REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Publik terus menyoroti kabar yang beredar terkait belasan Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Mereka diduga terpaksa melepas jilbab bila ingin bertugas.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, larangan berjilbab bagi Muslimah di Paskibraka Nasional adalah fenomena yang sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, mereka bertugas dalam rangka memperingati Proklamasi Republik Indonesia (RI) pada 17 Agustus 2024 nanti.

"Sungguh memprihatinkan adanya larangan tersebut. Makna kemerdekaan ialah kebebasan, bukan keterbelengguan atau bahkan ancaman. Memakai pakaian apa pun adalah hak asasi yang harus dihormati," ujar Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Muhammadiyah imbau BPIP cabut aturan ...

Ia mengingatkan, jilbab atau hijab seharusnya dapat dikenakan oleh tiap Muslimah dalam acara-acara resmi kenegaraan. Bahkan, kini pun institusi kepolisian atau tentara RI misalnya sudah membolehkan personelnya yang perempuan untuk berhijab. Karena itu, guru besar UIN Sunan Gunung Djati itu berharap, kebijakan yang "memaksa" Muslimah Paskibraka tersebut untuk segera dievaluasi dan dicabut.

"Mau dibawa ke mana negara ini kalau hal-hal seperti itu diberlakukan?" tanyanya, retoris.

Sebelumnya, informasi menjadi viral di berbagai platform media sosial ihwal pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Paskibraka Nasional, yakni Dzawata Maghfura Zukhri. Muslimah itu adalah siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Berdasar penelusuran Republika, ada sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang diperoleh, mereka memang kesehariannya memakai kain penutup rambut itu.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bayu Adji P

Agus Gumiwang Kartasasmita telah resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) pada Selasa (13/8/2024). Penunjukan itu dilakukan melalui rapat pleno yang dilakukan di Kantor DPP Partai Golkar pada hari yang sama.

Selain menunjuk plt ketum, Partai Golkar juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (munas) untuk memilih ketum definitif. Rencana, Munas ke-11 Partai Golkar akan digelar pada 20 Agustus 2024 di Jakarta.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, hingga Selasa malam, belum ada kader partai yang secara resmi mengajukan diri untuk maju sebagai calon ketum. Namun, ia meyakini dalam satu hari ke depan akan ada sosok yang muncul mejadi calon ketum Partai Golkar.

"Ya mungkin mulai hari ini atau malam ini, besok, mulai ada yang muncul menjadi calon ketua umum," kata dia, Selasa malam.

Menurut dia, sosok yang akan menjadi calon ketum tentunya adalah kader Partai Golkar. Karena, hal itu merupakan syarat utama untuk menjadi calon ketum partai berlambang pohon beringin itu. Selain itu, terdapat sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi calon ketum.

Artinya, tidak ada peluang bagi pihak dari luar partai untuk menjadi calon ketum Partai Golkar. Bahkan, untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi ketum Golkar.

"Syarat untuk menjadi ketua umum itu adalah menjadi anggota permanen dari kader-kader Partai Golkar," kata dia saat ditanya peluang Jokowi atau Gibran menjadi pimpinan Partai Golkar.

Sementara itu, Waketum Partai Golkar Adies Kadir menilai, hingga saat ini tidak ada tanda-tanda bahwa Gibran akan menjadi calon ketum. Menurut dia, peluang bagi putra sulung Jokowi itu juga hampir tidak ada untuk menjadi calon ketum Partai Golkar.

"Tanda-tandanya pasti ada kalau mau Mas Gibran, pasti Sowan ke Golkar. Pasti konsolidasi dengan DPD 1, sampai saat ini tidak ada," kata dia.

Ia mengatakan, Munas ke-11 Partai Golkar telah dijadwalkan akan berlangsung pada 20 Agustus 2024. Menurut dia, peluang untuk memenuhi syarat menjadi calon ketum sulit dilakukan oleh Gibran dengan sisa waktu yang ada.

"Saya yakin juga mungkin Mas Gibran juga konsentrasi sebagai wakil presiden," kata Adies.

