Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - SYDNEY. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berencana memangkas pinjaman mahasiswa bagi tiga juta warga Australia sebesar 20% dan menghapus sekitar A$ 16 miliar setara dengan Rp 166,4 triliun utang.

Langkah tersebut didasarkan pada anggaran Mei. Di mana pemerintah ingin mengatasi tekanan biaya hidup di Australia dan memberikan keringanan utang bagi mahasiswa, serta lebih banyak investasi untuk membuat obat-obatan lebih murah. Australia juga membuat program bantuan sewa.

"Ini akan membantu semua orang yang memiliki utang mahasiswa saat ini, sementara kami bekerja keras untuk memberikan kesepakatan yang lebih baik bagi setiap mahasiswa di tahun-tahun mendatang," kata Albanese dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan pemangkasan pinjaman mahasiswa untuk pendidikan tinggi.

Pemerintah menyebut, perubahan tersebut berarti membuat lulusan rata-rata memiliki pinjaman sebesar A$ 27.600 akan berkurang A$ 5.520. Albanese menambahkan, perubahan tersebut akan berlaku mulai 1 Juni 2025.

Pemerintah juga berencana untuk memangkas jumlah yang harus dibayar warga Australia dengan utang mahasiswa per tahun dan menaikkan ambang batas untuk memulai pembayaran.

"Jika terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya pada tahun 2025, Partai Buruh juga akan membuat undang-undang untuk menjamin 100.000 tempat gratis setiap tahun di lembaga Pendidikan Teknis dan Lanjutan negara tersebut," kata Albanese.

Menurut dia, ini saatnya untuk membangun, membangun pendidikan yang lebih baik untuk semua. Tekanan biaya hidup dipicu inflasi yang sangat tinggi, memiliki resonansi khusus dengan pemilihan federal yang akan datang dan pemerintahan Buruh kiri-tengah sekarang mendukung lawan konservatif mereka.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN tersebut masih dibahas oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"PPN masih dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi itu kita masih akan ada pembahasan," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Untuk diketahui, sejatinya pemerintah hanya memiliki dua bulan lagi untuk memutuskan kebijakan penyesuaian tarif PPN tersebut.

Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif PPN dari yang berlaku saat ini 11% menjadi 12% dilakukan paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025.

Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja.

"Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakatlah terkait hal ini," ujar Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen, belum lama ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi memperpanjang fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Seiring dengan pemberian fasilitas tax holiday tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menambah ketentuan mengenai pajak minimum global dalam beleid baru tersebut.

"Bahwa untuk menerapkan kebijakan pajak minimum global yang akan berdampak pada pemberian fasilitas pajak penghasilan badan, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan," bunyi ayat pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (3/11).

Merujuk pasal 15 A, Wajib Pajak yang telah memperoleh penetapan keputusan pemanfaatan fasilitas tax holiday dan termasuk ke dalam lingkup Wajib Pajak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak minimum global terhadap grup perusahaan multinasional di Indonesia, Wajib Pajak dimaksud dikenai pajak tambahan minimum domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Pengenaan pajak tambahan minimum domestik sebagaimana dimaksud (..) diberlakukan termasuk terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebelum berlakunya peraturan menteri keuangan ini," bunyi Pasal 15A ayat (2).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa pengenaan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) ini akan berdampak kepada sektor investasi.

Kendati begitu, sama seperti negara lainnya, Indonesia memang harus menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak ingin penghasilan wajib pajak yang tidak dipajaki Indonesia tidak dikenakan top-up tax oleh negara asalnya, sehingga hak atas pajak tetap diperoleh Indonesia.

"Kita sampaikan apabila global minimum tax ini diberlakukan, kalau kita memungut pajak 15%, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi asas manfaatnya tidak di kita," ujar Rosan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Rosan meminta para investor tidak khawatir atas pemberlakuan pajak minimum global. Pasalnya, pemerintah akan tetap memberikan insentif dalam bentuk lain untuk mengompensasi kebijakan global tersebut.

"Tapi tidak usah khawatir, kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain, sehingga tax holiday yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain, sejauh kita mengacu ke peraturan," katanya.

Di sisi lain, Rosan menilai kebijakan pajak minimum global jika tidak akan terlalu memberikan dampak terhadap perusahaan domestik.

