Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik PT Teknologi Riset Global Investama, Sakti Wahyu Trenggono tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM).

Pria yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) itu disebut telah bersurat kepada penyidik untuk meminta agar pemeriksaanya dijadwalkan kembali di lain waktu.

"Untuk itu akan dilakukan penjadwalan ulang terkait waktu pemeriksaan kepada yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Tessa lalu mengungkap bahwa Sakti beralasan punya kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan hari ini.

"Ada kegiatan dinas yang bertabrakan yang sudah terjadwal sebelumnya yang tidak bisa ditinggalkan," ungkapnya.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan Sakti hari ini, Jumat (12/7/2024), dalam kapasitasnya sebagai pengurus sekaligus pemilik saham PT Teknologi Riset Global Investama.

Perusahaan itu bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi, infrastruktur serta properti.

Adapun, KPK bakal mendalami keterangan saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa antara Telkom dan PT Telemedia Onyx Pratama (TOP).

Dalam kasus tersebut, penyidik KPK juga sebelumnya telah memeriksa beberapa saksi seperti Direktur PT Trikomsel Oke Sugiono Wiyono Sugialam, Komisaris PT Asiatel Globalindo Tan Heng Lok, Pengurus PT. Asiatel Globalindo sekaligus PT Telering Onyx Pratama Meyce Gani, Direktur EBIS Telkom 2016-2017 Muhammad Awaludin, serta OSM Collection and Debt Management DES pada tahun 2017 – Oktober 2018 Amjad Agoes.

KPK juga sebelumnya telah memanggil Direktur Utama Telkom 2016-2019 Alex J. Sinaga pada Juni 2024 lalu. Namun, dia dikonfirmasi tengah berada di luar negeri saat pemanggilan sehingga ke depan akan dijadwalkan lagi untuk diperiksa penyidik sebagai saksi.

Sekadar informasi, KPK saat ini tengah menangani sejumlah perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan maupun penyidikan di lingkungan Telkom Group. Kasus yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan yakni dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Sigma Cipta Caraka (SCC) melalui rekayasa proyek pekerjaan fiktif pada tahun 2017-2018.

Kasus itu merupakan pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang sebelumnya menangani perkara tersebut.Pada waktu yang sama, KPK juga melakukan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan BUMN telekomunikasi itu yakni pekerjaan pembelian server dan storage oleh PT Prakarsa Nusa Bakti kepada PT SCC pada 2017, serta dugaan korupsi pekerjaan pengadaan server dan storage system pada PT SCC yang dilaksanakan oleh PT Granary Reka Cipta pada 2017.

Adapun, nilai kerugian keuangan negara pada kasus Telkom Group itu ditaksir ada yang mencapai sekitar Rp200 miliar. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, salah satu kasus Telkom yang ditangani lembaganya berkaitan dengan pembiayaan terhadap suatu proyek.

Dia menyebut deputi hingga pimpinan KPK memintanya untuk melakukan expose perkembangan penanganan perkara di BUMN tersebut.

"Karena ini kerugiannya cukup besar, masing-masing ini, di atas Rp100 miliar bahkan lebih dari Rp200 miliar, seperti itu, untuk satu perkara. Jadi ini hal yang besar" ujar Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (27/6/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten petrokimia milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) memutuskan untuk menghentikan penerbitan obligasi senilai Rp2,25 triliun.

Direktur TPIA Andre Khor Kah Hin dan Suryandi dalam keterangan resminya mengatakan alasan perseroan membatalkan penerbitan obligasi tersebut karena kelebihan dana.

"Keputusan kami untuk tidak melanjutkan penerbitan PUB IV meskipun masih ada batas waktu sampai tanggal 29 Juli 2024 dengan memperhatikan pertimbangan kelebihan dana daripada kebutuhan yang kami miliki," ujarnya dikutip Jumat (12/7/2024).

Selain itu penerbitan obligasi dihentikan karena dukungan keuangan yang kuat dari berbagai sumber dan juga kumpulan likuiditas yang kuat.

Adapun, Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan IV Chandra Asri Petrochemical (PUB IV) telah memperoleh Pernyataan efektif melalui Surat OJK No. S-149/D.04/2022 tertanggal 29 Juli 2022. Obligasi tersebut menargetkan penghimpunan dana dengan total nilai Rp8 triliun.

Perlu diketahui, selama periode penerbitan PUB IV, TPIA telah melakukan empat kali penerbitan obligasi. Pertama, PUB IV Tahap I Tahun 2022 senilai Rp 2 triliun. Kedua, PUB IV Tahap II Tahun 2023 Rp 1,25 triliun.

Ketiga, PUB IV Tahap III Tahun 2023 sebesar Rp 1 triliun, dan keempat PUB IV Tahap IV Tahun 2024: Rp 1,5 triliun.

Adapun, total nilai realisasi atau dana yang dihimpun emiten Prajogo Pangestu itu dari penerbitan PUB IV sebesar Rp 5,75 triliun. Sementara itu, sisa target dana PUB IV adalah Rp 2,25 triliun.

Sebagai informasi, dana bersih dari penerbitan obligasi tersebut akan dipakai seluruhnya untuk keperluan modal kerja TPIA. Termasuk di antaranya pembelian bahan baku produksi dan biaya operasional untuk kegiatan usaha.

Menilik harga sahamnya, saham TPIA turun 1,04% atau 100 poin ke level Rp9.500 pada Jumat (12/7/2024). Sementara itu, secara year-to-date (YtD) saham TPIA melesat 80,95%.

Secara valuasi, saham ASII memiliki price to earning ratio (PER) sebesar -391 kali, sedangkan price to book value (PBV) sebesar 19,11 kali. Kapitalisasi pasar tercatat Rp821,86 triliun.

-----------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Setoran dividen dari perseroan pelat merah atau badan usaha milik negara (BUMN) meroket secara tahunan pada 2023.

