Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) menargetkan pendapatan Rp 300 miliar di tahun 2024.

LABS resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (10/7). Perusahaan distributor alat kesehatan ini menawarkan 700 juta saham. Ini setara dengan 17,72% dari modal ditempatkan dan disetor pasca penawaran umum perdana.

UBC Medical Indonesia menetapkan harga penawaran awal atau book building di kisaran Rp 102 per saham. Alhasil, LABS bisa mengantongi dana segar sebanyak-banyaknya Rp 73,50 miliar.

Direktur Utama LABS FX Yoshua Raintjung mengatakan, dana hasil IPO akan digunakan untuk modal kerja. Antara lain untuk biaya operasional seperti, pembelian barang dagangan, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan, biaya sewa dan lainnya, dan pelunasan utang usaha kepada pemasok.

“Pelunasan utang akan menggunakan sekitar 10%-20% dari dana IPO,” ujarnya saat ditemui usai IPO, Rabu (10/7).

LABS optimistis bisa meraih target pendapatan sebesar Rp 300 miliar di tahun 2024. LABS juga menargetkan pertumbuhan laba kotor sebesar 40% di tahun ini.

Untuk mencapai itu, LABS pun menerapkan sejumlah strategi. Pertama, pengembangan produk eksisting. Kedua, pengembangan anak usaha.

LABS mendirikan anak usaha yaitu PT Esora Medika Indonesia pada tahun 2023. Ke depannya, anak perusahaan LABS ini akan memproduksi alat-alat Kesehatan penunjang kebutuhan laboratorium di dalam negeri.

“Kita adalah perusahaan pertama di Indonesia yang bisa memproduksi PCR reagen dan kit untuk ekstraksi PCR,” ujarnya.

Di tahun 2024, LABS masih berencana menambah produk dan melakukan transfer teknologi dengan mitra dari China. LABS juga merencanakan melakukan ekspor, tetapi belum akan di tahun 2024.

“Kami tengah berkomunikasi dengan WHO untuk mendapatkan rekomendasi untuk produk kami. Persiapannya sekitar dua tahun. Ketika WHO recommendation itu keluar, baru kami akan bisa melakukan ekspor,” tuturnya.

Nantinya, negara tujuan utama ekspor yang akan dipilih LABS adalah China, negara di Asia Tenggara, dan negara di Afrika.

“Kalau kami sudah punya WHO recommendation juga tidak menutup kemungkinan untuk ekspor ke Eropa,” kata Yoshua.

Saat ini, LABS memiliki lebih dari 1000 pelanggan di seluruh Indonesia, termasuk Prodia, Paramita, institusi pemerintah, serta sejumlah rumah sakit swasta dan pemerintah.

“Kami juga menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sekitar Rp 20 miliar. Tetapi ini bisa bertambah,” imbuhnya.

Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di pertengahan pekan ini. Rabu (10/7), IHSG menguat 0,24% atau 17,24 poin ke 7.287,04 hingga akhir perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Enam indeks sektoral menyokong kenaikan IHSG hari ini. Sektor perindustrian menguat 0,52%. Sektor barang konsumsi nonprimer naik 0,45%. Sektor kesehatan terangkat 0,38%. Sektor infrastruktur menanjak 0,28%. Sektor properti dan real estat naik 0,27%. Sektor barang baku menguat tipis 0,07 poin.

Sementara lima sektor turun meski IHSG naik hari ini. Sektor teknologi terpangkas 0,71%. sektor keuangan melorot 0,31%. Sektor transportasi dan logistik tergerus 0,30%. Sektor barang konsumsi nonprimer turun 0,28%. Sektor energi melemah tipis 0,08%.

Top gainers LQ45 hari ini adalah:

• PT Indosat Tbk (ISAT) 4,02%
• PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) 3,28%
• PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA) 2,98%

Top losers LQ45 terdiri dari:

• PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) -5%
• PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) -3,62%
• PT Bank Jago Tbk (ARTO) -3,39%

Total volume transaksi bursa mencapai 22,67 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 9 triliun. Sebanyak 262 saham menguat. Ada 268 saham yang turun harga dan 259 saham flat.

IHSG tercatat menguat 1,25% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 0,20%.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar berita duka datang dari pendiri Mayapada Group, Dato’ Sri Tahir. Sang ibunda, Lina Sindawaty wafat pada Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada pukul 00.30 WIB. Pihak keluarga yang berduka mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan doa yang diberikan.

