Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan berpotensi menguat hingga ke posisi 7.370 kala ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed membumbung.

Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman mengatakan hari ini IHSG berpotensi melanjutkan kenaikan dengan target dekat di 7.320. Penguatan indeks komposit, lanjutnya, terdorong oleh faktor inflasi US kembali turun di bawah ekspektasi yang memperkuat dugaan the Fed bisa cut rate di tahun ini.

“Level support IHSG di 7.230-7.270, sedangkan level resist berada di 7.320-7.370,” jelasnya, Jumat (12/7/2024).

BNI Sekuritas merekomendasikan beberapa saham hari ini:

1. BBRI: Spec Buy

Beli di Rp4.830, cutloss jika break di bawah Rp4.780.

Jika tidak break di bawah Rp4.780, potensi naik ke Rp4.900- Rp5.000 short term.

2. BREN Spec Buy

Beli di Rp9.350, cutloss jika break di bawah Rp9.300.

Jika tidak break di bawah Rp9.300, potensi naik ke Rp9.650- Rp9.825 short term.

3. BRPT: Spec Buy

Beli di Rp1.100, cutloss jika break di bawah Rp1.070.

Jika tidak break di bawah Rp1.100, potensi naik ke Rp1.150- Rp1.180 short term.

4. ASII: Spec Buy

Beli di Rp4.500, cutloss jika break di bawah Rp4.450.

Jika tidak break di bawah Rp4.450, potensi naik ke Rp4.550-4620 short term.

-------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 11 Juli 2024 ini secara umum mengatur mengenai pemberian berbagai insentif bagi para calon investor untuk meningkatkan minat berinvestasi di IKN, hingga membahas mengenai mekanisme penggantian lahan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN.

“Pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan atau sosial serta fasilitas komersial,” bunyi Pasal 2 dalam beleid tersebut, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan terbarunya, Presiden Jokowi menjanjikan pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN.

Pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

Jokowi juga memandatkan Kepala Badan Otorita IKN yang saat ini dijabat oleh Basuki Hadimuljono untuk menetapkan pelaku usaha pelopor dalam rangka investasi. Di mana, pelaku usaha pelopor ini adalah para pelaku usaha yang telah melakukan penandatanganan letter of intent ataupun pelaku usaha yang telah melaksanakan pembangunan paling lama 5 tahun sejak UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan.

Nantinya, pelaku usaha pelopor ini bakal mendapat keuntungan mulai dari pemberian tarif sampai Rp0 terhadap tanah aset dalam penguasaan (ADP) OIKN yang digunakan untuk berinvestasi, hingga bakal mendapat kesempatan untuk membayar tanah ADP tersebut melalui skema diangsur.

Selain itu, Perpres tersebut juga mengatur penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat. Nantinya, bentuk penggantian yang diterima oleh Masyarakat dapat berupa uang, tanah pengganti, pemukiman kembali atau bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Dalam penanganan tanah ADP oleh masyarakat, Kepala Otorita yang berhak menetapkan daftar masyarakat penerima sesuai hasil inventarisasi serta besaran penggantiannya.

“Tata cara pengalokasian anggaran untuk pendanaan, mekanisme pembayaran, dan pengawasan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis beleid tersebut.

Di samping itu, Perpres baru tentang Percepatan pembangunan IKN itu juga mengatur pemberian jaminan kepastian jangka waktu hak atas tanah dengan hak guna usaha (HGU) mencapai 95 tahun yang dapat diperpanjang untuk 95 tahun berikutnya.

Adapun, hak guna bangunan serta hak pakai untuk jangka waktu paling lama ditetapkan selama 80 tahun pada satu siklus pertama dan 80 tahun di siklus kedua.

Bisnis.com, JAKARTA -- Golkar dan Gerindra berpotensi pecah kongsi di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa Barat (Jabar). Proses penentuan calon gubernur sebagai pemicunya.

Gerindra semula mendorong Ridwan Kamil (RK) untuk maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta. Sementara, kader Gerindra, Dedi Mulyadi, bisa maju di Pilgub Jabar. Namun demikian, Golkar tetap berkukuh supaya RK tetap bertarung di Jawa Barat.

Sikap Golkar semakin jelas ketika Sekretaris Jenderal (Sekjen) Golkar, Lodewijk Freidrich Paulus menyampaikan niatnya untuk mengusung duet Kaesang Pangarep-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta.

“Iya karena itu, otomatis Pak RK akan tetap di Jawa Barat,” katanya kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).

Menurutnya, pengambilan keputusan Golkar telah didasarkan kepada berbagai pertimbangan, salah satunya survei elektabilitas.

