Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT PLN (Persero) mencatatkan aset terus mengalami peningkatan setelah menjalankan transformasi proses bisnis perusahaan selama empat tahun terakhir.

Terhitung sejak tahun 2020, aset PLN yang awalnya bernilai Rp 1.588 triliun menjadi Rp 1.691 triliun di Semester I tahun 2024 atau naik Rp 102 triliun.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN terus melakukan manajemen aset perusahaan.

Hal ini berdampak pada penambahan jumlah pelanggan sebesar 15,3% dari tahun 2020 sebesar 79 juta pelanggan menjadi sebesar 91,1 juta pelanggan di pertengahan tahun 2024.

Upaya penambahan aset dan pelanggan ini ditopang oleh konsolidasi seluruh proses bisnis perusahaan sehingga menjadi perusahaan yang modern, inovatif dan siap beradaptasi dengan perubahan iklim bisnis global.

“Ini adalah buah manis dari transformasi yang kami lakukan. Kami mengubah cara pandang pengembangan bisnis yang dulunya stagnan dan backward-looking, sekarang menjadi lebih ekspansif, dinamis, dan forward-looking. Kami sukses meningkatkan pendapatan, melakukan efisiensi, sekaligus mengoptimalisasi aset yang yang kami miliki," terang Darmawan dalam keterangan resmi, Jumat (27/9).

Darmawan menjelaskan, buah dari transformasi ini membuat kinerja PLN dari sisi keuangan dan layanan ke masyarakat meningkat pesat. Hal tersebut kemudian merambah ke peningkatan aset PLN yang semakin berkembang.

Langkah transformasi ini juga mengokohkan PLN dalam menghadapi tantangan bisnis sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap masa depan energi Indonesia.

Selain itu, Darmawan mengungkapkan pihaknya terus meningkatkan pemanfaatan aset yang sudah ada.

Termasuk melalui inovasi bisnis di luar kelistrikan atau Beyond kWh yang menjadi sumber pendapatan baru bagi PLN. Upaya ini searah dengan perubahan iklim industri dan kebutuhan masyarakat saat ini.

"Aset-aset kelistrikan yang tadinya digunakan hanya untuk layanan kelistrikan, dikembangkan untuk layanan Beyond kWh. Ada layanan internet, ada PLN marketplace, ada EV Charging, battery swap, sistem Charge-in, rooftop panel, hingga ListriQu. Super App kami New PLN Mobile, menjadi ujung tombaknya,” pungkas Darmawan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia berencana memperbaiki tata kelola komoditas kelapa yang dianggap memiliki potensi ekonomi besar namun belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Leonardo A.A Teguh Sambodo, yang mengungkapkan bahwa Indonesia, yang dulunya menjadi produsen kelapa terbesar dunia hingga tahun 2020, kini telah disalip oleh Filipina.

"Filipina saat ini memiliki lahan kelapa seluas 3,7 juta hektar, sementara Indonesia hampir 3,4 juta hektare," kata Teguh dalam media briefing di Jakarta, Jumat (27/9).

Menurut Teguh, salah satu kendala utama yang dihadapi industri kelapa di Indonesia adalah rendahnya produktivitas, terutama karena mayoritas perkebunan kelapa dikelola oleh petani konvensional.

Produktivitas kelapa di Indonesia masih stagnan di angka 1,1 ton per hektare, dengan 98,95% lahan merupakan kebun rakyat tradisional yang belum terorganisir dengan baik dan kekurangan regenerasi.

Tantangan lain adalah luasnya lahan kelapa yang tidak menghasilkan akibat tanaman yang sudah tua atau rusak, dengan 378.191 hektare memerlukan replanting.

Sementara itu, sebagian besar kelapa bulat, yakni sebanyak 756,98 juta buah, diekspor dalam kondisi mentah dengan pajak ekspor 0%.

Pemanfaatan kelapa di Indonesia juga masih terbatas pada produksi kopra, yang diolah menjadi minyak kelapa. Padahal, beberapa komponen lain dari kelapa, seperti air kelapa, sabut, dan tempurung kelapa, memiliki nilai ekonomi yang besar namun belum dioptimalkan.

"Air kelapa saja jika dikumpulkan bisa mencapai 3,6 juta ton, dan jika diekspor bisa bernilai US$ 5,2 miliar atau setara Rp 79,4 triliun, setara dengan ekspor karet," tambah Teguh.

Potensi ekonomi lain yang terbuang dari sabut kelapa dan tempurung kelapa masing-masing diperkirakan mencapai US$ 320 juta (Rp 5,6 triliun) dan US$ 373 juta (Rp 4,8 triliun).

Jika dihitung total, potensi ekonomi yang hilang dari komoditas kelapa di Indonesia mencapai Rp 89,8 triliun.

Teguh juga menyoroti perbedaan signifikan dengan Filipina, yang telah melakukan pembenahan tata kelola komoditas kelapa.

Filipina bahkan memiliki badan khusus yang mengurus komoditas ini hingga ke tingkat petani, guna meningkatkan produktivitas.

Indonesia berencana mengadopsi pendekatan serupa dari Filipina, sebagai langkah untuk meningkatkan produktivitas dan membangun hilirisasi kelapa di dalam negeri.