“Kami yang berduka mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa. Jadwal semayam akan diinfokan menyusul,” tulis keterangan berita duka tersebut.

Untuk diketahui, mendiang Lina Sindawaty meninggalkan tiga orang anak, yakni Dato Sri Tahir, Elizabeth Sindawati, dan Margaret Sindawati.

Tahir merupakan orang terkaya ke-9 di Indonesia atau ke-682 secara global.

Adapun bisnis keluarga Tahir mencakup PT Bank Mayapada International Tbk (MAYA), dan PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk (SRAJ) atau yang dikenal dengan Mayapada Hospital. Lalu, ada PT Sona Topas Tourism Industry Tbk (SONA), dan selanjutnya ada usaha properti yakni PT Maha Properti Indonesia Tbk (MPRO).

Keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan go public, atau tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Mayapada merupakan perusahaan kedua kKeluarga Tahir yang go public pada tahun 1997. Sementara perusahaan rumah sakit milik keluarga Tahir, RS Mayapada tercatat di BEI pada April 2011.

Keluarga Tahir juga memiliki usaha properti lewat MPRO yang listing di BEI pada Oktober 2018, dan juga bisnis pariwisata SONA yang merupakan perusahaan pertama keluarga Tahir yang tercatat di BEI, yakni pada Juli 1992.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) agar pemerintah tidak selalu menarik utang baru untuk membayar kewajiban utang.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan utang jatuh tempo pemerintah pada tahun depan mencapai Rp 800 triliun. Bahkan angka tersebut akan semakin bertambah apabila diitung dengan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dirinya mewanti-wanti pemerintah untuk tidak melakukan penarikan utang baru untuk membayar utang jatuh tempo tersebut. Ketimbang melakukan penarikan utang baru, dirinya menyarankan pemerintah untuk lebih mengoptimalkan PNBP sehingga bisa menambah kas negara.

"Jangan sampai kita bayar utang dengan menerbitkan utang baru. Kita maksimalkan saja pendapatan negara dengan PNBP dengan sektor-sektor yang bisa dioptimalkan sebenarnya besar," ujar Anis di DPR, Rabu (10/7).

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga semester I-2024 mencapai Rp 288,4 triliun, atau turun 4,5% year on year (yoy). Realisasi ini setara 58,6% dari target APBN 2024.

Penurunan PNBP ini dipengaruhi oleh tekanan pada pendapatan sumber daya alam (SDA), meskipun pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) meningkat.

Tercatat, pendapatan SDA Migas mencapai Rp 55,5 triliun atau turun 7,6%. Ini dipengaruhi oleh penurunan lifting migas akibat penurunan alamiah kapasitas produksi sumur migas karena usia.

Sementara, pendapatan SDA non migas terealisasi Rp 58,9 triliun atau turun 24,7%. Ini dipengaruhi oleh moderasi harga minerba terutama batu bara, meskipun SDA kehutanan, SDA perikanan, dan SDA Panas Bumi mengalami peningkatan.

Sebaliknya, pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) mencapai Rp 60,1 triliun atau tumbuh 41,8%. Kenaikan ini didorong oleh dividen BUMN baik dari sektor perbankan maupun non perbankan atas peningkatan kinerja keuangan BUMN.

Di sisi lain, realisasi pembiayaan utang mengalami peningkatan hingga akhir Juni 2024 atau semester I-2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi pembiayaan utang pemerintah mencapai Rp 214,7 triliun pada semester I-2024. Realisasi ini meningkat 28,9% dibandingkan realisasi semester I-2023 sebesar Rp 166,5 triliun.

Meski mengalami peningkatan, realisasi pembiayaan utang pemerintah masih jauh dari target yang ditetapkan, yakni baru mencapai 33,1% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Ro 648,1 triliun.

Secara rinci, penarikan utang pemerintah utamanya berasal dari surat berharga negara (SBN) neto yakni sebesar Rp 206,2 triliun atau 30,9% dari APBN. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp 157,9 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh struktur utang jatuh tempo.

"Jadi masih sesuai on track, meskipun secara nominal dalam hal ini lebih tinggi dari tahun lalu," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (9/7).

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - MIAMI. Pengiriman komputer pribadi atau personal computer (PC) secara global naik 3% di semester pertama tahun ini. Sementara jika mengecualikan Tiongkok, pertumbuhan pengiriman PC mencapai lebih dari 5%.

