IDXChannel - Dampak merebaknya produk impor ilegal tidak hanya menghancurkan industri tekstil, tetapi juga industri plastik dalam negeri. Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiyono, mengatakan bahkan utilisasi hulu industri plastik sudah di bawah 70 persen.

"Artinya kan sudah di di bawah rata-rata ideal utilisasi normal," kata Fajar dalam Market Review IDX Channel, Senin (5/8/2024).

Kemudian untuk industri hilir sudah di bawah 50 persen sehingga harus mengurangi jam kerja karyawan.

"Artinya ini juga menandakan bahwa deindustrialisasi sudah di depan mata," kata dia.

Fajar mengakui sektor manufaktur Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama dengan banjirnya produk impor di tingkat domestik.

Dia mengatakan suplai barang impor di pasar domestik telah mencapai rata-rata di atas 30 persen per bulannya. Dominasi produk impor tersebut berasal dari China.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Konversi motor listrik mulai digalakkan di kalangan anak muda, salah satu kawasan yang dibidik universitas atau kampus. Inisiatif ini untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.

Konversi motor listrik ini diluncurkan di Universitas Udayana Bali. Peluncuran ini bertajuk SRE Country Hub for Accelerating Electric Motorcycle Deployment (SRECharged).

SRECharged bertujuan memfasilitasi konversi motor berbahan bakar fosil menjadi motor listrik, sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien.

Langkah tersebut dilaksanakan melalui swakelola tipe III dari pembiayaan proyek ENTREV di tiga pusat universitas di tiga kota yakni, Jakarta, Bandung, dan Bali.

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan ESDM, M.P. Dwinugroho mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di kalangan generasi muda.

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen kami untuk bekerja sama dalam mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan serta memberikan dukungan yang lebih besar bagi masyarakat dan generasi muda, khususnya pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” kata M.P. Dwinugroho, Senin (5/8/2024).

Penggunaan kendaraan listrik di Indonesia mampu mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM) serta menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Sejalan dengan manfaat tersebut, pada 2030 pemerintah menargetkan penghematan energi hingga 29,79 MBOE dan penurunan emisi GRK sebesar 7,23 juta ton CO2-e.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon (CO2) mencapai 600 juta gigaton melalui Carbon Capture and Storage (CCS).

Jumlah ini membuat Indonesia menjadi pusat atau hub CCS global.

Melalui potensi penyimpanan emisi karbon, Luhut memastikan Indonesia berkontribusi besar terhadap pencapaian target keberlanjutan global.

“Indonesia diberkahi sumber daya energi baru dan terbarukan yang luar biasa. Mulai dari critical mineral, lautan hingga hutan tropis yang luas, juga potensi 600 juta gigaton lebih Carbon Capture Storage,” ujar Luhut melalui akun Instagramnya, Senin (5/8/2024).

"Hal inilah yang menjadikan posisi Indonesia amat strategis untuk berkontribusi terhadap pencapaian target keberlanjutan global," kata dia.

Menurutnya, setiap orang harus mengambil tindakan dan ikut menyelamatkan masa depan bumi dari dampak perubahan iklim. Bukan hanya satu atau dua negara besar saja, tetapi seluruh negara di dunia.

Melalui kolaborasi dan aksi nyata dunia internasional, kesuksesan ekonomi hijau akan terwujud.

“Berangkat dari spirit yang sama, @indonesiasustainabilityforum tahun ini saya yakin akan menjadi platform yang memfasilitasi kolaborasi internasional untuk meningkatkan akses pendanaan hijau, serta proses knowledge sharing untuk meningkatkan kemampuan SDM yang siap merangkul masa depan Net Zero Forum ini, juga sekaligus akan menjadi forum keberlanjutan yang inklusif untuk setiap lapisan masyarakat,” kata dia.

Luhut mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen terhadap masa depan yang lebih hijau dan sejahtera.