Selain itu, dia menyebut bahwa Golkar tidak sendiri dalam mengambil keputusan mengenai Pilkada serentak, melainkan juga melihat pertimbangan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

“Dari koalisi ini kita melihat realita politik di lapangan. Itulah yang perlu kita combine, di mana ada kelemahan, di situ kita atur. Secara geopolitik pasti masing-masing wilayah berbeda,” jelas Lodewijk.

Tren Elektabilitas

Rilis terbaru Indikator Politik mengungkap bahwa Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi bersaing di hampir semua simulasi. Simulasi 26 nama, misalnya, Ridwan Kamil memimpin dengan tingkat keterpilihan atau elektabilitas sebanyak 36,8%. Dedi Mulyadi berada di peringkat kedua dengan elektabilitas sebesar 31,19%.

Sementara itu peringkat ketiga, ada sosok pesohor dan komedian Alfiansyah alias Komeng yang memiliki elektabilitas 5,6%. Komeng adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih. Pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 lalu, ia memperoleh suara cukup fantastis 5,3 juta.

Nama Komeng bahkan unggul dibandingkan politikus Partai Demokrat, Dede Yusuf dan Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu yang elektabilitasnya masing-masing hanya 3% dan 2,8%.

Adapun, jika mengacu kepada simulasi 12 nama, sosok Komeng tidak muncul di survei versi Indikator. Meski demikian, laiknya simulasi 26 nama, Kang Emil dan Dedi Mulyadi tetap bersaing. Elektabilitas keduanya masing-masing sebesar 44,5% dan 33,2%.

Di bawah Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi ada nama Dede Yusuf 5,4%, Bima Arya Sugiarto 2,2%, hingga Desy Ratnasari yang memiliki elektabilitas 1,8%.

Kendati telah muncul nama kandidat calon gubernur yang beredar setidaknya masih versi hasil survei, partai politik sampai saat ini masih belum bulat untuk menentukan siapa sosok yang akan bertarung di daerah lumbung suara tersebut.

Dalam catatan Bisnis, Golkar dan Gerindra masih belum sepakat mengenai masa depan Ridwan Kamil di Pilgub Jawa Barat. Gerindra mendorong mantan Gubernur Jawa Barat (2018-2023) itu maju di DKI Jakarta. Jika itu terjadi kemungkinan kans kadernya untuk maju yakni Dedi Mulyadi kian terbuka.

Namun demikian, partai beringin (Golkar) sebagai tempat Ridwan Kamil (RK) bernaung belum memberikan lampu hijau. Golkar ingin RK tetap bertarung di Pilgub Jawa Barat. Pertimbangannya, elektabilitas RK jauh lebih tinggi di Jawa Barat dibandingkan di Jakarta.

Golkar Siapkan RK

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat (Jabar) Ace Hasan Syadzily percaya diri (pede) Ridwan Kamil akan menang apabila melawan calon lain termasuk Sandiaga Uno dalam ajang Pilkada Jabar 2024.

Ace tidak menampik apabila belakangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewacanakan untuk mengusung Sandiaga Uno sebagai bakal calon gubernur Jabar 2024. Meski demikian, dia meyakini posisi Ridwan Kamil masih aman.

"Terakhir survei yang dipublikasikan Indikator Politik Indonesia menunjukan bahwa kepuasan publik terhadap Kang Emil sangat tinggi, termasuk juga masyarakat yang tetep ingin Kang Emil menjadi gubernur Jawa Barat cukup tinggi. Jadi bagi kami-kami tidak terlalu khawatir," ujar Ace di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Meski demikian, dia mengingatkan bahwa Golkar belum memutuskan siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung dalam kontestasi Pilkada Jabar 2024.

Golkar, lanjut Ace, masih akan menanti hasil survei selanjutnya sebelum mengambil keputusan final soal sosok yang akan diusung menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Jabar 2024.

"Kita tunggu hasilnya," jelas wakil ketua Komisi VIII DPR itu.

Adapun hasil pemilu 2024 lalu, mengungkap bahwa Gerinda mendominasi DPRD Jawa Barat dengan perolehan 20 kursi. PKS dan PKB masing-masing-masing memperoleh 19 kursi, PDIP 17 kursi, PKB 15 kursi, Demokrat dan Nasdem memperoleh 8 kursi, PPP 6 kursi dan PSI 1 kursi.

Perolehan kursi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai yang bisa mengajukan kandidat sendiri dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024. Semua partai butuh koalisi.

