REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, yang salah satunya mengatur soal pemberian insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Dikutip dari salinan peraturan pemerintah (PP) di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (16/8/2024) disebutkan PP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara itu, resmi diundangkan pada 12 Agustus 2024.

Sesuai PP tersebut pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pada Pasal 25 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2024 itu menyebutkan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN, pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah IKN dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.

Kemudian, dalam Pasal 25 ayat 7 menyatakan pelaku usaha diberikan insentif berupa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu.

Tidak hanya BPHTB dan keringanan PBB, lanjut pasal tersebut, pengembang hunian berimbang di IKN juga mendapatkan insentif-insentif lainnya yakni bantuan program pembangunan perumahan, keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Kemudian, insentif juga mencakup pada pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara, serta pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.

Dalam PP tersebut selain pengembang, konsumen hunian berimbang juga mendapatkan insentif pembebasan BPHTB dan keringanan PBB.

"Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g berlaku juga bagi konsumen," sebut Pasal 25 ayat 8 PP Nomor 29 Tahun 2024 tersebut.

Pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu diajukan oleh Kepala Otorita IKN untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

Perubahan terhadap PP Nomor 12 Tahun 2023 ini dilatarbelakangi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adapun pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam PP ini salah satunya meliputi pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.

Kebijakan hunian berimbang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak peristiwa politik penting yang menjadi sorotan publik dalam sepekan terakhir. Dimulai sejak pencabutan dukungan oleh PKS terhadap Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) Jakarta, kejadian-kejadian lain kemudian menyusul beruntun dalam waktu relatif dekat. Rangkaian itu seolah menjadi sebuah 'pesan' yang menarik untuk dicermati.

Setelah PKS mencabut dukungan untuk Anies, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tiba-tiba mengundurkan diri. Langkah ini mengejutkan, sebab praktis tak ada gejolak di internal Golkar sebelum Airlangga undur diri. Keputusan Airlangga ini pun memunculkan spekulasi liar, tentang siapa yang mengintervasi kedaulatan partai beringin.

Di tengah gejolak di tubuh Partai Golkar, konflik antara PBNU dan PKB justru mengalami eskalasi. PKB yang akan melaksanakan Muktamar justru dibayangi sayup-sayup akan adanya Muktamar Luar Biasa. Riak-riak Munaslub ini juga tak lepas dari langkah gerak PBNU yang membentuk Pansus PKB.

Dua hari terakhir, beberapa peristiwa politik besar juga terjadi. PSI resmi mengusung Ridwan Kamil yang sebelumnya sudah dipastikan Gerindra dan Golkar untuk diusung sebagai cagub Jakarta. Kemudian lolosnya Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebagai cagub independen Pilgub Jakarta.

Di hari yang sama, presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan Nasdem dan PPP resmi masuk Koalisi Indonesia Maju. Nasdem yang di Pilpres 2024 menyokong Anies-Muhaimin, dan PPP yang mendukung Ganjar-Mahfud, akan menambah kekuatan pemerintahan Prabowo mulai 20 Oktober mendatang.

Beberapa peristiwa politik itu mungkin tak berkaitan. Tetapi bisa menjadi sangat mungkin terkait di tengah hajatan politik menjelang pendaftaran Pilkada 2024 dan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober nanti.

4. Golkar dan PKB digoyang

Mundurnya Airlangga kini memunculkan spekulasi liar tentang siapa yang akan menjadi nahkoda Partai Golkar ke depan. Munaslub Golkar akan digelar pekan depan, salah satu agendanya adalah memilih ketua umum definitif.

Di saat hampir bersamaan, PKB juga akan menggelar muktamar pada 24-25 Agustus. Di tengah persiapan muktamar di Bali itu, PKB justru diterpa isu akan adanya muktamar tandingan di Surabaya. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kesal. Dia meminta kapolri tegas.

"Muktamar hanya ada satu di Bali. Kalau ada orang yang atas namakan Muktamar PKB, liar. Saya minta kapolri tegas untuk membubarkan demi berlangsungnya UU Parpol. Kalau ada yang mengatasnamakan PKB, jangan salahkan kalau kami bubarkan," kata Cak Imin, Kamis (15/8/2024).

Entah kebetulan atau tidak, pada Rabu (14/8/2024), Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara. Gus Yahya mengaku, pada pertemuan itu Presiden Jokowi menanyakan konflik PBNU dengan PKB.

5. Prabowo resmi umumkan Nasdem dan PPP gabung KIM

Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus, dipastikan terwujud. Prabowo pada Kamis (15/8/2024) menerima kunjungan politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PPP Mardiono, dan Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesudibyo di kediaman Kertanegara-4 Jakarta Selatan (Jaksel). Ketiga partai tersebut dalam Pilpres 2024 adalah non-KIM dengan jagoan capres masing-masing.

Prabowo mengatakan bergabungnya Nasdem, PPP, dan Perindo merupakan semangat baru dalam pembentukan pemerintahan yang satu dan stabil. "Kita membahas beberapa permasalahan, dan kita sepakat untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan baik menghadapi tantangan masa depan. Saya tegaskan bahwa saya memandang kesatuan sebagai kunci keberhasilan bangsa," kata Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun ini, Sarihusada Generasi Mahardika (SGM) merayakan 70 tahun perjalanannya memberikan nutrisi terbaik untuk anak-anak Indonesia. Perjalanan legendaris ini diawali dengan berdirinya NV Saridele di tahun 1954, sebagai jawaban atas tantangan mengalami kelaparan dan permasalahan gizi yang dialami Indonesia pasca kemerdekaan, berdirinya NV Saridele diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dan PBB. Seiring perkembangannya, NV Saridele berubah nama menjadi Sarihusada yang kini dikenal luas masyarakat melalui produk SGM yang terus berinovasi menghadirkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Sejak 1954 hingga hari ini, Sarihusada terus menunjukkan komitmennya untuk menutrisi anak Indonesia lewat produk yang terus berinovasi dan pengembangan program yang mengedukasi.

Dosen Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada dr. Sri Margana menjelaskan bagaimana keadaan Indonesia pasca kemerdekaan dan bagaimana pemerintah mengambil langkah mengatasi masalah gizi. “Kondisi masyarakat Indonesia di awal kemerdekaan cukup memprihatinkan, kemiskinan dan kelaparan masih banyak ditemukan di Jawa, tidak jarang masyarakat makannya bongkol pisang, juga ketela pohon, apa saja yang bisa dimakan di masa itu. Hingga akhirnya di tahun 1950 didirikan Lembaga Makanan Rakyat untuk membantu masyarakat mengakses makanan yang sehat," kata dia.

Pemerintah Indonesia terus berusaha meningkatkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, mulai dari mendirikan fakultas kedokteran hingga mendapat bantuan tenaga ahli. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan tenaga ahli di bidang kesehatan, pemerintah Indonesia mulai menggagas pendirian pabrik susu pertama untuk atasi masalah nutrisi di masyarakat, terutama anak Indonesia.

