Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri meragukan orang super kaya atau crazy rich dari luar negeri akan menanamkan uangnya atau berinvestasi melalui family office di Indonesia.

Hal ini lantaran, kata Faisal, orang super kaya di Indonesia sendiri memiliki family office di luar negeri, lantaran tingkat kepercayaan mereka yang rendah di Indonesia.

“Orang indonesia saja punya family office di luar negeri karena nggak percaya sama di indonesia. Gimana mengharapkan orang luar mau masuk ke indonesia? Sudah korslet,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Faisal menjelaskan pada umumnya orang super kaya di Indonesia sudah memiliki family office di Singapura dan Hong Kong.

Dia justru menilai rencana pembentukan family office di dalam negeri justru karena orang-orang super kaya menginginkan adanya kekebalan dalam mengelola uangnya di dalam negeri.

“Takutnya saya, jangan-jangan orang super kaya di Indonesia ingin kekebalan, ingin leluasa untuk mencuci uangnya dari hasil bisnis-bisnis ilegal. Wah fantastis cara berpikirnya, semakin susah dimengerti,” tutur Faisal.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan pembentukan family office masih belum mendesak dilakukan.

Sebaliknya, dia menilai pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan kendala-kendala terkait kegiatan investasi untuk mendorong aliran modal yang lebih kencang ke dalam negeri,

Menurutnya, terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi.

Padahal, pemerintah telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi dipastikan akan mengalir deras ke Indonesia.

“Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, InsyaAllah investasi akan lancar masuk,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pengaturan karaoke sebagai objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya sudah tepat.

Adapun pengaturan karaoke sebagai objek PBJT tertuang dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Pada prinsipnya, aspek perpajakan daerah tidak membedakan pengenaan pajak antara karoke keluarga dengan karaoke lainnya,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam sidang Pengujian Materiil UU HKPD di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7/2024).

Dalam sidang tersebut, Luky menuturkan bahwa usaha karaoke, aktivitas mandi uap/SPA, dan diskotik merupakan gaya hidup dan bukan merupakan kebutuhan primer.

Aktivitas-aktivitas ini, lanjutnya, hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi, di mana kelompok ini sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder maupun tersier seperti diskotik, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/SPA.

Merujuk pada Teori Conspicuous Consumption, Luky menyebut bahwa konsumen akan tetap membeli barang meski terjadi kenaikan harga, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, dan status sosial mereka.

“Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut,” jelasnya.

Dalam teori penetapan tarif pajak, dia menyampaikan bahwa ada prinsip keadilan, di mana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah.

Dengan demikian, Luky mengatakan bahwa pemerintah harus menarik tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk diketahui, pemerintah melalui UU HKPD menetapkan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Kebijakan ini lantas menimbulkan keberatan di kalangan pelaku usaha jasa hiburan. Salah satunya pedangdut sekaligus pemilik tempat karaoke Inul Vizta, Inul Daratista.

Dalam catatan Bisnis, Minggu (14/1/2024), Inul meminta pemerintah untuk membedakan perizinan dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan diskotek atau kelab malam.

Dari sisi pendapatan, Inul menuturkan bahwa karaoke keluarga dan jasa hiburan lainnya seperti kelab malam sangat jauh berbeda. Apalagi, kelab malam meraup untung besar lantaran menjual minuman beralkohol hingga live music.

“Income tidak segede club malam. Ada LC-miras-VIP karaoke-Live music dll. Pendapatan mereka 1000x lipat gedenya daripada usaha saya,” jelas Inul melalui unggahan Instagramnya, dikutip Minggu (14/1/2024).

Meski diakui Inul usahanya diuntungkan lantaran mendapatkan izin usaha yang sama, yakni dapat menjual minuman beralkohol dan lainnya, tetapi kebijakan dikembalikan kepada masing-masing daerah.

“Meskipun kita diuntungkan karena izin sama, yang artinya boleh jualan juga, tapi berhubung setiap Perda (peraturan daerah) punya aturan beda dan banyak yang tidak izinkan, kami jualan hanya juice dan makanan sehat sesuai usaha kita yaitu karaoke keluarga,” ungkapnya.

