ada orang bilang susah mendapatkan gas, atau harga gas LPG naik,” kata Bahlil saat ditemui usai peresmian proyek pipa Cisem tahap II di Batang, Jawa Tengah pada Senin (30/9).

Bahlil menyebut, dapat menyalurkan gas ke rumah tangga pemerintah memerlukan penyelesaian proyek Pipa Cisem II. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menyuplai gas bumi ke rumah tangga.

Proyek Pipa Cisem tahap II memiliki panjang 245 kilometer yang terbentang dari Batang - Cirebon - Semarang hingga Kandang Haur Timur. Proyek ini dikelola dalam kontrak tahun jamak atau multiyears contract.

“Nilai proyeknya Rp 2,7 triliun menggunakan APBN. Tidak ada investasi, jadi bukan dari swasta ataupun BUMN. Proyek ini pemerintah yang membuat,” ujarnya.

Nilai kontrak proyek mencapai Rp2,7 triliun mencakup seluruh aspek pekerjaan konstruksi terintegrasi, dari perancangan hingga pelaksanaan. Sementara durasi pelaksanaan proyek ditetapkan selama 18 bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak 2 Agustus 2024.

Kementerian ESDM menyebut proyek ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk menghubungkan jaringan pipa transmisi Sumatera, Jawa Bagian Barat, dan Jawa Bagian Timur. Ini dalam rangka memperkuat rantai suplai gas bumi secara nasional sehingga bisa mencapai kemandirian energi serta mempercepat penyediaan infrastruktur energi.

“Pemerintah bangun ini supaya harga gasnya bisa dijangkau masyarakat dan industri dengan nominal yang lebih kecil,” katanya.

Proses tender proyek ini dimulai pada April 2024 dan diumumkan 4 Juli 2024 dengan konsorsium KSO PT Timas Suplindo - PT Pratiwi Putri Sulung ditetapkan sebagai pelaksana proyek.

Keberadaan proyek Cisem Tahap II akan melengkapi Cisem Tahap I yang telah selesai dibangun pada 2023 sepanjang 60 km. Ruas ini sudah beroperasi untuk memasok kebutuhan gas bumi di Kawasan Industri Kendal per 17 November 2023, serta Kawasan Industri Batang per 27 Juli 2024.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul berencana untuk menambah daftar penerima bantuan sosial (bansos) ke masyarakat kelas menengah terancam. Kajian ini berangkat dari situasi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menyasar kepada 52.993 pekerja hingga 26 September lalu.

Perencanaan perluasan target penerima bansos juga menanggapi adanya penyesuaian ketentuan Bank Dunia terkait garis kemiskinan terbaru sebesar US$3,2 per kapita per hari dari sebelumnya US$1,9.

"Kami sekarang sedang diskusi. Meskipun APBN sudah diketok, tapi kami ingin memastikan lagi sasarannya," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Kemensos juga berencana untuk mengevaluasi program bantuan sosial (bansos) agar maksimal dan tepat sasaran. Menurut Gus Ipul, peninjauan ulang ini perlu melibatkan pemerintah daerah level provinsi, kota dan kabupaten.

Selain itu, perencanaan kebijakan ini akan turut melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan data terbaru pekerja. "Kementerian Sosial terus berusaha untuk melakukan berbagai hal lewat pusat data dan informasi yang kami miliki, untuk memperbaharui data kami," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk merevisi ketentuan benefit Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang terkena PHK. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terkena PHK dengan memberikan manfaat finansial dan dukungan selama mencari pekerjaan baru.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan uang tunai dalam JKP yang akan diterima bagi para pekerja yang terkena dampak PHK akan ditingkatkan.

Revisi ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Merujuk pada Pasal 21 PP Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, manfaat uang tunai yang diberikan kepada korban PHK diberikan setiap bulan selama satu semester.

Ketentuan penyaluran bulanan uang tunai mengacu pada hitungan 45% dari gaji bulanan untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% dalam tiga bulan, lalu 25% untuk tiga bulan berikutnya, maka nanti itu akan disamakan semua di 45%," kata Airlangga saat ditemui wartawan seusai rapat kabinet di Istana Garuda IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Jumat (13/9).

Lembaga pemeringkat Rating and Investment Information, Inc. (R&I) memberikan peringkat kredit BBB+ terhadap Indonesia pada 30 September 2024. Peringkat ini, dua tingkat di atas investment grade, dengan outlook positif

R&I meyakini bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang solid akan berlanjut, didukung fundamental ekonomi yang semakin kuat, ketahanan eksternal yang terjaga, serta defisit fiskal dan rasio utang pemerintah yang rendah.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut penegasan R&I atas peringkat Indonesia mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap kondisi makroekonomi yang stabil dan stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta prospek ekonomi jangka menengah yang meningkat.