"Kepada perusahaan domestik tidak usah khawatir, karena yang menarik itu kan negara yang bersangkutan. Tapi kalau negara asalnya Indonesia, tentu kami bisa tetap memberlakukan tax holiday," terang Rosan.

"Jadi ini sebenarnya untuk mendorong untuk perusahaan domestik untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia terutama yang layak menerima tax holiday," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebut bahwa Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak yang signifikan apabila menerapkan pajak minimum global.

Berdasarkan hitungannya, Indonesia bisa mendapatkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 triliun hingga Rp 8,8 Triliun dari implementasi pajak minimum global tersebut.

"Berdasarkan analisis dampak ke Indonesia, penerapan pajak minimum global ini akan menghasilkan penerimaan pajak sekitar Rp 3,8 Triliun hingga Rp 8,8 Triliun, terutama melalui pajak tambahan minimum domestik yang memenuhi syarat," ujar Thomas dalam International Tax Forum 2024, Selasa (24/9).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana akan melakukan impor pangan lagi untuk program ketahanan pangan dalam negeri.

Terbaru, sinyal impor beras telah disampaikan oleh Menteri Koorditor Pangan Zulkifli Hasan yang menyebut indonesia buka peluang impor sebanyak 1 juta ton beras dari India.

Merespon hal ini, Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menyebut peluang impor beras memang bisa saja kembali terjadi di era pemerintahan baru. Pasalnya, tingkat produktivitas padi rata-rata terus mengalami penurunan sebesar 1% di setiap tahun.

Sementara, kebutuhan akan pangan termasuk beras diprediksi terus melonjak seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk di Indonesia.

"Jika penurunan produktivitas terus terjadi, sementara demand terus meningkat, tentu akan memperbesar porsi impor yang dapat menjadi Indonesia tak swasembada," urai Eliza pada Kontan.co.id, Minggu (3/11).

Eliza mengingatkan pada pemerintah untuk mewaspadai ketergantungan impor utamanya pada komoditas strategis. Hal ini bisa berdampak pada ketidakstabilian ekonomi dan politk dalam negeri. Apalagi, sektor pangan ini merupakan komoditas politis.

Untuk mencapai ketahanan pangan dari produksi dalam negeri, menurutnya perlu merubah beberapa pendekatan kebijakan. Yang paling utama, jelasnya, menyamakan misi antara pemerintah pusat sampai ke level daerah.

"Swasembada bisa dilakukan asal pendekatanya yang dirubah." tadasnya.

Eliza melihat program lain yang bisa dilakukan adalah intensifikasi lahan karena akan melibatkan petani secara langsung.

Dirinya menyebut rata-rata produktivitas padi kita masih 5-6 ton per hektar. Namun menurutnya masih ada ruang untuk mengdongkrak produktivitas salah satunya melalui pengembangan varietas bibit.

Hanya saja, Eliza melihat inovasi ini kerap tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sehingga produktivitas tanaman pangan relatif stagnan cenderung turun.

"Kalau setiap sentra produksi di dorong peningkatan produktivitasnya, ini secara agregrat nasional akan bertambah jumlah produksi berasnya," ungkap Eliza.

Lebih lanjut, Eliza menyayangkan pemerintah justru mengambil langkah ekstensifikasi salah satunya terkait pengembangan food estate. Padahal menurutnya dampak negatif dari program ini lebih besar dari tingkat keberhasilanya.

Hal lain yang disayangkan dari kebijakan itu karena mengorbankan hutan dan memperparah dampak perubahan iklim di sektor pertanian.

"Pilihan kebijakan mestinya juga tak hanya fokus pada peningkatan produktivitas tapi juga kesejahteraan petaninya," jelas Eliza.

Selain beras, pemerintah juga mewacanakan impor sapi perah untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman juga menyebut akan ada impor sebanyak 250 ribu sapi perah dari Vietnam untuk dikembangkan di dalam negeri.

Amran pun mengklaim wacana ini sudah disampaikanya kepada Kepala Negara Prabowo Subianto. Saat mendapat restu, impor sapi perah akan segera dijalankan untuk tahun depan.

"Rencana investasi dari Vietnam dengan pengadaan sekitar 250 ribu ekor sampi ini akan berdampak besar bagi kepentingan nasional," jelas Amran.

