Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Erick menuturkan bahwa dengan penggabungan atau merger tersebut, Indonesia akan memiliki lahan seluas 2,2 juta hektare. Luas lahan ini akan dipetakan kembali untuk mewujudkan program swasembada pangan yang diusung pemerintah.

“Kami mau swasembada gula, tetapi lahannya tidak cukup. Nah ini yang kami harus remapping,” ujar Erick di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Di samping itu, dia memandang beberapa industri sudah mulai kalah bersaing. Oleh sebab itu, langkah penggabungan perlu dilakukan guna mendorong kemajuan dan memperkuat daya saing perusahaan pelat merah ke depan.

Pada Desember 2023, Kementerian BUMN diketahui telah menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo.

PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I.

Melalui penggabungan itu, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

PTPN dipercaya mampu berkontribusi meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) nasional dan minyak goreng dalam negeri. Diperkirakan, produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton per tahun pada 2021 menjadi 1,8 juta ton hingga 2026.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger ini merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah tersebut bertujuan sebagai efisiensi dan peningkatan indikator keuangan, serta operasional perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani untuk mendukung program swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Erick menuturkan bahwa dengan penggabungan atau merger tersebut, Indonesia akan memiliki lahan seluas 2,2 juta hektare. Luas lahan ini akan dipetakan kembali untuk mewujudkan program swasembada pangan yang diusung pemerintah.

“Kami mau swasembada gula, tetapi lahannya tidak cukup. Nah ini yang kami harus remapping,” ujar Erick di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Di samping itu, dia memandang beberapa industri sudah mulai kalah bersaing. Oleh sebab itu, langkah penggabungan perlu dilakukan guna mendorong kemajuan dan memperkuat daya saing perusahaan pelat merah ke depan.

Pada Desember 2023, Kementerian BUMN diketahui telah menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding, yakni PalmCo dan SupportingCo.

PalmCo dibentuk melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai entitas bertahan dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. Sementara itu, pembentukan SupportingCo ditempuh melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I.

Melalui penggabungan itu, PalmCo diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Subholding ini juga ditargetkan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

PTPN dipercaya mampu berkontribusi meningkatkan produksi crude palm oil (CPO) nasional dan minyak goreng dalam negeri. Diperkirakan, produksi minyak goreng akan naik dari 460.000 ton per tahun pada 2021 menjadi 1,8 juta ton hingga 2026.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan merger ini merupakan salah satu skema yang dijalankan oleh Kementerian BUMN. Langkah tersebut bertujuan sebagai efisiensi dan peningkatan indikator keuangan, serta operasional perseroan.

Menteri BUMN Erick Thohir akan menindak tegas pegawai BUMN nakal yang nekat bermain dengan program negara. Salah satunya terkait pengadaan pupuk subsidi.

Erick menegaskan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto punya target besar mencapai swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Seiring mencapai target tersebut, Erick akan memberantas oknum-oknum BUMN pangan yang selama ini bermain di pasokan pupuk.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Erick juga memastikan kolaborasi erat dengan Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada. Hal ini diwujudkan melalui kunjungannya ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Ia hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut Erick pun mencontohkan salah satu bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan menindak tegas terhadap oknum-oknum di lingkup BUMN yang bermain-main dengan program negara, salah satunya distribusi pupuk.

Erick mengatakan, dirinya akan memberantas oknum-oknum yang selama ini menghambat. Hal ini sejalan dengan target pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kita memastikan juga tidak ada lagi main-main dipupuk. Kita akan berantas yang namanya pihak-pihak yang selama ini menghambat!" kata Erick, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Adapun kunjungan Erick ke Kementan untuk bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Keduanya membahas tentang kolaborasi antara Kementan dan BUMN dalam rangka memperlancar birokrasi di lingkup pangan.

Erick sendiri hadir membawa sejumlah pimpinan BUMN pangan, antara lain Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Direktur Utama Perum BULOG Wahyu Suparyono, hingga Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) Mohammad Abdul Ghani.

Lebih lanjut ia pun mencontohkan bentuk dari kolaborasi ini. Misalnya melalui PTPN, akan dipastikan untuk alokasi lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan swasembada pangan.