Berdasarkan data Kementerian BUMN yang dikutip Jumat (12/7/2024), kontribusi perseroan pelat merah terhadap negara dalam bentuk dividen mencapai Rp81 triliun pada 2023. Realisasi itu naik 102,5% dari Rp40 triliun untuk periode 2022.

Secara keseluruhan, total kontribusi BUMN terhadap negara termasuk pajak dan PNBP lainnya mencapai Rp636 triliun pada 2023. Pencapaian itu tersebut juga tumbuh dari Rp591 triliun untuk periode 2022.

Dari sisi kontributor dividen tertinggi untuk periode 2023, daftar lima teratas ditempati oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Pertamina (Persero), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan MIND ID.

Secara terperinci, BBRI menyetor dividen total senilai Rp23,2 triliun pada 2023. Selanjutnya, Pertamina Rp14 triliun dan Bank Mandiri Rp12,8 triliun.

Adapun, Telkom dan MIND ID masing-masing berkontribusi Rp8,6 triliun dan Rp7,5 triliun.

“Jadi, sebenarnya BUMN secara grup mengkontribusikan 20% pendapatan negara [periode 2023],” ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pihaknya berharap dalam 2 tahun hingga 3 tahun ke depan dividen BUMN berada di level Rp100 triliun.

“Tahun lalu laba kita Rp290 triliun dengan dividen ATH [all time high] Rp80 triliun lebih, dalam 2-3 tahun ke depan bisa Rp100 triliun,” kata Tiko dalam Bisnis Indonesia BUMN Forum 2024, Selasa (30/4/2024).

Tiko juga mengklaim jika perbaikan struktur, transformasi budaya maupun keuangan yang dilakukan BUMN juga ikut dirasakan para masyarakat sebagai pemegang saham emiten BUMN.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) sedang mengajukan pembayaran terkait pembengkakan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh sekitar Rp5 triliun.

Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Mahendra Vijaya, menyampaikan bahwa proses pengajuan tersebut kini sedang dibicarakan dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), selaku pelaksana proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

“Memang saat ini sedang ada proses pengajuan dari WIKA terhadap nilai cost overrun [Kereta Cepat],” ujarnya saat ditemui Bisnis di Jakarta, baru-baru ini.

Untuk diketahui, KCIC merupakan perusahaan patungan yang didirikan oleh konsorsium Indonesia yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan kepemilikan 60% saham, sementara konsorsium China menggenggam sisanya.

Kepemilikan PSBI terdiri atas perusahan-perusahaan pelat merah, yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI), Wijaya Karya, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Adapun WIKA tercatat memiliki 38% saham PSBI.

“Penyertaan [modal] Rp6,1 triliun, terus kemudian ada nilai klaim kami senilai Rp5 triliun sekian yang tadi disampaikan Pak Dirut [Direktur Utama WIKA], itu settlement yang sekarang sedang dibicarakan dengan KCIC,” tutur Mahendra.

Sebelumnya, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito mengatakan Proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung merupakan salah satu penyebab membengkaknya rugi perseroan.

Menurut Agung, terdapat dua komponen utama yang mempengaruhi keuangan perseroan pada 2023, yakni beban bunga yang cukup tinggi dan membengkaknya beban lain-lain karena adanya kerugian yang ditanggung oleh PSBI.

“Di dalam laporan tadi ada dua komponen yang pertama adalah beban bunga yang cukup tinggi, kedua adalah beban lain-lain di antaranya mulai tahun 2022 kami sudah mencatat adanya kerugian dari PSBI atau kereta cepat yang tiap tahun juga cukup besar,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/7/2024).

Sepanjang tahun lalu, WIKA tercatat membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp7,12 triliun. Jumlah tersebut meningkat dari posisi 2022 yang mencapai Rp59,59 miliar. Sedangkan beban lain-lain, meningkat 310,16% menjadi Rp5,4 triliun.

“Memang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung, yang memang dari penyertaannya saja sudah Rp6,1 triliun, kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar Rp5,5 triliun sehingga hampir Rp12 triliun,” kata Agung.

Dihubungi terpisah, GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan bahwa semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC harus melalui prosedur administrasi.

“Agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk dari sisi keuangan sesuai dengan tata kelola perusahaan atau good corporate governance,” ujar Eva.

Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan WIKA per akhir Maret 2024, perseroan menjelaskan KSO WIKA-CRIC-CRDCCREC-CRSC mencatat saldo Pekerjaan Dalam Proses Konstruksi (PDPK) atas proyek kereta cepat milik KCIC mencapai Rp5,01 triliun, yang merupakan klaim atas cost overrun per 31 Desember 2023.

Manjemen menyatakan sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, klaim tersebut masih dalam proses negosiasi. Dalam laporan keuangan tersebut, WIKA menyatakan bakal melanjutkan upaya klaim melalui arbitrase pihak ketiga.

Perbesar

PEMBENGKAKAN BIAYA WHOOSH

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi memaparkan pihaknya telah menyepakati besaran setoran modal yang akan diberikan untuk membayar pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Whoosh.

Dia menuturkan bahwa dari total pembengkakan biaya proyek kereta cepat yang disepakati sebesar US$1,2 miliar, sebanyak 40% atau US$480 juta di antaranya dibayarkan oleh pihak konsorsium China yang menjadi pemegang saham KCIC.

Dari jumlah tersebut, Dwiyana menyebut bahwa konsorsium China telah membayarkan dana sebanyak 25% atau sekitar US$120 juta. Dengan demikian, jumlah setoran modal yang belum diberikan ke KCIC adalah sekitar US$360 juta.

“Yang kurangnya 75% itu, sebesar 25% mereka sudah setor. Kita mengharapkannya bulan April ini sudah diberikan,” kata Dwiyana saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, awal April 2024.

Sementara itu, dia memastikan konsorsium Indonesia telah memenuhi kewajiban porsi 60% untuk pembayaran cost overrun Whoosh. Secara rinci, sebanyak 25% dibayar menggunakan dana dari PT KAI sebagai pemimpin konsorsium. Di sisi lain, sebanyak 75% dibayarkan lewat pinjaman yang disepakati dengan China Development Bank (CDB).