Putri Keempat Sri Sultan Hamengkubuwono X Gusti Kanjeng Ratu Hayu menjelaskan, di tahun 1955, Hamengkubuwono IX menyediakan lahan untuk keberadaan pabrik NV Saridele, pertimbangannya adalah saat itu Yogyakarta memiliki pasokan dan kualitas kedelai yang cukup. Setelah beberapa tahun berjalan, Hamengkubuwono IX juga melihat bahwa prospek pabrik ini cukup baik, jadi tidak hanya lahan untuk pabrik, disediakan juga lahan untuk penanaman dan pembibitan kedelai. Berdirinya pabrik NV Saridele atau saat ini Sarihusada dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, petani kedelai mendapat pendapatan yang stabil sehingga berdampak positif pada ekonomi.

"Produktivitas pabrik juga sangat baik, sampai menghasilkan 300 ton susu, 100 ton diantaranya dijual langsung ke masyarakat selama tahun 1957. Harapannya, sejak dirintis di tahun 1954, semoga SGM dapat terus eksis dan memberikan kualitas yang terbaik dengan harga yang terjangkau," ungkap Gusti Hayu.

Dalam mendukung akses nutrisi terbaik, Sarihusada berkomitmen untuk terus melakukan riset dan inovasi dengan tim peneliti terbaik didukung dengan fasilitas Research Center di Yogyakarta, untuk menghadirkan produk bergizi yang dibuat khusus untuk menjawab tantangan kebutuhan gizi, termasuk kekurangan Zat Besi seperti SGM Eksplor, sebagai satu-satunya susu formula dengan IronC - kombinasi unik Zat Besi dan Vitamin C untuk dukung penyerapan nutrisi 2x lipat. Selain pengembangan produk, Sarihusada dalam perjalanannya juga menghadirkan berbagai inisiatif dan program yang berfokus pada edukasi dan kesejahteraan masyarakat.

Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin menuturkan, sebagai merek yang telah hadir dan menemani anak Indonesia dari generasi ke generasi, Sarihusada berkomitmen untuk terus menghadirkan produk nutrisi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau bagi masyarakat dan membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa. Selain memberikan akses terhadap produk nutrisi, kami juga berkomitmen untuk turut mendukung langkah anak untuk menjadi generasi maju. Salah satu aspek penting ialah aspek pendidikan untuk menjadikan seorang anak tumbuh menjadi sosok yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing tinggi.

"Untuk menjawab kondisi ini, kami meluncurkan Program Bantuan Dana Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) untuk Anak Generasi Maju Indonesia. Program ini berupa bantuan dana pendidikan senilai Rp 2 miliar untuk 70 anak di tingkat Sekolah Dasar (SD) di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka 70 tahun Sarihusada," ungkap Arif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bukan hanya peristiwa Pembebasan Makkah (Fath Makkah) yang terjadi pada bulan Ramadhan, tepatnya di kedelapan Hijriyah. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pun berlangsung pada bulan puasa.

Momen yang amat bersejarah itu terjadi pada 17 Agustus 1945 M atau bertepatan dengan hari Jumat, pukul 10.00 WIB pada 9 Ramadhan 1364 H.

Naskah teks proklamasi dituliskan oleh tangan Sukarno, dengan beberapa perbaikan kalimat atas usulan sejumlah tokoh lainnya, termasuk Ahmad Subardjo. Kemudian, hasil tulisan tangan itu diketik oleh Sayuti Melik. Setelah jadi, hasilnya ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta, keduanya atas nama bangsa Indonesia. Semua momen krusial ini dilakukan pada waktu jam makan sahur di bulan Ramadhan 1364 H.

Mohammad Hatta menuturkan situasi malam itu di rumah Laksamada Tadashi Maeda, seorang Jepang yang bersimpati pada pergerakan nasionalisme Indonesia. Sang laksamana mempersilakan kediamannya dipakai oleh para tokoh Indonesia untuk mereka merumuskan teks Proklamasi RI.

Beberapa jam sebelum Proklamasi Kemerdekaan, kondisi Bung Karno dan Bung Hatta sesungguhnya dalam keadaan lelah. Mereka baru tiba di Jakarta sekitar pukul 23.00 WIB.

Sebelumnya, kedua bapak bangsa ini berada di Rengasdengklok, akibat diculik sejumlah pemuda yang memaksa mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, yakni sebelum 17 Agustus 1945. Sebab, anak-anak muda ini--yang menurut Bung Karno dalam pengaruh Sutan Sjahrir--mengetahui bahwa Jepang telah menyerah terhadap Sekutu di Perang Dunia II. Para pemuda ini menganggap, jangan sampai Indonesia diserahkan lagi ke Belanda, sebagai salah satu negara Sekutu, dan akhirny kembali dijajah.

Mengapa hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945?

Cerita bermula ketika Bung Karno--beserta anak dan istri--dan juga Bung Hatta "diculik" ke Rengasdengklok oleh para pemuda revolusioner. Mereka berniat ingin menjauhkan Dwitunggal dari pengaruh Jepang.

Jepang sudah kalah di PD II. Tidak ada gunanya lagi mengandalkan Nippon untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Demikian pemikiran mereka.

Seperti diceritakan dalam buku autobiografi Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang disusun Cindy Adams, Sukarno lalu "diintimidasi" oleh para pemuda. Mereka mendesak sang bung besar--demikian sebutan dari mereka--agar mengumumkan proklamasi RI sekarang juga: pada 16 Agustus 1945.

Tentu saja, Bung Karno tidak bisa diintimidasi. Seorang pemuda, Wikana, sempat menyampaikan kata-kata yang menyinggung perasaan Bung Karno karena dirinya dianggap pengecut. Langsung saja suami Fatmawati itu naik pitam.

"Mereka langsung diam, dan keheningan mencekam. Tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Tak ada yang bergerak. Mereka takut. Malu, Marah. Kecewa. Aku mengangkat kepala dan, dengan sengaja, aku menatap mereka. Aku menatap langsung ke wajah mereka sehingga mereka satu demi satu menjatuhkan pandangan mereka," kata Sukarno menuturkan kejadian malam 16 Agustus 1945 di Rengasdengklok itu, dalam buku autobiografi yang disusun Adams (hlm 253).

"Aku duduk lagi. Butir-butir keringat menggantung di bibir atasku. Tak ada lagi yang menyebut Sukarno pengecut. Aku menangkap mata Farmawati di bagian lain dari kusen pintu. Mukanya kelihatan murung dan tegang. Ia menyaksikan semua kejadian itu dengan sungguh-sungguh," sambung Bung Karno.

Memecah keheningan, Sukarno lalu menyampaikan kepada mereka. Sewaktu para jenderal Nippon mengundang para tokoh bangsa Indonesia--termasuk dirinya--ke Saigon pada 10 Agustus 1945. Ketika itulah, Bung Karno merenungi momen tepat untuk Proklamasi Indonesia Merdeka.

