IDXChannel - Dalam dunia akuntansi, penggolongan akun merupakan salah satu langkah fundamental yang membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Pemahaman yang baik mengenai penggolongan akun dapat meningkatkan akurasi laporan dan memudahkan analisis keuangan.

Artikel ini akan membahas penggolongan akun dalam akuntansi, jenis-jenis akun, serta pentingnya penggolongan ini bagi bisnis.

Apa Itu Penggolongan Akun

Penggolongan akun adalah proses mengelompokkan akun-akun yang digunakan dalam pembukuan ke dalam kategori tertentu. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan analisis. Penggolongan akun umumnya dibagi menjadi lima kategori utama: aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban.

Jenis-Jenis Akun dalam Penggolongan

1. Akun Aktiva
Aktiva adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat di masa depan. Contoh: Kas, piutang, persediaan, dan aset tetap (seperti tanah, gedung, dan peralatan).

2. Akun Kewajiban
Kewajiban adalah utang atau kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Contoh: Utang dagang, utang bank, dan kewajiban pajak.

3. Akun Ekuitas
Ekuitas mencerminkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Contoh: Modal saham, laba ditahan, dan kontribusi pemilik.

4. Akun Pendapatan
Pendapatan adalah arus kas yang diterima perusahaan dari kegiatan operasionalnya. Contoh: Pendapatan dari penjualan barang atau jasa.

5. Akun Beban
Beban adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan operasionalnya. Contoh: Beban gaji, sewa, dan utilitas.

Pentingnya Penggolongan Akun

1. Kemudahan Pencatatan
Dengan penggolongan yang jelas, pencatatan transaksi menjadi lebih sistematis, sehingga mengurangi risiko kesalahan.

2. Analisis Keuangan
Penggolongan akun memungkinkan manajer untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap kinerja keuangan perusahaan, seperti rasio likuiditas dan profitabilitas.

3. Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan yang terstruktur dengan baik memudahkan pemangku kepentingan dalam memahami posisi keuangan perusahaan.

4. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi
Penggolongan yang tepat membantu perusahaan dalam mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP) atau standar internasional (IFRS).

Penggolongan akun dalam akuntansi adalah aspek vital yang tidak boleh diabaikan oleh setiap perusahaan. Dengan memahami dan menerapkan penggolongan akun yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dalam pencatatan, analisis keuangan, serta penyusunan laporan keuangan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara soal rencana pemerintah Prabowo-Gibran yang ingin menghapus atau pemutihan utang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK memang selama ini terus terlibat aktif dalam membahas isu-isu sektor keuangan, termasuk wacana pemerintah terkait penghapusbukuan maupun penghapustagihan piutang untuk debitur UMKM.

"OJK juga telah mengikuti pembahasan penyusunan RPP dan peraturan lainnya yang akan diterbitkan pemerintah," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Oktober 2024, Jumat (1/11/2024).

"Jadi pada prinsipnya, Undang-undang P2SK telah mengatur bahwa penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang macet UMKM dapat dilakukan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan UMKM," tuturnya.

Menurut Dian, kebijakan pemutihan utang ini juga bisa dijalankan oleh Bank BUMN dan atau Lembaga Jasa Keuangan (LJK) non BUMN, sebab UU P2SK mengizinkan hal tersebut.

"UU P2SK menegaskan kerugian penghapusan utang UMKM bukan kerugian negara sepanjang dapat dibuktikan dan tindakan yang dilakukan berdasarkan itikad baik dan prinsip tata kelola baik,” ujar Dian.

Dian menambahkan, OJK mendukung kebijakan hapus utang UMKM karena akan mendukung akses kepada UMKM dan mendukung UMKM merupakan hal yang vital bagi ketahanan perekonomian.

“OJK memandang memang perlu dijabarkan Rancangan dalam Peraturan Pemerintah (RPP) yang pada saat ini masih dalam tahap penyusunan. Mudah-mudahan ini akan memperjelas rencana penghapusbukuan dan penghapustagihan,” kata Dian.

“Bahwa memang isu yang terkait dengan penghapusbukuan dan penghapustagihan memang isu yang sebenarnya spesifik untuk bank-bank BUMN karena kalau bank swasta itu sudah biasa melakukan itu, dan itu memang ketentuan khusus untuk bank BUMN dan hanya terkait dengan UMKM," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus utang 6 juta debitur UMKM, yakni petani dan nelayan Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rabu (23/10/2024).

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk menjadikan PT Indofarma Tbk (INAF) sebagai produsen obat herbal pupus karena terganjal kasus korupsi di perusahaan tersebut.

