REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan tiga arahan strategis dalam reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia.

"Pertama, kembangkan dan sempurnakan Sistem Informasi Pasar Kerja yang telah ada," kata dia dalam sambutan pada Peresmian Pembukaan Festival Ketenagakerjaan (Naker Fest) 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran di Jakarta, Jumat.

Wapres sebagaimana keterangan Biro Pers Sekretariat Wapres menyampaikan sistem tersebut harus mampu mengarahkan dunia pendidikan dan pelatihan untuk mencetak talenta-talenta yang dibutuhkan oleh dunia kerja.

"Sehingga nantinya, sistem dapat melakukan pencocokan keahlian dan kebutuhan dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, sistem ini harus bisa menurunkan biaya rekrutmen tenaga kerja sehingga membuat perusahaan menjadi semakin kompetitif," katanya.

Kedua, katanya, menunjukkan komitmen terhadap reformasi pasar tenaga kerja Indonesia dengan mempromosikan peluang investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia kepada para investor.

Dengan upaya perbaikan iklim investasi, ia menilai, para investor akan terdorong minatnya untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Hal ini akan membuka lebih banyak peluang untuk penciptaan lapangan pekerjaan, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ketiga, ia menilai, perlu peningkatan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja serta seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan.

Menurut dia, kolaborasi merupakan kunci utama dalam menyukseskan berjalan seluruh sistem, perencanaan, dan regulasi yang telah disusun.

Dia berharap, penyelenggaraan Naker Fest 2024 dapat menjadi jembatan kolaborasi antarpemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan sehingga ke depan bidang ketenagakerjaan di Indonesia dapat semakin maju, unggul, dan kompetitif.

"Saya harap Naker Fest 2024 menjadi wadah komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat, terutama bagi angkatan kerja muda, sekaligus sinyal bagi calon investor atas komitmen kita mereformasi dan memperbaiki pasar tenaga kerja Indonesia,” ujar Wapres.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melaporkan bahwa penyelenggaraan Naker Fest merupakan inisiatif strategis dalam konteks reformasi tata kelola pasar tenaga kerja Indonesia.

Ia mengharapkan Naker Fest 2024 dapat menjadi etalase besar yang memberikan informasi dan layanan ketenagakerjaan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.

"Dilandasi niat bersama, komitmen kolektif, sebagai satu kesatuan ekosistem pembangunan ketenagakerjaan untuk menghadapi problematika dunia ketenagakerjaan," ujar Ida.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Abdul Rochman (Cak Adung), yang sempat akan maju sebagai kandidat calon ketua umum PKB kini resmi membatalkan rencananya. Cak Adung mengaku diminta fokus untuk menuntaskan membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

"Setelah berdiskusi cukup intensif, Gus Men (Yaqut Cholil Qoumas), meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan. Maka, dengan alasan yang lebih kuat itulah, saya sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB. Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ujar Adung di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Staf Khusus Menteri Agama itu mengatakan, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya maju. Adung berharap meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka, dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata dia.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku bahwa dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB, karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi, dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," kata Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai ketum PKB.

"Atas pembatalan ini, saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas, yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Menag.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mandataris Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan hasil temuannya pada Jumat (23/8/2024). Dari temuan dan bukti yang diperoleh, terdapat sejumlah kesimpulan.

Antara lain, berupa ajakan kepada segenap muktamirin PKB untuk mengembalikan partai tersebut ke Khittah 1998 dan desain AD/ART sebagaimana aslinya. Rapat Pleno PBNU pada 27-28 Juni 2024 menetapkan beberapa keputusan.

Di antaranya, menugaskan tim yang terdiri dari KH Anwar Iskandar (Wakil Rais Aam) dan H Amin Said Husni (Wakil Ketua Umum) untuk melakukan pendalaman tentang hubungan PKB dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Amin Said Husni mengatakan, tim PBNU sudah melaporkan temuannya kepada Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Hal itu setelah melakukan pendalaman melalui serangkaian studi dokumen historis dan mewawancarai sejumlah narasumber yang relevan.

Berikut hasilnya:

1. PKB dideklarasikan pada 23 Juli 1998 sebagai partai politik yang lahir dari rahim NU dan proses kelahirannya 'dibidani' oleh PBNU melalui serangkaian rapat-rapat resmi PBNU dan penerbitan surat-surat resmi PBNU dengan melibatkan seluruh struktur organisasi secara nasional.