“Bersama-sama, kita bisa menciptakan pembangunan global yang lebih berkelanjutan,” katanya.

( Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih akan ada bank perekonomian rakyat (BPR) yang tutup pada tahun ini. OJK telah mencabut izin usaha 14 BPR sepanjang semester I-2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, OJK sudah beberapa kali melakukan pertemuan mengenai arah pengembangan dan arah penyelesaian persoalan BPR.

"Terkait dengan apakah BPR ini akan ada yang tutup, ya saya harus akui memang masih akan ada yang ditutup karena masih ada yang bermasalah," ungkap Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juli 2024 secara virtual, Senin (5/8).

Menurut Dian, OJK tengah berupaya meningkatkan segala aspek BPR, mulai dari sumber daya mineral, governance, permodalan dan aspek lain yang diperlukan termasuk IT.

"Oleh karena itu, untuk bank-bank, untuk BPR-BPR yang memang sudah tidak bisa kita selamatkan tentu harus diselesaikan, tentu saja termasuk diselesaikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian sempat memperkirakan total ada 20 BPR tutup pada 2024. Dengan demikian, masih ada 6 BPR hingga sisa tahun berjalan yang akan tutup. Namn, Dian mengatakan bahwa angka tersebut masih bisa berubah.

Terbaru, OJK telah mencabut izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri pada 23 Juli 2024 dan PT BPR Sumber Artha Waru Agung pada 24 Juli 2024.

Adapun konsolidasi BPR menjadi agenda prioritas OJK. Saat ini, jumlah BPR masih terbilang besar atau lebih dari 1.500 perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), BPR diberikan tambahan kekuatan untuk dapat menawarkan layanan perbankan.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Pemerintah melalui Kementerian Investasi atau BKPM menargetkan realisasi investasi mencapai Rp1.650 triliun pada 2024. Hingga semester I-2024, realisasi investasi mencapai Rp829,9 triliun atau 50,3 persen dari total target tersebut.

Untuk mengejar target tersebut, investasi swasta, baik asing maupun dalam negeri terus didorong.

HLB, salah satu jaringan firma akuntansi terbesar di dunia bekerja sama dengan Perwakilan Dewan Promosi Perdagangan Internasional China di Indonesia (CCPIT) menyelenggarakan forum layanan perusahaan China dengan tema "Unlocking Indonesia: Navigating Opportunities and Compliance for Chinese Investors," di Hotel Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Senin (5/8).

Sebanyak 80 perwakilan perusahaan China yang beroperasi di Indonesia hadir dalam event tersebut. Perusahaan China ini bergerak di bidang manufaktur, pertambangan, jasa layanan, dan lainnya.

Senior Partner HLB Indonesia, Adi Wirawan mengatakan, HLB melihat peluang mengundang investor dari China, sehingga membantu pemerintah menarik investasi yang lebih besar, menciptakan lebih banyak tenaga kerja agar dapat meningkatkan ekonomi nasional.

"Kita tidak melihat investor pada satu industri saja, investor semua industri diundang, yang penting memiliki dampak positif buat negara," ujar dia dalam keterangan resminya.

Adi menuturkan, HLB berupaya menjembatani investor dengan pemerintah daerah (pemda) tempat atau tujuan di mana investor Negeri Gingseng ini tertarik menanamkan modalnya. HLB juga berkolaborasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi.

"Sebetulnya investor pasti sudah punya sasaran tujuan investasi di Indonesia, dan kita berusaha menjembatani investor dengan pemda. Karena hal ini juga akan membawa dampak bisnis buat kita," katanya.

"Kita sudah punya buku tentang prospek masing-masing daerah, di mana daerah yang banyak tembaganya, banyak hasil lautnya. Kita sudah punya itu, dan tinggal disebarkan ke investor. Lalu kita kolabs dengan BKPM dan pemda," ujar Adi.

