Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) telah menyiapkan dana untuk pelunasan Obligasi Berkelanjutan II Bank BRI Tahap III Tahun 2017 Seri C (Obligasi Berkelanjutan) sebesar Rp 2,52 triliun.

Dikutip dari keterbukaan informasi, Jumat (26/7), obligasi berkelanjutan BRI tersebut akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024 mendatang.

“Saat ini, penempatan dana tersebut berada pada High Quality Liquid Asset Perseroan,” ungkap Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi dikutip dalam keterangan resminya, Minggu (28/7).

Hendy menyebut pelunasan obligasi berkelanjutan tidak memiliki dampak material negatif yang dapat mengganggu likuiditas maupun kelangsungan usaha perseroan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh akselersi dan sinergitas dalam proses Kelompok Usaha Bank (KUB) antara PT BPD Banten Tbk (Bank Banten) dengan PT BPD Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) yang sedang berjalan saat ini.

Baru saja, Pemerintah Provinsi Banten dipimpin Pj. Gubernur Banten Al Muktabar beserta jajarannya bersama Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten melakukan kunjungan kerja lanjutan ke Bank Jatim yang disambut Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono beserta seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jatim di Kantor Utama Bank Jatim pada Jumat lalu.

Kunjungan kerja ini bertujuan untuk saling mengakselerasi proses KUB yang sedang berjalan dan pelaksanaan sinergitas bisnis antar kedua BPD dalam waktu dekat ini.

Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengatakan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Non Disclosure Agreement (NDA) yang telah dilakukan sebelumnya.

“Tujuan pertemuan ini adalah untuk saling mengakselerasi jalannya proses KUB dan sinergi bisnis tentunya dengan melihat besarnya potensi di Provinsi Banten yang dapat digali bersama oleh Bank Banten dan Bank Jatim” jelas Busthami dikutip dalam keterangan resminya, Minggu 28/7).

Sementara itu Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman menyatakan KUB dan sinergitas bisnis ini merupakan Kolaborasi yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi masing-masing BPD tetapi juga memberikan dampak positif kepada masyarakat Jawa Timur dan Provinsi Banten.

“Ini adalah langkah penting dan perlu diakselerasi untuk memperkuat sinergi dalam industri perbankan dengan tetap saling memperhatikan kaidah hukum dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyebut, melalui KUB dan sinergi bisnis antara Bank Jatim dan Bank Banten yang diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan.

Menurutnya kerjasama ini bukan hanya untuk memenuhi Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020, tetapi juga sebagai upaya bersama untuk memajukan ekonomi kedua wilayah. Pihaknya optimis kerjasama ini akan saling menguntungkan, mendukung kesejahteraan masyarakat dan dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Begitu juga dengan Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, menyampaikan kolaborasi ini sebagai langkah strategis dalam melanjutkan proses KUB yang telah berjalan. Hakikatnya BPD dibentuk dengan tujuan utama untuk menjaga likuiditas dan mendukung stabilitas ekonomi daerah.

Oleh karena itu, ia menyebut, dengan melanjutkan dan memperkuat sinergi melalui KUB ini sangat penting untuk memanfaatkan potensi yang ada di Banten dan Jawa Timur secara optimal.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh jajaran Pemerintah Provinsi Jatim. Semoga KUB antara Bank Banten dan Bank Jatim ini bisa membawa keberkahan tidak hanya bagi BPD masing-masing tapi juga bagi masyarakat kedua wilayah” kata Al Muktabar.

Dengan adanya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, diharapkan kolaborasi dalam bentuk KUB dan sinergi bisnis antara Bank Banten dan Bank Jatim ini dapat segera terwujud untuk memperkuat posisi kedua bank di industri perbankan serta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi di kedua provinsi dan juga nasional.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Transformasi digital yang masif dilakukan perbankan tampaknya tak menyurutkan peran agen laku pandai. Sebab agen masih menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyentuh nasabah yang sulit terjangkau.

Kinerja BRILink, agen laku pandai, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatatkan kinerja yang masif.