2. Sebagai anak kandung Gerakan Reformasi yang lahir dari rahim NU, PKB pada awal kelahirannya benar-benar menjadi mirroring NU, baik dari aspek nilai-nilai dasar perjuangannya, desain konstitusi dan permusyawaratannya, maupun struktur organisasinya. Konsep struktur kepemimpinan PKB menganut struktur kepemimpinan NU di mana ulama menempati posisi kepemimpinan tertinggi. Dewan Syura berada di atas Dewan Tanfidz. Dewan Syura adalah Pimpinan Tertinggi Partai. Sedangkan Dewan Tanfidz adalah eksekutif/pelaksana saja (padsal 16 AD PKB Tahun 1998).

3. Sejak Muktamar Luar Biasa PKB di Ancol Jakarta pada 2008, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar terus mengalami perubahan yang sangat mendasar dan bahkan menyimpang sangat jauh dari desain aslinya. Yang paling prinsipil adalah perubahan posisi dan kewenangan Dewan Syura yang tidak lagi berkedudukan sebagai Pimpinan Tertinggi Partai, melainkan hanya sebagai dewan penjaga garis-garis perjuangan partai (Pasal 17 AD PKB Tahun 2019).

4. Selain itu juga terjadi penyimpangan pada sistem permusyawaratan PKB. Pada awalnya, PKB dirancang sebagai partai politik yang demokratis dan menganut piramida kedaulatan anggota. Ketua Dewan Tanfidz pada setiap tingkat kepengurusan dipilih dari dan oleh peserta musyawarah setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Syura terpilih. Namun sekarang prinsip dasar permusayawaratan dan kedaulatan itu dirombak sedemikian rupa, sehingga pimpinan partai di tingkat DPW dan DPC tidak lagi dipilih dari dan oleh peserta musyawarah, melainkan ditetapkan secara top-down oleh DPP PKB.

5. Muktamar PKB Tahun 2019 menghasilkan AD-ART PKB yang semakin jauh menyimpang dari khittahnya. Ketua Umum DPP PKB dinobatkan sebagai satu-satunya 'Mandataris Muktamar'. Kekuasaan semakin memusat di tangan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum. Dia punya kewenangan mengambil tindakan apa saja atas nama ‘menjaga keutuhan organisasi’. Dia juga berkuasa untuk mengubah struktur, menyusun, mengganti, dan memberhentikan personalia pengurus (Pasal 19 AD PKB Tahun 2019).

Selanjutnya, kata Amin Said, perlu dicatat keberhasilan PKB tidak bisa hanya diukur secara kuantitatif dari perolehan kursinya di dewan. Melainkan juga, sambung dia, yang lebih substansial adalah seberapa kokoh PKB berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang diamanahkan oleh NU kepada PKB pada saat didirikannya.

"Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka dengan mengacu pada nilai-nilai dan spirit yang mendasari didirikannya PKB pada 1998, dan untuk mencegah kemungkinan semakin jauhnya penyimpangan PKB dari desain aslinya, dengan ini PBNU mengajak kepada seluruh peserta Muktamar PKB yang akan bermusyawarah di Bali pada tanggal 24-25 Agustus 2014 untuk kembali ke Khittah PKB 1998 dan mengembalikan AD-ART PKB kepada desain aslinya," kata Amin Said dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-79, bank bjb menggelar acara donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat dan dukungan terhadap lingkungan sekitar. Acara ini berlangsung pada hari Rabu, 21 Agustus 2024, di Sport & Creative Center, Kantor Pusat bank bjb, setelah sebelumnya pada hari Senin, 19 Agustus 2024 juga telah dilaksanakan kegiatan Donor Darah yang bertempat di Yayasan Kesejahteraan Pegawai bank bjb. Adapun dari 2 kegiatan Donor Darah berhasil mengumpulkan 300 kantong darah.

Manfaat donor darah sangat signifikan, tidak hanya bagi penerima tetapi juga bagi pendonor. Bagi yang membutuhkan, darah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Setiap tetes darah dapat menyelamatkan nyawa, terutama bagi pasien yang memerlukan transfusi rutin atau dalam kondisi kritis. Di sisi lain, bagi pendonor, donor darah dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menjaga kesehatan jantung.