Sementara itu, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika dari Kementerian investasi atau BKPM, Cahyo Purnomo menyebut, event HLB Indonesia ini sejalan dengan tugas BKPM untuk mendatangkan investor ke Indonesia.

"Dari data sampai semester I-2024, realisasi investasi dari China sudah hampir USD4 miliar atau tepatnya USD3,9 miliar. Angka yang sangat besar dan dengan acara ini diharapkan angkanya dapat terus bertambah," kata dia.

Berbagai pihak, termasuk HLB Indonesia, sambung Cahyo memiliki kepentingan yang sama dengan BKPM. Sama-sama ingin agar Indonesia menjadi tujuan yang menarik bagi investor.

"Dalam proses pendiriannya, investor asing harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harus mendirikan badan hukum, PT PMA-nya, didirikan oleh minimal dua orang pemegang saham, baik perorangan maupun badan usaha," ujarnya.

"Nanti dilihat lagi apakah bidang usahanya terbuka untuk PMA atau tidak. Kalau dulu ada daftar negatif investasi, sekarang diganti jadi daftar prioritas investasi," kata Cahyo.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Turut dibahasnya skema power wheeling dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) terus memantik pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Sebagian pihak, misalnya, meminta agar bahasan tersebut tak dimasukkan dalam RUU EBET lantaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait kendali negara atas sumber daya listrik.

Terlebih, pembahasan yang dilakukan selama ini juga dinilai tidak transparan, sehingga terlihat ada hal-hal yang berusaha ditutup-tutupi.

"Ada beberapa hal dalam RUU EBET yang berisiko memberikan dampak negatif bagi negara dan masyarakat karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep), Bisman Bachtiar, dalam keterangan resminya, Senin (5/8/2024).

Dalam pasal 33 tersebut, menurut Bisman, sektor ketenagalistrikan masih dianggap sebagai salah satu cabang produksi yang wajib dikuasai negara.

Bahkan Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan hal itu, serta menolak klausul power wheeling yang sempat masuk dalam dalam UU No. 20/2002 karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

UU No. 20 tersebut dianggap telah mereduksi makna dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat 2 UUD 1945.

"Dengan demikian, usaha ketenagalistrikan harus dikuasai negara dengan cara mengelola, mengatur, mengambil kebijakan, mengurus hingga memberikan pengawasan," ujar Bisman.

Selain itu, Bisman menjelaskan, pemerintah dan DPR juga harus menjamin prinsip-prinsip bernegara menjadi pegangan utama pembahasan RUU EBET.

DPR dan pemerintah harus menjamin azas-azas transparansi keterbukaan, demokrasi dan partisipasi publik, serta berjalannya proses pembentukan UU EBET.

Dalam penyusunan, dikatakan Bisman, seharusnya DPR dan pemerintah harus menyelesaikan syarat formil pembentukan undang-undang.

"Mulai paparan ke publik, menerima masukan hingga pembahasan harus dibuka secara gamblang. Tidak dilakukan secara tertutup di hotel-hotel. Penyusunan RUU EBET menjadi tidak transparan," ujar Bisman.

Dengan tidak adanya transparansi, Bisman menyebut skema power wheeling telah menyusup ke RUU EBET dan menjadi pintu masuk kembalinya sistem pengusahaan unbundling yang mengarah kepada privatisasi, kompetisi dan liberalisasi ketenagalistrikan.

"Sekali lagi, power wheeling tidak bisa diterapkan dalam RUU EBET. Pengaturan power wheeling dalam RUU EBET merupakan pintu masuk untuk kembali ke sistem pengusahaan unbundling yang akan mengarah pada privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi ketenagalistrikan," ujar Bisman.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Turut dimasukkannya skema power wheeling dalam bahasan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) terus memantik respons dari berbagai pihak.

