Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja ekspor mobil buatan Indonesia mengalami perlambatan hingga pertengahan 2024. Hal ini cukup dipengaruhi oleh efek ketidakpastian ekonomi global.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil ekspor dari Indonesia mengalami penurunan 12% year on year (yoy) menjadi 218.333 unit pada Januari-Juni 2024, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 248.004 unit.

Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan, kinerja ekspor mobil nasional sangat bergantung pada keadaan di negara-negara tujuan ekspor. Hal ini membuat prospek penjualan ekspor mobil dari Tanah Air cenderung sulit diprediksi karena situasi dan kondisi ekonomi maupun politik di negara-negara tersebut dapat berubah sewaktu-waktu.

“Kami hanya bisa berharap bahwa situasi dan kondisi di negara tujuan ekspor terus kondusif dan aman,” kata dia kepada KONTAN, Selasa (16/7).

Menurut data Gaikindo, terdapat sembilan produsen otomotif nasional yang melakukan kegiatan ekspor sepanjang paruh pertama 2024, antara lain Toyota, Daihatsu, Mitsubishi Motors, Hyundai, Suzuki, Honda, Isuzu, Hino, Wuling, dan DFSK.

Beberapa produsen tersebut mengalami penurunan kinerja ekspor pada enam bulan pertama 2024, yaitu Daihatsu, Mitsubishi Motors, Suzuki, Honda, dan DFSK.

Kinerja produsen

Salah satu produsen, PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mencatatkan koreksi penjualan ekspor sebesar 36,9% yoy menjadi 52.540 unit hingga akhir semester pertama lalu.

Sebagai catatan, pabrik ADM sebenarnya tidak hanya mengekspor mobil merek Daihatsu saja, melainkan juga Toyota dan Mazda. ADM mengekspor mobil dari Indonesia ke lebih dari 60 negara di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Karibia.

Marketing Director & Corporate Planning and Communication Director Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani mengatakan, perlambatan ekonomi global cukup mempengaruhi beberapa negara tujuan ekspor Daihatsu sepanjang tahun ini. Tak heran, performa ekspor Daihatsu Indonesia turut mengalami penurunan yang sejalan dengan tren industri.

Terlepas dari itu, ADM tetap yakin kondisi ekonomi di negara-negara tujuan ekspor bisa segera membaik, sehingga pabrikan ini bisa meningkatkan lagi pengiriman mobilnya ke pasar internasional. “Pada dasarnya kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan produk dari para pelanggan di luar negeri,” ujar Agung, Selasa (16/7).

Sementara itu, PT Honda Prospect Motor (HPM) turut mengalami koreksi penjualan ekspor mobil dari Indonesia sebanyak 48,3% yoy menjadi 6.729 unit pada semester I-2024. Model yang diekspor oleh Honda antara lain Brio, BR-V, dan WR-V dengan negara tujuan seperti Filipina, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, Meksiko, serta negara Amerika Latin dan Karibia.

Sales & Marketing and After Market Director Honda Prospect Motor Yusak Billy menilai, capaian ekspor Honda sangat ditentukan oleh permintaan dari masing-masing negara tujuan. Tren permintaan di tiap negara dapat berbeda-beda, tergantung kondisi pasar dan kebutuhan konsumen di sana.

"Meski terjadi penurunan permintaan ekspor dari satu negara, ada juga beberapa negara lain yang memperlihatkan peningkatan permintaan untuk mobil ekspor Honda," ungkap Billy, Selasa (16/7).

Dari situ, ia mengklaim permintaan terhadap mobil Honda buatan Indonesia tetap tumbuh di beberapa negara tertentu. HPM pun yakin peluang peningkatan ekspor mobil nasional, termasuk Honda, cukup terbuka pada sisa tahun ini.

Untuk itu, HPM fokus menjaga kualitas produk dan mengoptimalkan kapasitas produksinya demi memenuhi permintaan ekspor mobil dari Indonesia.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Donald Trump mengalami insiden penembakan saat kampanye di Pennsylvania pada 13 Juli 2024. Insiden ini tidak hanya menjadi berita utama di seluruh dunia tetapi juga memicu volatilitas di pasar kripto pada akhir pekan.