"Ini menjadi satu pembelajaran yang ingin kita adopsi. Kalau Filipina bisa, kenapa kita tidak bisa menerapkannya?" pungkas Teguh.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa baik pemerintahan saat ini maupun pemerintahan mendatang akan terus memiliki target yang sama, yaitu memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berencana untuk melakukan perubahan dalam mekanisme penyaluran subsidi energi, di mana nantinya subsidi akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa di era Prabowo, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada subsidi komoditas.

Menanggapi hal tersebut, Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan pemerintah saat ini tetap sejalan, yaitu agar subsidi energi dapat disalurkan dengan lebih tepat kepada yang membutuhkan.

"Targetnya tetap sama. Idealnya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka," ungkap Agus, Jumat (27/9).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi hingga akhir Agustus 2024 telah mencapai Rp 102,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, menyebutkan bahwa subsidi energi ini digunakan antara lain untuk bahan bakar minyak (BBM), dengan volume sebesar 10.284,4 ribu kiloliter, atau naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penggunaan LPG bersubsidi tabung 3 kg tercatat mencapai 4.744,7 juta kg, meningkat 1,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg oleh masyarakat terus meningkat, yang mencerminkan peningkatan ekonomi di kalangan pengguna LPG subsidi," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (23/9).

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Digitalisasi menghadirkan transformasi dalam banyak aspek, termasuk dalam mengakses informasi. Misalnya, kehadiran platform video on demand (VOD) kini telah mengubah cara pandang banyak orang untuk menonton film atau serial. Tentu yang dirilis secara eksklusif.

Bahkan banyak platform saling bersaing menghadirkan film bagus dan berkualitas kepada pengguna. Tujuannya untuk menghadirkan konten yang tidak ditampilkan platform lain, entah pemeran dengan nama besar, diproduksi dari production house tertentu, atau tema baru yang diangkat.

Cara ini juga yang diterapkan Kontan.co.id. Melalui kanal Business Insight, Kontan menghadirkan karya jurnalistik eksklusif yang jarang atau belum disiarkan media lain. Pasalnya, berita ekonomi perlu dibahas mendalam untuk memaparkan kondisi ekonomi, industri, atau bahkan keuangan negara.

Banyak yang menganggap berita ekonomi sulit dipahami. Namun, informasinya tetap fundamental untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Oleh karenanya, Business Insight hadir memudahkan masyarakat atau pengusaha memahami perkembangan ekonomi sehingga berpengaruh pada keputusan bisnis atau investasi.

Bahkan, dengan membaca berita, pengguna dapat mengetahui saham yang sedang gacor atau aksi korporasi perusahaan lain yang mungkin bermanfaat untuk membuka peluang kolaborasi di waktu mendatang. Business Insight menawarkan konten, entah itu berita atau infografis, yang dibuat oleh tim wartawan yang independen dan kompeten. Tulisan berita yang kritis. Berikan informasi yang transparan.

Tak hanya itu, hadir selama 28 tahun untuk pembaca menandakan Kontan konsisten dalam menghadirkan informasi yang bermanfaat. Bagi Kontan, informasi adalah nadi yang mengalirkan kesadaran dan kepedulian dalam membangun ekonomi nasional bersama. Perkuat kolaborasi. Hadirkan inovasi untuk pembaca yang butuh inspirasi.

Inovasi tersebut hadir pada fitur Subscribe with Google di kanal Business Insight. Fitur milik Google ini memudahkan pengguna berlangganan dan mengakses Business Insight. Bebas ribet tanpa nama akun dan sandi.

Bila sudah terdaftar, pengguna bisa berlangganan paket hingga 12 bulan seharga Rp100.000 (khusus pengguna baru). Bukan tidak mungkin, ketika berlangganan Business Insight pengguna akan membaca atau menemukan berita dari Kontan.co.id atau Harian Kontan dengan informasi yang lebih mendalam.

Tertarik langganan Business Insight? BacaFrequently Asked Questions(FAQ) untuk mengetahui informasi lengkapnya atau langsung berlangganan dengan klik Business Insight.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau ANTAM, bagian dari PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) yang merupakan BUMN Holding Industri Pertambangan, berhasil mencatatkan peningkatan signifikan dalam kinerja asetnya selama empat tahun terakhir.

Sejak 2020 hingga 2023, total aset ANTAM melonjak sebesar 35% dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) mencapai 10,5%.

Pada 2020, aset perusahaan berada di angka Rp31,729 triliun, dan terus bertumbuh menjadi Rp32,916 triliun pada 2021.

Puncaknya, pada akhir 2023, ANTAM melaporkan total aset sebesar Rp42,85 triliun, mengalami kenaikan tajam sebesar 27% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp33,64 triliun.

Hingga semester pertama 2024, total aset perusahaan mencapai Rp39,18 triliun, menunjukkan stabilitas pertumbuhan yang berkelanjutan.

Sekretaris Perusahaan ANTAM Faisal Alkadrie menjelaskan, pertumbuhan ini dicapai melalui pengendalian biaya yang efektif serta optimalisasi kinerja produksi dan penjualan komoditas utama perusahaan seperti nikel, emas, dan bauksit.

