Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Meski dalam tekanan, prospek aset kripto dipandang positif. Adopsi teknologi blockchain menjadi pemicunya.

Berdasarkan coinmarketcap, harga Bitcoin kembali menanjak setelah tertekan ke bawah US$ 55.000 pada Jumat (5/7). Namun, pada Minggu (7/7) pukul 15.00 WIB, harganya kembali ke US$ 57.128.

Mobee Crypto Analyst Giovani mengatakan, sentimen utama yang mempengaruhi harga, termasuk perkembangan regulasi, faktor makro ekonomi seperti inflasi dan suku bunga, serta kemajuan teknologi dalam ruang blockchain.

Menurutnya, kejelasan regulasi yang positif dapat meningkatkan kepercayaan investor, sementara berita negatif atau regulasi yang ketat dapat menekan harga.

"Sentimen pasar yang didorong oleh adopsi teknologi blockchain dan kemitraan besar juga akan memainkan peran penting," Ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (2/7).

Euforia akan ETF Ethereum menjadi pendorong prospek aset kripto.

Selain itu, Vaneck, perusahaan manajemen investasi asal Amerika Serikat (AS) juga mengajukan Solana ETF, diikuti juga oleh 21Shares, yang menambah kepercayaan investor untuk melirik aset kripto sebagai aset investasi.

Dari banyaknya pilihan aset kripto, Mobee melihat Bitcoin, Ethereum, dan Solana menjadi aset yang menarik dicermati.

Disebutkan, Ethereum menarik perhatian karena peningkatan yang diantisipasi dan dampak dari ETH spot ETF yang akan datang.

Bitcoin tetap menjadi barometer pasar kripto, sering kali menentukan arah seluruh pasar. "Solana menarik perhatian karena pendekatan inovatifnya terhadap skalabilitas dan interoperabilitas," papanrya.

Narasi AI disebut juga semakin populer dalam ruang blockchain, dengan proyek-proyek yang mengintegrasikan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kapabilitas mereka.

Contohnya, lonjakan harga saham NVIDIA menunjukkan adanya permintaan yang besar untuk teknologi AI dan perangkat keras pendukungnya.

Tren tersebut dinilai kemungkinan akan merambah ke proyek-proyek blockchain yang memanfaatkan AI. Sebab, investor mencari peluang di sektor teknologi tinggi yang sedang berkembang pesat ini.

Selain itu, Giovani menyebutkan bahwa investor dengan profil risiko rendah juga bisa memanfaatkan stable coin seperti USD Coin (USDC).

Harganya memiliki perbandingan 1:1 terhadap dolar AS dan digunakan gunakan dalam transaksi oleh jutaan orang diseluruh dunia.

Sehingga jika mencari passif income, investor mungkin bisa memilih menyimpan dolar digital seperti USDC untuk investasi daripada menyimpan di Bitcoin atau aset kripto lainnya.

"Saat ini di Mobee para pengguna juga bisa menabung dolar digital USDC melalui fitur Flexi Earn kami yang saat ini menawarkan bunga tahun sebesar 10%," imbuhnya.

Reporter: Nova Betriani Sinambela | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Produsen mobil listrik asal China, BYD Co., tengah melakukan ekspansi bisnis besar-besaran ke sejumlah negara.

Terbaru, perusahaan ini akan membangun pabrik di Turki dengan nilai investasi mencapai US$1 miliar atau sekitar Rp16,251 triliun.

Melansir dari Bloomberg pada Minggu (7/7), pembangunan pabrik di Turki ini direncanakan untuk meningkatkan akses BYD ke Uni Eropa.

Turki memiliki perjanjian serikat pabean dengan Uni Eropa, sehingga dapat meningkatkan kehadiran produsen mobil China di Eropa.

Sumber Bloomberg yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan, "Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan tersebut pada hari Senin dalam sebuah upacara di provinsi Manisa, tempat pabrik tersebut akan dibangun."

Selain membangun pabrik di Turki, BYD juga mengakuisisi 20% saham di distributor lokalnya, Rever Automotive, di Thailand, yang merupakan pasar terbesarnya di luar China.

