Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - SURABAYA. Kantor PT INKA di Jalan Yos Sudarso Madiun, Jawa Timur, digeledah tim penyidik Kejati Jatim pada Selasa (16/7/2024).

Penggeledan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi proyek kereta api PT INKA di negara Kongo.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Windhu Sugiarto mengatakan, dalam penggeledahan yang berlangsung 13 jam sejak pukul 09.00 WIB hingga 22.00 WIB, tim penyidik mengamankan 400 dokumen terkait kasus yang sedang ditangani.

"Ada 400 berkas dokumen terkait yang diamankan tim penyidik," kata Windhu dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Menurutnya, penggeledahan di kantor perusahaan pelat merah itu dilakukan untuk mencari bukti-bukti pendukung dan tambahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani tim penyidik.

"Penggeledahan untuk mencari tambahan bukti," jelasnya.

Seperti diketahui, penanganan kasus sudah dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan sejak 6 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print – 769/M.5/Fd.2/06/2024.

Secara umum, kontruksi kasus yang sedang disidik tersebut yakni PT. INKA dan afiliasinya pada awal tahun 2020 berencana untuk mengerjakan Engineering Procurement and Construction (EPC) proyek transportasi dan prasarana kereta api di negara Republik Kongo dengan difasilitasi perusahaan asing.

Perusahaan asing selaku fasilitator tersebut kemudian menyampaikan kebutuhan pengerjaan proyek lain sebagai sarana pendukung agar proyek transportasi dan prasarana kereta api tersebut dapat berjalan yaitu berupa penyediaan energi listrik di Kinshasa DRC.

PT. IMST yang merupakan bagian afiliasi PT INKA bersama dengan perusahaan bernama TSG Utama yang diduga masih terdapat kaitan dengan perusahaan lain sebagai fasilitator, membentuk perusahaan patungan di Singapura dengan nama JV TSG Infrastructure, dengan tujuan mengerjakan penyediaan energi listrik.

PT INKA memberikan sejumlah dana talangan kepada JV TSG Infrastructure tanpa jaminan.

"Bahwa diduga terjadi perbuatan melawan hukum dalam pemberian dana talangan tersebut yang merugikan keuangan negara. Kerugian negara dimaksud saat ini masih dilakukan proses penghitungan di BPKP Perwakilan Jawa Timur," ujar Kepala Seksi Penyidikan Pidana Khusus (Pidsus) M. Harris.

Untuk melengkapi kontruksi kasus, penyidik hingga saat ini telah memeriksa 18 saksi, baik dari INKA dan afiliasinya, dari perusahaan TSG Infrastructur serta pihak terkait lainnya.

Informasi yang dihimpun, proyek yang dibangun PT. INKA (Persero) di Republik Kongo senilai US$ 11 miliar untuk beberapa fase. PT INKA akan menjadi project developer untuk perkeretaapian dan intermoda di Kongo.

INKA menyuplai lokomotif, gerbong barang, KRDE (Kereta Rel Diesel Elektrik), dan KRL (Kereta Rel Listrik).

Selain sarana transportasi, INKA juga disebut ambil andil dalam proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 200 Mega Watt peak (MWp) di Kinshasa, Kongo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kantor PT INKA Madiun Digeledah Kejati Jatim, 400 Dokumen Disita", Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com/read/2024/07/18/173819778/kantor-pt-inka-madiun-digeledah-kejati-jatim-400-dokumen-disita.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo resmi melantik Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan II di Istana Negara, Kamis (18/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa Thomas akan fokus dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) 2025.

Masuknya Thomas dalam kabinet juga dinilai akan memudahkan proses sinkronisasi sejumlah kebijakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Kita semua tahu sangat familier dengan siklus APBN. Jadi memang fokusnya untuk Thomas akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025. Dengan masuknya Thomas akan membuat seluruh komunikasi jauh lebih mudah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (18/7).

Sri Mulyani menegaskan, kehadiran Thomas sebagai Wamen akan memperkuat Kementerian Keuangan dalam berkoordinasi dengan tim transisi.