“Laba tahun berjalan pada 2023 mencapai Rp3,08 triliun, yang menjadi cerminan dari kinerja profitabilitas perusahaan,” ujar Faisal.

Tingkat produksi dan penjualan komoditas utama ANTAM turut mendukung capaian Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization (EBITDA) yang mencapai Rp6,55 triliun pada 2023.

Selain itu, ANTAM juga berhasil menjaga profitabilitas dengan laba kotor sebesar Rp6,31 triliun dan laba usaha Rp2,62 triliun, yang memperkuat posisi keuangannya.

Kenaikan signifikan juga terlihat dari saldo kas dan setara kas perusahaan yang meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp4,48 triliun pada 2022 menjadi Rp9,21 triliun pada akhir 2023

Lonjakan ini, yang mencapai 106%, semakin memperkuat fondasi keuangan ANTAM untuk menghadapi tantangan di masa mendatang.

"Secara keseluruhan, pencapaian ini menunjukkan ANTAM terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain kunci di sektor pertambangan nasional, dengan fokus pada efisiensi operasional dan strategi pertumbuhan yang berkelanjutan," pungkas Faisal.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah memperdalam rencana kebijakan pengetatan aturan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi BBM dapat tepat sasaran, diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan sesuai dengan kebutuhannya.

Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, menyatakan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari mekanisme yang tepat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi di lapangan dapat berjalan dengan rapi.

"Ya, kita sedang dalami agar ini diterima oleh yang berhak. Untuk menuju ke sana, sedang dicari mekanisme yang pas agar distribusinya rapi di lapangan," ujarnya di Kementerian ESDM pada Jumat (27/9).

Catatan Kontan, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan kebijakan pengetatan distribusi BBM bersubsidi masih dalam tahap pembahasan pemerintah.

Menurut Bahlil, aturan ini perlu disusun dengan hati-hati agar ketika diterapkan, kebijakan tersebut dapat mencerminkan prinsip keadilan. Target utama adalah memastikan bahwa subsidi BBM hanya diberikan kepada pihak yang berhak, sehingga BBM bersubsidi bisa tepat sasaran.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan [1 Oktober 2024]," ungkap Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil juga menambahkan bahwa formulasi kebijakan ini harus mengutamakan petani dan nelayan sebagai penerima utama BBM bersubsidi. "Nah, karena itu sekarang kita lagi godok," tambahnya.

Sementara itu, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menyatakan bahwa kuota BBM bersubsidi tetap dijaga agar distribusinya bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Tahun lalu, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan oleh pemerintah melalui upaya digitalisasi, termasuk penerapan QR Code untuk solar.

"Tahun ini kita juga dorong penggunaan QR Code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi dalam penyaluran BBM bersubsidi agar kuota tetap terjaga," ungkap Fadjar saat dihubungi Kontan, Jumat (20/9).

Namun, Fadjar belum memberikan detail lebih lanjut mengenai kuota penyaluran BBM bersubsidi untuk tahun ini, serta apakah stoknya akan cukup setelah kebijakan pengetatan BBM bersubsidi mulai diterapkan di bawah pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, mengungkapkan bahwa penyaluran BBM yang tepat sasaran sangat penting, mengingat subsidi yang diberikan pemerintah sering kali dinikmati oleh masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM non-subsidi.

"Oleh karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran, agar subsidi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu," ujar Eddy kepada Kontan, Jumat (20/9).

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bersepeda sempat menjadi tren aktivitas yang digandrungi oleh masyarakat ketika awal pandemi Covid-19 lalu. Namun, tren ini mulai memudar hingga membuat kinerja pasar sepeda di Indonesia lesu dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) Eko Wibowo Utomo mengatakan, penjualan sepeda nasional turun drastis sejak 2020 sampai 2024, terutama hingga momen pemilu, yakni sekitar 60%--70%. Permintaan sepeda berkurang drastis setelah pandemi berakhir, sehingga menimbulkan kondisi kelebihan pasokan di kalangan penjual sepeda.

Beruntung, setelah pemilu mulai ada perbaikan penjualan sepeda dengan pertumbuhan sekitar 10%-20% seiring meningkatnya kegiatan bersepeda di area perkotaan, terutama untuk sepeda balap (road bike) dan sepeda lipat. Permintaan sepeda listrik atau moped juga meningkat akhir-akhir ini.

"Dari sisi harga terjadi diskon besar-besaran untuk stok lama dan untuk stok baru juga dikenakan harga yang lebih terjangkau, karena mempertimbangkan daya beli," kata dia, Jumat (28/9).

Apsindo juga menyebut, aktivitas impor sepeda masih dilakukan, khususnya untuk pelaku usaha pemegang merek sepeda global lantaran mereka terikat kontrak pembelian produk. Namun, impor tersebut dilakukan dalam jumlah yang lebih rendah dan menyasar produk sepeda yang berpotensi laku di pasar lokal.

Produksi sepeda di dalam negeri juga tetap aktif berjalan. Kembali lagi, volume sepeda yang diproduksi tentu berkurang dan pihak produsen lebih mempertimbangkan produk yang dapat menyasar kelas menengah bawah.