"Kepercayaan ini ditopang oleh sinergi yang erat antara Bank Indonesia, pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta didukung oleh kredibilitas otoritas yang terjaga baik," kata Perry dalam keterangan resmi, Senin (30/9).

BI Pantau Ekonomi dan Keuangan Global

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati dan memantau perkembangan ekonomi dan keuangan global serta domestik, mengambil langkah kebijakan yang diperlukan, serta terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

R&I memperkirakan ekonomi Indonesia akan tetap solid pada paruh kedua tahun 2024, dengan pertumbuhan keseluruhan tahun sekitar 5%, sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia di angka 4,7%-5,5%.

R&I juga meyakini bahwa stabilitas harga akan terjaga, didukung oleh kebijakan moneter Bank Indonesia yang disiplin dan kerja sama yang semakin erat dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Pada aspek ketahanan eksternal, R&I memperkirakan defisit transaksi berjalan tetap rendah pada kisaran 1% dari PDB. Dari perspektif fiskal, pemerintah berkomitmen kuat untuk menjaga disiplin fiskal di awal pemerintahan baru, dengan menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari PDB.

Pada 25 Juli 2023, R&I meningkatkan prospek Indonesia menjadi positif dari stabil dan menegaskan peringkat SCR Indonesia pada BBB+ atau dua tingkat di atas investment grade.

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menargetkan ketergantungan impor bahan baku obat turun menjadi 80% pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah mencatat, ketergantungan bahan baku obat impor turun dari 95% menjadi 90% selama pemerintahan kedua Presiden Joko Widodo.

Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi Emmy Suryandari mengaku sedang menggodok insentif fiskal untuk memacu pertumbuhan manufaktur bahan baku obat di dalam negeri. Insentif yang dimaksud adalah pengurangan Pajak Pertambahan Nilai bagi industri bahan baku obat lokal.

"Harga bahan baku obat lokal dapat kompetitif jika dibandingkan dengan bahan baku impor. Kami sedang mengusulkan insentif fiskal tersebut," kata Emmy di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan, Senin (20/9).

Emmy menjelaskan, tingginya ketergantungan bahan baku obat terhadap impor disebabkan belum sempurnanya pembentukan industri bahan baku obat nasional. Karena itu, langkah pertama yang akan dilakukan pemerintah adalah menghubungkan pabrikan bahan baku obat alami dengan industri farmasi.

Ia mengakui penurunan ketergantungan bahan baku obat secara signifikan hanya bisa dilakukan dengan pengembangan bahan baku obat berbasis kimia. Salah satu investasi yang disoroti Emmy adalah antara PT Kimia Farma Tbk dan PT Pertamina untuk memproduksi paracetamol.

Berdasarkan data Kemenperin, investasi antara Kimia Farma dan Pertamina seharusnya terealisasi pada tahun ini, tetapi belum juga terealisasi. Pertamina nantinya memasok salah satu jenis aromatik hasil pengolahan Naphta, yakni benzene untuk diolah Kimia Farma menjadi paracetamol.

"Masih ada sesuai yang harus ditindaklanjuti dalam rencana investasi itu," katanya.

Ia mengatakan, penurunan kontribusi bahan baku impor menjadi 80% kemungkinan baru terjadi setelah 2026. Untuk waktu dekat, Emmy berencana masih memaksimalkan penggunaan bahan baku obat berbasis biologis.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, rendahnya realisasi penurunan ketergantungan impor bahan baku disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 membuat roda perekonomian nasional tersendat pada 2020-2021.

"Kemarin sempat dua tahun pandemi Covid-19, tapi untuk bahan baku tertentu industri obat nasional malah mandiri," kata Reni. Reni mencatat, terdapat 23 industri yang saat ini memproduksi bahan baku obat di dalam negeri.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalucia menilai, waktu menjadi tantangan kemandirian bahan baku obat nasional. Ini karena industri obat membutuhkan waktu untuk mengubah formula obat yang disesuaikan dengan bahan baku lokal.

Penyesuaian formula tersebut membutuhkan waktu karena perlu menunggu hasil dari riset farmasi. Rizka menyampaikan pemerintah telah mengalokasikan biaya riset tersebut untuk mempercepat penyerapan bahan baku obat lokal.

"Jadi, industri obat tidak bisa semerta-merta langsung menggunakan bahan baku lokal karena butuh waktu dan butuh biaya," katanya.