Gerindra dan Ridwan Kamil

Juni lalu, Gerindra mendorong Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur untuk melawan Anies Baswedan yang semakin banyak dapat dukungan menjelang pemilihan gubernur alias Pilgub Jakarta 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan, pihaknya terus jalin komunikasi dengan Partai Golkar ihwal Pilkada Jakarta 2024. Terutama, lanjutnya, agar Golkar mengusung Ridwan Kamil menjadi bakal calon gubernur Jakarta 2024.

"Menurut kami lebih baik RK [sapaan Ridwan Kamil] ke Jakarta," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Pusat, Kamis (13/6/2024).

Apalagi, wakil ketua Komisi III DPR ini menilai Ridwan Kamil menjadi sosok yang paling pas untuk melawan Anies. Menurutnya, warga Jakarta cenderung lebih tertarik dengan sosok baru daripada tokoh lama seperti Anies.

Habiburokhman mencontohkan, meski Anies merupakan mantan gubernur DKI Jakarta namun perolehan suaranya tetap kalah dari Prabowo Subianto di ibu kota negara itu dalam ajang Pilpres 2024.

"Penantangnya [Anies] insyaAllah akan menang jika kita cari calon kuat seperti Pak RK, kenapa? Karena rakyat Jakarta ini selalu ingin yang baru," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk memperkuat permodalan dan struktur belanja sejumlah perusahaan pelat merah. Sedikitnya 16 BUMN disiapkan memperoleh penyertaan modal negara.

Dalam kesimpulan rapat dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji mengatakan bahwa Komisi VI menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Artikel tentang alokasi jumbo PMN ini menjadi salah satu berita pilihan tim redaksi BisnisIndonesia.id hari ini, Jumat (12/7/2024). Selain berita tersebut, beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitis tersedia di BisnisIndonesia.id. Berikut ulasannya:

Alokasi Jumbo PMN di Era Presiden Jokowi

Sembilan fraksi di Komisi VI DPR menyatakan dukungan atas usulan PMN 2025. Hal ini mempertimbangkan kinerja Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah dalam beberapa tahun terakhir yang membuat usulan PMN BUMN Rp44,24 triliun disetujui.

Ada sejumlah pertimbangan yang membuat Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN kepada perusahaan pelat merah. Dalam perspektif Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Harris Turino, kontribusi BUMN terhadap keuangan negara cukup signifikan.

Korporasi pelat merah, katanya, telah menyumbang dividen senilai Rp279,9 triliun selama 2019 hingga 2024. Jumlah itu lebih besar dibandingkan dengan nilai PMN yang digelontorkan senilai Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Para Pengelola Modal Tebal di Reksa Dana

Setidaknya 15 manajer investasi mengelola modal tebal pada produk reksa dana. Total dana kelolaan perusahaan tersebut mencapai Rp393,73 triliun atau 80,35% terhadap total industri sebesar Rp490 triliun

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diolah Bisnis, manajer investasi tersebut mendominasi industri kendati kinerja industri reksa dana masih loyo. Di sisi lain, posisi 15 perusahaan itu hanya menyisakan Rp96,27 triliun yang diperebutkan oleh 76 perusahaan lainnya.

Pada urutan dua teratas terdapat Manulife Aset Manajemen Indonesia mengelola reksa dana sebesar Rp45,13 triliun dan Bahana TCW Investment Management sebesar Rp43,98 triliun. Sementara itu, pada urutan berikutnya, manajer investasi memiliki dana kelolaan reksa dana pada rentang Rp30 triliun.

Menanti 'Lahirnya' Asuransi Syariah Baru

Industri asuransi tengah ancang-ancang untuk melakukan spin off Unit Usaha Syariah (UUS). Spin off memungkinkan perusahaan untuk mendirikan perusahaan asuransi baru berbasis syariah hingga pengalihan portofolio.

Langkah pemisahan unit syariah dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat struktur ketahanan dan daya saing industri asuransi hingga reasuransi. Selanjutnya juga menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien.

Spin off juga diharapkan mampu memperkuat investasi teknologi dan sumber daya manusia, serta melindungi kepentingan pemegang polis dan peserta. Menurut Peraturan OJK (POJK) No.11/2023, tenggat waktu pemisahan unit syariah adalah paling lambat 31 Desember 2026.

Menghitung Hari Memastikan Kesiapan Infrastruktur Jelang HUT RI di IKN

Pemerintah terus bekerja keras menyelesaikan pembangunan infrastruktur tahap 1 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Terlebih, perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 nanti akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena untuk pertama kalinya upacara digelar di IKN.