PT KAI juga menerima pinjaman dari CDB senilai Rp6,98 triliun pada Februari 2024 guna menambal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), pencairan pinjaman CDB kepada KAI dibagi dalam dua fasilitas. Pertama adalah fasilitas A yang memiliki nilai sebesar US$230.995.000 atau sekitar Rp3,60 triliun.

Sementara itu, fasilitas B mencapai US$217.080.000 atau setara Rp3,38 triliun. Jika diakumulasikan, total pinjaman yang diterima KAI dari CDB mencapai sekitar Rp6,98 triliun.

“Pencairan tersebut langsung diteruskan kepada PSBI pada tanggal 7 Februari 2024,” ujar Executive Vice President of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto.

---------------------------

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, SEMARANG - Daya pikat Jawa Tengah tampaknya tak cuma dilihat oleh sektor industri manufaktur. Belakangan, sektor usaha ritel ikut menunjukkan sentimen optimis akan iklim bisnis di wilayah tersebut.

Salah satu jaringan peritel produk kecantikan, My Bestie, menjadi salah satu bukti daya pikat tersebut. Usaha tersebut memilih Kota Semarang sebagai lokasi gerai kesembilan dari jaringan ritelnya.

"My bestie menawarkan harga produk yang sangat kompetitif dan bersaing dengan platform belanja online, ditambah keuntungan memberikan pengalaman lebih untuk pengunjung yang mau mencoba produk kecantikannya secara langsung di toko," ujar Christina Willy, Brand & Marketing Manager PT Sahabat Sejati Kosmetika, Jumat (12/7/2024).

Christina menjelaskan bahwa ekspansi bisnis My Bestie ke Kota Semarang sejalan dengan rencana perusahaan untuk menargetkan lebih banyak gerai baru pada tahun ini. Saat ini, usaha ritel tersebut telah menggandeng 80 merek produk kecantikan dan memiliki 9 unit gerai yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.

"My Bestie terbuka untuk peluang kolaborasi, baik untuk model bisnis waralaba maupun dengan pusat perbelanjaan yang mencari tenant yang dapat menarik minat pengunjung," jelas Christina.

Lebih lanjut, Christina mengutip hasil riset Statista yang memaparkan bahwa industri kecantikan tersebut diproyeksikan bakal mengalami pertumbuhan dengan kisaran peningkatan di angka 4,39% setiap tahunnya. "Hal ini menjadikan My Bestie memiliki profil bisnis yang menjanjikan untuk beberapa tahun ke depan," tambahnya.

Dalam acara pembukaan gerai barunya di Queen City Mall, Kota Semarang, My Bestie menawarkan beragam kegiatan serta promo potongan harga. Christina menjelaskan bahwa pihaknya juga menggandeng para penata rias profesional untuk bisa ikut memeriahkan acara pembukaan.

Lebih lanjut, selain di Kota Semarang, Christina mengungkapkan bahwa kedepannya My Bestie berencana melakukan ekspansi bisnis ke wilayah Jawa Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin optimistis terdapat potensi besar dari sektor industri logistik di kawasan Asia Pasifik yang perlu untuk terus didorong.

Hal ini dia sampaikan saat menyampaikan sambutan secara virtual pada FIATA Regional Asia Pacific (RAP) Meeting yang berlangsung di Merusaka Hotel Nusa Dua, Bali, pada Kamis (11/07/2024).

"Potensi industri logistik di Kawasan Asia Pasifik sangat besar. Didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang positif dan tingginya investasi, serta peningkatan volume perdagangan menjadikan kawasan ini berperan strategis dalam perdagangan global," tuturnya dikutip melalui Youtube Sekretariat Wapres.

Lebih lanjut, orang nomor dua di Indonesia itu menyampaikan, salah satu pendukung potensi ini adalah keberadaan kawasan Asia Pasifik yang menjadi rumah bagi sembilan pelabuhan peti kemas terbesar di dunia, yang diproyeksikan akan terus tumbuh.

Namun, Wapres Ke-13 di depan para pelaku bisnis dari berbagai sektor, termasuk perusahaan pengiriman, maskapai penerbangan, dan perusahaan pelayaran ini, dia juga mengingatkan bahwa potensi besar ini memiliki berbagai tantangan.

"Potensi besar sektor logistik di Asia Pasifik ini juga menghadapi tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global, konflik geopolitik, dan fluktuasi nilai tukar mata uang, yang secara langsung memengaruhi harga bahan bakar, sehingga mengakibatkan kenaikan biaya logistik dan pengangkutan," paparnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Wapres asal Tangerang itu menekankan pentingnya upaya meningkatkan efisiensi, inovasi, digitalisasi, dan kolaborasi di sektor logistik.

Di sisi lain, kata Ma’ruf pemerintah juga berkomitmen untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur logistik di Indonesia melalui berbagai proyek, seperti; jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api.

Menurutnya, proyek-proyek ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Indonesia. Melalui upaya tersebut, pemerintah meyakini sektor logistik dapat makin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pada 2023, kontribusi sektor logistik terhadap produk domestik bruto mencapai hingga Rp1.000 triliun," ungkap Wapres.

Oleh sebab itu, Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berpesan agar para pelaku logistik dapat terus mendukung upaya peningkatan ekosistem dan daya saing bidang logistik untuk semakin memperkuat kontribusi di lapangan.

"Transformasi digital di sektor logistik akan meningkatkan efisiensi, transparansi, kecepatan, dan akurasi dalam proses distribusi, yang akhirnya akan menurunkan biaya logistik," pesannya.

Sekadar informasi, FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) adalah organisasi internasional yang mewakili sektor pengiriman barang dan logistik di seluruh dunia, berperan dalam mempromosikan standar, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung industri logistik global.

Bisnis.com, JAKARTA - Saat ini, tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat karena banyak isu mengenai lingkungan yang bermunculan. Hal ini berdampak pada popularitas mobil listrik yang turut meningkat. Sebab, kendaraan berbasis listrik tidak menghasilkan gas buang berbahaya seperti karbon dioksida (CO2) dan nitrogen oksida (NOx), sehingga dapat menjadi solusi mengurangi polusi udara.

