Reporter: Amalia Nur Fitri, Dimas Andi | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja pasar otomotif nasional belakangan ini cukup mengkhawatirkan dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Pemerintah pun berusaha mencari cara untuk memulihkan kembali pasar otomotif dalam negeri.

Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronik (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan, industri alat angkut menjadi penggerak produk domestik bruto PDB industri pada tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 7,63% atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi sektor otomotif.

Namun, penjualan mobil nasional cenderung bertahan pada angka 1 juta unit dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, memasuki tahun 2024, penjualan mobil melambat.

Merujuk data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional merosot 19,4% year on year (YoY) menjadi 408.012 unit pada Januari-Juni 2024, dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 506.427 unit. Setali tiga uang, penjualan retail (dealer ke konsumen) mobil nasional terkoreksi 14% yoy menjadi 431.987 unit pada Januari-Juni 2024, dari sebelumnya 502.533 unit.

Stagnansi dan perlambatan penjualan mobil nasional cukup dipengaruhi oleh penurunan daya beli masyarakat akibat ketidakstabilan kondisi ekonomi.

Untuk itu, Kemenperin mengusulkan adanya suatu insentif untuk mendorong penjualan mobil baru. Salah satunya adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP).

Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diberlakukan pada periode 2021-2022, tepatnya ketika industri otomotif Indonesia terdampak oleh pandemi Covid-19. Insentif tersebut ditujukan untuk model-model kendaraan konvensional yang memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%.

Kala itu insentif PPnBM mampu mendongkrak penjualan mobil nasional menjadi 887.000 unit pada 2021, dari tahun sebelumnya yang hanya 532.000 unit. Penjualan mobil pada 2022 kembali melonjak ke level 1,04 juta unit, bahkan lebih tinggi dari capaian tahun 2019 atau sebelum pandemi sebanyak 1,03 juta unit.

"Berkaca pada kesuksesan program sebelumnya, langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan mobil baru adalah memberikan insentif fiskal untuk kendaraan yang diproduksi di dalam negeri," ungkap Putu, Rabu (10/8).

Insentif ini diberikan untuk mobil dengan persyaratan TKDN tertentu dengan tetap mengutamakan jenis-jenis kendaraan ramah lingkungan. Selain itu, Kemenperin juga menyebut dukungan pengendalian suku bunga dapat menjadi pendorong permintaan mobil baru dari konsumen.

Dukungan produsen

Beberapa agen pemegang merek (APM) otomotif pun memberi sinyal dukungan terkait wacana pengenaan kembali insentif PPnBM. Salah satunya adalah Daihatsu yang menilai kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan industri otomotif dalam negeri.

"Berkaca pada implementasi relaksasi PPnBM yang pernah diberikan sebelumnya, ini terbukti mampu memberi kontribusi positif dalam penjualan pasar otomotif nasional," tukas Marketing & Customer Relations Division Head Astra International Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono, Kamis (11/7).

PT Toyota Astra Motor (TAM) menganggap rencana kebijakan insentif PPnBM dibutuhkan di tengah koreksi penjualan mobil nasional sepanjang tahun ini.

"Kami mendukung adanya intervensi stakeholders sebagai katalisator pertumbuhan industri otomotif di tengah kondisi yang mendesak," imbuh Marketing Director Toyota Astra Motor Anton Jimmi Suwandy, Kamis (11/7).

Sementara itu, PT Honda Prospect Motor (HPM) masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan insentif fiskal untuk memulihkan industri otomotif nasional.

"Keputusan yang nantinya diberlakukan pasti sudah mempertimbangkan banyak hal dengan tujuan untuk memajukan industri otomotif Indonesia," kata Sales & Marketing and Aftersales Director Honda Prospect Motor Yusak Billy, Kamis (11/7).

Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Pada akhir sesi perdagangan, Kamis (11/7) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik lumayan tinggi.

Sempat melemah pada awal perdagangan, IHSG berangsur naik lagi.

Ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup hari perdagangan, IHSG berada di angka indeks 7.300,41.

Itu berarti dalam sehari perdagangan, indeks utama di bursa saham Indonesia ini naik 0,18%.

Kenaikan IHSG itu ternyata sejalan dengan kenaikan cuaca indeks sektoral. Dari 11 indeks sektoral di Bursa Efek Indonesia, delapan di antaranya positif.