Di samping itu, Erick juga meminta dukungan untuk holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD. Menurutnya, ID FOOD saat ini tengah dalam kondisi yang tidak sehat.

"Juga mohon dukungan yang ID Food, karena memang kondisinya tidak sehat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, ID FOOD ditetapkan dalam status gagal bayar utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penetapan status ini berlandaskan pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui surat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

Sementara itu pada bulan Juli lalu, ID Food mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 1,6 triliun. Suntikan modal itu diajukan untuk modal kerja pengadaan 10 komoditas pangan.

Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto juga mengungkap pengajuan PMN 2025 dilakukan karena utang perusahaan juga sudah cukup besar. Maka, untuk memenuhi pengadaan pangan nasional dibutuhkan tambahan pendanaan.

"Beban kerja yang cukup tinggi Rp 8,2 triliun. Terkait dari pada urgensi permohonan Rp 1,6 triliun ini kami pertama bahwa sebagai BUMN Holding pangan ID Food dibentuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dan ID Food juga berperan sebagai offtaker melalui jaringan kemitraan dengan petani, peternak, dan nelayan," ungkap dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

PMN ini juga diajukan untuk membiayai pelaksanaan program pemerintah yakni cadangan pangan pemerintah (CPP). Komoditas yang menjadi penugasan kepada ID Food di antaranya ada 10 jenis pangan, mulai dari daging sapi, daging ayam, telur ayam, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, ikan kembung, cabai, dan daging kerbau.

Bisnis.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) khawatir masifnya gula impor ke pasar Indonesia dapat mengganggu stabilitas harga di dalam negeri.

Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Gani mengatakan masuknya gula impor secara masif ke Tanah Air berisiko mengganggu pasokan dan harga tebu petani lokal.

“Kami sudah minta kepada pemerintah ketika harga gula di luar negeri terlalu rendah, harus ada proteksi agar jangan sampai gula terlalu mudah masuk Indonesia,” kata Abdul Gani dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, (23/9/2024).

Gani mencatat, produktivitas tebu petani masih pada kisaran 5 ton per hektar (Ha). Jumlah tersebut, kata Gani mengalami penurunan tajam dan ditakutkan bakal mengalami defisit jika gula impor terus masuk ke Indonesia.

Dirinya menyebut, bila produktivitas petani tebu bisa ditingkatkan maka Indonesia tidak perlu lagi mengimpor gula konsumsi untuk kebutuhan masyarakat.

“Saat ini luas pertanaman tebu kita di atas 500 ribu ha. Kalau mengaca 100 tahun yang lalu, 500.000 ha produksinya 7,5 juta ton. Kalau produktivitas kita sekarang sama dengan 100 tahun lalu, kita tak perlu impor gula, bahkan kita bisa ekspor, ini gambarannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gani menuturkan bahwa pihaknya memiliki program peningkatan produktivitas petani, dari 5 ton per Ha, menjadi 8 ton per Ha.

Untuk mencapai target itu, perusahaan akan memasok varietas tebu terbaik ke petani lokal, menerapkan teknologi pertanian, dan sebagainya.

Targetnya, pada 2028 produktivitas petani tebu bisa meningkat, sehingga biaya pokok produksi bisa ditekan 50 persen.

“Ketika produktivitas petani meningkat 50 persen, lalu ongkos produksi Rp6.000, maka otomatis petani akan berlipat-lipat pendapatannya, di situlah barangkali petani kita minta supaya menurunkan harga gulanya supaya konsumen mendapatkan harga gula yg bagus,” ucap Gani.

IDXChannel - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) masih membuka opsi agar Subholding PalmCo atau PT Perkebunan Nusantara IV menawarkan saham perdana alias Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI), setelah aksi korporasi ini batal dieksekusi di 2023.

Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Ghani mengatakan, prinsipnya perusahaan siap melantai di pasar modal Tanah Air. Hanya saja, perusahaan masih menunggu kebijakan dan arahan dari pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Kita tunggu dan mendengarkan kebijakan pemerintah mendatang, kita sih sudah siap. Nanti kebijakannya juga harus dikonsultasikan ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat),” ujar Ghani saat ditemui di gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (23/9).