Berdasarkan Pasal 18 ayat 4 AD/ART Partai Golkar, setidaknya terdapat tujuh syarat untuk menjadi ketua umum di partai yang identik dengan warga kuning itu. Syarat-syarat itu adalah:

1. Pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi dan/atau pernah menjadi pengurus pusat organisasi pendiri dan yang didirikan selama satu periode penuh, dan didukung oleh minimal 30 persen pemegang hak suara.

2. Aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

3.Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader Partai Golkar.

4. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT).

5. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

6. Tidak pernah terlibat G 30 S/PKI.

7. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Partai Golkar.

Nama Bahlil terus menguat

Ketua Dewan Pembina Bappilu Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, sosok yang kini paling potensial untuk menggantikan Airlangga di pucuk kepemimpinan partai adalah Bahlil Lahadalia. Apalagi, Bahlil juga dinilai memenuhi semua persyaratan untuk menjadi ketum Golkar.

"Ada pernyataan mengatakan Bahlil tidak memenuhi syarat. Nah ini saya terus terang yang membuat saya terpanggil secara organisasi sekaligus secara moral untuk menjelaskan ini," kata dia saat konferensi pers di IM Center, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Ia menilai, sejumlah pihak sengaja menyebut Bahlil tidak memenuhi syarat untuk menjadi ketum Partai Golkar. Padahal, AD/ART Partai Golkar telah jelas mengatur syarat untuk menjadi ketum.

Idrus menyebutkan, salah satu syarat mutlak untuk menjadi calon ketum adalah pernah menjadi pengurus DPP selama satu periode atau organisasi pendiri, atau pengurus DPD Partai Golkar. Menurut dia, Bahlil pernah menjabat sebagai bendahara DPD Partai Golkar Papua.

Idrus juga sempat menunjukkan SK Bahlil yang bertugas sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Papua. SK itu diberikan ketika Idrus masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar di masa kepemimpinan Abu Rizal Bakrie.

"Ini jadi memenuhi syarat. Saudara Bahlil memenuhi syarat secara organisatoris seperti itu," kata dia.

Idrus menambahkan, Bahlil bukan hanya didukung oleh para elite Partai Golkar untuk jadi ketum. Ia mengeklaim, saat ini sudah ada lebih dari 30 DPD Partai Golkar tingkat provinsi yang mendukung Menteri Investasi itu menjadi ketum.

"Sudah lebih (dari 30 DPD yang mendukung). Yang real kalau tidak salah sudah 34, yang lain itu menyusul hanya masalah teknis," kata dia.

Ihwal klaim Idrus soal dukungan 34 DPD Partai Golkar untuk Bahlil, Adies enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku belum bertemu dengan para ketua DPD Partai Golkar untuk mengonfirmasi dukungan untuk Bahlil.

Meski demikian, ia tak menampik bahwa Bahlil menjadi salah satu nama yang masuk dalam bursa calon ketum Partai Golkar. Orang dekat Presiden Jokowi itu juga dinilai memenuhi syarat untuk jadi ketum Partai Golkar.

"Pak Bahlil itu kan kalau tidak salah bendahara dari Papua Barat ya, Papua Induk ya. Jadi bendahara Partai Golkar Provinsi Papua Induk. Jadi seluruh kadar Partai Golkar boleh," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kuliah S3 dan lakukan penelitian sesuai bidang yang diinginkan tentu menjadi dambaan. Lulus kuliah S3 dapat gelar Doktor, tentu ini menjadi gelar yang bergengsi sebab menjadi seorang ahli dalam bidang yang ditekuni. Untuk mendapatkan gelar Doktor tentu saja tidak mudah karena membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja uang tidak sedikit.

Program Doktoral atau kuliah S3 menjadi tahap pendidikan tinggi yang mendalam dan sangat spesifik. Tujuan dari kuliah S3 untuk menghasilkan peneliti, akademisi, atau ahli di bidang tertentu. Program ini biasanya melibatkan:

1. Penelitian Mendalam: S3 lebih fokus pada penelitian independen dan kontribusi baru pada bidang studi tertentu. Dengan kuliah S3 diharapkan dapat menghasilkan disertasi atau tesis yang memajukan pengetahuan dalam topik yang diteliti.

2. Kurikulum: Di awal program, mahasiswa S3 mungkin akan mengikuti beberapa mata kuliah lanjutan atau seminar. Ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan dalam bidang yang diminati.