Adapun sejumlah asosiasi jasa hiburan kemudian mengajukan uji materil terhadap UU HKPD. Terbaru, proses pengujian materiil kembali digelar pada hari ini, Kamis (11/7/2024) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Sidang perkara akan kembali dilanjutkan pada Rabu (24/7/2024) dengan agenda mendengar pendapat ahli pemohon.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung usulan Komisi VII DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih bauksit.

Menurut Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat.

“Karena dampak dari larangan ekspor di tahun 2023 yang lalu sudah terasa di pelaku usaha,” kata Rizqi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Rizqi menuturkan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik.

Di sisi lain, kata Rizqi, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.

“Tentunya ini akan berimbas adanya penurunan pendapatan negara dari royalti tambang dan pajak, juga berkurangnya lapangan kerja,” ujarnya.

Rizqi menilai pembukaan ekspor bauksit secara terbatas akan dapat memberikan tambahan pendapatan negara dari royalti hingga pajak ekspor.

“Dan di sisi pelaku usaha, mereka dapat mengembalikan kerugian investasi dari menurunnya produksi selama ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Sementara itu,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindaklanjuti masukan dari Komisi VII DPR untuk kembali membuka keran ekskpor bijih bauksit.

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Bisnis.com, JAKARTA - Minimnya transaksi digital, seperti QRIS, di pasar tradisionak perlu ditingkatkan untuk mendukung inklusi keuangan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengaku penggunaan pembayaran atau transaksi digital oleh pelaku pasar UMKM hingga ritel di daerah masih belum merata.
Data APPSI menunjukkan pengguna pembayaran digital di daerah seperti metode QRIS hingga e-wallet baru mencapai 5%.

Mujib menjelaskan beberapa faktor pelaku pasar di daerah masih belum mau menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran.
Pertama, pelaku pasar ritel di daerah saat ini masih didominasi dengan generasi baby boomer atau gen X yang memilih tidak mau susah menggunakan teknologi QRIS yang perlu menggunakan aplikasi di gawai.

“Jadi pelaku pasar di daerah masih jarang yang milenial atau gen z. Orang-orang tua ini tidak mau ribet pakai aplikasi di smartphone. Mereka lebih memilih transaksi tunai. Anak-anak mereka jarang yang mau bantu di pasar,” katanya, Kamis (11/7/2024)

Kedua, dia juga mendengar keluhan para palaku pasar di daerah yang tidak suka dengan proses settlement atau pencairan dana dari QRIS ke rekening yang butuh waktu 2 hari atau lebih.

Menurutnya, pedagang di pasar di daerah kurang cocok dengan jeda waktu dulu baru bisa tarik tunai dari pembayaran QRIS.

"Mereka itu mau dapat modal pagi, siang atau sore sudah bisa cair untuk belanja lagi. Kalau pakai QRIS kan enggak bisa langsung cair,” ujarnya.

Meski demikian, dia mendengaBank Indonesia (BI) mendorong Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS meningkatkan percepatan pencairan dana kepada pedagang (merchant).

Bahkan, proses penyelesaian ditargetkan bisa dilakukan dalam H+0 atau pada hari yang sama.

Hal itu, menurut Mujib, bisa menjadi salah satu solusi agar pelaku pasar di daerah mau menggunakan QRIS.

Dia menilai saat ini proses pencairan dana QRIS berbeda-beda tergantung PJP.

Ada yang masuk ke rekening paling cepat 2 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja, hingga ada yang melakukannya hanya pada saat hari kerja saja.

"Jika transaksi dilakukan Jumat, maka pencairan baru bisa diambil hari Senin," tuturnya.

Dia mengatakan sosialisasi bank dan pemerintah daerah (pemda) sebenarnya sudah berjalan terkait QRIS.

Namun, kata dia,para pelaku pasar di daerah ini maunya pencairan uang atau settlement bisa langsung cepat karena butuh modal cepat juga kan buat belanja lagi.

Terakhir, Mujib mengatakan pelaku pasar di daerah masih enggan ‘hijrah’ menggunakan QRIS karena sering terkendala sinyal.

Bukan hanya di daerah, pengalaman pedagang di Jakarta saja masih sering terkendala sulit membayar lewat QRIS karena sinyal internet yang buruk.

“Saya jualan soto di Taman Ismail Marzuki di Jakarta, di lobi planetarium, itu rata-rata pedagang mengeluh pembayaran QRIS sering eror karena sinyal dan sering uang tidak masuk ke rekening. Gimana di daerah?" imbuhnya.