Menurut data dari PMI, kebutuhan akan darah di Indonesia masih jauh dari kata cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan darah setiap tahun, berbagai lembaga dan perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti donor darah untuk membantu memenuhi kekurangan ini. bank bjb, melalui acara ini, menunjukkan kontribusi nyatanya di sektor kesehatan.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen bank bjb dalam mendukung kesehatan masyarakat dan lingkungan.

"Sebagai institusi keuangan yang peduli pada kesejahteraan masyarakat, bank bjb selalu berupaya berkontribusi lebih, tidak hanya melalui layanan keuangan tetapi juga melalui berbagai kegiatan sosial seperti donor darah ini," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (23/8/2024).

Lebih lanjut, Widi menegaskan bahwa bank bjb memiliki komitmen tinggi terhadap keberpihakan pada masyarakat, terutama dalam hal mendukung kesehatan publik. Donor darah adalah salah satu cara perusahaan untuk membantu sesama dan menyelamatkan nyawa. Ini juga bentuk nyata dari kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Selain berdampak positif pada kesehatan penerima darah, donor darah juga memberikan manfaat bagi pendonor, seperti meningkatkan produksi sel darah merah dan menjaga kesehatan jantung.

Widi Hartoto menyebutkan bahwa dengan mendonorkan darah, para karyawan bank bjb, juga masyarakat di sekitar kantor pusat dan area Kantor YKP bank bjb tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga menjaga kesehatan.

Kegiatan donor darah ini diikuti oleh ratusan karyawan bank bjb, serta masyarakat umum yang berada di sekitar kantor pusat bank bjb dan YKP bank bjb. Partisipasi yang tinggi ini menunjukkan antusiasme dan kepedulian karyawan serta masyarakat terhadap pentingnya berbagi melalui donor darah.

bank bjb sendiri telah lama dikenal sebagai institusi yang aktif dalam kegiatan sosial. Melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR), bank bjb terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Acara donor darah ini merupakan salah satu program CSR yang rutin dilakukan setiap tahun, khususnya dalam rangka memperingati HUT RI.

Dengan target 300 kantong darah, bank bjb berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia.

"Kami sangat berharap bahwa darah yang terkumpul dari kegiatan ini dapat membantu menyelamatkan banyak nyawa dan memberikan harapan baru bagi mereka yang membutuhkan," ungkap Widi.

Widi Hartoto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi, baik karyawan bank bjb maupun masyarakat umum.

Dengan adanya kegiatan donor darah ini, bank bjb tidak hanya memperingati HUT RI ke-79 dengan semarak, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

“bank bjb berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat dan memberikan dampak positif bagi kehidupan banyak orang,” ucap Widi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra beserta jajaran pengurus mengikuti aksi demonstrasi bersama ribuan massa di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Perwakilan Rakyat (DPR/MPR), di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Ganjarist bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa hingga sejumlah komika dan artis ternama menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena akan menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pilkada.

"Kami dari Ganjarist hadir di sini bersama ribuan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menuntut supaya pemerintah dan DPR dapat mematuhi putusan MK terkait Pilkada," ujar Kris.

Ia menyampaikan pihaknya tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat ada upaya dari pihak-pihak yang ingin membegal MK.

"Kami tidak bisa tinggal diam ketika melihat MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya dengan mengesahkan putusan yang adil bagi demokrasi kita, setelah sebelumnya sempat kehilangan marwahnya, namun masih ada yang berusaha untuk membegal," ujar Kris.

Diketahui, MK pada Selasa (20/8/2024), mengeluarkan putusan yang menyatakan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD.

"Putusan itu terdapat rasa keadilan dan akan berimplikasi memunculkan jumlah kandidat yang lebih banyak, sehingga masyarakat diberi lebih banyak pilihan dalam menentukan pemimpin yang terbaik," ucap Kris.

Adapun, KPU RI memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, demikian dilansir dari Antara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki usia ke-26 tahun, Amanah Takaful mengusung tema "Menebar Manfaat, Meluaskan Maslahat." Direktur Amanah Takaful Ade Abdurachman mengungkapkan, selama lebih dari dua dekade, bersama para donatur dan mitra, Amanah Takaful telah berhasil menghantarkan kebahagiaan kepada ratusan ribu penerima manfaat, baik di Indonesia maupun dunia.