Erick Thohir sudah menyiapkan peta jalan atau roadmap yang menyulap INAF menjadi produsen obat herbal. Sayangnya, cita-cita itu harus gagal karena perkara korupsi di anak usaha PT Bio Farma (Persero) tersebut.

“Indofarma itu kita mau khususkan di herbal, di roadmap kita. Cuma kan sayangnya, ya kembali GCG (Good Corporate Governance) kalau dilanggar, ya cita-cita itu enggak jadi kenyataan,” ujar Erick saat konferensi pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Sumber daya obat-obatan herbal di Indonesia memang melimpah, bahkan tak kalah dengan India dan China. Awalnya potensi itu bisa dimanfaatkan Indofarma dengan mengelolanya sebagai alternatif pengobatan.

“Kita melihat ya potensi obat-obatan herbal kita itu tidak kalah sama India dan China, mestinya. Di mana kita lihat sekarang, secara global obat-obatan herbal ini sudah menjadi salah satu alternatif pengobatan,” tutur Erick.

“Di dunia sedang menjadi solusi untuk safetyness atau kesehatan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Hanya saja, keinginannya pupus untuk saat ini. Erick mengaku, bisnis Indofarma dibenahi dari nol melalui program restrukturisasi.

Selain itu, pemegang saham juga tengah bernegosiasi dengan pihak swasta agar bisa menjamin bahan baku obat-obatan yang akan diproduksi Indofarma.

“Jadi sekarang di Indofarma kita kembali ke langkah awal sebenarnya menyehatkan, menyehatkan yaitu salah satunya kita sedang coba berdiskusi dengan beberapa partner dari private sector yang bisa meng-guarantee bahan baku karena ini bahan baku penting,” kata Erick.

“Tetapi ketika produksi terjadi sama kita coba melihat kalau bisa 50 persen dari hasil produksinya itu kita untuk dikirim ke luar negeri. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa, karena ini lagi proses tender, jadi belum getok istilahnya,” ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku telah menerima telepon dari salah seorang pengusaha yang mau mengalokasikan tanah seluas 1 hektare di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun rumah dalam rangka Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

"Barusan saya ditelepon, ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya, saya terima, sebanyak 1 hektare, staf saya juga laporan dari Kalbar (Kalimantan Barat), ada yang menyiapkan, jadi gerakan ini seikhlasnya," kata Ara di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Ara berharap Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat bisa didukung oleh para pelaku usaha, atau unsur lain dalam rangka penyediaan rumah kepada masyarakat. Caranya bisa memberikan lahan kepada pemerintah, untuk dibangun rumah oleh para developer.

"Mau seribu meter, 2 ribu meter, silakan, jadi ini tidak ada batasan, dari kita untuk kita. Ini bukan waktunya kita basa-basi gotong royong, tapi tidak pernah jalan," tuturnya.

Ara menyebut metode menerima pemberian hibah, hadiah, dan semacamnya dari para pelaku usaha atau masyarakat telah dibicarakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, BPKP relatif menerima metode semacam ini atas dasar pemenuhan kebutuhan papan masyarakat.

"Kemarin saya ke BPKP, dari pengusaha tanah, yang bangun pengusaha, isinya pengusaha, boleh tidak? Pak BPKP bilang, silakan, bagaimana tepat sasaran, nanti kita bicarakan," ujar Ara.

(Febrina Ratna)

IDXChannel- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BBNI mencetak laba sebesar Rp16,3 triliun hingga kuartal III-2024.

Ketua Komisi XI DPR RI Misbhakun menyebut, BNI mampu menjaga momentum pertumbuhan kinerja yang positif di tengah tekanan ekonomi global dan regional saat ini.

Menurutnya, digitalisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan perbankan, utamanya bank milik negara untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

"Ini adalah bukti bahwa inisiatif digitalisasi yang digalakkan BNI mampu berkontribusi positif bukan hanya untuk kinerja perusahaan tetapi juga bagi masyarakat dengan kemudahan akses ke layanan keuangan," kata dia dalam rilis di Jakarta Jumat (1/11/2024).

Pada 2024 ini pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI terutama berasal dari pertumbuhan tabungan ritel, sejalan dengan program transformasi struktur pendanaan. Hal ini berdampak pada perbaikan Cost of Fund (CoF) BNI yang tercermin pada rasio Net Interest Margin (NIM) hingga kuartal III-2024.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar mengatakan pertumbuhan ini didukung oleh program terstruktur perusahaan, termasuk digitalisasi aplikasi mobile terbaru, wondr by BNI serta transformasi jaringan cabang yang berfokus pada sales culture.