Selama masa kepresidenannya yang pertama, Trump dikenal sebagai kritikus vokal terhadap Bitcoin dan industri kripto secara keseluruhan. Oleh karena itu, penembakan ini berpotensi berdampak signifikan pada pasar kripto.

Di sisi lain, CEO Tesla Elon Musk dan Founder Tron Justin Sun secara resmi mendukung pencalonan Trump kembali sebagai Presiden AS pasca insiden penembakan tersebut.

Dukungan ini mempengaruhi dinamika pasar kripto, dengan harapan kebijakan yang lebih ramah terhadap kripto jika Trump terpilih kembali. Harga Bitcoin meningkat dari US$ 58,300 menjadi US$ 63,015.

Sebelumnya, data Indeks Harga Konsumen (CPI) Amerika Serikat juga memengaruhi pasar kripto. Inflasi di AS pada bulan Juni turun menjadi 3% year-on-year (YoY), lebih rendah dari ekspektasi sebesar 3,1% dan penurunan dari 3,3% pada bulan Mei.

CEO Indodax, Oscar Darmawan, menyatakan bahwa data CPI merupakan indikator penting bagi para pelaku pasar, termasuk investor kripto.

Perubahan tingkat inflasi yang diukur melalui CPI dapat mempengaruhi kebijakan moneter Federal Reserve, yang pada akhirnya berdampak pada harga aset kripto.

"Koreksi yang terjadi di pasar kripto saat data CPI dirilis merupakan reaksi yang wajar mengingat ketidakpastian yang ada," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (16/8).

Oscar juga menekankan bahwa pasar kripto sering bereaksi terhadap berita besar yang berpotensi mempengaruhi stabilitas geopolitik dan ekonomi global. Insiden penembakan terhadap Trump menciptakan ketidakpastian tinggi di pasar keuangan, termasuk pasar kripto.

Reaksi pasar bisa bersifat volatil dalam jangka pendek karena investor mencari keamanan dalam situasi yang tidak menentu. Meskipun demikian, Bitcoin menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cepat setelah periode volatilitas.

INDODAX terus berkomitmen untuk memberikan edukasi dan informasi yang relevan kepada para pengguna. Transparansi dan pemahaman yang baik mengenai pasar dapat membantu investor membuat keputusan yang lebih bijak.

Platform Indodax Academy menyediakan materi edukasi gratis yang dapat diakses melalui website, YouTube, dan media sosial Indodax, memungkinkan semua orang belajar tentang kripto dari nol hingga mahir.

Pasar kripto menawarkan peluang besar, namun juga memiliki risiko yang perlu dikelola dengan hati-hati. Kejadian di AS ini mengingatkan kita akan pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pasar kripto dan pentingnya keputusan investasi yang didasarkan pada informasi yang akurat.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,75% atau 54,570 ke poin 7.224,293 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (16/7).

Equity Research Analyst Phintraco Securities, Alrich Paskalis Tambolang mengatakan pullback pada IHSG diperkirakan mulai terbatas pada critical level 7.200 di Rabu (17/7) bersamaan dengan Stochastic RSI yang mulai mendekati oversold area. Menurutnya IHSG masih dipengaruhi sejumlah sentimen dari global.

"Maka kami proyeksikan IHSG besok berada pada rentang support 7.200, pivot 7.250 dan resistance 7.300," ungkapnya pada Kontan, Selasa (17/7).

Alrich melihat, dari eksternal ada sentimen pernyataan terbaru Kepala The Fed, Jerome Powell bahwa The Fed tidak akan menunggu inflasi AS turun ke 2% yoy sebelum memangkas suku bunga acuan. Pernyataan ini memperkuat keyakinan pasar terhadap peluang pemangkasan the Fed Rate di September 2024. CME FedWatch Tools mencatat peluang pemangkasan suku bunga acuan sebesar 87,6% di September 2024.

"Kondisi di atas menopang nilai tukar Rupiah bertahan di bawah Rp 16.200/USD hingga Selasa (16/7) sore dan diperkirakan kecenderungan penguatan nilai tukar Rupiah masih dapat berlanjut," ujarnya.

