Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bumi Resources Tbk (BUMI) penghasil batubara terbesar di Indonesia, melalui unit usahanya, PT Arutmin Indonesia, telah meraih beberapa penghargaan prestisius dalam bidang kinerja lingkungan hidup.

Arutmin menunjukkan komitmennya untuk menjaga lingkungan di sekitar area operasi tambang dan meminimalkan dampak operasional terhadap lahan dan ekosistem dengan fokus pada manajemen lingkungan yang berkelanjutan.

Awal Agustus lalu, Tambang Asam Asam berhasil meraih dua penghargaan ENSIA Award 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari PT Sucofindo kepada pelaku usaha yang mengembangkan inovasi berkelanjutan di bidang sosial dan lingkungan.

Arutmin meraih kategori Platinum untuk Program Gen Permata, yang berfokus pada inovasi sosial, dan kategori Gold untuk Program Metode Undirect Non-Invasif yang mendukung konservasi Elang Hitam.

Program Gen Permata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar wilayah tambang melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan, yang telah memberikan dampak positif bagi komunitas setempat.

Sementara itu, Program Metode Undirect Non-Invasif berfokus pada konservasi Elang Hitam, spesies terancam punah, dengan pendekatan yang minim gangguan terhadap habitat alami.

“Penghargaan ini adalah bukti dedikasi kami untuk terus berinovasi dalam mendukung keberlanjutan sosial dan lingkungan,” ungkap Manager Tambang Asam Asam, Novriyadi dalam siaran persnya, Jumat (20/9).

Ia menambahkan bahwa ENSIA tidak hanya sebagai simbol penghargaan, tetapi juga sebagai inspirasi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Di bulan yang sama, Arutmin kembali mendapat dua penghargaan Pendukung Program Kampung Iklim (Proklim) 2024 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Penghargaan ini diberikan pada acara puncak Festival LIKE yang bertemakan "10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas." Arutmin Tambang Asam Asam meraih tingkat Lestari atas Desa Pandansari, sementara Tambang Batulicin meraih tingkat Utama atas Desa Bulurejo.

Penghargaan ini mengapresiasi para pendukung program aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak melalui ProKlim.

Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Arutmin dalam menjalankan inisiatif lingkungan yang berfokus pada keberlanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal agar lebih tanggap terhadap perubahan iklim.

"Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat program-program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Novriyadi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten tambang PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) menanti keputusan pemerintah terkait Mitra Instansi Pengelola (MIP) batubara.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), Febriati Nadira mengatakan, sebagai perusahaan yang senantiasa menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Adaro selalu taat dan siap mengikuti peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan.

“Saat ini kami masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP,” kata Nadira kepada Kontan.co.id, Jumat (20/9).

Nadira mengungkapkan, para pelaku industri menginginkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batu bara dan ketahanan energi nasional.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan implementasi MIP batubara pada tahun ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ing Tri Winarno mengatakan, saat ini proses untuk rencana implementasi MIP Batubara masih berjalan.

"Sedikit lagi, satu Kementerian/Lembaga yang belum paraf," kata Tri Winarno di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Tri Winarno menjelaskan, saat ini hampir sudah tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP Batubara ini. Pihaknya pun mengharapkan regulasi ini bisa segera dijalankan.

"Mudah-mudahan tahun ini," jelas Tri.

Rencana pemerintah dalam menerapkan skema MIP Batubara telah berlangsung untuk waktu yang lama. Skema ini pertama kali diusulkan pada awal 2022 silam untuk mengamankan pasokan batubara domestik. Dua tahun berselang, implementasinya tak kunjung terealisasi.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Akhirnya pemerintah mengizinkan badan usaha swasta menjual avtur di Indonesia. Upaya ini untuk menekan harga tiket pesawat yang mahal. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah membuka partisipasi badan usaha swasta untuk menyalurkan avtur di Indonesia.

Keputusan ini sesuai rekomendasi Kementerian Perhubungan, diharapkan bisa menurunkan harga tiket pesawat. Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengakui memang Kemenhub telah mengeluarkan rekomendasi agar avtur dapat dijual oleh multiprovider agar harga avtur bisa lebih rendah.

"Hal ini berdasarkan kajian dari Badan Kebijakan Transportasi. Kami berharap ini dapat berdampak pada penurunan harga tiket pesawat," kata Adita kepada Kontan, Kamis (19/8). Terkait aturannya, lanjut Adita, Kemenhub harus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai kementerian yang menangani hal ini.