Sepanjang periode semester I/2024, volume transaksi yang dihasilkan oleh Agen BRILink telah mencapai sebesar Rp 767 triliun naik sektiar 13,6% secara tahunan (YoY).

Kenaikan volume transaksi tersebut sejalan pula dengan jumlah agen BRILink yang terus tumbuh. Hingga akhir Juni 2024, BRI telah memiliki 993 ribu agen BRILink yang tersebar di lebih dari 61 ribu desa.

Sekadar mengingatkan, pada kuartal I/2024 yang lalu, jumlah agen BRILink baru sekitar 796 ribu agen. Artinya, ada kenaikan sekitar 197 ribu agen dalam periode April 2024 hingga Juni 2024.

“Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80% dari total desa di Indonesia,” ujar Direktur Utama BRI Sunarso, Kamis (25/7).

Ia bilang agen BRILink terbukti mampu menjawab karakteristik nasabah mikro dan saat ini memiliki peranan yang penting dalam roda perekonomian serta kehidupan masyarakat.

Dengan hasil yang ditorehkan agen BRILink, kinerja keuangan BRI pun sedikit terdongkrak dari sisi fee based income. BRI telah meningkatkan fee based income menjadi sebesar Rp 11,26 triliun atau tumbuh 10,15% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni sebesar Rp10,22 triliun.

Tak mau kalah, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga memiliki agen46 yang juga memiliki kinerja impresif.

Hingga Juni 2024, jumlah BNI Agen46 tumbuh sebesar 18,2% YoY yang juga diikuti pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari BNI Agen46 mencapai lebih dari 40% YoY.

Ronny Venir, Direktur Network and Services BNI bilang keberadaan agen46 menunjukkan upaya BNI untuk memberikan akses layanan perbankan kepada segenap masyarakat sebagai layanan keuangan tanpa kantor (Branchless Banking).

Menurutnya, selain memberikan dorongan signifikan terhadap pertumbuhan dana murah, Agen46 juga menghasilkan pendapatan non bunga melalui transaksi yang dilakukan oleh Agen46 tersebut.

“Potensi bisnis dari Branchless Banking ini masih sangat besar dan menjanjikan,” ujar Ronny.

Sebagai informasi, Agen46 juga telah mencatatkan pertumbuhan transaksi sebesar 14% YoY. Di mana, pendapatan non bunga atau Fee based income dari Agen46 dengan pertumbuhan signifikan mencapai lebih dari 200% YoY.

Disamping itu sekitar15 ribu Agen46 hadir melayani masyarakat yang tinggal di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T) di Tanah Air.

Ronny bilang Agen46 diharapkan dapat menjadi channel point of sales yang semakin kuat, kaya akan fitur dan menjadi mitra bagi masyarakat luas, khususnya UMKM, dalam menjawab kebutuhan transaksional perbankan.

“Tentunya peningkatan jumlah agen dan transaksi yang dihasilkan akan berkontribusi pada tambahan penghasilan bagi BNI Agen46 sendiri dan peningkatan Laba bagi BNI,” tandasnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menargetkan pertumbuhan dana kelolaan nasabah prioritas di Muamalat Prioritas sebesar 20% pada akhir tahun ini.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, per Maret 2024, total dana kelolaan Muamalat Prioritas sebesar 33% dari total Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan rata-rata pertumbuhan nasabah sebesar 5% dalam dua tahun terakhir.

Bank Muamalat optimistis dapat mencapai target di akhir tahun mengingat potensi bisnis di segmen nasabah prioritas masih sangat besar. Pionir bank syariah di Tanah Air ini fokus untuk meningkatkan engagement nasabah existing dengan membuat program yang menarik dan bermanfaat bagi nasabah.

“Untuk mencapai target di akhir tahun, kami fokus pada peningkatan loyalitas nasabah eksisting. Selain kegiatan rutin untuk menjaga engagement, kami juga gencar menjalin kerja sama dengan berbagai pihak yang nantinya akan memberi benefit bagi nasabah prioritas di Bank Muamalat,” kata Dedy, belum lama ini.