"Yang paling penting di dalam suatu peperangan dan revolusi adalah waktu yang tepat. Di Saigon, aku sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17,” kata Bung Karno kepada para pemuda.

“Mengapa tanggal 17, tidak lebih baik sekarang saja atau tanggal 16?” tanya Sukarni, seorang pemuda revolusioner.

"Aku percaya pada mistik," jawab Bung Karno, "aku tidak dapat menerangkan yang masuk akal, mengapa tanggal 17 memberikan harapan kepadaku."

Putra Sang Fajar lalu mengungkapkan bagaimana ilham "17 Agustus" itu sampai kepadanya. Menurut dia, saat memikirkan hal itu di Saigon dirinya seperti merasakan dalam relung hatinya. Tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah momen yang baik.

"Tujuh belas adalah angka yang suci. Tujuh belas adalah angka keramat. Pertama-tama, kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita berpuasa sampai Lebaran, benar tidak?”

“Ya.”

“Ini berarti saat yang paling suci, bukan?”

“Ya.”

"Hari Jumat ini Jumat Legi. Jumat yang manis. Jumat suci. Dan hari Jumat tanggal 17. Alquran diturunkan tanggal 17. Orang Islam melakukan sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat, bukan 10 atau 20? Karena kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia," tegas Bung Karno.

REPUBLIKA.CO.ID, Tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi tantangan negeri ini jelang perayaan ulang tahunnya yang ke-79. Ungkapan klise itu pun masih terus muncul. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim ini, ekonomi syariahnya belum bisa semaju dengan negara jirannya. Sejumlah pihak meyakini perlu ada terobosan signifikan untuk bisa menggenjotnya.

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK 2024) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat literasi keuangan syariah mengalami peningkatan menjadi 39,11 persen. Namun, jika dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional mencapai 65,4 persen di tahun yang sama, hal ini menunjukkan literasi keuangan syariah relatif masih tertinggal.

Jauh lebih dalam lagi, indeks inklusi keuangan syariah saat ini masih bertengger di level 12,88 persen.

Direktur lembaga penelitian Next Policy sekaligus pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono menyebut, setelah lebih dari tiga dekade perbankan syariah diperkenalkan di Indonesia, hal yang harus menjadi sorotan adalah marketshare perbankan syariah yang masih sangat rendah. Hingga kini, marketshare baru di kisaran 7,2 persen.

Yusuf menilai, faktor utama yang menyebabkan masih belum berkembangnya keuangan syariah lantaran pengembangan perbankan syariah selama ini masih sangat didominasi oleh pendekatan bottom up dan masih minim dukungan pemerintah.

"Ke depan, menurut saya jika kita ingin serius meningkatkan marketshare perbankan syariah, maka pendekatan top down perlu semakin diperbesar porsinya," tuturnya kepada Republika, beberapa waktu lalu.

Meski mendorong adanya keterlibatan pemerintah dalam pengembangan keuangan syariah, Yusuf juga mengkritisi adanya perebutan dana syariah yang ini relatif terbatas. Dia menyampaikan, strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong marketshare perbankan syariah adalah pemerintah tidak bersaing dengan perbankan syariah dalam memperebutkan dana-dana syariah seperti dengan penerbitan sukuk negara yang sangat masif.

Menurutnya, industri perbankan dan keuangan syariah membutuhkan kehadiran sukuk negara untuk pengelolaan likuiditas mereka, namun penerbitan sukuk negara yang sangat masif, bahkan hingga penerbitan sukuk ritel, telah menggerus potensi dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah.

"Langkah yang lebih maju adalah penempatan dana pemerintah dan atau BUMN di perbankan syariah, atau yang paling sederhana adalah menjadikan payroll ASN seluruhnya melalui perbankan syariah. Kebijakan afirmatif seperti ini akan signifikan mendorong marketshare perbankan syariah," tuturnya.

Dikonfirmasi terpisah, Chief Economist Pefindo Suhindarto mengungkapkan jalan pintas yang bisa dilakukan untuk mendorong literasi keuangan syariah adalah melalui pendidikan. Kemudian juga mendorong kampanye di masyarakat, mengintensifkan kemitraan dengan lembaga keuangan, serta mendorong penetrasi menggunakan platform digital agar bisa menjangkau daerah-daerah yang masih memiliki literasi yang tergolong rendah.

"Strategi meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pendidikan begitu penting karena hal ini diperlukan untuk menjadi dasar dalam peningkatan literasi keuangan masyarakat. Masyarakat perlu dikenalkan sedari dini tentang produk-produk keuangan syariah, apa saja jenisnya, dan bagaimana mereka bisa mengatur keuangan dengan memanfaatkan instrumen-instrumen keuangan syariah itu, mulai dari diri sendiri," tutur Suhindarto kepada Republika.

Strategi lainnya adalah mendorong kampanye kepada masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah juga menjadi hal yang penting untuk menjangkau kalangan-kalangan yang saat ini sudah tidak dalam posisi mengenyam pendidikan. Otoritas terkait dan para pemangku kepentingan, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya perlu untuk terus memberikan edukasi dan membagikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas melalui saluran-saluran informasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk melakukan penetrasi ke daerah atau kalangan yang sebelumnya sulit dijangkau juga menjadi hal yang krusial. Digitalisasi bisa mendorong dan mempercepat penyebaran pengetahuan terhadap produk-produk keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. Dengan begitu, literasi keuangan syariah dapat menjangkau lebih jauh lagi, mengingat saat ini digitalisasi juga sudah masuk sampai ke desa-desa.

"Digitalisasi ini memiliki potensi yang sangat besar untuk mendorong literasi keuangan syariah, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara muslim terbesar dan dengan kombinasi strategi tersebut maka diharapkan informasi akan keuangan syariah itu sendiri bisa menjadi tersebar dengan luas di masyarakat sehingga literasi keuangan syariah juga dapat meningkat," kata dia.

Suhindarto juga tak memungkiri berkembangnya digitalisasi juga berbarengan dengan maraknya kasus keamanan siber yang juga telah menjadi perhatian di tengah masyarakat. Namun, Pefindo yakin perbankan juga terus menerus melakukan peningkatan pada masalah keamanan, mengingat hal ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan dari masyarakat untuk menempatkan dananya.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat mengungkapkan beberapa strategi yang dilakukan KNEKS dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Indonesia. Pertama, melakukan pendekatan dan komunikasi intensif kepada para tokoh pengambil kebijakan, tokoh masyarakat, influencer, maupun dalam bentuk Duta Literasi agar dapat berperan sebagai role model dan narasumber dalam literasi keuangan syariah.

"KNEKS juga mengintensifkan edukasi keuangan syariah melalui media digital dan media sosial serta kerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyusunan materi edukasi untuk peningkatan literasi perbankan syariah," kata dia.