Melansir dari Reuters, akuisisi ini dilakukan saat Rever menghadapi penyelidikan pemerintah atas diskon besar-besaran yang membuat beberapa pelanggan merasa mereka membayar lebih untuk mobil mereka.

Produsen mobil yang berbasis di Shenzhen ini juga akan membuka pabrik pertamanya di Asia Tenggara, tepatnya di Thailand, dengan nilai investasi US$490 juta.

Pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 150.000 kendaraan dan mempekerjakan 10.000 pekerja.

Rever Automotive, yang memiliki lebih dari 100 ruang pamer di Thailand, mulai menjual kendaraan BYD pada tahun 2022.

BYD segera menjadi merek mobil listrik terlaris di negara tersebut, menguasai 46% pangsa segmen mobil listrik di Thailand pada kuartal pertama 2024.

"Kami sangat senang dapat memperdalam kemitraan kami untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik dan berkontribusi pada transisi Thailand menuju masa depan yang lebih berkelanjutan," kata Liu Xueliang, General Manager Penjualan Mobil BYD Asia-Pasifik, dikutip dari Reuters pada Minggu (7/7).

Sebagai informasi, penjualan BYD melonjak ke rekor 982.747 kendaraan pada kuartal kedua, naik lebih dari 40% dari tahun lalu.

Produsen mobil ini mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi merek mobil terlaris di China.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan mark up (penggelembungan harga) dalam impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun.

Penggelembungan harga itu diduga menimbulkan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

"Nanti kami usulkan dan dorong. Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel Johan dikutip dari Tribunnews.com, Minggu (7/7/2024).

Menurut dia, pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap terkait dugaan skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Selain itu, kata dia, pembentukan Pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI.

Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tambahnya.

Sebelumnya, Bapanas dan Bulog telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Penjelasan Bulog dan Bapanas

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, persoalan keterlambatan bongkar muat atau demurrage sudah pernah dijelaskan pihaknya saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan dan menjadi bagian dari risiko handling komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya. Dalam mitigasi risiko importasi, demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor, kata Bayu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

"Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor,” imbuh dia.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anggota DPR Dorong Pansus Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras"

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Parulian Paidi Aritonang menyerukan pemerintah untuk memperluas aturan terkait carbon capture storage (CCS) guna menangkap peluang ekonomi, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

“Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memenuhi permintaan listrik yang meningkat sambil mengurangi jejak karbon. Pemerintah juga harus menjaga agar harga listrik tetap terjangkau bagi konsumen dan dunia usaha,” kata Parulian dalam FGD Pemanfaatan Teknologi CCS, seperti dikutip Minggu (7/7).

FGD ini digelar menyusul terbitnya dua regulasi penting, yakni Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon serta Permen ESDM No. 2/2023 tentang Penangkapan, Pemanfaatan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Parulian, teknologi CCS tidak hanya menyimpan emisi karbon dari pembangkit listrik, tetapi juga mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

"Saya berharap FGD ini menghasilkan kajian kelayakan, potensi manfaat, tantangan, serta bagaimana teknologi ini dapat membantu meminimalkan risiko kenaikan tarif listrik," tambahnya.

Haposan Napitupulu, Expert Advisor PT ESSA, menyatakan bahwa implementasi CCS pada bisnis hulu migas tidak mengalami kendala karena biayanya sudah diakomodasi dalam cost recovery.

“Namun, ini berbeda dengan sektor hilir seperti ketenagalistrikan, industri, dan transportasi yang tidak memiliki mekanisme cost recovery,” tegasnya.

Ia menyarankan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memetakan wilayah kerja migas yang sudah tidak optimal atau depleted reservoir dan membuka data fasilitas permukaan bagi penghasil karbon untuk dimanfaatkan sebagai penyimpanan karbon.

Saat ini, belum ada landasan hukum khusus untuk CCS di sektor ketenagalistrikan. Perpres No. 14/2024 hanya mengatur skema CCS di sektor hulu, sehingga diperlukan regulasi khusus untuk penanganan emisi CO2 di sektor ketenagalistrikan agar tidak berdampak pada peningkatan BPP.