Pasca dibentuk pada 2023, PTPN III mendorong agar PalmCo melaksanakan IPO di tahun yang sama. Ghani menyebut, saat itu kajian, kesiapan, hingga kelayakan sudah dilakukan, namun rencana tersebut batal.

Meski tidak menjelaskan alasan detail batalnya IPO, Ghani memastikan bahwa PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Hal ini menjadi daya tarik bagi investor pasar modal bila PalmCo berhasil melaksanakan go publik.

Untuk PalmCo, di samping menjadi perusahaan yang mengelola kebun sawit terbesar di dunia seluas 586 ribu hektare (ha), bahkan ditargetkan bisa menyentuh 708 ribu ha dalam satu dasawarsa.

“Kalau secara kesiapan, sudah lama kami siapkan, kajian dan tingkat kelayakannya sudah oke. Bicara soal kelapa sawit, PTPN adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia, jangan salah. Perusahaan perkebunan terbesar di dunia itu kami,” kata Ghani.

Saat dikonfirmasi peluang PalmCo bakal IPO di 2026, Ghani belum bisa memastikan. Lantaran, induk perusahaan dan pemegang saham masih harus melihat kebijakan pemerintah baru.

“(Untuk IPO di 2026) Belum kayaknya, kita harus menunggu kebijakan pemerintah,” kata Ghani.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) khawatir gula impor membanjiri pasar Tanah Air, ketika harga gula di level global anjlok.

Direktur Utama PTPN III, Mohammad Abdul Gani mengatakan, bila komoditas gula ramai-ramai masuk ke pasar Indonesia, maka akan menggangu pasokan dan harga tebu petani lokal. Karena itu, harus ada proteksi pemerintah.

“Kami sudah minta kepada pemerintah ketika harga gula di luar negeri terlalu rendah, harus ada proteksi agar jangan sampai gula terlalu mudah masuk Indonesia,” ujar Ghani dalam diskusi Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta, Senin (23/9).

Produktivitas tebu petani masih di kisaran 5 ton per hektare (ha). Ghani mencatat, jumlah tersebut mengalami penurunan tajam dan ditakutkan bakal mengalami defisit.

Dia mengatakan, bila produktivitas petani tebu bisa ditingkatkan, maka Indonesia tak perlu lagi mengimpor gula konsumsi.

“100 tahun lalu, tahun 1930, di Pulau Jawa ada 102.000 hektare (ha) tanaman tebu dengan produksi 3 juta ton. Artinya bisa 15 ton per ha. Kemudian sejak itu, terjadi penurunan terus,” tuturnya.

“Saat ini luas pertanaman tebu kita di atas 500 ribu ha. Kalau berkaca 100 tahun yang lalu, 500.000 ha produksinya 7,5 juta ton. Kalau produktivitas kita sekarang sama dengan 100 tahun lalu, kita tak perlu impor gula, bahkan kita bisa ekspor, ini gambarannya,” ujar Ghani.

Saat ini, PTPN III memiliki program peningkatan produktivitas petani, dari 5 ton per ha, menjadi 8 ton per ha. Untuk mencapai target itu, perusahaan akan memasok varietas tebu terbaik ke petani lokal, menerapkan teknologi pertanian, dan sebagainya.

“Jadi kami dalam empat tahun ke depan membangun petani dari mulai memberi varietas yang bagus, membangun teknologi pertanian yg bagus, dan perbaikan pabrik gula (PG) kami,” kata Ghani.

Targetnya, pada 2028, produktivitas petani tebu bisa meningkat, sehingga biaya pokok produksi bisa ditekan 50 persen. Pada akhirnya, PTPN menargetkan harga gula di tingkat konsumen menurun.

“Ketika produktivitas petani meningkat 50 persen, lalu ongkos produksi Rp6.000, maka otomatis petani akan berlipat-lipat pendapatannya, di situlah barangkali petani kita minta supaya menurunkan harga gulanya supaya konsumen mendapatkan harga gula yg bagus,” ujar Ghani.

