IDXChannel – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Dikatakan bahwa peluncuran badan baru itu akan dilangsungkan pada 8 November 2024.

Terkait kabar tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut rencana itu masih dalam tahap pembahasan. Karenanya, dia belum dapat memberikan konfirmasi soal tanggal itu.

“Nanti kita akan bahas secara khusus, tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga saat konferensi pers di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

BP Investasi Danantara bakal mengubah salah satu aset gedung milik PT Bank Mandiri Tbk untuk dijadikan kantor pusat.

Hal ini disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, seusai melakukan pertemuan dengan BP Danantara. Soal aset fisik tersebut, dia tidak merinci lebih jauh.

“Udah (ketemu), karena nanti salah satu gedung yang dipergunakan oleh Danantara itu kan asetnya Bank Mandiri, buat kantornya,” ucap Erick.

Keberadaan lembaga baru itu digadang-gadang menjadi cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, BP Danantara akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Tak hanya itu, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Pendirian Danantara menjadi superholding harus dilakukan dengan merevisi Undang-Undang (UU) BUMN.Konsep badan itu sebagai superholding akan semakin jelas setelah Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal tugas dan wewenang badan baru tersebut.

Keberadaan BP Danantara sebagai superholding tidak serta-merta menggantikan posisi Kementerian BUMN selaku pemegang saham perseroan negara.

Ekonom Indef, Tauhid Ahmad, memandang posisi Kementerian BUMN tetap diperlukan sebagai regulator. Sementara, superholding bertindak selaku induk BUMN yang mengelola aksi korporasi, termasuk investasi perusahaan.

Menurutnya, pembagian wewenang itu harus didasarkan pada revisi Undang-Undang BUMN. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang tindih antara Kementerian BUMN dan superholding.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkapkan rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat domestik. Hal itu sebagai respons atas keluhan masyarakat soal mahalnya tarif transportasi penerbangan saat ini.

Pembahasan dan evaluasi soal harga tiket pesawat akan dilakukan pemerintah melalui satuan tugas (satgas) atau project management office (PMO). Di dalamnya juga melibatkan PT Pertamina (Persero) selaku BUMN pemasok bahan bakar avtur untuk pesawat.

“Nah, tentu akan dirapatkan dengan kementerian terkait yang masuk dalam satgas, yaitu Perhubungan dan juga Pertamina,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Di lain sisi, dia memastikan satgas yang terdiri atas beberapa kementerian teknis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap melanjutkan program yang sudah dikerjakan tim satgas sebelumnya, yakni Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional.

Perlu diketahui, komite itu dibentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)--yang dipimpin Luhut Pandjaitan--pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Jadi yang pertama terkait dengan satgas itu akan terus berlanjut, terutama terkait dengan tadi saya sudah sebut, mengenai tarif penerbangan domestik,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai tingginya harga tiket pesawat tidak bisa dilihat secara sederhana. Dia menyebut tingginya harga tiket pesawat dorong oleh banyak faktor, termasuk regulasi yang mengikat.

Karena itu, upaya menurunkan harga tiket pesawat, harus dibarengi dengan merevisi aturan yang berlaku saat ini. “Kompleksitasnya tidak bisa dilihat sesimpel itu karena kalau kita mau buat perubahan pasti aturannya, policy-nya yang selama ini mengikat kita, itu yang kita harus lepas,” kata Erick saat ditemui di Kementerian BUMN.

Menurut dia, Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan memang menyoroti harga tiket pesawat. Erick mengatakan, mereka sepakat membentuk satgas untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Adapun satgas atay PMO yang dibentuk nanti difokuskan untuk menyelaraskan berbagai kebijakan antarkementerian terkait. Menurut dia, masalah harga tiket pesawat tidak hanya menyangkut isu perhubungan semara, tetapi persoalan lain juga seperti sektor pariwisata.