Oleh karenanya, ia berharap agar proses transisi akan berjalan lancar dan menjaga keberlanjutan dari pengelolaan keuangan negara berdasarkan tata kelola baik secara prudent akuntabel, disiplin dan kredibel.

Sri Mulyani juga menerangkan bahwa Thomas akan bekerja sama dengan Wamenkeu I yakni Suahasil Nazar dan seluruh pejabat di Kementerian Keuangan untuk bisa menjalan tugas mengelola keuangan negara.

"Kita harus mampu mitigasi risiko supaya bisa jaga stabilitas ekonomi, menjaga pertumbuhan sekaligus menjaga instrumen fiskal atau APBN agar terus sehat berkelanjutan," jelasnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo resmi melantik Sudaryono menjadi wakil menteri pertanian pada hari ini, Kamis (18/7).

Setelah dilantik, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, sektor pertanian menyangkut kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Ia mengakui, tugas ini tidak ringan, namun harus terus diupayakan dan ditingkatkan.

Sudaryono mengatakan, program food estate bukan satu-satunya hal yang akan dilakukan. Namun upaya lainnya juga terus dilakukan untuk mendukung pemenuhan pangan. Seperti intensifikasi lahan, pompanisasi, peningkatan lahan misalnya dari lahan rawa atau lahan pasang surut untuk menambah produktivitas pangan.

"Saya kira target sudah jelas adalah bagaimana kita berdaulat di bidang pangan," ujar Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Sudaryono menambahkan, sebentar lagi akan dihadapkan pada musim kemarau dan ancaman el nino.

Sebab itu, peningkatan intensifikasi lahan di jawa maupun di luar jawa terus didorong semakin produktif dengan tujuan menyediakan pangan yang cukup.

"Apapun penugasan sekarang dengan sisa waktu tentunya kita maksimalkan," kata Sudaryono.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai adanya program asuransi wajib, Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (KUPASI) sekaligus Pengamat Asuransi Wahyudin Rahman menilai implementasi aturan tersebut nantinya tak akan membebani masyarakat. Sebab, dia bilang kemungkinan aturan itu akan difokuskan untuk masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat dahulu. Wahyudin pun beranggapan asuransi wajib malah akan berdampak baik bagi masyarakat.

"Justru akan mengurangi beban masyarakat yang terkena musibah akibat tertabrak kendaraan yang diasuransikan pemilik. Tentu juga mengurangi beban finansial pemilik kendaraan. Adapun yang diwajibkan adalah Third Party Liability yang sebelumnya hanya perluasan dari asuransi kendaraan bermotor. Jadi, hanya kelompok masyarakat tertentu," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (18/7).

Wahyudin menyampaikan agar tarif asuransi wajib sekitar 1% dan limit pertanggungan sampai dengan Rp 100 juta. Dia bilang tarif akan makin murah apabila uang pertanggungan kendaraan bermotornya makin besar.

"Contoh, harga mobil Rp 100 juta, tarif 1% dari limit pertanggungan TPL, berbeda dengan harga mobil di atas Rp 300 juta dengan tarif 0,5% dari limit pertanggungan TPL," tuturnya.

Menurutnya, aturan itu seharusnya juga diimplementasikan untuk bus, tetapi dari pengelola yang mengasuransikan. Selama ini, dia bilang hanya di-cover jaminan comprehensive, tetapi TPL hanya jadi perluasan dan opsional.

Wahyudin juga menyarankan sebaiknya aturan asuransi wajib harus dipisah berdasarkan jenis kendaraannya, yakni konvensional dan listrik. Tentu perlu penyesuaian dalam hal tarif, risiko sendiri, klasifikasi wilayah, dan ruang lingkup jaminan.