Adapun jumlah pengguna layanan BNI Mobile Banking dan wondr by BNI, meningkat 14,8 persen YoY menjadi 17,9 juta pengguna.

Transaksi digital banking juga tumbuh signifikan, mencapai 1,04 miliar transaksi atau naik 40,9 persen, dengan nilai transaksi yang meningkat 26,2 persen YoY menjadi Rp1.104 triliun.

Misbakhun melanjutkan, BNI tidak hanya fokus pada perbaikan kinerja tetapi juga konsisten dengan agenda keberlanjutan yang bisa memberi dampak jangka panjang pada perekonomian nasional.

"Portofolio hijau yang mencapai Rp188 triliun, atau sekitar 26 persen dari total portofolio kredit BNI jadi bukti komitmen BNI dalam pembiayaan yang bertanggung jawab untuk aktivitas bisnis berkelanjutan," kata Misbakhun.

Dalam paparan kinerja BNI sebelumnya tercatat, hingga September 2024, penyaluran kredit hijau BNI telah mencakup berbagai sektor, termasuk energi baru terbarukan (EBT) seperti pembangkit listrik tenaga air, tenaga surya, dan biogas, dengan total pembiayaan mencapai Rp10,2 triliun.

Selain itu, pembiayaan untuk sektor penanggulangan polusi udara sebesar Rp3,4 triliun, serta pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan lahan yang berkelanjutan sebesar Rp31,9 triliun.


(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menunda kenaikan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi di 27 lintasan.

"Penundaan kenaikan tarif ini dilakukan karena mempertimbangkan perlunya waktu sosialisasi yang lebih panjang kepada masyarakat agar informasi dapat tersampaikan dengan baik dan bisa diterima oleh para pengguna jasa," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Risyapudin Nursin dalam keterangan resminya, Jumat (1/11/2024).

Nursin menambahkan, rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, sehingga saat ini masih menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya.

Rencana kenaikan tarif angkutan penyeberangan semula akan mulai Jumat ini (1/11) pukul 00.00 WIB, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 131 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2023 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar Provinsi dan Lintas Antar Negara.

"Penyesuaian tarif dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta keberlangsungan usaha dan operasional industri angkutan penyeberangan," kata Risyapudin.

Menanggapi penundaan kenaikan tarif angkutan penyeberangan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku operator mengaku siap mematuhi keputusan regulator ini untuk memastikan kelancaran layanan bagi seluruh pengguna jasa.

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menuturkan, ASDP mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas layanan transportasi bagi masyarakat.

"Kami telah menerima informasi penundaan ini secara resmi dari Ditjen Hubdat, dan ASDP akan menjalankan keputusan tersebut dengan tetap mengutamakan pelayanan yang optimal," ujar Shelvy.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mensinyalir pertumbuhan ekonomi global mengalami divergensi.

Divergensi pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi saat pertumbuhan ekonomi antar-negara semakin melebar.

Kesenjangan ini terjadi seiring ketegangan geopolitik yang kian meningkat, khususnya perang di Timur Tengah, ditambah melemahnya aktivitas ekonomi global.

“Pertumbuhan ekonomi terindikasi mengalami divergensi di antara negara-negara utama,” kata Mahendra dalam dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Jumat (1/11/2024).

Ekonomi Amerika Serikat (AS) disebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi semula, seiring solidnya pasar tenaga kerja, serta membaiknya permintaan domestik.

Demikian juga Uni Eropa, di mana aktivitas perekonomian mulai membaik. Mahendra menyoroti naiknya penjualan ritel, meski sisi manufaktur masih relatif tertekan.

Namun hal ini berbeda dengan kondisi di China, di mana pada kuartal ketiga masih menunjukkan perlambatan, baik dari sisi demand maupun pasokan supply.

“Sehingga mendorong pemerintah dan bank sentral China terus mengeluarkan berbagai stimulus,” ujar Mahendra.

Mahendra memastikan, OJK terus mencermati perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor keuangan domestik, serta melakukan forward looking assesment atas kinerja keuangan.

“Lembaga Jasa Keuangan diminta agar terus mewaspadai risiko ke depan, dan melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Sistem penjualan langsung adalah model bisnis di mana produk dijual langsung kepada konsumen, tanpa perantara seperti toko ritel. Model ini telah menjadi semakin populer berkat kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen.

Artikel ini akan membahas konsep, kelebihan, dan strategi dalam sistem penjualan langsung.