Ridha Yasser, Asisten Deputi Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, menekankan pentingnya CCS dalam mengurangi emisi karbon global. “Pemerintah terus berupaya menyediakan regulasi menyeluruh untuk implementasi CCS. Ini penting untuk bersaing dalam skema karbon global,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan EBT, Didi Setyadi, menekankan pentingnya memanfaatkan reservoir karbon dalam negeri dan menyoroti tantangan ekonomi dari teknologi baru ini.

"Kita harus mengadopsi teknologi baru, namun perlu dipertimbangkan apakah biaya ini ekonomis dibandingkan harga jual listriknya," jelas Didi.

Nurlely Aman, Senior Executive Vice President Hukum, Kebijakan, dan Kepatuhan PT PLN (Persero), menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penerapan CCS di sektor ketenagalistrikan Indonesia, tetapi mengingatkan perlunya memperhatikan implikasi finansial bagi pihak yang bukan pengelola minyak dan gas.

Menurutnya, monetisasi depleted well/reservoir harus dioptimalkan dan regulasi CCS harus ditempatkan dengan tepat, baik sebagai instrumen penurunan emisi atau tambahan pendapatan negara.

FGD ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru dan masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi CCS untuk mendukung transisi energi di Indonesia.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juni 2024 tercatat sebesar US$ 140,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Mei 2024 sebesar US$ 139,0 miliar.

Jika dilihat dari komponennya, cadangan devisa Juni 2024 ini terdiri dari, valuta asing sebesar US$ 125,3 miliar, naik dari Mei 2024 US$ 124,1 miliar, IMF Reserve sebesar US$1,042 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 1,048 miliar.

Kemudian, SDRs sebesar US$ 7,297 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 7,352 miliar, komponen Emas sebesar US$ 5,878 miliar, turun dari Mei 2024 US$ 5,911 miliar, dan komponen aset cadangan devisa lainnya US$ 633,4 juta, naik dari Mei 2024 US$ 627,1 juta.

Ekonom Bank Danamon Hosianna Evalia Situmorang menyampaikan, komponen cadangan devisa valuta asing terdiri dari utang luar negeri, penerimaan ekspor, devisa hasil ekspor (DHE) dan Foreign Direct Investment (FDI).

Ana sapaan akrab Hosianna menyampaikan, melihat posisi cadangan devisa saat ini, nampaknya pemerintah masih mampu membayar utang jatuh tempo dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita lihat masih cukup ya, karena kan tools devisa pemerintah kan cukup banyak. Seperti SDR salah satunya itu kan bisa diambil bisa juga enggak oleh pemerintah,” tutur Ana kepada Kontan, Minggu (7/7).

Di samping itu, Ana juga melihat ruang fiskal Indonesia saat ini masih fleksibel, sehingga pemerintah masih leluasa dalam mengelola cadangan devisa, namun tetap menyesuaikan dengan perkembangan dan momentum global.

Ia menambahkan, jika suku bunga global bergerak turun, maka ada baiknya pemerintah lebih memanfaatkan utang dari pinjaman luar negeri atau menerbitkan global bonds.

Sebaliknya jika suku bunga global masih tinggi, diutamakan menerbitkan obligasi domestik.
“Disamping memang menaikkan cadangan devisa dari ekspor, FDI dan juga DHE,” ungkapnya.

Untuk diketahui, total utang jatuh tempo Indonesia pada 2025-2029 mencapai Rp 3.748,24 triliun, dengan proporsi utang terdiri dari 70,75% atau Rp 5.889,20 triliun merupakan utang yang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik, 17,20% atau Rp 1.433,90 triliun berasal dari SBN valuta asing, dan 12,06% atau Rp1.005,32 triliun dari pinjaman.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah bakal menerapkan bea impor tambahan berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk melindugi produk dalam negeri.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut setidaknya ada tujuh komoditas yang akan dikenai tambahan bea masuk ini.

"Tujuh komoditas itu di antaranya adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya, dan alas kaki," katanya Jumat (5/7).

Saat ini, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) tengah melakukan uji mendalam terkait dampak pemberia bea masuk kepada tujuh komoditas yang dimaksud.

Meski begitu, Zulkifli tidak membenarkan besaran bea masuk tambahan ini akan sebesar 200% seperti berita yang beredar.

Hingga kini, besaran untuk BMTP dan BMAD masih dihitung dan besaran nanti akan mengacu kepada lonjakan volume impor ke dalam negeri selama tiga tahun terakhir.