"Secara umum, proteksi kendaraan listrik harus berbeda dengan proteksi kendaraan konvensional. Perlu tarif dan risiko sendiri yang lebih besar, serta jaminan tersendiri yang cover jenis baterai. Dengan demikian, susunan polisnya juga dapat berbeda. Hal itu berdasarkan pertimbangan masih minimnya pertumbuhan kendaraan listrik dan karakter risiko yang cukup berbeda dengan kendaraan konvensional," katanya.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) guna membentuk kerangka kerja penguatan kerja sama bilateral di area sistem pembayaran. MoU ini merupakan salah satu capaian dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Uni Emirat Arab (UEA).

Kerja sama ini merupakan keberlanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 Novermber 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital.

MoU ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui framework Local Currency Transaction (LCT).

Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara.

Implementasi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan manajemen risiko, memfasilitasi pengawasan kooperatif, dan pelindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Gubernur Khaled Mohamed Balama menyampaikan MoU ini merupakan perwujudan dari perkembangan kemitraan ekonomi antara UEA dan Indonesia.

Kerja sama ini merupakan pilar penting dalam upaya mendukung hubungan bilateral di bidang perdagangan dan investasi, serta meningkatkan peran UEA dalam perdagangan global.

"Saat ini, kita memiliki peluang untuk meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia di seluruh bidang keuangan dan perbankan, termasuk teknologi keuangan, inovasi, dan pembayaran digital. Kerja sama ini memperkuat tujuan UEA untuk menjadi pusat teknologi keuangan global yang terkemuka dan solusi pembayaran digital lintas batas," jelasnya dalam siaran pers, Kamis (18/7).

Gubernur Perry Warjiyo menyampaikan bahwa kerja sama di bidang sistem pembayaran ini tidak hanya memperkuat upaya untuk mendorong ekonomi dan keuangan digital di Indonesia dan UAE, tetapi juga membuka peluang dan kesempatan baru bagi kedua negara.

"Melalui kesepakatan ini, potensi pembayaran lintas batas dengan menggunakan mata uang lokal pada transaksi bilateral, yang akan diimplementasikan pada 2024, memiliki prospek yang menjanjikan," ungkapnya.

BI dan CBUAE akan melanjutkan kerja sama dengan semangat untuk mencapai tujuan bersama, terutama di bidang sistem pembayaran, guna mendukung kemajuan ekonomi kedua negara.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Pemimpin China berjanji untuk memodernisasi kompleks industri negara, memperluas permintaan domestik, mengendalikan utang dan risiko sektor properti, serta menerapkan reformasi keuangan dan fiskal.

Kantor berita resmi Xinhua melaporkan hasil pertemuan penting Partai Komunis tersebut yang berlangsung kira-kira setiap lima tahun pada Kamis (18/7), juga mengatakan bahwa Beijing ingin meningkatkan sistem jaminan sosial, perawatan kesehatan, distribusi pendapatan, serta memperkenalkan reformasi tanah.

Laporan tersebut menyatakan bahwa China akan "meningkatkan peran mekanisme pasar dalam ekonomi, menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil dan dinamis, serta mengoptimalkan efisiensi alokasi sumber daya."

Kata-kata sebelumnya dalam dokumen resmi adalah bahwa pasar akan "memainkan peran menentukan" dalam ekonomi.

"Pembatasan pada pasar akan dicabut, sementara regulasi yang efektif akan dipastikan untuk lebih baik menjaga ketertiban di pasar dan mengatasi kegagalan pasar," kata laporan tersebut.

Hasil pertemuan tidak menyebutkan perubahan apa yang akan diimplementasikan, tetapi mengatakan bahwa "tugas" tersebut harus diselesaikan pada tahun 2029.

Dokumen dengan rencana kebijakan yang lebih rinci yang dipresentasikan pada pertemuan tertutup empat hari anggota komite pusat Partai Komunis yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, diharapkan akan dirilis dalam beberapa hari mendatang.

Diungkapkan oleh media pemerintah sebagai "momen bersejarah," acara yang dikenal sebagai pleno ini berlangsung pada saat kesulitan keuangan yang meningkat bagi semakin banyak warga China di dalam negeri dan kesulitan yang meningkat terhadap kebijakan industri negara di luar negeri.

