IDXChannel - India, negara eksportir beras terbesar di dunia, berencana melonggarkan pembatasan ekspor beberapa varietas untuk menghindari kelebihan pasokan di dalam negeri.

Dilansir dari Bloomberg pada Selasa (9/7/2024), India diperkirakan mengalami musim panen yang berlimpah pada Oktober mendatang.

Menurut sumber yang diwawancarai Bloomberg, New Delhi sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan ekspor beras putih dengan tarif bea keluar tetap. Pihak berwenang juga kemungkinan menghapus pajak sebesar 20 persen terhadap ekspor beras pratanak dan menggantinya dengan tarif bea keluar tetap.

Langkah ini dapat membantu mendinginkan harga acuan beras di Asia, yang mencapai level tertinggi dalam lebih dari 15 tahun pada Januari lalu.

India membatasi ekspor beras varietas utama pada 2023. Negara tersebut saat itu mengalami kekurangan pasokan yang memicu tekanan harga.

Total ekspor beras India merosot 21 persen dari tahun sebelumnya menjadi 2,9 juta ton pada April-Mei 2024. Pengiriman beras non-basmati turun 32 persen menjadi 1,93 juta ton pada periode yang sama.

Para petani di India memulai musim tanam bulan ini dan pengumpulan gabah akan dilakukan mulai akhir September.

Luas lahan mencapai 6 juta hektare pada awal Juli, melonjak 19 persen dari tahun sebelumnya, menurut Kementerian Pertanian India. (WHY)

IDXChannel - Amerika Serikat (AS) setuju menghapus sebagian utang Indonesia sebesar USD35 juta atau sekitar Rp570 miliar jika Indonesia meningkatkan upaya pelestarian terumbu karang.

Dilansir dari Reuters pada Selasa (9/7/2024), ini merupakan kesepakatan debt-for-nature swap yang keempat antara kedua negara sejak 2009.

"Debt-for-nature swap dirancang khusus untuk memutus siklus beban utang yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan," kata Alexandre Portnoi, penasihat hukum Conservation International yang membantu mewujudkan kesepakatan tersebut.

Lautan Indonesia merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia. Perairan Kepala Burung Papua dan Sunda Kecil-Banda merupakan rumah bagi tiga perempat spesies terumbu karang, serta ribuan jenis ikan, penyu, paus, dan lumba-lumba.

“Kedua wilayah ini merupakan pusat keanekaragaman hayati,” kata Portnoi.

Di sisi lain, terumbu karang semakin terancam perubahan iklim. Peningkatkan suhu memicu pemutihan terumbu karang.

Indonesia mempunyai sekitar 5,1 juta hektare terumbu karang, 18 persen dari total luas terumbu karang di dunia, menurut data Kementerian Pariwisata.

Sebelumnya, Indonesia dan AS meneken kesepakatan debt-for-nature swap pada 2009, 2011, dan 2014 dengan nilai keseluruhan mencapai USD70 juta. (WHY)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan TNI AU melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan buatan.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, mengatakan dari hasil teknologi modifikasi cuaca yang telah dilakukan menunjukkan terjadinya peningkatan inflow, meskipun tidak terjadi secara masif dengan rata-rata mengalami curah hujan ringan (0,5 –20 mm/hari) di 22 bendungan dan curah hujan sedang (20 – 50 mm/hari) di 12 bendungan.

"Inflow waduk yang terjadi selama kegiatan TMC sebesar 0 – 60,22 m3/detik. Volume inflow waduk selama kegiatan TMC berlangsung bertambah sebesar 63.853.170 m3. Sehingga kegiatan TMC dapat dilaksanakan sebagai upaya mitigasi kekeringan untuk tahun-tahun mendatang dan jika diperlukan dapat juga dilakukan untuk mitigasi pada musim hujan agar tidak terjadi banjir," kata Bob Lombogia dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/7/2024).