"Nah itu akan dilihat, setelah itu baru akan ditentukan bea masuk tindakan pengamanan nanti akan dihitung," ungkapnya.

Zulkifli juga menyebut pengenaan bea tambahan ini akan menyasar banyak produk dari berbagai negara yang lonjakan impornya tinggi.

"Bisa dari mana saja, bisa Eropa, Australia, China dan lainnya, tidak hanya dari satu negara tertentu," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menyampaikan penerapan bea tambahan ini sebagai bentuk antisipasi atas impor produk China yang berlebihan di Indonesia, sehingga berdampak terhadap industri tekstil dalam negeri.

"Kondisi di China memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping,” tutur Febrio Kamis (4/7).

Saat ini kata Febrio, pihaknya bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan asosiasi pengusaha sedang memperdalam terkait rencana bea masuk produk China tersebut.

Akan tetapi, Febrio tidak menyebutkan secara gamblang apakah rencana tarif yang akan disepakati yakni sebesar 200%.

"Kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti, kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," tambahnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) akan terus menggiatkan pelaksanaan penyitaan dan penguasaan fisik aset eks BLBI. Ini untuk memastikan obligor/debitur atau pihak manapun tidak mengambil hak negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, BLBI merupakan konsekuensi dari krisis keuangan yang menerpa Indonesia pada 1997 hingga 1998 lalu.

"Di mana pada saat itu negara harus melakukan penalangan/bail out terhadap krisis yang terjadi," ujar Sri Mulyani dalam unggahan di instagram pribadinya, Jumat (5/7).

Oleh karena itu, Satgas BLBI dibentuk Presiden Jokowi melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 30 Tahun 2023 sebagai bentuk upaya memastikan pengembalian hak tagih negara.

Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan oleh Satgas BLBI, sampai dengan semester I-2024, Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset sebesar 44,7 juta meter persegi dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 38,2 triliun. Angka ini setara 34,59% dari kewajiban sebesar Rp 110,45 triliun.

"Jumlah total tagih negara kepada para obligor dari bantuan BLBI ini mencapai Rp 110,45 triliun. Sebuah angka yang sangat besar," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Satgas BLBI Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa masa kerja Satgas BLBI akan kembali diperpanjang hingga tahun 2025 mendatang.

Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan dan pemulihan hak tagih negara atas sisa piutang negara maupun aset properti.

"Masih banyak aset yang harus kita selesaikan dan ini tentunya juga kita memerlukan perpanjangan dari satgas ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita lakukan terhadap obligor maupun debitur," kata Hadi.

Hadi menyebut, saat ini pihaknya tengah menyiapkan rancangan aturan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang substansinya merupakan kolaborasi berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk menuntaskan hak tagih negara yang belum diselesaikan oleh para obligor dan debitur.

Di samping itu, Hadi juga meminta Satgas BLBI untuk melengkapi ketentuan pasal 26 ayat 6 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 yang implementasinya untuk segera memanfaatkan dan mendayagunakan aset yang dikuasai BLBI agar bernilai ekonomis.

"Oleh karena itu perlu terobosan untuk memanfaatkan dan mendayagunakan aset sitaan BLBI agar bernilai ekonomis bagi negara. Sekaligus sebagai upaya mengurangi kewajiban para obligor atau debitur," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Disokong ketangguhan perekonomian nasional yang mampu tumbuh stabil di kisaran 5% dan diperkuat dengan kemampuan menjaga tingkat inflasi dalam kisaran sasaran, Indonesia semakin optimistis dalam mendorong laju transformasi ekonomi nasional menuju negara maju pada tahun 2045.

Di saat itu, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 320 juta penduduk dengan pendapatan per kapita sekitar US$ 26.000, sehingga ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai sekitar US$ 9 triliun.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong pembaharuan dan peningkatan kinerja berbagai mesin pertumbuhan ekonomi, terlebih pada era digitalisasi saat ini.

Pada tahun 2018 lalu, pemerintah telah mendorong peningkatan kemampuan industri nasional untuk dapat berdaya saing di ranah global dengan meluncurkan Roadmap “Making Indonesia 4.0”.