Salah satunya adalah program terbaru Muamalat Prioritas bernama Health Assistance, yaitu penyediaan akses layanan kesehatan untuk nasabah Muamalat Prioritas yang ingin berobat di Malaysia. Program ini menggandeng Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) sebagai rekanan.

Dedy menjelaskan, kolaborasi ini mencakup pendaftaran janji temu pasien di semua rumah sakit yang berada di bawah keanggotaan MHTC, fasilitas komunikasi antara Bank Muamalat dan rumah sakit, serta informasi umum seputar pengobatan dan perawatan kesehatan yang ada di Malaysia.

MHTC menyambut positif kerja sama dengan Bank Muamalat. Vice President Marketing and Communication MHTC Lokman Izam Abd Aziz mengatakan, pihaknya bangga dapat menjadi mitra Bank Muamalat. Kerja sama ini sebagai upaya untuk melengkapi layanan dan penawaran perawatan kesehatan dimana kedua negara (Indonesia dan Malaysia) telah menikmati berbagai kolaborasi di bidang wisata medis.

"Kami sangat bersemangat untuk memulai kemitraan strategis dengan Bank Muamalat untuk lebih mendukung sistem perawatan kesehatan di dalam negeri dan memfasilitasi pasien lokal untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di luar negeri,” ujarnya.

Sebagai informasi, Muamalat Prioritas memiliki layanan dengan cakupan regional melalui kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain itu, Bank Muamalat juga memiliki layanan Priority Center yang tersebar di lima kota besar yakni Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya dan Makassar.

Adapun syarat menjadi nasabah prioritas di Bank Muamalat adalah memiliki minimal total dana Rp500.000.000. Dengan menjadi nasabah prioritas, berbagai keuntungan dapat diperoleh antara lain layanan produk premium untuk investasi dan proteksi berbasis syariah, bebas biaya transaksi, mendapat bingkisan eksklusif di hari istimewa, undangan ke event eksklusif yang diadakan Muamalat Prioritas serta banyak lagi keuntungan lainnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Bank Mega Syariah mencatatkan kelolaan tabungan haji meningkat 12,47% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 266 miliar sampai Semester I-2024.

Pencapaian ini menunjukkan bentuk kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap produk tabungan haji yang ditawarkan Bank Mega Syariah.

Dila Karnela Peter, Sales & Distribution Division Head Bank Mega Syariah mengatakan, peningkatan ini tidak lepas dari upaya bank dalam menyediakan layanan yang komprehensif dan mudah diakses.

"Pertumbuhan yang positif ini berkat tingginya kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk tabungan haji kami. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak diantaranya: Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), penyelenggara perjalanan ibadah umrah, majelis taklim, instansi pemerintah dan swasta dan komunitas lainnya untuk meningkatkan tabungan haji,” kata Dila dalam keterangan resminya, Minggu (28/7).

Lebih lanjut, Dila menjelaskan, tabungan haji Bank Mega Syariah memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah, setoran awal ringan, setoran selanjutnya yang fleksibel dan terhubung secaraonlinemelalui SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Selain itu, tabungan haji Bank Mega Syariah juga tersedia bagi nasabah perorangan untuk semua usia (dewasa dan anak).

Bank Mega Syariah juga telah memperluas akses bagi masyarakat untuk membuka tabungan haji melalui kanal digital. Masyarakat dapat dengan mudah membuka rekening tabungan haji melalui aplikasi mobile bankingM-Syariah dengan minimal setoran awal hanya Rp 100.000.

“Bank Mega Syariah berkomitmen untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang kompeten dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan inovasi produk dan layanan digital, kami juga terus berupaya memberikan solusi keuangan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujar Dila.

Berkat komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik serta turut berkontribusi dalam mendorong ekosistem haji di Indonesia, Bank Mega Syariah kembali dipercaya sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) yang bertanggung jawab untuk menerima setoran BPIH dari calon Jemaah Haji, serta menjadi mitra BPKH dalam melakukan pengelolaan Keuangan Haji untuk periode Juli 2024 hingga Juni 2027.