Hal tersebut lantaran penerapan skema tersebut dikhawatirkan dapat memangkas peran negara dalam menjaga tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"RUU EBET ini dapat mengurangi peran negara, dan bahkan meliberalisasi sektor kelistrikan nasional, yang berpotensi memengaruhi tarif listrik," ujar Anggota DPR RI Komisi VII, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Senin (5/8/2024).

Menurut Mulyanto, skema power wheeling merupakan mekanisme yang dapat memudahkan transfer energi listrik dari pembangkit swasta ke fasilitas operasi milik negara secara langsung.

Dengan demikian, Mulyanto menilai pemerintah bakal mengalami kesulitan dalam upayanya mengendalikan tarif listrik.

Untuk itu, Mulyanto menjelaskan, peran negara harus kuat dalam menentukan tarif yang tetap terjangkau karena listrik merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara.

"Jangan lantas diliberalisasi. Power Wheeling merupakan bentuk liberalisasi ketenagalistrikan. Negara tidak bisa lagi berperan," ujar Hendra.

Dengan implementasi power wheeling, dikatakan Mulyanto, pihak swasta bisa menjual langsung listrik ke pelanggan tanpa perlu melalui campur tangan pemerintah.

"Tarifnya tergantung mereka, bukan lagi negara, sehingga bisa fatal akibatnya. Hal ini sangat berbeda dengan sistem saat ini, di mana negara melalui PLN adalah pembeli dan penjual tunggal. Dengan itu, negara mampu menjamin keandalan listrik serta mengontrol subsidi energi. Jangan malah diliberalkan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menegaskan, pemerintah jangan terkecoh dengan istilah teknis power wheeling yang berbalut energi baru terbarukan (EBT).

Karenanya, Mulyanto berharap agar semua pihak bergerak untuk mengawasi pembahasan RUU EBET yang saat ini masih alot dibahas di DPR.

"Ini alot ya karena ada power wheeling," ujar Mulyanto.

Dalam pandangan Mulyanto, negara harus kokoh dan berdaulat atas pengelolaan, penguasaan, kontrol, serta pemeliharaan sistem ketenagalistrikan.
"Ini harus betul-betul dikuasai oleh negara," ujar Mulyanto.

(Taufan Sukma)

IDXChannel - Pemerintah berencana untuk membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Hal ini dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin saat media gathering yang digelar pada Senin (5/8/2024).

Kaimuddin mengungkapkan bahwa BBM subsidi memiliki kualitas yang buruk lantaran kadar sulfurnya tinggi. Penggunaannya akan menimbulkan emisi dan juga polusi sehingga memacu terjadinya pemanasan global.

"Hampir semua BBM kita yang disediakan kualitasnya lebih buruk dari standar Euro 4. Kecuali Pertamax Turbo 98, Pertamax Green 95, dan Pertamax Dex 53. Kita pikir salah satu cara untuk mengurangi angka emisi itu dengan membenahi (kebijakan) BBM," katanya.

Dia menambahkan, selain untuk mengurangi emisi, Kaimuddin juga memaparkan bahwa pembatasan BBM subsidi akan memastikan subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pasalnya menurutnya, saat ini masih banyak golongan mampu yang turut memanfaatkannya.

Dirinya mencontohkan, banyak pengguna mobil mewah seperti Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero yang menggunakan solar subsidi dengan porsi yang lebih banyak dibanding dengan masyarakat yang lebih layak menerima BBM subsidi.

"Dengan dilakukannya pembatasan BBM subsidi, diharapkan bahan bakar tersebut bisa dinikmati secara tepat oleh orang yang benar-benar membutuhkan," katanya

"Apakah pantas yang mewah-mewah mendapatkan subsidi? Kita gak ada rencana menaikkan harga BBM subsidi, kita hanya ingin tepat sasaran, dan golongan yang memang membutuhkan akan kita jaga. Ojol, nelayan, taksi online, kendaraan umum, itu kita jaga," kata Kaimuddin. (Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomin Airlangga Hartarto merespons ancaman resesi yang bakal dialami Amerika Serikat (AS). Resesi AS, kata Airlangga, akan memicu keluarnya aliran modal dari pasar keuangan domestik ke AS alias capital flight, mengingat tingkat suku bunga Bank Indonesia masih lebih tinggi dari laju inflasi.