Ke depan, digitalisasi berbagai industri akan terus diakselerasi sehingga investasi di Indonesia akan lebih ke arah padat modal dan membutuhkan keterampilan yang baru dari masyarakat.

"Kemudian kita mempunyai mesin kedua yang menjadi diskusi kita saat ini, yakni mengenai ekonomi digital. Saat ini ekonomi digital kita sekitar US$ 80 miliar dan kita harapkan pada tahun 2025 bisa meningkat menjadi US$ 125 miliar, dan pada tahun 2030 kita harap sekitar US$ 400 miliar," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya, Jumat (5/7).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mendorong pemerataan konektivitas serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur digital yang memadai.

Sejumlah upaya yang ditempuh diantaranya melalui pembangunan jaringan fiber optic Palapa Ring, pemanfaatan Satelit Multifungsi Satria bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, hingga yang terbaru yakni mengadopsi teknologi Low Earth Orbit Satelite.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan jumlah unicorn dan decacorn terbesar diantara negara lain. Hal tersebut salah satunya didorong dengan upaya Pemerintah dalam melakukan integrasi dengan negara-negara ASEAN sehingga dapat lebih mudah dalam mengembangkan dan memperluas jangkauan pasar.

Inisiasi Indonesia berupa Digital Economic Agreement Framework (DEFA) dalam Keketuaan ASEAN 2023 lalu disebut Menko Airlangga telah membuka babak baru dalam integrasi ekonomi digital regional dan diharapkan akan menarik investasi dan inovasi, meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja serta memberdayakan sektor UMKM. Dengan pemanfaatan DEFA, ekonomi digital ASEAN pada tahun 2030 yang semula bernilai sebesar USD1 triliun, diperkirakan dapat meningkat mencapai US$ 2 triliun.

Indonesia bersama negara-negara ASEAN lainnya juga telah melakukan integrasi pembayaran dengan kebijakan Local Currency Settlement melalui penggunaan QRIS, sehingga memudahkan upaya mendorong digitalisasi di sektor ekonomi.

Selanjutnya, Airlangga juga menyampaikan bahwa di tengah berbagai upaya digitalisasi tersebut, keamanan data juga menjadi salah satu tantangan dan aspek penting yang perlu untuk terus diakselerasi.

"Indonesia perlu ada dimana-mana. Jadi kita bekerja sama dengan Eropa untuk EU-CEPA, sehingga kita bisa menjadi mitra Eropa. Kita di ASEAN, bermitra dengan Tiongkok, dengan ASEC, RCEP. Kami juga bersama India dan AS dalam Indo-Pasifik yang ditandatangani dua minggu lalu. Dan tentu saja hal terakhir yang kami lakukan, kami ingin menjadi bagian dari 37 negara OECD. Ini akan menjadi perjalanan selama tiga tahun. Jadi dalam bidang ekonomi, kami adalah sahabat semua orang," pungkasnya.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - DUBAI - Masoud Pezeshkian, seorang moderat relatif, meminta rakyat Iran pada hari Sabtu untuk tetap bersamanya di "jalan sulit yang akan datang" setelah mengalahkan saingan garis kerasnya untuk memenangkan pemilihan presiden Iran.

Pemilihan putaran kedua pada hari Jumat adalah antara Pezeshkian, satu-satunya moderat dalam empat kandidat asli, dan mantan negosiator nuklir garis keras Saeed Jalili.

Pezeshkian, seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun, telah berjanji untuk mempromosikan kebijakan luar negeri yang pragmatis, meredakan ketegangan atas negosiasi yang terhenti dengan kekuatan besar untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, serta meningkatkan prospek liberalisasi sosial dan pluralisme politik.

Namun, banyak orang Iran skeptis tentang kemampuannya untuk memenuhi janji kampanyenya karena Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, bukan presiden, adalah otoritas tertinggi di Republik Islam.

"Rakyat Iran yang terhormat, pemilihan telah berakhir, dan ini hanyalah awal dari kerja sama kita. Jalan sulit ada di depan. Hanya bisa mulus dengan kerjasama, empati, dan kepercayaan Anda," kata Pezeshkian dalam sebuah posting di platform media sosial X.