Apa Itu Sistem Penjualan Langsung?

Sistem penjualan langsung melibatkan individu atau perusahaan yang menjual produk atau layanan secara langsung kepada konsumen. Penjual biasanya beroperasi melalui jaringan afiliasi atau distributor yang mengandalkan rekomendasi pribadi.

Contoh umum dari sistem ini adalah bisnis MLM (Multi-Level Marketing).

Keuntungan Sistem Penjualan Langsung

Berikut adalah beberapa keuntungan sistem penjualan langsung, yang dikutip dari berbagi sumber:

1. Hubungan Langsung dengan Pelanggan
Penjual dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan, memberikan informasi lebih mendalam tentang produk, serta membangun kepercayaan.

2. Fleksibilitas Waktu dan Tempat
Penjual dapat menentukan jadwal kerja mereka sendiri dan menjual produk di berbagai lokasi.

3. Potensi Pendapatan yang Tinggi
Dengan model komisi, penjual memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan yang signifikan tergantung pada usaha dan strategi mereka.

4. Peningkatan Keterampilan Penjualan
Sistem ini mendorong penjual untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan negosiasi yang lebih baik.

Strategi Sukses dalam Sistem Penjualan Langsung

Berikut adalah strategi yang bisa Anda lakukan dalam menggunakan sistem penjualan langsung pada bisnis Anda:

1. Membangun Jaringan
Memperluas jaringan kontak sangat penting. Manfaatkan media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

2. Pendidikan Produk
Penjual harus memahami produk dengan baik agar dapat menjelaskan manfaat dan fitur kepada calon pembeli.

3. Teknik Pemasaran yang Efektif
Gunakan teknik pemasaran digital seperti SEO dan konten marketing untuk menarik perhatian dan membangun kredibilitas.

4. Memberikan Layanan Pelanggan yang Baik
Menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu dapat meningkatkan loyalitas pelanggan.

Sistem penjualan langsung menawarkan peluang besar bagi individu yang ingin berwirausaha. Dengan memahami konsep dan menerapkan strategi yang tepat, penjual dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Good luck!

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Dalam dunia ekonomi, istilah GDP (Gross Domestic Product) dan GNP (Gross National Product) sering muncul. Meskipun keduanya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi, terdapat perbedaan mendasar antara keduanya.

Apa Itu GDP?

GDP adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Ini mencakup semua produksi yang terjadi di dalam batas geografis negara, tanpa memperhatikan siapa yang memproduksinya.

Jadi, jika perusahaan asing beroperasi di negara tersebut, kontribusi mereka tetap dihitung dalam GDP.

Apa Itu GNP?

GNP mengukur nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara suatu negara, terlepas dari lokasi produksinya. Artinya, jika warga negara tersebut menghasilkan produk di luar negeri, nilai tersebut akan dimasukkan dalam GNP.

GNP juga memperhitungkan pendapatan yang diperoleh warga negara dari investasi di luar negeri, dikurangi dengan pendapatan yang diperoleh oleh asing dari investasi dalam negara.

Perbedaan Antara GDP dan GNP

Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara GDP dam GNP yang bisa Anda cermati:

1. Geografis vs Nasional
- GDP berfokus pada lokasi produksi (dalam batas negara).
- GNP berfokus pada identitas produsen (warga negara).

2. Pendapatan Asing
- GDP tidak memperhitungkan pendapatan dari luar negeri.
- GNP memperhitungkan pendapatan yang diterima warga negara dari luar negeri dan mengurangi pendapatan yang diterima oleh asing di dalam negeri.

Mengapa Perbedaan GDP dan GNP Penting?

Memahami perbedaan antara GDP dan GNP sangat penting bagi pembuat kebijakan, ekonom, dan investor. GDP sering digunakan sebagai indikator kesehatan ekonomi suatu negara, sementara GNP dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesejahteraan warga negara dan pendapatan nasional.

Baik GDP maupun GNP memiliki peranan penting dalam analisis ekonomi. Dengan memahami perbedaan keduanya, Anda dapat lebih baik memahami dinamika ekonomi suatu negara dan dampaknya terhadap masyarakat.

Untuk analisis yang lebih mendalam, baik GDP maupun GNP harus dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas, termasuk faktor-faktor lain seperti inflasi, pengangguran, dan kesejahteraan masyarakat. Semoga artikel ini dapat membantu Anda.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga baik. Meskipun diiringi dengan meningkatnya risiko geopolitik dan melemahnya aktivitas perekonomian secara global.