Komunike tersebut menegaskan kembali pencarian China untuk "kekuatan produktif baru," sebuah istilah yang diciptakan oleh Xi tahun lalu yang mengacu pada penelitian ilmiah dan terobosan teknologi yang dapat memodernisasi manufaktur dan memulai era baru pertumbuhan tinggi.

"Kami akan meningkatkan institusi dan mekanisme untuk membangun kekuatan produktif berkualitas baru sesuai dengan kondisi lokal," katanya.

Ekonomi terbesar kedua di dunia ini tumbuh pada tingkat yang lebih lambat dari yang diharapkan pada kuartal kedua, sangat bergantung pada output industri dan permintaan eksternal, sementara sektor properti yang sedang krisis dan konsumsi rumah tangga terus mengecewakan.

China berjanji untuk menyelesaikan ketidakseimbangan yang semakin dalam antara tingkat investasi dan output yang tinggi serta permintaan yang lesu lebih dari satu dekade yang lalu pada pleno serupa.

Namun, alih-alih mengarahkan sumber daya kepada konsumen, negara ini menuangkan uang ke infrastruktur dan real estat, mengumpulkan utang dengan kecepatan yang tidak berkelanjutan.

Komunike hari ini menegaskan kembali bahwa China ingin "secara aktif memperluas permintaan domestik."

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -PARIS. Penerbangan Air France #AF702 menuju Abidjan mengalami keadaan darurat dan memutuskan kembali ke Bandara Charles de Gaulle (CDG), Paris.

Pesawat jenis Boeing 777-300ER dengan registrasi F-GSQV ini berangkat dari Paris pada pukul 14:51 Waktu setempat, terlambat hampir satu jam dari jadwal semula.

Mengutip Airlive.net, Kamis (18/7), setelah mencapai ketinggian jelajah FL350 dan melintasi wilayah Prancis Selatan, kru penerbangan mengumumkan keadaan darurat. Sekitar satu jam setelah lepas landas, pesawat berbalik arah dan kembali ke Paris.

Pesawat mendarat dengan selamat di Bandara CDG sekitar 2 jam 24 menit setelah keberangkatan. Menurut pernyataan resmi dari Air France, keadaan darurat disebabkan oleh “masalah operasional”.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan, pesawat yang sama melanjutkan penerbangan menuju Abidjan sekitar 2 jam kemudian.

Penumpang dilaporkan tidak mengalami cedera dan penerbangan dilanjutkan dengan lancar.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Domino's Pizza tidak berhasil memenuhi ekspektasi pasar untuk penjualan toko yang sama pada kuartal kedua pada hari Kamis (17/7).

Pelanggan di Amerika Serikat (AS), terutama kelompok berpenghasilan rendah, mengurangi pengeluaran untuk makan di luar atau memesan makanan.

Pertumbuhan yang lebih lambat dalam layanan makanan pada bulan Juni menunjukkan bahwa konsumen masih berusaha menghemat anggaran mereka setelah periode inflasi tinggi.

Meskipun laporan penjualan ritel AS secara keseluruhan yang lebih baik dari perkiraan menunjukkan ketahanan ekonomi.

Pertumbuhan penjualan toko yang sama di AS untuk Domino's sebesar 4,8% pada kuartal ini, sedikit di bawah ekspektasi pertumbuhan sebesar 4,91%, menurut data LSEG.

Perusahaan telah melayani konsumen yang mencari opsi lebih murah melalui program loyalitas yang diperbarui di AS serta beberapa penawaran untuk menarik pelanggan.

Namun, analis mengharapkan persaingan yang lebih ketat untuk Domino's pada kuartal ini karena pesaing makanan cepat saji juga meningkatkan penawaran nilai dan promosi.

Meski begitu, rantai pasokan yang efisien dan ketahanan penjualan toko yang sama di AS membantu pembuat pizza ini meraih keuntungan sebesar US$4,03 per saham, dibandingkan dengan ekspektasi pasar sebesar $3,68.