Penunjukan tersebut disahkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah dengan Marjana selaku Direktur Risk & Compliance Bank Mega Syariah bersama bank syariah lain pada Senin 22 Juli 2024.

“Kerjasama ini mencerminkan kepercayaan BPKH terhadap kinerja dan integritas Bank Mega Syariah sebagai penerima setoran biaya penyelenggaraan haji. Kami juga berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem haji di Indonesia melalui layanan terbaik kepada para calon jamaah haji,” kata Dila.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Judi online kini menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, merebaknya praktek judi online kian meresahkan masyarakat.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkomitmen turut memerangi perjudian daring (online).

Melansir Infopublik.id, Direktur Human Capital and Compliance BNI Mucharom menyebutkan, sebagai langkah nyata, sejak September 2023 hingga Juli 2024, BNI telah memblokir 882 rekening yang terbukti disalahgunakan sebagai sarana judi online.

Manajemen pun telah mengimplementasikan beragam strategi untuk memastikan layanan BNI tidak disalahgunakan oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas judi online.

Ada sejumlah langkah yang telah dilakukan BNI dalam pemberantasan judi online.

Pertama, melakukan pengamanan melalui Cyber Patrol dengan memantau secara proaktif website perjudian daring yang menggunakan rekening BNI (web crawling) untuk mendeteksi situs yang menyalahgunakan rekening BNI.

Kedua, penguatan kebijakan dalam penanganan judi online melalui kewajiban memelihara profil nasabah secara terpadu (single Customer Identification File) dan mitigasi risiko atas transaksi yang dilakukan melalui Payment Gateway dan layanan Virtual Account. Itu perlu karena beberapa transaksi judi online dilakukan antara lain dengan payment gateway, QRIS, virtual account maupun top-up e-wallet.

Ketiga, BNI memiliki sistem pemantauan dengan beberapa parameter yang dapat mendeteksi pola-pola transaksi judi online.

Sistem itu pun terus-menerus dilakukan enhancement dengan pola-pola transaksi judi online terbaru.

Selain itu, pemantauan juga dilakukan melalui aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memuat nama-nama pihak terkait dengan judi online untuk segera dilakukan pemblokiran.

Keempat, memasukkan data pemilik rekening yang diblokir ke dalam daftar pantau pada aplikasi KYC on Board, sehingga yang bersangkutan tidak dapat lagi membuka rekening baru di BNI.

Kelima, menyampaikan edukasi/ literasi terkait larangan jual beli rekening melalui beberapa platform/ media publikasi, mengingat rekening yang diperjualbelikan tersebut dapat disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, salah satunya judi online.

Keenam, dalam pemberantasan judi online, BNI juga berkoordinasi dengan OJK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan kelembagaan terkait lainnya, sehingga tindak lanjut yang dibutuhkan dapat segera dilakukan secara efektif.

Arom mengatakan, melalui upaya yang konsisten dalam menangani kejahatan keuangan seperti judi online, BNI berupaya untuk menciptakan lingkungan perbankan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabah.

“Melindungi nasabah dari kerugian finansial dan dampak negatif lainnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan, agar integritas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap BNI terus terjaga,” ujar Arom, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) resmi mengakuisisi 99% saham PT Bank Commonwealth tahun ini. Aksi korporasi ini membawa dampak signifikan bagi karyawan Bank Commonwealth.

Presiden Dewan Eksekutif Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, mengungkapkan sebanyak 1.146 karyawan Bank Commonwealth berpotensi mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat akuisisi tersebut.

"Karena bank ini diakuisisi, otomatis semuanya akan di-PHK, ada 1.146 karyawan," jelas Saepul dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (23/7).

Saepul menambahkan bahwa keputusan PHK ini telah dikonfirmasi langsung oleh Bank Commonwealth. Namun, kebijakan ini dianggap sepihak dan tidak transparan, menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan.