"Hal yang penting sekarang adalah mengalirkan cash flow perusahaan dan pabrik, sehingga produsen harus lebih jeli membangun pasar dan memahami pasar agar produk yang dihasilkan dapat terjual," ungkap Eko.

Eko menambahkan, seiring adanya kepastian politik dan pemerintahan baru, muncul optimisme bahwa pasar sepeda akan membaik. Apsindo pun berharap pemerintah terus konsisten membangun infrastruktur yang mendukung energi hijau sehingga kembali tren bersepeda yang bukan hanya sebagai aktivitas rekreasi atau olahraga saja, melainkan juga untuk mobilitas sehari-hari.

"Terbukti untuk sepeda listrik sudah menjadi transportasi jarak pendek dari rumah ke warung atau untuk keperluan antar jemput sekolah," imbuh dia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan hingga akhir tahun 2024, penyerapan produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri akan lebih condong untuk mendukung penerapan Program Mandatori Biodiesel atau program campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel.

Eddy mengatakan, konsumsi CPO untuk pangan pada Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 4,7% atau menurun 40 ribu ton jika dibandingkan dengan konsumsi pada Juni 2024. Tak hanya pangan sebenarnya, penurunan juga dicatat Gapki dari konsumsi CPO untuk oleokimia yang turun 7 ribu ton pada Juli 2024 dibanding bulan sebelumnya.

Sedangkan untuk biodiesel, tercatat kenaikan dari 898 ribu ton di bulan Juni menjadi 1.035 ribu ton di Juli 2024. Dan karena peningkatan konsumsi di sektor biodiesel inilah, total konsumsi dalam negeri naik 90 ribu ton, yaitu dari 1.940 ribu ton pada bulan Juni menjadi 2.030 ribu ton pada bulan Juli 2024.

“Untuk tahun ini, sampai dengan Juli penyerapan CPO untuk biodiesel sudah 6,4 juta ton, sedangkan pangan 5,8 juta ton. Sampai dengan akhir tahun 2024, dengan program B35 diperkirakan penyerapan biodiesel akan tetap lebih tinggi daripada pangan,” ungkap Eddy kepada Kontan, Kamis (26/09).

Terkait penyerapan di sektor pangan yang lebih rendah, Eddy bilang sebenarnya hal ini sudah terlihat sejak diberlakukannya B35 pada Agustus 2023 lalu.

“Tahun 2023, konsumsi untuk biodiesel sudah melebihi sedikit dari kebutuhan untuk pangan. Tapi kalau untuk implementasi B40 Januari 2025 masih mencukupi (produksi CPO),” ungkapnya.

Antara Kebutuhan Mandatori Biodiesel, Pangan dan Ekspor

Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan dengan kapasitas produksi CPO Indonesia yang saat ini tembus 50 juta ton lebih, pemenuhan terhadap pangan dan mandatori biodiesel khususnya B40 masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Namun, ia tidak memungkiri jika dalam beberapa tahun ke depan produksi CPO dalam negeri stagnan atau bahkan turun, sektor ekspor akan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan biodiesel.

“Kita memang perlu adanya satu keseimbangan, memang produksi kita sekarang sudah mencapai 50-an juta ton (CPO) dan biodiesel sekarang 13 juta, untuk pangan 10 juta tambah oleokemikal 2 juta. Jadi sebetulnya masih bisa (memenuhi pangan dan biodiesel), tapi memang nanti kedepan akan terdampak ekspornya yang turun,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Seperti paradox, Eddy bilang jika harus mengorbankan kapasitas ekspor maka akan berpengaruh pada penurunan pendapatan BPDPKS yang dihimpun dari Pungutan Ekspor (PE) CPO. Adapun dana tersebut dikelola lagi oleh BPDPKS untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar, terutama saat harga minyak sawit untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan solar.

Selain untuk subsidi biodiesel, dana PE CPO juga digunakan untuk pengembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Padahal kalau melihat program-program kedepan ya biodiesel, PSR, itu kita dapet dana dari pungutan ekspor. Itu paradoxnya, disatu sisi kebutuhan meningkat terus, tapi penerimaan nanti cenderung turun,” tambahnya.

Hal senada juga diungkap Eddy Martono, ia mengatakan bahwa saat ini konsumsi CPO untuk kebutuhan pangan masih tercukupi, dengan target produksi CPO hingga akhir tahun bisa mencapai 59,27 juta ton.

“Kebutuhan pangan saat ini diangka 10,2 juta ton. Untuk implementasi B40 produksi masih mencukupi,” katanya.

Meski begitu, Eddy bilang jika pemerintah ingin menambah persentase minyak kelapa sawit dalam program biodiesel misalnya menjadi B50, B60 atau seterusnya, maka pemerintah juga harus serius melakukan peningkatan produktifitas dalam negeri.

“Yang utama harus dilakukan adalah untuk meningkatkan produktifitas atau intensifikasi karena ekstensifikasi sudah tidak dapat dilakukan,” ungkap Eddy.

Sedangkan untuk target ekspor CPO tahun ini, Gapki ungkap dia menargetkan setidaknya kuantitas ekspor sama dengan tahun 2023 lalu dengan catatan minyak nabati lain tidak mengalami over suplay.