Mereka adalah sektor IDX Sektor Transportasi & Logistik (2,02%), IDX Sektor Properti & Real Estat (1,21%), IDX Sektor Infrastruktur (0,84%), IDX Sektor Teknologi (0,66%), IDX Sektor Barang Konsumen Non-primer (0,60%), IDX Sektor Energi (0,32%), IDX Sektor Barang Konsumen Primer (0,32%) dan IDX Sektor Barang Baku (0,21%).

Adapun tiga indeks sektoral yang negatif alias turun adalah sektor IDX Sektor Keuangan (-0,01%), IDX Sektor Perindustrian (-0,24%) dan IDX Sektor Kesehatan (-0,36%).

Tampak bahwa penurunan terdalam perdagangan ini menimpa indeks sektor IDX Sektor Kesehatan. Adapun kenaikan paling tinggi dialami indeks sektor IDX Sektor Transportasi & Logistik.

Situasi bursa saham secara menyeluruh bisa terpantau dengan sekali pandang.

Lewat laman Pusat Data KONTAN, kita bisa menimbang situasi bursa saham terkini dengan mudah, tanpa perlu mencermati pergerakan angka indeks satu demi satu.

Jika Anda ingin mencoba, silakan mengakses kanal Pusat Data KONTAN. Dalam sekejap, tanpa perlu klik atau ketuk menu apapun, pergerakan keseluruhan harga saham di Bursa Efek Indonesia.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) di tahun 2024 diperkirakan mampu bertumbuh. Pertumbuhan permintaan semen menjadi pendorongnya.

AnalisMirae Asset Sekuritas,Andreas Kristo Saragih memaparkan, INTP melaporkan volume penjualan semen sebesar 1,6 juta ton hingga Mei 2024. Hasil itu tumbuh 71,7% secara bulanan (MoM) dan 21,4% secara tahunan (YoY).

Pertumbuhan didorong volume penjualan di Jawa sebesar 1,08 juta ton atau tumbuh 80,7% MoM dan 25% YoY, diikuti oleh luar Jawa sebesar 0,52 juta ton atau tumbuh 55,5% MoM dan 14,4% YoY.

Adapun konsumsi semen kantong juga tumbuh positif di Jawa dan luar Jawa dengan pertumbuhan 11,1% YoY dan 8,7% YoY. Pangsa pasar bulanan mencapai 29,3%.

Pangsa pasarnya juga semakin luas berkat masuknya Semen Grobogan. Pangsa pasar INTP di Jawa Tengah mencapai 42,4%. Selain itu, kontribusi volume semen dari Jawa Tengah mencapai 18,9% dari total.

Secara kumulatif, INTP melaporkan volume penjualan semen sebesar 6,74 juta ton atau tumbuh 10,4% YoY hingga Mei 2024. Jawa tetap menjadi pendorong utama dengan total volume 4,44 juta ton, tumbuh 15,8% YoY dan sisanya berasal dari Luar Jawa sebesar 2,29 juta ton, tumbuh 1,2% YoY.

Pangsa pasar hingga Mei 2024 meningkat sebesar 2ppt YoY menjadi 29,6%. "Secara keseluruhan, volume hingga Mei 2024 menyumbang 35,7% dari proyeksi kami, dibandingkan dengan kisaran historis tiga tahun terakhir sebesar 35%-36%," tulisnya dalam riset, Jumat (28/6).

Andreas memproyeksikan tren tersebut berlanjut di Juni 2024. Sebab, didukung oleh cuaca yang lebih kering, dan percepatan kegiatan konstruksi.

Hanya saja, ia memperkirakan semen kantong akan mencatatkan pertumbuhan bulanan dan tahunan yang negatif pada Juni. Hal tersebut sebagai respon dari penyesuaian harga yang diimplementasikan pada pertengahan Mei.

Analis Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer menilai prospekINTPsepanjang tahun tetap positif. Salah satu sentimen yang cukup berpengaruh dari program pemerintah yang rencana akan mulai mencanangkan/memberlakukan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Kami kira secara tidak langsung membawa sentimen positif bagi sektor semen dalam negeri hal itu kami kira dikarenakan jika program ini sudah mulai berjalan akan berdampak pada industri properti dan akan meningkatkan demandsemen itu sendiri," ujarnya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (11/7).

Di luar sentimen tersebut, ia melihat potensi penjualan semen masih cukup menarik di tahun 2024. Khaer menyebutkan, permintaan semen domestik masih akan meningkat sebesar 65,6 juta ton pada tahun 2024.