Penulis: Bimo Kresnomurti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenali panduan transfer antar rekening BRI melalui BRImo hingga Agen BRILink. Nasabah Bank Rakyat Indonesia perlu mengetahui langkah-langkah transfer antar sesama rekening BRI.

Transfer antar rekening BRI berarti memindahkan dana dari satu rekening BRI ke rekening BRI lainnya, antara nasabah yang sama-sama menggunakan layanan BRI.

Proses ini bisa dilakukan melalui layanan perbankan digital seperti internet banking atau mobile banking. Kini, nasabah dapat dengan mudah mentransfer dana antar rekening BRI melalui berbagai cara, mulai dari mobile banking hingga ATM.

Cara transfer ke sesama BRI

Bank Rakyat Indonesia atau BRI memberikan kemudahan transfer ke sesama nasabah tanpa biaya admin pada platform tertentu.

Beberapa metode transfer ke sesama BRI tersedia melalui ATM, BRImo, IB BRI, dan BRIlink, namun transfer melalui BRIlink mungkin dikenai biaya.

Bagi nasabah tanpa akses layanan perbankan digital, BRILink dan ATM bisa dimanfaatkan untuk melakukan transfer.

Pahami panduan cara transfer BRI ke sesama lewat ATM hingga BRImo yang bisa dicoba oleh nasabah.

1. Transfer ke sesama BRI melalui BRImo

Nasabah dapat menerapkan cara transfer BRI ke BRI lain dengan aplikasi m-banking berikut.

• Buka BRI mobile.
• Masukkan USER ID dan Password.
• Pilih menu Transfer.
• Klik Tambah Daftar Baru.
• Pilih Bank BRI.
• Masukan nomor rekening BRI.
• Klik Lanjutkan.
• Masukan nominal transfer BRI.
• Klik Transfer.
• Periksa transfer BRI dari nama dan jumlah uang.
• Klik Transfer.
• Terakhir masukan PIN BRImo.

2. Transfer ke sesama BRI melalui ATM

Berikutnya, nasabah dapat transfer BRI ke BRI lain melalui mesin ATM terdekat.

• Datang ke ATM BRI terdekat.
• Masukkan kartu ATM BRI ke mesin.
• Pilih bahasa Indonesia.
• Isi PIN ATM.
• Klik Menu Transaksi Lainnya.
• Klik menu Transfer.
• Masukkan kode 002 + nomor rekening BRI.
• Masukkan nominal transfer BRI.
• Klik Benar saat konfirmasi.
• Masukkan nomor referensi.
• Klik Ya.
• Pilih rekening Tabungan atau Giro.
• Tunggu bukti transfer BRI muncul.

3. Transfer ke sesama BRI melalui Internet Banking

Kemudian, untuk nasabah bisa ikuti cara transfer BRI ke BRI lain dengan fasilitas internet banking ini.

• Buka laman https//ib.bri.co.id pada browser.
• Login user ID dan password.
• Pilih Transfer.
• Klik Transfer Sesama BRI.
• Masukkan nomor rekening tujuan, bank tujuan, nominal transfer BRI..
• Klik Kirim pada menu konfirmasi.
• Masukkan password.
• Klik Permintaan m-Token BRI.
• Masukkan m-Token dari SMS BRI.
• Klik Kirim.
• Tunggu notifikasi transfer BRI berhasil.

4. Transfer ke sesama BRI dengan BRIlink

Pengguna yang dekat dengan BRILink bisa datang untuk transfer uang melalui agen terdekat..

• Datang ke BRIlink terdekat.
• Berikan nomor rekening dan uang tunai.
• Tunggu agen BRIlink untuk proses transfer.
• Biaya Admin akan dikenakan.

5. Transfer ke sesama BRI via SMS banking

Terakhir, fitur SMS Banking dapat dimanfaatkan untuk transfer BRI ke sesama dengan tarif pulsa Rp 250/pesan.

• Buka menu SMS/Message.
• Ketik TRANSFER (Spasi) BRI+Nomor Rekening Tujuan (Spasi) Nominal (Spasi) PIN.
• Kirim ke 3300.
• Tunggu SMS balasan transfer BRI berhasil.

Untuk nasabah yang melakukan transfer BRI ke Bank lain bisa diterapkan dengan tambahan biaya admin. Itulah penjelasan terkait cara transfer ke sesama BRI lain secara online dan offline yang bisa dilakukan oleh nasabah.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah bakal menindaklanjuti terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan dari serikat pekerja hingga partai buruh.