“Karena penyebab ekspor turun di semester-1 kemarin karena produksi minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, dan minyak kedelai produksinya cukup bagus,” ungkapnya.

Harapan Program PSR di Tengah Produksi dan Ekspor CPO yang Turun

Produksi CPO yang menurun tercermin dari produksi pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 2% dengan nilai 3.617 ribu ton, dibandingkan produksi bulan Juni sebesar 3.691 ribu ton, demikian juga dengan produksi PKO turun menjadi 344 ribu ton dari 354 ribu ton pada bulan Juni.

Sampai dengan bulan Juli, produksi tahun 2024 adalah 5,99% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023, yaitu dari 32.066 ribu ton menjadi 30.146 ribu ton.

Mukti Sardjono Direktur Eksekutif GAPKI mengatakan selain penurunan produksi, Indonesia juga tengah mengalami penurunan ekspor. Total ekspor mengalami penurunan menjadi 2.241 ribu ton pada bulan Juli 2024 dari 3.385 ribu ton pada bulan Juni atau turun sebesar 1.144 ribu ton setelah naik pada bulan sebelumnya dengan 1.421 ribu ton.

“Penurunan terbesar terjadi pada produk olahan CPO yang turun sebesar 648 ribu ton dari 2.237 ribu ton pada bulan Juni menjadi 1.589 ribu ton pada bulan Juli, diikuti CPO yang turun dengan 477 ribu ton menjadi 174 ribu ton. Penurunan volume ekspor menyebabkan penurunan nilai ekspor menjadi $1.976 juta dari $2.798 juta pada bulan Juni, meskipun harga rata-rata naik dari $1.011/ton di bulan Juni menjadi $1.024/ton cif Roterdam di bulan Juli,” ungkap Mukti dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (27/09).

Menurut negara tujuannya, penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan India yang turun 490 ribu ton menjadi 293 ribu ton setelah naik 599 ribu ton pada bulan sebelumnya. Diikuti oleh China yang turun 255 ribu ton menjadi 488 ribu ton setelah naik 322 ribu ton pada bulan sebelumnya, Mesir turun 71 ribu ton menjadi 50 ribu ton setelah naik 81 ribu ton pada bulan sebelumnya, Pakistan turun 64 ribu ton menjadi 224 ribu ton setelah naik 156 ribu ton pada bulan sebelumnya dan Afrika yang turun 162 ribu ton setelah naik 184 ribu ton pada bulan sebelumnya.

Untuk ekspor tujuan Uni Eropa (EU) juga terjadi penurunan sebesar 77 ribu ton menjadi 198 ribu ton pada bulan Juli setelah turun juga pada bulan sebelumnya sebesar 41 ribu ton.

“Dengan produksi yang mengalami turun 2%, konsumsi dalam negeri yang naik 4,67% dan ekspor yang turun 33,79%, maka stok akhir Juli kembali turun menjadi 2.513 ribu ton dari 2.818 ribu ton pada akhir Juni,” tambahnya.

Terkait produksi CPO yang cenderung turun Eddy Abdurrachman sempat mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menambah produksi dalam negeri adalah dengan menggenjot program PSR. Dimana total lahan PSR di Indonesia mencapai 81% dari total lahan sawit di Indonesia.

“Kebutuhan semakin meningkat, kalau semakin meningkat menurut saya hanya ada satu cara yaitu kita tetap menggunakan lahan yang ada. Kalau ekstensifikasi nanti muncul isu deforestasi, satu-satunya adalah dengan PSR, untuk petani rakyat yang jumlah lahannya mencapai 81% dari seluruh lahan yang ada, 16,30 juta hektar itu,” katanya.

Adapun, dalam perhitungan Gapki jika Indonesia serius menerapkan program PSR mulai tahun ini, dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan dengan target penambahan produksi 5 ton CPO per hektar per tahun maka Indonesia akan memiliki stok tambahan CPO hingga 81,5 ton.

“Iya, utamanya dengan PSR, kalau kita kejar target 5 ton per hektar per tahun dengan luasan 16,3 juta hektar (lahan sawit) kita sudah mendapat 81,5 ton. Dan kalau memang ingin mencapai target produksi 100 juta ton, kita cukup menambah areal teregradasi itu sekitar 3 juta hektar saja,” ungkap Eddy.

Adapun, berdasarkan catatan Gapki secara total realisasi program replanting baru mencapai 331.007 ha sejak program ini diluncurkan pada tahun 2017. Padahal, PSR memiliki target luasan 180.000 hektar setiap tahunnya di 21 provinsi sentral penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Adapun beberapa alasan yang membuat petani enggan melakukan PSR adalah karena terdapat perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Sementara, program PSR hanya bisa dilakukan pada lahan petani yang bebas kawasan hutan.

Kedua, karena rendahnya dana hibah untuk program PSR yang hanya mencapai Rp 30 juta per hektare (ha). Sementara, biaya replanting sampai menghasilkan kembali memerlukan anggaran mencapai Rp 70 juta per ha.

Asal tahu saja, untuk meningkatkan dana hibah tersebut pemerintah telah meresmikan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Sehingga besar anggaran program PSR menjadi Rp 60 juta per ha atau dua kali lipatnya dari biaya yang dikeluarkan BPDPKS sebelumnya.