Program pemberdayaan dan kemanusiaan terus dikembangkan, mencakup berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, keagamaan, kebencanaan, serta program khusus Ramadhan dan Tebar Kurban.

Ade Abdurachman, menekankan pentingnya keterlibatan para muzaki, mitra, dan masyarakat dalam setiap program yang dijalankan. "Keterlibatan para muzaki, mitra, dan kolaborasi dari masyarakat menjadi faktor paling penting. Terima kasih atas kepercayaan donatur dan mitra yang telah membersamai Amanah Takaful selama 26 tahun ini," ujar Ade lewat keterangan tertulis kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Ia juga menyoroti bahwa sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci sukses implementasi program-program ini, yang mencakup Tebar Alquran ke pelosok negeri, bantuan pendidikan dan beasiswa, serta program unggulan lainnya seperti Majelis Taklim Bertaawun.

Dalam upaya memperluas jangkauan manfaat, Amanah Takaful juga mengambil langkah signifikan dalam mendukung Palestina. Melalui penggalangan bantuan dan edukasi tentang kondisi di Palestina, Amanah Takaful berkomitmen untuk membantu masyarakat Palestina yang tengah menghadapi situasi sulit. Selain memberikan bantuan langsung, Amanah Takaful juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya solidaritas dan dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Ke depan, dia menjelaskan, Amanah Takaful berharap dapat terus menguatkan peran kemanfaatan berbagai program yang inovatif dan berkesinambungan, dengan tetap mengutamakan layanan yang baik bagi mustahik dan muzaki.

Harapan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh berbagai pihak, termasuk Baznas dan Forum Zakat, yang menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi agar program-program Amanah Takaful semakin berdampak positif bagi masyarakat luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerindra meyakini KIM Plus di Pilkada Jakarta 2024 tak pecah kongsi pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 60/2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, sampai H-4 pembukaan pendafatan calon kepala daerah (cakada), Selasa (27/8/2024), belum ada satu pun dari 12 partai politik (parpol) peserta KIM Plus yang menyatakan hengkang dari pencalonan gubernur dan wakil gubernur (cagub-cawagub) Ridwan Kamil-Suswono (Rawon).

Muzani mengatakan, KIM Plus siap memenangkan Pilkada Jakarta dengan menjadikan Rawon sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. “Di Jakarta, KIM masih solid. Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, insya Allah jadi gubernur Jakarta,” begitu kata Muzani di Kantor DPP Gerindra di Jakarta Selatan, pada Jumat (23/8/2024).

Namun begitu, kata Muzani, Gerindra juga tak mempersoalkan jika ada parpol dalam KIM yang memilih untuk mengubah dukungannya pascaputusan MK 60/2024. Muzani mengatakan, dalam KIM tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

Muzani menegaskan, partainya mengakui kedaulatan partai-partai lain dalam mengajukan cakada-cakadanya masing-masing untuk sama-sama berkompetisi di pilkada serempak tahun ini.

“Di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), kita memberi keleluasaan untuk setiap partai politik mengambil posisi politiknya di daerah-daerah, karena kami menghormati bahwa ada basis-basis partai politik Koalisi Indonesia Maju yang tentu saja, antar partai yang satu, dengan partai yang lainnya berbeda,” kata Muzani.

KIM merupakan koalisi gabungan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyusul Partai Demokrat, dan partai-partai non-parlemen lainnya. KIM semakin besar menjadi KIM Plus setelah bergabungnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, bahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KIM Plus dalam Pilkada 2024 banyak sepakat untuk mengusung cakada-cakada yang sama karena terbentur pada ambang batas minimal pengusungan cakada yang minimal 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah.

Di Pilkada Jakarta contohnya, dari 12 partai yang berhasil tembus DPRD 2024 tak ada satupun yang bisa mengusung sendiri pasangan cagub-cawagubnya dalam. Karena ketentuan ambang batas pencalonan oleh partai atau gabungan partai minimal sebanyak 22 kursi dari 106 kursi di DPRD. Karena itu, 12 partai yang tergabung dalam KIM Plus, mengusung cagub-cawagub yang sama Ridwan Kamil - Suswono.