Kegiatan TMC dilaksanakan sejak 1-10 Juni 2024 di tiga posko dari empat yang direncanakan, yaitu Lanud Husain Sastranegara (posko 2), Lanud Adi Soemarmo (posko 3), dan Lanud Abdurraman Saleh (posko 4).

Sementara posko 1 yang direncanakan berada di Lanud Halim Perdanakusuma tidak dilaksanakan TMC karena Bendungan Sindangheula dan Bendungan Karian di Banten sudah dalam kondisi di atas normal (hampir meluap).

Pelaksanaan TMC menyasar di 43 bendungan di Pulau Jawa yang memiliki layanan irigasi. Berdasarkan data pemetaan terhadap tampungan waduk di Pulau Jawa pada 27 Mei 2024, sebanyak 97 tampungan waduk mengalami penurunan sebesar 981.563.373 m³ atau 19 persen dibandingkan tahun sebelumnya pada periode sama.

Namun, hanya 43 bendungan dengan layanan irigasi yang direkomendasikan untuk dilaksanakan TMC.

"Selain hujan dari teknologi modifikasi cuaca turun di daerah tangkapan air waduk/bendungan, hujan hasil kegiatan TMC juga turun di beberapa areal daerah irigasi sehingga mampu mengairi area irigasi secara langsung," kata Bob Lombogia.

(NIA)

IDXChannel - Komisi VII DPR RI mengusulkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit secara terbatas. Hal tersebut untuk menggerakkan perekonomian di Kalimantan Tengah.

Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Juni 2023 sudah melarang ekspor bauksit untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri alias hilirisasi.

"Komisi VII DPR RI mendorong Menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Menteri ESDM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (8/7/2024).

Maman mengatakan, dirinya mewakili aspirasi Kalimantan Barat, di mana sumber daya alam terbesarnya adalah bauksit.

Apalagi menurutnya saat ini masih sedikit smelter-smelter bauksit di Indonesia yang beroperasi.

Maman mengatakan, adanya kebijakan penutupan ekspor ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa berat, terutama terhadap perekonomian di Kalimantan Barat.

"Jadi maksud saya, saya juga harus moderasi, semangat saya juga tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan kembali ekspor. Tetapi yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah agar ruang relaksasi itu juga dibuka secara proporsional," kata dia.

Sehingga Maman meminta kajian usulan pembukaan ekspor bauksit ini dengan kuota terbatas yang disiapkan pemerintah nantinya bersifat objektif.

"Poinnya saya ingin tegaskan satu hal ya, jangan ada pergeseran opini, kami tidak juga memberikan usulan membuka kuota besar. Karena semangat pembelajaran itu juga harus ada, tetapi sifatnya adalah mendorong membuka kuota ekspor terbatas agar ruang ekonomi bisa bergerak di Kalimantan Barat," kata Maman.

(NIA)

IDXChannel - Baru-baru ini masyarakat dibuat khawatir dengan kabar hilangnya garis pantai di Bali. Penelitian baru-baru ini menunjukan garis pantai Bali menyusut lebih cepat dibandingkan wilayah pesisir lainnya di dunia akibat aktivitas manusia dan sirkulasi gelombang.

Menyusutnya garis pantai di Bali ini membuat banyak netizen beranggapan karena maraknya pembangunan villa hingga beach club di pesisir pantai.

Menanggapi hal ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mengimbau agar setiap pembangunan di destinasi wisata tak merusak alam.

"Harus dipastikan pembangunan, bukan hanya di Bali ya, di destinasi wisata yang ada di Indonesia itu harus berkualitas dan berkelanjutan. Jadi proses menjaga kelestarian lingkungan itu haris kita hadirkan," kata dia dalam Weekly Brief with Sandiaga Uno, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Sandiaga mengatakan terjadinya abrasi dan menyusutnya garis pantai di Bali juga diakibatkan oleh fenomena alam perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatkan permukaan laut sehingga semakin mengikis garis pantai.