Kini, mobil-mobil listrik pun semakin mudah dijumpai berseliweran di kota-kota besar. Salah satu yang mungkin paling populer adalah mobil rilisan Wuling Motors, Air ev. Kendaraan listrik berbasis baterai ini menghadirkan solusi mobilitas modern, meliputi pengisian daya yang mudah dilakukan di rumah, perintah suara pintar berbahasa Indonesia pertama (Wuling Indonesian Command) serta Wuling Remote Control App via MyWuling+.

Apakah mobil listrik ini jadi salah satu wishlist kamu untuk mempermudah mobilitas sekaligus kontribusi menjaga lingkungan?

Kamu bisa mendapatkan satu unit mobil listrik hanya dengan bermodalkan top up pulsa atau paket data internet, lho! Ya, pengguna Telkomsel bisa meraih kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik dengan beli paket #HematLengkap Telkomsel di BRImo sebanyak-banyaknya.

Pada program berhadiah ini, setiap nasabah yang melakukan pembelian produk pulsa atau paket data Telkomsel melalui menu “Lihat penawaran spesial dari Telkomsel untukMo” di BRImo akan langsung mendapatkan poin dan akan diakumulasikan selama periode program berlangsung.

Simak penjelasan lebih lengkap terkait pembagian poin di bawah ini:

Perbesar

Selain 1 unit Wuling Air ev Lite, pengguna BRImo dan pelanggan Telkomsel yang ikut serta dalam program ini juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah lain yang tidak kalah menarik. Mulai dari 1 unit Yamaha Nmax, 1 unit Honda Beat, 1 unit iPhone 14 128 GB, 3 Samsung Galaxy A55, 3 Apple Watch (Gen 2), 3 Air Pod Gen 2, dan 5 Tabungan BRI masing-masing senilai Rp 500 ribu.

Jangan lewatkan kesempatan menarik ini ya karena program berlaku pada periode 1 Juli hingga 30 September 2024. Untuk informasi lebih lanjut mengenai program, kunjungi bbri.id/brimo-promotelkomsel.

Cara Top Up Pulsa dan Paket Data via BRImo untuk Ikut Program Racing Poin Telkomsel

Proses top up paket data di BRImo juga mudah dan kapan saja. Langsung cek caranya di bawah ini.

1. Login Brimo dan pilih "Top Up"
2. Pilih "Pulsa dan Paket Data"
3. Masukkan nomor handphone dan klik "Lihat penawaran spesial dari Telkomsel untukMo di sini"
4. Pilih Paket #HematLengkap atau Data & Digital, lalu klik “Beli”
5. Konfirmasi transaksi dengan PIN dan transaksi berhasil

Tidak hanya bisa isi pulsa dan paket data, melalui BRImo, nasabah juga bisa melakukan berbagai transaksi luar negeri seperti konversi valas ke 10 mata uang, transfer internasional ke lebih dari 160 negara, hingga membuka rekening dengan nomor luar negeri.

Selain itu, melalui BRImo nasabah juga bisa melakukan investasi emas mulai dari 0,01 gram! Jadi tunggu apa lagi? Segera download BRImo melalui App Store, Play Store, dan Huawei App Gallery untuk merasakan kemudahannya! Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @bankbri_id.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN berharap adanya stimulus baru untuk menjaga kelangsungan bisnis midstream dan downstream hilir gas bumi perseroan.

Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini mengatakan perseroan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing industri lewat kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).

"PGN berharap dapat terus menjadi pemain sentral dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi. Mengingat infrastruktur masih sangat dibutuhkan berbagai daerah baik bagi pelaku usaha industri, UMKM serta rumah tangga yang belum mendapatkan,” kata Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini saat Customer Business Meeting bersama perwakilan dari asosiasi industri, dikutip lewat siaran pers, Jumat (12/7/2024).

Ratih mengatakan PGN tetap berkomitmen dan support terhadap kebijakan pemerintah termasuk mendukung pelaksanaan penyaluran gas bumi kepada industri tertentu.

“PGN telah menyalurkan seluruh volume HGBT yang diterima dari pemasok kepada seluruh industri penerima HGBT sesuai alokasi HGBT masing-masing penerima yang telah ditetapkan pemerintah,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas. Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per MMBtu.

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Sementara itu, SKK Migas mencatat adanya pertumbuhan realisasi lifting gas bumi untuk keperluan domestik pada periode Januai-Mei 2024 sebesar 3.719 billion british thermal unit per day (BBtud) atau mengambil porsi 70% dari total produksi nasional.

Realisasi itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya di level 3.718 BBtud atau 68% dari total produksi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam dokumen peraturan yang dikutip pada Jumat (12/7/2024), Perpres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada 11 Juli 2024 kemarin.

Secara keseluruhan, beleid ini mengatur pemberian insentif bagi para calon investor IKN, durasi hak guna usaha dan bangunan, serta mekanisme penggantian lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN.

Pasal 3 ayat 1 beleid tersebut menjelaskan, pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Adapun, pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, pasal 4 beleid tersebut menjelaskan pendanaan percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial berasal dari APBN dan juga sumber lain yang sah. Adapun, percepatan penyediaan layanan dasar dan/atau sosial yang bersumber dari APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Perpres ini juga memberikan mandat kepada Kepala OIKN untuk menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Hal ini tercantum pada padal 5 yang menjelaskan salah satu kriteria pelaku usaha jenis ini adalah yang telah menyatakan minat atau menandatangani letter of intent dengan OIKN.

“Pelaku usaha pelopor juga merupakan yang bersedia memulai pelaksanaan pembangunan di IKN paling lama 5 tahun sejak berlakukan Undang-Undang IKN,” demikian kutipan peraturan itu.