“Kalau ini tercapai, maka struktur biaya petani turun dari Rp12.000 ke Rp6.000,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Holding Perkebunan Nusantara melalui anak usahanya, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), menjalin kemitraan strategis dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Surabaya, pada Jumat (9/8/2024). Melalui kerja sama ini, kedua perusahaan berkolaborasi dalam menyediakan solusi finansial terintegrasi untuk mendukung ekosistem SGN, khususnya bagi para petani tebu yang menjadi mitra utama.

Nantinya, Bank Mandiri akan menyediakan fasilitas Kredit Usaha Rakyat/Kredit Usaha Mikro (KUR/KUM) yang dirancang khusus untuk petani tebu dengan skema bayar panen. Skema ini memungkinkan para petani untuk mengatur arus kas mereka dengan lebih fleksibel.

“Dengan demikian, kewajiban pembayaran dapat disesuaikan dengan waktu panen, yang kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan usaha pertanian,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), M Abdul Ghani melalui keterangan tertulis, Rabu (14/8/2024).

Ghani menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan salah satu komitmen PTPN Group untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu di Indonesia, dengan memberikan akses lebih luas terhadap fasilitas keuangan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Kemitraan ini tidak hanya diharapkan mampu mendukung para petani tebu dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan industri gula nasional.

“Dengan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel, petani tebu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen mereka. Sehingga, memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung upaya swasembada gula di masa mendatang,” ucap Ghani.

Sementara itu Mahmudi Direktur Utama SGN menyebut skema kerjasama dengan Bank Mandiri berbeda dengan skema yang lain, pasalnya selain diperuntukkan sebagai pemenuhan modal usaha petani untuk biaya garap, pupuk, dan biaya tebang muat dan angkut (TMA), juga digunakan membeli benih tebu.

”Yang istimewa dalam skema ini, selain membantu modal usaha petani tebu untuk biaya garap, pupuk dan TMA, skema ini juga meng-cover biaya benih tebu, baru ada di skema dengan Bank Mandiri,” terang Mahmudi lebih lanjut.

Khusus pupuk dan benih tebu, pihaknya menggandeng program MAKMUR PT Petrokimia dalam penyediaan pupuk yang berkualitas serta lembaga perbenihan tebu di antaranya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

”Untuk pupuk dan benih akan diberikan natura, memudahkan mitra petani untuk mendapatkan pupuk dan benih tebuh yang berkualitas,” tambahnya.

Executive Vice President Corporate Banking VI Bank Mandiri Budi Purwanto, menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Bank Mandiri dalam memperluas ekosistem pertanian melalui digitalisasi dan inovasi layanan keuangan.

“Kami melihat bahwa sektor pertanian memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui digitalisasi dan kemitraan strategis seperti yang kami lakukan dengan SGN, kami berupaya menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan, di mana para petani memiliki akses lebih mudah terhadap pembiayaan sesuai dengan kebutuhan mereka,” ungkap Budi.

IDXChannel - Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) mengintegrasikan aktivitas bisnis on farm dan off farm untuk mempercepat swasembada gula konsumsi pada 2028.

Direktur Utama PTPN III, M Abdul Ghani menyebut, integrasi bisnis tebu untuk on farm dan off farm akan menjaga keseimbangan plant cane dan ratoon, menentukan jadwal tanam dan panen yang tepat.

Integrasi kedua kegiatan bisnis tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama operasi (KSO) antara PTPN I dan PT Sinergi Gula Nusantara (SugarCo).

“Penandatanganan KSO ini merupakan tonggak sejarah, sebagai langkah transformasi untuk mempercepat swasembada gula konsumsi pada tahun 2028,” ujar Abdul Ghani, Sabtu (10/8/2024).

Dia memastikan, penyatuan on farm dan off farm memberikan beberapa keunggulan, seperti standarisasi yang lebih baik dalam pengolahan on farm baik teknis maupun non-teknis.

Lalu, efisiensi biaya on farm yang lebih tinggi dengan skala pengerjaan yang tepat, peningkatan efisiensi rantai pasok dengan penjadwalan tebang, muat, angkut (TMA) yang diselaraskan, serta pemanfaatan nilai tambah produk samping secara menyeluruh.