Adapun salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait klaster ketenagakerjaan, soal penyusunan upah minimum hingga pembuatan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

“Terkait keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti putusan MK terkait dengan ketenagakerjaan dan Menteri Ketenagakerjaan akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong,” ujarnya usai rapat kementerian di bidang perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).

Airlangga menjelaskan, dalam penyusunan UU Ketenagakerjaan nantinya bakal ada konsekuensi dari perubahan yang tertuang dalam putusan MK tersebut. Selain itu, terdapat pula nomenklatur pemisahan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

“Nomenklatur pemisahan kementerian tenaga kerja dengan BP2MI dan tentu ada konsekuensi terhadap undang-undang,” jelasnya.

Sementara itu, Airlangga mengungkapkan, dalam waktu dekat ini Kemenaker bakal mempersiapkan perumusan upah minimum sebagaimana yang juga terdapat pada putusan MK tersebut. Namun, lanjut Airlangga, mengenai hal teknis mengenai upah ini perlu disampaikan lebih dulu ke Presiden Prabowo Subianto.

“Secara bertahap dari Kementerian Ketenagakerjaan akan mempersiapkan tentu yang terkait dengan jangka pendek adalah upah minimum, kemudian upah sektoral kemudian akan ada pemberitahuan kepada para Gubernur yang siklusnya ada di sana, namun hal teknisnya kami harus lapor pak Presiden dulu,” tandasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Adapun, beberapa poin penting dari putusan MK tersebut di antaranya, pembuatan UU Ketenagakerjaan baru, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling lama lima tahun. Berikutnya, terkait pekerja alih daya, alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), besaran uang pesangon hingga tumpang tindih norma yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Raksasa kendaraan listrik China, BYD (002594.SZ), meningkatkan produksi hampir 200.000 unit dari Agustus hingga Oktober.

Dalam pernyataan yang diunggah di Weibo pada hari Sabtu, Wakil Presiden Eksekutif He Zhiqi mengungkapkan bahwa perusahaan juga telah merekrut sekitar 200.000 karyawan baru di sektor manufaktur mobil dan komponen.

Kinerja Keuangan yang Kuat

BYD melaporkan kenaikan laba bersih kuartal ketiga sebesar 11,5%, mempertahankan momentum penjualan yang kuat.

Pendapatan untuk periode Juli hingga September melonjak 24% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 201,1 miliar yuan (sekitar US$28,24 miliar).

Ini merupakan kemenangan yang signifikan bagi BYD dalam hal pendapatan kuartalan dibandingkan dengan Tesla, sejak produsen mobil asal China tersebut menghentikan produksi kendaraan bermesin bensin pada tahun 2022.

Strategi Pertumbuhan

Peningkatan produksi dan perekrutan besar-besaran ini mencerminkan strategi agresif BYD untuk memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik global. Dengan fokus pada inovasi dan efisiensi, BYD berusaha untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat untuk kendaraan listrik, seiring dengan pergeseran dunia menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun BYD telah menunjukkan kinerja yang baik, persaingan di sektor kendaraan listrik semakin ketat, terutama dari Tesla dan perusahaan-perusahaan lain yang juga berinvestasi besar dalam teknologi dan produksi kendaraan listrik.

Namun, dengan basis pelanggan yang terus berkembang dan dukungan dari kebijakan pemerintah, BYD berada dalam posisi yang baik untuk terus tumbuh dan berinovasi di pasar ini.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan regulasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang hapus buku dan hapus tagih dari bank dan kementerian/lembaga, atau aturan tentang pemutihan utang UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat program-program pemerintah di masa lalu yang terkait dengan sektor pertanian.

Apabila tidak ada hapus buku-hapus tagih, maka kepada daftar masyarakat petani/nelayan yang mendapatkan program dan bermasalah, masuk di dalam database sistem layanan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehingga mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas perbankan lagi.

Oleh karena itu, Airlangga bilang hal ini semacam "moraturium" kepada mereka yang pernah bermasalah. Bagi bank BUMN, hapus buku bisa, tetapi hapus tagih tidak bisa.

Sehingga dengan hapus buku-hapus tagih ini, diharapkan kredit untuk masyarakat bisa bergulir kembali.