Tak hanya itu, literasi dan inklusi keuangan syariah juga diberikan pada komunitas dan kelompok muslim, seperti pondok pesantren melalui forum-forum keagamaan (khutbah jumat, ceramah, majelis taklim), LAZ maupun nazir. KNEKS juga rutin mengikuti dan menyelenggarakan kegiatan seminar ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional maupun internasional.

Pengembangan literasi dan inklusi keuangan syariah terus bergerak dari berbagai pihak. Namun, intervensi pemerintah dinilai akan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masyarakat bisa berharap adanya kebijakan positif dalam mendukung keuangan syariah. Terlebih lagi, tema ekonomi syariah menjadi salah satu topik yang menonjol dan diungkap dalam debat pada kontestasi pemilihan presiden yang telah berlalu.

REPUBLIKA.CO.ID, Prospek bisnis perbankan syariah tahun ini dapat terdongkrak dengan adanya konsolidasi yang terjadi antara bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). Dalam beberapa tahun terakhir, praktis upaya merger tiga bank syariah anak usaha BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan aksi konsolidasi terbesar sekaligus menata kembali kedudukan bank syariah dalam pasar perbankan di Indonesia.

Akan tetapi, sejak BSI lahir pada 1 Februari 2021, belum ada lagi aksi signifikan dalam ekosistem keuangan syariah yang dapat menyainginya. Salah satu rencana konsolidasi besar yang beredar yakni akuisisi Bank Muamalat oleh BTN untuk digabung dengan BTN Syariah. Sayangnya, rencana itu telah terkonfirmasi batal.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu. "Pada dasarnya kami tetap harus menjaga kesepakatan bersama mereka (Bank Muamalat). Tapi, secara umum kami sampaikan kepada pemegang saham baik Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) dan Wamen (Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo) dan kami sudah menyampaikan ke OJK tapi belum kami sampaikan di keterbukaan informasi bahwa kami tidak akan meneruskan akuisisi Bank Muamalat dengan berbagai alasan yang tidak bisa kami sampaikan," ujar Nixon dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI yang diikuti secara daring, Senin (8/7/2024).

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) tetap mendukung penuh upaya konsolidasi perbankan syariah. Terlebih, konsolidasi sudah menjadi tren dunia dalam sedekade terakhir, seperti terjadi di negara-negara Timur Tengah.

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat mengatakan, ada banyak manfaat dari konsolidasi dengan bank yang lebih besar. Salah satunya pada aspek bisnis yaitu lebih efisien dan kompetitif, perluasan diversifikasi usaha, memiliki kapasitas untuk membiayai proyek besar dan kinerja keuangan yang lebih baik.

BTN turut dikabarkan tengah melirik opsi mengakuisisi Bank Victoria Syariah guna memperkuat lini syariahnya. Perihal BTN yang lebih tertarik kepada Victoria Syariah, menurut Emir besar kemungkinan lantaran BVS menawarkan nilai tambah yang lebih besar dan kesamaan visi pasca-konsolidasi. "BTN melihat potensi nilai tambah yang signifikan dan kesamaan visi dengan Victoria Syariah. Hal ini menjadikan Victoria Syariah lebih menggiurkan bagi BTN dibandingkan dengan opsi lainnya," katanya, beberapa waktu lalu.

Pengamat ekonomi syariah Yusuf Wibisono menyampaikan, saat ini market share perbankan syariah tengah menikmati tren positif berkat adanya kewajiban spin-off UUS. Meski kewajiban spin-off UUS dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), Yusuf menilai, OJK tetap menjaga semangat dari beleid sebelumnya.

“POJK Nomor 12/2023 mengatur bahwa UUS wajib spin-off ketika asetnya telah mencapai 50 persen dari aset induk atau minimal aset mencapai Rp 50 triliun. Ketika syarat terpenuhi, UUS wajib spin-off paling lambat 2 tahun kemudian. Dengan POJK Nomor 12/2023 ini maka UUS besar seperti CIMB Niaga Syariah dan BTN Syariah harus spin-off paling lambat tahun depan. Pada kuartal I 2024, aset UUS BTN ada di kisaran Rp 55 triliun," terang Yusuf.

Ia pun berharap kepada pemerintah dan OJK agar spin-off BTN Syariah dan juga CIMB Niaga Syariah selain menghasilkan pesaing BSI, juga bervisi untuk meningkatkan market share industri perbankan syariah. Jika spin-off diserahkan sepenuhnya ke industri, maka pelaku pasar akan cenderung memilih opsi yang paling efisien, mudah dan cepat dilakukan, antara lain mengakuisisi bank yang sudah memiliki rekam jejak dalam industri perbankan syariah, sehingga spin-off hanya sekedar membawa pada konsolidasi industri saja tanpa ada kenaikan market share perbankan syariah.

"Dalam jangka pendek ini kita berharap pemerintah menunjukkan kebijakan afirmasinya melalui spin-off BTN Syariah. Kita berharap spin-off UUS BTN menjadi BUS baru dilakukan dengan cara terbaik, yaitu meningkatkan market share industri perbankan syariah, dan sekaligus menghasilkan pesaing BSI yang sepadan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai, pertemuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2024) petang WIB, menunjukkan semangat rekonsiliasi antartokoh bangsa.

Oleh karena itu, AHY menyambut baik pertemuan Prabowo dan Surya Paloh. Menurut dia, usai pelaksanaan Pemilu 2024, tokoh politik nasional sangat bisa menunjukkan semangat rekonsiliasi.

"Setelah melalui kerasnya pemilu, di mana-mana keras, penuh dengan dinamika, dan setelah mengetahui ada yang menang, ada yang kalah, saatnya kita melakukan rekonsiliasi menyongsong Indonesia yang semakin baik ke depan bersama-sama," kata AHY menjawab pertanyaan wartawan di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis.

AHY mengaku, selalu menyambut baik pertemuan antarelite politik, apalagi jika memang terjadi secara tulus, karena itu juga akan diapresiasi oleh masyarakat. "Prinsipnya, masyarakat senang melihat para pemimpinnya akur, rukun, dan tidak saling bermusuhan," ucap AHY.

Surya Paloh bersama jajaran DPP Partai Nasdem menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, Kamis. Dalam kunjungannya itu, Surya menyatakan, Nasdem mendukung pemerintahan ke depan yang bakal dipimpin Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya upaya yang ada, apa yang dimilikinya berkepentingan untuk menyukseskan pemerintahan ini. Saya juga mengatakan, mudah-mudahan NasDem bukan sebagai faktor yang menambah beban, Insya Allah mudah-mudahan dia bagian yang meringankan," kata Surya selepas bertemu Prabowo.

Pasangan Prabowo-Gibran dalam pemilihan itu didukung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggotakan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Prima, PSI, Partai Garuda, dan partai lokal Partai Aceh. Sementara itu, Partai Nasdem berkoalisi dengan PKB dan PKS mengusung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami perubahan pesat dalam lima tahun terakhir. Torehan apik ini tentu bukan hasil kerja semalam dan sendirian.