Namun setelah putusan MK 60/2024, KIM Plus bisa bubar. Putusan MK 60/2024 itu merasionalisasikan ambang batas minimal baru pencalonan cagub-cawagub yang cuma 7,5 persen suara sah. Dengan putusan tersebut, dari penguasaan DPRD, sedikitnya akan ada 7 pasangan cagub-cawagub yang bisa disorongkan masing-masing partai, ataupun gabungan parti untuk Pilkada Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Putusan Mahkamah Konstitusi tak berpengaruh bagi pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta itu akan mendaftarkan diri ke KPU DKI pada 28 Agustus 2024.

"Saya bersama insya Allah calon wakil gubernur Suswono dan kalau tidak ada halangan di tanggal 28 yang akan mendaftar di Jakarta," kata Ridwan Kamil saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jumat.

Pria yang akrab disapa RK itu mengaku sudah mempersiapkan beragam persyaratan administrasi untuk diserahkan ke KPU DKI.

RK pun sempat ditanya strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan pilkada di Jakarta. Dia mengaku belum bisa membeberkan ragam strategi kampanye sebelum melakukan pendaftaran resmi di KPU DKI.

"Kami lagi tahap namanya pendaftaran administrasi politik kalau sudah masuk ke kontestasi politik di situlah gagasan dengan media bisa kami sampaikan," kata RK.

Lebih lanjut, dia berharap mendapatkan lawan yang berkualitas dalam Pilkada Jakarta sehingga perang gagasan dan program kerja akan terjadi dengan sehat.

"Semakin banyak (calon) semakin bagus. Warga punya banyak pilihan program mana yang cocok ke depan untuk Jakarta," kata RK.

Sebelumnya, RK juga telah diusung oleh partainya yakni Golkar ketika masih diketuai oleh Airlangga Hartarto.

Setelah Golkar, salah satu partai di KIM yakni PSI juga ikut serta mencalonkan RK menjadi Gubernur Jakarta.

Belakangan setelah dua partai itu mencalonkan RK, KIM memutuskan untuk menggandeng PKS dengan mendapuk kadernya yakni Suswono menjadi calon wakil gubernur Jakarta mendampingi RK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengatakan, untuk bisa menjaga kesuksesan Kejaksaan Agung (Kejakgung) dalam penegakkan hukum di masa mendatang, dibutuhkan dukungan dari presiden, serta figur tegas dan berani.

“Presiden terpilih (Prabowo Subianto) setidaknya harus mencari orang yang setidaknya punya keberanian seperti jaksa agung yang sekarang (ST Burhanuddin) dan tentu harus mendapat dukungan dari presiden,” kata Ray Rangkuti, Jumat (23/8/2024).

Dijelaskannya, Kejakgung butuh figur yang punya keberanian dalam penegakkan hukum. Tapi, menurut Ray, jika tidak mendapat dukungan dari presiden maka hal itu akan tetap sulit. “Begitu juga sebaliknya, kalau Pak Prabowo serius dalam melakukan penegakkan hukum, tapi jaksa agungnya ke sana-sini, ya tidak akan jalan juga. Jadi dua hal itu penting untuk melanjutkan kinerja Kejakgung yang sudah berjalan seperti sekarang,” ungkap Ray.

Dengan sudah tingginya kepercayaan publik terhadap Kejakgung, Ray Rangkuti berharap, Prabowo nantinya memberi kebebasan kepada jaksa agung untuk menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi. “Bukan hanya memberi keleluasaan, tapi malah harus mendorong untuk berani menindak koruptor,” ungkapnya.

Berdasar survei yang dilakukan Indikator Politik, pada Januari 2024, Kejaksaan Agung masih tetap menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya oleh masyarakat dengan persentase nilai sebesar 76,2%. Atas hasil survei tersebut, Kejaksaan Agung dinilai paling tinggi tingkat kepercayaannya dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Adapun Kejaksaan mengalami peningkatan kepercayaan publik dari 75,1% periode Oktober 2023. Hal ini sejalan dengan peningkatan presepsi masyarakat yang menilai baik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKEP – PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan akses listrik bersih 24 jam bagi warga Pulau Polewali, Pulau Saugi, dan Pulau Sapuli di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

Listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) di wilayah yang termasuk terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ini hadir setelah PLN berhasil melakukan pemasangan 118 unit mikro pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan energy storage program Sorong Ultimate for Electrifying Surya untuk Negeri (SuperSUN).