Praktisi digital sekaligus Dirut PT Trans Digital Cemerlang (TDC), perusahaan merchant aggregator, mengakui pangsa pasar transaksi digital terutama pengunaan QRIS pada UMKM dan pedagang kecil sangat besar.
Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi quick response code Indonesia standard alias QRIS pada April 2024 tumbuh 175,44 persen secara tahunan (year-on- year/yoy).

“Based on data itu, kampanye transaksi digital on the track. Namun memang harus diakui butuh waktu untuk bisa mencapai seluruh wilayah terutama di desa-desa,” ujarnya.

Indra mengatakan Bank Indonesia tidak bisa berjalan sendiri dalam menkampanyekan transaksi digital ke seluruh pelosok negeri.

Seluruh stakeholder dan perusahaan yang bergerak dibidang transaksi digital perlu melakukan sosialisasi yang sama masifnya dan perlu dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Salah satunya layanan Posku Lite untuk pembayaran melalui QRIS pada komunitas UMKM adalah memberikan insentif pendampingan literasi keuangan, seminar dan workshop digital marketing secara berkala, dan insentif lainnya selama menjadi mitra.

TDC sendiri memiliki tiga produk yakni M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Ketiganya masing-masing menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, sistem informasi teritegrasi, dan kemudahan pencatatan toko dan bistro.

Indra mengatakan alasan pentingnya pendidikan dan pendampingan konsultasi keuangan kepada UMKM adalah dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

“Laporan keuangan juga menjadi alat pemilik usaha membuat keputusan tepat dan strategi bisnis, termasuk menarik investor. Dari sisi hukum tentunya juga untuk pelaporan pajak dan pembayarannya sehingga sesuai aturan yang ada,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan penting UMKM mengetahui kredibilitas perusahaan penyedia sistem transaksi digital atau perusahaan yang akan memberikan pendampingan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tugas baru mengurusi kakao dan kelapa menambah beban kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan itu diminta tetap bersikap adil.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan sektor perkebunan kakao dan kelapa memiliki persoalan yang rumit. Tidak seperti kelapa sawit yang kebanyakan dikelola oleh korporasi, sebagian besar kebun kakao dan kelapa dijalankan oleh rakyat miskin dengan kondisi tanaman berusia tua dan tidak produktif.

"Penambahan penugasan ini membuat kerja BPDPKS makin bejibun," ujar Khudori saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Tugas tambahan mengurusi kakao dan kelapa, kata dia, bakal membuat penggunaan dana pungutan ekspor sawit dan fokus kerja BPDPKS terpecah belah. Oleh karena itu, BPDPKS didesak untuk tetap menjaga keadilan bagi komoditas utamanya yaitu sawit. Musababnya, dana yang dihimpun BPDPKS juga berasal dari pungutan ekspor minyak sawit.

Misalnya, Khudori menyebut, salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) BDPKS yaitu percepatan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dianggap sampai saat ini belum menemui solusi jitu. Alokasi dana untuk sektor sawit sudah seharusnya tetap lebih besar ketimbang untuk kakao dan kelapa.

"Karena uang yang dikelola berasal dari sawit, termasuk petani sawit, jangan sampai prioritas alokasi dana untuk petani sawit justru tertinggal," katanya.

Sebaliknya, Khudori melihat keputusan Jokowi memasukkan komoditas kakao dan kelapa dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPDPKS menjadi sinyal pemerintah tidak memiliki fokus dan prioritas dalam pengembangan sumber daya alam di sektor perkebunan.

Meskipun diakui bahwa kakao dan kelapa juga punya prospek yang menjanjikan, tapi selama ini peran pemerintah amat minim terhadap dua komoditas tersebut.

"Semua ingin dikembangkan dengan anggaran terbatas, ya jadinya tidak jadi apa-apa," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pengembangan sektor kakao dan kelapa.

Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa presiden menolak usulan untuk dibentuk BLU khusus mengelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Adapun, alasan Jokowi tidak ingin membentuk BLU khusus kakao dan kelapa karena dia menilai hal itu akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

Zulhas menjelaskan, nantinya pemerintah akan menambah satu divisi di BPDPKS untuk mengurusi kelapa dan kakao. Adapun, dana untuk pengembangan bibit kakao dan kelapa disebut berasal dari subsidi silang pungutan ekspor minyak sawit.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis RT/RW Net memberi penghasilan tambahan bagi beberapa orang. Namun, untuk menjual kembali layanan internet dari penjualan resmi seperti IndiHome, Biznet, XL Home dan lain sebagainya, ada tata tertib yang harus dipatuhi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki aturan mengenai jual kembali layanan internet yang harus diterapkan penjual. Jika tidak diimplementasikan, maka aktivitas penjualan bisa dikategorikan ilegal..

Dalam rangka tertib penyelenggaraan telekomunikasi khususnya untuk ketentuan jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi pada Penyelenggara Jasa Akses Internet (Internet Service Provider/ISP), Kemenkominfo telah mengatur dalam UU No.6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, praktik jual beli jasa internet juga diatur dalam Pasal 22 Permenkominfo No.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Pasal 34 Permenkominfo No.1/2021 tentang tentang Perubahan Kedua atas PM Kominfo No13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Kemudian, merujuk pada laman resmi Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo, ketentuan menjual kembali layanan internet tertuang pada Permenkominfo no.13/2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan No.3/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha kegiatan reseller hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat, yakni dengan memperoleh Sertifikat Standar Jasa Jual Kembali Jasa Telekomunikasi (KBLI 61994) melalui oss.go.id.

Perbesar

Pelaksanaan jual kembali jasa Internet yang diperbolehkan dan simulasinya

Pertama, retailer dapat menggunakan merek dagang layanan penyelenggara jasa telekomunikasi (internet service provider/ISP) yang dijual kembali, dan menambahkan merek dagang sendiri kepada pelanggan (end user).

Kedua, retailer wajib memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang telah dikomitmenkan.

Ketiga, seluruh pendapatan dari pelaksanaan jual kembali jasa telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Keempat, penagihan (billing) wajib mencantumkan merek dagang penyelenggara jasa telekomunikasi.

Kelima, dalam hal penjualan ritel berbasis protokol internet, peritel wajib menggunakan alamat protokol internet (internet protocol address) publik dan nomor sistem otonom (autonomous system number) milik ISP.

Adapun, ISP berwenang memutuskan kerja sama jual kembali jasa telekomunikasi dengan peritel dalam 2 kondisi.

Yakni, peritel tidak melakukan pencatatan terpisah dan tidak melaporkannya kepada ISP atas seluruh pendapatan penjualan; dan, peritel melanggar ketentuan ISP yang diatur dalam ketentuan perundang undangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Politikus Partai GerindraMaruarar Sirait berharap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Menurutnya, setelah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024 mendatang, orang nomor satu di Indonesia itu menjadi sosok yang tepat untuk menjadi anggota DPA lantaran memiliki pengalaman yang baik di pemerintahan.

"Saya berdoa dan saya yakin, saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Dia punya pengalaman wali kota, gubernur, presiden," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan Jokowi dengan berbagai tokoh politik juga berjalan baik, sehingga cocok untuk mengisi posisi tersebut.

“Hubungan dengan presiden terpilih juga luar biasa baik dengan partai dengan masyarakat, orang yang paling pantas Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa apabila Jokowi menjadi DPA, tak akan bertujuan untuk mengawasi pemerintahan. Justru, menurutnya Presiden Ke-7 RI itu bakal membantu memberikan saran ke Prabowo agar bisa menjalankan fungsi Negara dengan baik.

"Kan memberikan pertimbangan, itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada prabowo. Saya rasa itu posisi DPA," pungkas Maruarar.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ke-22 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR.

Keputusan diambil dalam rapat Paripurna DPR, Kamis (11/7/2024) yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus dan dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Rachmat Gobel.

Bisnis.com, JAKARTA – Kebijakan fiskal domestik ditengarai OJK menjadi biang kerok penurunan rating pasar modal Indonesia.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi menilai penurunan rating pasar modal di Indonesia oleh Morgan Stanley dan HSBC dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik.

Morgan Stanley menurunkan peringkat pasar saham Indonesia menjadi underweight, sementara HSBC Holdings plc menurunkan peringkat dari overweight menjadi netral.