"Ketidaktransparanan tersebut menimbulkan kekagetan dan keresahan di kalangan karyawan," ujarnya.

OPSI, sebagai induk serikat pekerja Bank Commonwealth, telah berdiskusi dengan manajemen bank. Dalam diskusi tersebut, diputuskan bahwa karyawan yang terkena PHK akan mendapatkan kompensasi berupa uang pesangon.

Namun, kompensasi ini akan diambil dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang merupakan hak karyawan sejak lama sebelum adanya keputusan akuisisi.

Keputusan manajemen untuk menggabungkan DPLK dengan uang pesangon ini dianggap merugikan para pekerja, meskipun hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021.

Saepul menegaskan bahwa jika DPLK ingin dijadikan bagian dari pembayaran uang pesangon, perhitungannya harus dimulai dari tahun 2021 sejak aturan tersebut diterbitkan.

"Itupun tidak termasuk dana pengembangannya, karena berdasarkan PP No 35 Tahun 2021, hanya iuran yang diperhitungkan, tidak termasuk dana hasil pengembangannya," katanya.

Ia juga menyoroti besaran upah karyawan yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan hak-hak lainnya yang tidak memasukkan komponen tunjangan tetap, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, manajemen OCBC NISP menargetkan proses akuisisi ini akan rampung tahun ini. Presiden Direktur OCBC, Parwati Surjaudaja, menjelaskan bahwa proses akuisisi akan selesai pada kuartal II/2024, diikuti dengan penggabungan atau merger yang ditargetkan selesai pada semester II/2024.

"Akuisisi ini nantinya dilanjutkan penggabungan di separuh kedua tahun ini dan sinergi bakal terlihat setelah penggabungan tersebut,” ujar Parwati dalam konferensi pers, Senin (18/3).

Saat ini, OCBC NISP masih berfokus pada proses akuisisi yang masih tahap awal. Belum ada rencana bisnis bank yang detail setelah penggabungan terjadi, tetapi Parwati menegaskan bahwa penggabungan ini merupakan upaya jangka panjang bagi bank.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) melaporkan adanya pertumbuhan hasil investasi sebesar 15,6% secara year on year (YoY) pada Juni 2024 menjadi Rp 844 miliar. Angka itu meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 730 miliar.

Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi, menjelaskan bahwa perusahaan fokus pada penempatan investasi di instrumen berisiko rendah hingga menengah, dengan sebagian besar investasi ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN).

"Kami senantiasa menjaga pengelolaan investasi secara prudent agar IFG Life dapat fokus pada inovasi dan ekspansi, sehingga dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berkesinambungan, dan memberikan pelayanan terbaik dan jangka panjang untuk negara dan seluruh masyarakat Indonesia," ujar Gatot kepada Kontan.co.id, Rabu (24/7).

Gatot juga menambahkan IFG Life mengedepankan penempatan pada low to medium risk investment, sehingga fokus utama IFG Life akan lebih melakukan penempatan pada obligasi pemerintah.

"Kami menerapkan konsep Liability Driven Investment, yaitu investasi yang dilakukan harus sesuai dengan profil liabilitas perusahaan, sehingga kemampuan untuk melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis dapat terjaga. Kami melakukan penempatan investasi secara prudent, ketat dan sesuai dengan praktik tata kelola yang baik," tuturnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Sebagai salah satu bank yang fokus pada pembiayaan UMKM, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mesti merespons dengan cepat tren peningkatan risiko kredit di segmen UMKM. Di mana, secara industri, Non Performing Loan (NPL) segmen UMKM tengah menjadi sorotan.

Hingga periode semester I-2024, secara tahunan, BRI mencatat NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) menjadi 3,21%. Secara rinci, segmen kecil dan mikro naik 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05% dan 2,95%.

Di saat yang sama, BRI terbantu dengan membaiknya kualitas kredit di segmen korporasi. Sebab, ada perbaikan NPL korporasi yang cukup signifikan dari 4,83% menjadi sekitar 3,07%.