Sementara Direktur Eksekutif Institut Energi Anak Bangsa (IEAB), M. Niko Kapisan menyampaikan, harga avtur bukan satu-satunya penyebab mahalnya harga tiket pesawat di Indonesia. Menurutnya, ada berbagai faktor lain yang turut berperan. Seperti komponen suku cadang (spare part) dan bahan bakar (fuel). Namun, ia menekankan masalah yang lebih mendasar dalam industri penerbangan nasional, yaitu kurangnya kompetitor dan armada yang memadai.

Niko menjelaskan, kekurangan kompetitor dalam industri penerbangan berpotensi menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi harga tiket pesawat. Dengan terbatasnya jumlah maskapai, muncul kekhawatiran kondisi ini dapat menyebabkan praktik monopoli harga, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

"Kami tidak ingin situasi ini berkembang menjadi salah satu indikasi terbesar dalam menentukan harga tiket pesawat. Tanpa kompetisi yang sehat, harga tiket dapat dengan mudah dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu, dan masyarakat akan menjadi korban," ujar Niko.

Ia mengingatkan pemerintah, tidak terpaku hanya pada isu harga avtur sebagai penyebab kenaikan harga tiket pesawat. "Pemerintah harus melihat secara lebih luas terkait persoalan ini," ujarnya.

IEAB juga menyuarakan kekhawatiran terkait potensi agenda kelompok tertentu yang ingin masuk ke dalam bisnis avtur di Indonesia, dengan memanfaatkan isu ini demi keuntungan mereka. Menurut Niko, pajak yang tinggi dalam proses produksi hingga distribusi avtur juga turut mempengaruhi harga.

IEAB meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan praktik kartel tiket pesawat beberapa maskapai. IEAB berharap pemerintah dan KPPU dapat segera melakukan langkah-langkah untuk menciptakan industri penerbangan yang sehat, kompetitif, dan adil bagi semua pihak.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih belum mantap menerapkan kebijakan pengetatan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Maju mundur rencana kebijakan agar BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran ini tercatat sudah beberapa bulan lalu bergulir. Bahkan, pernah direncanakan diterapkan pada Agustus 2024 dan mundur pada 1 Oktober 2024. Teranyar, kebijakan ini justru bakal dieksekusi di tangan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kebijakan pengetatan BBM bersubsidi sampai sekarang masih dalam pembahasan oleh pemerintah.

Sebab, beleid terkait BBM bersubsidi ini masih digodok supaya ketika dirilis, aturannya bisa mencerminkan keadilan.

Keadilan yang dimaksud adalah dengan target BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Jangan sampai tidak tepat sasaran. Feeling saya sih belum akan diterapkan (pada 1 Oktober 2024),” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil menambahkan, formulasi kebijakan pengetatan BBM bersubsidi harus tepat sasaran ke petani dan nelayan.

“Nah, karena itu sekarang kita lagi godok,” tandasnya.

Di sisi lain, VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, kuota BBM subsidi dijaga agar distribusinya dapat berjalan baik dan tepat sasaran.

Tahun lalu, Pertamina berhasil mengendalikan penyaluran bbm bersubsidi di bawah kuota yang ditetapkan pemerintah dengan cara digitalisasi, termasuk QR Code untuk Solar.

“Tahun ini kita juga dorong QR Code untuk Pertalite. Kita harapkan bisa lebih optimal lagi penyaluran bbm bersubsidi lebih tepat sasaran sehingga kita bisa jaga kuota,” kata Fadjar saat dihubungi Kontan, Jumat (20/9).

Fadjar tak memberikan detail angka kuota penyaluran BBM bersubsidi akan cukup setelah kabar pengetatan BBM bersubsidi baru yang bakal diterapkan pada pemerintahan Prabowo.

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran Eddy Soeparno menambahkan, penyaluran BBM secara tetap sasaran ini mengadung subsidi dari pemerintah yang diberikan dan dinikmati oleh masyarakat umum yang sesungguhnya mampu untuk membeli jenis BBM yang lebih tinggi.

“Oleh karena itu, nanti akan ada penyaluran BBM tepat sasaran. Jadi lebih kepada pemberian akses kepada masyarakat yang tidak mampu untuk bisa membeli BBM bersubsidi,” kata Eddy kepada Kontan, Jumat (20/9).

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Melalui perjalanan dan perjuangan panjang, delegasi Indonesia yang berisikan 70 tim dan 246 peserta dari 25 perusahaan besar BUMN serta Swasta dapat mengharumkan nama Indonesia memperoleh penghargaan kategori Excellence, Best Presentation, dan Best Innovation di ajang International Quality & Productivity Convention (IQPC) 2024.