SuperSUN sendiri adalah pembangkit listrik tenaga surya individual dengan daya 900 Volt Ampere (VA) dilengkapi kWh meter prabayar. Sistem ini terdiri dari PV Panel berkapasitas 440 Wp-700 Wp dan baterai berkapasitas 2 kWh. Kehadiran listrik bersih ini pun dirasakan manfaatnya oleh warga, salah satunya Basir Daeng Liong, warga Pulau Polewali. Basir mengaku, kehadiran listrik PLN membantunya dan masyarakat sekitar lebih produktif.

Sebelumnya, masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan harus menempuh perjalanan ke daratan Pangkep sejauh 12,4 km melalui laut selama satu jam hanya untuk membeli es batu sebelum melaut mencari ikan. Dengan kehadiran listrik, Basir dapat menggunakan freezer untuk menyimpan ikannya.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran listrik dari PLN. Dulu, untuk mendapatkan listrik, kami harus mengeluarkan biaya Rp 210 ribu per bulan untuk menyalakan genset, itu pun hanya dari pukul 18.00-22.00 saja. Saat ini, dengan listrik menyala 24 jam penuh, kami cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp 50 ribu per bulan," ujar Basir.

Ia juga menjelaskan bahwa selain untuk freezer, masyarakat juga memanfaatkan listrik untuk berbagai aktivitas rumah tangga seperti menggunakan pompa air, kulkas, dan keperluan belajar anak-anak di malam hari.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau mengapresiasi upaya PLN dalam melistriki wilayah kepulauan dengan memanfaatkan EBT, ia mengatakan hadirnya inovasi SuperSUN sangat bermanfaat bagi masyarakat dam dapat meningkatkan perekonomian.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menghadirkan SuperSUN di ketiga pulau ini. Saya berharap masyarakat dapat menjaga keberlangsungannya," kata Yusran.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, PLN akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). PLN terus berinovasi dalam menghadirkan listrik bagi masyarakat di pelosok, salah satunya melalui program SuperSUN.

”Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Untuk itu PLN berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik andal dengan menghadirkan berbagai inovasi. Hal ini sesuai dengan pengejawantahan sila ke-lima Pancasila,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono, mengatakan SuperSUN merupakan bukti keseriusan PLN dalam mewujudkan listrik berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Ia berharap kehadiran listrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Listrik sangat penting dan vital dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang mayoritas adalah nelayan kini bisa menggunakan kulkas sebagai cold storage. Ikan menjadi lebih awet, penjualan meningkat, dan secara otomatis perekonomian juga bisa menjadi lebih baik," jelas Budiono.

Budiono mencatat hingga Juli 2024, Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Selatan telah mencapai 99,99 persen. Upaya ini juga menjadi bukti komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar dapat merawat aset PLN yang telah dipasang agar bisa digunakan secara maksimal.

"Mohon bapak dan ibu sekalian untuk menjaga aset tersebut. Jika ada gangguan, kami siap membantu untuk penanganannya. Saya optimis listrik ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, serta membuka peluang baru untuk mengembangkan ekonomi lokal," kata Budiono.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Senin (26/8) pagi guna memutuskan Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi II DPR sudah menerima draf PKPU dari KPU.

"Insya Allah besok hari Senin, kita akan tinggal putuskan saja secara resmi, draf yang disampaikan oleh KPU," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Dia mengatakan bahwa KPU telah mengirimkan draf rancangan PKPU tentang pencalonan kepada Komisi II DPR yang di dalamnya mengakomodasi putusan MK.

"KPU sudah mengajukan per tanggal 21 Agustus rancangan PKPU Pencalonan yang sudah mencantumkan bulat-bulat, secara penuh hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu," ujarnya.

Doli mengatakan draf rancangan PKPU tentang pencalonan itu merupakan rancangan PKPU tambahan yang baru disusun oleh KPU menyusul terbitnya putusan MK teranyar berkaitan dengan UU Pilkada.

"Karena kita melihat putusan dari Mahkamah Konstitusi dan situasi yang berkembang dalam beberapa hari ini, tentu kita harus merespons putusan Mahkamah Konstitusi itu," katanya.

Terkait draf rancangan PKPU tentang pencalonan tersebut, Doli menyampaikan bahwa sikap DPR dan Pemerintah menyetujuinya. "DPR bersama pemerintah setuju terhadap draf yang disampaikan oleh KPU. Tinggal nanti formalnya pada Senin rapat konsultasi dengar pendapat Komisi II dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu," tuturnya.