"Yang terkait dengan US, tentu kita terus monitor," kata Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2024 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Dia mengatakan regulator akan memperkuat strategi untuk mencegah capital flight. Airlangga pun berharap suku bunga Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve (The Fed) turun pada kuartal IV 2024.

"Tentu kita berharap tingkat suku bunga AS di kuartal IV bisa turun walaupun belum ada yang menjamin," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, produk Buy Now Pay Later (BNPL) di perbankan per Juni 2024 tembus Rp17,72 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan, baki debet atau sisa pokok pinjaman yang wajib dibayar tumbuh stabil 47,42 persen secara tahunan (yoy) dari 46,77 persen pada Mei 2024.

"Untuk produk buy now pay later di perbankan, per Juni 2024 baki debet tumbuh stabil 47,42 persen yoy menjadi Rp17,72 triliun," tulis Dian dalam Hasil RDK Bulan Juli 2024, Senin (5/8).

Perkembangan paylater tersebut sejalan dengan total jumlah rekening yang mencapai 17,48 juta per Juni 2024 atau lebih tinggi dari Mei 2024 sebesar 17,26 juta rekening.

Sementara itu, risiko kredit untuk paylater di perbankan turun ke level 2,50 persen dari posisi Mei 2024 di angka 2,61 persen.

Dari sisi sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML), OJK mencatat BNPL dari perusahaan pembiayaan meningkat 47,81 persen yoy, naik dari 37,61 persen yoy pada Mei 2024 menjadi Rp7,24 triliun.

Sedangkan NPF gross sebesar 3,07 persen di Juni 2024, dibandingkan pada Mei 2024 sebesar 3,22 persen.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membahas rencana kerja sama di bidang pangan dan energi dengan Duta Besar (Dubes) Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijns.

Keduanya bertemu di Kementerian BUMN, Senin (5/8). Pangan dan energi merupakan sektor yang menjadi fokus pemerintah Indonesia saat ini.

“Pagi tadi bertemu Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia, Mr. @lambert_grijns_dubes_belanda. Kami membahas potensi kerja sama di bidang energi dan pangan,” ujar Erick melalui akun Instagram resminya @erickthohir.

Potensi krisis pangan dan energi global menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Erick memperkirakan sebelumnya, sebanyak 179 juta orang sampai 181 juta orang di 41 negara akan menghadapi krisis pangan. Sejak 2023, lonjakan harga pangan dan energi tidak dapat dihindari akibat perang Rusia-Ukraina.

Di Indonesia, pada tahun lalu, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga secara signifikan. Bahkan, harganya menyentuh level tertinggi selama tujuh tahun terakhir.

Atas kondisi tersebut, Erick mengatakan, Indonesia tak punya banyak waktu. Harus ada langkah strategis yang diambil Indonesia di balik potensi ancaman tersebut.

“Kita tidak punya waktu banyak, hari ini kita bisa saksikan dengan situasi global tekanan terhadap pangan sangat tinggi," ucapnya ketika ditemui beberapa waktu lalu.

“Harga pangan hari ini adalah harga tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Kalau kita lihat energi juga sama, sangat tinggi,” lanjut dia.

Menurut Erick, pembangunan ekonomi tidak bisa alakadarnya. Perbaikan ekonomi di era globalisasi harus menggunakan dengan cara khas Indonesia. Begitupun dari sisi politik yang tak terlepas dari pengaruh negara lain.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel—Artikel ini akan mengulas tentang penipuan contoh bukti transfer dari luar negeri. Masyarakat dianjurkan untuk waspada terhadap penipuan dengan modus penerimaan transfer dari luar negeri.