"Kami mencatatkan jumlah pesanan positif di bisnis pengiriman dan bawa pulang kami, dan di semua kelompok pendapatan. Strategi kami mendapat sambutan baik dari pelanggan," kata Russell Weiner, CEO Domino's.

Pendapatan iklan yang kuat serta royalti dan biaya waralaba juga membantu margin kotor kuartal kedua naik menjadi 39,8% dari 39,5% tahun lalu.

Domino's mempertahankan prospek jangka panjangnya untuk pertumbuhan penjualan ritel global tahunan lebih dari 7%.

Perusahaan melaporkan total pendapatan sebesar US$1,10 miliar pada kuartal kedua, kira-kira sesuai dengan perkiraan.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) akan menutup aplikasi BNI Mobile Banking setelah proses migrasi nasabah ke aplikasi baru Wondr by BNI selesai.

EVP Retail Digital Solutions, BNI, Rian Kaslan memperkirakan proses migrasi nasabah dari aplikasi BNI Mobile Banking ke Wondr by BNI kemungkinan akan membutuhkan waktu selama 6 sampai 12 bulan ke depan.

"Mengenai apakah nanti BNI Mobile Banking akan sunset atau akan tutup? Ke depannya itu memang rencana kami untuk segala kemudahan ditawarkan melalui Wondr. Untuk transisi kami tujuannya bukan untuk buru-buru dimatikan (BNI mobile banking)," ungkap Rian saat ditemui dalam Konfrensi Pers HUT BNI di Kementerian BUMN, Kamis (18/7).

Sebelumnya Direktur Utama, BNI, Royke Tumilaar menegaskan pihaknya harus menutup BNI Mobile Banking kedepannya, karena bank tidak akan menjalankan kedua platform secara bersamaan.

“Kami enggak akan pakai dua platform, sementara ini masih jalan dua, tapi suatu waktu harus tutup atau mobile banking BNI,” ujarnya belum lama ini

Selanjutnya, Rian Kaslan mengatakan, pihaknya akan memastikan jika langkah tersebut tidak mengganggu transaksi nasabah.

Saat ini fitur-fitur Wondr sudah mencakup lebih dari 90% dari fitur-fitur yang digunakan nasabah di BNI Mobile Banking. Namun pihaknya memastikan Wondr tidak berkutat memperbanyak fitur, dan berfokus memberikan kemudahan terhadap kebutuhan transaksi harian nasabah.

Sebagai informasi, Wondr by BNI baru diluncurkan pada 5 Juli 2024 lalu sebagai perjalanan transformasi perseroan.

Bicara perbedaan antara Wondr dan BNI Mobile Banking, dia menekankan, terpenting bukanlah banyaknya isi atau fitur, tapi kemudahan terhadap penggunaan sehari-hari.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI telah meluncurkan Super App Wondr by BNI pada 5 Juli lalu. Sejak diluncurkan, aplikasi ini telah didownload lebih dari 850 ribu kali, dan menempati posisi ke 5 di Play store dan teratas di App store.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 6.969 calon anggota legislatif (caleg) terpilih segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Laporan LHKPN tersebut menjadi syarat pelantikan bagi calon anggota legislatif terpilih. Adapun pelantikan akan digelar 21 hari lagi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, data ribuan caleg terpilih yang belum lapor LHKPN itu mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada sekitar 13.493 calon sudah lapor dari total 20.462 calon terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan dari KPU,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Tessa mengingatkan caleg terpilih itu segera melaporkan LHKPN agar tidak melanggar Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Menurut Tessa, mereka yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN, maka tidak akan dicantumkan dalam daftar caleg terpilih oleh KPU.

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih,” tutur Tessa.

KPK sebelumnya telah mengimbau agar caleg terpilih melaporkan LHKPN 21 hari sebelum dilantik sejak 7 Juni lalu. Imbauan ini berlaku bagi caleg terpilih di DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adapun KPK dan KPU telah bersepakat caleg wajib menyampaikan LHKPN setelah mereka dinyatakan terpilih.