Selain itu Alrich memperkirakan pasar juga mencermati perkembangan pelaksanaan rapat pleno Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung sampai dengan 18 Juli 2024.

Sementara Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta melihat untuk pergerakan IHSG pada Rabu (17/7) akan cenderung dipengaruhi oleh sentimen dari dalam negeri yaitu terkait BI rate.

"Pasar masih akan mencermati hasil RDG BI, harapannya BI bisa menyampaikan pernyataan yang optimis agar mendorong market kita," jelas Nafan.

Selain itu Nafan melihat hasil pernyataan The Fed yang sudah disampaikan setidaknya masih memberikan harapan pada penurunan suku bunga. Ia memproyeksikan pemangkasan suku bunga pada bulan September 2024.

Melihat sentimen-sentimen tersebut Alrich merekomendasikan untuk mencermati saham ESSA, MDKA, BMRI, ASSA, TINS, MAPI.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 172,66 triliun hingga semester I-2024. Realisasi tersebut turun 34,5% secara tahunan (year on year/ YoY).

Direktur Eksekutif MUC Tax Research menerangkan, realisasi penerimaan PPh Badan sangat tergantung pada kinerja korporasi yang tidak bisa lepas dari perkembangan ekonomi makro. Menurutnya, ketika kondisi ekonomi menurun, maka akan memengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Oleh karenanya, untuk memastikan setoran pajak dari wajib pajak badan terjaga maka pemerintah harus bisa menjaga stabilitas ekonomi. Seperti yang terjadi tahun ini, dampak pelemahan harga komoditas terasa pada kinerja capaian finansial korporasi.

"Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menjaga agar penurunan penerimaan PPh tidak terlalu dalam, dengan cara memberikan stimulus bagi industri agar tetap bergerak positif. Singkatnya, sisi ekonominya yang harus diperbaiki," kata Wahyu kepada Kontan, Minggu (14/7).

Wahyu juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan jumlah Wajib Pajak badan memang sangat rendah, yaitu berkisar antara 6%-8% dalam beberapa tahun belakangan

Informasi tentang perusahaan sawit yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi salah satu bukti, sistem pajak di Tanah Air belum bisa menyentuh semua kegiatan ekonomi.

Sementara untuk Wajib Pajak Badan, selain kerja sama pertukaran data dengan lembaga-lembaga terkait, mau tidak mau otoritas pajak yang turun ke lapangan.

"Di sinilah perannya Kantor Pajak yang ada di pelosok, untuk memastikan setiap potensi ekonomi bisa tersentuh sistem pajak," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menduga bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak sebesar 6%-8% tersebut merupakan pengusaha lama yang tidak menjadi wajib pajak, yang pada akhirnya dipaksa untuk membuat NPWP.

"Jadi sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan apakah ada tambahan pengusaha baru atau tidak," kata Nailul kepada Kontan, Selasa (16/7).

Dirinya justru melihat, pertumbuhan tersebut merupakan effort untuk melakukan pendataan wajib pajak badan baru yang kurang optimal. Ini yang menyebabkan kinerja penerimaan pajak di Tanah Air tidak optimal hingga saat ini.

Ia juga menerangkan bahwa pertumbuhan Wajib Pajak Badan yang tumbuh kecil tersebut berdampak ke perekonomian, seperti terbatasnya celah fiskal untuk membiayai program pemerintah.

"Ekonomi tumbuh stunting jika penerimaan negara tidak optimal. Ini yang tidak kita harapkan," tutupnya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kepala Ekonom BCA David Sumual memprediksi, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) mencapai 0,9% dari produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II-2024.

Perkiraan tersebut melebar dari defisit neraca transaksi berjalan pada kuartal I-2024 yang sebesar US$ 2,2 miliar atau 0,6% dari PDB.

Ia mengungkapkan, meskipun neraca perdagangan pada kuartal II-2024 sebesar US$ 8,01 miliar, lebih tinggi bila dibandingkan dengan kuartal I 2024 US$ 7,3 miliar, namun terdapat faktor lain yang menyebabkan defisit neraca transaksi berjalan berpotensi melebar.