“Dengan ini, semoga pekebun jadi semangat untuk ikut PSR,” pungkas Eddy.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah berencana kembali memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga dengan sejumlah syarat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, relaksasi ekspor konsentrat tembaga hanya berpotensi diberikan kepada perusahaan yang telah menuntaskan proyek smelternya. Selain itu, pemerintah bakal mengenakan nilai pajak yang tinggi bagi konsentrat tembaga yang diekspor.

Pemberian relaksasi ekspor ini didasari pertimbangan bahwa smelter milik perusahaan-perusahaan tersebut belum beroperasi dengan kapasitas penuh.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, relaksasi ekspor konsentrat tembaga dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia didasarkan sejumlah pertimbangan.

Hendra menjelaskan, kebutuhan konsentrat tembaga untuk pasar domestik saat ini sudah terpenuhi. Di sisi lain, proses penambangan yang berjalan berpotensi melampaui kebutuhan domestik.

"Dari sisi penambangan dan pengolahan tembaga lebih kompleks dan memerlukan investasi besar dengan tingkat pengembalian investasi yang panjang," kata Hendra kepada Kontan, Jumat (27/9).

Hendra menjelaskan, selain pertimbangan tersebut, dalam pengoperasian smelter biasanya terdapat waktu untuk perawatan rutin sekitar 1-2 bulan setiap tahunnya. Pada momen ini, relaksasi ekspor dinilai patut diberikan.

Selain itu, mengenai pengenaan pajak, saat ini Pemerintah Indonesia mengenakan tarif bea keluar sebesar 7,5%. Menurutnya, besaran ini sudah tergolong cukup tinggi.

"Oleh karena itu sudah sewajarnya dalam kurun tersebut perusahaan dapat diberikan relaksasi ekspor dengan pengenaan bea keluar sebesar 7,5% yang tarifnya sudah tinggi," sambung Hendra.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bhaktiar menjelaskan, kebijakan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga terjadi berulang kali. Pemerintah diminta tegas terhadap kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga.

"Ini memang dalam posisi dilematis. Namun faktanya smelter belum siap sepenuhnya. Jika ekspor distop maka konsentrat tidak terserap dan akan timbulkan masalah baik operasional maupun penerimaan negara yang juga berpotensi menimbulkan masalah sosial," ungkap Bisman kepada Kontan, Rabu (25/9).

Bisman menjelaskan, idealnya izin ekspor tidak lagi diberikan. Meski demikian, saat ini tidak ada opsi lain selain pemberian relaksasi ekspor.

Bisman menegaskan, pemerintah perlu memastikan evaluasi ke depannya berjalan dengan tepat untuk memastikan proyek smelter berjalan sesuai rencana dan beroperasi sesuai target yang ditetapkan.

"Ini lagi-lagi bentuk karpet merah dari Pemerintah tapi memang tidak ada pilihan. Pemerintah harus benar-benar melakukan verifikasi agar ini bukan merupakan modus mengulur waktu untuk melanggengkan ekspor," pungkas Bisman.

Reporter: Fahriyadi | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berkembangnya industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) di Tanah Air yang turut menopang pertumbuhan ekonomi nasional tidak terlepas dari peran Jakarta Convention Center (JCC) Senayan Jakarta.

Namun dibalik kesuksesan JCC dalam mengembangkan industri MICE, ternyata pengelolanya harus berjibaku dengan beragam masalah, termasuk melewati dua krisis besar, krisis moneter tahun 1998 dan pandemi Covid19 yang baru usai tahun 2022 silam.

Edwin Sulaeman, General Manager Jakarta Convention Center (JCC) mengungkapkan, memang perkembangan bisnis MICE tidak bisa dipisahkan dari perjalanan JCC yang sudah berdiri sejak 33 tahun lalu. Sampai saat ini JCC telah berhasil mendorong tumbuhnya berbagai pelaku usaha di industri MICE. Termasuk ribuan pelaku bisnis pendukungnya di berbagai wilayah di Indonesia.

“JCC adalah salah satu pionir bisnis MICE di Indonesia. Ketika memulai bisnis ini sekitar tahun 1991, perusahaan event organizer (EO) baru ada 5. Setahun setelah JCC beroperasi dan mulai menjalankan usaha MICE, jumlah EO bertambah menjadi 21 perusahaan dan kini telah beranak pinak menjadi lebih dari 700 EO,” ungkap Edwin seperti dikutip KONTAN, Jumat (27/9).

Dengan investasi besar dan risiko yang belum terukur, JCC dibangun di tahun 1991 untuk mendukung pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Gerakan Non-Blok pada September 1992. Meskipun digunakan untuk kepentingan pemerintah, pembangunan megaproyek ini sepenuhnya menggunakan dana swasta dengan skema Build Operate Transfer (BOT).

Setelah KTT NonBlok selesai, Edwin mengaku saat itu pihaknya sempat kebingungan untuk mengoptimalkan gedung sebesar JCC ini. Maklum belum banyak kegiatan pameran bisnis ataupun event pemerintahan yang digelar digedung sebesar JCC.