Artinya, pelaporan disampaikan setelah tahapan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai, Keputusan itu dikeluarkan KPU setelah pimpinan KPK menyurati Ketua KPU karena tidak mewajibkan calon terpilih melaporkan LHKPN dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "KPK Sebut Ada 6.969 Caleg Terpilih Belum Lapor LHKPN"

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo resmi melantik Yuliot Tanjung menjadi wakil menteri investasi/wakil kepala BKPM pada hari ini.

Yuliot mengatakan, tugasnya kedepan adalah mengawal berbagai kebijakan investasi dan juga mengoordinasikan berbagai kebijakan dengan kementerian/lembaga sampai akhir periode pemerintahan saat ini.

Hal ini agar investasi meningkat dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi."Kami juga dengan adanya pemerintahan baru mengantarkan bagaimana kesinambungan kegiatan investasi, terutama yang strategis hilirisasi itu tetap berjalan," ujar Yuliot di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7).

Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga akan berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk percepatan investasi di IKN.

Menurut Yuliot, setelah infrastruktur di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) sudah siap, pemerintah akan mendorong investasi lebih tersebar lagi sesuai dengan kluster-kluster yang ada di kawasan IKN.

"Kami fokus untuk menyelesaikan regulasi, kemudian ada yang sudah komit pelaksanaan kegiatan investasi," kata Yuliot.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai adanya program asuransi wajib, PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) turut menyambut baik adanya peraturan dari pemerintah untuk mewajibkan program asuransi wajib third party liability (TPL) di Indonesia.

"Kami masih menunggu rencana dari pemerintah terkait skema pelaksanaan asuransi wajib tersebut," ucap Wakil Presiden Direktur ACPI Nico Prawiro kepada Kontan, Kamis (18/7).

Lebih lanjut, Nico berpendapat apabila nantinya asuransi wajib diterapkan, seharusnya tak akan membebani masyarakat. Sebab, dia meyakini nantinya premi yang dikenakan cukup murah.

Menurutnya, jika tanpa asuransi wajib TPL malah pemilik kendaraan harus keluar duit lebih banyak karena harus memperbaiki mobil pihak ketiga dengan biaya sendiri.

"Sudah pasti ada banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan di bengkel. Lain halnya, jika masyarakat memiliki asuransi, tentu bisa meringankan beban biaya," ungkapnya.

Nico menyebut apabila memiliki asuransi, semua biaya bisa diperkirakan dengan pasti karena sudah ditanggung sama perusahaan asuransi. Dengan demikian, pemilik mobil tidak perlu mengalami lonjakan biaya jika ada kecelakaan.

Nico mengaku belum mengetahui besaran nilai premi asuransi wajib TPL. Namun, dia memperkirakan akan dikenakan sekitar 1% dan itu sesuai ketentuan SEOJK Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

"Misal, kalau mobil harga pertanggungannya Rp 100 juta, tentu bayar asuransi TPL kira-kira sekitar Rp 1 juta per tahun," ujarnya.

Meskipun demikian, Nico bilang ACPI sepenuhnya akan mengikuti kebijakan dari pemerintah terkait besaran premi yang akan ditentukan nantinya.

Selain itu, Nico menyebut ACPI juga pada prinsipnya mendukung wacana pembentukan konsorsium terkait dengan pelaksanaan asuransi wajib tersebut. Dia menilai dalam bentuk konsorsium juga sangat bagus untuk kesehatan industri asuransi dan tercapainya tujuan asuransi.

"Harapannya, semoga asuransi wajib itu dapat diluncurkan dan dapat dibuatkan aturan standar terkait dengan penerapan premi tersebut. Apabila nantinya diputuskan berbentuk konsorsium, perlu diperhatikan juga terkait dengan data akuisisi peserta dan mekanisme klaimnya itu sendiri," tuturnya.

Nico juga mengatakan dengan adanya program asuransi wajib, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap asuransi.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.