“Ada faktor musiman di kuartal II 2024 yakni repatriasi dividen, lalu juga musim haji, ditambah harga minyak yang relatif lebih tinggi dari kuartal I, yang artinya jasa kemungkinan semakin defisit karena harga shipping meningkat,” tutur David kepada Kontan, Selasa (16/7).

Masalahnya, lanjut David, melebarnya defisit neraca transaksi berjalan tersebut lantaran repatriasi dividen, dan biaya musim haji, serta harga minyak relatif lebih tinggi pada kuartal II 2024.

Sementara itu, Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan akan mencapai 0,6% dari PDB pada kuartal II 2024.

Ia membeberkan, neraca transaksi berjalan masih mengalami defisit sejalan dengan kondisi neraca perdagangan Indonesia yang relatif menurun sejak April hingga Juni 2024.

“Kalau kita lihat juga kondisi dari pembayaran untuk bunga utang, dividen cukup tinggi di kuartal II, dan ini akan mengakibatkan cost primary income kita jadi defisit,” ungkapnya.

Ia melihat tren melebarnya defisit neraca transaksi berjalan ini akan berlangsung hingga kuartal III 2024, namun akan berlangsung membaik pada kuartal IV 2024.

“Di kuartal IV akan membaik karena kita lihat dari sisi primary income defisitnya akan menurun tak setinggi kuartal II dan III,” jelasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -TOKYO. Kepala Sekretaris Kabinet Yoshimasa Hayashi mengatakan, Jepang siap mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan untuk meredam fluktuasi yen. Alhasil, pasar tetap waspada atas kemungkinan intervensi baru untuk menopang yen.

Mengutip Reuters, Selasa (16/7), Data Bank of Japan yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan Jepang mungkin telah menghabiskan 2,14 triliun yen (US$ 13,5 miliar) untuk melakukan intervensi pada hari Jumat pekan lalu.

Dikombinasikan dengan perkiraan jumlah yang dibelanjakan pada hari Kamis, Jepang diperkirakan telah membeli hampir 6 triliun yen melalui intervensi minggu lalu.

“Penting bagi nilai tukar mata uang untuk bergerak secara stabil yang mencerminkan fundamental. Volatilitas yang berlebihan tidak diinginkan,” kata Hayashi pada konferensi pers rutin sebelum rilis data BOJ.

“Kami akan mengamati dengan cermat perkembangan nilai tukar dan siap mengambil semua tindakan yang mungkin dilakukan,” katanya.

Hayashi menolak berkomentar ketika ditanya apakah Jepang melakukan intervensi di pasar mata uang untuk menopang yen selama dua hari berturut-turut pada minggu lalu.

Pihak berwenang Jepang baru-baru ini menjadikan praktik standar untuk tidak mengonfirmasi apakah mereka telah melakukan intervensi di pasar mata uang atau tidak.

Namun para pedagang mencurigai Tokyo melakukan intervensi di pasar untuk mengangkat mata uang yang telah terpuruk di posisi terendah dalam 38 tahun, yang terjadi pada hari Kamis setelah laporan inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan memicu lonjakan yen, dan juga pada hari Jumat.

Yen melonjak 3% terhadap dolar menjadi 157,40 setelah dugaan intervensi pada hari Kamis.

Namun mata uang ini kehilangan sebagian besar kekuatannya dan berdiri di 158,45 pada hari Selasa, tidak jauh dari angka 160 yang terlihat sebagai garis batas bagi pemerintah Jepang untuk melakukan intervensi mata uang.

Beberapa analis melihat kesamaan antara dugaan intervensi minggu lalu dan pada tanggal 1 Mei, ketika komentar dovish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell membebani dolar.

Dalam kedua kasus tersebut, Tokyo kemungkinan akan melakukan intervensi ketika dolar sudah melemah terhadap yen, kata Masafumi Yamamoto, kepala strategi mata uang di Mizuho Securities.

“Kali ini, intervensi dilakukan ketika dolar/yen belum tentu naik tajam,” katanya.