Kemudian, pada pasal 7, pelaku usaha pelopor akan mendapat keuntungan mulai dari pemberian tarif sampai Rp0 terhadap tanah aset dalam penguasaan (ADP) OIKN yang digunakan untuk berinvestasi, hingga bakal mendapat kesempatan untuk membayar tanah ADP tersebut melalui skema diangsur.

Selain itu, pasal 8 peraturan tersebut juga mengatur penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat. Bentuk penggantian yang diterima oleh Masyarakat nantinya dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Dalam penanganan tanah ADP oleh masyarakat, Kepala Otorita yang berhak menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi serta besaran penggantiannya.

Pada pasal 9, pemerintah juga menetapkan siklus hak guna atas tanah yaitu hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Secara terperinci, untuk hak guna usaha (HGU), pemerintah memberikan jangka waktu pada siklus pertama selama 95 tahun. Berdasarkan kriteria dan evaluasi, HGU dapat diperpanjang pada siklus kedua selama 95 tahun, sehingga total HGU yang didapat bisa mencapai 190 tahun.

Pada hak guna bangunan (HGB), pemerintah menetapkan durasi penggunaan siklus pertama selama 80 tahun yang kemudian dapat diperpanjang pada periode kedua selama 80 tahun. Dengan demikian, totalnya pemberian HGB pada IKN dapat mencapai 160 tahun.

Adapun, durasi hak pakai memiliki waktu penggunaan yang sama dengan HGB, yakni dua siklus dengan durasi maksimal 160 tahun.

Selanjutnya, OIKN akan melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama. Dalam evaluasi tersebut, OIKN akan mencermati beberapa aspek, yaitu tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak; pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan tanah tidak terindikasi telantar.

Bisnis.com, JAKARTA - Suara klakson kapal terdengar dari kejauhan. Kapal Pelni, KM Sabuk Nusantara 48 pelan tapi pasti merapat ke dermaga di Pelabuhan Bintang 99, Batam, Minggu (16/6/2024) pada pukul 14.00 WIB.

Kapal ini baru saja tiba di Batam usai perjalanan panjang dari Pulau Tambelan, yang berjarak 390 kilometer dari Batam. Sabuk Nusantara 48 hanya merapat di Batam selama satu jam, karena pada pukul 15.00 WIB harus melanjutkan perjalanan lagi ke Tanjungpinang.

Sebelum kapal berangkat, puluhan calon penumpang beranjak dari tempat duduknya untuk memasuki kapal. Salah satunya karyawan swasta bernama Effendi Hasyim (25), yang akan berangkat menuju Selat Lampa di Pulau Natuna Besar, Kepulauan Riau (Kepri).

Ia mengaku mengambil cuti agar bisa berkumpul bersama dengan keluarganya di Natuna selama masa panjang libur Idul Adha. Sabuk Nusantara 48 menjadi pilihan utama, karena melambungnya harga tiket pesawat menjelang hari raya besar keagamaan.

"Meski perjalanannya lama sampai dua hari, naik Sabuk Nusantara jadi pilihan terbaik, karena tiket pesawat sangat mahal, bisa mencapai Rp 1,7 juta sekali pergi, belum lagi jalur darat. Kalau naik kapal ini, ke Selat Lampa hanya Rp 63.000," katanya.

Walaupun berada di kapal selama dua hari, Effendi mengaku tetap menikmati perjalanan. Sebelum sampai ke Selat Lampa, kapal terlebih dulu berlabuh di Pulau Tambelan dan Pulau Midai di Kepulauan Natuna.

"Perjalanannya lebih sering di laut lepas. Tapi pas sudah sampai di pulau, pemandangannya bagus. Jadi anggap saja pulang kampung sekaligus jalan-jalan," katanya sambil tersenyum.

Natuna memang terkenal dengan keindahan alamnya. Perjalanan yang panjang pun sering menjadi momen berkesan bagi para penumpang kapal buatan Indonesia tahun 2013 ini, seperti Effendi.

Penumpang yang lain, seorang guru bernama Maryati (28) sebaliknya memanfaatkan libur panjang sekolah untuk kembali ke Batam. "Saya ngajar di Natuna. Sekarang libur maka pulang ke Batam naik kapal Sabuk Nusantara ini," jelasnya.

Bukan hanya karena tiketnya murah, tapi juga mendapatkannya sangat gampang, karena bisa lewat smartphone melalui aplikasi Pelni Mobile.

Menurut dia, cara kerja Pelni Mobile mirip dengan aplikasi pencari tiket populer, seperti Traveloka, PegiPegi dan lainnya. "Tinggal masukkan kota asal dan tujuan, maka jadwal akan keluar. Lalu setelah itu, tinggal pilih tanggal kapan mau berangkat, tiket langsung tercetak secara online. Pembayarannya juga cukup mudah, bisa lewat M-Banking atau bayar di minimarket terdekat," ujarnya.

Ia merasa bersyukur dengan keberadaan Kapal Sabuk Nusantara 48, yang memudahkan mobilitas para penduduk di wilayah perbatasan Indonesia, seperti di Anambas dan Natuna.

Sebagai provinsi kepulauan, Kepri sebagian besar terdiri dari lautan dengan luas 417.012,97 km2, dan daratan dengan luas 8.201,72 km2.

Kepri terdiri dari 12 kabupaten dan kota, yang dipisahkan oleh lautan yang sangat luas. Ibukota Kepri berada di Tanjungpinang yang berlokasi di Pulau Bintan. Sedangkan pusat ekonomi sekaligus terbesar adalah Batam.

Sementara itu Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna terpisah jauh dari Batam dan Tanjungpinang, dan menjadi daerah perbatasan Indonesia.

Kepulauan Anambas yang terdiri dari 255 pulau ini berada di Laut China Selatan, dan berbatasan langsung dengan perairan internasional. Luasnya mencapai 590,14 km2. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 49.090 jiwa, yang bermukim di 10 kecamatan. Kota terbesar adalah Tarempa di Pulau Siantan.