3. Bimbingan: Mahasiswa S3 akan dibimbing oleh seorang pembimbing atau dosen pembimbing yang akan membantu dalam penelitian dan perkembangan disertasi.

4. Publikasi: Banyak program S3 mengharapkan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dalam jurnal akademik atau konferensi sebagai bagian dari proses penyelesaian.

5. Pertahanan Disertasi: Sebagai bagian dari akhir program, mahasiswa S3 harus mempresentasikan dan mempertahankan disertasi di depan panel penguji.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan studi kuliah S3, yaitu 1 – 3 tahun tergantung dari mahasiswa itu sendiri. Jika mahasiswanya rajin dan pintar, tentu kuliahnya bisa dirampungkan dengan cepat. Namun jika mahasiswanya sibuk dengan urusan pekerjaan di luar kuliah atau sejenisnya, tentu waktu yang dibutuhkannya lebih lama. Batas penyelesaian kuliah harus selesai sampai semester 10 atau setidaknya sudah menempuh perkuliahan selama 5 tahun.

Keuntungan yang diperoleh jika anda melanjutkan kuliah S3:

1. Mampu meningkatkan kualitas diri dan memberikan konsultasi dalam melakukan sebuah penelitian.

2. Relasi yang dibangun akan semakin luas. Tidak hanya itu, jaringan kerja yang terdiri dari peneliti internasional dan konsultan. Rata-rata jenjang Pendidikan mereka sangat tinggi.

3. Tingkat Pendidikan yang tinggi, membuat masyarakat lebih mempercayai gagasan yang disampaikan.

Bagaimana tertarik untuk melanjutkan pendidikan tingkat Doktoral? Ayo kuliah S3 hanya di Kampus Digital Bisnis Universitas Nusa Mandiri (UNM) pada program studi Informatika. Untuk informasi lebih lanjut silahkan buka laman https://nusamandiri.info/.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara melalui anak usahanya, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Surabaya, pada Jumat (9/8/2024). Melalui kerja sama ini, kedua perusahaan berkolaborasi dalam menyediakan solusi finansial terintegrasi untuk mendukung ekosistem SGN, khususnya bagi para petani tebu yang menjadi mitra utama.

Nantinya, Bank Mandiri akan menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat/Kredit Usaha Mikro (KUR/KUM) yang dirancang khusus untuk petani tebu dengan skema bayar panen. Skema ini memungkinkan para petani untuk mengatur arus kas mereka dengan lebih fleksibel.

“Dengan demikian, kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan waktu panen, yang kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan usaha pertanian,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Ghani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu komitmen PTPN Group untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia, dengan memberikan akses lebih luas terhadap fasilitas keuangan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Kemitraan ini tidak hanya diharapkan mampu mendukung para petani tebu dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan industri gula nasional.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel, petani tebu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Sehingga, memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung upaya swasembada gula di masa mendatang,” ucap Ghani.

Sementara itu Mahmudi Direktur Utama SGN menyebut skema kerjasama dengan Bank Mandiri berbeda dengan skema yang lain, pasalnya selain diperuntukkan sebagai pemenuhan modal usaha petani untuk biaya garap, pupuk, dan biaya tebang muat dan angkut (TMA), juga digunakan membeli benih tebu.

”Yang istimewa dalam skema ini, selain membantu modal usaha petani tebu untuk biaya garap, pupuk dan TMA, skema ini juga meng-cover biaya benih tebu, baru ada di skema dengan Bank Mandiri,” terang Mahmudi lebih lanjut.

Khusus pupuk dan benih tebu, pihaknya menggandeng program MAKMUR PT Petrokimia dalam penyediaan pupuk yang berkualitas serta lembaga perbenihan tebu di antaranya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

”Untuk pupuk dan benih akan diberikan natura, memudahkan mitra petani untuk mendapatkan pupuk dan benih tebuh yang berkualitas,” tambahnya.

Executive Vice President Corporate Banking VI Bank Mandiri Budi Purwanto, menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Bank Mandiri dalam memperluas ekosistem pertanian melalui digitalisasi dan inovasi layanan keuangan.