"Ini menunjukkan pihak berwenang lebih khawatir terhadap tingkat yen, yang berada di bawah 160 (terhadap dolar), dibandingkan kecepatan penurunannya."

Meskipun melemahnya yen memberikan dorongan bagi eksportir, hal ini telah menjadi sumber kekhawatiran bagi para pengambil kebijakan di Jepang karena melemahkan konsumsi dengan menaikkan biaya impor bahan bakar dan makanan.

Pasar mengalihkan perhatian mereka ke pertemuan kebijakan dua hari Bank Sentral Jepang (BoJ) yang berakhir pada tanggal 31 Juli, dengan beberapa pedagang bertaruh bahwa bank tersebut dapat menaikkan suku bunga dari level mendekati nol saat ini untuk membantu memperlambat penurunan yen.

($1 = 158,4400 yen)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku usaha angkat bicara soal kekhawatiran adanya ratalisasi atau tindakan 'balas dendam' dari Cina saat pemerintah menerapkan bea impor ganda.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani mengakui adanya potensi retalisasi. Namun menurutnya hal ini bergantung pada instrumen penerapan bea masuk yang akan digunakan.

Jika pemerintah hanya menerapkan instrumen Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), maka Cina maupun negara lainya tidak berhak untuk retalisasi, khususnya jika ada bukti bahwa produsen asal Cina melakukan dumping yang merusak harga pasar produk lokal.

"Yang bisa mereka lakukan hanya mengajukan banding terhadap putusan anti-dumping Indonesia di level Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," kata Shinta pada Kontan.co.id, Selasa (16/7).

Sebaliknya, jika yang digunakan pemerintah adalah penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), maka Cina dan semua negara yang dirugikan berhak meminta kompensasi dari Indonesia.

Apalagi, bila tidak ada kesepakatan kompensasi dagang yang bisa dicapai antara Indonesia dengan negara yang berkeberatan, maka negara yang merasa dirugikan diperbolehkan melakukan tindakan balasan atau teralisasi terhadap Indonesia.

"Pengaturan ini ada dalam ketentuan pengamanan dari WTO," ungkap Shinta.

Untuk itu, Shinta meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah yang bijak dan rasional dalam memilih instrumen pengamanan perdagangan.

Meski begitu, menurutnya sebagian besar impor yang memiliki predatory pricing di pasar dalam negeri sebetulnya adalah impor ilegal. Aksi inilah yang lebih dikeluhkan oleh pengusaha karena menyebabkan banyak pabrik dalam negeri bertumbangan.

Impor ilegal ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan tambahan bea masuk ganda baik melalui BMAD ataupun BMTP. Pasalnya, bea impor ini hanya menyentuh produk impor yang secara prinsip sudah legal dan sesuai ketentuan pemerintah.

"Untuk itu, kami harap aspek penegakan hukum terhadap impor ilegal ini yang menjadi fokus utama saat ini karena pembiaran terhadap aktifitas impor ilegal sudah berjalan terlalu lama," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), Franciska Simanjuntak tak khawatir jika bea impor double ini menimbukan tindakan reliasi dari negara yang menerima kebijakan tersebut. Menurutnya kebijakan ini sudah sesuai dengan aturan perdagangan dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri juga memiliki landasan hukum yang jelas tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Selain itu, setiap negara anggota WTO juga berhak melakukan hal yang serupa apabila industri lokal mereka terancam gempuran produk impor.

"Jadi dengan ini maka kami mungkin bisa menyatakan kalau negara-negara lain juga melakukan dan mempunyai hak yang sama seperti yang kami lakukan apabila syarat-syarat terpenuhi untuk penerapan BMAD dan BMTP," jelasnya.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - MilWAUKEW. Calon Presiden Donald Trump Mengumumkan J.D Vance, Senator Amerika Serikat jadi pasangannya sebagai Calon Wakil Presiden Amerika Serikat.

Melansir dari Reuters, para anggota partai Republik merasa Trump dan Vance merupakan pasangan yang cocok. Mereka bilang keyakinan politik Vance yang memadukan isolasionisme dengan popolisme ekonomi cocok dengan keyakinan Trump.