Acara yang diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 12 September 2024 di The Manila Hotel, Manila Filipina.

Dalam keterangan resminya yang diterima Jumat (20/9), ajang ini diikuti oleh negara Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Nepal, dan Indonesia dengan jumlah kurang lebih 100 Tim Improvement dan Inovasi, serta total peserta yang hadir sebanyak 500 Orang.

Perusahaan dari Indonesia yang berpartisipasi berjumlah 25 perusahaan, yang terdiri dari:

1 PT SEMEN PADANG

2 PT KALTIM PARNA INDUSTRI

3 PT ANUGERAH AGUNG PRIMA ABADI - MILL Member of TRIPUTRA AGRO PERSADA GROUP

4 PT HAMPARAN PERKASA MANDIRI (HPM) Member of TRIPUTRA AGRO PERSADA GROUP

5 PT PETROKIMIA GRESIK

6 PT KERETA COMMUTER INDONESIA

7 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE, TBK

8 PT KALBE MORINAGA INDONESIA

9 KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN KELUARGA BESAR PETROKIMIA GRESIK (K3PG)

10 PT SEMEN GRESIK

11 PT KRAKATAU BANDAR SAMUDERA

12 PT BINTANG TOEDJOE

13 KALBE CONSUMER HEALTH

14 PT KRAKATAU TIRTA INDUSTRI

15 PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA TBK

16 PT MATTEL INDONESIA

17 PT YUTAKA MANUFACTURING INDONESIA

18 PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK

19 PT PUPUK ISKANDAR MUDA

20 PT PANTJA SURYA - KIRANA MEGATARA GROUP

21 PT PUPUK KUJANG CIKAMPEK

22 PT ANTAM TBK

23 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

24 PT SEMEN INDONESIA

25 PT KERETA API INDONESIA

Secara umum para inovator dari Indonesia di ajang IQPC 2024 ini telah menunjukkan keterampilan tinggi dalam berpresentasi dan tanya jawab.

Meski dalam bahasa Inggris, mereka semua mampu menjaga semangat dan tampil prima serta penuh percaya diri untuk memberikan yang terbaik.

Sebagai dampak positif atas kerja cerdas dan tuntas, sudah sewajarnya meraih prestasi dengan kategori Ekselen yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang IQPC setelah kategori Admirable dan Outstanding.

Berpartisipasi pula juri inovasi dalam IQPC 2024 yang berasal dari Indonesia yakni Suradi, M. Iqbal, Sih Anggoro, dan Budihartono.

Sebagai informasi, International Quality & Productivity Convention (IQPC) adalah ajang bagi organisasi nasional dan internasional, universitas dan organisasi nirlaba untuk menunjukkan, mempromosikan kesuksesan, serta bertukar pengalaman dalam meningkatkan mutu dan produktivitas secara individu maupun kelompok.

Penyelenggara IQPC tahun ini adalah Philippines Society Quality (PSQ) yang mendapatkan dukungan dari Indonesia Quality Productivity Management Association (IQPMA) dan Wahana Kendali Mutu (WKM).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah dinilai perlu mengkaji ulang kebijakan harga patokan Domestic Market Obligation (DMO) batubara yang sebesar US$ 70 per ton.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, evaluasi harga patokan batubara mendesak untuk dilakukan. Pasalnya, penetapan harga sebesar US$ 70 per ton telah dilakukan sejak 2018 silam.

"Saat ini beban operasional perusahaan sudah semakin tinggi apalagi dengan beban kewajiban pembayaran royalti yang juga sudah tinggi," ujar Hendra kepada Kontan, Jumat (20/9).

Hendra menambahkan, evaluasi harga patokan ini juga akan membantu arus kas perusahaan serta menjamin terlaksananya pemenuhan batubara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Adapun, masih terkatung-katungnya rencana implementasi Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara turut menuai sorotan IMA.

Hendra menilai, berlarut-larutnya proses ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Penerapan MIP Batubara pun juga berpotensi memberi dampak pada arus kas perusahaan batubara.

Saat ini, perusahaan batubara telah dikenakan beban berupa kewajiban penempatan DHE sebesar 30% di bank domestik selama 3 bulan.