“Kami melihat bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui digitalisasi dan kemitraan strategis seperti yang kami lakukan dengan SGN, kami berupaya menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, di mana para petani memiliki akses lebih mudah terhadap pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ungkap Budi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Praktik pelarangan jilbab ternyata tidak hanya mendapatkan kecaman di Swedia. Bagi pelaku yang terbukti melakukan pelarangan jilbab, maka bisa mendapatkan hukuman berupa pemberian denda yang lumayan besar.

Ombudsman Kesetaraan Swedia, pada Kamis (8/4),memutuskan untuk mengabulkan gugatan seorang Muslimah yang mengatakan dirinya menghadapi diskriminasi, karena mengenakan jilbab.

Anggota Ombudsman Lars Arrhenius dalam pernyataannya mengatakan sebuah maskapai penerbangan, yang tidak mengizinkan simbol-simbol keagamaan dan menerapkan kebijakan aturan berpakaian seragam, memecat seorang perempuan karena mengenakan jilbab, meskipun lamaran kerjanya diterima, merupakan perbuatan diskriminatif.

“Kesetaraan di pasar tenaga kerja dan kebebasan beragama tidak boleh bertentangan dengan kepentingan pengusaha. Namun, dalam mencari keseimbangan seperti ini, kebebasan beragama harus diutamakan,” ujar dia.

Oleh karenanya, Ombudsman Kesetaraan Swedia memerintahkan maskapai tersebut untuk membayar kompensasi sebesar 150.000 Krona Swedia (Rp225 juta) kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut mengajukan pengaduannya ke Ombudsman tahun lalu, dengan alasan bahwa dia mengalami diskriminasi.

Praktik pelarangan jilbab ternyata tidak hanya terjadi di Eropa. Beberapa waktu terakhir, muncul polemik para Muslimah Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang diduga harus melepas jilbab di Indonesia.

18 Paskibraka harus lepas jilbab..

Pembina Paskibraka Nasional 2021, Irwan Indra menuding, kewajiban copot jilbab bagi Paskibraka perempuan merupakan ulah BPIP."Pasti BPIP, karena sekarang yang bertanggung jawab mengurusi Paskibraka 2024 adalah BPIP," ujar Irwan ketika dikonfirmasi Republika.co.id di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Dia pun heran, mengapa BPIP sampai harus mewajibkan Paskibraka 2024 yang perempuan mencopot jilbab.

Irwan mendapat informasi, sebenarnya ada 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab. Namun, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan BPIP. "Bahkan ada yang sudah sejak SD dan SMP memakai jilbab harus dicopot karena ikut Paskibraka 2024," ucap Irwan.

Dia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang sebelumnya bertanggung jawab atas Paskibraka pasti tidak terlibat dalam urusan itu. Karena Irwan mendesak agar BPIP bisa menjelaskan ke publik atas kebijakan diskriminasi copot jilbab bagi Paskibraka perempuan.

Sebelum isu paskibraka mencuat, pada tahun lalu ada isu pramugari yang tidak bisa melepas jilbab karena tidak sesuai dengan ketentuan seragam maskapai yang bersangkutan. Meski salah satu maskapai mengaku sudah mengakomodasi permintaan seragam tersebut, praktik ini diduga masih terjadi. Namun, tak seperti di Swedia yang mampu 'menghukum' pelaku pelarangan jilbab dengan denda yang besar, berdasarkan catatan Republika, belum ada sanksi denda bagi pelarang jilbab di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka menyalurkan talenta riset dan inovasi, tim beasiswa Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) mengadakan Sosialisasi Bantuan Riset Bagi Talenta Riset Dan Inovasi (BARISTA) Tahun 2024 berlangsung secara virtual melalui zoom meeting pada Jumat 26 Juli 2024 pukul 14.00 hingga selesai.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua tim beasiswa Universitas BSI Indarti, Sriyadi selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi, Hendra Supendar selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi, serta tiga mahasiswa Penerima BARISTA.

Program BARISTA merupakan pemberian bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan riset kepada mahasiswa aktif tingkat akhir jenjang Diploma 4 dan Strata (S1, S2, S3) untuk menyelesaikan Tugas Akhir dan Skripsi yang berbasis kerja sama riset di unit kerja lingkungan BRIN.