Senator Republik John Barrasso dari Wyoming, yang digambarkan Vance sebagai mentor, mengatakan kepada Reuters bahwa Vance mengubah pandangannya tentang Trump karena "dia melihat keberhasilan yang dibawa Presiden Trump sebagai presiden ke negara ini."

"Dia memahami apa yang Trump perjuangkan dan, tidak seperti anggota Partai Republik lainnya di Washington, setuju dengannya," komentator konservatif Tucker Carlson, pendukung Vance mengatakan kepada Reuters.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) memperkirakan Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan BI-Rate di level 6,25% pada rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar 16-17 Juli 2024.

Melansir dari Seri Analisis Makroekonomi RDG Juli 2024 oleh LPEM FEB UI, BI dinilai perlu tetap waspada dalam merumuskan bauran kebijakannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan tingkat harga domestik.

Di samping itu, untuk saat ini, inflasi cenderung bukanlah isu yang mendesak dan perbedaan tingkat suku bunga masih cenderung atraktif untuk menarik modal masuk dan menjaga stabilitas rupiah.

“Dengan kondisi ini, Bank Indonesia perlu mempertahankan suku bunga kebijakannya di level 6,25% bulan ini,” tulis laporan tersebut, Selasa (16/7).

Untuk diketahui, saat ini kondisi inflasi domestik masih berada dalam sasaran BI yakni di level 2,51% year on year (YoY) pada Juni 2024, , melambat dari Mei 2024 sebesar 2,84% YoY.

Melambatnya inflasi umum disebabkan oleh turunnya harga pangan setelah musim panen dan rendahnya permintaan setelah perayaan Idul Fitri yang berakhir pada bulan April 2024.

Dari sisi eksternal, The Fed saat ini mengambil sikap yang lebih dovish, karena arus modal telah masuk ke pasar negara berkembang dan nilai tukar rupiah telah terapresiasi secara signifikan selama beberapa minggu terakhir, saat ini berada di kisaran Rp 16.110 dolar AS, menandai kenaikan 2,23% selama sebulan terakhir.

Selain itu, cadangan devisa Indonesia meningkat sekitar US$ 1,2 miliar, dari US$ 138,97 miliar di bulan Mei menjadi US$ 140,18 miliar di bulan Juni 2024.

Lebih lanjut, seiring dengan kondisi The Fed saat ini yang cenderung menunjukkan sinyal dovish pasca rilis data inflasi di 11 Juli lalu, arus modal mulai beralih ke pasar berkembang sejak saat ini.

Total arus modal portofolio ke pasar keuangan Indonesia meningkat hingga US$ 1,06 miliar dalam tiga minggu terakhir, dan mencatatkan akumulasi arus modal tertingginya sejak pertengahan April. Dari US$ 1,06 miliar tersebut, US$ 0,74 miliar masuk ke pasar saham dan US$ 0,32 miliar sisanya masuk ke instrumen obligasi.

“Namun, arus modal ke instrumen obligasi lebih didominasi ke surat utang jangka panjang Pemerintah Indonesia, ditunjukkan dengan imbal hasil tenor 10 Tahun Surat Utang Pemerintah yang turun dari 7,8% di 19 Juni lalu ke 7,02% di 12 Juli,” tulis laporan tersebut.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan strategi implementasi Rencana Aksi Nasional untuk kelompok masyarakat rentan. Perencana Kebijakan Madya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM), Kementerian PPN/Bappenas, Dinar Dana Kharisma menjelaskan, fokus Bappenas saat ini adalah menggerakkan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam advokasi untuk penyediaan layanan dasar yang inklusif di tingkat daerah.

Menurut dia, saat ini masih terdapat kesenjangan antara penyandang disabilitas dan bukan disabilitas dalam berbagai sektor. Khususnya aksesibilitas pada layanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan. Hal ini perlu direspon dengan kebijakan serta perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif dan inklusif disabilitas.

"Tidak bisa pemerintah sendiri, penyandang disabilitas sendiri. Bappenas bekerjasama dengan banyak pihak. Salah satunya Skala,” kata Dinar, dalam keterangannya, Selasa (16/7). Program Skala adalah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar.