"Disisi lain, penerapan MIP yang tujuan awalnya tentu positif karena dimaksudkan untuk menjamin kelancaran pasokan domestik, metode skema detailnya belum teruji. Dikhawatirkan skema tersebut bisa lebih menambah beban pelaku usaha terutama terkait dengan arus kas ditengah trend harga Batubara yang lebih rendah dibandingkan tren harga di 2023 apalagi dibandingkan dengan tren harga di 2022," imbuh Hendra.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Niko Chandra menjelaskan, pihaknya siap mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan pasokan batubara domestik.

"PTBA berharap agar regulasi terkait skema MIP dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan PTBA," ujar Niko kepada Kontan, Jumat (20/9).

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin sudah tak asing dengan frasa berbahasa latin mens sana in corpore sanoatau yang memiliki arti pikiran yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat.
Tubuh seorang manusia sejatinya adalah unit terkecil yang akan menentukan kualitas dari suatu bangsa. Dengan tubuh sehat yang sejalan dengan pikirannya, individu-individu tersebut akan menjadi penentu kelanjutan dari kualitas masyarakat tempat mereka bertumbuh.
Ini berlaku juga untuk Indonesia, yang sudah jauh-jauh hari menggembar-gemborkan mengenai target Indonesia Emas 2045, bertepatan dengan perhitungan satu abad negara ini berdiri.
Sebelum mencapai ulang tahun ke seratus itu, di tahun 2030 Indonesia juga akan dihadiahi bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif usia 15 hingga 60 tahun akan berada pada angka tertinggi.
Agar tidak melewatkan bonus demografi dan target menuju negara maju di tahun 2045, kualitas hidup masyarakat Indonesia juga harus serius diperbaiki mulai dari sekarang.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Lippo Malls Indonesia (LMI) menunjukkan komitmen dalam upaya mengurangi emisi karbon dengan menerapkan teknologi solar panel di pusat perbelanjaannya.

Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk berkontribusi terhadap lingkungan, tetapi juga untuk memenuhi 8,5% kebutuhan energi listrik pusat perbelanjaan setiap tahunnya.

Seperti diketahui, emisi karbon dalam bentuk CO2 yang merupakan produk sampingan dari pembangkit listrik konvensional di seluruh dunia, menjadi salah satu penyebab suhu rata rata dunia meningkat dan menjadi penyebab terganggunya aspek lain dari iklim bumi.

Dengan penerapan teknologi solar panel, LMI berhasil menghasilkan 1,029,288 kWh energi listrik setiap tahun. Penghematan energi ini sebanding dengan pengurangan 917 ton CO2, yang setara dengan penanaman 24.000 pohon.

Pada tahap pertama, penerapan teknologi solar panel dilakukan di salah satu mal yang dikelola oleh LMI, yakni di Mall Lippo Cikarang, pusat perbelanjaan yang memiliki bentang atap yang cukup luas dan tidak ada bangunan tinggi di sekitarnya sehingga potensi pemanfaatan solar panel menjadi optimal.

LMI berencana untuk memperluas penggunaan solar panel di Lippo Plaza Batu dan Lippo Plaza Kramat Jati pada kuartal II 2025, dengan total investasi sekitar Rp11,5 miliar.

Presiden Direktur LMI, Marlo Budiman, menyatakan bahwa langkah ini merupakan strategi untuk mengurangi biaya operasional serta menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga lingkungan.

"Penerapan solar panel menjadi salah satu langkah strategis perseroan untuk mengurangi biaya operasional, sekaligus juga menjadi salah satu wujud nyata dan komitmen kami untuk terus menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik," kata Marlo pada keterangan resmi yang diterima Kontan, Jumat (20/9).

Lebih lanjut, LMI juga berkomitmen untuk terus mencari solusi energi hijau lainnya dan mengeksplorasi potensi ekspansi sistem solar panel di pusat perbelanjaan lainnya, guna mengurangi dampak polusi udara yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi polusi.

"LMI akan terus melakukan eksplorasi untuk solusi energi hijau lainnya, termasuk mengkaji potensi ekspansi sistem solar panel di beberapa mal yang kami kelola, guna mengurangi dampak CO2 yang menjadi pemicu tingginya polusi udara yang menjadi salah satu penyebab climate change yang saat ini semakin terasa dampaknya pada kualitas udara," pungkasnya.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Supra Primatama Nusantara (Biznet) mengumumkan bahwa jaringan internet mereka kini telah tersedia di lebih dari 180 kota di seluruh Indonesia. Perluasan jaringan ini mencakup berbagai pulau seperti Jawa, Bali, Bangka, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Flores, dan Timor.

Biznet juga telah memasang lebih dari 100.000 KM kabel fiber optic dan melayani lebih dari 2,4 juta homepass.