Selain itu, tahun ini menjadi kali terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Inspektur Upacara di perayaan HUT Kemerdekaan RI. Presiden Jokowi mengatakan momen upacara HUT ke-79 Kemerdekaan di IKN akan menjadi sorotan dunia.

Jokowi tak menampik adanya keterbatasan infrastruktur di IKN mulai dari transportasi hingga lokasi acara. Namun, dia meminta agar Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI ini disiapkan dengan format yang dirancang dengan detail dan tepat.

Banjir Peminat Hunian Ekspatriat di Tengah Kenaikan Harga Sewa

Pasar hunian ekspatriat di Indonesia mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan kembalinya ekspatriat pascapandemi. Pasar hunian untuk ekspatriat telah menunjukkan peningkatan stabil dan dapat dikatakan telah secara konsisten membaik di tahun ini.

CEO PT Leads Property Services Indonesia Hendra Hartono mengatakan kembalinya kepercayaan diri pasar ini disambut baik oleh para developer yang ditandai dengan peluncuran produk apartemen sewa baru seperti ParkRoyal Serviced Suites. Dengan total sekitar 182 unit, bagian dari proyek Thamrin Nine ini telah beroperasi mulai awal tahun ini.

Menurutnya, peningkatan permintaan hunian ekspatriat ini dimanfaatkan oleh beberapa pemilik properti (landlord) untuk melakukan perbaikan harga setelah tertahan selama pandemi.

Pada tiga bulan pertama 2024, pergerakan harga rata-rata apartemen sewa di Jakarta telah mengalami kenaikan sekitar 0,4%, dengan harga sewa di area Jakarta Selatan meningkat sekitar 0,8% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) atau BSI Hery Gunardi menjadi salah satu sosok sentral di balik mega merger bank syariah Tanah Air. Ragam tantangan dihadapi Hery kala itu hingga akhirnya merger rampung dan berbuah manis.

Merger atau penggabungan dari PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah itu mulai dijajaki pada 2020. Inisiasi besar Presiden RI Joko Widodo untuk membangun industri perbankan syariah itu mesti dijalankan dalam kondisi yang sulit, yakni Pandemi Covid-19.

Adapun, Hery yang kala itu menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Ketua Project Management Office (PMO) dan Integration Management Office (IMO) merger bank syariah besutan himpunan bank milik negara (Himbara).

Dia sempat menanyakan kepada Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alasan kenapa ia yang diberi tugas tersebut. Jawabannya, Hery merupakan bankir senior dan telah berpengalaman dalam hal merger.

Ia memang sempat terlibat dalam mega merger Bank Mandiri pasca krisis moneter 1998 serta pendirian PT AXA Mandiri. Tugas baru merger BSI pun dijalani. Namun, tugasnya kala itu berat, sebab pandemi Covid-19 merebak. Ia teringat kala itu sempat ditanya di sebuah acara yang digelar McKinsey sekaligus diragukan soal tugas merger.

"Saat pandemi kok merger. Saya jawab, ini tugas saya membangun ekonomi syariah di Indonesia yang ketinggalan. Ini saya tanpa pamrih supaya jadi artepak. Pilihan saya cuma dua, pertama berhasil, kedua berhasil," katanya dalam acara Diskusi Buku Mega Merger in The Pandemic Era pada Kamis (11/7/2024).

Kala pandemi, proses perancangan merger tidaklah mudah. Mobilitas terbatas yang mengharuskan koordinasi proses legal merger dijalankan secara jarak jauh. Ekonomi pun ambruk saat pandemi.

“Tidak hanya itu, semua hal ini pun [merger] harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat,” ujar Hery. Pemerintah memang menargetkan merger rampung pada awal 2021.

Selepas legal merger rampung, tantangan lain pun muncul. "Ada operasional merger ini yang tak kalah horornya. Saat operasional merger, biasanya ada yang survive ada yang tidak," katanya.

Saat operasional merger, integrasi bisnis di tiga bank syariah besutan Himbara itu dijalankan.

Menurutnya, tantangan merger ada di ego masing-masing entitas yang akan digabungkan. "70% sampai 90% merger gagal, gara-gara integrasi, membawa ego, pola, dan paham lama," tuturnya.

Maka menurutnya, perlu aksi cermat dalam menjalankan merger, termasuk dalam merger atau penggabungan BSI pada 2020. "Tantangan terbesar adalah budaya, kalau budaya tidak dibenerin bisa gagal," katanya.

Adapun, menurutnya yang dikejar dari merger bank syariah kala itu bukan hanya value, tapi menciptakan organisasi baru dengan membawa hal-hal baik di dalamnya.

"Dari tiga bank, BSM punya wholesale yang bagus, BNI Syariah punya funding bagus, BRI Syariah juga funding bagus," ujarnya.