Sedangkan Kepulauan Natuna, terdiri dari 159 pulau. Berlokasi di sebelah timur laut Anambas. Natuna juga berbatas langsung dengan perairan internasional. Luasnya mencapai 1.978,49 km2, dengan jumlah penduduk sebanyak 85.670 jiwa yang bermukim di 17 kecamatan. Kota terbesar adalah Ranai di Pulau Bunguran.

Mata pencaharian utama di dua daerah ini, yakni nelayan dan sektor pertanian.

Kedua kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang besar. Misalnya Anambas terkenal lewat Pulau Bawah, yang menyajikan pemandangan pantai berpasir putih, air laut biru, serta menjadi spot menarik untuk snorkeling. Sedangkan Natuna memiliki panorama yang tidak kalah indah, apalagi disana terdapat Taman Natuna Geopark, yang menyandang status sebagai Geopark Nasional Indonesia.

Potensi lain dari Anambas dan Natuna yakni kekayaan alamnya berupa minyak dan gas bumi, yang telah memberi banyak lapangan kerja buat masyarakat Kepri. Banyak warga dari Batam dan daerah lainnya di Kepri yang mengadu nasib di perusahaan migas yang terdapat di wilayah perbatasan tersebut, sehingga kehadiran transportasi massal seperti kapal Pelni menjadi kebutuhan utama ketika bepergian antar pulau.

Dari Batam, Kabupaten Natuna berjarak 565 km. Sedangkan Batam ke Kabupaten Anambas berjarak 282 km. Kemudian dari Anambas ke Natuna, jaraknya 305 km. Dengan jarak yang sangat jauh serta terpisah lautan, maka kehadiran kapal perintis seperti Sabuk Nusantara menjadi sangat berarti buat warga Kepri.

Kepala Dinas Perhubungan Lingkungan Hidup (Dishub-LH) Kabupaten Anambas, Abdul Kadir mengatakan wilayah Anambas yang terdiri dari 255 pulau ini memang sangat membutuhkan transportasi laut yang memadai.

"Banyak sekali orang Anambas yang bepergian ke Natuna dan sebaliknya. Ada yang untuk urusan pekerjaan, keluarga, atau berdagang," katanya Kamis (4/7/2024) melalui sambungan telepon.

Menurut Kadir, dahulu warga kepulauan tidak punya banyak pilihan terkait moda transportasi laut. Setelah kehadiran kapal perintis dari Pelni, bukan hanya membantu mobilitas antar pulau, tapi juga membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Daya tarik utama kapal perintis Pelni dibandingkan pesawat, yakni harganya yang terjangkau masyarakat kelas menengah ke bawah. Harga tiketnya bervariasi tergantung dari jarak yang ditempuh. Tiket yang paling murah Rp 42.000, dan yang paling mahal Rp 88.000.

"Dengan adanya kapal perintis ke daerah kami, banyak dimanfaatkan masyarakat untuk membawa barang dagangannya ke kota lain. Misal dari Anambas ke Natuna atau langsung ke Tanjungpinang," katanya lagi.

Menurut Kadir, barang dagangan yang biasa dibawa warga ke kota lain, berupa hasil tangkapan laut seperti ikan, serta barang-barang konsumsi seperti ikan salai, kerupuk, serta sayur-sayuran. "Dari Tanjungpinang juga sering ada pedagang yang menjual buah-buahan di tempat kami," ungkapnya.

Meski sudah terhubung lewat Sabuk Nusantara, Kadir menilai Anambas dan Natuna masih membutuhkan sarana transportasi laut yang baru.

Ia kemudian mengungkapkan penyebabnya. Pertama yakni waktu tunggu yang terlalu lama. Seperti yang diketahui, Sabuk Nusantara berlayar mengitari sebagian besar wilayah Kepri hingga dua minggu lamanya. Kemudian karena tingginya animo masyarakat, banyak yang tidak bisa tertampung karena terbatasnya kapasitas kapal, yang hanya bisa menampung sebanyak 200 penumpang.

"Orang Anambas banyak yang bepergian ke Natuna. Tapi ketika harus balik, malah harus mutar dulu ke Tanjungpinang, yang jaraknya sekitar 540-an km. Jadinya waktu bertambah tidak semestinya," ungkapnya.

Kadir menilai dengan bertambahnya sarana transportasi laut baru khusus untuk Anambas dan Natuna, maka akan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

"Warga kepulauan disini banyak yang taraf ekonomi menengah ke bawah, kalau naik pesawat terlalu mahal, maka kapal sering menjadi pilihan utama karena lebih terjangkau. Mudah-mudahan kapal baru bisa masuk lagi, sehingga kami punya banyak pilihan," imbuhnya.

Ia juga menyebut potensi pariwisata di Anambas dan Natuna sangat potensial, tapi masih belum digarap secara optimal. Sehingga dengan penambahan moda transportasi laut, tentu akan menambah daya tarik dari segi aksesibilitas untuk berkunjung menikmati keindahan alam di wilayah perbatasan tersebut.

Selain Sabuk Nusantara 48, ada juga KM Sabuk Nusantara 36 dan KM Bukit Raya. Sabuk Nusantara 36 juga berkiprah melayari perairan Anambas dan Natuna hingga Sintete di Kalimantan Barat. Rutenya jauh lebih pendek karena tidak berlayar ke wilayah Batam Karimun dan Lingga.

KM Bukit Raya merupakan kapal penumpang berkapasitas 1000 pax, yang melayani rute cukup jauh, termasuk wilayah Anambas dan Natuna hingga ke Surabaya.

Satu lagi kapal Pelni yang beroperasi di wilayah Kepri yakni KM Logistik Nusantara 4. Berbeda dari tiga kapal yang disebut sebelumnya, kapal Pelni ini merupakan kapal pengangkut barang atau kapal kargo tol laut.

Kepala Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Junaidi Kapal tol laut KM Logistik Nusantara 4 ini berangkat dari pelabuhan Patimban, Kabupaten Subang, Jawa Barat lalu singgah ke Bintan, Anambas dan Natuna, lalu kembali lagi ke Patimban dengan memakan waktu perjalanan sekitar 23 hari.