Selain penyediaan layanan dasar yang inklusif, program Skala juga menyoroti pentingnya pengelolaan keuangan publik yang efektif dalam mendukung penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton A Lailosa, menjelaskan, berdasarkan PMK Nomor 84 tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) Provinsi Maluku berada pada level 1,498 atau masuk dalam kategori FKD rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah Provinsi Maluku untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan masih terbatas.

Moza Pandawa Sakti dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, juga mengakui salah satu tantangan utama persoalan ini adalah belum adansinergitas pengaturan terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut dia, sinergitas yang belum terjalin dengan baik mengakibatkan kesulitan dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran yang optimal.

Kemudian, kapasitas fiskal daerah yang masih rendah juga menjadi hambatan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Rendahnya kapasitas fiskal ini membuat daerah sulit untuk mandiri dalam pembiayaan program-program pembangunan dan layanan dasar “Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian khusus dan kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah," kata dia.

Khoirunurrofik dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memperkenalkan studi Analisis Pengeluaran dan Pendapatan Publik. Studi. “Efektivitas belanja pemerintah sangat penting karena dapat memberikan hasil yang signifikan," ujarnya. .

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan, blak-blakan mengenai rencana kebijakan utang pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Informasi ini terungkap setelah tim Prabowo, yaitu Burhanuddin Abdullah, Sudrajat Djiwandono, dan Thomas Djiwandono, menemui para ekonom termasuk dirinya dan Chatib Basri.

Dari diskusi yang ada, Heriyanto mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen menjaga rasio utang pada kisaran 37% hingga 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB) sampai tahun 2030.

"Di dalam presentasi mereka ke kita itu sampai tahun 2030 itu masih dikisaran 37% hingga 38% PDB kok, yaitu status quo," kata Henry dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

Heriyanto menilai bahwa pemerintahan Prabowo tidak mungkin akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Jika hal tersebut terjadi, Indonesia akan menghadapi situasi yang lebih buruk dibandingkan Bangladesh.

"Jika rasio utang mencapai 50% dari PDB, pembiayaan bunga dibagi dengan penerimaan negara bisa mencapai angka 30%. Ini akan melejit dan lebih parah dari Bangladesh. Bagaimana bisa sanggup begitu?" kata Heriyanto.

"Saya rasa pemikiran pemerintah yang akan datang tidak seperti itu," tambahnya.

Sebelumnya, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menaikkan rasio utang pemerintah hingga 50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kembali mencuat.

Kabar ini disampaikan langsung oleh saudara sekaligus penasihat Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, seperti dikutip dari Reuters. Peningkatan rasio utang hingga 50% dari PDB ini akan diikuti dengan peningkatan pendapatan negara.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Under Secretary for Economic Growth US Department of States Jose Fernandez di Kantor Kemenko Perekonomian pada Senin (15/07).

Dalam kesempatan tersebut, Under Secretary Fernandez menyampaikan keinginan untuk kerja sama dalam bidang bioteknologi pertanian.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terbuka untuk kerja sama di bidang bioteknologi dengan AS seperti pada komoditas padi, jagung, dan tebu.

Kerja sama tersebut salah satunya juga telah dilakukan melalui research pada bidang bioteknologi antara Universitas di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan Universitas di AS.

“Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan tebu serta penggunaan bio-etanol untuk bahan bakar ramah lingkungan,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Senin (15/7).

Dirinya juga menerangkan bahwa pemerintah saat ini juga sedang mengembangkan sejumlah food estate untuk menjaga keamanan pangan di seluruh Indonesia.

Selain itu, terkait optimalisasi pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik, Menko Airlangga menyinggung pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai Pembangkit Tenaga Listrik.

“Mempertimbangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, diperlukan kapasitas energi listrik yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Reaktor nuklir yang dihasilkan melalui modular SMR, dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya, Fernandez menyebutkan bahwa pihaknya akan siap untuk mendukung penggunaan SMR dan mendorong pihak swasta agar dapat membantu pengembangan dan kajian kelayakan untuk pembangunan reaktor tersebut di Indonesia.

Terkait pengembangan semikonduktor, Pemerintah Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024.

Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.