“Kami lakukan door to door kepada pelaku usaha untuk mengenalkan bisnis MICE dan mendorong munculnya EO sebagai instrumen penting pendukung bisnis ini. Kami bangun sistem, jaringan, dan juga banyak belajar dari penyelenggara event di luar negeri. Setelah lebih dari tiga dekade kami bangga JCC berhasil menjadi ikon MICE Indonesia dan melahirkan banyak pelaku MICE yang kini berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional,” ujarnya.

Edwin menuturkan, diantara kunci utama JCC dalam membangun MICE adalah memperkuat sistem dan memperluas jaringan bisnis. Selama lebih dari 30 tahun beroperasi, praktis banyak pelaku bisnis MICE, baik di dalam maupun luar negeri yang menjadi partner setia JCC. Tak heran jika JCC kini menjelma sebagai salah satu penyelenggara MICE terbesar di Indonesia dan berkelas dunia.

“Tentunya sistem dan jaringan yang kami bangun ini tidak bisa dicontek, karena JCC memiliki ikatan emosional dengan partner-partnernya selama lebih dari 30 tahun. Jam terbang dan kompetensi di bidang ini adalah hal yang mutlak dibutuhkan,” tambah Edwin.

Melewati Dua Krisis

Edwin lalu menceritakan perjalanan JCC melewati dua krisis besar yaitu krisis moneter tahun 1998 dan pandemi Covid19 pada tahun 2019 hingga awal 2022. Dampak dari kedua krisis itu tidak hanya memukul jasa MICE tetapi juga menghentikan sementara berbagai agenda bisnis yang sudah disusun beberapa tahun sebelumnya.

“Akibat dua krisis itu hampir 5 tahun kegiatan MICE di JCC tidak dapat berjalan secara optimal. Kami seperti membangun bisnis dari awal. Alhamdulillah, berkat jejaring bisnis dan kepercayaan dari para partner yang sudah lama bekerjasama, JCC dapat bangkit dan terus berkontribusi bagi perekonomian bangsa Indonesia,” tutur Edwin.

Sebagai bukti bahwa JCC adalah pionir bisnis MICE, banyak sumber daya manusia (SDM) JCC yang digunakan untuk membantu menjalankan bisnis jasa konvensi di beberapa daerah di Indonesia. Bahkan banyak juga SDM JCC yang membangun bisnis sendiri atau berkarir di perusahaan sejenis. Untuk mencetak SDM-SDM handal di Industri ini, bahkan JCC bekerja dengan sejumlah perguruan tinggi untuk memperkenalkan mata kuliah MICE.

Sebagai pelopor, JCC terus berusaha memberikan wawasan dan meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan industri MICE secara luas, mulai dari model bisnis, pengelolaan kegiatan, manajemen SDM, dan akselerasi dalam pengembangan sektor-sektor penunjang yang mendukung program pemerintah.

Menurut Edwin saat ini industri MICE di Indonesia sudah menjadi bagian penting dari MICE dunia. Bahkan ada 10 perusahaan EO terbesar di dunia yang sudah membuka bisnisnya di Indonesia karena kepincut pasar MICE di Indonesia yang sangat besar.

Industri MICE ini unik dan spesial. Karena itu dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan kodusif sangat penting. “MICE adalah salah satu cara terbaik bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar mereka dan juga mendapatkan partner bisnis yang baru. JCC akan selalu hadir dengan standar dan layanan yang profesional seperti yang terus dikembangkan selama lebih dari 3 dekade ini,” kata Edwin.

Sumber: Kompas.com | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Masyarakat yang melintasi Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2 ruas Cigombong-Cibadak kini perlu bersiap-siap. Dalam waktu dekat, ruas tol tersebut akan mulai dipungut biaya.

PT Trans Jabar Tol (TJT) selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan memberlakukan tarif pada ruas tol sepanjang sepanjang 11,90 km tersebut. Hal itu sebagaimana dikutip dari unggahan akun Instagram PT TJT pada Kamis (27/9/2024).

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1661/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi ll (Cigombong-Cibadak) maka dalam waktu dekat Seksi 2 ruas tol Ciawi-Sukabumi dari Cigombong menuju Cibadak akan diberlakukan tarif," tulisnya.

Kendati demikian, PT TJT masih belum memberikan informasi lebih lanjut terkait waktu pemberlakuan tarif tol di ruas Cigombong-Cibadak.

Seperti diketahui, ruas Cigombong-Cibadak baru saja kembali dioperasikan tanpa tarif pada Selasa (24/9/2024) setelah sebelumnya ditutup untuk penanganan permanen pasca longsor di KM 64+600 dan KM 66+200.

Sebelumnya, ruas tol ini juga telah dioperasikan secara fungsional tanpa tarif selama 8 bulan terhitung sejak 6 Agustus 2023 hingga 21 April 2024. Penanganan pada titik lokasi longsor dilakukan beberapa pekerjaan, salah satunya dengan pekerjaan soldier pile, perbaikan lereng timbunan dipasang matras pengendali erosi dan solid sodding.