"KM Logistik Nusantara 4 ini bertugas mendistribusikan barang penting dan kebutuhan pokok ke daerah terpencil, terluar, dan perbatasan, khususnya di Kepri," katanya.

Menurut Junaidi, program tol laut mampu menekan biaya transportasi pengiriman barang-barang ke Kepri, sehingga harga barang menjadi lebih murah.

Selain itu, tol laut juga ikut berkontribusi menekan disparitas harga kebutuhan pokok di pulau-pulau terluar Kepri seperti Anambas dan Natuna, yang selama ini harganya relatif lebih tinggi dibanding daerah perkotaan, seperti Batam dan Tanjungpinang.

"Efek tol laut membuat harga sembako jadi lebih murah. Ini juga sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden Jokowi untuk menekan inflasi di tengah krisis global yang tengah terjadi," ucapnya.

Kehadiran KM Logistik Nusantara 4 disambut hangat oleh para pengusaha sembako hingga agen kargo, karena dapat mempermudah mendatangkan maupun mengirimkan barang kebutuhan pokok dari satu daerah ke daerah lainnya di Kepri.

Khusus di Kepulauan Natuna, para pengusaha perikanan di daerah tersebut sering memanfaatkan kapal tol laut untuk menjual hasil tangkapan nelayan lokal ke Pulau Jawa.

Komitmen Pelni Melayani Kebutuhan Masyarakat 3TP di Kepri

Dengan karakteristik sebagai wilayah kepulauan, Provinsi Kepri secara otomatis terhubung melalui jalur laut.

Keberadaan kapal perintis milik Pelni, KM Sabuk Nusantara 48 dan KM Sabuk Nusantara 36 yang dikelola Pelni menjadi sarana transportasi penting, yang mampu menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya di wilayah perbatasan Indonesia.

Kepala Cabang Kantor Pelni Batam, Teuku Muhammad Ikbal Rama mengatakan kedua kapal tersebut memiliki rute yang menjangkau keseluruhan Kepri hingga ke Sintete di Kalimantan Barat dan Belinyu di Pulau Bangka.

Kedua kapal ini milik Kementerian Perhubungan yang diserahkan ke Pelni, agar dioperasikan di wilayah terpencil, terdepan, terbelakang dan perbatasan (3TP), seperti Kepulauan Anambas dan Kepulauan Natuna.

"Sebagai perusahaan pelayaran dan logistik maritim, Pelni berkomitmen terus melayani kebutuhan masyarakat akan transportasi laut dengan mengoptimalkan rute yang ada, tidak terkecuali untuk masyarakat di wilayah 3TP," katanya Senin (8/7/2024) di Kantor Cabang Pelni Batam, Sekupang, Batam, Kepri.

Adapun rute Kapal Sabuk Nusantara 48 terbagi atas dua rute. Rute pertama mulai dari Tanjungpinang, Karimun (Kabupaten Karimun), Moro (Kabupaten Karimun), Jagoh (Kabupaten Lingga), Pekajang (Kabupaten Lingga), Belinyu (Pulau Bangka), kembali ke Pekajang, lalu kembali ke Jagoh, dan setelah itu ke Tanjungpinang. Rute ini berlangsung selama seminggu.

Sedangkan rute kedua dilakukan setelah rute pertama usai, mulai dari Tanjunpinang, Pulau Tambelan (Kabupaten Bintan), Pulau Midai (Kabupaten Natuna), Selat Lampa (Kabupaten Natuna), Pulau Laut (Kabupaten Natuna), kembali ke Selat Lampa, Pulau Subi (Kabupaten Natuna), Pulau Serasan (Kabupaten Natuna), Sintete (Kalimantan Barat), kembali ke Tambelan, Pulau Batam (Kotamadya Batam), dan terakhir kembali ke Tanjungpinang. Rute ini pun berlangsung selama seminggu. Sehingga membutuhkan waktu dua minggu untuk kembali ke titik awal di rute pertama.

"Dimulai dari Tanjungpinang menuju Tambelan lalu memutari Kepulauan Natuna hingga ke Kalimantan Barat. Lalu setelah itu kembali ke Tanjungpinang. Rute tersebut ditempuh dalam waktu seminggu," katanya lagi.

Sedangkan rute kapal Sabuk Nusantara 36 berada di lingkup Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga Natuna. Rute dimulai dari Tanjungpinang, Tambelan, Sintete, Pulau Serasan, Pulau Subi, Penagi (Kabupaten Natuna), Pulau Laut, Pulau Sedanau (Kabupaten Natuna), Pulau Midai (Kabupaten Natuna), Tarempa (Kabupaten Anambas), Letung (Kabupaten Anambas), dan terakhir kembali ke Tanjungpinang. Rute ini juga memakan waktu sekitar satu minggu.

Rama menjelaskan kedua kapal perintis ini sangat diandalkan masyarakat di kepulauan terpencil di perbatasan Indonesia.

"Natuna dan Anambas masuk dalam wilayah terpencil, terdepan, terbelakang dan perbatasan (3TP). Tanpa adanya dua kapal tersebut, urat nadi perekonomian di wilayah tersebut akan terganggu," ungkapnya.

Kedua kapal ini bukan hanya mengangkut penumpang, tapi juga membawa hasil bumi berupa barang konsumsi untuk masyarakat Kepri. Sebagai contoh, Kapal Sanus 48 mengangkut sekitar 25-35 ton pisang dan buah-buahan dari Sintete ke Tambelan.

Meski berada di wilayah Kabupaten Bintan, Pulau Tambelan berlokasi sangat jauh dari Pulau Bintan, jaraknya 390 kilometer. Sedangkan dari Sintete di Kalimantan Barat, jaraknya 120 kilometer.

Pulau Tambelan merupakan pulau terpencil yang hanya mengandalkan hasil dari kegiatan melaut. Untuk bahan-bahan kebutuhan pokok, penduduk pulau tersebut mengandalkan kiriman dari luar pulau.