Erick Thohir yang ditunjuk sebagai Menteri BUMN pada 23 Oktober 2019 berhasil mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Mantan Presiden Inter Milan itu menetapkan lima cetak biru meliputi nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia, inovasi model bisnis, peningkatan investasi, kepemimpinan teknologi, dan pengembangan talenta sebagai prioritas utama BUMN.

"Dengan cetak biru ini, pola bisnis BUMN menjadi lebih jelas dan bisa berkontribusi lebih maksimal bagi negara," ujar Erick.

Cetak biru ini yang berpadu dengan core values Akhlak kian memperkuat upaya BUMN dalam bertransformasi secara komprehensif. Keduanya pun menjadi fondasi bagi akselerasi transformasi BUMN.

Erick mendobrak paradigma BUMN yang 'gemuk' menjadi lebih ramping dan lincah dalam menghadapi dinamika ekonomi terkini. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 BUMN kini tinggal 41 BUMN melalui sejumlah konsolidasi seperti klasterisasi, holdingisasi, merger, hingga likuidasi perusahaan.

"Daripada punya 108 BUMN, yang sehat hanya 20. Hari ini 41 BUMN, yang sehat pun 20 BUMN. Kita mau 30 BUMN yang semuanya sehat dan sebagai tempat bersaing," sambung Erick.

Langkah efisiensi begitu terasa dengan penggabungan BUMN dengan core business sejenis, penyatuan sejumlah BUMN dengan sektor yang sama dalam satu wadah holding, hingga menutup BUMN yang tidak bisa mampu lagi bersaing.

Erick ingin antar-BUMN saling berkolaborasi, bukan lagi mematikan satu sama lain. Dengan holdingisasi, Erick mendorong BUMN justru menjadi pemimpin dalam penguatan ekosistem ekonomi Indonesia bersama swasta dan UMKM.

"Kita tidak mau bisnis BUMN itu palugada, apa lu mau gua ada. BUMN harus menjadi fokus pada bisnis intinya masing-masing," ucap Erick.

Selama lima tahun terakhir, Erick berhasil membentuk holding farmasi, ultramikro, jasa survei (ID Survey), pangan (ID Food), pertahanan (Defend ID), pertambangan (MIND ID), asuransi (IFG), pelabuhan, pariwisata (InJourney), hingga Danareksa.

Erick pun menaruh perhatian penuh terhadap perbaikan struktur organisasi di Kementerian BUMN maupun di BUMN. Erick mengubah DNA Kementerian BUMN menjadi kementerian korporasi dengan tiga langkah.

Pertama, restrukturisasi organisasi dan penataan kebijakan. Erick mengeksekusi reformasi birokrasi terbesar pada level kementerian, mendirikan strategic delivery unit untuk mendorong percepatan penyelesaian proyek BUMN, dan menyusun omnibus law dengan menyederhanakan 45 peraturan menteri (Permen) menjadi tiga Permen BUMN.

Langkah kedua, percepatan pengembangan talenta dengan menargetkan 10 persen talenta muda dan 25 persen talenta perempuan sebagai direksi BUMN. Poin ketiga meningkatkan transparansi data melalui pengembangan dan transformasi, menerbitkan laporan keuangan agregasian BUMN bagi publik untuk pertama kali, dan mereformasi standar manajemen risiko seluruh BUMN.

Terobosan ini ternyata...

Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) mencatat BUMN berhasil mengungguli dua super holding BUMN negara tetangga yakni Temasek dari Singapura dan Khazanah dari Malaysia. Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto mengatakan hal ini terlihat dari raihan laba bersih dan pendapatan pada periode 2019-2020, 2021-2022, dan 2023.

"(Laporan) BUMN Indonesia untuk 2023 masih proyeksi karena belum bisa mendapat angka definitif. Namun, kemampuan BUMN untuk laba bersih dan pendapatan terus pulih dan meningkat sejak 2021," ujar Toto dalam seminar bertajuk "Analisis Kinerja dan Prospek BUMN Masa Depan" di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Pada periode 2019-2020, lanjut Toto, laba bersih BUMN sempat mengalami penurunan drastis dari Rp 8,83 miliar dolar AS menjadi 0,91 miliar dolar AS akibat pandemi. Sedangkan pendapatan BUMN meningkat dari 113,09 miliar dolar AS menjadi 132,38 miliar dolar AS.

Toto menyampaikan BUMN berhasil bangkit pada periode 2021-2022 dengan laba bersih yang melonjak dari 14,60 miliar dolar AS menjadi 20,81 miliar dolar AS. Pun dengan peningkatan pendapatan dari 160,10 miliar dolar AS menjadi 196,39 miliar dolar AS.

"Pada 2023, laba bersih BUMN mencapai 19,14 miliar dolar AS dengan pendapatan sebesar 121,31 miliar dolar AS," ucap Toto.

Toto mengatakan terdapat peningkatan bertahap dalam ekuitas BUMN dari 188 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 210 miliar dolar AS pada 2023. Toto mengatakan besaran utang dijaga dalam restrukturisasi utang tidak sehat dan peningkatan utang produktif oleh pemerintah.

"Hal ini diharapkan bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian," ucap Toto.

Toto optimistis kinerja positif BUMN akan terus terjadi melalui fokus pembangunan 2020-2024 yang menetapkan sejumlah poin penting. Toto menyebut BUMN dalam beberapa tahun terakhir menekankan pentingnya pembangunan SDM, infrastruktur, transformasi ekonomi, serta penyederhaaan regulasi dan birokrasi.

"Fokus pembangunan tersebut sudah berhasil dicapai Kementerian BUMN," kata Toto.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut keberhasilan BUMN tak selalu diukur dengan profitabilitas. Sebagai agen pembangunan, ucap Huda, BUMN pun menjadi representasi kehadiran negara di tengah masyarakat.

Huda menyoroti komitmen Erick terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai Erick memberikan dukungan besar bagi keberlangsungan dan kemajuan UMKM.

"Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," ujar Huda.

Huda mengatakan BUMN telah memberikan begitu banyak bantuan pembiayaan kepada UMKM. Persoalan pembiayaan acapkali menjadi batu sandungan bagi UMKM untuk meningkatkan skala usaha. Tak sekadar pembiayaan, lanjut Huda, Erick juga menginstruksikan BUMN untuk membentuk ekosistem yang dapat mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM.

"Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," lanjut Huda.

Menurut Huda, kondisi BUMN yang lebih sehat juga menjadi faktor di balik kontribusi BUMN terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja. Huda menilai BUMN era Erick Thohir cukup efektif dengan peningkatan pendapatan.