Ketua tim beasiswa Universitas BSI, Indarti mengatakan masing-masing mahasiswa Penerima Bantuan Riset Bagi Talenta Riset Dan Inovasi (BARISTA) Tahun 2024 mendapatkan bantuan uang kuliah tunggal (UKT).

“Tiga mahasiswa Universitas BSI telah berhasil menerima Bantuan Riset Bagi Talenta Riset Dan Inovasi (BARISTA) yang diadakan oleh BRIN adalah Anyan dari Program Studi Sistem Informasi, Labib Yusuf Aditama dari Program Studi Sistem Informasi, dan Asep Imam Mutaqin dari Program Studi Teknologi Informasi. Tujuan diadakannya program tersebut agar mahasiswa dapat menyalurkan talenta riset dan inovasi,” ujar Indarti melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Sriyadi selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi berharap mahasiswa yang mendapatkan bantuan riset bagi talenta riset inovasi (BARISTA) ini menjadi lebih bersemangat untuk terus ber-inovasi melakukan riset.

“Semoga mahasiswa yang mendaptkan beasiswa ini dapat bersemangat dan lebih termotivasi lagi dalam melakukan riset,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jean Charles Garaudy atau yang biasa disapa Roger Garaudy merupakan seorang filsuf dari Prancis. Lahir pada 17 Juli 1913 di Marseille, dirinya tumbuh dalam lingkungan Kristen. Sewaktu mahasiswa, penulis buku Promesses de l'Islam (Janji-Janji Islam) ini terpikat pada pemikiran marxisme dan komunisme.

Karena aktivitasnya yang anti-pemerintah fasis, Roger Garaudy muda sempat mendekam di tahanan. Ia bahkan pernah dipenjara di Aljazair, yang kala itu dijajah negara Barat. Justru, di sanalah dirinya menemukan hidayah Illahi. Saat berusia 69 tahun, alumnus Sorbonne itu mengucapkan dua kalimat syahadat.

Bagaimanapun, filsuf yang juga dosen pada University of Clermont-Ferrand dan Poitiers ini bukan sekadar mualaf. Pemikirannya tentang Islam sudah bermunculan jauh sebelum hidayah Allah itu datang.

Ini berpadu dengan rentetan pengalaman hidupnya yang sejak remaja terpikat pada gerakan-gerakan politik emansipatif. Konteksnya adalah Eropa dalam paruh awal abad ke-20.

Peradaban Barat mengalami dua perang akbar. Garaudy berusia 26 tahun ketika Jerman melancarkan serangan kilat (blitzkrieg) atas Polandia sehingga memicu Perang Dunia II. Fasisme menyeruak bagaikan virus dan mendesak negara-negara Barat ke situasi terburuknya.

Garaudy muda tergugah. Ia meyakini, kewajiban kaum muda-terdidik bukan hanya memahami, melainkan juga mengubah realitas agar sesuai dengan keadilan. Dalam masa itu, paham marxisme dan komunisme menyebar luas di Eropa sebagai antitesis kapitalisme. Berbeda dengan ayahnya yang ateis dan tidak percaya agama, Garaudy memilih Kristen.

"Pun berbeda dengan ayahnya yang konservatif dalam politik, ia memilih bergabung dengan partai revolusioner, yaitu Partai Komunis Prancis (pada 1933)," tulis Muhsin al-Mayli dalam biografi tentang Roger Garaudy, Pergulatan Mencari Islam (terjemahan bahasa Indonesia, 1996).

Walaupun menduduki posisi penting di PKP, Garaudy tetap berpegang teguh pada agama Kristen. Menurutnya, tidak ada kontradiksi antara pembebasan kelas sosial, sebagaimana visi Karl Marx, dan iman Kristen.

Garaudy juga menimba ilmu filsafat di Aix dan Strasbourg. Kemampuan akademisnya terbilang di atas rata-rata. Sebagai penulis, dirinya telah menghasilkan lebih dari 50 buku tentang filsafat politik dan marxisme--serta belakangan Islam.

Nazi Jerman akhirnya berhasil menduduki Prancis. Imbasnya bagi Garaudy, pada September 1940, ia dan sejumlah rekan antifasisme ditahan.

Mereka digelandang ke sebuah kompleks penjara di kawasan gurun Aljazair. Hukuman itu berlangsung 33 bulan lamanya.