Untuk muatan penumpang yang lebih besar, warga Kepri juga mengandalkan KM Bukit Raya, yang bisa menampung sekitar 1.000 penumpang. Adapun rute kapal ini yakni mulai dari Jakarta, Belinyu di Pulau Bangka, Kijang (Kabupaten Bintan), Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Pontianak, dan terakhir ke Surabaya. Waktu yang diperlukan untuk menempuh rute ini sekitar dua minggu.

Selain angkutan penumpang, Pelni punya KM Logistik Nusantara 4 yang melayani angkutan logistik. Kapal kargo tol laut ini menyediakan dua jenis kontainer, yaitu untuk muatan kering ada Dry Kontrainer dengan kapasitas muatan 20 ton/m3. Kemudian muatan beku seperti daging atau lainnya ada Reefer Kontrainer dengan kapasitas muatan 20 ton/m3.

Adapun rute trayek kapal ini bernama Trayek T-3, yang dimulai dari Tanjung Priuk (Jakarta), Patimban (Jawa Barat) Kijang (Kabupaten Bintan), Letung, Tarempa, Pulau Laut, Selat Lampa, Subi, Serasan, Midai, Kijang, kembali ke Patimban lalu terakhir kembali ke Tanjung Priuk.

Pelabuhan Patimban sendiri baru ditambahkan ke rute kapal kargo tol laut ini pada September 2022. Dari pelabuhan ini, hasil bumi dari Jawa Barat dan produk-produk daerah lainnya dapat didistribusikan ke wilayah 3TP seperti Natuna dan Anambas di Kepri.

Kapal KM Logistik Nusantara 4 berkapasitas 115 TEUs, dengan waktu tempuh kurang lebih tiga minggu.

"Tol Laut ini menjadi integrator ekonomi dan meningkatkan efisiensi pengiriman barang anta wilayah tertentu juga semakin meningkatkan pertumbuhan di banyak sektor ekonomi, ungkapnya.

Rama juga menyebut peran Kapal KM Kelud sangat besar bagi masyarakat Kepri, khususnya Batam. Kapal bertonase 14.000 GT dan berkapasitas 2.600 penumpang ini berperan besar menjaga rantai pasoka logistik di kota industri tersebut.

"Seperti yang kita ketahui, Batam mengandalkan suplai kebutuhan pokok dari luar, terutama dari Sumatera Utara. KM Kelud banyak membawa barang-barang tersebut ke Batam dari Belawan. Jumlah normalnya sekitar 15-20 kontainer, paling banyak itu 22 kontainer," ungkapnya.

Ia menjelaskan ketika KM Kelud tiba di Pelabuhan Batuampar, Batam, maka barang-barang kebutuhan pokok tersebut langsung dibongkar, untuk kemudian dikirimkan ke Pasar Tradisional Jodoh, yang merupakan pasar utama di Batam. "Banyak yang diangkut Kelud, misal bawang, cabai, tomat dan lain-lain. Kalau tidak ada Kelud, akan susah mengirimkannya," pungkasnya. (K65)

Bisnis.com, JAKARTA -- Damri menyampaikan pemanfaatan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai senilai Rp1 triliun untuk tahun anggaran 2025 difokuskan dalam melakukan peremajaan bus-bus milik perseroan.

Corporate Secretary Damri Chrystian R. M. Pohan menjelaskan PMN sebesar Rp1 triliun yang diberikan kepada perseroan akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Secara keseluruhan, Dana PMN digunakan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan) dan pengadaan bus listrik.

Secara rinci, paparnya, peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (12/7/2024).

Pohan melanjutkan bahwa dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan bebas emisi.

Dia meyakini dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN bisa turut memperkuat upaya perseroan dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar.

Tahapan penggunaan dana PMN ini dijalankan melalui tahapan proses yang mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pemenuhan terhadap aspek kepatuhan yang berlaku.

Dia pun menegaskan alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara atau BUMM transportasi jalan tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," katanya.

Perseroan juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan yang memberikan dukungan penuh terhadap perseroan dalam upaya menciptakan penggabungan Perum PPD ke dalam Perum Damri.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong masih mempertahankan statusnya sebagai salah satu pemegang saham terbesar emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) hingga akhir semester I/2024.

Berdasarkan data di laman Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip Jumat (12/7/2024), Lo Kheng Hong memegang 686.416.700 (686,41 juta) lembar saham DILD sampai dengan 30 Juni 2024 atau setara dengan 6,62%. Posisi itu tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan akhir Mei 2024.

Dengan jumlah kepemilikan itu, Lo Kheng Hong menjadi pemegang saham DILD terbesar keempat.

Emiten properti jagoan Lo Kheng Hong itu kembali absen membagikan dividen tahun buku 2023. Keputusan ini diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada Kamis (30/5/2024).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui Rp2 miliar dari laba bersih 2023 yang berjumlah Rp174,1 miliar ditetapkan sebagai dana cadangan wajib. Sementara itu, sisanya atau Rp172,1 miliar dicatatkan sebagai saldo laba.

Dengan keputusan tersebut, sudah hampir dua tahun Lho Kheng Hong tidak menerima dividen dari DILD. Pak Lo, sapaan akrabnya, muncul sebagai salah satu pemegang saham DILD pada 12 Agustus 2022 dengan menggenggam 651,41 juta lembar atau 6,28%.

Sepanjang tahun lalu, DILD meraih laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp174,1 miliar atau berbalik dari rugi Rp98,84 miliar pada 2022. Laba per saham pun ikut terkerek dari minus Rp9,54 menjadi Rp16,8.

Keberhasilan perseroan mencetak laba bersih tidak terlepas kinerja pendapatan usaha yang meningkat 24,08% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp3,9 triliun.

Pendapatan usaha DILD didorong oleh kinerja penjualan yang mencetak Rp3,13 triliun, tumbuh 29,17%YoY. Penjualan segmen high rise meraih Rp2,02 triliun atau naik 24,08% YoY, sementara segmen perumahan meningkat 36,62% YoY menjadi Rp841,5 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.