"Saya mengulurkan tangan saya kepada Anda dan bersumpah atas kehormatan saya bahwa saya tidak akan meninggalkan Anda di jalan ini. Jangan tinggalkan saya."

Partisipasi pemilih hampir mencapai 50% dalam pemilihan Jumat, menyusul partisipasi yang sangat rendah dalam putaran pertama pemungutan suara pada 28 Juni, ketika lebih dari 60% pemilih Iran abstain. Pemilihan ini diadakan setelah Presiden Ebrahim Raisi tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.

Pezeshkian berhasil menang dengan konstituen - yang intinya diyakini sebagian besar kelas menengah perkotaan dan kaum muda - yang telah sangat kecewa dengan tindakan keras keamanan selama bertahun-tahun yang membungkam perbedaan pendapat publik dari ortodoksi Islam.

Video di media sosial menunjukkan pendukungnya menari di jalanan di banyak kota dan kota kecil di seluruh negeri dan pengemudi membunyikan klakson mobil untuk merayakan kemenangannya.

Kemenangan Pezeshkian meningkatkan harapan akan pencairan hubungan Iran dengan Barat yang mungkin menciptakan peluang untuk meredakan sengketa nuklirnya dengan kekuatan dunia.

Pemilihan ini bertepatan dengan meningkatnya ketegangan regional akibat konflik antara Israel dan sekutu Iran, Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya tekanan Barat terhadap Iran atas program nuklirnya yang berkembang pesat.

Di bawah sistem ganda pemerintahan ulama dan republik Iran, presiden tidak dapat melakukan perubahan kebijakan besar pada program nuklir Iran atau dukungan untuk kelompok milisi di seluruh Timur Tengah, karena Khamenei mengendalikan semua kebijakan negara bagian atas.

Namun, presiden dapat mempengaruhi nada kebijakan Iran dan akan terlibat erat dalam pemilihan pengganti Khamenei, yang kini berusia 85 tahun.

Didukung oleh kubu reformis Iran yang dipimpin oleh mantan Presiden Mohammad Khatami, Pezeshkian setia pada pemerintahan teokratis Iran dan tidak berniat menghadapi elang keamanan yang kuat dan penguasa ulama.

Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten sektor properti, PT Ciputra Development Tbk (CTRA) memproyeksi bahwa penjualan properti di Jakarta dan Surabaya pada semester II 2024 tidak akan jauh berbeda dengan paruh pertama 2024.

Direktur CTRA Harun Hajadi menyatakan hal ini disebabkan bahwa tidak ada stimulasi khusus maupun hal buruk yang dapat menghambat kinerja penjualan properti.

"Kelihatannya penjualan properti akan kurang lebih sama dengan semester I 2024 karena tidak ada stimulasi maupun berita buruk, misalnya seperti kenaikan suku bunga," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Tahun ini, CTRA menargetkan perolehan marketing sales sebesar Rp 11,2 triliun. Ciputra Development telah meraih Rp 3,3 triliun sekitar 30% dari target marketing sales di kuartal I 2024. Perolehan ini meningkat 24% dari kuartal I 2023.

Harun mengatakan bahwa kenaikan ini didorong oleh penjualan stok dan maksimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung Pemerintah (DTP) yang berlaku hingga tahun ini.

CTRA masih fokus pada proyek landed house. Proyek tersebut meliputi CitraLand Surabaya, CitraGarden City Jakarta, CitraLand Tanjung Morawa Kota Deli Megapolitan, Citra City Sentul, CitraGarden Serpong, CitraRaya Tangerang, dan CitraGarden Bintaro.

Selain di daerah tersebut, CTRA juga fokus pada proyek landed house di Deli dan Gresik bertajuk Citraland City Sampali Kota Deli Megapolitan dan Citraland Gresik Kota.

CTRA juga mengembangkan Citraland City Sampali, dengan luas pengembangan tahap I sebesar 35 hektare, untuk kalangan menengah dan menengah atas dengan harga rumah mulai dari Rp 1,6 miliar hingga Rp 4,1 miliar. Proyek ini telah dirilis pada Januari 2024 dan telah menjual 353 unit dengan total prapenjualan Rp856 miliar di kuartal I 2024.