"Peningkatan permintaan semen ini kami nilai salah satunya masih akan didorong oleh permintaan dari proyek IKN Nusantara, khususnya semen curah untuk keperluan pembangunan skala besar, yang juga akan di-supportoleh peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah," paparnya.

Selain itu, kembalinya angka pertumbuhan ekonomi Indonesia ke era sebelum pandemi, serta angka inflasi yang terkontrol diharapkan akan menurunkan tingkat suku bunga dalam jangka pendek. Sehingga turut memberikan sentimen yang cukup positif bagi sektor ini.

Di sisi lain, tantangan INTP masih terkait oversupplyyang menjadi PR di industri ini.Adanya pemain baru yang membuat oversupply semakin meningkat dan akan menciptakan persaingan yang ketat dari sisi harga.

Untuk target jangka panjang, Khaer memproyeksikan harga saham INTP bisa menyentuh level Rp 9.000. "Meski begitu, secara momentum teknikal, kami memberikan rating akumulasi untuk saham INTP sembari menunggu kejelasan sentimen dan kinerja di akhir semester I 2024," sebutnya.

Adapun, Mirae Asset merekomendasikan buy INTP dengan target harga Rp 9.150. Pada perdagangan Kamis (11/7), harga INTP berada di Rp 7.400.

Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -LONDON. Badan Energi Internasional (International Energy Agency/IEA) memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak global akan melambat menjadi hanya di bawah satu juta barel per hari (bph) pada tahun ini dan tahun depan. Hal ini terjadi lantaran konsumsi China terkontraksi pada kuartal kedua imbas masalah ekonomi.

Mengutip Reuters, Kamis (11/7), permintaan minyak global pada kuartal kedua meningkat sebesar 710.000 barel per hari (year-on-year) yang merupakan kenaikan kuartalan terendah dalam lebih dari setahun, menurut IEA dalam laporan minyak bulanannya.

"Keunggulan China memudar. Tahun lalu negara ini menyumbang 70% peningkatan permintaan global – angka ini akan turun menjadi sekitar 40% pada tahun 2024 dan 2025," kata IEA.

Para peramal minyak berbeda pendapat dibandingkan biasanya mengenai kekuatan pertumbuhan permintaan minyak untuk tahun ini dan jangka menengah, sebagian disebabkan oleh perbedaan kecepatan transisi dunia ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
Pada hari Rabu, kelompok produsen OPEC mempertahankan perkiraannya yang jauh lebih tinggi.

IEA mempertahankan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak yang relatif rendah sebesar 970.000 barel per hari pada tahun ini, tidak berubah dibandingkan perkiraan bulan lalu, dan memangkas perkiraan pertumbuhan untuk tahun depan sebesar 50.000 barel per hari menjadi 980.000 barel per hari.

Sebaliknya, OPEC memperkirakan permintaan minyak akan meningkat sebesar 2,25 juta barel per hari pada tahun ini, lebih dari dua kali lipat prediksi IEA, dan China menyumbang sebagian besar pertumbuhan tersebut.

IEA menambahkan, ketika pemulihan ekonomi pasca-Covid mulai melandai di seluruh dunia, pertumbuhan ekonomi yang lesu, peningkatan efisiensi energi, dan kebangkitan kendaraan listrik akan menjadi penghambat pertumbuhan tahun ini dan tahun depan.

Pada saat yang sama IEA mengatakan pertumbuhan pasokan minyak tahun ini akan mencapai 770.000 barel per hari, meningkatkan total pasokan ke rekor 103 juta barel per hari.

Pertumbuhan tersebut diperkirakan akan meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun depan hingga mencapai 1,8 juta barel per hari, dengan Amerika Serikat, Kanada, Guyana, dan Brasil memimpin kenaikan tersebut.

Meskipun permintaan secara umum lesu, IEA melihat permintaan minyak dari kelompok produsen OPEC+ jauh melebihi produksi yang dibatasi saat ini, sehingga menunjukkan bahwa blok tersebut dapat memproduksi lebih banyak minyak.

"Perkiraan pasokan dan permintaan global non-OPEC+ kami saat ini menunjukkan permintaan minyak mentah OPEC+ sebesar 42,2 juta barel per hari pada kuartal ketiga 2024 dan 41,8 juta barel per hari pada kuartal keempat 2024 – masing-masing sekitar 800.000 barel per hari dan 400.000 barel per hari di atas produksi bulan Juni."