Dinamika risiko kredit di beberapa segmen tersebut, tampaknya, mempengaruhi komposisi kredit yang dimiliki BRI.

Bank yang dekat dengan wong cilik ini justru mulai nyaman dengan segmen korporasi yang kontribusinya hingga separuh pertama 2024 menjadi 18%, naik dari periode sama tahun lalu yang berkontribusi sekitar 15,5%.

Di sisi lain, portofolio kredit BRI di segmen kecil dan mikro cenderung turun. Porsi segmen kredit kecil turun dari 18,9% ke 17,4%, sementara segmen kredit mikro turun dari 48,1% ke 46,6%.

Direktur Utama BRI Sunarso membenarkan bahwa hal ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh bank pelat merah ini. Ia bilang, jika memang sedang ada pemburukan kualitas di segmen tertentu, tak perlu dipaksakan untuk tumbuh.

“Jangan memaksakan diri untuk tumbuh di situ. Karena begitu kita kasih kredit, 3 bulan macet, kasih kredit, 6 bulan macet. itu jangan sampai terjadi dan kita harus tetap tumbuh di UMKM tapi sangat selektif,” ujar Sunarso, Kamis (25/7).

Sunarso menambahkan, dalam hal ini, BRI telah memperketat kriteria risk acceptance dan portfolio guideline. Sementara, portofolio kredit yang sudah menjadi aset bank juga dipilah mana yang masih baik dan yang masih kadang bermasalah.

Untuk kredit-kredit bermasalah BRI akan membuka opsi restrukturisasi. Sunarso menegaskan, BRI masih dapat melakukan restrukturisasi sesuai ketentuan umum yang berlaku dan selama ini memang dilakukan oleh bank.

“Kalau sudah tidak bisa direstrukturisasi ya terpaksa hapus buku, tapi di situlah pencadangan akan berbicara,” tandasnya.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life)menjadikan kanal keagenan sebagai pendorong kinerjanya. Bisnis keagenan menjadi kontributorGross Written Premium (GWP) terbesar dari seluruhindividual businessperusahaan.

"Agency businessmencatatkan GWP sebesar Rp35,23 miliar hingga Juni 2024, mengalami peningkatan sebesar 19,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya dengan GWP Rp29,4 miliar," kataGatot Haryadi,Corporate SecretaryIFG Lifekepada KONTAN, Kamis (25/7).

Ia menambahkan, kinerja positif ini diperoleh karena upaya IFG Life yang membekali para tenaga pemasar dengan pelatihan khusus selama 90 hari. Setelah mendapat lisensidandinyatakan siap menjadi agen IFG Life, yang bersangkutan barudapat melakukan penjualan asuransi.

Di samping itu, lanjut Gatot, pelatihan tidak berhenti sampai 90 hari, IFG Life jugamengadakan pelatihan secara berkala untuk memastikan kompetensi tenaga pemasar semakin baik.

Guna mendukung kinerja tenaga pemasar, manajemen juga menyediakan platform penjualan digital untuk memudahkan sekaligus membuat kinerja tenaga pemasar lebih efisien dalam melakukan penjualan produk-produk dari IFG Life.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) pada periode semester I-2024 tumbuh stagnan. Laba bank di periode tersebut secara konsolidasian hanya tumbuh 0,95% secara tahunan (YoY) menjadi Rp 29,7 triliun.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan laba tampak stagnan adalah adanya biaya pencadangan yang naik signifikan. Berdasarkan laporan keuangan publikasi BRI, biaya pencadangan naik 52,2% YoY atau mencapai Rp 21,35 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, salah satu strategi BRI adalah terus membentuk pencadangan. Sebab, ini menjadi salah satu upaya untuk bantalan, terlebih setelah berakhirnya restrukturisasi Covid-19 pada Maret lalu.

Ia menyadari saat ini kondisi nasabah UMKM di industri perbankan memang masih belum pulih sepenuhnya. Sehingga, kenaikan NPL, terlebih di segmen UMKM, pun nyatanya tak bisa terhindarkan.