"Properti yang naik daun di Jakarta dan Surabaya adalah properti atau rumah yang harganya sekitar Rp 1,5 miliar-an. Harga di bawah Rp 1 miliar kelihatannya masih sulit karena pembiayaan dan affordability," kata Harun.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pasar otomotif Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Hal ini tercermin dari penjualan mobil nasional yang masih lesu hingga Mei 2024.

Mengutip data terbaru dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil nasional turun 21% year on year (YoY) menjadi 334.969 unit sepanjang Januari—Mei 2024, dari periode yang sama tahun sebelumnya 423.771 unit.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyampaikan saat ini belum ada dampak dari penurunan penjualan mobil nasional terhadap kinerja asuransi kendaraan.

"Karena asuransi kendaraan kontribusi terbesarnya adalah dari pembiayaan. Untuk pembiayaan mobil baru mungkin akan terdampak, namun pembiayaan dari mobil bekas belum kelihatan ada penurunan," ujar Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto kepada Kontan.co.id, Sabtu (6/7).

Sementara itu, data terakhir AAUI menyatakan untuk lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor masih cukup stabil untuk pertumbuhannya. AAUI mencatatkan bahwa pada kuartal I-2024 meningkat 13,8% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Perolehan premi di periode ini yaitu senilai Rp 5,9 triliun.

"Dan kami juga mulai mengantisipasi penurunan pendapatan premi ini akibat imbas dari sisi penjualan mobil baru yg menurun sepanjang kuartal I-2024," tandasnya.

Reporter: Syamsul Ashar | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - VATICAN CITY – Kantor Pers Tahta Suci Vatikan secara resmi mengumumkan agenda kegiatan Perjalanan Apostolik Paus Fransiskus selama di Indonesia, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Singapura.

Pegumuman ini dapat diakses melalui website resmi www.vatican.va pada Jumat, 5 Juli 2024 waktu setempat.

Berikut adalah rincian kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia:

Senin, 2 September 2024

- ROMA:
Paus Fransiskus akan berangkat dengan pesawat dari Bandara Internasional Roma/Fiumicino menuju Jakarta.

Selasa, 3 September 2024

- JAKARTA:
Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta dan akan disambut dengan upacara penyambutan resmi.

Rabu, 4 September 2024

- JAKARTA:
- Upacara Selamat Datang: Paus akan disambut di pelataran Istana Merdeka.
- Kunjungan Kehormatan: Paus Fransiskus akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka.
- Pertemuan dengan Pemerintahan, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik: Pertemuan ini akan berlangsung di Aula Istana Negara, di mana Paus Fransiskus akan menyampaikan pidato.
- Pertemuan Pribadi dengan Anggota Serikat Jesus (SJ): Pertemuan ini akan diadakan di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta.
- Pertemuan dengan Para Uskup, Imam, Diakon, Pelaku Hidup Bakti, Seminaris, dan Katekis: Acara ini akan berlangsung di Gereja Katedral Santa Maria Diangkat ke Surga, di mana Paus Fransiskus akan memberikan pidato.
- Pertemuan dengan Kaum Muda SCHOLAS: Pertemuan ini akan diadakan di Grha Pemuda.

Kamis, 5 September 2024

- JAKARTA:
- Pertemuan Antaragama: Acara ini akan berlangsung di Masjid Istiqlal, dengan Paus Fransiskus menyampaikan pidato.
- Pertemuan dengan Penerima Manfaat Organisasi Amal: Pertemuan ini akan diadakan di Kantor Pusat Konferensi Waligereja Indonesia.
- Misa Kudus: Paus Fransiskus akan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, di mana beliau akan menyampaikan homili.

Jumat, 6 September 2024

- JAKARTA – PORT MORESBY:
- Upacara Keberangkatan: Upacara ini akan diadakan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta sebelum Paus Fransiskus berangkat ke Port Moresby.
- PORT MORESBY:
Paus Fransiskus akan tiba di Bandara Internasional Port Moresby Jacksons dan akan disambut dengan upacara selamat datang.

Kunjungan ini menandai momen bersejarah bagi Indonesia dan negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara, menunjukkan komitmen Paus Fransiskus untuk menjalin dialog antaragama dan mempererat hubungan diplomatik.