“Kalau dulu bicara satgas atau versi saya PMO, itu sama aja tujuannya untuk menyelaraskan semua kebijakan untuk menjadi sebuah satu keputusan yang bisa memberikan solusi, termasuk tadi mengenai harga tiket,” ucap Erick.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai pemerintah harus mengambil langkah bijaksana dalam penyelamatan sengkarut polemik PT Sritex (SRIL).

Anindya menjelaskan, Kadin percaya pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil kebijakan penyelamatan PT Sritex. Menurut dia, pemerintah secara bijaksana akan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, bukan dengan cara intervensi langsung.

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Bagi Anindya, penyelematan PT Sritex dapat menjadi pintu masuk mengurai polemik benang kusut industri manufaktur nasional. Hal itu disampaikannya selepas mengadakan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengklaim Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dikeluarkan untuk melindungi industri tekstil. Pernyataan itu menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk klaim bos Sritex yang menyebut regulasi itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk menerapkan hapus buku dan hapus kredit macet untuk segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai kebijakan itu sebagai langkah moratorium.

Maksudnya, kata dia, pemutihan utang di lembaga perbankan, termasuk Himbara, adalah moratorium bagi mereka yang bermasalah dalam melunasi kewajibannya. Mereka yang dimaksud di sini adalah UMKM, petani, dan nelayan yang menjadi debitur perbankan.

“Nah, oleh karena itu ini semacam dalam tanda petik moratorium kepada mereka (UMKM) yang pernah bermasalah,” ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Dia mencatat, sebelum adanyaUndang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) beserta aturan turunannya, hapus buku sebenarnya telah dilakukan bank BUMN. Namun langkah itu tanpa disertai hapus tagih.

Yang menjadi masalah, UMKM, petani, dan nelayan masih tetap tidak bisa memperoleh pembiayaan dari Himbara, akibat kredit macet dan tanpa peraturan hapus tagih.Karena itu, dengan penerapan kebijakan hapus buku dan hapus tagih, pemerintah berharap bisa mendorong bank menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

"Sehingga dengan hapus buku hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali, dan kalau bank swasta bisa melakukan itu karena itu swasta sehingga mereka bisa menghapus buku sekaligus menghapus tagih," ujar dia.

Adapun rancangan peraturan pemerintah (RPP) perihal hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga tengah digodok otoritas terkait. Airlangga memastikan regulasi itu segera dirampungkan.

"Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," katanya.

(Ahmad Islamy Jamil)

IDXChannel - Pemerintah masih menggodok kebijakan hapus buku dan hapus tagih kredit macet di perbankan pelat merah atau himpunan bank milik negara (Himbara) untuk segmen usaha mikro kecil dan menengah alias UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan tersebut dilakukan agar bank BUMN bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro.

"Sehingga dengan hapus buku, hapus tagih ini diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali," ujar Airlangga saat konferensi pers, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Soal finalisasi regulasi bakal segera dirampungkan. Airlangga memastikan tidak membutuhkan waktu lama untuk merampungkan aturan yang dimaksud.

“Jadi mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan,” tuturnya.

Dia mengakui, jumlah kredit yang bermasalah di Himbara sudah cukup besar, sehingga apabila tidak diberlakukan aturan itu dipastikan para UMKM tidak bisa mendapatkan fasilitas pendanaan dari bank BUMN.

"Jadi ini murni untuk mendukung Himbara, karena jumlahnya sudah cukup besar, dia bisa hapus buku tapi tidak bisa hapus tagih," beber dia.

Adapun, hapus buku merupakan tindakan administratif untuk menghapus kredit yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban debitur, tanpa menghapus hak tagih.

Sedangkan, hapus tagih adalah tindakan menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghapuskan hak tagih.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengagendakan rapat bersama Kementerian Keuangan untuk membahas anggaran Indonesia Tourism Fund (ITF).

Bersama kementerian yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah akan menyiapkan bentuk dan besaran nilai dari dana pariwisata berkelanjutan itu.