Namun, inilah awal Garaudy menekuni agama-agama di luar Kristen. Di negeri asing itu, ia banyak menghabiskan waktu dengan belajar Taurat, Injil, dan Alquran. Inilah kesempatan pertamanya berinteraksi langsung dengan orang-orang Muslim.

Pada Maret 1941, sejumlah tahanan politik melakukan pemberontakan di kompleks tersebut, tetapi cepat dipadamkan. Komandan penjara begitu murka. Semua yang terlibat dibariskan di lapangan terbuka.

Di bawah terik matahari gurun, komandan itu menyuruh regu algojo yang berkebangsaan Aljazair untuk menembak mati mereka. Namun, seluruh algojo menolaknya.

Awalnya, Garaudy heran dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Sebab, cekcok mulut antara komandan dan para algojo terjadi dalam bahasa Arab--hal yang masih begitu asing baginya.

Belakangan, Garaudy mengetahui pokok persoalannya. Para algojo itu membangkang instruksi sang komandan karena kehormatan sebagai Muslim melarang mereka melepaskan tembakan kepada orang-orang yang tak bersenjata.

"Inilah kali pertama saya mengenal Islam dalam sebuah kejadian penting dalam hidupku. Dan, ini ternyata lebih banyak memberiku pelajaran daripada studi 10 tahun di Sorbonne (Prancis)," kenang Garaudy, seperti dicatat al-Mayli.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan Siemens Energy mewujudkan energi berkelanjutan yang aman dan terjangkau di Indonesia. Sinergi ini ditandai penandatanganan nota kesepahaman mengenai pembahasan peluang bisnis dan potensi kolaborasi untuk percepatan teknologi yang dilaksanakan pada Selasa, 13 Agustus 2024 di Jakarta.

Nota Kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dengan Thorbjörn Fors Senior Vice President dan Managing Director Siemens Energy Asia Pacific. Salyadi menerangkan, kerja sama ini merupakan komitmen kedua perusahaan terhadap keberlanjutan, inovasi, dan kemajuan energi.

"Melalui Nota Kesepahaman antara Pertamina dan Siemens Energy, kami mengambil langkah maju untuk kepemimpinan energi yang proaktif dan visioner. Kolaborasi ini lebih dari sekedar aliansi strategis, yakni perpaduan keahlian, sumber daya, dan upaya kolektif bersama untuk mengatasi trilema energi dan memastikan bahwa energi aman, berkelanjutan, serta terjangkau. Tidak hanya untuk saat ini, namun juga generasi mendatang," ujar Salyadi di sela penandatanganan tersebut dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Salyadi mengungkapkan, kolaborasi ini mencerminkan kerja sama antara perusahaan energi dan teknologi, untuk menghasilkan teknologi dan inovasi. Tidak hanya itu, juga menciptakan nilai tambah bagi pemangku kepentingan, komunitas dan lingkungan. "Kami akan memanfaatkan potensi sumber daya baru terbarukan sebagai langkah energi transisi. Sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Salyadi.

Hal senada disampaikan oleh pihak Siemens Energy, bahwa Pertamina dan Siemens Energy memiliki visi yang sama untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan dan menjalankan transisi energi di Indonesia.

"Indonesia memiliki potensi untuk memimpin transisi energi, dan kemitraan kami dengan Pertamina adalah fondasi untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Siemens Energy bukan hanya sekedar penyedia teknologi, namun, kami adalah mitra untuk membentuk lanskap energi baru yang berpijak pada tradisi dan kemajuan," ungkap Thorbjörn.

Andilo Harahap, Managing Director Siemens Energy Indonesia menambahkan, kerjasama ini merupakan sebuah awal dan kesamaan visi. Kami berusaha untuk mengoptimalkan dan menggunakan teknologi yang lebih tinggi sehingga mampu memproduksi energi dengan efisien, tapi tetap menjaga lingkungan melalui pengurangan emisi.

Dalam nota kesepahaman tersebut, terdapat tiga program utama yang akan dijalankan. Pertama, Power-to-X yang merupakan teknologi inovatif untuk menghasilkan cara baru dalam produksi dan penyimpanan energi terbarukan.