“Dampak climate change dengan sea level rising dengan adanya pemanasan global ini, memang ada peningkatan permukaan air. Dan ini yg harus disikapi dengan penuh kehati-hatian," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghapus tagih kredit macet UMKM dengan pinjaman antara Rp25-Rp50 juta.

Usulan itu lantaran ada pelaku usaha mikro yang kesulitan melakukan pembayaran karena hal-hal tertentu, seperti usaha tidak lancar, dan sebagainya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Sarmuji, mengatakan Himbara dapat menyampaikan kepada Kementerian BUMN agar kredit macet UMKM dengan nilai yang relatif kecil dihapus tagihkan, namun dengan syarat yang selektif.

"Mungkin juga bank bisa mengusulkan kepada Kementerian BUMN agar yang seperti itu, terutama yang (usaha) kecil, bukan karena mentalnya rusak, tapi karena bisnisnya tak memungkinkan, bukan hanya dihapusbukukan, tetapi dihapustagihkan dengan syarat sangat selektif," ujar Sarmuji saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin (8/7/2024).

Selain itu, dia mengusulkan agar sebaiknya pelaku usaha mikro yang gagal bayar masih bisa diberikan kesempatan memperoleh kredit. Namun, dengan catatan perbankan melakukan verifikasi menyeluruh.

Dengan demikian, UMKM masih mendapatkan akses pembiayaan untuk kembali mengembangkan usahanya.

"Karena sepanjang tanggung jawab mereka nggak bayar karena situasi, pandemi, bencana, mereka nggak bisa mencoba bisnisnya lagi karena utang yang mungkin nggak bisa dibayar," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK). RPOJK yang disusun yakni tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) serta RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amendemen).

"OJK sedang menyusun dan memfinalisasi beberapa ketentuan yaitu RPOJK tentang Konglomerasi Keuangan dan PIKK, serta RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amendemen). Keduanya merupakan mandat Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK),” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, penyusunan RPOJK itu dilatarbelakangi oleh perlunya penyelarasan dan pengkinian ketentuan terkait dengan Konglomerasi Keuangan sehubungan dengan diterbitkannya UU P2SK.

"Yaitu kewajiban pembentukan PIKK dan kewajiban pemenuhan persyaratan PKK bagi pengurus PIKK," katanya.

Selain itu, penyusunan RPOJK ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penyelarasan dengan best practice dan perkembangan kondisi terkini.

"Di antaranya Joint Forum Principles for the Supervision of Financial Conglomerate serta benchmark ketentuan dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura, juga Taiwan serta perkembangan kebutuhan industri jasa keuangan," kata dia.

Sementara itu, terkait RPOJK tentang Perintah Tertulis (Amandemen), penyelarasan yang dilakukan adalah terkait dengan penambahan ketentuan memberikan perintah tertulis kepada LJK untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/ atau konversi sesuai Pasal 8A UU P2S; serta pelaksanaan kewenangan “memberikan perintah atau melakukan tindakan tertentu” terkait pengawasan market conduct sesuai Pasal 244 UU P2SK.

(NIY)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengoptimalkan bidang inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Hal ini dilakukan untuk mempercepat intergasi ekonomi keuangan digital di Indonesia.

"Optimalisasi peran ITSK akan mempercepat terintegrasinya ekonomi keuangan digital ke dalam perekonomian Indonesia secara menyeluruh," kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Hasan Fawzi, Senin (8/7/2024).

Dia menambahkan, ITSK ini juga akan bersinergi untuk startup Indonesia yang inovatif, berdaya saing, dan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan lembaga jasa keuangan.

Hasan melanjutkan, kemitraan antarpemangku kepentingan akan mendorong terciptanya ekosistem keuangan digital yang kondusif dan kolaboratif.