"Tourism fund, kita akan terus rapatkan dengan Kementerian Keuangan, karena kita bicara mengenai wadah dan juga jumlah," kata Airlangga di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menteri Pariwisata Kabinet Merah Putih, Widiyanti Putri Wardhana, sebelumnya memastikan akan melanjutkan inisiatif ITF demi mendukung pengembangan pariwisata nasional.

Alokasi dana ini disebut bakal mendukung kegiatan pariwisata berskala internasional, serta merancang sinergi dengan instansi kelas dunia dalam mewujudkan sekolah unggulan pariwisata bertaraf internasional.

"Kami masih mengkaji, tapi intinya akan diteruskan," kata Widiyanti pada Kamis (31/10/2024).

Inisiatif dana pariwisata telah dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kabarnya, terdapat rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang telah sampai di meja Presiden Jokowi, meski sampai saat ini belum diteken.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Investasi Rosan Roeslani menyebutkan dua alasan dilanjutkannya kebijakan tax holiday oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebab, kebijakan tax holiday memiliki peran penting dalam hal investasi.

"Tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat-sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25 persen," ujar Rosan di Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Meski demikian, kebijakan tax holiday tetap mengikuti aturan Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen yang sudah diberlakukan lebih dari 100 negara. Sebab, jika Indonesia tidak menerapkan pajak, negara asal investor yang akan memungut pajak.

"Kita sampaikan bahwa memang apabila Global Minimum Tax (GMT) ini diberlakukan, kalau kita tidak memungut pajak 15 persen, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi azas manfaatnya tidak di kita," kata Rosan.

Namun, Rosan mengatakan perusahaan domestik tidak perlu khawatir atas GMT 15 persen tersebut, karena hanya diterapkan kepada investor asing.

"Jadi ini sebenarnya untuk mendorong untuk domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, terutama yang berhubungan dengan penerima tax holiday," kata Rosan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChanel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengoptimalkan produksi minyak dari sumur-sumur idle di wilayah kerja migas sebagai salah satu upaya meningkatkan lifting minyak nasional.

Peningkatan lifting minyak diperlukan untuk mengatasi dampak buruk akibat ketimpangan antara kebutuhan dan pasokan.

"Hari ini kami rapat internal sedikit dengan Kepala Badan Investigasi Khusus, Pengendalian Pembangunan juga dengan komisaris pertamina. Kita membahas beberapa langkah penting dalam rangka meningkatkan lifting karena kita tahu cadangan minyak kita yang sudah ada sekitar 301 wilayah kerja, namun hingga kini belum plan of development (POD). Ini akan kita lakukan," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melalui siaran pers Kementerian ESDM, Minggu (3/11/2024).

Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle, yaitu lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan atau lapangan dengan POD selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut Bahlil, potensi penambahan lifting dari sumur tua sangat memungkinkan karena saat ini ada sekitar 4.500 sumur yang dapat dioptimalkan untuk menambah lifting.

"Kita punya 4.500 sumur idle well yang harus dilakukan dan ini salah satu program utama presiden untuk bagaimana bisa mewujudkan kemandirian energi," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot menyatakan hal yang sama. Sumur-sumur yang idle saat ini sedang diidentifikasi berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan lifting migas nasional.

"Sekitar 6.000 sumur potensial sedang kita identifikasi permasalahannya. Apakah cadangannya mulai menipis, apakah perlu intervensi teknologi untuk peningkatan produksi," kata dia.

Melalui upaya tersebut, Yuliot berharap setidaknya ada tambahan produksi minyak nasional setidak sebesar 20.000 barel per hari.

"Kita mengharapkan dalam beberapa bulan ke depan itu akan menjadi quick win. Saat ini kan tingkat produksi minyak nasional sekitar 609 ribu barrel dan dengan upaya ini kita paling tidak bisa meningkatkan sekitar 20 ribu barrel," ujar Yuliot.

Selain pengoptimalan sumur-sumur idle, pemerintah juga mengupayakan peningkatan lifting dengan meningkatkan eskplorasi di wilayah-wilayah yang diduga memiliki kandungan minyak guna menemukan cadangan baru yang potensial. "Kita akan berusaha untuk meningkatkan eksplorasi. Peningkatan eksplorasi itu dilakukan untuk menemukan cadangan terukur," tutur Yuliot.