“Sebagaimana kita ketahui, penurunan rating saham di Indonesia oleh Morgan Stanley menjadi underweight, antara lain dipengaruhi oleh faktor fiskal domestik,” kata Inarno dikutip dari Antara, Jakarta.

Inarno memperkirakan faktor-faktor fiskal tersebut mempengaruhi kinerja emiten yang listing di bursa di Indonesia, misalnya berkaitan dengan cost of fund, utang dalam mata uang valas, pendapatan dan earning (profitabilitas).

Sehubungan dengan penurunan rating, OJK melakukan close monitoring terhadap potensi penurunan likuiditas di pasar dan menyeimbangkan kembali (rebalancing) portofolio atas saham listing di Indonesia.

Namun demikian berdasarkan data saat ini, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian di Bursa menunjukkan peningkatan dibanding posisi bulan Mei 2024.

Inarno menambahkan, OJK terus berkoordinasi baik dengan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

"Sehingga tetap resilient dan dapat tetap bertumbuh, serta dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama harapannya ada perubahan rating dari Morgan Stanley dan HSBC ke level yang lebih baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.

“[Rencana 50%] iya, itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepada wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.

“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.

Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia sangat besar, oleh karena itu kebutuhan bahan bakar di Indonesia akan sangat tinggi. Hal ini membuka peluang tersendiri bagi yang ingin membuka bisnis bahan bakar.

Selama ini, pemerintah memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor.

Namun, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan akan melakukan pembatasa subsidi BBM mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, rencana tersebut diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Penerapan kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” tuturnya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Selain membatasi penerima bahan bakar subsidi, Luhut juga mengatakan bahwa pemerintah juga berencana mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin. Menurutnya, selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

Namun, adanya pembatasan subsidi tersebut tak menutup peluang bisnis bahan bakar minyak.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menunjukkan bahwa total jumlah kendaraan bermotor mencapai 148.261.817 unit. Jumlah tersebut didominasi oleh sepeda motor dan mobil roda empat.

Pertamina sendiri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan bahan bakar, juga membuka kesempatan untuk kemitraan.

Dengan mengikuti kemitraan, para mitra dapat membuka bisnis stasiun pengisian bahan bakar dengan merek yang sudah ternama sehingga tidak perlu takut sepi pelanggan dan tidak dapat untung.

Adapun, mengutip laman resmi Pertamina menyebutkan syarat menjadi mitra bisa dilakukan secara online terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Calon Mitra harus berbentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas atau Koperasi)

2. Calon Mitra harap mempersiapkan beberapa dokumen diantaranya :

- KTP Pengusaha

- NPWP Perusahaan

- Akta Pendirian Perusahaan

- Akta Perubahan Perusahaan (jika ada)

- Rekening koran/tabungan/deposito/giro selama periode 3 bulan terakhir atas nama pemilik atau Badan Usaha

Selanjutnya, calon mitra juga harus menyediakan dana investasi berikut ini:

1. Untuk SPBU Reguler: akumulasi rekening saldo minimal Rp2 miliar

2. Untuk SPBU Mini & Kompak: akumulasi rekening saldo minimal Rp 1 Miliar

3. Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Sertifikat Standar (SS)

5. Bukti kepemilikan lahan

Selanjutnya, calon mitra juga perlu memperhatikan luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU.

Dalam pembangunan sebuah SPBU, luas minimal lahan tergantung dari letak lahan yang akan dibangun menjadi sebuah SPBU dengan lebar muka minimum 20 meter. Ada 4 (empat) tipe SPBU dengan standar desain sebagai berikut :

1. Reguler

- Minimal luas lahan 1.000 m2

- Minimal 2 (dua) Pulau Pompa

- Wajib menyediakan PLTS Atap

- Investasi ± Rp6 miliar di luar tanah

2. Mini

- Minimal luas lahan 600 m2

- Maksimal 1 (satu) Pulau Pompa

- Investasi ± Rp2,5 miliar di luar tanah

3. Kompak

- Minimal luas lahan 200 m2

- Bangunan permanen atau modular (dengan sarana fasilitas Tangki/Drum/IBC Tank)

- Sarana penyimpanan minimal 1 Kiloliter

- Investasi ± Rp1 miliar di luar tanah

Adapun, Pertamina juga menawarkan dua bentuk kerja sama. Pertama, CODO (Company Owned Dealer Operated), yaitu SPBU sebagai bentuk kerja sama antara PT Pertamina (Persero) dengan pihak-pihak tertentu, antara lain kerja sama pemanfaatan lahan milik perusahaan maupun individu untuk dibangun SPBU Pertamina.