Integrasi berhasil dijalankan, baru pada Februari 2021 mega merger bank syariah itu berhasil diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

Kinerja BSI Kini

Setelah tiga tahun merger, BSI mencatatkan pertumbuhan bisnis yang pesat. Pada kuartal I/2024 BSI telah mencatatkan pertumbuhan laba bersih 17,07% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1,71 triliun.

Pada fungsi intermediasi, pembiayaan BSI naik 15,92% menjadi Rp246,54 triliun dari sebelumnya Rp212,67 triliun. Alhasil, aset terkerek naik 14,25% menjadi Rp357,9 triliun dari sebelumnya Rp313,25 triliun.

Kemudian, BSI telah menghimpun dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp297,34 triliun, naik 10,43% dari sebelumnya Rp269,26 triliun. Dana murah BSI menyentuh Rp180,96 triliun tumbuh 9,29% yoy dari sebelumnya Rp165,57 triliun.

Hery mengatakan dari laba, BSI masuk ke dalam lima bank peraup laba terbesar di Indonesia. Kemudian, dari sisi aset, BSI menjadi bank keenam dengan aset terbesar.

Pascamerger, BSI mengakuisisi 6 juta nasabah. Jumlah nasabah BSI pun menjadi terbesar kelima di Indonesia.

"Kinerja tersebut membuat saham mempunyai return terbaik," kata Hery. Emiten bank berkode BRIS pun menyandang status sebagai bagian dari 10 besar bank syariah terbesar di dunia, dari sisi kapitalisasi pasar atau market cap.

Sebagai informasi, BSI berada di bawah Emirates Islamic Bank pada posisi 9 dengan kapitalisasi pasar US$10,38 miliar, dan Abu Dhabi Islamic Bank pada posisi 8 dengan kapitalisasi pasar US$10,94 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Laju inflasi Amerika Serikat (AS) yang secara tak terduga melambat pada Juni 2024 memberikan angin segar kepada harapan pemangkasan suku bunga The Fed September mendatang.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (11/7/2024) Indeks harga konsumen inti, yang tidak termasuk biaya pangan dan energi, hanya naik 0,1% dari periode Mei. Ini merupakan laju terlemah sejak Agustus 2021. Secara tahunan, inflasi inti AS mencapai 3,3%. Level inflasi ini disebut yang terendah dalam 3 tahun terakhir.

Sementara itu, indeks harga konsumen utama mencatatkan deflasi 0,1% secara bulanan (mom). Dibandingkan tahun sebelumnya, IHK AS mencatat inflasi 3%.

Aktivitas ekonomi secara umum juga tampak melambat. Setelah laporan minggu lalu yang menunjukkan peningkatan pengangguran selama tiga bulan berturut-turut, data ini memperkuat kemungkinan Federal Reserve akan menurunkan suku bunga pada akhir tahun ini.

Penurunan ini meningkatkan keyakinan kalangan pejabat Federal Reserve (The Fed) bahwa laju inflasi terus turun ke target 2% dan mereka dapat segera menurunkan suku bunga acuan yang ditunggu di seluruh dunia.

Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengatakan data inflasi Juni sangat baik. Data tersebut memberikan bukti yang telah ditunggu-tunggu untuk meyakinkan bahwa inflasi terus menuju target bank sentral 2%.

Goolsbee menolak untuk memberikan ekspektasi waktu pemangkasan suku bunga. Namun, ia menekankan pentingnya perlambatan inflasi di sektor perumahan dalam beberapa bulan terakhir, dan menyebutnya sangat menggembirakan.

"Komite mengeluarkan pernyataan yang mengatakan, kami tidak akan mengantisipasi penurunan suku bunga sampai kami lebih yakin bahwa kami berada di jalur menuju 2%," kata Goolsbee seperti dikutip Bloomberg, Jumat (12/7/2024).

Sementara itu, Presiden Federal Reserve Bank of San Francisco Mary Daly mengatakan bahwa dengan melihat data ketenagakerjaan dan inflasi terbaru, penyesuaian suku bunga kemungkinan akan diperlukan.

Namun, ia tidak memberikan waktu yang spesifik kapan pemangkasan suku bunga tersebut akan dilakukan.

"Pada titik ini, jelas bahwa risiko terhadap tujuan-tujuan yang diamanatkan kepada kami yaitu stabilitas harga dan lapangan kerja penuh telah berada dalam keseimbangan yang lebih baik dan bahwa kebijakan moneter bekerja," kata Daly .