Adrianto Sulistyo, Senior Manager Marketing Biznet, menyampaikan bahwa ekspansi jaringan menjadi prioritas utama Biznet di tahun 2024, khususnya di Pulau Sumatra yang baru saja terkoneksi dengan Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1).

"Untuk Sumatra, kami akan melakukan perluasan jaringan yang sama seperti di Pulau Jawa. Selain itu, tahun ini jaringan kami juga sudah tersedia di Kota Banjarmasin, Mataram, Nganjuk, Binjai, Kubu Raya, dan Bangka Barat," ujar Adrianto kepada Kontan.co.id, Jumat (20/9).

Adrianto menambahkan bahwa perluasan jaringan ini diharapkan dapat memberikan akses internet terbaik kepada lebih banyak orang di Indonesia, mendukung aktivitas digital yang terus berkembang.

"Dengan perluasan jaringan ini, kami berharap semakin banyak masyarakat yang bisa terhubung dengan layanan internet berkualitas dari Biznet," jelasnya.

Pada bulan Juni 2024, Biznet meluncurkan kabel bawah laut pertama mereka, Biznet Nusantara Cable System-1 (BNCS-1), yang menghubungkan jaringan di Pulau Jawa, Sumatra, dan Bangka. Pembangunan infrastruktur kabel bawah laut ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dengan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia.

"Pembangunan infrastruktur kabel fiber optic bawah laut ini juga diharapkan dapat menyamaratakan kualitas internet di Pulau Sumatra dengan di Pulau Jawa. Kami bisa menghadirkan bandwidth yang lebih besar hingga 300 Mbps untuk layanan Biznet Home, dan hingga 900 Mbps untuk layanan Biznet Metronet," ungkap Adrianto.

Selain memperluas jaringan, Biznet juga melakukan strategi baru dengan memberi FREE UPGRADE bandwidth sebesar 100 Mbps untuk pelanggan Biznet Home.

Strategi ini, menurut Adrianto, berbeda dengan kompetitor lain dan merupakan salah satu upaya Biznet dalam meningkatkan pengalaman pengguna.

Untuk memperkenalkan layanannya, Biznet juga mengadakan Biznet Festival di 8 kota di Indonesia sepanjang tahun 2024. Hingga saat ini, acara tersebut telah berlangsung di 5 kota. Biznet menargetkan kenaikan jumlah pelanggan sebesar 30% hingga akhir tahun, dengan 60% pelanggan berasal dari segmen B2C dan 40% dari segmen B2B.

Adrianto juga menyatakan bahwa perkembangan teknologi yang pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan digital masyarakat.

"Kondisi ini membuat kami sebagai penyedia layanan internet menerima banyak permintaan pelanggan, terutama di wilayah second dan third cities di Indonesia, yang kini mendapatkan harga spesial dari Biznet," tutupnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - NUSA DUA. Perintah akuisisi sumber beras dari Kamboja yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Perum Bulog hingga kini belum terealisasi. Hal ini diakui oleh Direktur Transformasi dan Hubungan Kelembagaan Bulog, Sonya Mamoriska.

Sonya menjelaskan bahwa Bulog saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Direktur Utama baru, Wahyu Suparyono.

"Beliau belum memberikan arahan tentang investasi ke depan. Beliau masih baru konsolidasi dulu," ujar Sonya saat ditemui usai acara Indonesia International Rice Conference (IIRC) di Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9).

Ia juga menambahkan bahwa penugasan ini nantinya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintahan yang akan datang, mengingat pergantian Presiden akan berlangsung pada Oktober mendatang.

"Sekarang masih kita tetap menjajaki dulu karena ada berbagai alternatif dan pilihan yang harus kita fikirkan," katanya.

Sonya menjelaskan, terdapat beberapa opsi dalam meningkatkan kerja sama dengan mitra global, di antaranya melalui perdagangan, ekspor-impor, akuisisi saham, hingga pembangunan penggilingan padi (rice milling). Namun, semua opsi tersebut memerlukan kajian mendalam terkait untung rugi.

"Itu tentunya kita harus melakukan kajian-kajian yang lebih mendalam dulu, supaya kita bisa mendapatkan benefit dan cost ratio-nya," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menugaskan Bulog untuk melakukan akuisisi beras dari Kamboja sebagai langkah menjaga ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP).

"Proses bisnis akan dilakukan oleh Bulog, sehingga memberikan kepastian stok CBP agar aman terus," jelas Jokowi di Jakarta, Senin (10/6).