Namun tahun depan, permintaan minyak mentah OPEC+ akan turun menjadi 41,1 juta barel per hari karena peningkatan produksi dari luar blok tersebut.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah memfinalisasi penyusunan aturan terkait pengembangan dan penguatan pergadaian atau RPOJK Pergadaian. Salah satu poin yang akan diatur, yakni adanya penyesuaian ekuitas minimum perusahaan pergadaian.

Mengenai RPOJK itu, perusahaan pergadaian PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatra Utara (Sumut) menyambut baik adanya penyesuaian ekuitas minimum.

"Memang perlu adanya penyesuaian terhadap permodalan minimum, hal itu bisa membuat industri pergadaian lebih mandiri dalam pembiayaan operasional," ujar Direktur Budi Gadai Indonesia Budiarto Sembiring kepada Kontan, Kamis (11/7).

Budi menambahkan melihat makin ketatnya persaingan bisnis gadai saat ini, perusahaan berencana untuk mencapai ruang lingkup yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat nasional.

Budi juga menyampaikan modal usaha yang ditempatkan saat ini totalnya sudah Rp 13,5 miliar. Secara rinci, modal awal yang disetor untuk perizinan modal usaha ruang lingkup kabupaten/kota sebesar Rp 500 juta.

Adapun pada 2022, Budi Gadai menaikkan perizinan kita ke tingkat provinsi dengan modal usaha ditempatkan sebesar Rp 2,5 miliar dan ada penambahan modal usaha yang ditempatkan sebesar Rp 11 miliar pada 2014.

"Secara total keseluruhan modal usaha yang ditempatkan sudah Rp 13,5 miliar. Saat ini, perusahaan masih belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan modal usaha lagi," katanya.

Budi menerangkan per Mei 2024, Budi Gadai Indonesia telah merealisasikan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai sekitar Rp 85 miliar. Nilai itu tumbuh sebesar 27%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar untuk transaksi gadai baru, yaitu barang jaminan elektronik berupa gadget dan laptop.

Sementara itu, PT Sentral Gadai Persada juga angkat bicara terkait adanya RPOJK tersebut. Direktur Sentral Gadai Persada Heri Sembiring mengatakan setiap kebijakan pasti akan ada pro dan kontra, tetapi penyesuaian ekuitas menjadikan bisnis pergadaian memiliki marwah dan jati diri.

"Menurut saya, memang perlu adanya perubahan setoran modal. Sebab, menjadikan perusahaan gadai bisa meningkatkan value-nya sendiri dan lebih tertata dengan baik lagi nantinya. Dengan demikian, bisa memberikan kontribusi lebih banyak kepada masyarakat,"

Selain itu, Heri berharap regulator bisa mempermudah penyesuaian ekuitas tersebut bagi perusahaan gadai yang telah berdiri. Dia pun tak memungkiri ada keinginan untuk mencapai ruang lingkup yang lebih tinggi lagi.

Heri menyebut saat ini permodalan yang disetor perusahaan masih sesuai dengan ketentuan POJK 31 Tahun 2016, yaitu sebesar 500 juta. Dia mengatakan pihaknya akan terus menambah permodalan. Salah satunya, dengan cara setoran modal dari investor maupun dari pinjaman perbankan.

Heri menerangkan total penyaluran perusahaan per Mei 2024, sekitar Rp 7,3 miliar. Nilai itu tumbuh sekitar 12%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar dari elektronik dan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Sebagai informasi, dalam draft RPOJK Pergadaian tercantum penyesuaian ekuitas minimum. Untuk pergadaian lingkup kabupaten/kota dari Rp 500 juta menjadi sebesar Rp 1,5 miliar, lingkup provinsi dari yang sebesar Rp 1,5 miliar menjadi tak boleh kurang dari Rp 5 miliar, dan ruang lingkup usaha nasional minimum sebesar Rp 125 miliar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman menyampaikan saat ini kinerja industri pergadaian relatif baik dan terjaga.

Hal itu tercermin dari aset perusahaan pergadaian yang meningkat sebesar 18,9% Year on Year (YoY) menjadi Rp 94,01 triliun per Mei 2024. Total aset itu dikontribusikan sebanyak 167 pelaku usaha pergadaian.

Dia juga menyatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian meningkat sebesar 21,33% YoY menjadi Rp 77,58 triliun per Mei 2024.

"Adapun pinjaman terbesar di industri pergadaian dalam bentuk produk berupa gadai, yaitu sebesar Rp 60,27 triliun atau sebesar 77,69% dari total pembiayaan yang disalurkan," ucap Agusman dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,18% atau 13,36 poin ke 7.300,41 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (11/7).