Angin Segar

Melandainya inflasi meningkatkan keyakinan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga setidaknya dua kali tahun ini.

Para ekonom di JPMorgan Chase & Co. menanggapi data inflasi dengan memajukan perkiraan dimulainya pelonggaran The Fed menjadi September dari November.

Pelaku pasar sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga pada bulan September untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Peluang penurunan suku bunga di bulan September melonjak dari sekitar 70% sebelum data. Untuk keseluruhan tahun 2024, Fed Fund Futures menyiratkan pelonggaran 60 basis poin, naik dari sekitar 49 basis poin sebelumnya.

Kepala aset pendapatan tetap internasional NatAlliance Securities LLC Andrew Brenner mengatakan data inflasi tersebut membuat penurunan suku bunga pada bulan September menjadi sangat jelas.

"Anda akan mendapatkan tiga kali pemangkasan tahun ini - September, November dan Desember - dan pasar mulai memperhitungkannya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Premi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) industri asuransi jiwa terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2024, premi unit link mencapai Rp19,79 triliun, yang mana terkoreksi 18,23% yoy.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkap penurunan premi tersebut disebabkan oleh turunnya premi produk baru. Untuk menangani hal ini, Ogi menyebut pihaknya terus mendorong perbaikan proses pada pemasaran, pengelolaan kewajiban, dan pengelolaan dana.

“Supaya portofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang polis,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip pada Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, asuransi tradisional masih mendominasi komposisi premi industri asuransi jiwa mencapai Rp53,72 triliun atau 73,08% dari total premi asuransi jiwa sebesar Rp73,51 triliun per Mei 2024.

Sampai dengan akhir Mei 2024, OJK mencatat premi dari produk proteksi tumbuh sebesar 12,62% yoy. Ogi menyebut OJK pun berharap asuransi tradisional dapat tumbuh signifikan untuk mendorong penetrasi risiko bagi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia.

Di sisi lain, OJK juga telah menerbitkan POJK 8/2024 mengenai Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi, di mana tidak semua produk asuransi harus mendapat persetujuan dari OJK dan hanya dalam bentuk pelaporan saja.

“Hal ini sebagai bagian dari komitmen OJK untuk terus mendorong perusahaan asuransi jiwa untuk mengembangkan produk proteksi agar dapat memberikan perlindungan terhadap risiko terkait jiwa pemegang polis, sehingga dapat meningkatkan kontribusi positif bagi produktivitas masyarakat,” kata Ogi.

Dalam skala industri, OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk terus mengembangkan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban dan melakukan monitoring atas penempatan investasi yang sesuai dengan kewajiban, serta memperhatikan aspek likuiditas dan kualitas aset.

“Sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo dan terus tumbuh secara berkelanjutan ke depan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) dan PT Bank Indonesia Tbk. (BBNI) kompak naik sesaat setelah Crazy Rich Surabaya Hermanto Tanoko mengklaim telah melakukan pembelian saham Senin lalu.

Berdasarkan data RTI Business, saham BBNI naik 4,28% menjadi Rp4.870 per saham dibandingkan dengan harga penutupan Senin, (8/7/2024) di posisi Rp4.670 per saham.Meski demikian, secara year to date saham BBNI turun 9,40% dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp181,64 triliun.

Setali tiga uang, saham BBRI juga ikut melonjak sejak perdagangan Senin. Pada penutupan perdagangan Kamis (11/7/2024) saham BBRI berada di level Rp4.840 per saham atau naik 2,52% dibandingkan harga Senin di Rp4.750 per saham.

Secara year to date, saham BBRI masih turun 15,46%, kapitalisasi pasar juga tercatat sebesar Rp733,55 triliun.

Seperti yang diketahui, dua saham bank jumbo ini menjadi koleksi Bos Cat Avian setelah melepas PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN). Hermanto Tanoko mengungkapkan dirinya melihat bank jumbo seperti PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) memiliki valuasi menarik.

“BBNI bagus kan, di antara big four BBNI valuasinya paling menarik. Terus yang turunnya paling banyak juga BBRI. Dua bank ini menjadi favorit,” kata Hermanto beberapa waktu lalu.

Analis KB Valbury Sekuritas KBVS) Akhmad Nurcahyadi dalam risetnya merekomendasikan beli saham BBNI dan BBRI. Menurutnya, kinerja pertumbuhan pendapatan pada semester I/2024 diperkirakan akan tetap solid setelah melihat kinerja lima bulan pertama 2024.

“Kami mempertahankan rekomendasi overweight, dengan BBRI dan BBNI sebagai pilihan utama kami,” kata Achmad, dikutip Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Achmad menjelaskan kuartal II/2024 memainkan peran penting bagi bank-bank untuk mencapai perkiraan pendapatan KBVS dan konsensus 2024.