Jokowi juga menekankan bahwa rencana ini telah dipertimbangkan secara matang, dan menurutnya, ekspansi ke luar negeri melalui investasi perusahaan pelat merah akan lebih menguntungkan dibandingkan hanya membeli beras dari Kamboja.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk. (ISAT) menyatakan Indosat telah memperluas jaringan internetnya di luar Jawa.

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengeluarkan hasil survei “Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal” dan profil pasar penyedia layanan internet (ISP) di Indonesia.

Diperkirakan, 82,6% dari penduduk daerah tertinggal mencapai angka 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa. Angka ini mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud.

Adapun laki-laki menyumbang 59,40% kontribusi dari penetrasi internet di daerah tertinggal, dan perempuan sebesar 40,60%. Milenial memberikan kontribusi sebanyak 41,22%, disusul Gen Z dengan 36,37%, Gen X 15,89%, Baby Boomers 4,66%, Post Gen Z 1,74%, dan Pre Boomers sebanyak 0,12%.

Steve Saerang, SVP-Head Corporate Communications Indosat melanjutkan, ekspansi jaringan internet dilakukan melalui Perusahaan melalui penambahan BTS 4G di seluruh penjuru negeri, termasuk di wilayah timur Indonesia seperti Ambon, Kalimantan Timur, wilayah Ibu Kota Nusantara, Nusa Tenggara, Kawasan Industri Morowali, serta Kepulauan Riau.

"Hingga paruh pertama 2024, Indosat memiliki 184.000 BTS 4G di seluruh Indonesia, atau meningkat 13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, Indosat juga mempermudah masyarakat Indonesia dengan menambah titik service distribution point (SDP) di seluruh Indonesia bagi kedua brand, baik IM3 dan Tri," ujarnya kepada Kontan, Jumat (20/9).

Steve melanjutkan, pihaknya berkomitmen menghadirkan pengalaman yang mengesankan (marvelous experience) bagi lebih dari seratus juta pelanggan di seluruh Indonesia. Komitmen ini diwujudkan melalui perluasan jangkauan jaringan dan akses terhadap seluruh layanan Indosat.

Tak berhenti di situ, Steve mengatakan bahwa Indosat juga memperkuat perluasan jaringan dengan strategi Go To Market yang komprehensif sebagai bagian dari penguatan bisnis inti.

Potensi besar lainnya ada pada lini bisnis fiber-to-the-home (FTTH), melalui Indosat HiFi dengan ekspansi yg telah memasuki ke kota-kota sekunder di seluruh Indonesia.

"Seluruh upaya pengembangan ini selaras dengan misi Indosat dalam menghadirkan layanan digital kelas dunia, menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan sektor mineral dan batubara memiliki banyak permasalahan.

Hal ini disampaikan Bahlil dalam Pelantikan Pejabat Tinggi Madya Lingkungan Kementerian ESDM pada Jumat (20/9).

Bahlil mengungkapkan, dalam pengalamannya sebagai Menteri Investasi sebelumnya, Bahlil telah memahami berbagai macam permasalahan yang terjadi di sektor minerba.

Untuk itu, dengan penunjukkan Ing Tri Winarno sebagai Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bahlil berharap berbagai persoalan yang ada bisa diselesaikan.

"Di Ditjen Minerba saya gak perlu belanja masalah, bucket-nya udah penuh. Saya beri instruksi segera bangun konsolidasi ditingkat organisasi baik direktur maupun non-direktur, reformasi kebijakan, aturan jangan aturan (malah) menyulitkan kita sendiri," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (20/9).

Bahlil menjelaskan, sejumlah persoalan lain yang terjadi yakni mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang masih tumpang tindih, keberadaan konsultan-konsultan minerba yang dinilai menghambat.

Bahlil menegaskan, persoalan-persoalan ini harus segera dituntaskan. Ia pun mewanti-wanti para pejabat di lingkungan Ditjen Minerba untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan.

"Di Minerba itu bapak (Tri Winarno) adalah komandannya. Jadi jangan ada komandan-komandan kecil, jangan ada Dirjen Minerba bayangan. Kepada teman-teman pejabat di Direktur, loyalkepada Dirjen Minerba jangan loyal kepada pihak ketiga atau pengusaha, saya tahu itu," tegas Bahlil.

Bahlil menambahkan, kehadiran pemerintah melalui Kementerian ESDM bertujuan untuk memastikan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) digunakan untuk kemakmuran rakyat sesuai ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3.