Sebagai informasi, Jalan Tol Bocimi memiliki total panjang 54 km yang terbagi menjadi empat seksi. Ada pun ruas yang telah beropasi yakni Seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km dan Seksi 2 Cigombong-Cibadak sepanjang 11,90 km.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Siap-siap, Tol Bocimi Ruas Cigombong-Cibadak Akan Bertarif", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/27/103654621/siap-siap-tol-bocimi-ruas-cigombong-cibadak-akan-bertarif.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan mobil sport New GR86 untuk pasar otomotif Tanah Air. Kendaraan yang mendapatkan peningkatan performa berkendara dari GAZOO Racing (GR) ini diyakini cukup nyaman untuk melintas di sirkuit balap maupun untuk mobilitas harian.

Vice President Director Toyota Astra Motor, Henry Tanoto mengatakan, Toyota GR86 generasi kedua dibangun di atas platform TNGA yang disertai peningkatan performa mesin dan sentuhan racing pada komponen kemudi dan suspensi untuk mencapai performa berkendara tingkat tinggi.

"Toyota-Astra Motor menghadirkan New GR86 yang batas performanya ditingkatkan lebih tinggi lagi, untuk memperkuat pengalaman berkendara unik khas GR Pure dan memberikan joy of GR dari balik kemudinya,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Jumat (27/9).

Sentuhan pada New GR86 mencakup peningkatan karakter shock absorber untuk memberikan kontak dengan aspal yang lebih optimal sambil mempertahankan respons handling khas mobil sport. GR menjalin kolaborasi dengan Sachs (ZF) untuk menyediakan shock absorber yang paling sesuai karakter sports car ini. Electric Power Steering (EPS) telah ditingkatkan untuk memberikan handling yang lebih intuitif dan respons alami ketika berinteraksi dengan pengemudi.

Performa boxer engine FA24 2.387 cc 4-silinder masih sangat memadai. Teknologi canggih D-4S sanggup memberikan efisiensi termal terbaik, sehingga menghasilkan output tenaga dan torsi yang kuat. Tenaga maksimum 235 PS pada 7.000 rpm dan torsi puncak 250 Nm pada 3.700 rpm adalah bukti betapa menghibur performa mesinnya. New GR86 memanfaatkan penggerak roda belakang (RWD) yang menjanjikan driving experience tiada tandingan.

Untuk mempertegas racing feeling, pada transmisi manual 6-speed, Engine Torque Control dimodifikasi supaya dapat memberikan sinyal perpindahan gigi ke pengemudi dengan mudah dan jelas. Selain itu, throttle control telah diadopsi untuk mendapatkan respons akselerasi yang lebih sigap dan meningkatkan performa di kecepatan tinggi.

Pada transmisi otomatis 6-speed, toleransi putaran mesin ketika menurunkan gigi transmisi (downshift), telah dinaikkan untuk menjaga torsi maksimal lebih mudah diraih begitu pedal gas diinjak kembali. Didukung jangkauan torsi yang lebih lebar, hal ini memungkinkan gaya berkendara yang lebih sporty meskipun hanya mengandalkan transmisi otomatis.

New GR86 tetap mengaplikasikan layout mesin depan dan RWD yang mengadopsi gaya mobil sport klasik Toyota dengan ciri khas ruang mesin lebih panjang, bahu rendah sejajar garis kap mesin, kabin kompak, dan bodi lebar. Bedanya, kelir Moss Green yang elegan menggantikan Oasis Blue bersama 6 pilihan warna lainnya.

Masuk ke dalam kabin, peningkatan style didapatkan dari Automatic Interior Light Off Function yang aktif ketika pintu dibuka-tutup, tuas lampu sein dengan pengunci saat dioperasikan, dan jahitan pada bangku yang berubah dari merah menjadi hitam. Selanjutnya, New GR 86 disematkan T Intouch versi terkini yang memiliki akses internet.

Berikan tampilan yang lebih sporty dan dinamis, pelanggan bisa memasang Toyota Customization Option (TCO) khusus New GR86. TCO memberi kesempatan kepada pelanggan yang ingin tampil beda agar dapat memesan beragam kustomisasi aksesoris dengan kualitas terjamin.

Spesial untuk New GR86, TCO yang tersedia adalah GR Sports Muffler, GR Aero Stabilizing Cover, GR Sports Side Visor, GR Interior Panel Set, GR Knee Pad, dan GR Sun Shade.

Toyota juga menyediakan program T-CARE di mana pelanggan tidak perlu memikirkan biaya servis berkala hingga servis berkala ke-7 (maksimal 3 tahun/60.000 km), ditambah extended warranty selama 1 tahun atau 20.000 km.

Marketing Director Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy menambahkan, GR mendapatkan masukan berharga dari pembalap yang berlaga di lingkungan balap ekstrem dan tidak kenal kompromi.

"Berkat adaptasi dengan baik pada karakter jalan dan sirkuit di berbagai negara, membuat New GR86 populer sebagai mobil sport yang menghadirkan pengalaman berkendara unik, dengan handling intuitif dan respons alami, kinerja mesin mengagumkan, dan kelincahan luar biasa di puncak performanya,” tandasnya.

Berikut ini adalah daftar harga New GR86 (OTR Jakarta)

New GR86 M/T : Rp 1.016.000.000

New GR86 A/T : Rp 1.054.000.000