Abdul Ghani menyebut, tanggung jawab Holding Perkebunan dan dukungan dari pemerintah menjadi faktor krusial dalam proses transformasi ini. Perannya tidak hanya sebagai motor penggerak, tetapi juga pengawal proses transformasi agar tetap berada di jalur yang tepat sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

“Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan maupun insentif, diharapkan proses integrasi ini dapat berjalan dengan lebih lancar dan cepat,” kata dia.

(DESI ANGRIANI)

Eropa memperketat masuknya beberapa komoditas dengan mengeluarkan aturan bebas deforestasi atau European Union Deforestration Regulation (EUDR). Salah satu komoditas yang ikut terkena dampaknya adalah karet.

Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen karet dunia. Perusahaan milik negara alias BUMN pun turut Dalam bisnis ini Seperti PT Perkebunan Nusantara IV, anak Perusahaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Meski begitu EUDR tak membuat perusahaan surut. Bahkan pada 9 Juli lalu perusahaan melakukan pengiriman perdana karet alam berkelanjutan yang telah melalui proses due diligence sesuai aturan bebas deforestasi Uni Eropa. Karet Standard Indonesian Rubber (SIR) produksi PTPN Group akan menjadi bahan baku berbagai produk seperti ban yang akan diekspor ke Uni Eropa.

Sebelumnya, produk karet alam produksi PTPN Group telah mendapatkan berbagai sertifikasi seperti ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, RubberWay dan EcoVadis. Hal ini menunjukkan bahwa PTPN Group telah melakukan praktik-praktik budidaya karet alam yang berkelanjutan. Sistem manajemen perusahaan yang telah menerapkan prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance) juga mempermudah proses pemenuhan kriteria due diligence EUDR pada produk
karet milik PTPN Group.

EUDR akan diimplementasikan pada Januari 2025 untuk perusahaan besar dan pertengahan tahun 2025 untuk produk petani rakyat. Pada komoditas karet, aturan ini akan berpengaruh pada 11 juta hektar perkebunan karet di seluruh dunia. Hal ini perlu diantisipasi oleh Indonesia, pasalnya Indonesia adalah produsen karet alam nomor dua di dunia setelah Thailand.

Bagi perusahaan besar seperti PTPN Group, proses due diligence EUDR bukan menjadi masalah besar. Kebun karet PTPN sudah berkali-kali disertifikasi oleh berbagai pihak dan telah menerapkan sistem traceability atau ketertelusuran yang terintegrasi dalam skema e-farming. "Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi PTPN karena produk karet kita mampu telusur sebab berasal dari kebun sendiri," ungkap Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara Dwi Sutoro Dalam keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).

Pengolahan karet alam di PTPN Group pun telah mengikuti standar baku internasional. PTPN Group sendiri mampu memproduksi karet alam sebesar 153 ribu ton per tahun, dengan 41 ribu ton diantaranya dihasilkan di Sumatera Utara dan sisanya berasal dari wilayah lain. Saat ini, total kontrak penjualan karet alam di PTPN Group yang harus lolos compliance EUDR adalah sebesar 5,3 ribu ton dan berpotensi naik dengan jumlah besar.

Dwi Sutoro mengatakan karet alam PTPN diminati langsung oleh pabrikan ban terkemuka dunia asal Uni Eropa, salah satunya Michelin dan Gajah Tunggal sebagai pabrikan lokal yang mengekspor produknya ke Uni Eropa. "Sekitar 70% dari produksi karet alam dunia diserap untuk industri ban. Itulah mengapa PTPN Group bersama beberapa produsen ban memulai pilot implementasi due diligence aturan EUDR untuk komoditas karet, yang nantinya akan diolah menjadi produk ban dan dijual di pasar Eropa," ujarnya.

Ia menilai bahwa komitmen pemenuhan terhadap EUDR ini adalah langkah besar yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menerapkan praktik budidaya perkebunan berkelanjutan. "Salah satu komitmen kami adalah terus menerapkan praktik budidaya komoditas yang berkelanjutan. Saya bisa menjamin kalau kebun yang dikelola sendiri oleh PTPN Group memiliki standar sustainability global," ungkap Dwi Sutoro. "Sembari PTPN Group juga menggandeng petani dan pekebun rakyat agar bisa menerapkan standar yang sama."