"Perbaikan kinerja BUMN berasal dari berbagai terobosan yang dilakukan Pak Erick, salah satunya itu melalui akselerasi transformasi dan digitalisasi," kata Huda menambahkan.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eky, akhirnya kembali menghuni Lapas Kelas I Cirebon, Kamis (15/8/2024). Mereka sebelumnya sempat dipinjam oleh Polda Jawa Barat untuk pengembangan daftar pencarian orang (DPO) kasus tersebut.

Adapun keenam terpidana itu terdiri dari Rivaldi Aditiya Wardana, Hadi Saputra, Suprianto, Eka Sandi, Jaya dan Eko Ramadani. Sebelumnya, Jaya dan Eko Ramdani dititipkan di Lapas Jelekong, Kota Bandung. Sedangkan empat orang lainnya, dititpkan di Lapas Kebon Waru, Bandung.

Berdasarkan pantauan, kendaraan tahanan Transpas yang membawa keenam terpidana tersebut tiba di Lapas Kelas I Cirebon, Jalan Kesambi, Kota Cirebon, sekitar pukul 20.10 WIB. Kendaraan itupun langsung gaspoll menuju pintu samping lapas sehingga menyulitkan wartawan yang menunggu di halaman depan lapas untuk mengambil gambar.

Setelah turun dari kendaraan, para terpidana juga dengan cepat dimasukan ke dalam lapas. Kuasa hukum terpidana, Jansangapan Hutabarat, menjelaskan, keenam terpidana itu sebelumnya dipinjam oleh penyidik Polda Jabar dalam rangka pengembangan kasus DPO, yang berkaitan dengan kasus Vina.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang telah memfasilitasi pemindahan ini dengan baik sehingga (keenam terpidana) dapat tiba dengan selamat," ujar Jansangapan.

Jansangapan menambahkan, pengembalian para terpidana itu berdasarkan surat dari Polda Jabar. Dalam suratnya, Polda Jabar menyatakan bahwa keperluan peminjaman narapidana itu dinyatakan telah selesai, setelah keluarnya putusan pra peradilan Pegi Setiawan.

"Memang seharusnya ada tujuh (terpidana). Namun satu orang sampai saat ini kami belum tahu dan memang bukan klien kami, atas nama Sudirman, tidak ikut di dalam rombongan pada malam ini," jelasnya.

Seperti diketahui, tujuh terpidana itu sebelumnya dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Bandung pada 21 Mei 2024, atas permintaan Polda Jabar tertanggal 18 Mei 2024. Hal itu dalam rangka pengembangan penyidikan terhadap Pegi Setiawan (mantan tersangka kasus Vina).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Liga Primer mengubah beberapa regulasi dan memberlakukan aturan baru pada musim 2024/2025. Mulai dari penggunaan teknologi offside semiotomatis, pengumuman sebelas pertama, hingga pengetatan aturan soal tambahan waktu.

"Penggunaan teknologi offside semiotomatis seharusnya tidak hanya mengurangi jeda (untuk pengambilan keputusan oleh wasit-red) tetapi juga memberikan kepercayaan diri dalam setiap prosesnya," ujar Kepala Sepak Bola Premier League Tony Scholes, dikutip dari laman resmi liga, Kamis (15/8/2024).

Tony melanjutkan, dengan teknologi tersebut, pihaknya berharap keputusan offside dapat dibuat lebih cepat 30 detik daripada sistem sebelumnya. Teknologi offside semiotomatis diawali dengan penempatan kamera-kamera pemantau di banyak titik di stadion. Kamera ini dapat mengikuti arah bola dan menyerap ribuan data pergerakan bola tersebut dengan pemain.

Ketika terjadi peristiwa yang menentukan, seperti penalti, gol atau kartu merah, teknologi itu akan melacak apakah ada pemain menyerang yang terkena offside. Kalau ada, teknologi itu akan mengirim peringatan ke pusat VAR (Asisten Wasit Video). Ofisial VAR kemudian akan melihat kontak pemain dengan bola dan garis offside otomatisnya sudah terekam. Dari situ ofisial VAR akan mengabarkannya ke wasit di lapangan.

"Jadi disebut semiotomatis karena masih memerlukan beberapa validasi terhadap hasil VAR seperti mengidentifikasi titik tendang," kata Kepala Wasit Professional Game Match Officials Limited (PGMOL) Howard Webb.

Akan tetapi, teknologi semitomatis ini baru akan digunakan setelah jeda internasional musim dingin atau sekitar awal 2025.

Kemudian, Liga Inggris 2024/2025 juga mengalami perubahan regulasi pengumuman daftar sebelas pertama (starting eleven). Jika pada musim 2023-2024 publikasi soal "starting eleven" diumumkan satu jam menjelang pertandingan, saat ini daftar tersebut dilepas ke khalayak 75 menit sebelum laga.

Lalu, soal penambahan waktu, Liga Primer Inggris 2024/2025 dipastikan tidak memberikan tambahan waktu kalau jarak antara gol dan sepak mula berikutnya tidak lebih dari 30 detik. Dampaknya, pihak Liga Primer mengingatkan penggemar bahwa kemungkinan akan terjadi penurunan signifikan waktu tambahan pada musim 2024/2025.

Lalu, diterapkan pula revisi pada aturan multiball. Liga Primer menyatakan, skema multiball pada periode 2024-2025 tetap dilaksanakan seperti musim sebelumnya yaitu menggunakan 15 bola yang diletakkan di kerucut-kerucut yang ada di sisi lapangan.

Musim lalu, peraturannya adalah anak gawang (ball boy) atau asisten bola tidak bisa memberikan bola langsung ke pemain. Regulasi tersebut dipertahankan pada musim 2024/2025 tetapi dengan pengecualian baru yaitu khusus asisten bola yang berada di belakang gawang diperkenankan memberikan langsung bola yang keluar kepada kiper.

Andai melakukan tindakan menahan bola demi memperlama laga, asisten bola akan dikeluarkan dari lapangan. Sementara pemain yang melakukan kekeliruan yang sama akan mendapatkan kartu kuning.

Beralih ke pemanasan, pada musim 2024-2025, pihak Liga Inggris mempersilakan lima pemain untuk melakukannya secara bersamaan di perimeter lapangan karena tim dapat melakukan lima pergantian pemain dalam satu waktu. Jumlah itu bertambah dari musim sebelumnya yang hanya tiga pemain.

Terakhir, pihak Liga Inggris meluncurkan akun X resmi @PLMatchCentre untuk menyediakan informasi mengenai keputusan wasit dan keterlibatan VAR dalam mengambil kesimpulan. Sebenarnya, VAR pada musim 2024/2025, keputusan VAR diumumkan di stadion tetapi suara itu tidak bisa diperdengarkan via siaran langsung. Sebagai gantinya, pengumuman itu dapat dilihat di @PLMatchCentre.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelatih Swansea City Luke Williams memuji kualitas timnya ketika menundukkan Gillingham 3-1 pada putaran pertama Piala Liga Inggris 2024/2025. Dalam laga itu, pemain tim nasional Indonesia Nathan Tjoe-A-On mencatatkan debutnya untuk klub berlogo angsa itu.