Dia pun menegaskan bahwa draf rancangan PKPU tentang pencalonan itu akan mengakomodasi putusan MK terkait ambang batas pencalonan dan batas usia.

"KPU kan institusi yang tugasnya adalah melaksanakan undang-undang, mana undang-undang yang berlaku itulah yang menjadi rujukan terhadap semua peraturan teknis yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu, karena berkaitan dengan soal pencalonan ini kita mempunyai putusan terakhir dari Mahkamah Konstitusi, maka itu yang menjadi rujukan dan memang tugasnya KPU itulah melaksanakan undang-undang," ucap dia.

Selain PKPU, dia menambahkan bahwa RDP Komisi II pada Senin (22/8) pagi pada pukul 10.00 WIB itu juga akan dihadiri oleh Bawaslu RI guna konsultasi sejumlah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

REPUBLIKA.CO.ID, Rakyat dan mahasiswa berbondong-bondong kembali turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK No 70/PUU-XXII/2024.

Meski DPR akhirnya membatalkan pengesahan RUU Pilkada 2024, para pengunjuk rasa terus mengawal agar Peraturan KPU yang sedang digodok di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan putusan MK tersebut.

Berbicara mengenai perjuangan untuk berjuang demi kebenaran, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan tentang sekelompok umat Islam yang akan terus memperjuangkan kebenaran hingga hari kiamat kelak. Ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Jabir RA.

Adapun haditsnya, sebagai berikut:

عنجابررضياللهعنهقال:سمعترسولاللهصلىاللهعليهوسلميقول:لاتزالطائفةمنأمتييقاتلونعلىالحقظاهرينإلىيومالقيامة،قال:فينزلعيسىابنمريمصلىاللهعليهوسلمفيقولأميرهم:تعالصللنا،فيقول:لاإنبعضكمعلىبعضأمراء،تكرمةلهذهالأمة.

Diriwayatkan dari Jabir RA, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sekelompok umatku akan terus memperjuangkan kebenaran sampai Hari Kiamat."

Perawi berkata, "Kemudian turunlah Isa putra Maryam shollallahu' alaihi wa sallam, lalu seorang pemimpin mereka (umat Muslim) berkata, 'Kemarilah, untuk mengimami sholat kami'. Kemudian Nabi Isa AS berkata, 'Tidak, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin untuk sebagian lainnya. Ini adalah penghormatanku kepada umat ini'." (HR Muslim)

Berdasarkan hadits tersebut, juga dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan umatnya bahwa sekelompok umat Islam akan terus berperang melawan musuh agama dengan cara memperjuangkan kebenaran (haq) dan agama, serta mengibarkan panji-panji agama. Islam akan meraih kemenangan dan akan tetap dalam keadaan tersebut sampai datang tanda selanjutnya dari Hari Kiamat.

Angin yang membawa ruh orang beriman..

Tanda lain ialah angin yang membawa ruh setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Ash:

«ثُمَّيَبعَثُاللهُرِيحًاكَرِيحِالمِسْكِ،مَسُّهامَسُّالحَريرِ،فلاتَترُكُنفْسًافيقلبِهمِثقالُحبَّةٍمنَالإيمانِإلَّاقبَضَتْهُ،ثُمَّيَبْقىشِرارُالنَّاسِ،عَليهمْتَقُومُالسَّاعةُ».

"Kemudian Allah mengirim sebuah angin yang baunya seperti bau misk dan lembutnya seperti lembut sutera, tidaklah ia melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seberat biji benih, kecuali ia pasti akan diwafatkannya. Maka tinggallah orang-orang jahat saja, lalu terjadilah hari kiamat." (HR Muslim)

Sejatinya umat Islam adalah umat yang mulia karena merupakan umat terakhir di dunia. Begitu pun nabi mereka, nabi terakhir di dunia. Nabi umat Islam diutus kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan.

Seruan Nabi terakhir tersebut, yakni Nabi Muhammad SAW, merupakan seruan yang berlaku sampai akhir zaman. Dengan demikian, umat Islam akan tetap menjadi penyeru atau pendakwah terakhir untuk mengajak orang-orang kembali kepada Allah SWT. Namun begitu banyak umat manusia yang melawan umat Islam karena kebenaran yang dibawanya.