Tingkat penyisihan rugi yang rendah menjadi kunci utama dalam pertumbuhan pendapatan keseluruhan di tengah kontraksi NIM yang dapat diprediksi.

Meski demikian terdapat beberapa risiko untuk dua rekomendasi saham KBVS, yaitu pertumbuhan pinjaman yang lebih rendah dari yang diharapkan, lingkungan likuiditas yang ketat dalam jangka panjang, memburuknya NIM, biaya dana dan penyisihan yang lebih tinggi dari yang diharapkan dan dampak yang tidak signifikan dari repricing yield pinjaman.

Selain itu, terdapat risiko memburuknya kualitas aset, inflasi yang meningkat dan perlambatan aktivitas ekonomi, ketidakpastian global yang berlanjut, memburuknya ketegangan di Timur Tengah serta periode suku bunga tinggi yang berlanjut.

BBRI direkomendasikan beli dengan target harga Rp6.830 sementara BBNI memiliki target Rp6.530 per saham.

----------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dasco menekankan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dijaga pada level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap terkendali di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," ujar Dasco melalui keterangan resmi pada Kamis (11/7/2024).

Jawaban Dasco ini seperti monangkal pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut akan menaikkan pajak dan mengerek utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menambahkan bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dari PDB serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB sesuai standar yang ada.

Dasco juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah baru akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB.

Airlangga menyampaikan bahwa mereka tetap konsentrasi pada menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang secara bersamaan," jelas Hashim dalam sebuah wawancara di London.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal adalah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan tetap menjaga disiplin fiskal.

Dasco menekankan bahwa defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan dijaga pada level di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB). Selain itu, rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap terkendali di kisaran 30%.

"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," ujar Dasco melalui keterangan resmi pada Kamis (11/7/2024).

Jawaban Dasco ini seperti monangkal pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebut akan menaikkan pajak dan mengerek utang menjadi 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Dia menambahkan bahwa pemerintahan mendatang akan mengikuti praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3% dari PDB serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB sesuai standar yang ada.

Dasco juga menyoroti pentingnya disiplin fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi sektor swasta. Pemerintah akan fokus pada penciptaan lapangan kerja dan menciptakan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa pemerintah baru akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% PDB dan rasio utang di bawah 40% PDB.

Airlangga menyampaikan bahwa mereka tetap konsentrasi pada menjaga defisit di bawah 3% dan rasio utang di bawah 40%. Sementara itu, Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, menyatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang secara bersamaan," jelas Hashim dalam sebuah wawancara di London.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, defisit APBN maksimal adalah 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pegadaian memiliki produk layanan simpan pinjam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pinjaman Serbaguna merupakan kredit yang diberikan kepada karyawan dan non karyawan untuk keperluan konsumtif maupun produktif dengan agunan BPKB kendaraan bermotor.

Cicilan Pinjaman Serbaguna ini pun bersifat tetap, yang dibayarkan tiap bulannya. Pinjaman yang diajukan bervariari mulai dari Rp1 juta.

Berikut ini simulasi Pinjaman Serbaguna dari Pegadaian, yang bisa dijadikan acuan masyarakat ketika mengajukan pinjaman.

Tarif Pinjaman Serbaguna

Mengutip dari pegadaian.co.id, berikut daftar tarif pinjaman serbaguna yang diajukan melalui kantor cabang:

Simulasi Pinjaman Serbaguna

Adapun simulasi cicilan apabila mengajukan pinjaman di Pegadaian yakni sebagai berikut:

Misalnya mengajukan pinjaman Rp10 juta dengan tenor 24 bulan, nasabah akan dikenai biaya administrasi sebesar Rp100 ribu.

Kemudian cicilan yang harus dibayarkan nasabah yakni terdiri dari pokok sewa + sewa modal.

Perhitungan sewa modal yakni bunga 1,5% xRp10 juta = Rp150.000.

Cari cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya yakni: Rp983.400 + Rp150.000 =Rp 1.133.400.

Masyarakat yang tertarik untuk mengajukan pinjaman ini bisa langsung datang ke secara langsung ke cabang pegadaian, maupun mengajukan pinjaman secara online.