"Secara umum performa tim bagus meski kami kecewa kebobolan di menit akhir," ujar Williams, dikutip dari laman resmi Swansea City di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Menurut dia, skuadnya dapat mengendalikan pertandingan. Selain itu, pemain pengganti juga berkontribusi dengan baik. Meski demikian, Williams tetap menganggap Swansea seharusnya mampu memanfaatkan lebih banyak peluang.

"Kami masih mencoba untuk meningkatkan kecepatan beberapa pemain. Pertandingan ini (versus Gillingham-red) bagus untuk itu," tutur dia.

Pada pertandingan dengan kemenangan 3-1 tersebut, Luke Williams memercayakan pos bek kiri timnya kepada Nathan Tjoe-A-On sejak menit pertama. Nathan bermain selama 67 menit sebelum digantikan oleh Josh Tymon.

Momen itu menjadi debut Nathan untuk Swansea City. Nathan sendiri direkrut Swansea City sejak tahun 2023. Setelah itu, ia dipinjamkan ke klub Belanda Heerenven mulai Januari 2024. Pada akhir Juni 2024, masa peminjaman Nathan berakhir dan dia kembali ke Swansea City yang saat ini berlaga di Divisi Championship Inggris, satu tingkat di bawah Liga Primer Inggris.

Berikutnya di putaran kedua Piala Liga Inggris 2024-2025, Swansea Ciety akan menghadapi Wycombe Wanderers pada 28 Agustus 2024. Terdekat, pada 17 Agustus 2024 malam WIB, Swansea City akan berlaga di Divisi Championship 2024/2025 dengan menjamu Preston North End.

REPUBLIKA.CO.ID, Stunting merupakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian khusus pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Percepatan penurunan stunting pada balita termasuk program prioritas pemerintah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pemerintah RI berupaya memberantas stunting sejak hulunya atau sebelum bayi dilahirkan.

Berdasarkan target nasional pada tahun 2024, prevalensi stunting turun dari 24 persen hingga 14 persen. Guna mencapai target itu dinilai perlu penanganan khusus mulai dari pemerintah hingga tingkat keluarga. Setidaknya terdapat tiga upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah stunting, dimulai pada periode prakehamilan wanita.

Upaya tersebut adalah pemberian TTD (Tablet Tambah Darah) bagi remaja putri, pemeriksaan kehamilan dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, serta pemberian makanan tambahan berupa protein hewani pada anak usia 6-24 bulan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui keutuhan suatu bangsa negara sangat ditentukan oleh dua pihak, yaitu ibu dan anak. Muhadjir mengibaratkan bila perempuan di suatu negara baik dan kuat, maka kokohlah negara itu. Dan apabila perempuan itu ringkih dan lemah, maka akan roboh suatu negara itu.

"Marilah kita betul-betul berupaya menjaga, menghormati, dan melindungi ibu-ibu kita di dunia ini. Kemudian juga harus menjaga, merawat, dan melindungi anak-anak kita. Anak-anak kita yang akan menentukan kelangsungan bangsa Indonesia ke depan," kata Muhadjir belum lama ini.

Muhadjir menjelaskan, dalam upaya melindungi ibu dan anak, pemerintah telah melakukan berbagai macam intervensi sejak dini. Perempuan sejak remaja telah dipantau dan diberikan intervensi tablet tambah darah supaya tidak mengalami anemia kronis. Dia menyampaikan, apabila sampai mengalami anemia, maka saat menjadi ibu akan mengancam kondisi calon janin.

"Kalau sampai mengalami anemia maka bisa mengancam kondisi janin. Kalau janin tidak bagus maka taruhannya adalah masa depan Bangsa Indonesia. Melahirkan generasi yang tidak kuat, tidak cerdas, karena janin yang tidak sehat," ujar Muhadjir.

Kemudian, ketika ibu hamil sudah disiapkan program makanan tambahan dari Dana Desa dan Kemensos, serta diperiksa kesehatan janin di puskesmas menggunakan USG. Setelah melahirkan, anak balita dipantau dan dicek kesehatan secara menyeluruh untuk mendapatkan intervensi apabila mengalami stunting dan kurang gizi.

Muhadjir menyampaikan upaya pemerintah dalam mencegah stunting pada anak-anak dilakukan dengan gerakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting di seluruh Indonesia sepanjang Juni 2024 dengan alat pengukuran antropometri terstandar dan tenaga kesehatan yang terlatih. "Berdasarkan data, pengukuran yang dilakukan secara serempak sudah mencapai 96 persen balita di Indonesia atau sekitar 16 juta balita," ujar Muhadjir.

Muhadjir menjamin Pemerintahan Presiden Joko Widodo serius dalam memenuhi kesehatan gizi ibu dan anak. Pemerintah sudah memiliki program makanan tambahan untuk ibu dan balita. Kemudian, untuk periode pemerintahan selanjutnya akan dilakukan program pemberian makanan bergizi untuk anak-anak sekolah.

"Masa depan bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh anak-anak. Karena itu marilah kita bersama-sama untuk terus mendorong pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk memberikan perhatian khusus kepada anak-anak kita dan ibu-ibu kita," ucap Muhadjir.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dokter Hasto Wardoyo menyebut, Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat menjadi percontohan untuk tidak melahirkan stunting baru. Untuk itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) wajib menjadi perhatian utama pemerintah.

"Saya sudah sampaikan kepada pemerintah daerah setempat, bahwa caranya tidak sulit. Ketika penduduk jumlahnya 200 ribu, itu setiap 1.000 penduduk yang ada di sekitar IKN hanya akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Maka, kalau 200 ribu ya tugasnya mencegah kelahiran stunting pada 3.200 orang, sehingga zero stunting," ujar dokter Hasto.

Mengutip arahan Presiden mengenai data sasaran intervensi yang harus benar-benar detail, dokter Hasto mengatakan, BKKBN siap mendukung IKN dengan data keluarga by name by address yang ada di kawasan IKN. Data tersebut terdiri secara rinci, termasuk status risiko stuntingnya.

"Kami punya Tim Pendamping Keluarga di sekitar IKN. Merekalah yang setiap hari mencatat siapa yang menikah, hamil, dan melahirkan. Kalau per tahun ada 3.200 ibu hamil, maka bisa dikira-kira sebulan ada 250 ibu hamil, per harinya tidak sampai 10 yang melahirkan di IKN," ucap dokter Hasto.

Lebih lanjut, dokter Hasto menyebut risiko keluarga berisiko stunting berikutnya adalah calon pengantin. Sekitar 80 persen yang menikah hamil di tahun pertama. "Sebagian besar orang Indonesia menikah tujuannya prokreasi, semua ingin punya anak. Berbeda dengan negara maju, ada yang untuk rekreasi, ada juga yang menikah tujuannya security, hanya untuk mendapatkan perlindungan karena ada suami," ucap dokter Hasto.