Kemudian, DODO (Dealer Owned Dealer Operated) merupakan SPBU bentuk kerja kerja sama, yang mana lokasi dan investasi dilakukan seluruhnya oleh individu calon mitra.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit menyebut dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak akan mencukupi apabila harus turut membiayai kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas tambahan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS untuk turut membiayai pengembangan komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono ragu bahwa dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit akan mencukupi untuk pengembangan kakao dan kelapa. Musababnya, kondisi produksi sawit saat ini cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Sementara konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus melonjak.

Dia menjelaskan, saat peningkatan konsumsi di dalam negeri tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka ekspor minyak sawit dipastikan menyusut. Alhasil, saat volume ekspor menyusut dipastikan pungutan yang bisa dikumpulkan oleh BPDPKS akan berkurang.

"Kalau terjadi seperti ini maka dana BPDPKS juga akan berkurang dan justru tidak akan cukup apabila terbebani dengan komoditi lain," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, kata Eddy, BPDPKS juga masih punya tugas mendesak yang belum terealisasi yaitu menaikkan dana hibah untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dari semula Rp30 juta per hektare, menjadi Rp60 juta per hektare. Pemerintah pun sebelumnya mengeklaim bahwa penambahan alokasi dana PSR tersebut sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi kebun sawit rakyat.

Oleh karena itu, Eddy menegaskan bahwa dana untuk PSR yang perlu disiapkan BPDPKS masih cukup besar. Apalagi, saat ini terdapat sekitar 2,4 juta hektare kebun petani yang mendesak untuk dilakukan replanting.

"Sebaiknya dana sawit fokus untuk perbaikan produktivitas dulu, jangan sampai ini [PSR] terhambat dengan kebijakan tersebut [tugas baru BPDPKS mengurusi kakao dan kelapa]," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Zulhas menjelaskan, alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelab malam terbesar di Bali, Akasaka, kembali dibuka, setelah 7 tahun tutup imbas kasus narkoba.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, kelab malam Akasaka yang terletak di kawasan Simpang Enam, Kota Denpasar itu, merupakan kelab malam terbesar di Ibu Kota Provinsi Bali, yang kembali dibuka mulai Minggu (7/7).

Akasaka sebelumnya sempat ditutup saat kepemimpinan Kapolda Bali Petrus Reinhard Golose karena terkait kasus peredaran narkoba pada tahun 2017.

Sosok di Balik Akasaka

Akasaka berdiri di bawah naungan PT Bali Surya Dewata yang dimiliki Yeremias Filmon W Satiawan alias Jerry.

Mengutip Linked in Jerry Filmon, dia merupakan pengusaha, pemilik dan pemegang saham di PT Bali Surya Dewata namun tidak ada informasi lebih lanjut terkait perusahaan.

Selanjutnya, mengutip data Mahkamah Agung, Yeremias Filmon alias Jerry sebagai pemilik Akasaka sudah pernah terlibat beberapa kali dalam kasus hukum, di antaranya menuntut penyanyi Bondan Prakoso dengan tuduhan penghinaan pada 2011.

Kemudian, dia juga sempat melapor karena ditipu pemilik Haris Hotel di Badung, Bali dengan kerugian mencapai lebih dari Rp20 miliar.

Namun, saat Akasaka digerebek dan ditutup, Jerry kerap mangkir dari panggilan pengadilan menyatakan tidak mengetahui terkait peredaran narkoba yang dilakukan mantan manajer di kelab malamnya.

Dilansir dari laman resmi Akasaka, tempat hiburan itu memiliki empat area berbeda. Yakni lounge and bar, karaoke, A- club dan music-club.

Tempat hiburan ini buka dari jam 11.00 WIB untuk lounge and karaoke, dan 18.00-04.00 pagi untuk a club dan music club.

Menu makanan yang ditawarkan di tempat hiburan ini beragam jenis mulai dari Japannesse, Hong Kong, menu nusantara hingga western.

Harga yang ditawarkan bervariatif mulai Rp45.000.