Investor asing mencatat net buy atau beli bersih Rp 602,52 miliar di seluruh pasar saat IHSG menyentuh 7.300 hari ini. Net buy asing di pasar reguler mencapai Rp 537,57 miliar. Sedangkan net buy di pasar negosiasi mencapai Rp 64,95 miliar.

Saham-saham dengan net buy terbesar asing hari ini adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) Rp 162,22 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 137,66 miliar, dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 98,02 miliar.

Saham-saham dengan net sell atau jual bersih terbesar asing hari ini adalah PT Astra International Tbk (ASII) Rp 79,55 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 74,46 miliar, dan PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Rp 59,48 miliar.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Indosat Tbk (ISAT) 4,55%
• PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) 2,64%
• PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) 2,63%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Vale Indonesia Tbk (INCO) -4,52%
• PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) -4,05%
• PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) -2,40%

Delapan indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG hari ini. Sektor transportasi dan logistik melonjak 2,02%. Sektor properti dan real estat melesat 1,21%. Sektor infrastruktur naik 0,84%. sektor teknologi menanjak 0,66%. Sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,60%. Sektor energi terangkat 0,32%. Sektor barang konsumsi primer naik 0,32%. Sektor barang baku menguat 0,21%.

Tiga sektor justru turun saat IHSG menyentuh 7.300. Sektor kesehatan melorot 0,36%. Sektor perindustrian terpangkas 0,24%. Sektor keuangan melemah tipis 0,01%.

Total volume transaksi bursa mencapai 17,13 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 9,60 triliun. Sebanyak 277 saham menguat. Ada 271 saham yang melemah dan 248 saham flat.

IHSG tercatat menguat 1,10% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 0,38%.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini akan mencapai Rp 815,5 triliun.

Angka ini setara 100,5% dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 senilai Rp 811,4 triliun.

"Beberapa faktor yang mempengaruhi prognosis pajak semester II-2024 di antaranya perekonomian nasional yang tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU HPP, serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan," tulis Kemenkeu dalam laporannya, dikutip Kamis (11/7).

Hingga Semester I-2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM mencapai Rp 332,8 triliun atau 41% dari target. Capaian tersebut terkontraksi 6,7% terutama dipengaruhi oleh restitusi yang meningkat.

"Meskipun demikian, laju pertumbuhan secara bruto masih menunjukkan kinerja positif, yang menggambarkan aktivitas ekonomi domestik yang masih terjaga," tulis pemerintah.

Sementara pada Semester II-2024, pemerintah meyakini bisa mengumpulkan penerimaan PPN dan PPnBM sebesar Rp 482,7 triliun.

Berbeda dengan penerimaan PPN dan PPnBM, pemerintah memperkirakan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun ini tidak akan mencapai target.

Pasalnya, setoran PPh pada 2024 diperkirakan hanya akan mencapai Rp 1.065,5 triliun, atau sekitar 93,5% dari target sebesar Rp 1.139,8 triliun.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tengah memfinalisasi penyusunan aturan terkait pengembangan dan penguatan pergadaian atau RPOJK Pergadaian. Salah satu poin yang akan diatur, yakni adanya penyesuaian ekuitas minimum perusahaan pergadaian.

Mengenai RPOJK itu, perusahaan pergadaian PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatra Utara (Sumut) menyambut baik adanya penyesuaian ekuitas minimum.

"Memang perlu adanya penyesuaian terhadap permodalan minimum, hal itu bisa membuat industri pergadaian lebih mandiri dalam pembiayaan operasional," ujar Direktur PT Budi Gadai Indonesia asal Sumatera Utara (Sumut) Budiarto Sembiring kepada Kontan, Kamis (11/7).

Budi menambahkan melihat makin ketatnya persaingan bisnis gadai saat ini, perusahaan berencana untuk mencapai ruang lingkup yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat nasional.

Sementara itu, Budi menyampaikan modal usaha yang ditempatkan saat ini totalnya sudah Rp 13,5 miliar. Secara rinci, modal awal yang disetor untuk perizinan modal usaha ruang lingkup kabupaten/kota sebesar Rp 500 juta.

Adapun pada 2022, Budi Gadai menaikkan perizinan kita ke tingkat provinsi dengan modal usaha ditempatkan sebesar Rp 2,5 miliar dan ada penambahan modal usaha yang ditempatkan sebesar Rp 11 miliar pada 2014.