Sebagai informasi, dari total 44.985 sumur migas yang ada di Indonesia, terdapat 16.990 sumur yang masuk pada kriteria idle well.

Namun demikian, tidak semua memiliki potensi untuk direaktivikasi karena beberapa hal, seperti tidak adanya potensi subsurface, keekonomian yang tidak terpenuhi karena high cost rectivation, harga minyak mentah dunia pada saat itu, serta faktor HSE dan non teknikal seperti masalah masyarakat.

"KKKS diberikan beberapa opsi untuk mengoptimalkan WK idle tersebut dengan mengerjakan sendiri, bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menerapkan teknologi tertentu, diambil alih KKKS lain, atau mengembalikannya ke negara," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mendorong penggunaan bibit padi unggul guna meningkatkan produktivitas dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

"Melalui optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat turut melejitkan produktivitas beras nasional," kata Arief dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Arief menyatakan bahwa optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat mempercepat peningkatan hasil panen beras nasional dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Dia mengaku bahwa dirinya telah mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifili Hasan (Zulhas) telah meninjau lahan yang dikelola PT Sang Hyang Seri (SHS) dan ID FOOD di Subang, Jawa Barat, sebagai pusat produksi benih padi unggul.

Arief menekankan pentingnya pengembangan pusat pembenihan padi berkualitas yang mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung target swasembada pangan nasional yang lebih cepat.

"Dengan benih padi terbaik yang ditanam oleh petani, maka dapat menentukan skala produktivitas saat panen nantinya. Target swasembada pangan pun (akan) semakin cepat tercapai," ujarnya.

Pusat benih SHS di Subang saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektare, yang diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Dengan benih padi unggul yang dikelola secara baik oleh petani di lahan itu, Arief yakin bahwa produktivitas panen dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektare.

Peningkatan produktivitas ini diperkirakan mampu mengangkat produksi nasional hingga 20 persen, sehingga potensi impor beras dapat ditekan secara signifikan.

"Jika semakin banyak petani menanam dengan benih dari sini, dapat bantu melejitkan produksi nasional sampai 20 persen. Impor pun bisa kita hindari," jelasnya.

Arief memastikan pemerintah juga turut mengupayakan penyerapan hasil panen oleh Bulog untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara berkelanjutan.

Dia menyebutkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas padi nasional pada 2023 mencapai 52,85 kuintal per hektaree, meningkat dari 51,28 kuintal per hektaree pada 2020.

Peningkatan produktivitas ini memerlukan adanya standby buyer, seperti Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil produksi dan menjaga kestabilan harga di pasaran.

"Tentunya dengan adanya eskalasi produksi yang progresif tersebut, harus ada standby buyer untuk membantu penyerapannya," ucap Arief.

Arief juga memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga stok CPP yang akan dipergunakan untuk program-program intervensi pemerintah, termasuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2025.

Ia menambahkan, penyerapan beras oleh Bulog untuk stok CPP dilaporkan berjalan dengan baik, menunjukkan progres positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 masih berlangsung dan diperkirakan akan dilanjutkan hingga Desember, sebagai bagian dari upaya kontinuitas pemerintah membantu keluarga kurang mampu lewat program bantuan pangan beras 10 kg.

Bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Arief juga menyebutkan bahwa realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Bulog sampai minggu keempat Oktober, telah mencapai 1,084 juta ton. Perolehan ini meningkat hingga 34,15 persen jika dibandingkan pada periode yang sama dalam dua tahun terakhir.

"Pada Januari-Oktober 2022 kala itu tercatat 808 ribu ton. Sementara Januari-Oktober 2023 di 895 ribu ton, sehingga telah terjadi peningkatan sebesar 21,03 persen," kata Arief.