Hingga pada akhirnya, kata dia, memungkinkan lembaga jasa keuangan (LJK) mengeksplorasi dan mengembangkan layanan keuangan berbasis inovasi digital yang inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Kolaborasi yang baik ini akan membuka akses bagi penyelenggara ITSK kepada pasar yang lebih luas. Ini akan berdampak positif terhadap perkembangan industri ITSK secara menyeluruh," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan investasi di industri petrokimia - bahan baku plastik senilai USD31,41 miliar atau setara Rp508,6 triliun terancam mundur.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengatakan, terancamnya investasi itu disebabkan oleh terganggunya komponen bahan baku yang masuk ke RI. Belum lagi membanjirnya produk jadi impor juga mengikis ceruk pasar di dalam negeri, sehingga investor mempertimbangkan ulang rencana investasinya.

"Jadi memang rencananya proyek industri kimia sampai dengan tahun 2030 hampir mencapai USD 31,4 miliar terbagi untuk beberapa proyek," kata Reni dalam media briefing di Kementerian Perindustrian, Senin (8/7/2024).

Dalam paparannya, Reni merinci rencana investasi itu terdiri dari PT Chandra Asri Perkasa dengan rencana investasi senilai Rp63,1 triliun atau setara USD5 miliar, PT Lotte Chemical Indonesia dengan proyeksi investasi USD4 miliar, PT Sulfindo Adiusaha senilai USD193 juta.

Selain itu ada investasi dari Pertamina-Polytama Propindo 2 dengan nilai investasi USD322 juta, Proyek Olefin TPPI Tuban dengan proyeksi investasi USD3,9 miliar, dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP) dengan proyeksi investasi USD16,5 - 18 miliar.

"Jadi melihat kebijakan kita yang saat ini, dari target investasi USD31,4 miliar sampai 2030, mungkin akan banyak terkoreksi," kata dia.

Menurutnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor menjadi pertimbangan banyak industri tersebut untuk berinvestasi di dalam negeri.

Lewat aturan tersebut, Reni menjelaskan akan mengatur soal larangan terbatas barang impor. Adapun item barang yang dilarang untuk diimpor dalam Permendag 8/2024 ini lebih sedikit jika dibandingkan aturannya sehingga menjadi potensi barang impor membanjiri pasar dalam negeri.

Dalam aturan sebelumnya yang diatur lewat Permendag 36/2023, barang yang yang diatur meliputi produk tas, tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, pakaian jadi dan aKsesoris pakaian jadi, barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, bahan baku plastik, OTSDK, dan kosmetik-PKRT.

Sedangkan dalam Permendag 8/2024 barang yang diatur dalam larangan terbatas impor ini hanya mencakup tekstil dan produk tekstil, TPT batik dan motif batik, barang tekstil sudah jadi lainnya, dan bahan baku plastik.

"Jadi kalau tidak dibarengi dengan kebijakan impor yang tepat, mungkin ini akan menjadi beberapa puluh tahun lagi kita akan mendapatkan, atau bahkan mereka beralih ke negara tetangga kita ke ASEAN," kata dia.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan alasan terkait dilanjutkannya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) setelah 2024.

Menurut dia, alasan dilanjutkan program ini pun berdasarkan beberapa pertimbangan. Setidaknya dilanjutkan karena diharapkan industri bisa terus memberikan nilai tambah.

"Lanjut (program HGBT). Ya kita consider lah. Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita punya. Bisa kasih nilai tambah," ujar dia saat ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Namun, kata dia, belum adanya perluasan sektor industri yang bisa menikmati harga gas murah (harga gas bumi tertentu/HGBT).

Artinya, kebijakan harga gas murah di bawah USD6 per MMBTU itu masih diberikan hanya untuk tujuh kelompok industri, sama seperti tahun ini.

Arifin menuturkan, industri baru yang saat ini juga sedang tumbuh pun akan bisa menjadi penerima manfaat gas murah ini sebagai industri turunan dari tujuh sektor tersebut.

"Memang kan industrinya ada lagi yang tumbuh-tumbuh. Tapi masuk di dalam kelompok tujuh," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah USD6 dolar per MMBTU bagi tujuh kelompok industri akan dilanjutkan.