Seiring meningkatnya transaksi online, jaringan oknum penipu makin kreatif membuat skema penipuan yang menyasar orang-orang yang belum melek transaksi digital, atau orang yang belum melek teknologi.

Laman resmi Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi pernah mengunggah satu contoh hoaks dan modus penipuan dengan skema bukti transfer dari luar negeri yang mengatasnamakan Bank Indonesia.

Penipu mengirimkan surat pemberitahuan bahwa korban menerima dana dari luar negeri yang akan dikirimkan melalui transfer oleh Bank Indonesia. Namun si penerima dana harus membayar sejumlah biaya terlebih dahulu.

Faktanya, surat pemberitahuan itu adalah hoax dan modus penipuan. Bank Indonesia adalah bank sentral Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak bekerja dalam ranah komersil seperti perbankan umum yang membuka jasa perbankan.

Modus Penipuan Bukti Transfer dari Luar Negeri

Modus penipuan ini memanfaatkan ketidaktahuan korban atas proses transaksi keuangan digital secara resmi. Pelaku akan mengirimkan lembaran surat pemberitahuan melalui email, media sosial, atau pesan singkat dan WhatsApp.

Surat pemberitahuan ini dibuat seolah-olah dikirimkan oleh lembaga keuangan resmi dan menyatakan bahwa penerima telah terpilih untuk menerima dana, hadiah, warisan dari luar negeri, memenangkan lotere, dan sebagainya.

Namun untuk mengambil uang hadiah tersebut, penerima diminta untuk mengirimkan sejumlah uang untuk ‘biaya administrasi’ atau ‘pajak’ atas hadiah tersebut. Pengiriman uang ini akan diminta pelaku melalui transfer Western Union atau transfer bank umum.

Cara Mewaspadai Penipuan Transfer dari Luar Negeri

Untuk mencegah agar tidak tertipu. Masyarakat yang menerima surat pemberitahuan seperti ini dianjurkan untuk menghubungi bank terkait yang disebutkan dalam surat sebagai bank penerima transfer biaya administrasi.

Atau jika tidak disebutkan bank konvensional lokal sebagai bank penerima transfer, Anda dapat mewaspadainya dengan mengenal ciri-ciri bahwa surat pemberitahuan itu adalah palsu atau modus penipuan.

Berikut ini adalah ciri-ciri yang patut diwaspadai

• Peletakan logo dan template surat tampak berantakan
• Grammar yang ditulis berantakan
• Email pengirim adalah alamat email tidak resmi atau dibuat seolah-olah resmi, cek perbedaannya dengan email lembaga resmi yang disebutkan
• Meminta penerima untuk mengirimkan sejumlah dana
• Email terdeteksi spam oleh situs email, biasanya dimasukkan secara otomatis ke kotak spam
• Menyebutkan bahwa Anda memenangkan hadiah dari lembaga tertentu, padahal Anda sama sekali tidak pernah terlibat dengan lembaga yang disebutkan

Waspadalah jika Anda menerima SMS dan email yang menyebutkan bahwa Anda memenangkan undian, jangan klik tautan yang disertakan dalam email, dan selalu ragukan penawaran yang tampaknya menggiurkan.

Penawaran yang tampak menggiurkan dan meminta Anda untuk mengirimkan sejumlah dana patut dicurigai sebagai modus penipuan. Terlebih jika hadiah yang disebutkan terasa mustahil, biasanya pelaku akan menyebutkan nominal hadiah ratusan ribu dolar.

Jika Anda tidak pernah mengikuti undian apa pun, tetapi Anda menerima surat pemberitahuan bahwa Anda memenangkan sesuatu, patut dicurigai itu adalah modus penipuan.

Itulah penjelasan singkat tentang penipuan contoh bukti transfer dari luar negeri yang patut diwaspadai.

(Nadya Kurnia)