Melansir dari Bloomberg, Rabu (10/7), dengan mengutip laporan dari perusahaan riset industri, IDC mencatat perusahaan teknologi asal Amerika SeAS, Apple, mengalami lonjakan tertinggi pengiriman PC diantara pembuat PC global. Adapun pengiriman untuk komputer pribadi dari Apple naik hingga 21%.

Hal ini juga menandai pemulihan industri yang sedang berkembang. Pasalnya dalam beberapa tahun terakhir industri PC tertekan karena konsumen, bisnis, dan sekolah menunda penggantian komputer.

"Dua kuartal tumbuh berturut-turut, dikombinasikan dengan banyak hype pasar seputar PC AI dan siklus penyegaran komersial, tampaknya merupakan hal yang dibutuhkan pasar PC," tulis Ryan Reith, Wakil Presiden IDC dikutip dari Bloomberg, Rabu (10/7).

Namun, IDC mencatat, pengiriman Dell Technologies Inc. turun 2,4% pada kuartal tersebut, menjadikannya satu-satunya perusahaan besar yang mengalami penurunan pengiriman PC.

Di sisi lain, terkait pangsa pasar, Lenovo Group Ltd. menguasai pangsa pasar yakni hampir 23%. Kemudian disusul HP Inc, dengan 21% pangsa pasar.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah Indonesia mendukung rencana penerbitan orange bonds atau obligasi orange yang diperuntukkan untuk mengatasi kesenjangan gender, perubahan iklim, mendukung penurunan kesenjangan pembiayaan yang fokus pada UMKM dan perempuan.

Rencana penerbitan obligasi orange ini diinisiasi oleh Impact Investement Exchange (IIX) dan didukung oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) serta Kementerian Keuangan.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho menyampaikan, pasca pandemi Covid-19 di Indonesia masih terjadi gap dalam pendanaan Sustainable Development Goals (SDGs) yang nilainya mencapai Rp 24.000 triliun. Untuk itu diperlukan berbagai instrumen pendanaan untuk menutup kekurangan pendanaan tersebut.

“Untuk memenuhi hal tersebut pemerintah saja tidak cukup. Maka dibutuhkan peran sektor swasta dan instrumen keuangan yang tidak konvensional dan inovatif, dan saat ini yang diusulkan adalah orange bond,” tutur Yanuar kepada awak media dalam agenda Roundtable and Introduction of Orange Bonds, Rabu (10/7).

Yanuar menjelaskan, orange bonds ini tidak hanya menawarkan solusi pembiayaan yang inovatif, tetapi juga mempromosikan inklusi sosial ekonomi, dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar bagi perempuan dan kelompok yang terpinggir.

Hal ini penting, lanjutnya, karena kesenjangan gender di pasar keuangan menghambat akses perempuan terhadap keuangan dan peluang ekonomi. Selain itu, adanya perubahan iklim, perempuan yang paling sering terdampak.

“Oleh karena itu, inisiatif orange bonds ini kami di Bappenas mendukung, diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainability dan kesetaraan gender,” jelasnya.

Meski begitu, belum jelas terkait rencana penerbitan orange bonds ini apakah akan diinisiasi oleh Kementerian Keuangan atau tidak, yang jelas Yanuar menyampaikan pihaknya bersama Kementerian Keuangan berharap, orange bonds ini bisa diterapkan dalam non-sovereign bonds atau obligasi yang diterbitkan pihak swasta bukan negara.

“Ini bisa diterapkan non-sovereign bonds, agar sektor swasta bisa lebih berperan. Dan dengan melibatkan sektor swasta kita bisa memperluas jangkauan dan dampak dari orange bonds ini,” harapnya.

Disamping itu, Yanuar juga belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kapan orange bonds ini akan diterbitkan. Ia menjelaskan, saat ini masih dalam tahap awal pengenalan dan tujuan diterbitkannya orange bonds, untuk mencari perhatian market.

Sebagai informasi, inisiatif orange bonds dipimpin oleh Komite Pengarah Global yang terdiri dari ANZ, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), IIX, Nuveen, Badan Keuangan Pembangunan Internasional (DFC) AS, dan Water.org.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia yang meliputi kesetaraan gender, transisi iklim, dan kemakmuran ekonomi melalui pengenalan orange bonds di Indonesia, tujuannya untuk menggerakkan Orange capital sebesar US$ 1 miliar di Indonesia pada tahun 2025.