"Secara total keseluruhan modal usaha yang ditempatkan sudah Rp 13,5 miliar. Saat ini, perusahaan masih belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan modal usaha lagi," katanya.

Budi menerangkan per Mei 2024, Budi Gadai Indonesia telah merealisasikan penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai sekitar Rp 85 miliar. Nilai itu tumbuh sebesar 27%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun penyumbang terbesar untuk transaksi gadai baru, yaitu barang jaminan elektronik berupa gadget dan laptop.

Sebagai informasi, dalam draft RPOJK Pergadaian tercantum penyesuaian ekuitas minimum. Untuk pergadaian lingkup kabupaten/kota dari Rp 500 juta menjadi sebesar Rp 1,5 miliar, lingkup provinsi dari yang sebesar Rp 1,5 miliar menjadi tak boleh kurang dari Rp 5 miliar, dan ruang lingkup usaha nasional minimum sebesar Rp 125 miliar.

OJK juga menyatakan penyaluran pinjaman perusahaan pergadaian meningkat sebesar 21,33% Year on Year(YoY) menjadi Rp 77,58 triliun per Mei 2024.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah yang diwakilkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (UU HKPD).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman membantah pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas karaoke dan mandi uap/spa menyebabkan harga tidak kompetitif dengan negara-negara lain.

"Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri adalah dalil yang tidak tepat," tegas Luky di Sidang MK, Kamis (11/7).

Luky menjelaskan, masing-masing negara bisa saja berbeda atau tidak ada standar baku dalam penetapan tarif pajak karaoke dan mandi uap/spa. Hal ini dikarenakan penetapan tarif pajak tergantung kepada banyak faktor di masing-masing negara. Faktor tersebut adalah budaya, keagamaan, ekonomi dan juga insentif pajak.

"Dapat kami sampaikan penetapan tarif pajak yang lebih tinggi tersebut tidak serta-merta membentuk harga yang tidak kompetitif dengan negara lain dikarenakan biaya mandi uap/spa dan biaya karaoke untuk jenis pengenaan yang sama jenisnya masih cukup kompetitif dibandingkan negara-negara lain," katanya.

Sekedar mengingatkan, merujuk Pasal 58 ayat 2 UU HKPD, khusus tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk alias PGN (PGAS) berupaya menjaga keamanan supply melalui integrasi infrastruktur dan proyek strategis yang disiapkan agar penyaluran gas bumi efisiensi dan efektivitas logistic cost.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan, PGN tetap mengembangkan bisnis inti terkait dengan pengembangan proyek transmisi dan distribusi gas bumi. Maka proyek pipaninasi gas bumi dan pengembangan infrastruktur beyond pipeline beserta infrastruktur pendukungnya menjadi fokus pengembangan di PGN.

"Pengguna gas bumi juga akan mendapatkan akses yang affordable apabila infrastruktur gas bumi semakin berkembang di berbagai wilayah," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (11/7).

Rosa menerangkan, PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri. PGN juga menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon – Semarang tahap II dan akan bersinergi dengan pemerintah untuk membawa gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II di mana kami akan membangun Pipa Distribusi Tegal – Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang ± 130 km,” ungkap Rosa.

Pengembangan lainnya yaitu proyek infrastruktur gas di kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia. Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang akan dijalankan adalah Pipa Dumai - Sei Mangke melalui dukungan Pemerintah dengan APBN, Pipa Duri – Balam, Duri – Petapahan, Pipa Bangkanai – Balikpapan dan Pipa Bintuni – Fakfak. Dengan cara-cara tersebut, diharapkan dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

Sejalan dengan adanya penugasan regasifikasi ke Pertamina, kata Rosa, apa yang dijalankan PGN hari ini sudah sejalan dengan upaya PGN dalam menguatkan dan mengintegrasikan pemanfaatan infrastruktur gas pipa dan beyond pipeline.

Dengan proyeksi supply gas bumi ke depan yang akan didominasi dalam bentuk LNG sesuai dengan kondisi geografis Indonesia, PGN terus melakukan penguatan pada infrastruktur LNG atau moda beyond pipeline agar dapat berkontribusi dalam menyeimbangkan supply dan demand gas bumi domestik.