Risiko geopolitik global yang meningkat dinilai menjadi tantangan terhadap prospek ekonomi ke depan.

“Instabiltias yang terjadi di timur tengah menyebabkan harga komoditas seperti emas meningkat tajam,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Jumat (1/11/2024).

Krisis geopolitik, ujarnya, menyebabkan premi risiko meningkat, ditambah peningkatan imbal hasil surat utang yield secara global.

“Sehingga mendorong aliran modal keluar dari negara berkembang atau emerging market, termasuk Indonesia,” ujarnya.

Mahendra menyoroti kinerja ekonomi secara umum di dalam negeri masih terjaga stabil. Inflasi inti dinilai masih terjaga, dengan neraca perdagangan tetap surplus hingga Juli 2024.

“Namun perlu dicermati purchasing managers index (PMI) yang masih berada di zona kontraksi, serta pemulihan daya beli yang berlangsung relatif lambat,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bakal mengumpulkan para direktur utama (dirut) perusahaan pelat merah. Tujuannya memastikan program-program setiap BUMN memiliki dampak bagi perekonomian.

Erick menilai, BUMN berperan penting dalam mendorong perekonomian, sehingga setiap keputusan bisnis yang diambil pimpinan harus menjadi stimulus bagi ekonomi sekaligus memiliki dampak sosial. Hal itu sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Saya akan ketemu para Dirut BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Erick saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Erick mengatakan, penajaman program BUMN sangat penting. Dia tidak ingin BUMN terjebak pada angka atau statistis saja. “Bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa," ujar Erick.

Selain itu, dia juga mendapatkan arahan Prabowo untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah dijalankan di periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). BUMN ke depan akan terus didorong kompetitif di tengah persaingan pasar terbuka sambil menjaga komitmennya di bidang sosial.

"Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92 persen kredit usaha kecil, menengah, ultra mikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah) untuk program Mekaar itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan," tuturnya.

Erick juga menyinggung sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digarap BUMN harus selesai. Di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali hingga Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik. Atau project pembangunan Jalan Tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

IDXChannel - PT Bank Index Selindo resmi berkolaborasi dengan OttoDigital terkait pemaksimalan kepuasan pelanggan lewat digitalisasi finansial.

Kolaborasi tersebut diresmikan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara kedua pihak, yang dilakukan di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Melalui kolaborasi ini, OttoDigital sebagai platform yang berfokus pada layanan teknologi finansial, akan menghadirkan solusi pembayaran digital yang terintegrasi bagi nasabah Bank Index, termasuk sistem QRIS, dan program loyalty dalam bentuk poin.

"Kami sangat antusias dengan kolaborasi ini, yang tidak hanya memperluas jangkauan solusi digital kami, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi nasabah Bank Index melalui loyalty rewards," ujar Chief of Product Growth and Marketing OttoDigital, Grace Sunarjo, dalam keterangan resminya, usai penandatanganan MoU.

Menurut Grace, kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas akses layanan pembayaran digital, khususnya bagi nasabah Bank Index, serta mendukung program inklusi keuangan digital yang terus berkembang di Indonesia.

OttoDigital dan Bank Index berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih baik, mudah diakses, dan inovatif bagi nasabahnya, baik dari kalangan individu maupun pelaku usaha.

Sedangkan Presiden Direktur Bank Index, Gimin Sumalim, menyatakan bahwa kolaborasi strategis ini merupakan salah satu langkah pihaknya dalam memberikan layanan keuangan yang lebih modern, aman, dan terjangkau.

"Kami yakin dengan dukungan OttoDigital, kami dapat menghadirkan solusi yang relevan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dari berbagai kalangan dan mendukung pertumbuhan inklusi keuangan di Indonesia," ujar Gimin.

Melalui kerja sama ini, OttoDigital akan menyediakan sistem QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) as acquirer agar mempercepat proses pembayaran di gerai fisik maupun online.

Selain QRIS, OttoDigital juga akan mengimplementasikan sistem poin loyalitas bagi nasabah Bank Index.

Nasabah dapat mengumpulkan poin dari pengendapan saldo rata-rata setiap bulan di mana poin tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan potongan biaya transaksi atau dapat ditukar dengan hadiah pilihan berupa e-voucher.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Index. Kolaborasi antara OttoDigital dan Bank Index diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua perusahaan serta mendorong perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia.

"Dengan layanan pembayaran yang semakin terintegrasi, nasabah Bank Index dapat menikmati kemudahan dan fleksibilitas dalam setiap transaksi," ujar Gimin.

(taufan sukma)