Dokter Hasto mengatakan, penting untuk setiap calon pengantin agar diskrining sebelum menikah, wajib diperiksa status kesehatannya. Sehingga profil kesehatan di wilayah IKN bisa direkayasa. "Dalam arti rekayasa positif, by design, bisa kita siapkan. Dengan catatan ada aturan yang ketat, mau nikah harus periksa dan menunjukkan sertifikat kalau sudah diperiksa," ucap Hasto.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berupaya memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang melalui intervensi pencegahan stunting. Sebab stunting masih menjadi masalah kesehatan serius di Indonesia. Angka stunting di Indonesia masih jauh dari target penurunan sebesar 14 persen pada 2024. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, prevalensi stunting nasional sebesar 21,5 persen, turun sekitar 0,8 persen bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Juru Bicara Kemenkes M Syahrir mengatakan, untuk mencapai target itu, pemerintah telah melakukan dua intervensi, yakni intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif. Syahrir menjelaskan, intervensi gizi spesifik berfokus pada penanganan penyebab langsung stunting, seperti kekurangan asupan makanan dan gizi dan penyakit infeksi. Sedangkan intervensi gizi sensitif menyasar keluarga dan masyarakat karena berkaitan dengan penyediaan air bersih dan peningkatan akses pangan.

"Pada umumnya, intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, dalam hal ini Kemenkes. Intervensi spesifik dilakukan dengan menyasar remaja putri, ibu hamil, bayi, dan balita," ujar Syahrir.

Program intervensinya yakni mencegah remaja putri anemia melalui pemberian tablet tambah darah sepekan sekali, melakukan pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil minimal enam kali, dan memberikan tablet tambah darah pada ibu hamil.

Selain itu, Kemenkes mendorong pemberian ASI eksklusif enam bulan, memantau pertumbuhan balita setiap bulan di posyandu, melakukan pemberian makanan pendamping ASI kaya protein hewani pada balita 6-23 bulan, serta menerapkan tata laksana balita bermasalah gizi dan imunisasi dasar lengkap. "Ini untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi," ucap Syahrir.

Ragam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kota Yogyakarta turun di 2024 ini di angka 10,07 persen berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta. Angka ini sudah di bawah target nasional yakni 14 persen. Bahkan, angka ini juga sudah di bawah target Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta yang menetapkan sebesar 12 persen. Dinkes Kota Yogyakarta pun menuturkan penurunan stunting ini dikarenakan adanya intervensi serentak pencegahan stunting.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Yogyakarta, Aan Iswanti mengatakan, intervensi yang dilakukan yakni dengan mendorong ibu yang memiliki balita untuk datang ke posyandu. Bahkan, pada Juni 2024, tingkat kehadiran balita di posyandu mencapai 100 persen dari intervensi yang dilakukan.

“Alhamdulillah kemarin itu ada intervensi serentak pencegahan stunting. Mudah-mudahan Juli ini orang tua balita itu semangatnya pas intervensi serentak di Juni diteruskan di Juli. Karena selama ini tingkat kehadiran (di posyandu) masih di angka 80-90 persen,” kata Aan kepada Republika belum lama ini.

Intervensi ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dari tingkat Kota Yogyakarta, kemantren, hingga kelurahan. Seluruh kader kesehatan, termasuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) yang ada di tiap wilayah dilibatkan untuk melakukan intervensi ini.

“Sehingga yang belum datang pun kita jemput bola, kita sweeping. Kalau kita bicara stunting, ini kerja sama dan memerlukan peran lintas sektoral. Apalagi di wilayah itu mulai dari puskesmas, kader kesehatan, pendamping keluarga yang ada di wilayah, TP PKK, kelurahan, kemantren semuanya terlibat,” ucapnya.

Aan menuturkan, intervensi ini akan terus dilakukan ke depannya. Hal ini mengingat angka stunting yang meski sudah di bawah target, dapat meningkat jika upaya yang dilakukan tidak diteruskan. “Kalau kita lengah, yang belum stunting bisa jadi bergeser jadi stunting, ini upaya kita terus-menerus,” jelas Aan.

Pihaknya juga baru saja meluncurkan aplikasi Pemantauan Permasalahan Gizi Balita (PPGB). Melalui aplikasi ini, dapat diakses sejauh mana persoalan gizi balita di suatu wilayah, sehingga bisa menjadi dasar untuk membuat kebijakan maupun solusi dalam rangka percepatan penurunan stunting di wilayah.

Sebab, PPGB ini menampilkan data anak usia di bawah dua tahun (baduta) dan balita yang bermasalah gizi. PPGB ini juga dapat digunakan untuk melihat masalah gizi per tahunnya dengan statistik masalah gizi per kemantren dan kelurahan.

Selain itu, aplikasi PPGB juga dapat melihat statistik sasaran yang diukur, ditimbang dan diukur, serta ditimbang. Tidak hanya TPPS, namun masyarakat juga bisa melihat data-data yang disajikan di aplikasi tersebut. “Harapannya, dengan tahu hasilnya bisa membuat kebijakan dan solusi di wilayah masing-masing. Kalau misalnya capaian stunting (di aplikasi itu) masih tinggi, pasti akan berupaya untuk menurunkannya,” kata Aan.

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani mengatakan, dengan adanya pemantauan terpadu melalui aplikasi PPGB ini, diharapkan permasalahan gizi pada balita dapat diidentifikasi secara dini dan ditangani dengan cepat dan tepat. “Diharapkan aplikasi PPGB ini dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya pemantauan dan penanganan masalah gizi balita khususnya di Kota Yogyakarta,” kata Emma.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Sugeng Purwanto mendukung aplikasi PPGB yang merupakan bagian dari program Pemantauan Terpadu Permasalahan Gizi Balita (PANDU SAGITA), khususnya sebagai upaya penurunan stunting di Kota Yogyakarta. Sugeng juga berharap pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kaitannya dengan penurunan stunting dapat mengondisikan kesehatan, mulai dari ibu mengandung hingga umur balita lima tahun.

“Pelayanan kesehatan balita baik dari kandungan hingga lahir harus dilakukan secara masif. Pemerintah bersama masyarakat bisa memaksimalkan aplikasi PPGB ini,” kata Sugeng.

Dengan aplikasi PPGB, dapat memberikan pelayanan di masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Pasalnya, penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan sebelumnya memakan waktu dan tenaga, serta ketepatan dan akurasinya juga dipertanyakan.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, Sarmin optimis Kota Yogyakarta bisa mencapai target prevalensi stunting di angka kurang dari 10 persen di tahun 2024-2025.

Untuk itu, Sarmin berharap dari 73 indikator yang menjadi evaluasi bersama TPPS Kota Yogyakarta, dapat menjadi upaya dalam penurunan stunting di Kota Yogyakarta. “Kita berharap, nantinya capaian intervensi di akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025 mencapai prevalensi bisa di bawah 10 persen,” kata Sarmin.