"(Aturan pemutihan utang UMKM) Ini dalam proses, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama ini bisa diselesaikan," kata Airlangga konferensi pers, Minggu (3/11).

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengatakan, sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku usaha mikro tak bisa mengakses kredit perbankan.

Hal ini karena bank masih memiliki hak tagih meski utang tersebut telah dihapus bukukan.

Dengan demikian, data 6 juta orang tersebut bermasalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hashim yang juga Adik Prabowo ini mengatakan, utang tersebut ada yang berasal dari 20 tahun lalu.

"Mereka sekarang terpaksa, mereka kemana? Ke rentenir dan pinjol karena tidak boleh pinjam lagi dari perbankan. Setiap kali mereka masuk SLIK di OJK ditolak," ujar Hashim dalam Dialog Ekonomi Kadin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melemah pada perdagangan akhir pekan ini, setelah sempat menguat sehari sebelumnya.

Mengutip data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG melemah 68,76 poin atau 0,19% ke level 7.505,25 saat penutupan perdagangan, Jumat (1/11).

Tercatat kumulasi penurunan IHSG selama sepekan terakhir periode 28 Oktober sampai November 2024 mencapai 2,46%.

Total volume perdagangan saham di BEI pada Jumat mencapai 20,07 miliar dengan nilai transaksi Rp 11,04 triliun.

Ada 423 saham yang turun, 189 saham yang naik dan 175 saham yang tidak berubah atau stagnan.

Investor asing melanjutkan net sell sebesar Rp 114,86 miliar di seluruh pasar.

Akumulasi net sell asing selama sepekan mencapai 3,15 triliun.

Namun di tengah koreksi IHSG, investor asing juga tercatat banyak mengoleksi sejumlah saham ini dalam sepekan terakhir.

Berikut 10 saham net buy terbesar asing selama sepekan:

1. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) Rp 158,39 miliar
2. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Rp 154,64 miliar
3. PT United Tractors Tbk (UNTR) Rp 108,96 miliar
4. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) Rp 51,08 miliar
5. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) Rp 43,27 miliar
6. PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) Rp 42,36 miliar
7. PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) Rp 40,84 miliar
8. PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Rp 39,08 miliar
9. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) Rp 36,55 miliar
10. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Rp 34,15 miliar

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Kementerian Pertahanan Taiwan mengungkapkan bahwa pada hari Minggu (3/11/2024), mereka mendeteksi 35 pesawat militer China, termasuk pesawat tempur dan pembom, yang terbang ke arah selatan pulau itu untuk melakukan latihan di Pasifik.

Ini adalah hari kedua berturut-turut Taiwan melaporkan aktivitas militer semacam itu.

China menganggap Taiwan, yang dipimpin secara demokratis, sebagai bagian dari wilayahnya, meskipun ada penolakan tegas dari pemerintah Taipei.

Negara tersebut secara rutin mengirimkan pesawat militer ke wilayah udara dan perairan dekat Taiwan sebagai upaya untuk menegaskan klaim kedaulatannya.

Kementerian Pertahanan China belum memberikan tanggapan terkait misi yang dilakukan, yang terjadi beberapa hari sebelum pemilihan presiden AS yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa.

Amerika Serikat, yang terikat oleh hukum untuk membantu Taiwan dalam mempertahankan diri, telah meningkatkan penjualan senjata ke Taipei. Salah satunya adalah sistem rudal senilai US$ 2 miliar yang diumumkan bulan lalu, yang memicu kemarahan Beijing.

Sejak pukul 9 pagi waktu setempat pada hari Minggu, Kementerian Pertahanan Taiwan mendeteksi total 37 pesawat militer China, termasuk jet tempur J-16, pesawat pengebom H-6 berkemampuan nuklir, dan pesawat nirawak.

Dari jumlah tersebut, 35 pesawat terbang ke arah barat daya, selatan, dan tenggara Taiwan menuju Pasifik Barat untuk melakukan pelatihan jarak jauh. Kementerian tersebut menambahkan bahwa mereka telah mengerahkan pasukan untuk menjaga situasi.

Pada hari Sabtu, Kementerian Pertahanan Taiwan juga menyatakan bahwa China telah melaksanakan "patroli kesiapan tempur gabungan" dengan kapal perang dan pesawat di dekat wilayah Taiwan.