Melalui Orange Bonds sebagai kelas aset lintas sektoral, Gerakan Oranye bertujuan untuk memobilisasi US$ 10 miliar untuk memberdayakan 100 juta perempuan, anak perempuan, dan minoritas gender secara global pada tahun 2030.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti pembayaran bunga utang yang terus meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jika terus berlanjut, ini berpotensi mengurangi subsidi untuk rakyat.

Menurutnya, kondisi tersebut akan semakin membebani fiskal kedepannya. Pasalnya pembayaran bunga utang yang terus meningkat ini juga diikuti dengan kenaikan utang pemerintah yang semakin bertambah.

"Bayar bunganya ini naik terus mencapai 20% lebih dari total belanja pemerintah pusat. Pertanyaannya kenapa naik? ya karena utangnya nambah dan bunganya juga naik," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Konsekuensi dari pembayaran bunga utang yang membengkak tersebut, kata Faisal, membuat anggaran-anggaran untuk kesejahteraan masyarakat terpaksa harus dipangkas. Ini dikarenakan pembayaran bunga utang bersifat wajib.

"Bayar bunga (utang) wajib, kalau gak kan kita default. Jadi prioritasnya adalah bayar bunga dulu, biasanya yang dikorbankan subsidi buat rakyat," katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto mengungkapkan bahwa pembayaran bunga utang jatuh tempo yang direncanakan dalam APBN 2024 mengalami pembengkakan sekitar Rp 1,5 triliun.

Hal ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang terus berada di level Rp 16.000 per dolar AS atau jauh dari asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 15.000 per dolar AS. Anggaran belanja bunga utang dalam APBN 2024 pun akhirnya membengkak dari Rp 497,3 triliun menjadi Rp 498 triliun.

"Jadi sekitar Rp 1,5 triliun deviasi. Ya diantaranya kan kurs, enggak banyak berubah hanya sekitar Rp 1,5 triliun," kata Suminto.

Mengutip Buku II Nota Keuangan RAPBN 2024, pembayaran bunga utang sebesar Rp 497,3 triliun pada 2024 tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 456,8 triliun, dan pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp 40,4 triliun.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Langkah pemerintah untuk mengizinkan kawasan industri mengadakan atau mengimpor LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri dinilai akan menguntungkan pelaku industri.

Namun, bagai pisau bermata dua kebijakan ini dinilai bisa berpengaruh pada pendapatan negara karena sebelumnya LNG dipasok sebagian besar melalui PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya.

Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, kebijakan impor LNG akan membuat keuntungan bagi industri manufaktur di Indonesia.

"Itu (impor LNG) adalah kebijakan yang sangat tepat dan lebih baik, dari pemerintah daripada memaksakan harga khusus industri US$ 6per MMBTU sehingga dengan izin impor tadi, maka perusahaan punya pilihan atau alternatif mana yang lebih murah. Misalnya, apakah memutuskan impor, atau apakah memutuskan membeli dalam negeri. Jadi sesuai dengan harga keekonomian," ungkap Fahmy saat dihubungi Kontan, Rabu (10/7).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar menambahkan, kebijakan ini akan membantu industri untuk menjamin pasokan gas untuk industri mereka.

"Selain itu soal harga juga akan lebih kompetitif karena masuknya gas impor. Jadi industri akan mendapatkan jaminan keberlanjutan pasokan gas dengan peluang harga yang terbaik," ungkap Bisman.

Di sisi lain, Fahmy mengungkap bahwa kekhawatiran akan pengelolaan impor LNG tidak akan terlalu besar. Apalagi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengatur mekanisme impor tersebut.

"Saya kira bisa berjalan dengan baik itu, tidak masalah untuk pengelolaan tadi. Industri bisa impor sesuai kebutuhannya tidak terlalu berlebihan atau kekurangan," tambah Fahmy.

Bahtiar menambahkan, sepanjang dari aspek teknologi dan modal mencukupi keputusan impor dinilai bisa aman dan kendala bisa diantisipasi.

"Namun yang perlu menjadi perhatian pengembangan terminal LNG membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga perlu dihitung benar aspek keekonomiannya," katanya.

Bahtiar juga memberi catatan, perizinan impor LNG ini tentunya akan berpengaruh pada industri hulu Migas, dimana akan memangkas pasar mereka karena selama ini sebagian besar gas bumi diperuntukkan untuk kebutuhan pasar industri dalam negeri.