Syarat Mengajukan Pinjaman di Pegadaian

Syarat Mengajukan Pinjaman di Pegadaian

Sejumlah syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat saat mengajukan pinjaman Pegadaian yakni sebagai berikut:

• Fotocopy KTP Calon Nasabah dan pasangan
• Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
• Surat Keterangan domisili (jika ada)
• Izin Praktek Kerja/Usaha atau Surat Keterangan Kerja/sejenisnya
• Fotocopy STNK
• Fotocopy BPKB
• Fotocopy Surat nikah/ surat cerai
• Bukti cek fisik kendaraan

Khusus calon nasabah pekerja sektor nonformal menambahkan kelengkapan:

• Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal
• Fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB)
• Fotocopy Rekening Listrik

Cara Mengajukan Pinjaman di Pegadaian

Terdapat dua cara mengajukan pinjaman Pegadaian, yakni secara online dan offline. Berikut penjelasannya.

1. Melalui Kantor Cabang Pegadaian

• Nasabah mengajukan permohonan Pinjaman Serbaguna
• Petugas Pegadaian melakukan verifikasi dan survei
• Tim mikro menyetujui besaran pinjaman
• Nasabah menerima uang pinjaman secara tunai atau transfer

2. Melalui Aplikasi Pegadaian Digital

• Download dan registrasi aplikasi Pegadaian Digital
• Pilih Menu Pembiayaan
• Pilih Pembiayaan Multiguna
• Input jumlah Pembiayaan
• Pilih jangka waktu
• Mengisi informasi detail jaminan
• Konfirmasi pengajuan Pembiayaan
• Pengajuan Pembiayaan berhasil

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersiap merilis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) khusus usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Saat ini, fokus utama regulator memudahkan akses UMKM terhadap sistem keuangan termasuk akselerasi pengembangan segmen ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan berdasarkan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) saat ini POJK UMKM sedang dalam tahap konsultasi dengan DPR usai didiskusikan di Rapat Dewan Komisioner (RDK)

“OJK melihat aturan ini adalah kesempatan baik untuk kita bisa meng-address persoalan UMKM secara lebih konsepsional, sistemik, dan lebih solutif untuk menangani persoalan-persoalan terkait UMKM ke depan,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024)

Selain itu, Dian mengatakan aturan ini akan memastikan bank memiliki memiliki kemampuan yang memadai untuk memastikan usaha UMKM bisa berjalan sebagaimana seharusnya.

Kata Dian, bukan hanya pemberian kredit kemudian kreditnya tidak berjalan atau macet. Namun, juga memastikan kredit yang diberikan itu betul-betul bisa membantu peningkatan status UMKM itu

"Ini akan ada ada sistem sendiri yang harus OJK kembangkan. Tentu OJK akan melakukan analisis terhadap perkembangan UMKM, perbaikan data dan informasi juga akan lebih di sentralisasi di OJK," katanya.

Dia menyebutkan tujuan dari POJK ini untuk mengembalikan profesionalisme dalam pengelolaan UMKM di lapangan yakni mendorong pertumbuhan UMKM dari waktu ke waktu. “Dan sementara itu mungkin kredit macet bisa ditekan seminimal mungkin karena tentu penyaluran-penyalurannya dilakukan secara profesional,” ucapnya.

POJK ini dinilai dapat meminimalkan risiko kredit macet dengan memastikan penyaluran kredit dilakukan dengan cara yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Sebelumnya, Dian pun menyampaikan POJK ini akan secara menyeluruh menjawab secara menyeluruh persoalan UMKM. “Bukan hanya bicara Kredit Usaha Rakyat [KUR] tapi secara menyeluruh diatur dalam POJK sendiri,” sebutnya di DPR, Kami (27/6/2024).

Sebagaimana diketahui, OJK mencatat NPL gross untuk UMKM Mei 2024 mencapai 4,27% angka sebelumnya 4,26%. Selanjutnya loan at risk (LAR) UMKM mengalami penurunan 13,83% per Mei 2024 dari April sebesar 14,29%.

Berdasarkan Analisis Uang Beredar yang dirilis Bank Indonesia (BI), penyaluran kredit kepada UMKM pada Mei 2024 tumbuh sebesar 7,3% yoy mencapai Rp1.368,2 triliun , setelah tumbuh sebesar 8,1% yoy pada bulan sebelumnya atau Rp1.373,8 triliun.

Pertumbuhan penyaluran kredit UMKM terutama pada skala mikro 11,6% yoy diikuti oleh kecil 3,6% yoy dan menengah 4,3% yoy. Ketiganya mengalami perlambatan pertumbuhan dari bulan sebelumnya yang mencapai 12,8%; 4,1% dan 4,5%.

Adapun, berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Mei 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi 19% yoy dan kredit modal kerja 3,6% yoy. Adapun per April 2024 masing-masing mencapai 20,6% dan 4,1%.