Kedua, pemanfaatan energi panas air limbah upstream. Pada program ini, panas dari air sisa proses dapat dimanfaatkan kembali, sehingga menghasilkan efisiensi energi dan berkelanjutan.

SVP Research & Technology Innovation Pertamina, Oki Muraza menambahkan, program pemanfaatan energi ini merupakan salah satu lompatan besar. Dengan memanfaatkan teknologi pemanfaatan panas canggih dari Siemens Energy, Pertamina dapat menambah efisiensi operasi hulu, di saat bersamaan juga mengurangi jejak karbon. "Hal ini menjadi salah satu ekonomi sirkular dalam sektor energi," terang Oki.

Ketiga, Dekarbonisasi Sektor Kelautan yang akan bermanfaat untuk memantau dan mengelola emisi karbon pada industri maritim. "Ini juga program penting karena industri maritim merupakan komponen penting dalam perdagangan global, dan industri ini menghadapi tantangan untuk pengurangan emisi," tambah Salyadi Saputra.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis, maupun lembaga pemerintah dan akademisi, untuk mengembangkan potensi energi berkelanjutan dan upaya dekarbonisasi emisi. Kolaborasi ini diyakini dapat mendukung peran Pertamina dalam menjaga ketahanan energi nasional, sekaligus mencapai target Net Zero Emission Pemerintah Indonesia.

"Inisiatif-inisiatif dalam bidang energi dan keberlanjutan sangat penting, seiring upaya Indonesia untuk memenuhi standar lingkungan internasional dan berkontribusi terhadap upaya global dalam memerangi perubahan iklim," tambah Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menempati posisi teratas sebagai perusahaan terbesar di Indonesia. Hal ini tergambar dalam rilis terbaru daftar 100 perusahaan terbesar versi Majalah Fortune Indonesia merilis daftar 100 perusahaan terbesar.

Pemimpin Redaksi Fortune Indonesia Hendra Soeprajitno mengatakan daftar perusahaan terbesar ini berdasarkan pendapatan perusahaan pada 2023. Hendra mengatakan pendapatan 100 perusahaan ini tercatat sebesar Rp 5.606,67 triliun.

"Pendapatan perusahaan ini berkontribusi 26,83 persen terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (13/8/2024).

Menariknya, lanjut Hendra, 19 BUMN masuk dalam 100 perusahaan terbesar Fortune Indonesia. Kendati hanya 19 perusahaan, ucap Hendra, BUMN menyumbang andil besar dalam pendapatan 100 perusahaan terbesar Fortune Indonesia.

"Kontribusi 19 BUMN setara 50 persen total pendapatan Fortune Indonesia 100 pada tahun ini," ucap Hendra.

Hendra menyampaikan lima BUMN pun masuk ke dalam 10 besar dalam daftar Fortune Indonesia 100. Bahkan, dua teratas ditempati oleh BUMN yakni Pertamina dan PLN.

Meski mengalami penurunan pendapatan sebesar 10,72 persen, Pertamina yang meraih pendapatan sebesar Rp 1.168 triliun pada 2023 tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia. Kemudian ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN di peringkat kedua dengan pendapatan sebesar Rp 487 triliun atau meningkat 10,48 persen dari 2022.

Berikut daftar 10 perusahaan dengan pendapatan terbesar di Indonesia versi Fortune Indonesia 100:

1. PT Pertamina (Persero) Rp 1.168,344 triliun

2. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Rp 487,384 triliun

3. PT Astra International Tbk Rp 316,565 triliun

4. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI Rp 241,683 triliiun

5. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 186,789 triliun

6. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp 149,216 triliun

7. PT Gudang Garam Tbk Rp 118,953 triliun

8. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Rp 115,983 triliun

9. PT Bank Central Asia Tbk atau BCA Rp 112,214 triliun

10. PT Indofood Sukses Makmur Tbk Rp 111,703 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada pengukuhan anggota Paskibraka 2024, Selasa (13/8/2024), tampak tidak ada yang mengenakan jilbab. Terungkap, sebanyak 18 orang mencopot jilbabnya. Padahal sehari-hari mereka mengenakan jilbab.

Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat Irwan Indra menyampaikan sudah sejak lama anggota Paskibraka dibolehkan mengenakan jilbab.