"Apalagi lifting gas bumi Indonesia lumayan relatif bagus, sehingga dengan adanya impor gas maka akan jadi tantangan bagi pasar hulu gas," katanya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan berdampak juga pada penerimaan negara ke depannya.

"Lebih kompetitif iya benar, tetapi kalau lebih sehat bisa jadi tidak. Karena PT Pertamina merupakan BUMN maka bisa jadi juga akan berpengaruh pada penerimaan negara," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pembahasan yang serius dan mendalam antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM terkait dua sektor industri dan sektor energi yang masing-masing perlu jalan tengah yang tidak saling merugikan.

Untuk diketahui, aturan impor LNG ini sebagaimana termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi pada Senin (8/7).

Nantinya, kawasan industri bakal memiliki landasan hukum dan membentuk konsorsium, khususnya untuk membangun infrastruktur penunjang. Konsorsium ini bisa terdiri lebih dari satu kawasan kemudian digunakan bersama.

Namun terdapat catatan, impor LNG ini hanya boleh dilakukan untuk mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant dan untuk produksi listrik di kawasan industri.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.C0.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri buka suara soal pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terkait rencana pengetatan pembelian subsidi bahan bakar minyak (BBM) mulai 17 Agustus 2024.

Faisal menyebut, rencana tersebut memberikan sinyal bahwa pemerintah akan mengerak harga BBM subsidi seperti pertalite dan solar.

"Artinya, sinyal kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi yaitu pertalite dan solar," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).

Ia mengungkap, rencana tersebut juga menandakan bahwa pemerintah sudah tidak mampu lagi untuk menahan subsidi tidak dinaikkan mengingat anggaran subsidi energi yang terus meningkat. Apalagi jika harga minyak menyentuh ke level US$ 90 per barel, maka dana kompensasi juga akan menggelembung.

"Kan sudah mulai, pemerintah ngak mampu lagi menahan subsidi tidak lagi dinaikkan. Ini naik terus, misalnya sekarang sih harga minyak anteng di US$ 80 per barel, kalau naik lagi ke US$ 90 per barel artinya subsidinya naik," katanya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keungan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu enggan berkomentar banyak terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut. "Saya belum terupdate," kata Febrio singkat.

Wacana tersebut disampaikan Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

"Dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat melakukan penghematan dalam APBN 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan anggaran subsidi energi pada tahun ini akan membengkak.

Hal ini berdasarkan beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

"Belanja dari subsidi dan kompensasi yang diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor tadi volume maupun kurs dan harga," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (8/7).

Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.

Subsidi energi ini di antaranya untuk bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 7,16 juta kiloliter atau sebesar Rp 8,7 triliun. Kemudian subsidi LPG 3 Kg sebanyak 3,4 juta kiloliter atau sebesar Rp 34,2 triliun.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan membentu satgas pemberantasan impor ilegal.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai pembentukan satgas yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan (Kemendag) belum tentu efektif memberantas maraknya barang impor ilegal masuk ke Indonesia.

Amin menegaskan pembentukan satgas tidak akan menekan impor ilegal bila hanya menindak importir di skala kecil. Padahal praktik ini juga melibatkan banyak oknum pejabat hingga oknum aparat negara yang bertugas sebagai tameng.

"Satgas harus berani menindak impor-impor ilegal besar, bukan hanya yang kecil-kecil saja tapi juga yang kelas kakap. Berani memproses hukum jika ada oknum pejabat yang terlibat atau oknum yang menjadi backing," jelas Amin pada Kontan.co.id, Rabu (10/7).

Jika memang satgas ini dibentuk, menurut dia, perlu program kerja yang berkelanjutan. Selain itu, kerjasama antar pemerintah juga penting termasuk menggandeng organsasi internasional dalam mencegah dari sisi hulunya.

"Perjanjian kerjasama dagang dengan banyak negara juga harus dioptimalkan untuk pencegahan impor ilegal," kata Amin.

Lebih dari itu, Amin menilai pembentukan satgas ini sebetulnya menunjukan upaya pemerintah dalam impor ilegal selama ini tidak berjalan maksimal. Padahal, tanpa satgas, pemerintah memilki sumber daya maupun kekuasaan besar untuk mengatasi polemik ini.