Salah satunya untuk saat ini, PGN melakukan revitalisasi Tanki LNG Hub Arun. Terminal ini terletak di jalur perdagangan strategis yang dekat dengan pasar LNG untuk Asia Tenggara maupun Asia Selatan. Pertamina selaku Holding Migas memiliki aspirasi untuk mengembangkan terminal LNG Arun menjadi LNG Hub Leader di Asia.

"Salah satu tahapan awalnya sudah PGN mulai dengan revitalisasi kembali di salah satu tanki yaitu F6004 sejak akhir 2023 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024,” imbuh Rosa.

Peran FSRU Lampung sampai dengan saat ini juga sangat esensial bagi Subholding Gas Pertamina yang terintegrasi dengan Pipa South Sumatera-West Java (SSWJ). Kini hasil regasifikasi LNG di FSRU Lampung dialirkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikan dan industri yang permintaannya semakin meningkat. Selain FSRU Lampung, FSRU Jawa Barat menjadi backbone kestabilan layanan dan enabler supply point LNG ketika kondisi pasokan gas mengalami fluktuatif.

Mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, skema beyond pipeline (shipping) juga menjadi langkah yang feasible untuk wilayah Indonesia Timur. Kemudian untuk sekaligus mendorong komersialisasi LNG, PGN masuk ke bisnis LNG Trading dan menambah fasilitas LNG di antaranya Bontang LNG Bunkering, Teluk Lamong LNG, serta Terminal LNG Bunkering untuk sektor Marine Fuel.

“Upaya PGN baik pipeline maupun beyond pipeline memerlukan sinergi yang selaras dengan kepentingan seluruh stakeholders, pemerintah dan pengguna gas bumi di sisi hilir. Dengan optimisme menghadapi tantangan yang dinamis, keseimbangan supply dan demand diharapkan terjadi pada tahun 2030. PGN juga mendorong agar pengguna baru terus tumbuh,” tutup Rosa.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.D - JAKARTA. Pemerintahan mendatang tengah menghadapi tantangan serius di sektor ketenagakerjaan. Pasalnya, angka angkatan kerja baru terus bertambah, sedangkan jumlah lapangan kerja formal malah menurun signifikan saban tahun.

Berkurangnnya lapangan pekerjaan formal seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja di sektor informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pekerja setengah pengangguran atau yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu atau berstatus masih mencari pekerjaan mencapai 12,11 juta orang per Februari 2024. Angka ini tumbuh 2,52 juta orang atau naik 26,28% dibandingkan Februari 2023.

Kemudian, penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal tercatat 84,13 juta orang atau setara 59,17% dari total jumlah penduduk pekerja yang mencapai 142,18 juta orang per Februari 2024.

Berdasarkan data BPS per Februari 2024, pekerja di Indonesia didominasi oleh lulusan sekolah dasar (SD) ke bawah dengan 51,95 juta pekerja. Angka tersebut 36,54% dari total penduduk bekerja yang sebesar 142,18 juta orang. Gambaran ini memberikan fakta bahwa kulitas tenaga kerja di Indonesia masih minim pendidikan dan keterampilan.

Pengamat Ketenagakerjaan Tajudin Nur Efendy mengatakan, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia tidak sedang baik-baik saja, bahkan menghadapi krisis jika tidak ditangani secara serius.

"Indonesia menghadapi dua kondisi terkait ketenagakerjaan, yakni bonus demografi dan Indonesia Emas 2024. Bila kita lalai, bonus demografi bisa berubah menjadi petaka dan Indonesia Emas 2045 hanya mimpi belaka," tuturnya saat berbincang dengan KONTAN, Kamis (11/7/2024).

Menurut Tajudin, pemerintah harus serius mengurus masalah ketenagakerjaan karena bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Pasalnya, Indonesia Emas yang diharapkan malah jadi meledaknya penduduk tua yang justru menjadi beban negara lantaran tak produktif.

"Minimal untuk saat ini, marak pemutusan hubungan kerja, daya beli menurun di tengah tekanan nilai tukai rupiah yang bisa mencapai Rp 17 ribu per dolar AS," ungkapnya.

Dengan situasi ekonomi yang berat, Tajudin bilang, angka pengangguran sangat berpotensi terus bertambah. Sebab, angkatan kerja baru di Indonesia sebanyak 2,5 juta orang semetara serapan tenaga kerja berkisar 1-15 juta orang. Artinya, jumlah pengangguran bisa bertambah 1 juta orang per tahun.

"Saya juga bertanya-tanya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto menjanjikan 19 lapangan pekerjaan selama lima tahun. Pertanyaannya, caranya bagaimana untuk mencapai target tersebut," kritik Tajudin.