Namun semua pihak juga perlu memperhatikan kritik yang muncul terkait dengan tantangan dalam implementasi dan verifikasi regulasi ini. Memastikan kepatuhan di seluruh rantai pasokan yang kompleks dan tersebar luas memerlukan sistem pengawasan yang canggih dan biaya tinggi. Beberapa pihak masih meragukan apakah mekanisme verifikasi yang ada saat ini cukup efektif untuk memastikan bahwa karet yang diekspor ke Uni Eropa benar-benar bebas dari deforestasi.

Oleh karena itu, secara nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mengkoordinasikan berbagai pihak untuk membangun sebuah sistem nasional dalam rangka memverifikasi bahwa Kawasan budidaya karet dan komoditas strategis lain yang terdampak, penanamannya di suatu daerah dapat dibuktikan secara sah dan legal serta aktual jika tidak berada dalam Kawasan hutan versi Pemerintah Indonesia, dan juga memiliki sistem yang tertelusur dari hulu hingga rantai pasok ke hilir. Sehingga upaya diplomasi dalam menyamakan pemahaman regulasi, serta meningkatkan keberterimaan upaya Pemerintah Indonesia selama ini untuk menjawab hal tersebut menjadi fokus utama kita semua.

"Selain itu, kita juga terus mendorong kerjasama kawasanara untuk menghadapi tantangan implementasi EUDR ini. Perlu diketahui jika lebih dari 75% karet alam global itu diproduksi di Asia Tenggara, dimana Indonesia menjadi produsen terbesar kedua di dunia setelah Thailand," ujar Dwi Sutoro.

Sejak tahun 2001, negara penghasil karet alam utama di dunia yaitu Indonesia, Thailand, dan Malaysia membentuk International Tripartite Rubber Council (ITRC). Indonesia terus mengajak dua negara anggota ITRC lainnya untuk melindungi petani karet dan menyusun langkah bersama mengatasi berbagai persoalan karet alam.

JAKARTA,investor.id- PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN) (INACOM), anak perusahaan dari holding Perkebunan Nusantara menjalin kolaborasi stratgeis dengan PT Aguna Untuk Bangsa (PT AUB) dengan brand kopi di.bawahtangga X INACOM”, untuk membuka outlet baru yang bertempat di Kantor PT KPBN, Jl. Cut Meutia No. 11, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun, tujuan kerja sama ini untukmengoptimalkan aset perusahan dan kedepanya, sehingga dapat berkolaborasi dengan produk kopi dan teh lainya. Selain itu, kehadiran outlet tersebut juga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan bagi karyawan serta pengunjung lainnya.

Board of Management PT KPBN yang diwakili oleh Arif Budiman juga menyampaikan, kalaborasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan aset perusahan dan kedepanya dapat berkolaborasi dengan produk kopi dan teh lainya.

“Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mengoptimalkan aset perusahaan dan diharapkan kedepannya dapat berkolaborasi dengan produk PTPN seperti kopi dan teh. Kehadiran kopi di.bawahtangga diharapkan dapat memberikan semangat baru dan kenyamanan dalam bekerja,” kata Arief dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Sementara, Direktur PT AUB Bastiaan Rambie, menuturkan, pihaknya merasa bangga dapat berkalaborasi dengan INACOM dengan membuka outlet di.bawahtangga di lokasi yang strategis. Ia juga berharap adanya outlet tersebut menjadi tempat yang nyaman bagi karyawan maupun pengunjung lainya.

“Kami sangat bangga dapat berkolaborasi dengan INACOM dalam membuka outlet kopi di.bawahtangga di lokasi strategis ini. Kami berharap kehadiran outlet ini dapat menjadi tempat berkumpul yang nyaman bagi karyawan dan pengunjung, serta dapat menikmati kopi berkualitas dengan cita rasa yang istimewa," ujar Bastiaan.

Dalam acara grandopening outlet baru kopi di.bawahtangga x INACOM tersebut ditandai juga pemotongan pita dan penyerahan produk kopi secara simbolis. Momen ini menandai dimulainya operasional outlet baru tersebut.

Editor: Emanuel (eman_kure@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News