Apalagi, Kementerian Perdagangan (Kemendag) juga memiliki struktur organisasi, sistem dan mekanisme pengawasan aktivitas perdagangan di seluruh negeri, luar negeri dan perdagangan lintas batas seperti e-commerce.

Kemendag, juga bisa melakukan audit bekerja sama dengan instansi terkait mulai dari Kementerian Perhubungan, Bea Cukai, hingga Polri untuk memastikan kepatuhan dan transparansi dari pelaku usaha.

"Mengapa itu tidak dioptimalkan? Bukankah ini menunjukkan sistem tidak berjalan di pemerintahan kita, sehingga diperlukan satgas untuk menangani masalah ini?," kata Amin.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pembetukan satgas penanganan impor ilegal akan melibatkan banyak unsur termasuk dari pelaku usaha.

Zulhas sapaanya, menyebut impor ilegal ini menjadi isu serius. Pasalnya ia menemukan adanya perbedaan data impor dalam negeri dengan data ekspor dari negara asal. Artinya, memang ada indikasi terjadinya impor yang tidak tercatat atau tidak resmi.

"Data impor milik kita dengan data milik luar (negara asal) ternyata jomplang. Misalnya di BPS tercatat impor kita US$ 100 juta dolar, tapi bunyi data di luar ekspor mereka (ke Indonesia) tercatat US$ 300 juta dolar," jelas Zulhas.

Oleh karena itu, pemerintah sudah sepakat akan membuat satgas. "Kadin sama Kemendag nanti tentu ada siapa lagi, akan dirumuskan," lanjutnya.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR/MUMBAI - Stok minyak sawit Malaysia melonjak ke titik tertinggi dalam empat bulan pada Juni, didorong oleh penurunan ekspor yang lebih tajam dibandingkan produksi, kata regulator industri pada hari Rabu.

Kenaikan stok di Malaysia, produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia setelah Indonesia, akan memberi tekanan pada harga acuan, yang turun lebih dari 4% dalam dua hari.

Stok minyak sawit Malaysia pada akhir Juni naik 4,35% dari Mei menjadi 1,83 juta metrik ton, tertinggi sejak Februari, kata Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Produksi minyak sawit mentah turun 5,23% dari Mei menjadi 1,62 juta ton, sementara ekspor minyak sawit anjlok 12,82% menjadi 1,21 juta ton.

Survei Reuters memperkirakan stok sebesar 1,83 juta ton, dengan produksi sebesar 1,62 juta ton dan ekspor sebesar 1,24 juta ton.

"Stok naik sesuai yang diharapkan, tetapi penumpukan ini mengkhawatirkan. Persediaan minyak sawit meningkat bahkan sebelum musim puncak produksi dimulai pada Agustus," kata seorang pedagang yang berbasis di New Delhi dari sebuah rumah perdagangan global.

Reporter: Herlina KD | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga rata-rata sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau turun pada Rabu (10/7).

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pukul 14.06 WIB, sejumlah komoditas pangan mencatat penurunan harga hari ini dibanding sehari sebelumnya. Antara lain harga bawang merah turun 1,34% menjadi Rp 34.490 per kilogram (kg), harga bawang putih bonggol turun 0,32% menjadi Rp 40.320 per kg, cabai merah keriting turun 1,25% menjadi Rp 45.750 per kg, harga daging sapi murni turun 0,05% menjadi Rp 135.090 per kg, harga daging ayam ras turun 0,44% menjadi Rp 35.860 per kg, harga telur ayam ras turun 0,37% menjadi Rp 29.350 per kg.

Harga gula konsumsi turun 0,17% menjadi Rp 18.030 per kg, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,33% menjadi Rp 17.910 per liter, harga tepung terigu curah turun 0,29% menjadi Rp 10.260 per kg, harga tepung terigu kemasan turun 0,30% menjadi Rp 13.330 per kg, beras SPHP turun 0,008% menjadi Rp 12.580 per kg.

Sedangkan harga beras premium dan harga beras medium tak berubah alias stagnan masing-masing di level Rp 15.520 per kg dan Rp 13.520 per kg.

Sementara itu, beberapa komoditas yang mencatat kenaikan harga adalah cabai rawit merah yang naik 1,01% menjadi Rp 51.870 per kg, minyak goreng curah naik 0,38% menjadi Rp 15.990 per liter, ikan bandeng naik 2,23% menjadi Rp 33.000 per kg dan ikan tongkol naik 0,03% menjadi Rp 31.620 per kg.