(Dian Kusumo Hapsari)

IDXChannel—Simak cara setor tunai BRI tanpa kartu lewat aplikasi BRImo. Nasabah BRI dapat melakukan transaksi tarik tunai dan setor tunai tanpa kartu debit, layanan ini dapat diperoleh melalui aplikasi mobile banking BRImo.

Layanan setor tarik ini berguna bagi nasabah yang lupa membawa kartu debit, atau nasabah yang kartu debitnya telah kedaluwarsa namun belum sempat mengurus pembuatan kartu debit baru.

Setor tunai dan tarik tunai tanpa kartu ini hanya memerlukan nomor handphone dan pembuatan token. Token atau digit nomor rahasia ini dibuat secara acak melalui BRImo ketika nasabah mengambil layanan setor tarik.

Berikut ini adalah cara setor tunai BRI tanpa kartu lewat aplikasi BRImo dengan mudah, sebelumnya pastikan Anda telah mengunduh dan membuat akun serta registrasi di aplikasi BRImo.

1. Setor Tunai via BRImo

• Buka aplikasi BRImo
• Login dengan username dan password
• Pada beranda utama, klik menu ‘Setor & tarik tunai’
• Selanjutnya, klik ‘Setor tunai’
• Pilih rekening sumber dana
• Klik ‘Lanjutkan’
• Masukkan PIN BRImo
• BRImo akan memberikan kode atau token penyetoran tunai

2. Setor Tunai di ATM

Selanjutnya, datangi bilik ATM terdekat untuk menyetor tunai tanpa kartu. Anda harus memilih mesin ATM yang memfasilitasi layanan setor tunai dan tarik tunai, perlu diketahui tidak semua mesin ATM dilengkapi fitur ini.

• Kunjungi ATM terdekat
• Pada layar ATM, pilih ‘Transaksi tanpa kartu’
• Pilih menu ‘Setor tunai tanpa kartu’
• Masukkan kode token yang Anda dapatkan di BRImo
• Masukkan nomor handphone yang didaftarkan ke BRImo
• Masukkan uang pecahan Rp50.000 atau Rp100.000 ke mesin CRM
• Klik ‘Setor’ jika nominal pecahan sudah sesuai
• Pilih ‘Ya’ jika informasi transaksi sudah sesuai
• Cek bukti transaksi pada BRImo untuk pengecek keberhasilan transaksi, BRImo biasanya akan mengirimkan notifikasi atau dari struk yang diterbitkan mesin ATM

Itulah cara setor tunai BRI tanpa kartu lewat aplikasi BRImo.

(Nadya Kurnia)

IDXChannel - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, mengatakan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai salah satu upaya menghindari Middle Income Trap.

BRICS, yang merupakan kelompok lima negara berkembang berpengaruh, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa (Afrika Selatan), memiliki tujuan memperkuat suara negara-negara berkembang lainnya di hadapan dominasi Global South alias negara-negara maju di Barat.

Anindya menilai, RI dan negara anggota BRICS memiliki satu visi, yaitu menghindari middle income trap yang menjadi mayoritas terjadi pada kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.

"Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa menghindari middle income trap," kata Anindya, Minggu (3/11/2024).

Dia melanjutkan, semangat keanggotaan negara-negara BRICS adalah pembangunan dari negara berkembang untuk menuju menjadi negara maju.

"Brasil, Rusia, India, lalu South Africa, China. Nah, ini negara-negara yang besar, banyak juga yang di G20, negara juga yang ada di G20, tapi ini negara yang bisa dibilang aliansinya dari negara berkembang yang sudah menjadi negara maju," ujar Anindya.

Pada kesempatan yang sama, Anindya juga memberikan pandangannya terkait keinginan RI yang sebelumnya sudah mengajukan keanggotaan terlebih dahulu di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Banyak yang menilai, hal tersebut sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia.

"Banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," kata Anindya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara. Dia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, Indo-Pacific Economic Framework (IPAF), dan OECD.

"Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana,"kata Anindya.

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral menjadi upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas.

"Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan yang kedua, pasar yang luas itu perdagangan," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)