Di BRI, NPL secara bank only naik 10 basis poin (bps) secara tahunan menjadi 3,21%. Secara rinci, segmen kecil dan mikro menjadi yang paling tinggi kenaikannya masing-masing 76 bps dan 72 bps menjadi 5,05% dan 2,95%.

“Kenyataannya di pasar, di lapangan terkait dengan mikro sebenarnya masih banyak tantangan terutama masih tingginya NPL,” ujarnya Kamis (25/7).

Oleh karena itu, ia bilang pencadangan akan sangat penting bagi perbankan di saat tak ada relaksasi lagi dari pemerintah.

Meskipun, saat ini wacana relaksasi restrukturisasi kembali bergaung pasca kondisi gagal bayar segmen UMKM meningkat.

Sunarso juga berpendapat bahwa relaksasi tersebut sejatinya merupakan ranah dari regulator. Perbankan, dalam hal ini BRI, akan selalu mengikuti kebijakan yang dibuat oleh OJK sebagai regulator.

Kalaupun tak ada relaksasi, Sunarso optimistis masih mampu menyelesaikan berbagai masalah terkait kredit macet. Sekalipun, upaya hapus buku harus dilakukan dengan catatan pencadangan masih terjaga.

“Sekarang cadangannya BRI terhadap NPL itu lebih dari dua kali jadi itu cukup kalau misalnya dilakukan write off ataupun hapus buku,” tandasnya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi umum mencatatkan kinerja positif terkait lini bisnis asuransi properti. Salah satunya dirasakan PT Asuransi Asei Indonesia.

Kepala Divisi Transformasi dan Inistiatif Strategic Asuransi Asei Indonesia Wahyudin Rahman mengatakan perusahaan berhasil meraih pendapatan premi sebesar Rp 19 miliar pada Semester I-2024.

"Nilai itu naik 179%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ucapnya kepada Kontan, Senin (22/7).

Wahyudin menerangkan tingginya pertumbuhan itu dikarenakan ada beberapa penutupan asuransi aset dari BUMN.

Dia juga menyampaikan target untuk asuransi properti pada tahun ini sekitar Rp 50 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Asei akan fokus menerapkan sejumlah strategi.

"Kami akan terus mencoba mendekati pasar pembiayaan rumah dari perbankan rekanan dan aset dari berbagai klien kami secara cross selling. Selain itu, kami juga melakukan sinergi dengan BUMN," ujar Wahyudin.

Sementara itu, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) juga mencatatkan kinerja positif terkait pendapatan premi lini bisnis asuransi properti. Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok mengatakan pendapatan premi asuransi properti merupakan segmen terbesar dalam portofolio perusahaan. Linggawati menyebut pendapatan premi asuransi properti pada Semester I-2024 sebesar Rp 262,6 miliar

"Nilai itu meningkat 23%, jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ujarnya kepada Kontan, Rabu (24/7).

Linggawati menerangkan faktor terbesar kenaikan pendapatan premi di sektor properti tersebut disebabkan adanya peningkatan permintaan rumah tinggal dan apartemen karena insentif PPN DTP. Selain itu, ditopang juga pertumbuhan premi dari segmen komersil dan industrial.

Pada 2024, Linggawati menyampaikan Great Eastern menargetkan total pendapatan premi dari asuransi properti sebesar Rp 439,2 miliar. Untuk mencapai target tersebut, dia mengatakan Great Eastern akan memaksimalkan sasarannya ke UMKM karena segmen tersebut yang paling bertahan di tengah lesunya ekonomi.

Dia juga menyebut pihaknya akan memaksimalkan fokus ke sektor properti lainnya, seperti gedung perkantoran dan shopping mall. Linggawati menyampaikan Great Eastern optimistis bahwa lini bisnis asuransi properti masih sangat menjanjikan ke depannya.

Linggawati berharap bahwa sektor properti dan pembangunan industri terus meningkat, dibarengi dengan penguatan nilai Rupiah dan stabilitas suku bunga. Dengan demikian, pendapatan asuransi dari sektor properti juga akan terus meningkat.