Saat kampanye Pilpres 2024 lalu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengklaim target penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan merupakan hal yang masuk akal.

Janji ini disebut akan direalisasikan jika pasangan calon (paslon) nomor 2 itu menang dalam Pilpres 2024. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan, target 19 juta lapangan pekerjaan itu termasuk penciptaan 5 juta lapangan kerja dari ekonomi hijau (green jobs).

Adapun target tersebut ditetapkan berdasarkan analisis rasio penciptaan lapangan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan kata dia, target tersebut tergolong penghitungan yang hati-hati (prudent).

Untuk diketahui, Tim Daily Data Journalism Kompas menemukan jumlah lowongan pekerjaan formal di Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam 15 tahun terakhir. Dari tahun 2009 hingga 2024, ketersediaan lowongan kerja di sektor formal turun dari 15,6 juta menjadi hanya dua juta pekerjaan.

Studi ini menemukan bahwa dari 5,8 juta lulusan baru pada tahun 2016, 21,9% di antaranya mendapatkan pekerjaan di sektor formal, namun pada tahun 2021, hanya 13,6% dari 7,1 juta lulusan yang mendapatkan pekerjaan serupa. Tren ini menyoroti betapa sulitnya lulusan baru, khususnya Gen Z, untuk mendapatkan pekerjaan formal dibandingkan dengan Generasi sebelumnya.

Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2017 dan 2022 mengungkapkan bahwa Gen Z menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pekerjaan. Penyerapan pencari kerja baru menurun, dan lulusan baru dari semua tingkat pendidikan menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari pekerjaan

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nilai tukar rupiah masih dalam tren pelemahan. Kamis (11/7), rupiah spot ditutup di level Rp 16.195 per dolar Amerika Serikat (AS), menguat 0,28% dari sehari sebelumnya. Namun, dalam tiga bulan terakhir, rupiah spot melemah 2,14%.

Ekonom sekaligus Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Paramadina Handi Risza menilai, melemahnya nilai tukar rupiah bukan disebabkan oleh pelemahan ekonomi global, melainkan disebabkan adanya masalah dari sisi fiskal dan moneter dalam negeri.

Disamping itu, nilai tukar rupiah juga melemah di antara mata uang lainnya.

“Pakai teori inflasi, ketika inflasi rendah jauh di bawah AS, seharusnya mata uang kita tidak serendah saat ini. Tapi nyatanya, mata uang kita turun signifikan. Ini membuktikan ada persoalan dari sisi fiskal maupun moneter yang buat rupiah kita anjlok,” tutur Handi dalam diskusi publik, Kamis (11/7).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menilai, salah satu penyebab nilai tukar rupiah melemah adalah, ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS yang masih sangat tinggi.

Ini terbukti dari tren nilai impor dari tahun ke tahun yang meningkat, seperti impor bahan baku, pangan, dan bahkan garam pun diimpor.

Disamping itu, dari isi utang trennya juga terus meningkat, termasuk utang dalam bentuk dolar AS.

“Sehingga ini membuat ketergantungan kita terhadap dolar AS, sebagai alat pembayaran juga meningkat,” kata Esther.

Ketergantungan terhadap dolar AS tersebut lanjut Esther, tidak diimbangi dengan pendapatan dalam bentuk dolar AS, seperti kinerja ekspor yang terus menurun.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, dengan tren melemahnya nilai tukar saat ini, maka kepemimpinan di era presiden terpilih Prabowo Subianto terancam terkena krisis rupiah.

Ia juga sepakat bahwa rupiah melemah disebabkan krisis global. Berdasarkan catatannya, dalam setahun terakhir rupiah melemah terhadap 81,28% mata uang dunia (data year on year 8 Juli 2024).

“Kalau karena krisis global rupiah hanya melemah sebanyak 50%, tapi ini kita melemah terhadap 80% lebih. Artinya problemnya ada di kita, yakni struktural dan fundamental,” terangnya.

Pun dengan rupiah yang masih melemah saat ini, juga didukung oleh harga komoditas global yang tinggi, bantalan dari BI melalui penerbitan Sekuritas Bank Indonesia (SRBI), dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang didukung dengan bunga yang tinggi.

Bunga pasar SBN mencapai 7,2%, saat inflasi 2,7%. Gap lebar ini mengindikasikan investor memandang Indonesia memiliki risiko investasi yang tinggi.