Sebelumnya, bulan lalu, China menggelar latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan, yang dinyatakan sebagai peringatan terhadap "tindakan separatis", dan mendapat kecaman dari pemerintah Taiwan dan AS.

Beijing menunjukkan ketidakpuasan terhadap Presiden Taiwan Lai Ching-te, yang mulai menjabat pada bulan Mei, dengan menyebutnya sebagai seorang "separatis".

Lai menegaskan bahwa hanya rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka, dan ia telah berulang kali menawarkan dialog dengan Beijing, namun tawarannya ditolak.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mendukung pernyataan sikap Presiden Prabowo Subianto yang melarang pejabat untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri dengan hasil yang tak pasti.

Menurutnya, selama ini keberangkatan pejabat untuk melakukan giat ke Luar Negeri turut memberikan beban pekerjaan terhadap Kedutaan Besar dari Negara-negara yang dituju. Mengingat, setiap pejabat yang hadir harus dilayani secara protokoler.

"Banyak pegawai Kedubes RI yang mengeluh karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, Pusat dan Daerah kunker ke luar negeri. Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler,” kata Mahfud dalam keterangan resmi di sosial media instagram pribadinya, Minggu (3/11).

Masalahnya, tambah Mahfud, hak kunker ke luar negeri dan antar daerah bagi Pemda/DPRD diberikan aturan resmi.

Bahkan, beberapa panitia khusus (pansus) untuk sebuah rancangan undang-undang (RUU) juga diberikan hak istimewa ini. Padahal, Mahfud menilai, kunjungan dan studi banding itu tidak memiliki urgensi khusus.

View this post on Instagram

A post shared by Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Untuk itu, Mahfud berharap Prabowo ke depan bisa mengatur kembali hak dalam melakukan kunker ini secara ketat untuk memastikan tak ada kebocoran anggaran negara.

"Saya tahu Kemenkeu dan Kemdagri sudah berusaha untuk mengatur ini tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran," jelas Mahfud

"Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus memelopori pengaturan kembali tentang ini," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta izin kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai kepala negara pada bulan ini.

Hal itu ia sampaikan setelah mewanti-wanti menteri Kabinet Merah Putih dan seluruh jajarannya untuk mengurangi perjalanan dinas atau studi banding ke luar negeri.

Prabowo menjelaskan bahwa sebetulnya ia ingin lebih berkonsentrasi mengurus persoalan di dalam negeri.

Namun, sebagai kepala negara yang baru dilantik, ia harus memenuhi undangan dari sejumlah negara seperti China dan Amerika Serikat, serta menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Peru dan KTT G20 di Brasil.

"Salah satu kewajiban pertama harus berangkat ke APEC, G20, diundang ke Tiongkok. Begitu diundang ke Tiongkok, Amerika juga ngundang. Waduh ini dua kekuatan besar ngundang, ya nggak berani saya nolak," ujar Prabowo dalam acara Deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Sabtu (2/11).

Serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah negara itu, kata Prabowo, dilakukan demi kepentingan rakyat Indonesia. Dia menuturkan bahwa kegiatannya tersebut diperlukan untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara-negara lain.

"Jadi saya minta izin. Bukan Prabowo jalan-jalan ke luar negeri ya, saya lebih suka di dalam negeri, saya lebih suka ngurus saudara-saudara sekalian, tapi untuk rakyat saya juga harus berhubungan baik dengan seluruh negara," tandas Prabowo

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menerbitkan aturan baru yang mengatur mengenai perpanjangan fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025.

Beledi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024 lalu.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan bahwa perpanjangan tersebut dikarenakan insentif tax holiday mampu menarik investasi.

Hal ini terlihat proporsi investasi yang masuk dari pemberian insentif tax holiday sebesar 25% dari realisasi investasi.

"Karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting. Proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk itu kurang lebih di atas 25%," ujar Rosan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Minggu (3/11).

Merujuk pada Laporan Belanja Perpajakan 2022, belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir memang menunjukkan tren peningkatan.

Misalnya saja pada tahun 2023 belanja perpajakan tax holiday untuk industri pionir mencapai Rp 6,3 triliun, meningkat lagi pada 2024 sebesar Rp 7,16 triliun dan 2025 sebesar Rp 8,01 triliun.