BACA JUGA:Paskibraka Muslimah 'Dipaksa' Lepas Jilbab, Kiai Cholil: Ini tidak Pancasilais!

Ia mendapat kesempatan menjadi pasukan Paskibraka pada 2001 sebagai perwakilan dari Sumatra Utara. "Saat itu sudah dibolehkan berjilbab di daerah. Di nasional sudah sejak 2002. Dulu zaman Orde Baru memang tak boleh," ujarnya saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Di dalam Islam, perintah berjilbab atau berhijab bagi Muslimah terdapat dalam Alquran. Di antaranya telah termaktub dalam Surat Al-Ahzab ayat 59, di mana Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰىٓ اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Artinya: “Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya622) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Ahzab [33]: 59).

Dalam Tafsir Tahlili Kemenag dijelaskan, Allah SWT memerintahkan kepada seluruh kaum Muslimah terutama istri-istri Nabi SAW sendiri dan putri-putrinya agar mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka.

Pada ayat ini Allah SWT menyuruh Rasul-Nya agar mengingatkan perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka tidak memandang hal-hal yang tidak halal bagi mereka, seperti aurat laki-laki ataupun perempuan, terutama antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan seluruh tubuh bagi perempuan.

Begitu pula mereka para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya.

Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntaikan ke belakang sehingga nampak leher dan sebagian dadanya, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah.

Dalam Tafsir Al-Wajiz, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah Syekh Prof Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan, sebaiknya kaum perempuan juga menutupi kepala, leher, dan sesuatu di atas dada dan bagian Jaib (celah di bagian atas baju yang menunjukkan sebagian dada) dengan himar (sesuatu yang digunakan wanita untuk menutupi kepalanya). Hal ini menunjukkan kewajiban menutup kepala dan dada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Fahrur Rozi atau yang akrab dipanggil Gus Fahrur menanggapi viralnya informasi terkait 18 Muslimah di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional yang terpaksa membuka jilbab. Dia berharap, aturan Paskibraka disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat Indonesia.

"Kita berharap aturan Paskibraka dapat disesuaikan dengan agama dan keyakinan masyarakat," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Republika, Rabu (14/8/2024).

Pengasuh Ponpes An-Nur Malang ini menjelaskan, pengunaan jilbab sudah sangat familiar di kalangan masyarakat dan menambah keanggunan penggunanya. Karena itu, menurut dia, seharusnya tidak ada masalah jika Paskibraka mengenakan jilbab.

"Saya kira tidak ada kendala yang berarti jika petugas paskibraka memakai jilbab, tetap bagus sekali dan malah semakin tampak elegan," ucap Gus Fahrur.

Dia pun menyarankan kepada panitia pelaksana untuk menyiapkan model jilbab yang bagus, sehingga tidak ada alasan untuk menolak penggunaan jilbab. "Seharusnya panitia pelaksana menyiapkan bentuk model yg bagus sehingga tidak ada alasan untuk menolak penggunaan jilbab dalam paskibraka," kata Gus Fahrur.

Sebelumnya, viral di media sosial kabar pemaksaan lepas jilbab yang menimpa wakil Provinsi Aceh di Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional, Dzawata Maghfura Zukhri, siswi kelas X SMAN Modal Bangsa (Mosa).

Ada 18 yang diduga dipaksa lepas jilbab..

Pada Rabu (14/8/2024) Republika.co.id mengutip akun Irwan Indra, menulis demikian:

“Dari dulu, ketika Paskibraka ada dibawah binaan kami...tidak ada pemaksaan soal keyakinan adik2 dengan latarbelakang agama apapun...tapi kini dengan alasan keseragaman adik2 “dipaksa” untuk melepas jilbabnya..ini tidak bisa dibiarkan...Lawannn.”

Penelusuran Republika, sebanyak 18 perwakilan Paskibraka 2024 perempuan dari 18 provinsi yang terpaksa mencopot jilbab. Dalam foto-foto yang didapatkan Republika.co.id, 18 Paskibraka perempuan tersebut memang kesehariannya memakai jilbab.

Namun, saat pengukuhan, mereka harus mencopot jilbabnya. Hal itu terlihat dari foto-foto yang dibagikan pihak Istana kala Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri plus Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Istana IKN, Selasa (14/8/2024).