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," ujar Airlangga usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Sementara itu, mengenai adanya usulan perluasan program HGBT ini selain tujuh sektor, Airlangga menyampaikan, hal ini masih dalam proses pengkajian.

"Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri," katanya.

Sebagaimana diketahui, kebijakan HGBT sebesar USD6 per MMBTU ini secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Adapun tujuh kelompok industri itu adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

(YNA)

IDXChannel - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat jumlah penumpang selama periode semester I (Januari-Juni 2024) mencapai 2.896.333.

"Angka ini meningkat 12,9 persen dibanding periode yang sama 2023 yang sebanyak 2.565.356 pelanggan," kata Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif, Senin (8/7/2024).

Dia merinci jumlah penumpang pada semester I 2024. Ada 939.181 penumpang kelas eksekutif, 125.003 kelas bisnis dan 1.832.148 kelas ekonomi.

"Meningkatnya volume pelanggan salah satunya diperkirakan karena adanya sejumlah inovasi peningkatan pelayanan yang kami lakukan," kata dia.

Lebih lanjut Luqman mengatakan, kenaikan penumpang ini karena pihaknya melakukan peremajaan sarana, penambahan Kereta Api baru, peningkatan kecepatan, dan peningkatan fasilitas pelayanan pelanggan di stasiun.

Pada periode 2023 hingga 2024, pihaknya telah melakukan berbagai inovasi seperti peremajaan sarana KA Argo Bromo Anggrek dan KA Majapahit dengan menggunakan jenis Kereta Stainless Steel New Generation.

"Inovasi produk kereta juga kami hadirkan melalui Kereta Kompartemen yang dirangkaikan pada KA Argo Semeru dan KA Bima untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan saat dalam perjalanan," katanya.

Luqman menambahkan, untuk meningkatkan pelanggan agar dapat senantiasa menggunakan moda transportasi kereta api, pihaknya juga terus meningkatkan fasilitas pelayanan di stasiun.

(NIY)

IDXChannel - PT Hutama Karya (Persero) atau HK telah memperoleh suntikan modal dari negara mencapai Rp131 triliun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015-2024).

Direktur Utama HK Budi Harto mengungkapkan, akumulasi PMN tersebut seluruhnya digunakan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

“Hutama Karya telah menerima PMN dari tahun 2015 sampai 2024 sebesar Rp 131,15 triliun yang seluruhnya digunakan untuk penugasan Jalan Tol Trans Sumatera,” ujar Budi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Untuk tahun depan, kata Budi, PMN yang diajukan perseroan kepada pemerintah dan DPR sebesar Rp13,87 triliun. Dia menyebut, PMN untuk 2025 itu untuk melanjutkan pengerjaan Tol Jambi-Pekanbaru yang merupakan bagian dari JTTS.

Dari total PMN yang diajukan tahun depan, sebanyak Rp7,62 triliun digunakan untuk pembangunan ruas Tol Jambi-Rengat. Lalu, Rengat - Junction Pekanbaru senilai Rp5,85 triliun, dan perencanaan teknis JTTS tahap III sebesar Rp400 miliar.

HK sebagai BUMN konstruksi ditugaskan untuk membangun JTTS dalam rangka mengembangkan kawasan di Pulau Sumatera dan pertumbuhan ekonomi nasional. Penugasan ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014, yang telah diubah beberapa kali hingga Perpres 42/2024.

Adapun pelaksanaan pembangunan JTTS sepanjang 2.854 kilometer (km) dibagi menjadi empat tahap. Tahap pertama, ada sembilan ruas yang sudah beroperasi penuh dan sisanya masih dibangun.

Tahap kedua, ruas yang menghubungkan Palembang-Pekanbaru. Tahap tiga, ruas lanjutan yang akan menghubungkan Pekanbaru-Aceh, dan keempat adalah ruas feeder.

(RFI)